KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2019 · Dinas Pendidikan Kab./Kota, UPT PAUD dan Dikmas,...
Transcript of KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2019 · Dinas Pendidikan Kab./Kota, UPT PAUD dan Dikmas,...
Harris IskandarDirektur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2019
KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMASTAHUN 2019
2
• Prioritas buta aksaradi daerah 3T
• DAK nonfisikberbasis Dapodik
• Prioritas pendidikankeluarga untukdaerah rawan TPPO, stunting, dsb
• Prioritas kursus dan pelatihan untukmengurangipengangguran dankemiskinan
• Percepatanpemenuhan SNP, akreditasi, perbaikanberkelanjutan
• Memperbanyaksertifikasi pesertadidik
• Dukungan DAK fisik, bantuan sarpras dalamupaya pemenuhanSNP
• Peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan
• Penguatan daerahdalampenyelenggaraanprogram dan satuan
• Sinergi dalampembelajaran di formal dengannonformal
• Sinergi denganberbagai K/L, DU/DI, ormit secaranasional daninternasional
• Pemanfaatan TI dalam pelaksanaanprogram PAUD danDikmas (MOOC, Setara Daring, Anggun PAUD, Sahabat Keluarga)
• Pemanfaatan TI dalam evaluasikesetaraan dan uji kompetensi
• Pemanfaatan IT dalam manajemen
• Pembentukan timmonev DAK danpendampingan UPT
• Penetapan wilayahbebas dari korupsi
• Penerapan kontrakkinerja dan standarkinerja pegawai
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas 2019
Perluasan Akses
Secara Masif
Peningkatan
MutuUpgrading
Program
Penguatan
Sinergi
Penguatan Tata
kelola
3
Memberikan kemampuan orang tua mengasuh anak
tentang pendidikan prenatal (1.000 HPK);
Meningkatkan kemampuan orang tua yang memiliki AUD
dalam menyiapkan anak didik belajar di PAUD;
Memperkuat peran dan keterlibatan orang tua dalam
penyelenggaraan pendidikan (formal dan nonformal);
Mendukung upaya penanganan stunting;
Mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah
terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
Mendukung penguatan pendidikan karakter melalui
keluarga.
1. Fokus Pendidikan Keluarga
4
https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/
• Sahabat Keluarga menyediakan
berbagai informasi, artikel, lagu, materi
pembelajaran, video, dan tips pendidikan
keluarga;
• Cakupan materi dalam laman tersebut
sesuai untuk orang tua yang memiliki anak
pada segala usia dan kondisi;
• Bertujuan untuk memampukan orang tua
mengelola perubahan kontekstual dalam
mendidik anak.
Sahabat Keluarga
5
Penataan kembali satuan pendidikan penyelenggara
dan PAUD sebagai jenjang dan jenis pendidikan;
Wajib memiliki NPSN, memasukkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) peserta didik dan diupdate;
Memenuhi SNP dan terakreditasi (Standar Isi, Proses, PTK,
Sarpras, Pengelolaan, Pembiayaan, STPPA);
Setiap PAUD wajib menerapkan PAUD Holistik Integratif;
Model pembelajaran yang kreatif sesuai kondisi
lingkungan dan TI;
Semua satuan PAUD wajib menjadi taman belajar yang
menyenangkan bagi anak dan terbebas dari berbagai
tindakan kekerasan, “bulliying” dsb.
2. Fokus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6
ANGGUN PAUD
http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/
• Ruang Guru PAUD (ANGGUN PAUD)
merupakan laman daring yang
terbuka dan dapat digunakan oleh
seluruh guru PAUD untuk meningkatkan
kompetensi;
• Guru dapat mengunduh informasi,
lagu, video, dan cerita anak-anak;
• Guru juga dapat mengunggah materi
pelajaran mereka sendiri ke laman
tersebut.
7
3. Fokus Pendidikan Kesetaraan
Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;
Pelaksanaan K-13 secara kontekstual;
Pembelajaran daring dan luring;
Memperkuat pelaksanaan UNBK;
Terintegrasi dengan pendidikan vokasi kursusdan pelatihan;
Memperketat sistem pendataan guna menjamin mutu pendidikan kesetaraan;
Pengembangan SKB sebagai pemimpin dalampenyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
8
9
Rumah Belajar
http://belajar.kemdikbud.go.id Pembelajaran menjadi aktif
dan menyenangkan
10
4. Fokus Pendidikan Kursus dan Pelatihan
Memiliki NPSN, memenuhi SNP dan mitra kerja
(bekerja dan atau usaha mandiri);
Orientasi pada hasil;
Diarahkan menuju pelatihan usaha mandiri;
Wajib entri data lulusan kursus dan pelatihan regular
dan atau dari bantuan Pemerintah;
Selalu mengubah jenis layanan kursus keterampilan
sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar usaha;
LKP yang terakreditasi A boleh bekerja sama dengan
LKP LN membentuk SPK.
11
PKK dan PKW
Rekrutmenpeserta didik
sesuai dengankemauan dan
potensi
Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
Kurikulum berbasis kompetensi, bekerja samadengan DU/DI perekrut tenaga kerja
Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
Kurikulum sesuai kebutuhan usaha + manajemenusaha kecil kerja sama dengan UMKM
UjiKompetensi
Lulus memilikisertifikat
BekerjadenganDU/DI
Merintisusaha
BermitradenganUMKM
WirausahadibinaUMKM
Memiliki pekerjaandan mengurangipengangguran
Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kursusdan Pelatihan wajib melakukan kerja sama dengan UMKM,
lembaga keuangan, dan DUDI.Wirausaha di Indonesia masih di bawah 4%,
membekali peserta didik menjadi pelaku usaha mandiri sangat
strategis untuk meningkatkan produktifitas bangsa Indonesia
12
Kursus Singkat Daring
13
5. Fokus Pendidikan Keaksaraan
Fokus di daerah kantong
buta aksara persentase
tertinggi (5 provinsi: Papua,
NTB, NTT, Sulsel, Kalbar);
Pembelajaran wajib
memenuhi standar kelulusan
buta aksara dasar (standar
kompetensi);
Pendekatan pembelajaran
fungsional (sesuai masalah dan
kebutuhan belajar peserta didik);
Dilakukan pelatihan tutor untuk
memahami standar kompetensi
lulusan keaksaraan dasar;
Didukung dengan TBM, program
literasi, dan donasi buku.
14
15
Sumber: PDSPK, Kemendikbud, 2018
6 Provinsi dengan PERSENTASE Buta
Aksara Tertinggi (Zona Merah)
Angka buta aksara usia 15-59 tahun secara
nasional mencapai
2,068% (3.474.694 orang)
No. Kabupaten
Penduduk Buta
Aksara Usia 15-59
Tahun
Presentase
Buta Aksara
1 Papua 629.578 25,483
2 NTB 240.010 7,787
3 NTT 181.991 5,365
4 Sulawesi Selatan 252.769 4,686
5 Sulawesi Barat 36.124 4,360
6 Kalimantan Barat 133.674 4,283
Prioritas Kegiatan Keaksaraan
16
Kebijakan Pengembangan
Satuan Pendidikan
17
SKB sebagai Satuan Pendidikan
Ujian Kesetaraan
Berbasis KomputerProgram PAUD
Paket A, Paket B,
dan Paket C
Berbagai Kursus
Keterampilan
Pendidikan
Keluarga
Tempat Uji
Kompetensi (TUK)
Taman Baca
Masyarakat (TBM)
Kegiatan
Masyarakat lainnya
Sarana dan Prasarana yang memadai (Kantor, Ruang Belajar, Ruang Praktek, Perpustakaan, Alat Keterampilan, Pamong Belajar, Kompetensi Pimpinan, Dukungan OPD, Anggaran APBD, dll)
SKB sebagai satuan pendidikan yang mampu menjadi
rujukan dan percontohan program PAUD dan Dikmas
Tipe : A, B, C
18
Taman Kanak-kanak (TK)
Menyelenggarakan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Berkualitas
Menjadi TK Pembina
dan Rujukan PAUD
Lainnya
Menjadi Pusat
Kegiatan Guru
(PKG) PAUD
Kreatifitas
Pembelajaran PAUD
Fasilitas belajar yang memadai (Gedung, APE, dan Fasilitas Belajar
Lainnya), Guru Profesional, Kepala TK Profesional, Dukungan APBD
19
Melakukan LayananBerbagai Jenjang dan
Jenis PAUD dan DikmasSebanyak-banyaknya
Mencapai SNP dan 40.000 Lembaga TerakreditasiMembentuk
Ekosistem PAUD dan Dikmas
PKBM, LKP, dan Satuan PAUD dan Dikmas Lainnya
Anggaran, Sarpras, Pendidik, Pembinaan mencapai SNP
PERSENTASE KEAKTIFAN PENGISIAN DAPODIK
Sumber data: Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun Ajaran 2015/16 s/d Tahun Ajaran 2018/19
47%
56%75%
76%
2015 2016 2017 2018
^9%
^19%
Keaktifan pengisian Dapodik meningkat 29% selama 2 tahun terakhir.
^1%
SATUAN PENDIDIKAN BER-NPSN DAN PESERTA DIDIK
189.472
196.868 202.788
203.808
2015 2016 2017 2018
SAT. DIDIK PAUD17.777
17.085
16.810
2016 2017 2018
SAT. DIDIK LKP
Sumber data: Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun Ajaran 2015/16 s/d Tahun Ajaran 2018/19
3.276.182
4.665.863 6.284.706
6.104.678
2015 2016 2017 2018
P. DIDIK PAUD
17.230
108.105
169.693
2016 2017 2018
P. DIDIK LKP
SATUAN PENDIDIKAN BER-NPSN DAN PESERTA DIDIK
314.913
497.277
870.170
2016 2017 2018
P. DIDIK PKBM
15.113
44.907 73.993
2016 2017 2018
P. DIDIK SKB
Sumber data: Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun Ajaran 2015/16 s/d Tahun Ajaran 2018/19
11.143
11.084 10.963
2016 2017 2018
SAT. DIDIK PKBM
274
374
401
2016 2017 2018
SAT. DIDIK SKB
23
Pemetaan Mutu dan Akreditasi
PAUD dan Dikmas
24
Pemetaan Mutu
Pembinaan
Verifikasi
Dinas Pendidikan (Kabid, Kasi,
Penilik)dan Ormit
AssesorPAUD dan
Dikmas
PP dan BP PAUD Dikmas29 UPT
Ditjen PAUD danDikmas
BAN PAUD danDikmas
Akreditasi
BAP PAUD danDikmas di 34
Propinsi
Satuan PAUD dan DikmasMemenuhi SNP
Kerja sama (Tim Operasional Lapangan)Kebijakan Kegiatan Operasional
Membinasatuan
pendidikanmemenuhi SNP
Memastikansatuan
pendidikanmemenuhi SNP
Dinas Pendidikan Kab./Kota, UPT PAUD dan Dikmas, BAN-P wajib bersinergi untuk mendorong percepatan akreditasi
Gerakan Akreditasi Nasional
25
3.329 21.540
3.204 119
28.192
13.488 182.299
7.688 282
203.757
0%
20%
40%
60%
80%
100%
LKP PAUD PKBM SKB SPNF
Terakreditasi Belum Terakreditasi
jumlahLKP = 16.817
jumlahPAUD = 203.839
jumlahPKBM = 10.892
jumlahSKB = 401
jumlahSPNF = 231.949
Sumber BAN PAUD PNF 2018
Dukung dan gerakkan satuan pendidikan untuk dibina memenuhi SNP dan terakreditasi
Capaian Satuan Pendidikan Pemenuhan SNP dan Terakreditasi
Tahun 2018
19,79%
10,57%
29,42% 29,68%
12,15%
26
Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas
Tahun 2019
27
POSTUR ANGGARAN
FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN 2019
20%
Total APBN 2019
Rp 2.461,1T
Anggaran Pendidikan
Rp492,5T
Transfer Daerah
Rp308,38T62,62%
DPPN
Rp20,99T4,26% KEMENDIKBUD
Rp35,99T7,31%
KEMENAG
Rp51,9T10,53%
KEMENRISTEKDIKTI
Rp40,2T8,14%
KEMENTERIAN LAIN
Rp25,63T5,20%
BA BUN
Rp9,36T1,90%
28
Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
Program Pelestarian Budaya
18,24T
10,38T
1,18T
1,80 T
1,81T
1,79T
581,98M
188,52M
Anggaran Kemendikbud 2019 – Per Program
29
Perbandingan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas
Tahun 2018 dan 2019
APBN 2018
2,19 Triliun
DAK PAUD & SKB
4,22 Triliun
5 satkerpusat
Rp 1.766,8 M 80,36%
29 UPT Rp 427,6 M 19,64%
untuk:• 6,7 juta anak usia 3-6 tahun
• 95 SKB
Total Anggaran
Rp 6,41 Triliun
(Termasuk tambahan BA-BUN Rp 389 M untuk BOP Kesetaraan)
2018
APBN 2019
1,81 Triliun
DAK
6,63 Triliun
5 satkerpusat
Rp 1.318 M 76,74%
29 UPT Rp 494 M 27,26%
untuk:
• 1.998 lembaga PAUD
• 176 SKB
• 7,4 juta anak PAUD
• 925.000 peserta didikkesetaraan
Total Anggaran
Rp 8,44 Triliun
2019
30
DAK PAUD 2019
(Rp 4,714 T)
2016
2,281 T
2017
3,581 T
2018
4,070 T
2019
4,475 T
DAK nonfisik untuk
3,816 juta anak
DAK nonfisik untuk
5,968 juta anak
DAK nonfisik untuk
6,783 juta anak
DAK nonfisik untuk
7,4 juta anak
naik 36%
naik 12%
naik 9,9%
2019
239 M
DAK fisik untuk
5.232 item
31
Komponen Penggunaan Keterangan
Kegiatan Pembelajarandan Bermain
1. Bahan belajar dan bermain PAUD yang dibutuhkan
2. Peralatan pembelajaran, kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habisdan bahan pembelajaran sejenis lainnya
3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid dan kunjungan ke rumahanak
minimal 50%
KegiatanPendukung
1. Penyediaan buku administrasi
2. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak P3K
3. Biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menghadiri kegiatanpeningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung
4. Menambah transport pendidik
5. Penyediaan makanan sehat
maksimal35%
Kegiatan Lainnya
1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatanringan
2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD
3. Langganan listrik, telepon/internet, dan air
maksimal15%
Komponen Pembiayaan DAK Nonfisik BOP PAUD
32
DAK KESETARAAN 2019
(Rp 1,915 T)
2017
225 M
bantuan pemerintah
(transfer daerah) untuk
150.000 peserta didik
naik 12%2018
625 M
DAK nonfisik untuk
413.094 peserta didik
naik 178%
2018
152 M
DAK fisik SKB untuk
192 SKB
2019
1,54 T
DAK nonfisik untuk
925.000 peserta didik
2019
375 M
DAK fisik SKB untuk
293 SKB
naik140%
naik150%
33
Langkah Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
Melakukan pendataan calon peserta didik PAUD (prioritas usia 5-6 tahun dan anak usia sekolah tidaksekolah usia 7-18 tahun) secara serempak
Melakukan pemetaan kembali keberadaan danlokasi satuan pendidikan penyelenggara PAUD danKesetaraan ( TK, RA, Kelompok Bermain, TPA, SKB, PKBM, dsb)
Mewajibkan semua satuan pendidikan memilikiNomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)
Mewajibkan semua satuan pendidikanpenyelenggara PAUD dan atau kesetaraan menginputdata peserta didik dalam Dapodik dan mengupdateminimal dua kali dalam setahun
Memastikan semua anak usia 5-6 tahunmasuk PAUD (formal atau nonformal) dan anak usia 7-18 tahun yang tidaksekolah mendapat layanan program kesetaraan
Memberikan dukungan ke satuanpendidikan (PTK, sarpras dan anggaran) serta memberikan bantuan bagi pesertadidik (PIP dan alat belajar sesuai SPM)
Melakukan monev secara berkelanjutandan melakukan pembinaan (supervisi) serta melaporkannya pada aplikasimonev yang telah disiapkan
34
35
terimakasih