Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
-
Upload
fritz-siregar -
Category
News & Politics
-
view
1.463 -
download
3
description
Transcript of Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Keputusan Ketua DPR di bidang Kepegawaian
Fritz Edward Siregar, SH., LL.MLokakarya Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Susduk
Century Atlet Hotel, 11 – 12 November 2008
Sampai sejauh mana Keputusan Ketua DPR RI di Bidang Kepegawaian?
- Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 21 ayat (6) Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI
PengantarPengantar
Kep/Per Ketua DPR RIKep/Per Ketua DPR RI
ContentsContents
Hirarki PerUUanHirarki PerUUan
Kep/Per DPR RIKep/Per DPR RI
Kep Ketua di PegawaiKep Ketua di Pegawai
11
22
33
44
Hirarki Peraturan Per-UU-anHirarki Peraturan Per-UU-an
Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan menegaskan jenis dan tata urutan / susunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah- Peraturan Presiden- Peraturan Daerah.
Penjelasan Pasal 7
Penjelasan Pasal 7 Penjelasan Pasal 7
Penjelasan Pasal 7 (1) UU tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam
ketentuan oleh pasal 7 (1) ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, .......
Karena dalam Penjelasan tersebut dicontohkan peraturan yang dikeluarkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pertanyaan kita, peraturan apa yang sekarang dikeluarkan oleh DPR, DPD
dan MPR tersebut?
Kewenangan DPR Pasca AmandemenKewenangan DPR Pasca Amandemen
• Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden, Pasal 20 UUD
• Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, Pasal 21 UUD.
Keputusan dan Peraturan DPR RIKeputusan dan Peraturan DPR RI
UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu
Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan
karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau
yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.
Kep dan Per (2)Kep dan Per (2)
UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib
DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme
kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja
Keputusan dan Peraturan Ketua DPR
Keputusan dan Peraturan Ketua DPR
Apakah Ketua DPR RI berhak untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau
Peraturan?
Tugas Pimpinan DPR – UU SusdukTugas Pimpinan DPR – UU Susduk
• memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
• menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
• menjadi juru bicara DPR; • melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;• mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga
negara lainnya sesuai dengan putusan DPR;• mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; • melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan
sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan
• mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.
Tugas Pimpinan DPR – Tatib DPRTugas Pimpinan DPR – Tatib DPR
• menentukan kebijaksanaan kerja sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
• mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
• mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu; • mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; • menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; • memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau
pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait;
• mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
• membentuk Tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.
Keputusan Ketua - KepegawaianKeputusan Ketua - Kepegawaian
Pasal 99 ayat (1) UU Susduk menyatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil
Konsekuensi Logis (1)Konsekuensi Logis (1)
..... seluluh personalnya adalah Pegawai Negeri Sipil....
Konsekuensi Logis (2) Konsekuensi Logis (2)
..... maka Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal
yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas
usul Pimpinan DPR.
Peraturan Pelaksanan UU No. 43/1999Peraturan Pelaksanan UU No. 43/1999
• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
• Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
Independensi KepegawaianIndependensi Kepegawaian
Pegawai Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang menyatakan (1) Dewan Gubernur mengangkat dan
memberhentikan pegawai Bank Indonesia; (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur
Independensi (2)Independensi (2)
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pada Pasal 27 dimana dinyatakan didalam pelaksanaan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh
Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal diangkat dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi, seluluh personil yang berada dibawah Sekretaris Jenderal tidak disyaratkan harus
Pegawai Negeri Sipil.
Apabila kewenangan tersebut sudah diberikan kepada DPR dalam tingkatan
Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi
ataupun kepegawaian, haruslah dalam bentuk Peraturan DPR dan bukan
dalam Keputusan Ketua DPR.
Kesimpulan
Peraturan yang dikeluarkan oleh DPR RI merupakan
peraturan yang bersifat internal
Ketua DPR RI hanya dapat mengeluarkan Keputusan sebagai Pimpinan DPR
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Susduk dan
Peraturan Tata Tertib DPR
Mengingat bahwa Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR sebagai pelaksana administrasi
berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Pimpinan DPR tidak dapat mempergunakan peraturan lain kecuali Peraturan Pemerintah berkenaan
dengan gaji, kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan tunjangan jabatan
Apabila DPR berkeinginan memiliki kewenangan penuh dalam hal gaji, kenaikan
pangkat, jenjang kepangkatan dan hal-hal lain berkaitan dengan kepegawaian, kami
mengusulkan agar UU Susduk memberikan DPR kewenangan penuh dalam hal
kepegawaian seperti yang terdapat pada UU Bank Indonesia
Apabila kewenangan penuh tidak dapat diberikan secara langsung, dapat dipersyaratkan didalam UU Susduk bahwa Sekretaris Jenderal diangkat dengan
Keputusan Presiden, akan tetapi pegawai dan organisasi, dapat diatur dalam Peraturan DPR seperti
yang terdapat pada UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Apabila hal kewenangan dalam hal personil / kepegawaian telah diberikan oleh Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut dapat dilaksanakan melalui Peraturan DPR, bukan Keputusan DPR
Terima Kasih