Menjadikan Keaksaraan sebagai

Fondasi Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana

diundangkan memiliki tiga jalur sebagai

wahana pencapaian tujuan. Secara ideal,

ketiga jalur tersebut mendapat perhatian

sepadan, bahkan pemerintah tidak

memilah dan membedakan ketiga jalur

pendidikan tersebut. Namun beragam

keterbatasan dimiliki pemerintah dalam

menghantarkan ketiga jalur tersebut

sebagai inti layanan pendidikan bagi

seluruh rakyat. Diiringi persepsi dan

kebiasaan masyarakat terhadap layanan

pendidikan, tidak mengherankan apabila diantara ketiga jalur layanan tersebut, pendidikan sekolah lebih

menyita perhatian termasuk kebijakan pengembangan dan penetapan program. Kondisi tersebut selain

menciptakan ketimpangan juga menyemai ketidakadilan perlakuan baik terhadap penyelenggara, sasaran

dan program pendidikan.

Kalau pun ketiga jalur memiliki keunggulan masing-masing, seyogyanya karakteristik masing-masing

mendapat porsi perhatian seperti paket kebijakan yang sesuai. Paparan karakteristik jalur pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar memahami tulisan ini adalah a) Jalur

Pendidikan Formal (PF) b) Jalur Pendidikan Non Formal (PNF) dan c) Jalur Pendidikan In Formal (PIF)

Hingga pergantian kabinet menyusul keruntuhan orde baru, PF masih memegang kunci dalam

menetapkan arah dan acuan pendidikan nasional. Bahkan sumber daya yang digunakan untuk

menjalankan kebijakan berkiblat pada pendidikan formal menjadi porsi terbesar anggaran belanja

pendidikan. Selain itu, ketimpangan dapat dilihat dari jumlah bidang yang menangani pendidikan formal,

dibanding dua jalur pendidikan yang lain.

Sebut saja tingkatan direktorat jenderal membidangi setiap jenjang pendidikan formal; direktorat jenderal

pendidikan dasar, direktorat jenderal menengah dan lanjutan, dan direktorat jenderal pendidikan tinggi.

Berbeda dengan jenjang urusan jalur pendidikan non formal yang hanya ditangani cukup direktorat

Keaksaraan bukan hanya sekedar baca, tulis dan hitung namun juga mencakup pemanfaatan budaya dan sumber daya setempat (Photo: Dokumen Pribadi)

jenderal Pendidikan luar sekolah (sekarang PAUDNI) membawahi direktorat pendidikan usia dini,

pendidikan masyarakat, dan direktorat kursus. Direktorat Pendidikan Masyarakat yang menangani

pemberantasan buta aksara, kejar Paket A, kejar Paket B, dan kemudian Paket C jelas tidak seimbang

dibandingkan dengan porsi ketiga direktorat jenderal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

lanjutan pada jalur pendidikan formal. Pengelompokkan urusan dan pembagian bidang kerja yang tidak

seimbang diantara dua jalur layanan pendidikan, telah menyebabkan upaya pendidikan di luar sekolah

tidak menempatkan lebih dari sekedar ‘menambal’ pendidikan sekolah. Manakala pendidikan sekolah

dianggap gagal, pendidikan di luar sekolah tetap tidak dapat memberikan sumbangan sebagai aktor yang

berperan dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, meskipun dilakukan pembenahan di jalur direktorat jenderal

‘pendidikan formal’, perubahan ini belum memberikan dampak terhadap kiprah pendidikan non formal

sejalan dengan pandangan sebelah mata yang diberikan terhadap pendidikan non formal.

Penyelenggaraan pendidikan nasional seperti ini tidak lepas dari pandangan politik yang berlaku.

Penanganan krisis multi dimensi yang tidak kunjung berkesudahan berujung pada permasalahan kapasitas

dan karakteristik tingkat pendidikan milik masyarakat. Sehingga pangkal masalah berujung pada

bagaimana penyelenggaraan pendidikan mampu meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat.

Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara ‘self propelling’ dan tumbuh maju apabila

telah berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu (termasuk relevansi dengan pembangunan) dalam

pendidikan penduduknya (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1984:79).

Kegagalan dunia pendidikan yang dikuasai kebijakan jalur formal, dengan mengabaikan potensi

pendidikan non formal dan informal telah meniadakan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan

kapasitas dan kecerdasan diri mereka sendiri. Pendidikan sebagai syarat penting dan komponen utama

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak semata dikendalikan oleh pelaku tunggal seperti

pendidikan formal, namun juga harus didukung pelaku lain yaitu pendidikan non formal dan in formal.

Kebijakan pendidikan bagi William R. Ewald Jr. (1968:38) An education system is a political

phenomenon ... taken serious everywhere. Individuals are conviced that they need it, or at least the formal

indicia of it ... means of attaining power and prosperity.

Kiprah pendidikan terhadap pembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat semakin

mengemuka dan menyadarkan banyak praktisi pendidikan. Hal ini sejalan dengan kegagalan pendidikan

formal yakni sekolah untuk bertindak menjadi pelaku utama, sekolah makin lama makin tidak mampu

melaksanakan fungsi mereka sekarang (Shane,1984:20)

Dalam konteks pembangunan secara umum, kesertaan masyarakat dalam proses membangun diri sendiri

menjadi kriteria keberhasilan proses pembangunan. Kemandirian dan kematangan masyarakat suatu

bangsa yang berakumulasi berperan penting dalam mendukung arah dan keberhasilan penyelenggaraan

pembangunan.

Pendidikan dasar sembilan tahun dengan titik berat pada penguasaan ketermpilan dasar (baca-tulis-

hitung) dan pengetahuan dasar meliputi pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan

lingkungan alam – sosial – budaya, pengetahuan tentang gizi dan pendidikan agama (Moegiadi,1992:6)

masih belum memenuhi kebutuhan untuk menjadikan bangsa yang besar dan beraneka ragam suku serta

budaya seperti Indonesia untuk bertahan di tengah hempasan krisis moneter disusul dampak globalisasi.

Hasil proses pendidikan tidak saja sekedar mensyaratkan keterampilan, pengetahuan dan sikap minimal,

bahkan mencakup the behavior and achievements as they function as citizen (Kaufman,1972:10). Dengan

demikian, proses pendidikan yang mengutamakan keaksaraan dasar (baca-tulis-hitung) dapat

ditransformasikan menjadi keaksaraan lanjutan dengan berbagai muatan sebagaimana isu yang menjadi

perhatikan masyarakat seperti lingkungan.

1. Pendidikan Keaksaraan (Literacy) sebagai Arus Utama

Hal ini secara implisit menjadi hak mendapatkan pendidikan yang secara eksplisit melekat pada anak dan

orang dewasa, sebagaimana dicantumkan konvensi internasional, termasuk deklarasi PBB. Deklarasi Hak

Asasi Manusia tahun 1948 yang memuat hak untuk mendapatkan pendidikan misalnya. Serta beberapa

konvensi internasional lainnya, antara lain konvensi untuk melakukan tindakan sipil dan menyatakan hak

politik, begitu pula dengan konvensi bidang ekonomi, sosial dan hak budaya yang disepakati tahun 1966.

Semuanya menjadi sumber Deklrasi Hak Asasi PBB, termasuk di dalamnya konvensi 1979 mengenai

pencegahan tindakan dikriminasi bagi wanita dan konvensi hak hidup anak 1989.

Tahun 1975 menjelang deklarasi inti diterima, keaksaraan menjadi sorotan utama dibandingkan dengan

hak untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Tahun 1960 ditetapkan konvensi terhadap dikriminasi

dalam pendidikan khususnya bagi tiap orang yang tidak dapat menyelesaikan dan mengikuti jenjang

pendidikan dasar. Deklarasi Persepolis menuliskan: Keaksaraan bukan berakhir pada penguasaan, tetapi

merupakan hak dasar manusia (UNESCO, 1975a). Baik Konvensi Hak Anak (CRC) dan Anti Perlakuan

Dikriminasi terhadap Wanita (CEDAW), keduanya mengisyaratkan promosi keaksaraan dan

pemberantasan ke-niraksara-an. Misalnya Ayat 10(e) CEDAW yang diterapkan 1981 menegaskan hak

orang dewasa untuk melek huruf, dengan melibatkan berbagai elemen untuk memberikan kesempatan

yang sama dalam pendidikan berkelanjutan, seperti program keaksaraan fungsional dan pendidikan orang

dewasa. Sedangkan CRC menenggarai keaksaraan sebagai keterampilan pokok dimana setiap anak harus

dilibatkan dan ditekankan pada kebutuhan untuk dapat mengatasi persoalan kehidupan melalui

keaksaraan (UNHCR, 1989). Tujuan strategis deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 adalah

memberantas buta aksara perempuan.

Deklarasi Anti Dikriminasi Pendidikan (CDE) menggarisbawahi dukungan dan peningkatan metode

pendidikan yang sesuai bagi setiap orang yang belum mendapat layanan pendidikan dasar bahkan mereka

yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara lengkap serta kelangsungan pendidikan mereka

sesuai kapasitas pribadi (UNESCO, 2005). CDE selanjutnya menuntut peningkatan kesempatan

keaksaraan melalui pendidikan berkelanjutan.

Banyak tuntutan yang mensyaratkan pembaruan hak atas keaksaraan. Resolusi 11 deklarasi Hamburg

menyatakan: ‘keaksaraan, secara umum dimaknai sebagai pengetahuan dan keterampilan dasar yang

dibutuhkan dalam menyikapi perubahan dunia, dan karenanya menjadi hak fundamental seseorang’

(UNESCO, 1977) Laporan konferensi meja bundar UNESCO Keaksaraan sebagai bentuk Kebebasan

merekomendasikan bahwa keaksaraan merupakan kerangka dasar pendekatan dan prinsip pengembangan

masyarakat (UNESCO, 2005).

Berbeda dari hak keaksaraan yang diusung berbagai pertemuan dan deklarasi, pengertian hak dalam

batasan pemberatasan niraksara, sebagaimana CEDAW dan deklarasi Beijing, menyatakan persamaan

keaksaraan dengan pengetahuan dan ke-niraksara-an sebagai kebodohan. Keaksaraan pun sebagai bentuk

hak mendapat pendidikan dipandang sebagai seperangkat keterampilan pokok pendidikan dasar atau

fundamental, sebagaimana disyaratkan CDE.

Sebagaimana dirintis UNESCO, pengertian ‘pendidikan fundamental’ menyiratkan kemampuan

membaca, menulis dan menghitung dengan penekanan pada membaca dan menulis (UNESCO, 2005).

Sementara menghitung biasanya hanya dijadikan bagian pelengkap formal saja, kata ‘keaksaraan’ sendiri

umumnya membatasi diri pada keterampilan membaca dan menulis.

Bagian 1 pendahuluan CRC (ayat 29), misalnya, mengemukakan bahwa ‘keterampilan dasar mencakup

tidak hanya keaksaraan dan berhitung tetapi juga life skills [Keterampilan Hidup, pen.]. Dalam kaitan ini,

‘keaksaraan; masih diartikan membaca dan menulis semata.

Deklarasi global pendidikan untuk semua (Jomtien, Thailand, 1990) butir 1.1. merumuskan ‘keaksaraan,

komunikasi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah menjadi bagian penting pendidikan yang

memperkaya pemenuhan kebutuhan belajar mendasar setiap orang. Gagasan pokok yang menyatakan

keaksaraan sebagai kemampuan membaca dan menulis bersumber pada materi pelajaran bahasa yang

memungkinkan seseorang belajar menulis dan membaca. Hak mendapat kesempatan belajar bahasa sama

sekali berbeda dengan kesempatan belajar yang ditawarkan melalui bahasa. Butir 27 ICCPR menyatakan

lebih lanjut hak warga minoritas untuk menggunakan bahasa mereka; hal ini termasuk pengertian

menggunakan bahasa minoritas mereka dalam pergaulan sehari-hari yang terbatas. Peraturan internasional

mengijinkan setiap negara menggunakan bahasa resmi kenegaraan masing-masing. Begitu pula sekolah

umum dapat menggunakan bahasa resmi tersebut di samping bahasa daerah setempat.

Di Namibia misalnya, program keaksaraan ditempuh dalam tiga tingkatan, kelas pertama dan dua

menggunakan bahasa ibu, dan kelas tiga memakai bahasa Inggris bagi pemula, sehinga warga belajar

dengan kemampuan keaksaraan berbeda dapat mengikuti seluruh proses pendidikan. Kenyataan

pendidikan umum hanya menggunakan bahasa resmi sebagai pengantar, hal ini bisa dikaitan dengan

hakekat asasi yakni keragaman dalam pendidikan, termasuk bahasa dalam menyampaikan bahan

pelajaran, termasuk jaminan kesempatan mengembangkan sekolah khusus. Perkembangan tuntutan

pendidikan formal dwi-bahasa telah memberikan dampak terhadap program pemuda dan orang dewasa

dalam pendidikan non formal.

Banyak tulisan, termasuk persepolis dan deklarasi hamburg, mensyaratkan wawasan keaksaraan secara

lebih luas dari sekedar kemampuan baca dan tulis saja. Keaksaraan juga melingkupi akses terhadap ilmu

pengetahuan dan tehnik, penguasaan informasi termasuk menikmati manfaat budaya dan penggunaan

media, baik itu untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja atau tidak sama sekali. Keaksaraan

juga mencakup batasan pendidikan fundamental, kemajemukan life skill untuk beragam situasi; sebagai

contoh, butir 22 konvensi berkenaan dengan pengungsi yang menjamin setiap pengungsi memperoleh

perlakukan sama di tiap negara yang ditinggali setingkat pendidikan dasar. Selain itu, keaksaraan menjadi

alat pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan peran serta dalam bidang sosial, budaya, politik

dan ekonomi, khususnya bagi anggota masyarakat di daerah tertinggal. Perhatian pada pengembangan

pendidikan seumur hidup secara inklusif menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hidup

universal dan hak keaksaraan.

Sebagai tambahan, peningkatan keaksaraan pun ditopang kegiatan bidang teknologi, keterlibatan

masyarakat sipil dan belajar sepanjang hayat. UNESCO senantiasa menciptakan dukungan untuk

penyebaran informasi, menumbuhkembangkan teknologi komunikasi untuk menjembatani dan

mendayagunakan keragaman budaya dan bahasa. Program bantuan PBB (UNDP) menyatakan bahwa

penguasaan pengetahuan, kesempatan mendayagunakan potensi untuk meningkatkan standar kehidupan

serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan prasyarat mutlak pembangunan umat

manusia. Pemanfaatan wahana ini, kemampuan dan beragam potensi sumber daya akan menjamin

perkembangan keaksaraan.

Keaksaraan dengan sendirinya sangat erat berkaitan dengan upaya pendidikan berkelanjutan atau belajar

sepanjang hayat. Akhirnya, keaksaraan dapat dipandang bukan hanya sebagai suatu hal mutlak melainkan

sebagai mekanisme untuk mencapai hak asasi, hanya hak asasi mendapatkan pendidikan sebagai satu-

satunya alat memerangi keniraksaraan. Oleh karena itu keaksaraan harus didukung sebagai mainstream

pendidikan melengkapi kecakapan hidup dan gender yang telah ditetapak lebih awal.

2. Keaksaraan (keaksaraan) sebagai energi pemberdayaan

Latar belakang keaksaraan dipandang sebagai hak digambarkan oleh manfaat yang bisa dirasakan oleh

pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Apalagi, jelas dalam kehidupan masyarakat modern,

‘kemampuan keaksaraan sangat dibutuhkan untuk menentukan pengambilan keputusan, pengembangan

pribadi, keterlibatan aktif dan pasif baik di tingkat lokal maupun masyarakat global. Manfaat keaksaraan

dapat dirasakan sejalan dengan perluasan hak dan pengembangan di berbagai tempat dan pelaksanaan

secara efektif. Manfaat pribadi, misalnya, diujudkan melalui media tertulis yang dapat ditemukan di

kelompok masyarakat modern, dan manfaat ekonomi secara luas dapat diujudkan melalui kerangka

makroekonomi, investasi bidang prasarana dan berbagai kebijakan pembangunan yang relevan.

Dengan kata lain, berbagai keuntungan, seperti halnya pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan

masalah lingkungan akan menampakkan hasilnya jika disertai dukungan lingkungan sosial budaya yang

kondusif. Di lain pihak, pengaruh buruk keaksaraan dapat berkembang bergantung pada pemanfaatan

keaksaraan dibanding hakikat keaksaraan itu sendiri – manfaat positif pun sepenuhnya bergantung pada

media bagaimana keaksaraan dibutuhkan dan dilakukan. Beberapa diantaranya dapat cukup

mengesankan. Misalnya, tuntutan keaksaraan dalam bahasa tulisan menyebabkan dibatasinya bahasa

lisan. Program keaksaraan dan media tertulis lainnya dapat menjadi wahana agar setiap orang terlibat

tanpa ragu dalam percaturan sistem pandangan politik tertentu.

Beberapa pertimbangan tersendiri diperlukan dalam mengkaji beberapa butir laporan di bawah ini. Secara

sistematis, bukti manfaat keaksaraan untuk alasan tertentu tidak dapat dengan gampang ditampilkan.

• Kebanyakan penelitian keaksaraan menyatukannya dengan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan

keaksaraan orang dewasa. Pada umumnya, ditemukan ‘kecenderungan untuk menyama-ratakan

pengertian sekolah, pendidikan, keaksaraan dan pengetahuan.

• Kurang sekali penelitian yang ditujukan kepada program keaksaraan orang dewasa (sebagai padanan

pendidikan formal) termasuk kajian yang memperhatikan masalah wanita. Sehingga muncul kesan

keaksaraan orang dewasa dianggap tidak penting dibandingkan dengan hal yang sama bagi anak-anak

di pendidikan formal.

• Penelitian juga banyak dilakukan terhadap pengaruh keaksaraan secara perorangan: jarang dijumpai

penelitian yang mengkaji dampak keaksaraan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan kancah

international.

• Beberapa kasus manfaat keaksaraan, misalnya bagi kebudayaan, masih sulit untuk dilakukan

pengukurannya.

• Keaksaraan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih belum konsisten dan data yang

dianggap berkaitan masih dirasakan mengambang.

Manfaat pendidikan secara umum yang pada saat sama menggarisbawahi manfaat keaksaraan bagi orang

dewasa. Keterbatasan bukti pendukung hasil belajar pengetahuan program keaksaraan orang dewasa

menjadikan hasil belajar pendidikan ‘sekolah’ kerap dijadikan acuan. Kemampuan kognisi yang dapat

diukur memang telah digunakan atau setidaknya dilakukan pengukuran berapa lama suatu pengaruh

program masih bisa dirasakan. Hasil dari kedua pengukuran tersebut merupakan prioritas utama

penelitian keaksaraan selama ini.

Perlu dijadikan catatan pula, program keaksaraan dewasa kini dapat menciptakan lebih banyak hasil

bermuatan khusus, katakan saja penumbuhan kesadaran politik, pemberdayaan, refleksi kritis dan gerakan

massa yang tidak bisa dikelompokkan sebagai proses pendidikan ‘sekolah’ formal. Dalam hal ini, jelas

keuntungan dalam mengikuti program keaksaraan orang dewasa meliputi proses menimba pengalaman

positif dan keterlibatan dalam ruang kelompok masyarakat keaksaraan5. Hal yang kurang mendapat porsi

perhatian adalah manfaat pada dimensi pengembangan kapasitas diri, termasuk keterlibatan sosial,

kesertaan sosial dan manfaat sosial lainnya.

Sehingga tanpa diragukan lagi dapat diakui seandainya manfaat keaksaraan mencakup diri pribadi,

politik, budaya, sosial dan ekonomi, termasuk lingkungan.

Dua penelitian menyatakan bahwa manfaat keaksaraan terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada

tahapan pencapaian derajat keaksaraan. Azariadis dan Drazen (IBRD,2000) menemukan pengaruh

‘berangkai’: negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang menyakinkan sebagai dampak

kebijakan alih teknologi, berhasil mencapai angka keaksaraan lebih awal sekurang-kurangnya 40 %,

sebagai temuan umum penelitian modernisasi perekonomian era tahun 60-an. Sachs dan Warner

(IBRD,2000) memperlihatkan secara statistik hubungan kurva S pengaruh maksimum dimana derajat

keaksaraan mencapai tingkat tertinggi maupun sebaliknya. Hasilnya, perubahan di tingkat tertinggi dan

terendah sama sekali tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat rata-rata

memberikan dampak berarti di sejumlah negara berkembang.

Sekalipun terdapat bukti keterkaitan keaksaraan dan pertumbuhan ekonomi, mekanisme keduanya belum

bisa dijelaskan lebih lanjut. Belakangan sumbangan pendidikan terhadap efisiensi ekonomi justeru

terletak pada hal mendasar selama proses pertumbuhan itu berlangsung, dimana teknologi baru dan

tenaga ahli yang dihasilkan proses pendidikan saling bersinggungan. Mereka yang memiliki kesempatan

banyak memperoleh pengetahuan, adalah mereka yang dapat menimba keuntungan ekonomi lebih

banyak.

Dengan demikian, derajat rerata keaksaraan suatu populasi merupakan indikator sesungguhnya

pertumbuhan bukan dengan melihat persentase populasi dengan derajat keaksaraan paling tinggi. Dengan

kata lain, sebuah negara yang menonjolkan upaya penguatan kemampuan keaksaraan masyarakatnya akan

berhasil guna dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan dibanding dengan mengatasi kesenjangan

antara kelompok berkemampuan aksara tinggi dengan kelompok yang memiliki kemampuan rendah.

3. Nilai Tambah Investasi Keaksaraan (Literacy)

Sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan, berapa besar keuntungan bisa diperoleh dari pembiayaan

pendidikan dasar bagi orang dewasa dibandingkan dengan pembiayaan sekolah formal. Di beberapa

negara, biaya pendidikan dasar bagi orang dewasa setahun dianggarkan sebesar pengeluaran pendidikan

dasar kelas 3 dan 4 (UNESCO, 2006) Dengan begitu, melihat biaya relatif yang dikeluarkan, pendidikan

dasar bagi dewasa sangat efektif. Hal ini, jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian pengetahuan

program keaksaraan dibandingkan dengan hasil pengetahuan yang diperoleh murid kelas 4 (UNESCO,

2000)

Telaah terhadap empat proyek keaksaraan di tiga negara (Bangladesh, Ghana dan Senegal) antara 1997

dan 2002 menyebutkan biaya per warga belajar hingga menyelesaikan program mencapai kisaran 13 %

sampai 33 % biaya yang dikeluarkan seorang murid kelas empat sekolah dasar. Dalam kenyataan, masih

dijumpai murid sekolah yang menyelesaikan pendidikan dasar keaksaraan lebih dari empat tahun,

sehingga anggaran bisa bertambah. Hal yang patut dicatat, kenyataan tersebut hampir sama dibandingkan

dengan biaya relatif yang diusulkan tiga puluh tahun lalu selama dicanangkan ‘Experimental World

Literacy Programme’ (UNESCO, 2000) di tujuh dari delapan negara yang diujicoba, keaksaraan lebih

ringan di ongkos dilihat dari warga belajar dewasa yang berhasil menyelesaikan program dengan

penghematan berkisar 85 % hingga 2 %; sedangkan di satu negara yang diujicoba pendidikan dasar

sekolah justeru lebih murah.

Perbandingan keuntungan relatif biaya pendidikan dasar dengan pendidikan lain sering menjadi topik

hangat belakangan ini. Bahkan sering keuntungan atas biaya pendidikan sering dimunculkan lebih besar.

Tidak sedikit pula, kajian yang menunjukkan pendidikan terhadap tingkat penghasilan seseorang tidak

diragukan berdampak positif dan berpengaruh besar dibandingkan dengan komponen lain. Satu proyek

yang jarang dilakukan untuk mengukur hasil program keaksaraan dewasa telah didanai Bank Dunia di

tiga negara. Program keaksaraan fungsional di Ghana tahun 1999 menemukan besaran manfaat 43 % bagi

wanita, 24% dirasakan laki-laki, manfaat sosial masing-masing mencapai 18% dan 14%; keuntungan

diukur dari pencaharian yang berbeda. Sedangkan progam serupa di Indonesia, memberi keuntungan

sekitar 25% dibandingkan pendidikan dasar di sekolah 22%, kasusnya diukur berdasarkan tingkat

pendapatan perorangan dibandingkan dengan ongkos pendidikan yang dikeluarkan. Program di

Bangladesh menyebutkan rata-rata keuntungan mencapai 37%.

Meski demikian, perkiraan semua ini memerlukan konfirmasi lanjutan, pertama, investasi selamanya

bersifat produktif, kedua, materi apa yang diperoleh msayarakat tidak mampu dari program keaksaraan

yang membantu mereka memperoleh penghasilan dan beranjak dari kemiskinan. Kajian lebih dalam

dimunculkan dari kajian mengenai dampak kesertaan program keaksaraan dewasa terhadap pengeluaran

rumah tangga di Ghana. Tidak ada perbedaan bagi keluarga yang salah seorang anggotanya ikut kegiatan

keaksaraan maupun pendidikan formal. Justeru, keluarga yang tidak satu pun berpendidikan formal,

perbedaan sangat dirasakan mencolok: mereka yang memiliki anggota keluarga mengikuti program

keaksaraan membelanjakan 57% dibanding mereka yang tidak memiliki anggota sebgai peserta program,

dengan memperhatikan semua variabel yang berkaitan (IBRD,2000).

Di Ghana secara umum, hanya keluarga yang berpendidikan yang memerlukan peningkatan pendapatan

(UNESCO,2006) Bukti yang ditemukan lebih lanjut memperlihatkan, bahwa manfaat pengeluaran

program keaksaraan dewasa umumnya dapat dibandingkan satu sama lain, termasuk diantaranya dengan

pengeluaran dalam pendidikan dasar. Dalam kenyataan sehari-hari, ‘opportunity cost’ seorang anak

belajar di sekolah lebih rendah dibandingkan dengan seorang dewasa mengikuti program keaksaraan.

Yang pasti, keuntungan belajar keaksaraan akan sangat dirasakan oleh orang dewasa yang masih dan

terus bekerja.

*) ditulis ulang berdasarkan tulisan yang sama di: http://www.facebook.com/notes/hardy-numulus-

yangyatao/keaksaraan-sebagai-falsafah-pendidikan/125370195617