Kebijakan kredit program dan perencanaan · Sektor Non Produksi 60% 50 % Sektor Produksi :40% 50 %...
Transcript of Kebijakan kredit program dan perencanaan · Sektor Non Produksi 60% 50 % Sektor Produksi :40% 50 %...
Belanja Subsidi Kredit ProgramKebijakan
Workshop Subsidi Bunga Kredit ProgramJakarta, 20 Februari 2018
◦ Perluasan kesempatan kerja (Pro Job)1. Pemberdayaan UMKMK (Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi) dalamrangka :◦ Penanggulangan kemiskinan (Pro Poor)
(Kep. Deputi Kemenko Perekonomian ttg SOP KUR th 2012)
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan danakses UMKM pada sumber pembiayaan
(Inpres No. 6 tahun 2007 ttg Kebijakan PercepatanPengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM)
Tujuan Kredit Program
Kredit Program merupakan kredit/ pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga
keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh
fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah
Definisi Kredit Program
KREDIT PROGRAM
DANA BANK DANA PEMERINTAH
SUBSIDI BUNGA PENJAMINAN RISK SHARING
1.KKP‐EKredit Ketahanan Pangan danEnergi
2. KPEN‐RPKredit Pengembangan EnergiNabati dan Revitalisasi Perkebunan
3. KPP NAD‐NIASKredit PemberdayaanPengusaha
4. KUPSKredit Usaha Pembibitan Sapi
5. S‐SRGSkema Subsidi Resi Gudang
KURKredit Urusan
Rakyat
KUTKredit Usaha
TaniPenyaluran kredit dihentikan_2016
Penyaluran kredit dihentikan_2015
Penyaluran kredit dihentikan_2017
Penyaluran kredit dihentikan_2015
IJP_2015 Subsidi Bunga Macet- Chanelling 98/99
P2APengembangan Pendidikan
Akuntansi
KLPKredit Listrik Pedesaan
Peternakan
UPP PerkebunanUnit Pelaksana Proyek
PIR PerkebunanPerkebunan Inti Rakyat
KIP – IEPCIndustrial Efficiency and
Polcian Control
KIP – KUMKKredit Investasi PemerintahKredit Usaha Mikro Kecil
Macet
Macet
Macet
Macet
Macet
Pemetaan Skema Kredit Program
PERBANKAN BLU
UMi
Penggabungan semua skema untuk pembiayaan UMKM (KUR, Subsidi
Bunga, Dana Bergulir)
Membangun Sistem Informasi Kredit Program
Membangun Unit Pelatihan dan Pendampingan
UMKM
Menuju UMKM yang mampu bersaing scr
global
KUR Baru‐ Target Penyaluran Rp 100 ‐ Rp120 Triliun‐ Suku Bunga 9%‐ Subsidi Bunga Alokasi
KUR Mikro = 10% ‐ Rp7,14 TKUR Ritel = 4,5% ‐ Rp3,045 TKUR TKI = 12% ‐ Rp0,315 TTotal Rp10,5 T
‐ Sektor UsahaPerdagangan & jasa lain :78%Pertanian & Industri olah :22%
‐ Realisasi Penyaluran: Rp89,261 T‐ Realisasi Subsidi: Rp 3,774T‐ Penyalur : 27 Bank & 3 LKBB
KUR Baru‐ Target Penyaluran Rp 110 T 120 T‐ Suku Bunga 9% 7 %‐ Subsidi Bunga
KUR Mikro = 9,5% 10,5 %KUR Ritel = 4,5% 5,5%KUR TKI = 12% 14 %
‐ Sektor Usaha (Target)Sektor Non Produksi 60% 50 %Sektor Produksi : 40% 50 %
2015
2015 ‐ 2018
2016 2017
KUR Tailor Made – Pembiayaan UMi‐ Pembiayaan Super Mikro < Rp10 jt‐ Melibatkan Pempus, Pemda, LKBB‐ Coordinated Fund (PIP)‐ Alokasi TA 2017 : Rp1.5 T
KUR Lama (IJP KUR)‐ Penyaluran Rp178,8 T‐ Suku Bunga 22%‐ Subsidi IJP 3,25%‐ Sektor usaha:Perdagangan & jasa lain :79%Pertanian & Industri olah :21%
‐ Jumlah debitur 12,48 jutaSubsidi Bunga (KUPS,KPENRP, KPP Nad Nias, SSRG, KKPE)‐ Penyaluran Rp38,2 T‐ Suku Bunga 5% ‐ 8,75%Dana Bergulir‐ Penyaluran Rp25,8 TTotal Penyaluran Rp 243 T
2007 s.d 2014
Temuan BPK LK BUN BA. 999.03 Tahun 2012, 2013
‐ Mekanisme Pengelolaan Be‐lanja Subsidi Bunga KreditProgram kurang memadaisehingga diragukan kete‐patan sasarannya
KUR Baru‐ Target Penyaluran Rp 30T‐ Suku Bunga 12%‐ Subsidi Bunga AlokasiKUR Mikro = 7% ‐ Rp700 MKUR Ritel = 3% ‐ Rp135 MKUR TKI = 12% ‐ Rp 60 MTotal Rp895 M
‐ Sektor UsahaPerdagangan & jasa lain : 79%Pertanian & Industri olah: 21%
‐ Realisasi Penyaluran: Rp22,76 T‐ Realisasi Subsidi: Rp39,96 M
Database Sistem Informasi Kredit Program (SIKP):‐ Alat bukti bayar subsidi‐ Data debitur UMKM
Evaluasi Pelaksanaan Kredit Program:• Ketepatan sasaran penerima subsidi
bunga• Rendahnya realisasi komitmen
penyaluran kredit oleh bankpelaksana
• Rendahnya realisasi belanja subsidibunga
Integrasi KPENRP, KUPS, IJP KUR dan KKPE ke KUR Bersubsidi Bunga
Database Sistem Informasi Kredit Program (SIKP):• Integrasi dgn sistem informasi lainnya• Host to Host dgn Penyalur
Database SIKP:‐ Online dgn Penyalur dan Penjamin‐ Integrasi dgn e‐KTP, NPWP‐ Integrasi dgn TNP2K dan BNP2TKI‐ Integrasi dengan UMI
Integrasi KPP Nad Nias ke KUR Bersubsidi Bunga
Kajian efektivitas SSRG & Tindak lanjut penentuan batas minimal penyaluran SSRG
Data UMKM dan penyaluran:manual
Proses Integrasi
Kred
it Program
Existing
Sistem
Penghentian KUR denganSubsidi IJP (Desember 2014)
Kajian efektivitas Skema KPP NAD Nias
2018
Integrasi Pembiayaan KPENRP untuk komoditi Kelapa Sawit Badan Pengelola DanaPerkebunan Kelapa Sawit dan KUR Khusus (Perkebunan)
Integrasi data debitur untuk kredit program (KUPS, KPENRP, KKPE dan KPP NAD Nias) ke dalamSistem Informasi Kredit Program (SIKP) Penyampaian laporan bulanan (outstanding) kepada Dit. SMI secara tepat waktu dengan datayang akurat sebagai bahan evaluasi maupun pengalokasian belanja subsidi Penyampaian Laporan Rencana Tahunan Penyaluran khususnya untuk skema SSRG Penyampaian kembali Side Letter (amandemen) penentuan batas minimal penyaluran SSRGsebagai tindak lanjut temuan BPK ( BRI dan Bank Jatim belum menyampaikan)
5
Pembahasan
6
Format Data
7
Format Data
8
Format Data
Belanja Subsidi Kredit ProgramPERENCANAAN
Workshop Subsidi Bunga Kredit ProgramJakarta, 20 Februari 2018
DASAR HUKUM
10
PP 90/2010:Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, (RDP-BUN):rencana kerja dan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Pasal 13 :Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
Pasal 16, 17 dan 18 :Penyusunan RDP BUN
PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN dan Pengesahan
DIPA BUN
BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga
SIKLUS APBN
11
Realisasi AkhirTahun
2017 2018
Des/Jan
Des/ Jan
Feb
Resources Envelope
Mar
Pagu Indikatif
Mei
KEM -PPKF
Jun
Pagu Anggaran
Jul
NK & RAPBNP RUU APBNP
Lapsem I
LKPP
Agu
NK & RAPBNRUU APBN
Sep
UU APBNP
Okt
Pagu AlokasiUU APBN
2019
RealisasiAkhir Tahun
Realisasi APBN Bulanan
ALUR PROSES PENGANGGARAN BA BUN
12
DPR
MenteriKeuanga
n
DJA
PPA-BUN
KPA-BUN
Perencanaan(Jan- Apr)
Indikasi AwalKebutuhan Dana
Usulan IndikasiAwal Kebutuhan
Dana
Penyusunanresource envelope
& Pagu Indikatif
PenyusunanPagu Indikatif
BUN
PembicaraanPendahuluan
RAPBN (KEM, PPKF, & RKP)
PenyesuaianIndikasi
KebutuhanDana
PengeluaranBUN
Penyusunan & Penetapan SE
PaguAnggaran BUN
PenyusunanRDP-BUN
PenyusunanRKA-BUN
PenelaahanRDP-BUN
PenyesuaianRKA-BUN
Penyusunan & Penetapan
RAPBN, RUU APBN & Nota
Keuangan
PembahasanRAPBN, RUU APBN & Nota
Keuangan
PersetujuanRUU APBN
Penyusunan & Penetapan
Alokasi AnggaranBUN
PenyesuaianRDP-BUN
Penyusunan & PenetapanRDP-BUN
PenyusunanPerpres
Rincian APBN
Penyusunan DIPA BUN
PengesaanDIPA BUN
PenetapanPagu Indikatif
BUN
5
Penyusunan(Mei- Jul)
Pembahasan(Jul- Okt)
Penetapan(Nov- Des)
1
2
3
4
6
7
8
9b
9a
10a
10b
11 12
13
14a
15
17
16 18
14b
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (999.07) 2018
13
Subsidi Energi
Subsidi BBM & LPG
Subsidi Listrik
94,52 T
46,86 T 47,66 T
• Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
• Subsidi harga untuk LPG tabung 3 kg
• subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 900 VA dan seluruh pelanggan 450 VA
Subsidi Non-energi
Subsidi Pupuk28,5 T
61,70 T
• Penyempurnaan data penerima dengan NIK.
• volume pupuk 9,55 juta ton
Subsidi Bunga Kredit Program18,0 T
• Akses permodalan UMKM • perumahan bagi MBR
PSO
4,4 T
• Pelayanan publik• LKBN Antara, PT Pelni, PT KAI
Subsidi Pajak DTP10,8 T
• Insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah
• Peningkatan daya saing industri tertentu
KEGIATAN DALAM RANGKA PERENCANAAN BELANJA SUBSIDI
14
Pengajuan Indikasi kebutuhan dana BUN Kepada PPA BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung Menyusun RKA BUN beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkaitMenyampaikan RKA BUN Beserta Dokumen pendukung Kepada APIP K/L untuk direviuMenyampaikan RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/L dan ditandatangani oleh KPA BUN Kepada PPA BUNMenyusun dan menyampaikan laporan Keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undanganMenyusun DIPA BUNMenyusun Kerangka Pengeluaran jangka menengah dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan aspek lain sesuai karakteristik masing masing BA BUN
OUTPUT BELANJA SUBSIDI DAN EVALUASI KINERJA
15
Pendekatan Penganggaran dalam BA BUNPenyusunan RKA BUN (oleh KPA BUN) menggunakan pendekatansistem penganggaran yang terdiri atas:a. Penganggaran terpadu;b. Penganggaran berbasis kinerja;c. Kerangka pengeluaran jangka menengah;
Sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaranprogram/kegiatan harus dapat dikaitkan dengan output danoutcome. Outcome diturunkan dari tugas; Output diturunkan dari fungsi unit kerja yang dilekatkan pada
struktur organisasi.
Fungsi Output dalam Penganggaran BA BUNRumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (output) yang telah diusulkan dan ditetapkan DJA, digunakansebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker, RKA BUN dan RDP BUN.
Pengukuran OutputDalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan akuntabilitas penggunaan dan BUN, aspekyang diukur dalam monitoring dan evaluasi kinerja adalah capaian kinerja/capaian keluaran (output); manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan atas pencapaian keluaran (output) dimaksud; relevansi terhadap perkembangan/kebutuhan masyarakat.(PMK Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BUN, Pasal 5)
Evaluasi Kinerja Penggunaan Anggaran BA BUNRumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (output) yang telahdiusulkan dan ditetapkan DJA, digunakan sebagai dasarpenyusunan Kertas Kerja Satker, RKA BUN dan RDP BUN.
Indikator yang diukur Rumusan Pengukuran Indikator (Hasil pengukuran telah diotomasi oleh sistem)
Bobot Masing-masing Indikator
1. Pencapaian Keluaran Berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran s/d dengan akhir TA dengan target pencapaian Keluaran
43,50 %
2. Konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran
Berdasarkan rata-rata dari konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran bulanan
9,10 %
3. Konsistensi antara target pencapaian Keluaran dan realisasi pencapaian Keluaran
Berdasarkan rata-rata konsistensi antara target pencapaian Keluaran dan realisasi pencapaian Keluaran
9,10 %
4. Penyerapan anggaran Membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran s/d akhir TA dengan pagu anggaran
9,70 %
5. efisiensi Berdasarkan rata-rata efisiensi Keluaran yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 dengan hasil perbandingan realisasi penyerapan anggaran per realisasi pencapaian Keluaran dengan pagu anggaran per target pencapaian Keluaran
28,60 %
Nilai Kinerja Kategori
> 90 % - 100 % Sangat Baik
> 80 % - 90 % Baik
> 60 % - 80 % Cukup / Normal
> 50 % - 60 % Kurang
≤ 50 % Sangat Kurang
Data yang diperlukan untuk penganggaran dan evaluasi kinerja: Perkiraan jumlah nasabah penerima subsidi bunga kredit program Rencana penarikan dana bulanan Realisasi anggaran
SUBSIDI KREDIT PROGRAM
16
Subsidi = (BungaBank – BungaPemerintah) x rata-rata outstanding x plafondkredit
Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program:
KPA : Direktur SistemManajemen Investasi, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian KeuanganOperator : Perbankan dan Lembaga Keuangan
Merupakan pembayaran dari sisa angsuran masyarakat atas kredit program pemerintah yang diperkirakan akan selesai tahun 2027. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir darikucuran baru untuk jenis kredit program ini, kecuali skema SSRG. Skema kredit ini selanjutnya diintegrasikan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Terdapat 6 (enam) jenis kredit program:1. Eks Pola KLBI2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)3. Risk Sharing KKP‐E4. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN‐RP)5. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)6. Subsidi Skema Resi Gudang (S‐SRG)Sedangkan Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP) NAD dan Nias telah selesai.
Subsidi = outstanding x default risk x risk sharing
Perhitungan Risk Sharing (untuk KKP‐E):
Risk sharing dibayarkan apabila terdapat nasabah yang wanprestasi
Data sulit diperoleh dan kurang akurat sehingga dipergunakan proyeksi outstanding berdasarkan data historis penyaluran tahun-tahun sebelumnya
Indikasi kebutuhan Dana berdasarkan Tren Realisasi 2015-2017
17
Indikasi kebutuhan Dana berdasarkan tren Realisasi 2015-2017
18
Output Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Alokasi DIPA 2018 Exercise 2019 Exercise 2020 Exercise 2021 Exercise 2022
Eks KLBI 2.997.000.000,00 1.639.656.750,00 ‐ 490.779.000,00 441.702.000,00 397.531.000,00 318.024.800,00 159.012.400,00 KKPE 258.312.690.981,00 173.950.273.410,00 77.345.682.020,00 138.139.803.000,00 52.519.869.917,00 42.015.895.933,60 ‐ ‐ Risk Sharing KKPE 342.645.467,00 333.455.629,00 33.811.309.551,00 370.000.000,00 22.000.000.000,00 296.000.000,00 ‐ ‐ KPEN RP 115.613.305.204,00 151.020.791.156,00 126.295.726.866,00 66.996.000.000,00 59.964.782.912,00 47.971.826.329,60 38.377.461.063,68 ‐ KUPS 24.655.959.840,00 20.312.943.240,00 6.324.279.981,00 5.210.292.000,00 7.588.332.356,00 6.070.665.884,80 ‐ ‐ SSRG 253.534.069,00 1.182.219.856,00 145.227.180,00 992.831.000,00 109.216.782,00 109.216.782,00 109.216.782,00 109.216.782,00 Total 402.238.565.090,00 348.448.209.568,00 243.922.225.598,00 212.199.705.000,00 142.623.903.967,00 96.861.135.930,00 38.804.702.645,68 268.229.182,00
Keterangan:1 Kebijakan penghentian skema subsidi kredit program (Non KUR) yang diintegrasikan ke dalam skema KUR menyebabkan alokasi
anggaran subsidi yang semakin mengecil, rata‐rata menurun sebesar 80% dari tahun sebelumnya.2 Pada tahun 2021, diproyeksikan sudah tidak ada lagi outstanding kredit untuk skema KKPE, Risk Sharing KKPE dan KUPS.3 Pada tahun 2022, diproyeksikan sudah tidak ada lagi outstanding kredit untuk skema KPEN‐RP.
142,6 M IKD Subsidi Kredit Program Non KUR TA 2019
Indikasi kebutuhan Dana TA 2019 berdasarkan Tren Realisasi 2015-2017 Per Bank dan Per Skema
19
KKPE KUPS KPEN RP SSRG RS‐KKPE Eks KLBI Jml1 BPD Kalimantan Selatan 310.504.131 47.267.686 ‐ ‐ 357.771.817 2 BPD Kalimantan Selatan 949.395.853 ‐ ‐ ‐ ‐ 949.395.853 3 BPD Sumut 612.554.087 987.796.271 260.721.585 ‐ ‐ 1.861.071.943 4 Bank Mandiri 991.225.330 173.741.632 9.079.311.418 ‐ ‐ 10.244.278.380 5 BPD NTB ‐ 49.970.287 ‐ ‐ ‐ 49.970.287 6 Bank CIMB Niaga ‐ ‐ 2.774.854.110 ‐ ‐ 2.774.854.110 7 Bank BCA 771.560.924 ‐ ‐ ‐ ‐ 771.560.924 8 Bank BNI 8.000.000.000 800.000.000 14.000.000.000 ‐ ‐ ‐ 22.800.000.000 9 Bank Bukopin 472.846.573 ‐ ‐ ‐ ‐ 472.846.573 10 Bank Nagari 3.114.914.677 1.841.050.096 14.522.228 ‐ ‐ 4.970.487.001 11 Bank BJB 6.513.713 ‐ ‐ 8.102.867 ‐ ‐ 14.616.580 12 Bank BRI Agro 515.075.835 ‐ 5.922.002.622 53.846.229 ‐ ‐ 6.490.924.686 13 Bank BRI 24.591.397.150 ‐ 27.913.170.714 ‐ ‐ 52.504.567.864 14 BPD DIY 1.076.975.677 38.861.871 ‐ ‐ ‐ 1.115.837.548 15 Bank Jatim 2.500.000.000 2.500.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000.000.000 16 BPD Bali 6.634.229.226 1.107.798.609 ‐ ‐ ‐ 7.742.027.835 17 Bank Jateng 942.527.794 89.113.590 ‐ ‐ ‐ 1.031.641.384 18 BPD Riau 1.030.148.947 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.030.148.947 19 Bank BII Maybank ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20 Bank Sumselbabel ‐ ‐ 200.235 ‐ ‐ 200.235 21 BPD Lampung ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 22 Jamkrindo dan Askrindo 22.000.000.000 22.000.000.000 24 Bank Indonesia 441.702.000 441.702.000
Total 52.519.869.917 7.588.332.356 59.964.782.912 109.216.782 22.000.000.000 441.702.000 142.623.903.967
SkemaNo. Bank Penyalur
142,6 M IKD Subsidi Kredit Program Non KUR TA 2019
20
TERIMA KASIH