Arah Kebijakan Pembangunan Perencanaan...
Transcript of Arah Kebijakan Pembangunan Perencanaan...
Arah Kebijakan Pembangunan PerencanaanPembangunan Provinsi Kalimantan Utara
Sebagai Daerah Perbatasan Menjadi LumbungEnergi dan Pangan Nasional
Tanjung Selor, 14 Juni 2017
RPJMN 2015-2019 DALAM RPJMN 2005-2025 (UU NO 17/2007)
RPJM 4(2020-2024)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adildan demokratis, dengantingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkan penataankembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangunkemampuan iptek, memperkuat daya saingperekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secaramenyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulankompetitif perekonomianyang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakatIndonesia yang mandiri, maju, adil dan makmurmelalui percepatan pembangunan di segalabidang dengan strukturperekonomian yang kokohberlandaskan keunggulankompetitif.
RPJM 1(2005-2009)
• Sasaran RPJM 2015-2019 diarahkan untuk mencapai daya saing
perekonomian dan keunggulan Kompetitiff.
4
PENGUATAN DAYA SAING DAERAH
4
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan•Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner
•SDM terampil dan terdidik•Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi•Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan•Jaringan transportasi darat, laut dan udara
• Ekonomi kreatif• Pusat Inovasi, Riset dan
Pengembangan Daerah• Tenaga profesional• Kerjasama: Pemda-Universitas dan
Swasta
Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
Keunggulan Komparatif
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif
2020
2025
2013
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm
kerangka Negara Kesatuan4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Kebijakan dan Pendekatan Perencanaan
1. Pendekatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada:
• Perkuatan dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
• Pengendalian Perencanaan
• Perkuatan Perencanaan berbasis Kewilayahan
• Perkuatan Integrasi Institusi Pelaksana dan Sumber Pendanaan
6
Spasial: Keselarasan fungsi Rencana Tata Ruang.
Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas
Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir)
Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan
Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi
7
PERENCANAAN BERBASIS SPASIAL (DELINIASI KAWASAN KONSERVASI/KERJA)
Peta Batas Administrasi (Tematik)
Peta Potensi Pengembangan Lahan dan Waduk (RTRW)
Peta Saluran Irigasi (RBI/Tematik)
Hasil Overlay untuk Analisa Peta Deliniasi Wilayah Kerja (Analisa Pengembangan DI, Waduk, dan Irigasi)
Peta Sebaran Lahan Sawah (RBI)
8
PERENCANAAN BERBASIS SPASIAL (DELINIASI KAWASAN KONSERVASI/KERJA)
Sawah dan Ladang
Pertanian Lainnya
Kab.Banyuasin
Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I.R Rawa Pasut Pulau Rimau 2300 HaD.I.R Pasut Telang II 1650 HaD.I.R.Pasut Delta Sugihan Kiri 7200 HaD.I.R.Pasut Karang Agung Tengah 3200 Ha
Kab.OKU Timur
Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I. Way Kanan (desain rehab)D.I. Macak II 3689 HaD.I. Belitang II 2775 HaD.I. Belitang III 4583 Ha
Kab.Empat Lawang
Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I. Air Keruh (desain rehab)
Kab.Ogan Komering Ilir
Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I.R Pasut Sugihan Kanan 2600 Ha
Kab.Ogan Ilir
Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I. Lebak Burai 500 Ha
Pembangunan Jaringan IrigasiD.I. Way Hitam (FS)D.I. Komering 2550 Ha
Kab.Musi Rawas
Pembangunan Jaringan IrigasiD.I. Air Lakitan 400 Ha
Pembangunan Jaringan IrigasiD.I. Lintang Kiri 300 Ha, Peningkatan Sal Induk danPembangunan Jaringan TersierBersama Kab.Lahat
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 10,000 Ha
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 2,000 Ha
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 200 Ha
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 1,000 Ha
Kota Lubuk Linggau
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 250 Ha
Kab Penukal Abab Lematang IlirCetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 3,000 Ha
Kab Ogan Komering Ulu
Cetak Sawah BaruCetak Sawah Baru 200 Ha
Kota Ogan Komering Ulu SelatanPembangunan Waduk BaruWaduk Komering II
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemanfaatan Rawa/Gambut Terpadu 2,000 Ha
Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi2,500 Ha
Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian6,365 unit
Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan360,990 pupuk
10
Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk:
• Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.
Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional: • Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik
luar negeri,• Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt
pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll.• Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas
pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
11TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
Desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah berjalan cukup baik.• Desentraliasi fiskal peningkatan dana transfer ke daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
• Desentralisasi politik pemilihan kepala daerah secara serentak pemberian sebagian kewenangan pusatkepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan.
• Desentralisasi administratif pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.
Desentralisasi ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana secara baik.• Desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik.• Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as usual. Perlu inovasi daerah baik dari masyarakat
maupun pemimipin.• Analisis ekonomi secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah.
• Kerjasama antar Daerah
Peran Kooridasi Perencanaan sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun jugakecepatan dan kualitas pembangunan.• Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga
mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunaninklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu).
• Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja,namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyekyang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis)
• Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Isu #1 : Pemetaan Urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan dibedakan dalam 3 Macam :
1. Urusan Pemerintahan Absolut Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah Pusat (Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama).
2. Urusan Pemerintahan Konkuren Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (6 Urusan Wajib - Pelayanan Dasar; 18 Urusan Wajib - Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan, dan 1 Urusan Penunjang).
3. Urusan Pemerintahan Umum Menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
• Permasalahan yang sering timbul :
1. Pemetaan Urusan Pemerintahan yang masih belum jelas/masih terjadi tumpang tindih/aku-mengaku kewenangan Diskusi Pembahasan habis memperdebatkan pembagian kewenangan.
2. Pemahaman atas Pembagian Kewenangan Pusat/Prov/Kab/Kota (Urusan Pemerintahan Konkuren) yang telah ditetapkan masih belum dipahami secara benar oleh K/L, dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Banyak usulan yang salah kamar/salah urusan/asal-asalan.
3. Fokus Pembangunan Daerah masih dibatasi hanya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Fokus Rakortek terbatas.
4. Pemahaman Keterkaitan Forum-Forum Diskusi (Forum SKPD, Rakortek, Musrenbang, Multilateral Meeting, Bilateral Meeting, Trilateral Meeting) masih beragam, serta keterkaitannya dengan Pembagian Urusan/Kewenangan masih belum dipahami dengan jelas.
Usulan Perbaikan untuk Isu #1 :
• Usulan Langkah Tindak Lanjut Penyelesaian Isu #1 :
1. Pemetaan Urusan Pemerintahan mana yang sudah JELAS (Sudah ada aturannya/Permennya) mana yang BELUM JELAS (???) (Aspek tersebut diserahkan sebagai tanggungjawab Pusat).
2. Pemahaman atas Pembagian Kewenangan Pusat/Prov/Kab/Kota Sangat terkait Erat dengan Penerapan Tertib Anggaran Pembangunan.
• Kewenangan Pusat Dana APBN (Anggaran K/L)
• Kewenangan Daerah Dana APBN (Dana DAU/DAK, Dana Hibah, dll)
• Kewenangan Daerah Dana APBD (Anggaran SKPD)
3. Fokus Pembangunan Daerah mengacu pada pendekatan THIS Fokus Rakortek menjadi lebih luas.
4. Perlunya Penajaman Fokus antar Forum-Forum Diskusi (Forum SKPD, Rakortek, Musrenbang, Multilateral Meeting, Bilateral Meeting, Trilateral Meeting) serta pembagian Peran antar Stakeholder Masukan untuk Permen PPN terkait RKP, Prioritas Nasional maupun Penelaahan Renja K/L.
Kewenangan Pusat
Jalan Nasional
Jalan Tol
Jalan Non Status (???)
Jalan Desa (???)
Kewenangan Provinsi
Jalan Provinsi
Kewenangan Kab/Kota
Jalan Kab/Kota
Jalan Antar Desa (???)
Jalan Inspeksi Saluran
Irigasi (???)
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
i. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
14KLASIFIKASI DAFTAR PROYEK
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Editor VerifikatorPusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang
Forum
DAK
Diskusi
Online
1 K/LBappenas
K/LAPBN √ - - √ - √ √ - √
Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
I. Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Editor VerifikatorPusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang
Forum
DAK
Diskusi
Online
1 SKPD Pemda APBD - √ - √ √/- √ √ - √ Bappeda ProvDit. Pengngjwb
PN
II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Editor VerifikatorPusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang
Forum
DAK
Diskusi
Online
1Swasta/
BUMNBappenas
KPBU
PINA
Subsidi√/- - √ √ - √ √ - √
Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
2
Swasta/
BUMN/
BUMD
PemdaKPBU
PINA
Subsidi- √/- √ √ - √ √ - √
Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi)
NoPelaksana
ProyekInput
Sumber
Dana
Kewenangan Prioritas Pembahasan
Editor VerifikatorPusat Daerah Swasta PN PD Rakortek Musrenbang
Forum
DAK
Diskusi
Online
1 K/L Pemda APBN √ - - √ - √ √ - √Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
2 SKPD Pemda APBN - √ - √ - - √/- √*) √Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
3 K/L Pemda APBN √ - - - √ √ - - √Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
4 SKPD Pemda APBN - √ - - √ - - √**) √Dit. Mitra K/L
Bappenas
Dit. Pengngjwb
PN
IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah
Keterangan :
*) DAK
Penugasan/
DAK Afirmasi
**) DAK Reguler
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
Isu #2 : Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan
• Ketentuan dalam UU No. 23/2014 terkait Sinkronisasi dan Harmonisasi :1. Didasarkan pada hasil pemetaan urusan Kewenangan Pemerintah Pusat (Politik Luar Negeri,
Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama); Pembagian Kewenangan antar Pemerintahan (6 Urusan Wajib - Pelayanan Dasar; 18 Urusan Wajib - Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan, dan 1 Urusan Penunjang)..
2. Ditujukan untuk Pencapaian Target Pembangunan Nasional Penentuan Bank Indikator serta Target Sasaran Pembangunan (Makro Ekonomi, SPM, dsb) dan Pembagian Indikator dan Target antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Dilakukan dalam bentuk Musyawarah dan Koordinasi Teknis Pembangunan Desain dan SOP Rakortek dan Musrenbang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
4. Dikoordinasikan oleh Mendagri dan MenPPN Pembagian Tugas dan Peran serta Penuangannya dalam Peraturan Menteri.
• Permasalahan yang sering timbul :1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan (THIS) yang masih belum sama Acuan Prioritas
Nasional belum menjadi acuan K/L maupun Pemerintah Daerah.
2. Penetapan Prioritas Nasional masih belum clear dan belum jelas Indikatornya PN : Pendekatan THIS; PP : Indikator Outcome; KP : Indikator Output; Proyek Prioritas Nasional : Output Presiden/Pemerintah; Proyek Prioritas K/L : Output K/L; Proyek Reguler K/L : Tugas dan Fungsi K/L.
3. Pengintegrasian Perencanaan belum berjalan Pemetaan Indikator Pemerintah Vs. Indikator TUSI K/L; Target Pemerintah Vs. Target TUSI K/L; Integrasi Sumber-Sumber Pembiayaan (masih terfokus pada anggaran K/L, DAU dan DAK semata)
Usulan Perbaikan bagi Isu #2 :
• Usulan Langkah Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah #2 :
1. Perlunya Penerapan aturan terkait CASCADING PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Matriks Keterkaitan) baik di Pusat maupun di Daerah Konsistensi dan Keterkaitan Pencapaian Sasaran Pembangunan.
VISI MISI KEBIJAKAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR
2. Penataan sekaligus membangun Bank Indikator serta Fasilitas Satu Data (Perencanaan dan Monev) agar tercipta standar yang sama.
Prioritas Nasional Indikator Kinerja/Impact (Holistik dan Tematik);
Program Prioritas Indikator Outcome;
Kegiatan Prioritas Indikator Output;
Proyek Prioritas Nasiona Output Presiden/Pemerintah;
Proyek Prioritas K/L Output K/L (Prioritas);
Proyek Reguler K/L Output K/L (Tugas dan Fungsi).
3. Kerangka Pendanaan baik di PUSAT maupun DAERAH diperluas Cakupan Pembahasannya Integrasi Sumber –Sumber Pendanaan Pembangunan
Proyek K/L – Kegiatan K/L Anggaran Pemerintah Pusat (APBN berupa RKA-KL)
Proyek Daerah/SKPD Anggaran Pemerintah Daerah (APBD + Dana Transfer)
Proyek Non Pemerintah Anggaran Swasta (Subsidi + KPBU + PINA + CSR)
4. Pengintegrasian Capaian Kinerja Pemerintah Pusat dengan Capaian Kinerja K/L dan Kinerja Pemda Pemetaan Indikator Kinerja antar Lembaga (Penerapan Aplikasi KRISNA agar lebih meluas pada aspek pengintegrasian Indikator).
17
PERUBAHAN KONSEP
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Ditetapkan dengan Peraturan Menterioleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Yang diatur standar pelayanan olehprodusen pelayanan
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Yang diatur standar minimal bagipenerima/konsumen pelayanan dalammemenuhi kebutuhan dasarnya
• UU 32 Tahun 2004 • UU 23 Tahun 2014
Agar menjadi prioritas dalam Perencanaan danPenganggaran
KATALOG/KAMUS INDIKATOR PEMBANGUNAN(e-Indikator)
e-Indikator
SDGs
e-Planing
DB StatistikOne Data
List Indikator Dasar dan Sektoral
RPJMNPrioritas
NasionalProgram
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Domain PolitikKerangka Regulasi
dan Kebijakan
INDIKATOR KERJA PEMERINTAHe-RPJMD
e-Musrenbang e-Budgeting e-Monev
RKP Renja K/L RKA K/L
Output K/L
Program K/L
Kegiatan K/L
DOMAINPOLITIK
DOMAINPELAKSANAAN
Goals• Targets• Indicators
Belanja KL
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
(Danau Toba)
Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)
(Sei Mangkei)
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan
(MBTK)
• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN)
• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba
Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan
BUMN
Pemerintah Daerah
• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –Pematang Siantar – Parapat
• Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga
muara-muara bakkara• Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun
• APBD• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C
menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Belanja KL
• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera• Pembangunan Fly Over Seimangke,
Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
KPBU
• Pengembangan PelabuhanHub Kuala Tanjung
Belanja KL
• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy
• Pembangunan Tangki Timbun CPO
BUMN
• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
19
Swasta
• Resor dan spot – spot power boat• Pengadaan Fasilitas MICE
Swasta
• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit
SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan
REGULASI TERKAIT KEBIJAKAN DAK
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentudengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan Prioritas Nasional
DEFINISI DAK SESUAI UU No.33/2004
“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaanpembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untukditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan
didanai DAK dan (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerjaPemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian
DAK... “
Pasal 292 Ayat (4) dan (5) UU No.23/2014
Fokus Pendanaan Urusan Daerah diutamakan lebih dulu melalui Pendapatan APBD (Tercipta Kontribusi Daerah pada Pencapaian Prioritas Nasional - Keselarasan) adapun Dana yang bersumber
dari pendapatan APBN bersifat mendukung dan melengkapi Perlu Mekanisme dan SOP.
DASAR HUKUM PENYELARASAN
• Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programKepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikanRPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “
• Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakanpenjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerahdan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untukjangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.”
• Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalamrencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskandengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalamrencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuktercapainya sasaran pembangunan nasional.”
21
PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untukmencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa:
Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politikluar negeri, dll.
Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah alat untuk mencapai tujuanbernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semuatingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,
Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan,tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadisasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanyamenghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga dipusat saja.
Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlakdiperlukan.
Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaranprioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatpemerintahan sesuai dengan kewenangan.
RPJM
NASIONAL
NKRI
RPJMD
PROVINSI
RPJMD
KAB/KOTA
PE
NC
AP
AIA
N S
AS
AR
AN
PE
NJA
BA
RA
N S
AS
AR
AN
22
TUJUAN DAN SASARAN PENYELARASAN
Tujuan:
• Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalamRPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
• Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaranpembangunan nasional;
• Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
• Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil;
• Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;
• Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
Sasaran:• Tersusunnya butir-butir kesepakatan tentang arah kebijakan pembangunan di dalam RPJMD yang
selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form Kesepakatan Penyelarasan;• Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Daerah berupa target dan alokasi anggaran
berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional yang dituangkanpada Form Dukungan Penyelarasan.
• Membantu Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
23
KAIDAH PELAKSANAAN
Kerangka Penyelarasan
Kerangka Penyelarasan
1. Gubernur/Bupati/Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah atau hasil penetapan
dan dilantik pada tahun 2017 dan setelahnya, melaksanakan penyelarasan
dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Gubernur /Bupati/Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah atau hasil penetapan
dan dilantik sebelum tahun 2017 melaksanakan penyelarasan atas dokumen
RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan. Hasil penyelarasan tersebut menjadi
bahan masukan untuk proses Revisi RPJMD Provinsi /Kabupaten/Kota dan/atau
sebagai bahan masukan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
setiap tahun berjalan.
24
28Aktivitas Perekonomian Dunia Tahun 2018 Diperkirakan Membaik
Sumber: IMF, World Bank
Negara Maju Negara Berkembang
2.7
2,2
3.83,9
3,4 3.13.5
3.6
2015 2016 2017 2018
Volume Perdagangan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangandunia diperkirakan meningkat…
1.6 1.71,0
6.7
-3.6
6.8
-0.2
4.9
2.3 1.7 1.2
6.6
0.2
7.2
1.4
5,0
2.51.6
0.6
6.2
1.7
7.7
1.4
5.2
AS KawasanEropa
Jepang RRT Brazil India Rusia ASEAN-5
2016 2017 2018
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
201
5M0
1
201
5M0
2
201
5M0
3
201
5M0
4
201
5M0
5
201
5M0
6
201
5M0
7
201
5M0
8
201
5M0
9
201
5M1
0
201
5M1
1
201
5M1
2
201
6M0
1
201
6M0
2
201
6M0
3
201
6M0
4
201
6M0
5
201
6M0
6
201
6M0
7
201
6M0
8
201
6M0
9
201
6M1
0
201
6M1
1
201
6M1
2
201
7M0
1
201
7M0
2
201
7M0
3
201
7M0
4
Indeks Harga Logam (2010=100) Batubara, Australia (USD/mt)
Minyak Dunia Brent (USD/bbl) Minyak Kelapa Sawit (USD/mt)
Harga Komoditas Global
Harga komoditas meningkat, tetapidiperkirakan akan melandaipeningkatannya di 2018…
29Tetapi Masih Dihadapkan Pada Beberapa Risiko Global
Efek Kebijakan Trump Pengetatan kebijakanmakroekonomi di China
Ketidakpastian negosiasi Brexit
Normalisasi kebijakan moneter AS
Kenaikan harga komoditas yang melamban dan terbatas
Produktivitas yang menurun di negara maju
Terorisme dan Kondisi geopolitik
Risiko baru muncul dari meningkatnyaketidakpastian kebijakan dan kondisi politis di berbagai negara (IMF, 2017)
4
Sumber: IMF, World Bank
Proteksionisme
Indeks Ketidakpastian Kebijakan Global Meningkat (World Bank, 2017)
Emerging…
Credit risks
Market and…
Risk appetite
Monetary…
Macroecono…
Apr 2017 GFSR
Okt 2016 (GFSR)
Krisis Keuangan Global
30Asumsi Ekonomi Makro 2018
INDIKATOR EKONOMI MAKRO2018
Range
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4-6,1
Inflasi (%) 2,5-4,5
Nilai Tukar (Rp/USD) 13.500-13.800
ICP (USD/barrel) 45-60
Lifting Minyak Mentah (rb barel/hr) 771-815
Lifting Gas Bumi (rb barel/hr) 1.194-1.235
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali
31Sasaran Ekonomi Makro 2018
Pertumbuhan ekonomi:5,4 – 6,1%
Konsumsi RT : 5,1 – 5,3%
Konsumsi LNPRT : 5,8 – 6,1%
Kons. Pemerintah : 3,8 – 4,3%
Investasi (PMTB) : 6,3 – 8,0%
Ekspor : 5,1 – 6,1%
Impor : 4,5 – 5,5%
Sisi Pengeluaran
Industri : 4,9 – 5,7%Pengolahan
Konstruksi : 6,7 – 7,6%
Perdagangan : 5,5 – 6,2%
Infokom : 10,5 – 11,9%
Jasa Keuangan : 10,1 – 11,0%
Pertanian : 3,6 – 4,0%
Sisi Produksi
Transportasi : 8,3 – 9,2%
Pertambangan : 1,4 – 1,7%
Listrik dan Gas : 5,4 – 6,3%
Neraca Pembayaran
• Pertumbuhan Ekspor Non Migas : 5,0 – 7,5%
• Pertumbuhan Impor Non Migas : 5,0 – 7,3%
• Cadangan Devisa (USD Miliar) : 134 – 140,5
- dalam bulan impor : 8,6 – 8,7
• Defisit transaksi berjalan (% PDB) : 1,8 - 2,0%
• Penerimaan Perpajakan (% PDB): 11,0 – 12,0
• Belanja Modal (% PDB) : 1,7 – 2,2
• Subsidi Energi ((% PDB) : 0,6 – 0,7
• Defisit APBN (% PDB) : 1,9 – 2,3
• Stok Utang Pemerintah (% PDB) : 27,0 – 29,0
Investasi
• Peringkat Indonesia pd EoDB : menuju 40
• Realisasi PMA-PMDN (Rp Triliun) : 733 – 863
Keuangan Negara
33Kondisi dan KebijakanYang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018
2018
5,4 - 6,1%
5,1 – 5,3%
5,8 – 6,1%
3,8 – 4,3%
6,3 – 8,0%
5,1 – 6,1%
4,5 – 5,5%
PDB
Kons. RT
Kons. LNPRT
Kons. Pemerintah
Investasi (PMTB)
Ekspor
Impor
IMPOR akan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
INVESTASI:• Peranan investasi swasta diharapkan semakin meningkat
(private-led), dengan dorongan upaya pemerintah:(1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi; (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; (5) perbaikan iklim tenaga kerja; (6) peningkatanpertumbuhan kredit dan restrukturisasi NPL.
• Optimalisasi investasi pemerintah: (1) Penajaman belanja pada kegiatan prioritas, serta (2) penyiapan program/kegiatan secara lebih baik
EKSPOR:• Membaiknya ekonomi dan perdagangan global, serta kenaikan harga komoditas
meski terbatas• Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata• Peningkatan ekspor nonmigas karena upaya diversifikasi ekspor, dan
pendalaman pasar yang sudah ada.
Investasi dan ekspor diharapkan menjadipendorong pertumbuhan ekonomi tahun2018
34Kondisi dan KebijakanYang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018
2018
5,4 - 6,1%
5,1 – 5,3%
5,8 – 6,1%
3,8 – 4,3%
6,3 – 8,0%
5,1 – 6,1%
4,5 – 5,5%
PDB
Kons. RT
Kons. LNPRT
Kons. Pemerintah
PMTB
Ekspor
Impor
KONSUMSI MASYARAKAT meningkat, karena:• Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru
karena aktivitas ekonomi yang lebih baik.• Upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat: (1)
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin.
KONSUMSI LNPRT:• Dua event besar: Asian Games dan WB/IMF Meeting• Pilkada serentak di 171 daerah
• Pembatasan belanja barang KL• Penyesuaian kebijakan transfer ke daerah• Pola penyerapan dan realisasi belanja yang lebih baik
Konsumsi masyarakat tetap harus dijagauntuk tumbuh stabil dan tinggi tahun2018, karena peranannya yang besarterhadap PDB
Konsumsi pemerintah akan terbatas di tahun 2018
35Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk MendorongPertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi
2018
5,4 – 6,1%
3,6 – 4,0%
1,4 – 1,7%
4,9 – 5,7%
5,4 – 6,3%
PDB
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik
PERTANIAN:(i) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan peningkatan irigasi (ii) Subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran(iii) Peningkatan perikanan budidaya dan rumput laut(iv) Penggantian alat untuk perikanan tangkap
INDUSTRI:(i) Dampak realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung
konektivitas dan ketersediaan listrik(ii) Mulai efektifnya operasionalisasi beberapa kawasan industri (Sei Mangkei,
Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali)(iii) Peningkatan investasi sektor pengolahan
PERTAMBANGAN:(i) Perbaikan harga bahan mineral
LISTRIK:(i) Operasionalisasi pembangkit listrik dalam rangka mencapai target 35.000
MW dan program 7.000 MW (ii) Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri(iii) Peningkatan konsumsi gas bumi untuk rumah tangga maupun transportasi
seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) danpenyesuaian harga gas yang lebih kompetitif
36Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk MendorongPertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi
2018
5,4 – 6,1%
6,7 – 7,6%
5,5 – 6,2%
10,5 -11,9%
10,1 – 11,0%
PDB
Konstruksi
Perdagangan
Infokom
JasaKeuangan
PERDAGANGAN:(i) Peningkatan aktivitas industri pengolahan yang mendorong penyediaan pasokan
dan distribusi pemasaran (ii) Peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas perdagangan(iii) Peningkatan ekspor dan impor yang mendorong aktivitas ekspedisi dan distribusi(iv) Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru
INFORMASI DAN KOMUNIKASI:(i) Perluasan jaringan 4G dan 4,5G(ii) Operasionalisasi dan pembangunan fiber optik nasional (palapa ring)
KONSTRUKSI:(i) Peningkatan pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan (ii) Implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk
konektivitas dan perumahan/pemukiman (iii) Stabilitas ekonomi makro dan makroprudensial yang kondusif terhadap sektor
swasta.
JASA KEUANGAN:(i) Pengembangan keuangan inklusif (perluasan pemanfaatan inovasi teknologi)(ii) Peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota (branchless banking,
perluasan penggunaan tabungan, serta pembiayaan mikro dan asuransi mikro )(iii) Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan
38Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016 merupakan TPT paling rendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
2. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4%-6,1%, diperkirakan dapat menciptakan 2,4 juta lapangan kerja baru, sehingga TPT menurun menjadi 5,1%-5,4%.
3. Investasi yang besar akan mendorong penciptaan lapangan kerja formal dan meningkatkan pendapatan pekerja.
4. Industri pengolahan merupakan salah satu prioritas yang berpotensi mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mendorong Industri padat karya, akan menampung penganggur dan setengah penganggur sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan.
Prioritas Investasi
9.11%
8.39%
7.87%
7.14%7.48%
6.13% 6.17%5.94%
6.18%
5.61%
5,1%-5,4%4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan TPT 2007-2016
Realisasi TPT Outlook dan Target
Menyerap tenaga kerja formal sebesar-besarnya
Memberi nilai tambah besar
Meningkatkan produktivitas
Memiliki daya saing global dan potensiekspor
5,6%*
*UU APBN 2017
39Pencapaian Tingkat Kemiskinan
1. Jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan sebanyak 750 ribu jiwa dalam rentang waktu 1 tahun (Sept 2015- 2016).
2. Kondisi perekonomian yang membaik dan tingkat inflasi yang jauh lebih rendah pada kuartal pertama I 2017 (y-o-y) diperkirakan dapat mendorong tercapainya target penurunan kemiskinan 2017.
3. Inflasi yang rendah dapat menjaga daya beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan seperti beras yang berkontribusi besar pada Garis Kemiskinan.
4. Penajaman program-program penanggulangan kemiskinan yang telah disempurnakan sejak tahun 2017 terus berlanjut, sehingga turut berkontribusi pada pengurangan jumlah penduduk miskin, antara lain: a) Perbaikan Basis Data Terpadu; b) Perluasan BPNT dan PKH; c) Penyaluran bansos dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung keuangan inklusif; d) Peningkatan pelayanan dasar seperti akses air bersih, sanitasi, rumah layak, dan layanan identitas kependudukan; dan e) program ekonomi produktif untuk peningkatankesejahteraan masyarakat.
37.17 34.96 32.53 31.02 29.89 28.59 28.5527.73 28.51
27.76
16.58
15.42
14.15
13.33
12.36
11.66 11.4710.96 11.13
10.7
26
28
30
32
34
36
38
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan Angka Kemiskinan
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
Realisasi Tingkat Kemiskinan (%)
Target Kemiskinan
9,0-10,0
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Misk
in(Ju
taJiw
a)
Pe
sen
tase
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(%)
10,5*
*UU APBN 2017
No Komoditas Kontribusi terhadap GarisKemiskinan Sept 2016 (%)
Desa Kota
1 Beras 25,35 18,31
2 Perumahan 7,63 9,81
3 Rokok 10,70 10,70
4 Telur Ayam 2,76 3,18
5 Daging Ayam 2,19 3,10
40Pencapaian Gini Rasio
Gini koefisien untuk bulan September tahun 2016, sebesar 0,394 turun 0.8 poin dari 0,402 di bulan September 2015.
Penurunan Rasio Gini terjadi karena adanya pengurangan tingkat konsumsi per kapita pada desil paling atas. Sementara, kelompok menengah mulai mengalami kenaikan, meski kecil. Meskipun, kelompok 40 persen terbawah masih belum mengalami kenaikan.
Dengan pola penurunan yang diharapkan terus konsisten, Gini Rasio pada 2018 diperkirakan menjadi 0,38.
Penguatan kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, dan pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 40 persen ke bawah.
Sumber: Susenas Maret 2015-2016, diolah Bappenas
0.3640.368 0.368
0.378
0.41 0.410.413
0.4050.402
0.394
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan Rasio GINI dan Target 2018
Realisasi Target 2018
0,38 17.1
34.733.3
17.1
36.1
31.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
40% Terbawah KelompokMenengah
Teratas 20%
Share Konsumsi Per Kapita Menurut KelompokEkonomi 2015-2016 (%)
2015
2016
0,39*
*UU APBN 2017
Arah Kebijakan Makro Provinsi Kalimantan Utara
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektorpertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar danEceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Transportasi & Pergudangan dengan kontribusi total 84,1 persen.Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keenam sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhanekonomi Kalimantan Utara.
Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan bulan September
Provinsi Kalimantan Utara Share ADHB
Sektor 2013 2014 2015
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 16,34 17,10 17,61
2 Pertambangan dan Penggalian 33,84 32,14 28,05
3 Industri Pengolahan 9,28 9,41 9,73
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,04
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0,06 0,06 0,06
6 Konstruksi 11,44 11,62 12,02
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
9,73 9,86 10,40
8 Transportasi dan Pergudangan 5,39 5,67 6,29
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,30 1,33 1,44
10 Informasi dan Komunikasi 2,01 2,02 2,19
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,12 1,10 1,19
12 Real Estat 0,82 0,83 0,89
13 Jasa Perusahaan 0,28 0,29 0,29
14 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,08 5,16 5,81
15 Jasa Pendidikan 2,09 2,15 2,48
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,74 0,76 0,95
17 Jasa lainnya 0,45 0,46 0,57
Total 100,00 100,00 100,00
Growth ADHK
2014 2015
6,96 6,90
9,98 -2,66
5,16 5,70
9,09 21,60
5,93 2,39
9,58 2,85
4,60 1,57
8,99 7,47
5,83 5,59
12,03 13,83
4,71 7,99
6,21 4,92
8,92 -1,31
8,53 7,57
10,10 11,13
11,92 18,06
7,53 16,77
8,18 3,13
8.18
3.13
3.75
5.024.79
5.02
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
2014 2015 2016
Laju PDRB Provinsi Kalimantan Utara Vs. PDB (dalam persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas
Prov. Kaltara
Nasional
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4 - 6,1 persen, makapertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara diharapkan dapat tumbuh sebesar 3,98 – 4,19 persen*, dengantingkat kemiskinan 4,81 persen, dan pegangguran sebesar 4,60 persen*.
Keterangan: *) Proyeksi dalam Rancangan Awal RKP 2018
No Provinsi
Tingkat KemiskinanJumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
Realisasi*) Proyeksi Target
2015 2016 2017 2018
1 Kalimantan Barat 8,03 8,00 7,18 6,86 3
2 Kalimantan Tengah 5,94 5,36 5,32 5,14 -
3 Kalimantan Selatan 4,99 4,52 4,43 4,22 -
4 Kalimantan Timur 6,23 6,00 5,22 5,02 1
5 Kalimantan Utara 6,24 6,99 4,96 4,81 -
Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional
Wilayah Sumatera
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%
Wilayah Kalimantan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 3%
Tingkat Kemiskinan Max 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%
Wilayah Sulawesi
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 7%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%
Wilayah Papua
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 26%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%
Wilayah Maluku
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 13%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%
Wilayah Bali Nusa Tenggara
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 14%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 3%
Wilayah Jawa
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%
Sumber: Hasil Simulasi Bappenas
42
Rencana Pengembangan Wilayah KalimantanTahun 2018
Wilayah Kalimantan 2018
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
Min 3%
Sasaran Tingkat Kemiskinan Max 6%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
Max 6%
Pelabuhan Banjarmasin
Sektor-sektor penggerak perekonomian1. Pertambangan dan Penggalian2. Industri Pengolahan3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan4. Konstruksi5. Perdagangan besar dan eceran
Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :1. Provinsi Kalimantan Barat (tingkat
kemiskinan moderat)2. Provinsi Kalimantan Utara (tingkat
Kemsikinan Moderat)
Lokasi prioritas penurunan tingkat penganggurantebuka :1. Provinsi Kalimantan Timur2. Provinsi Kalimantan Utara
KI. Landak/KetapangKab. Landak, Kalbar
KI JorongKab. Tanah Laut, Kalsel
KI BatulicinKab. Tanah Bumbu, Kalsel
KEK. MBTKKab. Kutai Timur , Kaltim
• Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan
Sangata - SP. Perdau - Muara Lembak -Sangkulirang - Maloy
• Pembanguan Jalan Akses KEK Maloy• Pengembangan Bandara Sangatta• Pembangunan PLTU Kaltim, 2x100 MW
Jalan Bebas HambatanBalikpapan - Samarinda
Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
Pembangunan Jalur KABalikpapan – Samarinda
(pembebasan lahan)
Pembangunan Jembatan Landak II
Pembangunan Jalan RuasBts.Prov.Kalbar-Tumbang Sanamang-
Tumbang Hiran-Tumbang Samba
PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN :• Pembangunan Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2• Pembangunan Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong• Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Era - Batas Prov. Kaltim• Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Pinoh - Ela Hilir - Batas
Prov. Kalteng• Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Rasau - Sepulau - Batas Kapuas
Hulu/Sintang• Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Temajok - Badau
Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan
Pembangunan Pelabuhan Laut Padang Tikar
Pembangunan Jalan Sei Kelik - Siduk
Pembangunan Bandar Udara
Tebelian
KETAHANAN PANGAN • Pembangunan Bendungan Tapin (Lanjutan)• Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai (Lanjutan)• Pembangunan Drainase Utama Veteran Kota Banjarmasin• Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku
Banjarbakula • Pembangunan Prasarana Air Baku Embung Aji Raden Kota
Balikpapan• Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas• Pengendalian Banjir Sungai Kalahien• Pengendalian Banjir Sungai Martapura di Kota Banjarmasin• Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap
• PLTA Kusan, PLTA Kelai
45Kerangka Pendanaan RKP 2018
Untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan dan mengimplementasikan Money Follow Program, pemerintah telah mengeluarkan PP NO. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memuat antara lain :
1. Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas)
2. Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN
3. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar :
Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal
Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan
4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA)
Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata
Pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata
(Danau Toba)
Pengembangan 3 Kawasan Industri
(KI)
(Sei Mangkei)
Pengembangan 5 Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan
(MBTK)
• Sarana dan prasarana konektivitas• Sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air
baku• Revitalisasi Kawasan
Belanja KL
BUMN
Pemerintah Daerah
• Pembangunan Jalan Tol
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas kewenangan daerah• Rehabilitasi Daerah irigasi
• APBD• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan pelayanan kesehatan
Belanja KL
• Sarana dan prasarana konektivitas
KPBU
• Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas yang melibatkan swasta
Belanja KL
• Pembangunan akses jalan
• Pembangunan dukungan sarana industri
BUMN
• Pembangunan sarana prasarana energi
46Contoh : Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan
Swasta• Resor dan spot – spot pariwisata • Pengadaan Fasilitas MICE
Swasta
• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit
SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan
47Pendanaan Rancangan RKP
URAIAN% Terhadap
Pagu Indikatif
Belanja Operasional 33,3
Belanja Prioritas 57,2
Prioritas Nasional (prioritas yang merupakan penekanan RKP) 34,3
Prioritas Bidang (prioritas untuk pencapaian target RPJMN 2015-2019) 22,9
Lainnya 9,5
TOTAL 100
Pendanaan Rancangan RKP yang melalui Kementerian/Lembaga diarahkan sebagai berikut :
48Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018
• Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.
• Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.
• Selain 8 bidang DAK Penugasan EksistingTahun 2017, terdapat penambahan 1 bidangDAK dari Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang sebelumnya beradadi bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.
• Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.
RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018
DAK REGULER DAK AFIRMASI DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan
Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).
Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
1. Pendidikan 10. Pariwisata 1. Kesehatan (Puskesmas) 1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB
11. Jalan 2. Perumahan dan Permukiman 2. Kesehatan
3. Air Minum 3. Transportasi 3. Air Minum
4. Sanitasi 4. Pendidikan 4. Sanitasi5. Perumahan dan Permukiman
5. Air Minum 5. Jalan
6. Pasar 6. Sanitasi 6. Irigasi
7. IKM 7. Pasar
8. Pertanian 8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan
9. Lingkungan Hidup danKehutanan
49Langkah Penyempurnaan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 :Pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 Melalui Aplikasi E-planning
02
03
01InstruksiPresiden
01
Satu Portal AplikasiPengusulan DAK
Fisik
02Sosialisasi Aplikasi
e-planning DAK
03
04
Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”;
Penyusunan aplikasi e-planning DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah).
Dilakukan pengintegrasian e-planningDAK ke e-planning Bappenas.
Aplikasi e-planning DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.
04Pengintegrasian
AplikasiKementerian
Lembaga
51
Revolusi Mental
Kesetaraan Gender
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan
Iklim
Tata kelola Pemerintahan
yang Baik
Pemerataan
=Pengarusutamaan/Mainstreaming
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum
28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
I. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua
PRIORITAS KHUSUS
Asian Games dan Asian Para Games
Rancangan Tema, Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
52PN 4: Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
52
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
DAN PARIWISATA
Pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata
Pengembangan 4 Kawasan Ekonomi Khusus
Pengembangan 3 Kawasan
Industri
Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan
Lapangan Kerja
Pengembangan Ekspor Barang
dan jasa
1
2
34
5
Pengembangan Danau Toba
Pengembangan Borobudur dan Sektornya
Pengembangan Mandalika
Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas
Percepatan Pembangunan KEK Sorong
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang
Percepatan Pembangunan KEK Bitung
Percepatan Pembangunan KEK MBTK
Percepatan Pembangunan KEK Morotai
Pengembangan KI Sei Mangkei
Pengembangan KI Morowali
Pengembangan KI Bantaeng
Dukungan Pengembangan KI
Peningkatan Fasilitasi Ekspor
Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar
Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha
Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi
Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan
Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu
Percepatan Fasilitasi PenyelesaianMasalah Investasi
Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat
Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri
Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Pengembangan keahlian tenaga kerja
Layanan Informasi Pasar kerja
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
→ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
→ Kawasan Industri
→ Kawasan Industri Prioritas
Dukungan Infrastruktur Sumber Daya Air Terhadap Kawasan Industri dan KEK
KEK & KI LANDAK
• Pembangunan EmbungSimpang Kasturi Kab.Landak, 2017, Rp.15 M
KI KETAPANG
• Pembangunan Sarana danPrasarana Air Baku KotaKetapang, 2017, Rp.20 M
KI
• Pembangunan Embung Serbaguna Pulau Bunyu Kab.Bulungan, 2017-2018, Rp. 41 M
• Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Indulung;Kecamatan Tarakan Tengah; Kota Tarakan; 2017, Rp.29 M
KI KONAWE
• Pengendalian Banjir SungaiKonaweha Kab. Konawe, 2017-2020, Rp.309 M
• Pembangunan EmbungSumber Rejeki Kab. Konawe,2017, Rp.6 M
KI PALU
• Pengendalian Banjir SungaiPalu, 2017-2020, Rp.446 M
KEK NTT
• Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir SungaiMotamasin Kab. Malaka, 2017-2018, Rp. 77 M
• Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir SungaiMalibaka, 2017, Rp. 18 M
• Pembangunan 19 Embung, 2017, Rp.134 M
KEK MALUKU
• Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Matakabo,2017-2020, Rp.177 M
• Pembangunan Pengaman Pantai Kec. Namrole Kab. Buru Selatan,2017-2020, Rp.107 M
• Pembangunan 6 buah Embung, 2017-2018, Rp.92M
• Pembangunan Intake & Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kec. Tehoru,2017, Rp.20 M
KEK SORONG
• Pengamanan Pantai (Breakwater)Sailolof, 2017, Rp.21 M
• Rehabilitasi dan peningkatan 5Embung, 2017, Rp.37 M
• Pembangunan Sistem Air Baku (SPAMRegional) Kota dan Kabupaten Sorong,2017, Rp.52 M
KI TELUK BINTUNI
• Pembangunan FasilitasPelindung Bendung AirBaku Kab.Teluk Bintuni,2017, Rp.15 M KEK MERAUKE
• Pengendalian Banjir Kota MeraukeKabupaten Merauke, 2017-2018, Rp.43M
• Pembangunan Intake dan Jaringan PipaTransmisi Air Baku SA Sungai Maro KotaMerauke, 2017-2019, Rp.148 M
Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning
LEGENDA
JALAN KOLEKTOR PRIMER
JALAN NASIONAL / ARTERI
JALUR KERETA API
JALAN NASIONAL (JALAN TOL) / ARTERI
BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA PRIMER (PP)
PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL HUB
PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL
PELABUHAN PENGUMPUL (PP)
IBUKOTA NEGARA
IBUKOTA PROVINSI
KOTA MADYA
IBUKOTA KABUPATEN
IBUKOTA KECAMATAN
JALAN KOLEKTOR SEKNDER & TERTIER
INFRASTRUKTUR EKSISTING
INFRASTRUKTUR USULAN
KI Tanah Kuning
Bandar Udara PengumpanTanjung Harapan
Pelabuhan PengumpulTarakan
Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning
No. Infrastruktur Eksisting Kapasitas Infrastruktur Aksesibilitas terhadap Kawasan Catatan/Rekomendasi
1 Pelabuhan PengumpulTarakan
• Draft dermaga 12 MLWS Belum terdapat akses menuju pelabuhanterdekat (Pel. Tarakan) di Pulau Tarakan
• Diperlukan pembangunan pelabuhan RoRo dan pelabuhan logistik di KIPI Tanah Kuning guna memberikan layanan transportasi dari dan ke PulauTarakan
2 Bandar Udara PengumpanTanjung Harapan, Tanjung Selor
• Panjang runway 1400 m x 30 m
Akses menuju bandara terdekat(bandara Tanjung Harapan) di TanjungSelor, berjarak 126 km ditempuh dalam4 jam.
• Diperlukan peningkatan fungsi jalan dari KIPI Maloy menuju BandaraTanjung Harapan
No. Usulan RKP 2018 Catatan/Rekomendasi
1 Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan
Bandara Tanjung Harapan merupakanbandara terdekat yang melayani KIPI Tanah Kuning
2 Preservasi rehabilitasijalan dalam kota TanjungSelor 7 KM
Mendukung akses ke Bandara TanjungHarapan
3 Preservasi dan pelebaranjalan BTS.Bulungan -TJ.Selor
Mendukung akses ke Bandara TanjungHarapan
4 Pelebaran Jalan Tanjung Selor - Tanjung Palas –Sekatak
Tidak melalui KIPI Tanah Kuning dan tidakmendukung akses ke Bandara/Pelabuhan. Perlu dicermati lagi.
5 Rekonstruksi/PeningkatanStruktur JalanMendukung KIPI Tanah Kuning
Ruas tidak spesifik
Rekapitulasi Kegiatan Prioritas Pendukung Kawasan
Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan (APBN 2018)
Preservasi rehabilitasi jalan dalam kota Tanjung Selor (APBD/DAK 2018)
Preservasi dan pelebaran jalan BTS.Bulungan - TJ.Selor (APBN 2018)
Peningkatan fungsi dan kapasitas jalan dari KIPI Maloy menuju Jalan Poros (BTS.Bulungan - TJ.Selor) menuju Bandara Tanjung Harapan (APBD/DAK 2018)
Future
Diperlukan pembangunan pelabuhan RoRo dan pelabuhan logistik di KIPI Tanah Kuning (PPP/PINA 2019)
Kegiatan Proyek Prioritas Nasional2018
Nilai (Juta Rupiah) Sumber Pelaksana
Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan (APBN 2018)81.913 APBN Kemenhub
Pembangunan Jalan Tanjung Selor – SP3 – Sajau Binai – Tanah Kuning 90.000 APBN KemenPUPR
Pembangunan Jalan Tanah Kuning – Mangkupadi100.000 APBN KemenPUPR
Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning
Kegiatan Proyek Prioritas Nasional2018
Nilai (Juta Rupiah) Sumber Pelaksana
Pembangunan Jalan Tanjung Selor - Sajau40.000 DAK Provinsi Kaltara
Pembangunan Jalan Sajau - Binai24.000 DAK Provinsi Kaltara
Peningkatan Jalan Binai - Tanah Kuning50.000 DAK Provinsi Kaltara
Peningkatan Jalan Tanah Kuning - Mangkupadi50.000 DAK Provinsi Kaltara
Pembangunan Jalan Mangkupadi - Pindada8.000 DAK Provinsi Kaltara
Peningkatan Jalan Pindada - Kampung Baru30.000 DAK Provinsi Kaltara
Pembangunan Jalan Kampung Baru - Karang Tigau - Batas Bulungan Berau
40.000 DAK Provinsi Kaltara
Pembangunan Jalan Pendekat Ruas Jalan Nasional Batas Bulungan - Tanjung Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur
40.000 DAK Provinsi Kaltara
Pembangunan Jembatan Sei. Sajau II30.000 DAK Provinsi Kaltara
Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning
KETAHANAN ENERGI
Energi BaruTerbarukan(EBT) dan
KonservasiEnergi
PemenuhanKebutuhan
Energi
Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir
Pengembangan PLT Panas Bumi
Pengembangan Bioenergi
Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
Penyempurnaan Feed In Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT
Pengembangan Industri Penunjang EBT, dan Konservasi Energi
Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Peningkatan Cadangan Minyak dan GasBumi
Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi
Pembangunan Pembangkit, Transmisi danDistribusi Tenaga Listrik
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
58PN 5: Ketahanan Energi1
2
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI (1/2)PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI
No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Lokasi
1. Pengembangan
Pembangkit Listrik
Tenaga (PLT) Hidro
dan Nuklir
a. Terbangunnya pembangkit listrik berbasis hidro, dengan indikator:
i. Jumlah PLTMH yang terbangun sebanyak 3 unit,
ii. Jumlah PLTM yang terbangun sebanyak 2 unit,
iii. Jumlah dokumen Pra FS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 3 FS/DED,
iv. Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi non taman nasional sebesar 10.000 KW,
v. Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 2.400 KW.
i. Kab.Pegunungan Bintang-Oksibil, Kab. Puncak-Ilaga,
ii. Kab. Toba Samosir, Kab. Pidie Jaya, Kab. Landak
iii. Prov. Lampung, NTT, Gorontalo
iv. -
v. TN Kayan Mentarang (Kaltara), TN Betung Kerihun
(Kalbar), TN Bukit Baka Bukit Raya (Kalbar), TN
Rawa Aopa Watumohai (Sultra)
a. Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir
i. Jumlah lokasi Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dieksplorasi sebanyak 1 lokasi,
ii. Jumlah data gempa (seismik) dan geodetik (Data Pangkalan Data Tapak RDE) sebanyak 7 paket data,
iii. Penyiapan teknis infrastruktur pembangunan PLTN dalam 6 dokumen teknis,
iv. Jumlah kajian pengembangan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir sebanyak 2 kajian,
v. Jumlah perizinan dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya sebanyak 1 perizinan,
vi. Jumlah implementasi roadmap pembangunan PLT Nuklir sebanyak 1 roadmap.
i. Kab.Ketapang
ii. Pusat
iii. Prov. Kepulauan Riau, Kab. Jepara, Prov. Bangka
Belitung, Pusat
iv. Pusat
v. Pusat
vi. Pusat
2. Pengembangan
Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi
(PLTP)
a. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator:
i. Jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 2 unit prototipe.
i. Kab. Garut
a. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator :
i. Jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP,
ii. Jumlah WKP yang baru sebanyak 1 WKP,
iii. Jumlah rekomendasi hasil survei penyelidikan sumber daya dan cadangan panas bumi sebanyak 16
rekomendasi.
i. Prov. Sumatera Selatan, NTT, Maluku Utara, Jawa
Barat, Sumatera Barat
ii. Prov. Sumatera Barat
iii. Pusat
a. Meningkatnya teknologi dan kemampuan SDM dalam negeri di bidang panas bumi
i. Jumlah pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi (EBTKE) sebanyak 20 pendidikan dan pelatihan.
i. Pusat
59
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI (2/2)PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI
No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Lokasi
3. Pengembangan Bioenergi a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator:
i. JumlahPLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit,
ii. Hasil inovasi teknologi limbah padat sawit untuk energi sebanyak 1 pilot project,
iii. Jumlah pilot plant inovasi teknologi bioenergi sebanyak 1 unit,
iv. Jumlah limbah industri yang dimanfaatkan sebagai sumber energi sebanyak 500 ton,
v. Jumlah limbah non B3 yang dimanfaatkan melalui pembangunan reaktor biomassa sebanyak 100 ton,
vi. Jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif sebanyak 5.000 liter per hari,
vii. Model pengembangan bioenergi berbasis tanaman lokal (mobile plant biodiesel multifeed stock) yangdioptimalisasikan dengan target produksi sebanyak 500 liter per hari di 3 lokasi,
viii. Hasil inovasi teknologi gasifikasi dan biomethanol/bioethanol sebanyak 1 pilot plant.
i. Pusat
ii. Pusat
iii. Pusat
iv. Kab. Katingan
v. Kab. Cilacap
vi. Kab. Gresik
vii. Prov. Papua, D.I Yogyakarta, NTB
viii. Pusat
4. Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri.
i. Jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 rancangan regulasi,
ii. Jumlah paket kebijakan industri EBT dalam negeri sebanyak 1 paket.
i. Pusat
ii. Pusat
a. Meningkatnya teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri
i. Jumlah paket revitalisasi sarana pengujian kualitas teknologi solar PV yang dilaksanakan sebanyak 1 paketrevitalisasi peralatan,
ii. Jumlah paket revitalisasi fasilitas laboratorium riset energi, termasuk teknologi bersih, teknologi biomassa danenergi terbarukan lainnya sebanyak 3 cluster peralatan,
iii. Jumlah riset pengembangan energi terbarukan bagi industri dalam negeri,
i. Pusat
ii. Pusat
iii. Pusat
5. Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
Terwujudnya pemanfaatan teknologi Small Grid System
i. Jumlah unit pilot plantSmart Micro Gridkawasan perdesaan dan/atau perkotaan yang terbangun sebanyak 1 unit,
ii. Jumlah PLTS Terpusat Offgrid di wilayah perbatasan sebanyak 1 unit.
i. Prov. NTT
ii. Prov. NTT
Terwujudnya penyediaan energi pra elektrifikasi
i. Jumlah unitLampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)sebanyak 240.229 unit,
i. Prov. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua
6. Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
a. Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih
i. Jumlah objek Investment Grade Audit(IGA) sebanyak 6 objek,
ii. Jumlah jenis peralatan yang menjadi objek pelaksanaan mandatory Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) danLabel Hemat Energi sebanyak 2 jenis peralatan,
iii. Jumlah dokumen FS untuk implementasi teknologi Under Ground Coal Gasification (UCG) di Indonesia sebanyak 1dokumen,
iv. Jumlah hasil inovasi teknologi testing protokol pengujian peralatan listrik sebanyak 1 unit alat uji.
i. Seluruh Indonesia
ii. Seluruh Indonesia
iii. Pusat
iv. Pusat
7. Penyempurnaan feed-in tariff,
subsidi, dan kelembagaan EBT
Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator:
Jumlah regulasi pembentukan dana ketahanan energi sebanyak 1 regulasi.
i. Pusat
60
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2)
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGINo. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Lokasi
1. Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik
a. Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induki. Jumlah kapasitas pembangunan pembangkit listrik yang dibangun sebesar 5.956 MW,ii. Jumlah panjang jaringan transmisi yang dibangun sepanjang 12.681 kms,iii. Jumlah kapasitas gardu induk yang dibangun sebesar 34.552 MVA,iv. Jumlah panjang jaringan distribusi yang dibangun sepanjang 24.938 kms,v. Jumlah kapasitas gardu distribusi yang dibangun sebesar 363 MVA,vi. Data dan penyiapan informasi geospasial tematik ketenagalistrikan sebanyak 1 peta,vii.Jumlah kebijakan terkait pemantauan dan pengendalian pembangunan ketenagalistrikan
sebanyak 3 kebijakan,viii.Jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan
penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34provinsi.
i. Pusatii. Pusatiii. Pusativ. Pusatv. Pusatvi. Pusatvii. Pusatviii.Pusat
a. Terwujudnya perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidakmampui. Jumlah rumah tangga yang menerima perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik
sebanyak 195.000 RTS.
Pusat
a. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasarani. Jumlah kebijakan terkait harga dan subsidi listrik sebanyak 1 kebijakan.
i. Pusat
2 Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi
a. Terbangunnya infrastruktur gas bumii. Jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 100.350 SR,ii. Ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi yang dibangun sepanjang 13.044 km,iii. Jumlah instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 6 unit,iv. Jumlah instalasi pengujian izin tipe meter gas dan instalasi uji meter gas untuk program jaringan
gas sebanyak 3 unit,v. Jumlah pipa transmisi jaringan gas yang dibangun sepanjang 38 km,vi. Pemutakhiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 1
dokumen.
i. Kota Semarang (6350), Kab Blora (5000), Kab Sorong (5000), Kota Balikpapan (7000), Kab Probolinggo (5000), Kab Prabumulih (6000), Kota Sorong (4000), Kab Bekasi (5000), Kota Pasuruan (6000), Kota Bontang (8000), Kab Banyuasin (5000), Kota Medan (5000), Kab Sidoarjo (8000), Kota Samarinda (5000), Kota Tarakan (6000), Kab Wajo (4000), Kab Banggai (5000), Kab Penajam Paser Utara (5000)
ii. Prov. Sumut, Sumsel, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kepri, Jatengiii. Pusativ. Pusatv. Kab Tuban (5 Km), Kota Samarinda (8 Km), Kota Sorong (25 Km)vi. Pusat
a. Terbangunnya infrastruktur minyak bumii. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP sebanyak 1
dokumen,ii. Pembangunan tangki Penyimpanan BBM sebanyak 14 unit.
i. Pusatii. Pusat
a. Terlaksananya konversi BBM ke BBGi. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 9.538 unit,ii. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit.
i. Prov. Bali, Sulsel, Kaltim, Sultra, Gorontalo, Sulbar, NTBii. Cirebon, Indramayu, Lampung, Surabaya, Gresik, Semarang dan Jakarta
a. Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasarani. Jumlah paket perdana LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro sebanyak 100.150 paket,ii. Jumlah pelaksanaan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg sebanyak 1 paket.
i. Jayapura dan Manokwariii. Pusat
61
No
.Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Lokasi
3. Peningkatan cadangan
minyak dan gas bumi
a. Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru
i. Survei Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis
sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (2200 KM Seismik 2D),
ii. Survei Energi Migas Kelautan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (4000 KM Seismik
2D),
iii. Akuisisi Seismik 2D di Selabangka dan Singkawang,
iv. Data Seismik 2D sebanyak 1 referensi teknis survei.
i. 2 lokasi di Pulau Kai – Weber Deep, Kep. Seribu
ii. 3 lokasi di Tamerau – Papua Barat, Waipoga – Papua, Kangean Masalembo
iii. Prov. Sultra dan Kalbar
iv. Pusat
4. Pembentukan cadangan
penyangga energi
a. Tersedianya cadangan penyangga energi
i. Rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga
Energisebanyak 2 paket kebijakan.
i. Pusat
5. Peningkatan produksi
minyak dan gas bumi
a. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan non
konvensional
i. Jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 8 WK,
ii. Jumlah WK Migas non konvensional yang ditawarkan sebanyak 3 WK,
iii. Jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP,
iv. Jumlah survei keprospekan migas sebanyak 9 rekomendasi WK,
v. Produksi minyak bumi dengan metode EOR menggunakan injeksi alkoksi sulfonate
berbasis nabati untuk injeksi kimia sebanyak 1 usulan paten.
i. Prov. Lampung, Kaltara, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
ii. South Benggara, Bengkalis, East Bengkanai
iii. Pusat
iv. Arafura Barat, Sapurote, Selaru Selatan 1, Selaru Selatan 2, Arafura Selatan,
Kaimana, Timor Barat, Sumatera Tengah, Kutai Timur
v. Pusat
6. Pemenuhan DMO
batubara dan gas bumi
a. Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri
i. Pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 131
juta ton sebanyak 1 kebijakan,
ii. Pengendalian produksi batubara tahun 2018 sebesar 406 juta ton sebanyak 1
rekomendasi.
i. Pusat
ii. Pusat
a. Meningkatnya pemanfaatan alokasi gas domestik
i. Intensifikasi pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan
industri sebanyak 2 rekomendasi.
i. Pusat
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2)
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI62
63PN 6: Ketahanan Pangan
KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Produksi Pangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian
Produksi Padi 79,3 juta ton
Produksi Jagung 23,4 juta ton
Produksi Gula 3,2 juta ton
Produksi Daging sapi 710 ribu ton
Produksi Ikan 17,4 juta ton dan Garam 4,1 juta ton
Produksi Hortikultura: Cabai Rawit dan Merah 2,2, Bawang Merah 1,4 juta ton, Jeruk 1,8 juta ton, Mangga 2,5 juta ton
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
Pembangunan dan Rehabilitasi bendungan dan embung
Perbaikan Data Statistik Pangan
Sarana pasca panen
Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi
Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi
Alat dan mesin pertanian
Perluasan lahan pertanian
1
2
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
64SASARAN UMUM: PENINGKATAN PRODUKSI
1.87
1.23
1.78
2.43
1.91
1.23
1.74
2.18
1.86
1.17
1.7
2.34
1.9
1.23
1.77
2.42.23
1.37
1.84
2.46
·Cabai (rawit dan merah) ·Bawang Merah (juta ton) ·Jeruk (juta ton) ·Mangga
Sasaran Umum Hortikultura
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
0.45
10.76
0.46
10.86
0.59
14.8
0.64
16.04
0.71
17.36
·Daging sapi (juta ton) ·Ikan (juta ton)
Sasaran Umum Daging Sapi dan Ikan
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
2.6 2.52.45
3.3
2.8
3.6
3
3.8
3.2
4.1
·Gula (juta ton) ·Garam (juta ton)
Sasaran Umum Gula dan Garam
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
70.6
19.1
73.4
20.3
76.2
21.4
77
22.4
79.3
23.4
·Padi (juta ton GKP) ·Jagung (juta ton)
Sasaran Umum Padi dan Jagung
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
65SASARAN UMUM: PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
8.9
2.71
9.06
0.49
9.11
0.29
9.19
0.32
9.23
0.15
·Pembangunan jaringan irigasi (juta ha, kumulatif) ·Rehabilitasi jaringan irigasi (juta ha)
Sasaran Umum Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
16
13
16
8
11
9
30
11
36
·Pembangunan waduk (groundbreaking) (buah) ·Pembangunan waduk lanjutan (buah)
Sasaran Umum Pembangunan Waduk
2014 (Baseline) 2015 (realisasi) 2016 (Target) 2017 (Target) 2018 (Target)
No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Lokasi
1. Peningkatan produksi padi Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyakan benih sumber padi 294
hektar
15 propinsi sentra produksi
padi
2. Peningkatan produksi jagung Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyakan benih sumber jagung 93
hektar
10 propinsi sentra produksi
jagung
3. Peningkatan produksi gula Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih
perkebunan 588 hektar
9 propinsi sentra produksi
tebu
4. Peningkatan produksi daging
sapi
Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 7 ribu
hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis
13 sentra/kawasan sapi
potong
5. Peningkatan produksi ikan
dan garam
1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990
unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10
kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok
masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit
cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam
rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang
ditetapkan/dicadangkan
Ikan: 11 WPP dan 34
propinsi, Garam: 6 propinsi
6. Peningkatan produksi
hortikultura
Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih
bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk
3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha;
benih buah lainnya 2,1 juta batang
Daerah sentra hortikultura
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
66
No Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi
1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan jaringan irigasi: 30 ribu ha,
rehabilitasi jaringan irigasi: 100 ribu ha.
34 propinsi
2. Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung Waduk: ground breaking 11, on going 36,
pembangunan embung dan sumber air untuk
pertanian: 3.000, PUPR: 23 unit.
34 propinsi
3. Perbaikan data statistik pangan Survey tanaman pangan: 151.380 ubinan, survey
konversi gabah ke beras untuk 27.501 sampel:
27.501 sampel, kerangka sampel area: 21.845
segmen; kajian stok sumber daya perikanan di 11
wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI; kajian
stok sumber daya perikanan di 6 Perairan Umum
Daratan (PUD)
34 propinsi
4. Pembangunan sarana pasca panen Cold storage 2 unit, revitalisasi 49 penggilingan
padi
49 kab/kota
5. Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan
dan pertanian
Pembangunan 285 unit pasar rakyat 34 propinsi
6. Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan
sehat
Pemberdayaan pekarangan Pangan 3.000 desa 34 propinsi
7. Pembangunan alat dan mesin pertanian Penyaluran alsin pertanian 40.000-50.000 unit Di wilayah yang belum jenuh
bantuan alsintan
8. Perluasan lahan pertanian Cetak sawah 80.000 ha Prioritas luar jawa dan bali
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
67
PN 8: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS,
DAN KEMARITIMAN
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi (darat, laut,
udara, dan inter-moda)
Pengembangan Telekomunikasi
dan Informatika
Konektivitas
Aksesibilitas
Transportasi Perkotaan
Akses Internet untuk Daerah Non Komersil
Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan
Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah
Dukungan TIK pada Sektor Prioritas (e-commerce, e-health, dll)
Pembangunan Jaringan Pita Lebar
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
1
2
KEGIATAN PRIORITAS
68
69SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS AKSESIBILITAS PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
No Kegiatan/Proyek Prioritas Sasaran Pembangunan 2018
AKSESIBILITAS
1 Dukungan untuk Kawasan Perbatasan • Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan (Kalimantan, NTT, dan
Papua)
• Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah
di 82 kabupaten tertinggal
• Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 300 trayek
• Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas
• Pembangunan 16 dermaga penyeberangan
• Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 249 trayek
• Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke
Tengah)
• Penyediaan subsidi bagi 105 trayek angkutan laut perintis
• Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
• Penyediaan subsidi bagi 252 rute penerbangan perintis
• Penyediaan 3 lokasi hub jembatan udara di Papua (Wamena, Timika, dan
Dekai)
2 Dukungan untuk Daerah Tertinggal
70SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KONEKTIVITASPRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
No Kegiatan/ProyekPrioritas Sasaran Pembangunan 2018
Konektivitas
1 Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi • Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans),
jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan
perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan.
• Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis.
• Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan.
• Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional (KA Sumatera,
KA Jawa, KA Kalimantan, dan KA Sulawesi)
• Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara.
• Pengembangan coastal shipping.
• Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi.
2 Jalur Utama Domestik
3 Integrasi Antar Moda
71SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
No Kegiatan/Proyek Prioritas Sasaran Pembangunan 2018
Transportasi Perkotaan
1 Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan • Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah
perkotaan.
• Pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 23 wilayah
perkotaan.
• Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan
• Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS).
• Peningkatan rasio jalan perkotaan menjadi sekitar delapan persen
melalui pembangunan underpass/flyover, jalan lingkar, dan jalan
tol.
• Peningkatan kecepatan rata-rata jalan perkotaan menjadi 17
kilometer/jam.
2 Pengembangan Jalan Perkotaan
72SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
No Kegiatan/Proyek Prioritas Sasaran
1 Pembangunan jaringan pitalebar Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 kabupaten/kota
(93%)
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar
nirkabel
2 Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil Jumlah BTS yang dibangun 125 unit
Jumlah penyediaan akses internet broadband 800 lokasi
Jumlah Desa Broadband Terpadu 125 lokasi
3 Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing
mencapai 92% dan 78%
Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T
pada 20 lokasi
4 Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0)
Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik
5 Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll) Pilot telemedicine
Jaringan pendidikan nasional
Jalur Utama Logistik Pulau Kalimantan
73
JALAN TRANS KALIMANTAN
Peningkatan Struktur Jalan Sintang – Sejiram; Bts. Kab Tanah Bumbu – Mentewe;
Tanjung Redep-Tanjung Batu; Pembanunan Jalan Nangapinoh - Bts Kalteng;
Bts.Prov.Kalbar-Tumbang Sanamang; Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran;
Tumbang Hiran - Tumbang Samba; Tumbang Samba – Rababang; Jembatan Sei
Alalak; Jembatan Pulau Balang 868,2 M
KALBAR
Laut: Pel. Kijing 5 T
KALTENG
Laut: Pel. Sampit 257 M
KALSEL
Laut: Pel. Banjarmasin 695 M
Proyeksi pertumbuhan ekonomipulau Kalimantan denganterselenggaranya tol laut, dalamjangak pendek (2019) 7,48% dandalam jangka panjang (2039) 6,18%
KALTIM
Laut: Pel. Balikpapan
703 M
KALTIM
Laut: Pel. Samarinda
1 T
JALAN TRANS KALIMANTAN
Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda
350 M Terselenggaranya Tol Laut akanmeningkatkan kapasitas layananPel. Kijing, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda sehinggadapat melayani kapal 2,5rb TEU’s.
Pembangunan Jalan Lintas (Trans) Kalimantan akan meningkatkanefisiensi disbtribusi logistik yang disebabkan oleh tingginyakapasitas layanan yang diberikan.
74PN 9: Pembangunan Wilayah
PEMBANGUNANWILAYAH
Pembangunan Wilayah
Perbatasan dan Daerah
Tertinggal
Pembangunan Perdesaan
Reformasi Agraria
Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana a.l Kebakaran
Hutan
Percepatan Pembangunan
Papua
Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA
Pemulihan Daerah Pascabencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan BencanaPenataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatanPenguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wilayah AdatPerlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Pengembangan Konektivitas Wilayah
Peningkatan sarana dan Prasarana
Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
Penguatan pemerintahan desa
Pengawalan inplementasi UU No 6 Tahun2014 tentang Desa
Pengembangan ekonomi kawasan
1
5
43
2
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
75SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA (1/2)
No Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi
1 Penguatan Kerangka Regulasi
dan Penyelesaian Konflik
Agraria
- Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1
Paket
Pusat
- Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus 34 Provinsi
- Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak
556 Kasus
34 Provinsi
2 Penataan Penguasaan dan
Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
- Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang
34 Provinsi
- Terlaksananya inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Bidang 34 Provinsi
- Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan
(SP)
34 Provinsi
- Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA seluas 1.630.421 Ha 24 Provinsi
- Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan 13 Provinsi
- Pemutakhiran data dan Peta TORA di Kawasan Hutan 26 Provinsi
- Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km 24 Provinsi
- Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan 26 Provinsi
- Pemetaan permukiman, fasum, dan fasos dalam kawasan hutan 34 Provinsi
3 Kepastian Hukum dan Legalisasi
atas Tanah Obyek Reforma
Agraria
- Terlaksananya legalisasi aset tanah Melalui Sertipikasi dan Redistribusi tanah
sebanyak 3,02 Juta Bidang Tanah
34 Provinsi
- Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 6,30 Juta Hektar 34 Provinsi
- Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 2,69 Juta Bidang 34 Provinsi
- Tersedianya juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang Pusat
- Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 11.667 Km Pusat
76SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA (2/2)
No Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi
3 Kepastian Hukum dan Legalisasi
atas Tanah Obyek Reforma
Agraria
- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada
34 Provinsi
34 Provinsi
- Tersedianya peta rupabumi indonesia termutakhirkan Pusat
- Tersedianya Data Geospasial Dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia
termutakhirkan
Pusat
- Terlaksananya Asistensi/Supervisi dalam penyusunan peta dasar pertanahan Pusat
- Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 Pusat
- Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 Pusat
- Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1:50.000 Pusat
- Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil Pusat
4 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penggunaan,
Pemanfaatan dan Produksi atas
TORA
- Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma
Agraria
34 Provinsi
5 Kelembagaan Pelaksana
Reforma Agraria Pusat dan
Daerah
- Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi. Pusat dan 34
Provinsi
- Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum
Pusat
- Terbentuknya 1 lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum
Pusat
Ketertinggalan Utama:
1. Aksesibilitas
2. SDM
3. Infrastruktur
Terbatasnya aksesibilitas kabupaten tertinggalterhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publikdasar (jalan, pendidikan, kesehatan, energi/listrik,telekomunikasi, air bersih dan perumahan danpermukiman).
Pemeliharaan lingkungan alam serta peningkatansarana dan prasarana dalam mitigasi bencana. dan
• Rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat
DUKUNGAN TRANSPORTASI TA 2018 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KALIMANTAN
No. Kabupaten Produk Komoditas Unggulan Keterangan (82 Kab)
1 Sambas Jeruk , Karet, Tenun Ikat V
2 Bengkayang Jeruk , Karet, Tenun Ikat n.a
3 Landak Karet, Tenun Ikat, Pariwisata V (Top Prioritas 42 Kab)
4 Ketapang Karet, Tenun Ikat, Pariwisata V
5 Sintang Karet V
6 Kapuas Hulu Ikan Air Tawar, Karet V
7 Melawi Karet V
8 Kayong Utara Karet n.a
9 Seruyan Karet V
10 Hulu Sungai Utara Perikanan Laut n.a
11 Mahakam Ulu Pertanian Padi V
12 Nunukan Kakao V
INDIKATOR2014
(Baseline)Target 2019(Kalimantan)
Daerah Tertinggal 12 Kabupaten
3 kabupaten (9kabupaten
terentaskan)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerahtertinggal
6.38% 6.85%
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 8.73% 11.06%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahtertinggal
70.76 72.75
Legenda :'4 Pusat Ekonomi
Non Daerah Tertinggal
Agak Tertinggal
Tertinggal
Sangat Tertinggal
Peningkatan Struktur Jalan Sintang - Sejiram
Pembangunan Jalan Nangapinoh - Bts Kalteng
Peningkatan Struktur Jalan KI Ketapang Ruas Siduk -Ketapang
Pembangunan Jalan Ki Ketapang Ruas Sei Kelik -Siduk
Pembangunan Jembatan Landak II
Pembangunan Bandar Udara Tebelian
Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan
Pengembangan Bandar Udara Nunukan
Pembangunan Dermaga Sintete
Pembangunan Jalan AksesBandar Udara Tebelian
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Seruyan
Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Prov Kaltara Ruas Long Bawan - Long Midang
Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Prov Kaltara Ruas Malinau - Long Bawan
Pembangunan Jalan Akses Menuju Paralel Perbatasan Kaltim (Ruas Tering - Long Bagun)