KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Standarisasi Materi...
Transcript of KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Standarisasi Materi...
LAPORAN KINERJAKEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERIBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BPIP
2019KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERIBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAJl. Veteran III No.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
http://www.bpip.go.id [email protected] jianri_bpip
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................ i
DAFTAR ISI ..................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR .............................................................. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................. 1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ........................ 3
1.3 Struktur Organisasi dan SDM.................................. 4
1.4 Aspek Strategis Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi 7
1.5 Isu Strategis Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi . 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis .............................................. 9
2.2 Rencana Kerja .................................................. 12
2.3 Perjanjian Kinerja ............................................. 14
2.4 Pengukuran Kinerja ............................................ 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja ...................................... 18
3.2 Analisis Realisasi Anggaran ................................... 27
BAB IV PENUTUP ............................................................. 29
Lampiran : 1. Realisasi Anggaran TA 2019 (berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana .......................................................... 31
2. Realisasi Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ................. 32
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur ............................... 5
Tabel 1.2. Data Jumlah Barang/Peralatan Kantor ...................... 7
Tabel 1.3. Alokasi DIPA Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
TA 2019 (disahkan per 8 Oktober 2019) ..................... 13
Tabel 3.1. Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi TA 2019............................... 28
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Pengkajian
dan Materi ................................................... 5
Gambar 1.2. Aplikasi E-SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Terpadu) ............................................ 16
Gambar 1.3. Aplikasi E-MONEV (Monitoring dan Evaluasi BAPPENAS) 17
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP), Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
sebagai salah satu unit teknisnya menyelenggarakan fungsi
perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; pengkajian
materi dan metode pembelajaran Pancasila; penyusunan
standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila.
Dalam pengimplematasian tugas dan fungsinya tersebut
pada tahun 2019, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi telah
menetapkan 1 (satu) kebijakan program 2019, yaitu: Program
Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebuah kebijakan program yang
didasari atas Rencana Kinerja Tahunan Badan Pembinaaan
Ideologi Pancasila tahun 2019 yang berisi visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi.
Dari aspek siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi tidak
dapat melaporkan kinerja instansi tahun 2019 secara setahun
penuh karena sebelumnnya program dan kegiatan BPIP melekat
pada DIPA Sekretariat Kabinet. Untuk itu, Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi hanya akan melaporkan rangkaian kinerja
dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | vi
Secara Umum penyerapan anggaran DIPA Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun
2019 adalah sebagai berikut: Dukungan Pengkajian Perumusan
Standarisasi Materi (4185) sebesar Rp. 5.818,670.465 (14,46%),
Dukungan Pengkajian Materi Ideologi Pancasila sebesar Rp.
1.686.022.718 (10.31% ), Dukungan Standarisasi Materi dan
Metode Aparatur Negara dalam rangka Pembinaan Ideologi
Pancasila sebesar Rp.2,1755,179,022 (24.47%) dan Dukungan
Standarisasi Materi Formal, Non Formal dan Informal Pembinaan
Ideologi Pancasila sebesar Rp.1.376.468.725,- (10.90%).
Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi adalah sebesar 43%. Jika dirinci
berdasarkan 3 output kegiatan yang ada maka keterangannya
adalah sebagai berikut: (1) Penyelesaian peta jalan pembinaan
ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi adalah
sebesar 68% dengan target kinerja program sebesar 80%; (2)
Pencapaian kinerja penyelesaian standarisasi dan metode
aparatur negara 34% dengan target capaian kinerja 80% dan (3)
Penyelesaian standarisasi materi dan metode formal, non formal,
dan informal sebesar 25% dengan target kinerja 80%.
Jika ditelaah, faktor yang menyebabkan tidak terserapnya
anggaran dan tidak tercapainya program kerja Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi Tahun Anggaran 2019 adalah karena masih
kurangnya SDM Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi untuk
mengerjakan kegiatan berbasis Alokasi DIPA Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi TA 2019 (disahkan per 8 Oktober 2019). Hal
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | vii
tersebut dapat buktikan melalui: (1) Jumlah SDM Aparatur
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi untuk mengerjakan
kegiatan Oktober-Desember 2019 hanya 15 orang (per - 18
November 2019), (2) Minimnya sarana dan prasarana, (3) Waktu
penyelesaian kegiatan hanya 3 bulan, berakibat pada kecilnya
penyerapan anggaran, (3) Masih beragamnya persepsi dalam
pertanggungjawaban keuangan, karena latar belakang SDM yang
berasal dari berbagai instansi, karena baru mandirinya lembaga
BPIP, dan (4) Pembagian tugas dan tanggung jawab belum jelas.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan suatu
bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah menyangkut
seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik keberhasilan maupun
kegagalan. Dalam era reformasi dan globalisasi, dimana
masyarakat menuntut adanya transparansi, maka model Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperkenalkan
pemerintah melalui Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 2
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian
Bidang Pengkajian dan Materi, seluruh program dan kegiatan
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan
tingkat keberhasilan atau yang telah ditargetkan. Namun juga
disadari bahwa akibat keterbatasan sumber daya manusia, dana,
sarana dan prasarana masih terdapat beberapa program dan
kegiatan yang belum mencapai terget karena persoalan teknis
pelaksanaan.
Untuk itu, kedepan dengan model Sistem Akuntasi Kinerja
Pemerintah yang diperkenalkan oleh Pemerintah, Kedeputian
Bidang Pengkajian dan Materi sebagai bagaian tak terpisahkan
dari Badan Pembinaaan Ideologi Pancasila dapat memperbaiki
kinerjanya dengan melihat alat ukur yang telah dilakukan
sebelumnya untuk mewujudkan “Good Governance”.
Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2019 ini
dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berkaitan
dengan pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dengan
harapan agar dapat memberikan umpan balik (feed back) bagi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam upaya peningkatan
dan optimalisasi kinerjanya di masa mendatang.
Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi pada Badan
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 3
Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai tindak lanjut Permen PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviuw atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Kedudukan Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala BPI Nomor 1 Tahun
2018 berada di bawah dan bertanggungjawab kepeda pimpinan
melalui kepala dan dipimpin oleh seorang deputi. Kedeputian
Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:
1. Direktorat Pengkajian Materi;
2. Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur
Negara; dan
3. Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal,
Nonformal, dan Informal.
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan
ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi
materi pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kedeputian
Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi
Pancasila;
2. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila
dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 4
3. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
4. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode
pembinaan ideologi Pancasila;
5. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam
kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi
negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat
lainnya;
6. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan
pembinaan ideologi Pancasila;
7. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi
masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan
pembinaan ideologi Pancasila; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut di atas, maka Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi didukung dengan sumber daya, sarana
prasarana serta dana sebagai berikut :
1. Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
per 31 Desember 2019 sebanyak 15 orang ASN dan 1 orang PTT,
dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 5
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur
NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Deputi Direktur Kasubdit Kepala Sub Bagian TU Fungsional Analisis Pegawai tidak tetap
1 orang 3 orang 2 orang
- 9 orang 1 orang
Terisi Terisi
7 jabatan tidak Terisi Tidak Terisi
Terisi Terisi
J U M L A H 15 orang 7 Kasubdit; 1
Kasubbag tidak terisi
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Materi sesuai Peraturan Perka BPIP Nomor 1 Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
Kedeputian Pengkajian dan Materi dipimpin oleh seorang
Deputi yang membawahi 3 (tiga) Direktorat. Direktorat masing-
masing dipimpin oleh seorang Direktur dan Kepala Sub Direktorat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-
masing direktur.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 6
Secara lebih rinci susunan Organisasi Kedeputian
Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
sebagai berikut:
a. Direktorat Pengkajian Materi; yang terdiri atas:
➢ Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis;
➢ Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Yuridis;
➢ Subdirektorat Kajian Keilmuan.
b. Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur
Negara; yang terdiri atas:
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Pejabat
Negara;
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode
Aparatur Sipil Negara.
c. Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal,
Nonformal, dan Informal; yang terdiri atas:
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Formal;
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode
Nonformal;
➢ Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode
Informal.
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 7
3. Fasilitas Penunjang Perlengkapan Kantor
Perlengkapan yang dimiliki Kedeputian Bidang Pengkajian
dan Meteri untuk mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 1.2 Data Jumlah Barang/ Peralatan Kantor
NO NAMA BARANG JUMLAH
(dlm unit/buah/set)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Meja Biro
Meja ½ Biro
Lemari Arsip
Kursi Duduk Roda
Komputer PC
Colour Printer/Scaner
Printer BW
Jam Diding
4 unit
- unit
4 unit
4 buah
- buah
4 buah
3 buah
1 buah
2 buah
4 buah
1.4. ASPEK STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN MATERI
Setidaknya terdapat 5 aspek strategis yang dimiliki oleh
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi sebagai bagian dari
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu:
1. BPIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
Presiden sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2018
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 8
2. Dewan Pengarah BPIP sebagai penentu arah kebijakan sesuai
Perka BPIP Nomor 1 Tahun 2018
3. Kedeputian Pengkajian dan Materi memiliki sumber daya
manusia yang kompeten dan berdedikasi. Hal ini dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan dan rekam jejaknya.
4. Antusiasme dan harapan publik terhadap ketersediaan
bahan bacaan sejarah dan filsafat Pancasila yang tinggi.
5. Kebijakan Pengambil Keputusan Negara yang selalu
mengutamakan Pancasila sebagai perekat dalam
kebhinnekaan.
1.5. ISU STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang telah diidentifikasi
sebagai isu strategis yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang
Pengkajian dan Materi, yaitu:
a) Berkurangnya pemahaman Pancasila di tengah
masyarakat:
b) Belum terlembaganya Pancasila:
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pasal 30. Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,
pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan
ideologi Pancasila. Dalam melaksanan tugas sebagaimana
tersirat pada Pasal 30 Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
mempunyai fungsi: (a) Penyusunan garis-garis besar haluan
ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
(b) Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; (c)
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 10
Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode
pembinaan ideologi Pancasila;
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP dalam
melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan analisis situasi
kebangsaan dan kenegaraan menurut perspektif BPIP. Indikator
keberhasilan atau kinerja, keluaran (output), hasil (outcome),
dan dampak (impact) menjadi perhatian utama.
Oleh karena itu, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
dalam pencapaian tujuan perlu memperhatikan prinsip
penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih atau bebas
korupsi, yaitu: kualitas informasi/data, transparansi,
akuntabilitas, responsif dan responsibilitas, relevan,
independen, tidak berpihak (fairness), serta pengendalian,
monitoring dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Tahun 2019 Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
belum memiliki Renstra Kedeputian, mengingat waktu yang
sangat singkat mandirinya BPIP di tahun 2019. Namun demikian,
strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi telah terlingkup dalam Renstra BPIP.
Rencana Strategis BPIP 2018-2023 yang dituangkan dalam
Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2018. Kedeputian Bidang
Pengkajian Materi dalam melaksanakan program kegiatan
menjabarkan Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi sebagaimana yang diamanatkan dalam
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 11
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila. Visi, Misi dan Tujuan BPIP adalah
sebagai berikut:
Visi: Menjadi institusi penyemai nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa, dan bernegara pada dimensi
keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat
gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional.
Misi: Membudayakan nilai Pancasila di kalangan penyelenggara
negara dan warga negara Indonesia agar menjadi
pendirian hidup dan perilaku hidup berbangsa dan
bernegara.
Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2018 tersebut
strategi yang menjadi bagian peranan Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi adalah:
1) Konsepsi dan acuan pembudayaan berupa keyakinan,
pengetahuan dan tindakan atas nilai-nilai Pancasila
2) Pembinaan ideologi Pancasila secara terkoordinasi, sinkron
dan terkendali
3) Menyemai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan
negara dan kehidupan kewargaan untuk mendorong
kebijakan yang mengarah inklusi sosial.
Sasaran Strategis:
1) Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilai-
nilai Pancasila
2) Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 12
3) Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan
Pancasila.
2.2 RENCANA KERJA
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan
merupakan bagian revitalisasi BPIP dari Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Tahun 2019 tepatnya
tanggal 8 Oktober 2019 Dokumen Anggaran (DIPA) BPIP secara
mandiri baru disahkan. Pagu Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Materi sebesar Rp. 40.244.235.000,- (empat puluh juta dua
ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah). Pagu tersebut di fokuskan untuk membiayai tiga
DIrektorat, yaitu Program Dukungan Pengkajian Materi Ideologi
Pancasila alokasi sebesar Rp. 16,354,818,000,- (41%), Dukungan
Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara dalam rangka
Pembinaan Ideologi Pancasila alokasi sebesar Rp.
11,259,929,000,- (28%), dan Dukungan Standarisasi Materi
Formal, Non Formal dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila
alokasi sebesar Rp 12,629,488,000,- (31%), Alokasi tersebut,
digunakan untuk membiayai rencana kerja, sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 13
Tabel 1.3. Alokasi DIPA Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Materi TA 2019 (disahkan per 8 Oktober 2019)
No Rencana Kerja Anggaran (Rp)
Program Pembinaan Ideologi Pancasila
40.244.235.000 100%
1. Dukungan Pengkajian Materi Ideologi Pancasila
16,354,818,000 41%
2. Dukungan Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila
11,259,929,000 28%
3. Dukungan Standarisasi Materi Formal, Non Formal dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila
12,629,488,000 31%
16,354,818,000
11,259,929,000
12,629,488,000
Grafik 1.1. Alokasi DIPA Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi TA 2019
(disahkan per 8 Oktober 2019)
Dukungan Pengkajian Materi IdeologiPancasila
Dukungan Standarisasi Materi danMetode Aparatur Negara dalamrangka Pembinaan Ideologi Pancasila
Dukungan Standarisasi Materi Formal,Non Formal, dan Informal Pembinaanideologi Pancasila
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 14
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tahun
2019 BPIP melakukan pengisian jabatan-jabatan pada 18
November 2019, atau kurang/lebih satu bulan setelah DIPA
Mandiri BPIP terbit. Hasil konsultasi dengan narasumber dari
Kementerian PAN dan RB pada 20 Desember 2019,
mempertimbangkan kondisi yang ada, maka BPIP akan
menerapkan perjanjian kinerja mulai Tahun Anggaran 2020.
Sementara untuk laporan kinerja tetap dibuat sesuai kondisi
yang ada, yaitu menceritakan aksi-aksi sasaran strategis
(kegiatan-kegiatan).
2.4. PENGUKURAN KINERJA
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP dalam
melakukan pengukuran kinerja mengimplementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran
kinerja atau capaian sasaran program berdasarkan indikator
kinerja menggunakan formula sebagai berikut:
Formula: r1%+r2%+r3% = N%
t%
Keterangan:
r1%= realisasi penyelesaian komponen 1
r2%= realisasi penyelesaian komponen 2
r3%= realisasi penyelesaian komponen 3
t% = adalah target sasaran program
N%= adalah total persentase realisasi komponen 1
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 15
1. Persentase penyelesaian peta jalan pembinaan ideologi
Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila
sebesar 80%
2. Persentase penyelesaian standarisasi materi dan metode
apratur negara sebesar 80%
3. Persentase penyelesaian standarisasi materi dan metode
formal, non formal, dan informal sebesar 80%.
1. Persentase Penyelesaian GBHIP (a), Peta Jalan Pembinaan
Ideologi Pancasila (b) dan Kajian historis (c).
𝑎+𝑏+𝑐
80%= 𝑅1%
2. Persentase Penyelesaian Penyusunan Standarisasi Materi
dan Metode Aparatur Negara (a), Pejabat Negara (b),
TNI/Polri (c).
𝑎+𝑏+𝑐
80%= 𝑅2%
3. Persentase Penyusunan Standarisasi Materi dan Metode
Formal (a), Non Formal (b), dan Informal (c).
𝑎+𝑏+𝑐
80%= 𝑅3%
➢ TARGET SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN
2019
➢ METODE PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 16
Capaian sasaran program (N%) = r1%+r2%+r3%
3
Disamping itu dalam pengukuran kinerja menggunakan
aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu).
Sumber: http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/
Gambar 1.2. Aplikasi E-SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Terpadu)
Disampping E-Smart Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Materi BPIP dalam penukuran kinerja mengimplentasikan
aplikasi E-Monev merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 39
Tahun 2016. Aplikasi E-Monev sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 17
Sumber: https://e-monev.bappenas.go.id/2019/login
Gambar 1.3. Aplikasi E-Monev (Monitoring dan Evaluasi Kinerja
BAPPENAS)
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA 2019
Kinerja Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP
pada Tahun 2019 dimana pelaksanaan program selama kurang
dari 3 bulan, yaitu bulan Oktober hingga Desember 2019.
Sebagai salah satu Kedeputian di BPIP yang baru berdiri,
capaian kinerja dalam kurun waktu 3 bulan belum dapat diukur
secara menyeluruh dalam lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan pendekatan aksi
atau kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Keluaran
Kegiatan (IKK). Hasil dari pengukuran capaian Kedeputian
Pengkajian dan Materi mencapai 43% (tersusunnya GBHIP
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 19
sebesar 68% dan tersusunnya standarisasi materi dan metode
aparatur negara sebesar 34% dan tersusunnya standarisasi
materi an metoda formal, non formal dan informal sebesar 25%
kemudian di bagi 3). Adapun hasil pengukuran capaian indikator
kinerja adalah sebagai berikut:
SP1. Tersusunnya Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan
Ideologi Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) telah menyelesaikan rancangan
Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
(GBHIP). Rancangan tersebut telah
diterima dan ditandatangani oleh
Ketua Dewan Pengarah BPIP Dr. (HC)
Hj. Megawati Soekarnoputri dan
anggota Dewan Pengarah: Jenderal TNI
(Purn) Try Sutrisno, Prof. Dr.
Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Ahmad Syafii
Maarif, Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siroj, MA, Dr. (HC) Sudhamek
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 20
AWS, S.E., S.H., Pdt., Dr. Andreas Anangguru Yewangoe,
Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Rikhard Bagun.
GBHIP merupakan rumusan Pedoman untuk seluruh
elemen masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Selain itu, menjadi pedoman dalam menyusun,
menjalankan, dan mengawasi kebijakan pembangunan nasional
di segala bidang kehidupan sebagai implementasi dari
pembumian nilai-nilai Pancasila oleh kementerian dan lembaga.
GBHIP menjadi rambu-rambu pembatas yang menuntun
pemahaman tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sekaligus bagaimana mewujudkan
nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional.
Penyelesaian konsep GBHIP dilakukan melalui serangkaian
kegiatan, dari diskusi terpumpun hingga kegiatan akseptasi
oleh para pakar dan akademisi.
SP1. Tersusunnya Inklusi Nilai dengan Buku : Dialektika dan
Masa Depan Bangsa
Buku Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa untuk
memperkuat dan memperdalam pengetahuan mengenai
Pancasila yang dinilai mengalami kevakuman pasca Reformasi.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 21
Penyusunan buku ini dimulai sejak Maret dan sejak itu terus
dilakukan pembahasan dan pengkajian dengan para pakar dan
ahli guna mendapatkan hasil yang maksimal. Selain dengan
para pakar, diskusi kelompok terpumpun juga digelar bersama
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta melibatkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.
Untuk mendapatkan konten yang kontekstual, penyusunan buku
juga melibatkan para pemuka agama dan generasi milenial.
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi bahan bacaan utama
para pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, universitas,
dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
SP2. Tersusunnya Standarisasi Materi dan Metode Aparatur
Negara Yang Berkualitas
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki
konsekuensi untuk memberikan
keteladanan kepada masyarakat
terkait dengan penerapan nilai-nilai
Pancasila. Kesadaran ini penting
untuk dijaga, mengingat sejatinya
ASN adalah abdi negara yang
mendapat kewajian untuk
menjalankan tugas pokok serta
fungsi pemerintahan dengan tetap
berpegang pada prinsip ambeg paramarta. Untuk mewujudkan
hal itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP berusaha
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 22
menyusun "Buku Utama Bahan Ajar Pembinaan Ideologi
Pancasila (PIP) bagi Aparatur Negara". Materi ajar ini tentu
saja bukan sekadar dipahami, tapi juga harus menjadi acuan
bagi ASN dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip Pancasila.
Kementerian dan lembaga yang dilibatkan, antara lain:
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga
Administrasi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga
Ketahanan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi
Aparatur Sipil Negara.
SP3. Tersusunnya Standarisasi Materi dan Metode Formal,
Non Formal, dan Informal
Kegiatan standarisasi
materi dan metode
formal, nonformal,
dan informal yang
dilaksankan oleh
Direktorat Standarisasi
Materi Dan Metode
Formal, Nonformal,
Dan Informal bertujuan untuk menemukan rumusan standar
terkait bentuk pembinaan idiologi Pancasila dalam lingkup
pendidikan. Untuk mendukung tersusunya materi formal, non
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 23
formal dan informal telah dilakukan tahap melalui berbagai
identifikasi permasalahan dalam rangka penyusunan
Standarisasi materi dan metode formal, non formal, dan
informal.
Pada tahun 2019 kegiatan terfokus kepada penyusunan
standardisasi materi dan metode formal sedangkan penyusunan
standardisasi materi dan metode nonformal dan informal belum
dilaksanakan. Hal ini mengingat keterbatasan SDM pada saat itu
belum memiliki Direktur dan Kasubdit sehingga secara efektif
kegiatan lanjutan dilaksanakan pada tahun 2020. Target awal
penyelesaian proses penyusunan standardisasi materi dan
metode formal pada bulan April 2020 untuk pendidikan PAUD
hingga Perguruan Tinggi. Dalam rangka mematangkan draft
yang telah ada sebelumnya untuk membuat standardisasi materi
dan metode dari pendidikan PAUD hingga PT yang akan
disampaikan kepada Dewan Pengarah. Hasil dari standardisasi
ini nantinya akan diusulkan menjadi Inpres agar dapat dipakai
oleh seluruh K/L yang berhubungan dengan pendidikan formal.
Narasumber yang hadir hari ini merupakan ahli yang telah
dipilih berdasarkan bidang masing-masing dari pendidikan PAUD
hingga Perguruan Tinggi.
SP3. Kontekstualisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
dalam pembelajaran
Saat ini anak-anak kehilangan keteladanan sehingga
mempengaruhi pembentukan karakter. Persoalan terpenting
terpenting dalam proses pendidikan PAUD saat ini mebangun
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 24
keteladanan yang bertujuan unutk memperbaiki karakter anak-
anak yang merupakan impelemntasi nilia-nilai Pancasila.
Perkembangan anak usia dini adalah masa bermain sehingga
metodenya harus sesuai yaitu dengan permainan yang
menyenangkan. Pembelajaran yang ada harus menyertakan
media yang sesuai untuk anak PAUD. Saat ini, ada
kecenderungan apa yang didapat disekolah tidak dapat
diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Siswa ditekankan pada
persoalan kemampuanmengingat atau sebatas hafalan bukan
pendalaman. Untuk itu penting sekali adanya kerjasam antara
pihak sekolah, orangtua dan lingkungan untuk mensinergiskan
dalam sebuah kolaborasi positif untuk mewujudkan pendidikan
PAUD yang berkarakter dan berkualitas.
Langkah pertama adalah memasukkan pembangunan
karakter dalam kurikulum sisdikanas (pendidikan karakter,
digitalisasi dan membangun jaringan). Tujuan pendidikan
karakter ini adalah membentuk anak yang berkarakter, beriman
dan berkompetensi. Dalam melaksanakan pendidikan karakter
ini bukan hanya sekedar pengetahuan namun juga implementasi
disertai dengan contoh, dilanjutkan dengan monitoring dan
evaluasi oleh lembaga terkait, masyarakat dan orang tua. Untuk
sosialisasi pendidikan ini ada dua pola, yakni off air (kegiatan
bersma lembaga lain untuk menunjang pendidikan karakter)
dan on air (program acara tv yang mengandung unsur
keteladanan) harus digalakkan termasuk lebih banyak membuat
buku-buku khusus untuk anak PAUD serta memasyarakatkan
proses dialog aktif.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 25
Anak usia dini adalah anak di umur 0-6 tahun dimana anak
di usia ini harus diberikan arahan yang kuat berdasarkan agama
dan nilai-nilai Pancasila agar menjadi manusia dewasa yang
kuat dan berkarakter. PAUD ini dilakukan sebelum pendidikan
dasar dan dapat diselenggrakan secara formal (TK/RA),
nonformal dan informal (keluarga dan lingkungan). Anak usia
dini adalah anak di masa golden age yang harus diisi dengan hal-
hal positif karena akan mempengaruhi habituasi dan karaktenya
kelak. Anak usia dini pada dasarnya masih bersifat egosentris
sehingga butuh diarahkan untuk mengurasi sifat aman yang baik
dan buruk. Pada masa ini anak-anak mempunyai rasa ingin tahu
yang tinggi dan perlu diarahkan karena dalam masa
perkembangan dan mudah menyerap pengetahuan. Anak-anak
usia dini adalah masa bermain dimana pembelajaran juga
dilakukan sambil bermain, bermain adalah kegiatan yang
menyenangkan dan belajar banyak bisa juga untuk terapi.
Lingkungan alam adalah guru yang sempurna bagi anak, dalam
permainan anak akan belajar mengatasi konflik dan membantu
perkembangan motoriknya. Dalam bermain seharusnya
berorientasi pada kebutuhan anak tidak boleh dipaksanakan
anak-anak harus bermain permainan tertentu sesuai kehendak
orang tua. Dalam proses pembelajaran diharapkan dapat
mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak.
Metode pembelajaran yang ada harus memudahkan anak untuk
menangkap materi yang diberikan dimana pembelajaran
dilakukan dengan permainan. PAUD harus dilakukan dengan
prakter tidak cukup dengan verbal, prakterk dengan media
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 26
(mainan) harus yang aman dan menarik dan sesuai dengan
pilihan anak. Tingkat kesulitan juga harus diperhatikan karena
harus disesuaikan dengan perkembangan anak.
SP3. Peneguhan nilai-nilai Kehidupan dan Spiritualitas
Pancasila di Perguruan Tinggi
Knowledge, skill and
attitude adalah misi
perguruan tinggi tapi
tidak pernah
membicarakan
tentang value dan
spiritualitas. Inti
Dasar Capaian
Pendidikan (IDCP).
Kompetensi dan karakter merupakan misi dari
Kemendikbuddikti yang baru. Kata pembinaan saat ini tidak
nyaman didengarkan oleh lingkup PT sehingga diperlukan narasi
baru dalam proses PIP ini nantinya. Dalam penerapan PIP bukan
hanya diajarkan dalam mata kuliah wajib dan umum namun juga
di semua mata kuliah yang disesuaikan dengan konteks materi
karena nilai-nilai Pancasila harus menyentuh semua bidang
keilmuan. Globalisasi yang melahirkan revolui industri 4.0
mengakibatkan distrupsi sebagai akibat dari melemahnya
pendidikan nilai spiritualitas dan nilai Pancasila.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 27
3.2. REALISASI ANGGARAN
Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP mendapat pagu
untuk anggaran Dukungan Penyelenggaraan Perumusan dan
Penguatan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Perumusan
Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar
Rp.40.244.235.000,-. Dari jumlah Pagu Tahun Anggaran BPIP
tersebut dialokasikan untuk : (1) Kegiatan Dukungan Pengkajian
Materi Ideologi Pancasila Rp. 16.354.818.000,- (2) Kegiatan
Dukungan Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara dalam
rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Rp. 11.259.929.000,-
(3) Kegiatan Dukungan Standarisasi Materi Formal, Non Formal
dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila Rp.12.628.488.000,-.
Adapun realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp.
5.817.670.465,- (14,46%) dengan rincian sebagai berikut: (1)
Realisasi Kegiatan Dukungan Pengkajian Materi Ideologi Pancasila
Rp. 1.686.022.718,- atau sebesar 10.31%; (2) Realisasi Kegiatan
Dukungan Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara dalam
rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Rp.2.755.179.022 atau
sebesar 24.47%; dan (3) Realisasi Kegiatan Dukungan Standarisasi
Materi Formal, Non Formal dan Informal Pembinaan Ideologi
Pancasila Rp.1.376.468.725 atau sebesar 10.90%.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 28
Tabel 3.1. Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran BPIP TA 2019
Kegiatan Pagu Realisasi
Nilai %
Dukungan Pengkajian, Perumusan Stand
arisasi Materi (4185) 40.244.235.000 5.817.670.465 14,46%
• Dukungan Pengkajian Materi
Ideologi Pancasila 16.354.818.000 1.686.022.718 10,31%
• Dukungan Standarisasi Materi dan
Metode Aparatur Negara dalam
rangka Pembinaan Ideologi Pancasila
11,259,929,000 2.755.179.022 24,47%
• Dukungan Standarisasi Materi
Formal, Non Formal dan Informal
Pembinaan Ideologi Pancasila
12,629,488,000 1.376.468.725 10.90%
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun 2019 antara lain:
1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Kedeputian
Pengkajian dan Materi
2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
3. Waktu penyelesaian kegiatan hanya 3 bulan
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab belum jelas
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 29
BAB V
PENUTUP
Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
BPIP Tahun 2019 secara singkat memaparkan pelaksanaan
program yang sejalan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan
oleh Presiden. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi berupaya
sedapat mungkin mewujudkan sasaran program yang ingin dicapai
melalui pelaksanaan program program Pembinaan Ideologi
Pancasila secara efektif dan akuntabel.
Namun disadari pula bahwa dalam pratiknya kinerja
program/kegiatan, termasuk kinerja pengelolaan anggaran masih
terdapat beberapa kekurangan. Selain disebabkan oleh tingkat
kuantitas dan kualitas SDM dalam praktek pengelolaan program,
pengelolaan anggaran juga belum optimal, durasi waktu yang
sangat singkat pelaksanaan dan tata kelola administrasi
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 30
perkantoran berkonsekuensi pula kepada tingkat serapan
anggaran yang terbilang kecil pada Tahun 2019.
Di tahun mendatang permasalahan tersebut dapat
diupayakan pemecahannya melalui: (1) Koordinasi internal makin
intensif dan secepatnya pada awal tahun, (2) Tata kelola
pemerintahan yang telah standar, diaplikasikan dengan baik.
Laporan kinerja harus menjadi motivator untuk lebih
meningkatkan kinerja organisasi melalui upaya penyesuaian
indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan
yang ada diantaranya: tuntutan para pemangku kepentingan,
sehingga semakin hari keberadaan Kedeputian Bidang Pengkajian
dan Materi dapat semakin dirasakan dalam menjaga kondisi
keberlanjutan Negara dan Bangsa Indonesia.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan
dapat memberikan informasi secara yang benar dan akuntabel
kepada seluruh pihak terkait, mengenai tugas dan fungsi
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi, sehingga dapat
memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode
berikutnya.
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 31
LAMPIRAN 1: Realisasi Anggaran TA 2019 (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana).
- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000
DukunganPengkajian,Perumusan
Standarisasi Materi(4185)
DukunganPengkajian MateriIdeologi Pancasila
DukunganStandarisasi Materi
dan MetodeAparatur Negara
dalam rangkaPembinaan Ideologi
Pancasila
DukunganStandarisasi MateriFormal, Non Formal
dan InformalPembinaan Ideologi
Pancasila
5,817,670,465
1,686,022,718
2,755,179,022
1,376,468,725
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 32
LAMPIRAN 2. Realisasi Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Target dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Direktorat
Pengkajian Materi - Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
No. Nama
Kegiatan/Output Indikator Keluaran
Kegiatan (IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
1. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
03 Persentase penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat yang diselesaikan
100 68% Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pelaksanaan kegiatan
2. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan PIP dan GBHPIP yang diselesaikan
3 68% Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pelaksanaan kegiatan
3. 4185.001 Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan
100 68% Kegiatan Belum Berjalan Efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pelaksanaan kegiatan
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 33
Target dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Direktorat
Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pejabat Negara, TNI/Polri,
dan Aparatur Sipil Negara - Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
No. Nama
Kegiatan/Output Indikator Keluaran
Kegiatan (IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
4. 4185.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Aparatur Negara
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara yang diselesaikan
3 34% Kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
5. 4185.002 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Aparatur Negara
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara yang diselesaikan
100 34% Kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
Laporan Kinerja Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP 2019 | 34
Target dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Direktorat
Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan
Informal - Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi
No. Nama
Kegiatan/Output Indikator Keluaran
Kegiatan (IKK) Target
IKK Realisasi IKK (%)
Keterangan Tahunan
6. 4185.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
01 Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal yang diselesaikan
3 25% Pelaksanaan Kebijakan Teknis Standardisasi Materi, bahan ajar dan Metode Formal, nonformal dan Informal belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan
7. 4185.003 Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal
02 Persentase pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal yang diselesaikan
100 25% Pelaksanaan Kebijakan Teknis Standardisasi Materi, bahan ajar dan Metode Formal, nonformal dan Informal belum berjalan efektif dikaranakan rentang waktu yang terlalu sempit 3 bulan untuk pealksanaan kegiatan