Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah
-
Upload
dadang-solihin -
Category
Education
-
view
7.377 -
download
4
description
Transcript of Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah
2dadang-solihin.blogspot.com
MateriMateri• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan DaerahTujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Indikator Kinerja• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3dadang-solihin.blogspot.com
4dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
5dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional) ( )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional(RPJM-Nasional)
(RPJM Daerah)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)
6
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com
Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T
1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;
2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;
4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p
5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
7dadang-solihin.blogspot.com
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y
8dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
k litpengawasan kualitas
9dadang-solihin.blogspot.com
10dadang-solihin.blogspot.com
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:proses perubahan ke arah kondisi yang lebih
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara terencana.
kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
11dadang-solihin.blogspot.com
How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerahantar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).
12dadang-solihin.blogspot.com
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan Prasarana yang
d i d
• Mengurangi ketimpangan
memadai dan berkualitas
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan k i ki
Dunia usaha yg
kemiskinan.• Menambah lapangan
kerja.M j k l t i
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
• Menjaga kelestarian SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
berkualitas
stakeholders
Peningkatan kapasitas
13
Peningkatan kapasitasSDM
dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan
profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t
y ,Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
tenteram, Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
14dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
lapangan kerja dan pendapatan.
sosial, ekonomi dan politik.
15dadang-solihin.blogspot.com
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceGovernment GovernanceMemberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara
iji k
pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.16dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d
Pasar
Good.17dadang-solihin.blogspot.com
Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance
Perusahaan Organisasi LSM
Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
TingkatTingkat Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
GOVERNANCEPerusahaan
NasionalOrmas/LSM
NasionalTingkatTingkat
NasionalNasional
Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
18dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders
Executived
organized into:C it b d i ti
STATE CITIZENS
JudiciaryLegislature
Public service
Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsMilitary
Police
Religious groupsWomen’s groups
Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational Corporations
BUSINESS
Multinational CorporationsFinancial institutions
Stock exchange
19dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
20dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
yy
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
21dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders
PEMDA
22dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders
PEMDA
23dadang-solihin.blogspot.com
24dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g
informasinya kurang
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dik idikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksanapengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
25dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.
26dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuaiPerencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
g gg g
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d ikiDengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
27dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan totalKarena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
g gg g
P di i i tid k b ik
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut
b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
28dadang-solihin.blogspot.com
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
Si t
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
29dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
30dadang-solihin.blogspot.com
31dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian IndikatorPengertian Indikatorgg
Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green 1992)dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
32dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian KinerjaPengertian KinerjaPengertian KinerjaPengertian KinerjaG b i i k i l kGambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kanekontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). y ( )
33dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaI dik Ki j d l h i i k d kIndikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
KEGUNAANdasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante)dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
34dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaM j l h h h d h k i• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunanp g p g
35dadang-solihin.blogspot.com
Kedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator Kinerjajj
PemantauanPerencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Kinerjaj
KuantitatifKualitatif
S d T jSasaran dan Tujuan
36dadang-solihin.blogspot.com
Logic Model TheoryLogic Model TheoryHasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubahDAMPAK
outcome
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk Apa yang ingin OUTCOMEn j g g
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
p y g gdicapai
OUTCOME
Apa yang dihasilkan yusu
nan
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUT
ode
Pen
y
Proses/kegiatan menggunakan input
menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakanKEGIATAN
Metode
Met
o
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam
bekerjaINPUT
Metode Pelaksanaan
37
menghasilkan output bekerja
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTI dik i i k j l h b d i (d )• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkanstratejik yang ditetapkan
Contoh:• Jumlah dana yang dibutuhkan• Tenaga yang terlibat• Peralatan yang digunakan• Jumlah bahan yang digunakan
38dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTjj• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang g p g g y gterdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.instansi.
Contoh:• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi– Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeliJml pupuk/obat/bibit yang dibeli– Jumlah komputer yang dibeli– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun– meter panjang jalanyang dibangun/rehabp j g j y g g
39dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEP k i dik H il i k li d k• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. WalaupunIndikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. O t b k ti k t i t h il l bih ti i• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil g p g pyang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakatyang besar bagi masyarakat.
40dadang-solihin.blogspot.com
Contoh:Contoh:Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome
J l h/ % h il l d i k i t• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)g p p p ( )– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal hal yg positif• Peningkatan langsung hal-hal yg positif– kenaikan prestasi kelulusan siswa– peningkatan daya tahan bangunan– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif• Penurunan langsung hal-hal yang negatif– Penurunan Tingkat Kemacetan– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
41dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACT• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang p p g y g y g
diperoleh dari hasil kegiatan. • Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjangdiketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. • Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral regional dan nasionalkegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat– Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentug
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang– Penurunan Tingkat kemiskinan
Penurunan Tingkat Kematian– Penurunan Tingkat Kematian
42dadang-solihin.blogspot.com
43dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMDApa itu RPJMD1/21/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD k d k i d h k• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untukmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD dan masyarakat memberikan perhatianPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
44dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMDApa itu RPJMD2/22/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD j b i dRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
t itercapai.
45dadang-solihin.blogspot.com
Substansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.
46dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 1/51/51 UU 25/2004 tentang
Sistem Perencanaan Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,
Pembangunan Nasional (SPPN)
Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Pokok-pokok isi dokumen RPJMD, p ,Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD; Status hukum RPJMD sebagai PeraturanStatus hukum RPJMD sebagai Peraturan kepala Daerah.
2 UU 17/2003 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukan Keuangan Negara RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD d RAPBDSKPD, dan RAPBD. Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting).
47dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 2/52/53 UU 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah• Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
menjabarkan visi, misi, dan program Kepala D hDaerah;
• Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional;
• Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, kebijakan umum pembangunan daerah,
li t SKPD d li t k il hprogram lintas SKPD, dan lintas kewilayahan; RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
• Status hukum RPJMD sebagai Peraturan D hDaerah.
4 UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan
• Sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukanRencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025
secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD-1945;
48
d a a at a o e UU 9 5;
dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 3/53/55 UU 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan Mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang merupakan penjabaran RPJMD. Menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja gg g jpembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
6 Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD sebagaiPengelolaan Keuangan
DaerahRenja SKPD dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.
49dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 4/54/57 PP No 65/2005 tentang
Pedoman Penyusunan Menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan.
8 PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentangPengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.
9 SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan
Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota
karakteristik daerah masing-masing.
50dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD 5/55/510 Perpres No. 5/2010
tentang Rencana Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.Memuat rencana pembangunan yang g y gmencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema:Memperkuat Sinergi Antarbidang PembangunanMemuat rencana pembangunan kewilayahan p g yyang disusun dengan tema: Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antardaerah
51dadang-solihin.blogspot.com
RPJM
RPJM
RPJD M
D MD
52dadang-solihin.blogspot.com
Step by Step PenyusunanStep by Step Penyusunan RPJMDRPJMDStep by Step PenyusunanStep by Step Penyusunan RPJMDRPJMD
5
Step by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMD
Tahap Penyusunan
R A l
1 Penyusunan Rancangan
3 5
Persiapan Rancangan Awal Renstra SKPD
Rancangan Akhir RPJMD
Penyusunan Rancangan
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah /
Penetapan Perda/PerkadaRancangan
Awal RPJMDRPJMD Daerah / Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6
53dadang-solihin.blogspot.com
Tahap PersiapanTahap Persiapan1
1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3 P R K j P i d k RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8 Identifikasi Stakeholder8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruhp p p p
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMDe u usa e oda da pa dua Ja g sp as , G , da us e ba g J
54dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan A l RPJMDA l RPJMD
2
Awal RPJMDAwal RPJMD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6 K ji RTRW D6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
55dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan A l R t SKPDA l R t SKPD
3
Awal Renstra SKPDAwal Renstra SKPD1 P l D t /I f i K di i P l SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPDp4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
56dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Tahap Penyusunan Rancangan Akhir 4RPJMD Daerah / Renstra RPJMD Daerah / Renstra SKPDSKPD
1 P R Akhi d k RPJM D h
4
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
57dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penetapan Perda/Perkada Tahap Penetapan Perda/Perkada 5tentang RPJMD tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda y p p p p q ppKabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
58dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
(2)
(3)
Bappeda menyelenggarakan
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg
MUSRENBANG RPJMD) g
e) Program SKPD
Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
(5)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)( )
59
) g
dadang-solihin.blogspot.com
Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1/21/21. Mengakomodasi pembentukan Propinsi
Cirebon2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar
4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, mematenkan
Jaminan cagub-cawagub untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat-lambatnya 2 tahun masa jabatan.
kesenian khas Jabar.5. Pengembangan dan penataan kembali
kawasan Jatinangor.6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan.Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.
pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar.
7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing.
8Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.M b t t d h
8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi.
9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat.
10 M h tik lih f i l h t iMembuat peraturan daerah yang transparan.Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.M b i fi dil
10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungan.
11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihid K P KBBMembasmi mafia peradilan.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi.Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.14. Perkembangan skema perekonomian yang
b ik
60
baik.
dadang-solihin.blogspot.com
Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
2/22/215. Pendidikan yang murah dengan anggaran
pendidikan 20%.16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi
Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Jawa Barat.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.18. Membangkitkan industri genting Kab.
Majalaya.
Rp 200 miliar/tahun.Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna ( G )
miliar/tahun.Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar.Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga
sukarela.22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI
l J b P KTP b i
untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 ili /t hasal Jabar. Program KTP berasuransi
kesehatan.23. Tawarkan komitmen moral dengan batas
waktu pelaksanaan 3 tahun masa k i i M li ti
50 miliar/tahun.Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.
25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses S t R j t Bi J t K l Bi Kkepemimpinan. Meliputi:
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.
Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung.
61dadang-solihin.blogspot.com
Outline RPJMDOutline RPJMDOutline RPJMDOutline RPJMD1 Pendahuluan1. Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi daerah3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan4. Analisis isu-isu strategis;5 Vi i i i t j d5. Visi, misi, tujuan dan sasaran6. Strategi dan arah kebijakan7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan9. Penetapan indikator kinerja daerah10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
P l 40P l 40 PP 8PP 8//20082008Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//2008200862dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/31/3Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , j , g g p
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Jangka Menengah Daerah
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j pserta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruhy
2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
63dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 2/32/32.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2 12 Keuangan Daerah
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerahBab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)
pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan DaerahKota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah
4 1 Visi
Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif4.1 Visi
4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
indikatif 6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan
64
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 3/33/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:
Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
pdan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi fungsi pemerintahan daerahp p p g
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
fungsi-fungsi pemerintahan daerah4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)5. Proyeksi Fiskal Daerahg p p
Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
65dadang-solihin.blogspot.com
Contoh: Outline Contoh: Outline RPJMD DKIRPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN
Latar BelakangMaksud dan TujuanLandasan Hukum
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan WajibUrusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaSistematika Penulisan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH
Umum BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kondisi GeografisKondisi DemografiSumber Kekayaan Alam
Arah Kebijakan Pendapatan DaerahArah Kebijakan Belanja DaerahArah Kebijakan Pembiayaan Daerah
yKondisi menurut Aspek KehidupanKondisi menurut Urusan Pemerintahan
BAB III VISI DAN MISI
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program DedicatedProgram menurut Urusan Pemerintahan
VisiMisi
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
gProgram Kewilayahan
BAB VIII PENUTUP
Tujuan Pembangunan DaerahStrategi Pembangunan DaerahPendekatan
66dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD1/31/3
Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD
1 Ad k j l t t d k d d k i1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah
.
3 Vi i i i d d KDH t ilih i d3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasimengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
i lk l ( t iti ) d imengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
67dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 2/32/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasimengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.
.
68
p g
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 3/33/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah
8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional
10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
69dadang-solihin.blogspot.com
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
70dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961P k j Di kt E l i Ki jPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248p ( )HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
71dadang-solihin.blogspot.com