KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UKPBJ

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

B a l i , 2 6 F e b r u a r i 2 0 2 0

Drs. Makmur Marbun, M.SiDirektur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

VISI

Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong

MISI

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Ir. H. Joko WidodoPresiden RI

KH. Ma’ruf AminWakil Presiden RI

Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.DMenteri Dalam Negeri

2

5PRIORITAS KERJA

TAHUN KEDEPAN

1. PEMBANGUNAN SDM

Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerjasama dengan kita.

2. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang menghubungkan kawasanproduksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomianrakyat.

3. PENYEDERHANAAN REGULASI

Segala bentuk kendala regulasi harusdisederhanakan, harus dipotong, harusdipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. REFORMASI BIROKRASI

Eselonisasi harus disederhanakan. disederhanakan menjadi dua level saja, digantidengan jabatan fungsional yang menghargaikeahlian, menghargai kompetensi. Agar seriusmenjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

5. TRANSFORMASI EKONOMI

Harus bertransformasi dari ketergantunganpada sumber daya alam menjadi daya saingmanufaktur dan jasa modern yang mempunyainilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsademi keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

3

POROS

Pemerintahan & Politik

Dalam Negeri

• pelayanan & pemberdayaan

masyarkat

• pembangunan daerah

• Demokrasi

• penegakan hukum dan

kesatuan bangsa

Menjamin keberlangsungan

• Penjabaran Visi, Misi, dan Programsesuai dgn agenda prioritas kerjaPresiden dan Wakil Presiden.

• Penjabaran Program OperasionalKEMENDAGRI

• Koordinasi antar K/L secara terpadu

berlandaskan

Melaksanakan program

secara efektif, efisien, bersih

berwibawa dlm rangka

memperkokoh NKRI

Komitmen bersama &

partisipasi masyarakat

Mengelola dan memecahkan

berbagai isu strategis

Gubernur, bupati/walikota

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG

BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

UU NO. 23 TAHUN 2014ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasanumum penyelenggaraan pemda secara nasional

4

PRESIDEN

KoordinasiKoordinasi

Sebagian

Urusan

Tanggungjawab

PUSAT

DAERAH PROVINSI

KEMENDAGRI

KABUPATEN/KOTA

DESA

EKSEKUTIFLEGISLATIF YUDIKATIF

Kementerian/LPNK

5

N

K

R

I

6

8

(30,7%)

181

(77,3%)34

(57,6%)1.541

(28,1%)

2.544

(42,8%)15.123

(25,2%)

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom

Sebelum Desentralisasi 1999

Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Luas Wilayah

1.916.862,20 km2

Jumlah Penduduk

261.142.385 Jiwa

1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

URUSAN OTONOMI DAERAH

KDH DAN DPRD

PARTISIPASIMASYARAKAT

BINWAS

TATA KELOLA

PERANGKATDAERAH

ASN PADAPERANGKAT

DAERAH

INSTRUMENUNTUK MENCAPAI

TUJUAN OTONOMI DAERAH(UU 23 Tahun 2014)

Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD, beserta

perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah.

7

BelanjaModal

OPDBelanja

Barang & Jasa

BelanjaPegawai

OPDBelanja

Barang & Jasa

BelanjaPegawai

BelanjaModal

STRATEGIMEMPERBESAR RUANGFISCAL

MELALUIPENATAANPERANGKATDAERAH DALAMPP 18/2016

Pilihan Moderat, belanja aparatur = belanja publik

Terjadi inefisiensi :Belanja aparatur > belanja publik

BelanjaBarang& Jasa

BelanjaPegawai

BelanjaModalOPD

Lebih mengutamakan belanjamodal untuk publik dibandingbelanja aparatur, dgn mengecilkanorganisasi sebagai strategiantisipasi

8

KEMENDAGRI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA

9

508

KEMENDAGRI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA(BINWAS UMUM DAN BINWAS TEKNIS)

10

508

DASAR HUKUM & TUJUAN

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM

11

Tujuan Penataan Perangkat Daerah

1.Membentuk perangkat daerah yang rasional,

proporsional, efektif dan efisien, sehingga

tepat fungsi dan tepat ukuran;

2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik,

melalui pengurangan belanja pegawai dan

memperbesar belanja modal.

Tujuan Pembinaan dan Pengendalian

1.Untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam

penataan perangkat Daerah yang tepat fungsi, dan

sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat

Daerah yang modern

2.Untuk menjamin penataan Perangkat Daerah yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan daerah

PP Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah

PP Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pembentukan UKPBJ di LingkunganPemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Permendagri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian PenataanPerangkat Daerah

12

LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAGA TERTENTU(UU 23/2014 JO Ps l 46 (5 ) PP 18/2016 )

KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 :

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undanganmemerintahkan pembentukan lembaga tertentu diDaerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dariPerangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikankepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparaturnegara

Contoh : • Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa (UKPBJ)• Sekretariat Komisi Informasi Daerah• Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia• Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), dsb

Melekat Pada Perangkat Daerah Yang Ada

13

PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Penggabungan Urusan

Pemerintahan

Perumpunan Urusan Pemerintahan

Pengabungan urusan

pemerintahan paling banyak 3

(tiga) urusan pemerintahan

a) Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

b) Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan

masyarakat dan Desa;

c) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

d) Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan

sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e) Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

f) Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang,

pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta

kelautan dan perikanan; dan

g) Perpustakaan dan kearsipan

a) Kedekatan karakteristik Urusan

Pemerintahan; dan/atau

b) Keterkaitan antar penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan.

1

2

3

14

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu

kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur

dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun

urusan pilihan

Badan Daerah melaksanakan fungsi

penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah

dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

fungsi inti (operating core).

15

PEMBENTUKAN UPT DAN CABANG DINAS

(Psl 19 , Ps l 22 dan Psl 41 PP 18 /2016)

UPT :

• Pada dinas dan Badan dapatdibentuk UPT dinas untukmelaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknispenunjang tertentu;

• Teknis operasional adalah Yanglangsung berhubungan denganmasyarakat

• Teknis penunjang tertentu adalahyang mendukung tugas organisasiinduk

CABANG DINAS:• Cabang dinas dapat dibentuk di

kab/kota hanya untuk urusan yang diotonomikan kepada daerah provinsi : 1. Kehutanan2. Energi dan Sumber Daya Mineral3. Kelautan4. Pendidikan Menengah

• Tujuan dibentuk Cabang dinas: untuk percepatan dan efisiensi pelayan publik urusan pemerinta-han.

16

Apakah Kriteria Pembentukan UPTD?

Kegiatan teknis Operasional

Penyedia barang dan/ jasa

Kontribusi, manfaat langsung

dan nyata

Sumber Daya

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan

Pemerintahan yg bersifat pelaksanaan dan menjadi

tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya

Penyediaan barang dan/atau jasa yg diperlukan oleh

masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yg

berlangsung secara terus menerus

Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan

nyata kepada masyarakat dan/atau dalam

penyelenggaraan pemerintahan

Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai,

pembiayaan, sarana dan prasarana; (P3D)

Jabatan Fungsional Teknis

SOP

Keserasian hubungan

Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan

tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan

Memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang

tertentu

Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah

Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota 17

“PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAHBERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2018

18

19

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat

fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang

modern.

Untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

TUJUAN PEMBINAAN & PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Pembinaan

Tujuan Pengendalian

P a s a l 1

20

PEMBINAAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

MENDAGRI

KAB./KOTA

GWPP

MENDAGRI

PROVINSI

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah

monitor

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

Pembinaan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

P a s a l 2

BudayaOrganisasi

Struktur

Organisasi

InovasiOrganisasi

1. besaran organisasi Perangkat Daerah

2. susunan Perangkat Daerah

3. perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

4. tugas dan fungsi Perangkat Daerah

5. tata kerja Perangkat Daerah

pengembangan nilai, sikap, dan perilaku yang mendukungkinerja Perangkat Daerah.

pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsiPerangkat Daerah.

“Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi yang menjadi pedoman

penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku”

RUANG LINGKUP PEMBINAAN

P a s a l 4 s / d P a s a l 7

BENTUK

PEMBINAAN

PENATAAN

PERANGKAT

DAERAH

FASILITASI

Pasal 9

Dilaksanakan melalui:

a. bimbingan teknis

b. Seminar/lokakarya

c. rapat kerjad. penyediaan software dan hardware

KONSULTASI

Pasal 10

a. Langsung : hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita

acara hasil konsultasi yang ditandatangani oleh pejabat yang

memberikan konsultasi.

b. Tidak langsung : berupa surat, hasil konsultasi dibuat dalam surat

jawaban

PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian terhadap

1. tata laksana

2. Budaya Organisasi

3. Informasi Organisasi

4. Tingkat kematangan organisasi

PENGHARGAAN

Pasal 14

Diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai tertinggi Pada hari

Otonomi Derah oleh Mendagri

MENDAGRI

PROVINSI

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

KAB./KOTA

GWPP

MENDAGRI

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

monitor

P a s a l 1 5 a y a t ( 1 ) s . d . a y a t ( 3 )

PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Dilaksanakan pada saat

pelaksanaan Penataan

Perangkat Daerah; dan

penataan Perangkat Daerah

telah ditetapkan

Terhadap:

1. Perda tentang pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah; dan

2. Rancangan Perkada tentang

pembentukan dan klasifikasi

cabang dinas dan UPTD

Hasil

1.evaluasi produktivitas dan efisiensi.

2. Evaluasi Struktur Organisasi

a. besaran organisasi;

b. susunan Perangkat Daerah;

c. pewadahan dan perumpunan;

d. tugas dan fungsi; dan

e. tata kerja Perangkat Daerah.

EVALUASIPasal 17 s/d Pasal 19

EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Dijadikan bahan Penataan Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota

25

SE Mendagri Nomor 060/3027/OTDA

Hal Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah sesuai dengan Permendagri 99

Tahun 2018

Ta n g g a l 2 9 M e i 2 0 1 9

PEMBENTUKAN UKPBJ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTASesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2018

HIBAH & BANSOS

PAJAK & RETRIBUSI DAERAHPENGADAAN BARANG & JASA

JUAL/BELI JABATAN

PERJALANAN DINAS

AREA RAWAN KORUPSI

PERENCANAAN ANGGARAN

22

PENGADAAN BARANG/JASA BAGIAN DARI AREA RAWAN KORUPSI

FOKUS AREA

KORSUPGAH DAERAH

PerencanaanAPBD

PengadaanBarang &

Jasa

PerijinanBerbasis IT

PenguatanAPIP

E-Samsat(Provinsi)

TunjanganPerbaikan

Penghasilan

23

PENGADAAN BARANG/JASA MERUPAKAN FOKUS AREA KORSUPGAH KPK

7 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019

29

Evaluasi Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentangPembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

Penataan Kelembagaan dan Pengisian Kepegawaian UKPBJ berdasarkanPermendagri Nomor 112 Tahun 2018

Penyelesaian Permendagri turunan dan pelaksanaan dari PP 18 Tahun 2016;

Layanan fasilitasi, konsultasi dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam rangkapenguatan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah;

Fasilitasi dan pelaksanaan layanan secara elektronik (online) penerbitan suratpersetujuan Mendagri dalam penataan perangkat daerah dan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab./Kota;

Penyelesaian permasalahan kasus kepegawaian daerah Provinsi dan Kab./Kota;

Pengembangan sistem informasi kepegawaian pada perangkat daerah

1

2

3

4

5

6

7

PERMENDAGRI

NOMOR 112 TAHUN 2018

Pasal 75 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,mengamanatkan dibentuknya UKPBJPemerintah yang melaksanakan fungsipengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayananadministratif dan pembinaan ASN di bidangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi danKabupaten/Kota

30

BAHWA PERMENDAGRI NO. 99 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ULP BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROV/KAB/KOTA SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN DINAMIKA PERKEMBANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJP

Menjadi lembaga yang permanen, struktural, danindependen

Anggota kelompok kerja pemilihan telah diangkat sebagai PejabatFungsional PPBJ dan/atau memiliki kompetensi PBJ

Perluasan peran :

tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihanpenyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dansebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Memiliki anggaran dan insentif yang memadai

1

2

3

4

PEMBENTUKAN UKPBJ

32

P a s a l 2

GUBERNUR UKPBJ

Daerah Provinsi

ditetapkan dengan

PERGUB

BUPATI/

WALIKOTA

UKPBJ Daerah Kab./Kota

ditetapkan dengan

PERBUP/PERWALI

untuk melaksanakan tugas dan fungsi

UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya.

membentuk

membentuk

TUGAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN UKPBJ

33

TUGASMenyelenggarakandukungan pengadaanbarang/jasa padapemerintah provinsi dankabupaten/kota.

1. Pengelolaan PengadaanBarang/Jasa

2. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik

3. Pembinaan SDM danKelembagaan PengadaanBarang/Jasa

4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI KEDUDUKAN1. Menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan

yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang

melakukan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa

pemerintah.

2. Merupakan unsur pendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang berbentuk struktural.

3. Berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan

bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui

asisten yang melaksanakan fungsi di bidang

administrasi pembangunan.

P a s a l 3 s . d . P a s a l 4

KLASIFIKASI DAN BENTUK KELEMBAGAAN UKPBJ

34

KLASIFIKASI UKPBJ

Kelas A apabila total skor variabel > 800

Kelas B apabila total skor variabel < 800

Dapat diturunkan pewadahandari Kelas A menjadi Kelas B.

KELEMBAGAAN UKPBJ

UKPBJ Provinsi

Biro : mewadahi Kelas A

Bagian : mewadahi Kelas B

UKPBJ Kab/Kota

Bagian : mewadahi Kelas A

Subbagian : mewadahi Kelas B

P a s a l 5 s . d . P a s a l 7

PEJABAT FUNGSIONAL UKPBJ

PEJABAT FUNGSIONAL

PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

PELAKSANAAN PEMILIHAN

PENYEDIA BARANG/JASA

=

PENYUSUNAN PENGELOLAAN

KATALOG ELEKTRONIK

2 Fungsi

POKJA PEMILIHAN

dibentuk

Jumlah Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa dan Jumlah Pokja

Pemilihan ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Anggota Pokja Pemilihan

berjumlah gasal, paling sedikit 3

orang

P a s a l 1 2

FUNGSI KEPALA UKPBJ

KEPALA UKPBJ

ANGGOTAPOKJA

PEMILIHAN

P a s a l 1 3 s . d . P a s a l 1 5

untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi

penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik

lokal/sektoral.

menugaskan

membentuk dan membubarkan

Pokja Pemilihan; dan

menetapkan, menempatkan,

memindahkan anggota Pokja

Pemilihan.

PENGELOLAPENGADAAN

BARANG/ JASA

untuk melaksanakan pengadaan langsung di

satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas

permintaan KPA.

PEGAWAI UKPBJ

Berwenang:

Untuk melaksanakan:

a. perencanaan, pengelolaan kontrak,

pemeriksa hasil pekerjaan, dan layanan

penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan

Barang/Jasa pemerintah pada paket yang

sama; dan

b. pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik.dilarang rangkap jabatan

1

2

3

POKJA PEMILIHAN KPAMelaksanakan fungsi

pelaksanaan pemilihanpenyedia B/J

Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia B/J

TATA KERJA PBJ OLEH UKPBJP a s a l 1 6

Yang akan memanfaatkan B/J

KEPALA UKPBJTembusan

PEGAWAI UKPBJ YG BERTUGAS UNTUK BINTEK, PENDAMPINGAN, DAN/ATAU KONSULTASI

PENYUSUNAN RENCANA PERSIAPAN PENGADAAN DAN/ATAU PENGELOLAAN KONTRAK

DILARANG MELAKSANAKAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK MELALUI MEDIASI

PAKET YANG SAMA

UKPBJ 1. Kepala Daerah

2. Kepala Perangkat Daerah

3. Instansi yang berwenangmelakukan pembinaan PBJ Permerintah (LKPP)

PELAPORAN OLEH UKPBJ PROV/KAB/KOTAP a s a l 1 7

Laporan periodikseluruh kegiatan PBJ

Menyampaikan laporan

PEMBENTUKAN KODE ETIKP a s a l 1 8

UKPBJ

Daerah Provinsi,

Kab./KotaKODE ETIK

GUBERNUR,

BUPATI/WALIKOTA

menyusun

menerapkan

menetapkan

Berisi ketentuan tentang:

1. Kewajiban

2. Larangan

3. Pembentukan majelis pertimbangan kode etik

4. Prosedur penegakan kode etik

MAJELIS

PERTIMBANGAN

KODE ETIK

Dibantu Oleh SekretariatMajelis Pertimbangan KodeEtik (di Inspektorat Daerah)

KETUAUnsur Inspektorat

KODE ETIK YANG DITERAPKAN ADALAH KODE ETIK PEJABAT

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN B/J YANG

DITETAPKAN LKPP

PERSONELa. berjumlah gasal yang terdiri atas unsur

inspektorat daerah

b. unsur unit kerja bidang kepegawaian

c. unsur unit kerja bidang hukum

d. berkedudukan pada inspektorat

daerah

e. Ketua majelis pertimbangan kode etik

berasal dari unsur inspektorat daerah

PEMBENTUKAN SOPP a s a l 1 9

UKPBJ

Daerah Provinsi,

Kab./KotaSOP

SEKDA PROVINSI,

KAB./KOTA

menyusun

menerapkan

Ditetapkan

Disusun sesuai dengan kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi

wajib disosialisasikan kepada seluruhpemangku kepentingan UKPBJpemerintah daerah provinsi dankabupaten/kota.

TUJUAN SOP : UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN MENGURANGI TERJADINYA INTERVENSI PELAKSANAAN TUGAS

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI UKPBJ PROVINSI (KELAS A)

KEPALA

BIRO PBJ

POKJA (JF)

BAGIAN PELAKSANAAN

PENGADAANBAGIAN PEMBINAAN

PBJBAGIAN PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI PBJ

Subbag Pengelolaan

Data & Informasi

Subbag Pengelolaan

SPSE

Subbag Layanan

Pengguna

Subbag Layanan

Pengaduan, sanggah,

dan masalah hukum,

Subbag Pengembangan

Profesi, Advokasi,

Training

Kasubbag TU

LPSE

Subbag Perenc.

PBJP

Subbag Pengelolaan

Katalog

Subbag Pemilihan

Penyedia

41

POKJA (JF)POKJA (JF)

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI UKPBJ KAB./KOTA (KELAS A)

KEPALA

BAGIAN PBJ

SUBBAGIAN PELAKSANAAN

PENGADAAN

SUBBAGIAN PEMBINAAN

PBJSUBBAGIAN PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI PBJ

Pengelolaan Data &

Informasi

Pengelolaan SPSE

Layanan Pengguna

Layanan Pengaduan,

sanggah, dan masalah

hukum,

Pengembangan Profesi,

Advokasi, Training

TU

LPSE

Perencanaan &

Monev PBJP

Pengelolaan Katalog

Pemilihan Penyedia

42

POKJA (JF)POKJA (JF)

POKJA (JF)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UKPBJ

Pembinaan

MENDAGRI

DIRJEN OTDA

PEMERINTAH PROVINSI

GUBERNUR

Pengawasan

MENDAGRI

ITJEN

PEMERINTAH PROVINSI

GUBERNUR

KEPALA

LEMBAGA

Pembinaan

teknis

ASPEK KELEMBAGAAN ASPEK PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KAB./KOTA PEMERINTAH KAB./KOTA

Pembinaan Pengawasan

P a s a l 2 0

44

Pembiayaan dibebankan pada:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UKPBJP a s a l 2 1

INDIKATOR PENILAIAN PEMBENTUKAN UKPBJ PROVINSI

45

Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3tahun terakhir (Rp)

Rata-rata jumlah paket pekerjaan kontruksi dalam 3 tahun terakhir(paket)

Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir(paket)

Rata-rata jumlah paket jasa kosultansi (tenaga ahli) dalam 3 tahunterakhir (paket)

Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 tahun terakhir (paket)

Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJP

Jumlah organisasi perangkat daerah

Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secaraelektronik

1

2

3

4

5

6

7

8

MENDAPATKAN NILAI

SKOR KLASIFIKASI

KELEMBAGAAN UKPBJ

INDIKATOR PENILAIAN PEMBENTUKAN UKPBJ KAB./KOTA

46

Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan Barang/Jasa dalam 3tahun terakhir (Rp)

Rata-rata jumlah paket pekerjaan kontruksi dalam 3 tahun terakhir(paket)

Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 tahun terakhir(paket)

Rata-rata jumlah paket jasa kosultansi (tenaga ahli) dalam 3 tahunterakhir (paket)

Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 tahun terakhir (paket)

Jumlah pemegang sertifikat ahli PBJP

Jumlah organisasi perangkat daerah

Jumlah Kelurahan/Desa

Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secaraelektronik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MENDAPATKAN NILAI

SKOR KLASIFIKASI

KELEMBAGAAN UKPBJ

NO PROVINSI SKOR PERSETUJUAN MENDAGRI TANGGAL KELAS

1 Aceh 950 Nomor 062/3130/OTDA 12-Jun-20 A

2 Sumatera Utara 940 Nomor 061/253/OTDA 14-Jan-19 A

3 Sumatera Barat 880 Nomor 061/963/OTDA 11-Feb-19 A

4 Riau 840 Nomor 060/205/OTDA 11-Jan-19 A

5 Kepulauan Riau 960 Nomor 061/710/OTDA 30-Jan-19 A

6 Jambi 850 Nomor 061/228/OTDA 11-Jan-19 A

7 Sumatera Selatan 940 Nomor 061/384/OTDA 18-Jan-19 A

8 Bangka Belitung 870 Nomor 060/748/OTDA 31-Jan-19 A

9 Bengkulu 680 Nomor 060/214/OTDA 11-Jan-19 B

10 Lampung 870 Nomor 060/1543/OTDA 12-Mar-19 A

11 DKI Jakarta - - - Badan

12 Jawa Barat - - - A

13 Banten 940 Nomor 061/1505/OTDA 11-Mar-19 A

14 Jawa Tengah A

15 Yogyakarta A

16 Jawa Timur 1000 Nomor 061/1521/OTDA 11-Mar-19 A

17 Bali 890 Nomor 061/10039/OTDA 31-Dec-18 A

18 Nusa Tenggara Barat - - - Bidang

19 Nusa Tenggara Timur 820 - - A

20 Kalimantan Barat 930 Nomor 060/1517/OTDA 11-Mar-19 A

21 Kalimantan Tengah 890 Nomor 061/211/OTDA 11-Jan-19 A

22 Kalimantan Selatan 900 Nomor 061/921/OTDA 08-Feb-19 A

23 Kalimantan Timur - - - Bidang

24 Kalimantan Utara - - - Bidang

25 Sulawesi Utara 840 Nomor 060/1146/OTDA 19-Feb-19 A

26 Sulawesi Barat 740 Nomor 060/2754/OTDA 15-May-19 B

27 Sulawesi Tengah 970 Nomor 061/9969/OTDA 21-Dec-18 A

28 Sulawesi Tenggara 900 Nomor 060/530/OTDA 23-Jan-19 A

29 Sulawesi Selatan 970 nomor 061/825/OTDA 04-Feb-19 A

30 Gorontalo 880 Nomor 060/527/OTDA 23-Jan-19 A

31 Maluku 690 Nomor 060/752/OTDA 31-Jan-19 B

32 Maluku Utara - - - Bidang

33 Papua Barat - - - Bidang

34 Papua - - - Bidang

PEMBENTUKAN UKPBJ PROVINSI

Sumatera UtaraSkor 940 (Kelas A)

LampungSkor 870 (Kelas A)

AcehSkor 950 (Kelas A)

JambiSkor 850 (Kelas A)

BengkuluSkor 680 (Kelas B)

Sumatera BaratSkor 880 (Kelas A)

Jawa TimurSkor 1000 (Kelas A)

BantenSkor 940 (Kelas A)

Sumatera SelatanSkor 940 (Kelas A)

Kep. BabelSkor 870 (Kelas A)

Kep. RiauSkor 960 (Kelas A)

DKI JakartaBadan

Jawa BaratKelas A

Jawa Tengah Kelas A

RiauSkor 840 (Kelas A)

Lanjutan ..

BaliSkor 890 (Kelas A)

KalbarSkor 930 (Kelas A)

KaltengSkor 890 (Kelas A)

SultengSkor 970 (Kelas A)

SulteraSkor 900 (Kelas A)

SulbarSkor 740 (Kelas B)

GorontaloSkor 880 (Kelas A)

MalukuSkor 690 (Kelas B)

SulselSkor 970 (Kelas A)

SulutSkor 840 (Kelas A)

KalselSkor 900 (Kelas A)

KaltaraDalam proses

KaltimDalam proses

NTTSkor 820 (Kelas A)

PapuaBidang

Papua BaratBidang

Maluku UtaraBidang

NTBBidang

Terima Kasih

50

ASPEK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA

STRUKTUR/KELEMBAGAAN(TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE FUNGSIONAL)01

KULTUR (BUDAYA KERJA)02

INOVASI03

52

“ Penyederhanaan Birokrasisecara Substansial, TidakHanya Terbatas PadaStruktur, tetapi juga aspekkultur dan inovasi kerja “

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH(32 URUSAN KONKUREN + SEBAGIAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT)

53

MEMBANGUN BIROKRASI YANG DINAMIS

• meritokrasi, antikorupsi, dan berorientasi pada kinerja. Perubahan budaya harusdijadikan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

• kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi dan perubahan(contohnya melalui omnibus law), membandingkan kemajuan dan pencapaian negaralain dan sektor swasta

• proses bisnis sederhana, organisasi yang ramping dan berbasis kinerja(performance based organizational structure)

Flexibilitas yang tinggi

Kapabilitas yang baik

Budaya yang unggul

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sumber : Data BKN, Juni 2019

Pria2.087.960 Wanita

2.198.958

Eselon I 575

Eselon II 19.463

Eselon III 98.658

Eselon IV

Eselon V 14.313

327.058

4.286.918JUMLAH PNS PER 30 JUNI 2019

Struktural

JFU

460.067

1.675.981

JFT 2.150.870

54

Tenaga

Kesehatan 575Tenaga

Pendidik 1.517.654Tenaga

Teknis 98.658

Pusat968.736

Daerah3.318.182

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA

55

Birokrasi Indonesia itu Weberian, dimana Tugas dan

Fungsi Birokrasi dibagi habis dalam struktur. Jadi, kalau

ada struktur yang dipotong, maka akan pincang.

- Menteri Dalam Negeri (Rapat TRBN, 12 Des 2019)

“”

Struktur

Inovasi

Budaya Kerja

TRANSFORMASI/PENATAAN ASPEK STRUKTUR,

HANYA SALAH SATU ASPEK PENYEDERHANAAN BIROKRASI:

“Budaya Kerja dan InovasiWorking Smart”

TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

56

IDENTIFIKASI PERSETUJUAN PELANTIKAN LAPORAN

Gubernur, Bupati/

Walikota

menyampaikan hasil

identifikasi dan

pemetaan kepada

Menteri Dalam Negeri

Mendagri

menyampaikan

Persetujuan Usulan

kepada Gubernur,

Bupati/Walikota

PPK atau PyB

mengangkat dan

melantik Pejabat

Fungsional

PPK menyampaikan

Laporan kepada

Mendagri dan

ditembuskan kepada

KemenPANRB, BKN

dan Instansi Pembina

JFT

3 Februari s.d. 31

Maret 2020

1 April s.d. 29 Mei 2020

maksimal

30 Juni 20201 s.d. 31 Juli 2020

SURAT PENEGASAN

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DAN KAB./KOTA

58

PENEGASAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KAB./KOTASurat Mendagri Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019

59

KETENTUAN PENYEDERHANAAN PADA JABATAN PENGAWAS

Penyederhanaan Birokrasi

pada Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

dilakukan pada Jabatan

Pengawas (Eselon IV) untuk

menghadirkan pelayanan

publik yg terukur dan

mampu mewujudkan

efesiensi dan efektifitas

pemerintahan daerah

Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas

(Eselon IV), tidak dilakukan terhadap:

a. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai

Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan

tanggungjawab dalam penggunaan anggaran

atau pengguna barang/jasa;

b. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang

berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi,

pengesahan, persetujuan dokumen, atau

kewenangan kewilayahan; dan

c. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang

bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing

Pemerintah Daerah

60

LANGKAH PENYEDERHANAAN BIROKRASI

1. Penyusunan kriteria unit

organisasi Jabatan Administrasi

(eselon III ke bawah) yang

dapat dan tidak dapat dialihkan

menjadi jabatan fungsional

2. Pemetaan keseuaian unit

organisasi jabatan administrasi

yang dapat dialihkan dan tidak

dapat dialihkan

ASPEK ORGANISASI

ASPEK TATA LAKSANA

ASPEK MANAJEMEN ASN

1. Pengalihan kewenangan manajerialjabatan Administrasi (eselon III kebawah) menjadi kewenanganjabatan fungsional;

2. Pengaturan tata kerja diantara JPT dengan Jabatan Fungsional dan Antar Jabatan Fungsional;

3. Mendorong Penggunaan TeknologiInformasi dalam mendukung tugasdan fungsi organisasi

1. kesiapan dan ketersediaan jabatan fungsionalyang akan menjadi jabatan pengganti

2. kemudahan proses inpassing jabatan eselon III kebawah menjadi jabatan fungsional

3. kesetaraan tunjangan jabatan eselon III kebawah dengan tunjangan jabatan fungsional

4. Pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menempatkan pejabatadministrasi yang dialihkan.

61

KRITERIA POTENSI PENGALIHAN UNIT ORGANISASI

ESELON III KEBAWAH

Unit Organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan:

a. kewenangan otorisasi, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan dokumen dengan ketentuan:

1. kewenangan melekat secara atributif berdasarkan undang-undang bukan delegatif berdasarkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

2. sifat pekerjaanya rutin dengan tingkat frekuensi tinggi dan rentang kewilayahannya jauh dariunit organik/pusat.

b. kewenangan kewilayahan (kecamatan, kelurahan, instansi vertikal di kabupaten/kota, dan UPT tertentu)

c. pelaksanaan dukungan administratif kesekretariatan yang bersifat multispesialisasi/ heterogen.

d. pelaksanaan tugas dilaksanakan berdasarkan arahan/komando dari pimpinan unit organisasidengan cakupan tugas dan wilayah yang luas (contoh: Polres, Polsek, Korem, Koramil, DinasSatpol PP)

e. pelaksanaan fungsi Pengadaan barang/jasa pemerintah

(sesuai rekomendasi KPK (stranas KPK) dan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengamanatkan bahwa Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural (vide Pasal 75 ayat 3)).

Unit organisasi yang melaksanakantugas dan fungsi:

• analisis dan penyiapan bahan kebijakan.

• koordinasi, pemantauan, danpelaporan.

• teknis tertentu dalam mendukungpenyelenggaraan urusanpemerintahan pada K/L.

• teknis yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional.

• berkaitan dengan pelayanan teknisfungsional.

POTENSI DAPAT DIALIHKAN POTENSI TIDAK DAPAT DIALIHKAN

62

ARAH KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI(TARGET JANGKA PENDEK)

dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan

penyederhanaan birokrasi

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi dilakukanPenambahan Inspektur Investigasi (Sesuai PP 72 Tahun 2019)

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada JabatanPengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan Tugas dan FungsiBidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi

Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas dan Badan

Cabang Dinas,

UPTD dan RSD

63

ARAH KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA(TARGET JANGKA PENDEK)

dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan

penyederhanaan birokrasi

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi dilakukanPenambahan Inspektur Investigasi (Sesuai PP 72 Tahun 2019)

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada JabatanPengawas yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi BidangPerizinan, dan Investasi.

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi

Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas dan Badan

UPTD dan RSD

tidak dilakukan penyederhanaan birokrasiKecamatan

PENGISIAN JABATAN LOWONG

64

Apabila terdapat

Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas

yang saat ini lowong

dan/atau sebagai

akibat dari Penataan

Organisasi,

berdasarkan:

PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kab./Kota

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesbangpol

Kepmendagri Nomor 100–440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi

Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesbangpol

Kepmendagri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di

Bidang Kesbangpol

maka PPK dapat

melakukan Pelantikan

sesuai dengan

Peraturan Perundang-

Undangan

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA

MAPPING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

65

Mapping Urusan

Pemerintahan Daerah

(32 Urusan Konkuren &

Penugasan sebagian

urusan Absolut)

sebagai basis Penataan

Perangkat Daerah dan

Penyederhanaan Birokrasi

c) Penyesuaian regulasi & Kebijakan terkait,

antara lain: PP 18/2016

a) Setiap Urusan Pemerintahan dipilah

(clustering) item dan sub urusan apa saja

yang langsung terkait dengan PERIZINAN,

DAN INVESTASI

b) Mapping Urusan Pemerintahan (pada huruf a)

sebagai basis untuk Penataan Perangkat

daerah (Perampingan Struktur) dan Jabatan.

CONTOH PEMILAHAN (CLUSTERING) & MAPPING URUSAN PEMERINTAHAN SEBAGAI BASIS PERAMPINGAN STRUKTUR DAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

66

NO URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB./KOTA

1. Perizinan Pendidikan a. Penerbitan izin perguruan tinggi swastayang diselenggarakan olehmasyarakat.

b. Penerbitan izin penyelenggaraansatuan pendidikan asing.

a. Penerbitan izin pendidikanmenengah yang diselenggarakanoleh masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan khususyang diselenggarakan olehmasyarakat.

a. Penerbitan izin pendidikan dasaryang diselenggarakan olehmasyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan anak usiadini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Penetapan standardisasi dan registrasitenaga kesehatan Indonesia, tenagakesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahanrencana penggunaan tenaga kerja asing(RPTKA) dan izin mempekerjakan tenagaasing (IMTA).

a. Penerbitan izin praktik dan izin kerjatenaga kesehatan.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

Minuman

Penerbitan izin usaha kecil obattradisional (UKOT).

a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.

b. Penerbitan izin usaha mikro obattradisional (UMOT).

c. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

4. Jasa Konstruksi Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing Penerbitan izin usaha jasa konstruksinasional (nonkecil dan kecil).

5. Perumahan a. Penerbitan izin pembangunan danpengembangan perumahan.

b. Penerbitan sertifikat kepemilikanbangunan gedung (SKBG).

6. Dll.

Lampiran UU 23/2014

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN TRANSFORMASI JABATAN

67

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera

melakukan Exercise Identifikasi/Pemetaan Transformasi

Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu, serta

Penyelarasan Kebutuhan Anggaran terkait dengan

penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan

Penyederhanaan Birokrasi.

disampaikan kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal

Otonomi Daerah dalam bentuk softcopy dan hardcopy,

paling lambat tanggal 31 Maret 2020

PENYEDERHANAAN BIROKRASI TAHAP 1 (S/D JUNI 2020)

68

Sesuai lampiran UU 23/2014 terdapat

beberapa Bidang Tugas pada

Perangkat Daerah Provinsi dan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

terkait Perizinan dan Investasi.

• Seluruh Eselon IV terkait perizinan

dan investasi berpotensi untuk

disederhanakan.

• sementara Eselon IV yang tidak

terkait langsung perizinan dan

investasi pada Tahap 1 s/d Juni 2020

tidak disederhanakan.

KLUSTER I:

Fokus Utama Penyederhanaan Birokrasi

adalah pada perizinan dan investasi,

yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KLUSTER II:

Penyederhanaan Birokrasi pada masing-

masing Dinas/Badan yang terkait

perizinan dan investasi, misal: dalam

pemberian pertimbangan teknis,

pemberian rekomendasi, dll.

IDENTIFIKASI PEMANGKASAN BIROKRASI(LAMPIRAN UU 23/2014)

DPMPTSP

Dinas B

Dinas N

BadanA

BadanB

BadanN

Dinas A

69

Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah

memperhatikan dan diarahkan untuk:

1. Stabilitasi dan kondusivitas nasional dan daerah;

2. Akselerasi capaian kinerja pembangunan nasional dan

daerah;

3. Pelayanan Publik yang semakin mudah, murah, gesit,

dan handal.

4. Public Trust & Good Governance.

FOKUS PENYEDERHANAAN BIROKRASI

70

71

Penyederhanaan Birokrasi tidak diberlakukan pada Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III), hanya diberlakukanpada Jabatan Pengawas (Eselon IV).

1

Penyederhanaan Birokrasi secara bertahap.2

Penyederhanaan Birokrasi secara simultan diikuti dengan peningkatantunjangan Pejabat Fungsional.3

Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Surat Edaran sebagai panduanPenyederhanaan Birokrasi.4

Penyederhanaan Birokrasi Pejabat Pengawas dan tahapan pelaksanaanmemperhatikan keistimewaan dan Otonomi Khusus Daerah.

Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan secara simultan dengan pembentukanJabatan Fungsional baru untuk mewadahi peralihan Pejabat Pengawas yangditiadakan, misal Penata Kelola Penanaman Modal dan Penata KelolaPerizinan.

5

Transformasi Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional dilakukan dengankebijakan afirmasi serta memberikan masa transisi kepada Daerah.7

Penyederhanaan Birokrasi diikuti dengan perbaikan TPP8

6

a. Pejabat Pengawas pada seluruh Bidang DPMPTSPditiadakan, tetap dipertahankan pada Sekretariat.

b. Pejabat Pengawas pada Dinas/Badan penerbitrekomendasi teknis ditiadakan.

c. Pejabat Pengawas Seksi pada UPTD ditiadakan, sehinggaUPTD terdiri dari kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha,dan UPTD tidak lagi menggunakan Tipe A dan Tipe B.

d. Pejabat Pengawas (Seksi) pada Cabang Dinasdipertimbangkan secara proporsional.

a. Tahap pertama (target jangka pendek), PenyederhanaanBirokrasi difokuskan pada Perangkat Daerah yangmembidangi Penanaman Modal/Investasi, Perizinan danPTSP dan Perangkat Daerah penerbitrekomendasi/pertimbangan teknis.

b. Tahap kedua, Penyederhanaan Birokrasi (penghapusanPengawas) pada UPTD dengan klasifikasi tertentu.

c. Tahap ketiga, Penyederhanaan Birokrasi pada CabangDinas.