KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH MENURUT UU 26/2007
-
Upload
pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp -
Category
Documents
-
view
105 -
download
6
description
Transcript of KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH MENURUT UU 26/2007
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
MENURUT UU 26/2007
Jakarta, 14 November 2013
Oleh :Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT.
Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah II
Outline• Pendahuluan• Permasalahan Penataan Ruang • Tujuan Penataan Ruang• Klasifikasi Penataan Ruang• Penyelenggaraan Penataan Ruang• Transmigrasi dan Penataan Ruang• Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009• Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di
dalam RTRW • Kesimpulan
• Kebutuhan akan ruang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sedangkan jumlah lahan atau ruang yang tersedia tetap.
• Ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi potensi lautan seluas 3,1 juta km2 dan potensi daratan seluas 1,9 juta km2.
• Pada tahun 2010, sebanyak 43 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, padahal luas wilayah pulau Jawa hanya sekitar 7 % dari seluruh wilayah daratan Indonesia.
• Untuk pemerataan kepadatan penduduk, khususnya di Pulau Jawa, diperlukan kebijakan transmigrasi yang terintegrasi di dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Pendahuluan
Permasalahan Tata Ruang
Alih fungsi lahan
Semakin menurunnya kualitas permukiman dan lingkungan
Kesenjangan antar dan di dalam wilayah
BERKELANJUTAN
NYAMAN
PRODUKTIF
AMAN
Tujuan Penataan
Ruang adalah MEWUJUDKAN
RUANG
Tujuan Penataan Ruang
Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Klasifikasi Penataan Ruang
Penataan Ruang diklasifikasikan berdasarkan :
SISTEM
FUNGSI UTAMA KAWASAN
WILAYAH ADMINISTRATIF
KEGIATAN KAWASAN
NILAI STRATEGIS KAWASAN
Wilayah Internal Perkotaan
Kws. BudidayaKws. Lindung
Wil. Nasional
Wil. Provinsi Wil. Kab. / Kota
PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan
PR Kws Strategis Nasional
PR Kws Strategis Provinsi
PR Kws Strategis Kab./Kota
Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
PENGATURAN
PEMBINAAN PENGAWASAN
PengendalianPemanfaatan
Ruang
PemanfaatanRuang
PerencanaanTata Ruang
Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Pelaksanaan Penataan Ruang
PELAKSANAAN
Perencanaan
Tata Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR
upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:
Perencanaan
Tata Ruang
Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)
Perencanaan Tata Ruang
men
gacu
RTRW Kab.
disusun dengan memperhatikan
perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;
keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup RPJPD RTRWK yang berbatasan RTR kawasan strategis kabupaten
tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten
Renc. struktur ruang wilayah kabupaten yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan pras wil kabupaten
rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten
penetapan kawasan strategis kabupaten
arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.
jan
gka
w
aktu
penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor
penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi
penataan ruang kawasan strategis kabupaten
pedoman untuk
20 tahun
ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun
ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:
perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau
perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.
Peraturan Daerah Kabupaten
memuat
Ditetapkan dengan
RTRWN & RTRWP; pedoman & petunjuk
pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
RPJPD
Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan
Ps. 25 ayat (1)
Ps. 25 ayat (2)
Ps. 26 ayat (1)
Ps. 26 ayat (2)
Ps. 26 ayat (3)
Ps. 26 ayat (4)
Ps. 26 ayat (5)
Ps. 26 ayat (6)
Ps. 26 ayat (7)
RTRW KABUPATEN
Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN
Sumber : UU 26/2007
Kawasan Strategis Nasional: Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia
Kawasan Strategis Provinsi :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan
Kawasan Strategis Kabupaten :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan
Kawasan Strategis Kota :Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan
KAWASAN STRATEGIS
Status penyelesaian Perda RTRW Provinsi
No Provinsi Di Pulau/
Kepulauan
Status
Total provinsi
Perda Sdh mendapat
Persub Menteri PU
1 Sumatera 10 5 52 Jawa-Bali 7 7 03 Nusa Tenggara 2 2 04 Kalimantan 4 0 45 Sulawesi 6 2 46 Maluku 2 2 07 Papua 2 0 2
Status 06 September 2013
No Pulau/Kepulauan
Status
Jumlah Kabupaten
(kota)
PerdaKabupaten
(Kota)
Sdh mendapat
Persub Menteri PUKabupaten
(Kota)
Sudah BKPRN
Kab. (Kota)
Rekomen-dasi
Gubernur Kabupaten
(Kota)
Proses Revisi
Kabupaten (Kota)
1 Sumatera 117 (34) 49 (20) 67 (12) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
2 Jawa-Bali 91 (30) 83 (27) 8 (2) 0 (1) 0 (0) 0 (0)
3 Nusa Tenggara 28 (3) 26 (3) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
4 Kalimantan 46 (9) 8 (5) 38 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
5 Sulawesi 62 (11) 41 (7) 21 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
6 Maluku 16 (4) 15 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
7 Papua 38 (2) 21 (0) 17 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
Jumlah 398 (93) 243 (64) 154 (25) 0 (1) 0 (1) 1 (2)
Status 06 September 2013
Status penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota
Neraca Penatagunaan Tanah
Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana
Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi
Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW
Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR
Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya
Penatagunaan Tanah
dikembangkan
Penatagunaan Udara
Penatagunaan Air
Penatagunaan SDA lainnya
diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan
Neraca Penatagunaan Udara
Neraca Penatagunaan Air
Penatagunaan SDA lainnya
Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah
perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis
perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis
kawasan budi daya yg dikendalikan
kawasan budi daya yg didorong pengembangannya
pengembangan kawasan secara terpadu
ditetapkan
SPM bidang penataan ruang
standar kualitas lingkungan
daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
dilaksanakan sesuai
pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis
Ps. 32 ayat (1)
Ps. 32 ayat (2)
Ps. 32 ayat (3)
Ps. 32 ayat (4)
Ps. 32 ayat (5)
Ps. 33 ayat (1)Ps. 33 ayat (2)
Ps. 33 ayat (3)
dilakukan
melalui
Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (2)
Ps. 34 ayat (3)
Ps. 34 ayat (4)
Pemanfaatan Ruang
Sumber : UU 26/2007
Pemanfaatan Ruang (…lanjutan)
Pemberian Insentif & Disinsentif
Perizinan
Penetapan Peraturan
Zonasi
Upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang
Pengenaan Sanksi
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sumber : UU 26/2007
Ps. 1
Ps. 36 Ps 37 Ps. 38 Ps. 62-63
Ps. 35
Ps. 69-75
Transmigrasi dalam konteks Pengembangan Wilayah merupakan proses pembangunanan kawasan berbasis penataan ruang dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia, dan kegiatan usaha yg dimiliki untuk mencapai tujuan wilayah yang diinginkan.
Transmigrasi bukan hanya upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, namun juga percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
Transmigrasi dan Penataan Ruang
Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009
a. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
b. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).
c. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
Sumber : UU 29/2009 tentang Ketransmigrasian
Kawasan Transmigrasi
Kawasan Transmigrasi di dalam Perencanaan Tata Ruang
Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di dalam RTRW
• Mendukung perwujudan pola ruang melalui program ketahanan pangan dan penyediaan perumahan di kawasan budidaya;
• Mendukung perwujudan struktur ruang melalui program pembangunan pusat pertumbuhan baru atau kota baru;
Dari kawasan transmigrasi, telah berkembang 3.325 desa baru, 89 desa di antaranya telah menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 235 desa menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
• Mendukung perwujudan program kawasan strategis berorientasi sosial dan ekonomi melalui pemerataan investasi di pusat-pusat pelayanan yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan;
• Mendukung perwujudan program kawasan strategis nasional berorientasi pertahanan keamanan melalui penyebaran sumber daya manusia di pulau terluar dan wilayah perbatasan;
1. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, mengharuskan keberadaan dan potensi kawasan transmigrasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
2. RTRW beserta rencana rincinya merupakan acuan dalam penyusunan rencana Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi, dimana Kawasan Transmigrasi merupakan bagian dari Rencana Pola Ruang, berupa Pengembangan Kawasan Budidaya (Permukiman dan Lahan Usaha).
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi (tidak bisa sendiri) membutuhkan dukungan antar-wilayah dan antar-sektor untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi.
Kesimpulan
TERIMA KASIH