KATA PENGANTAR -...
Transcript of KATA PENGANTAR -...
KATA PENGANTAR
Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun yang
berasal dari aspirasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja ini juga disusun berdasarkan evaluasi dari Rencana Kerja tahun
sebelumnya serta kondisi kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Program dan Kegiatan yang direncanakan di dalam rancangan RENJA
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah merupakan program
prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021.
Kami menyadari bahwa rancangan Rencana Kerja yang kami susun masih
jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu
kami berharap adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk
penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun mendatang.
Tanah Bumbu, 28 Februari 2018
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,
BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 198305 1 002
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………
1.1 Latar Belakang …..………………………………………… 1
1.2 Landasan Hukum …..……………………………………… 4
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………… 6
1.4 Sistematika ….………………………………………………. 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah……………………………………………………….
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ………………………………. 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah……………………………………………………….
26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………….. 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN………………………………………
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ….……………. 29
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA ……….. ……………………. 32
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………... 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN………………………………………………………. 49
BAB V PENUTUP………………………...………………………………
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………… 58
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan …………………………….. 58
4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 60
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017… 10
2.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 Sumber dana APBN,
APBD Provinsi dan APBD Kabupaten……………………………………
14
2.1.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017…………………………………………………………………………...
16
2.2.1 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu…… 17
2.2.2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016
18
2.2.3 Data PMKS yang menerima Bantuan Sosial Tahun 2017……………. 19
2.3.1 Rumusan Program Prioritas RKPD Tahun 2019 Kabupate Tanah
Bumbu………………………………………………………………………
26
3.2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Sosial Tahun 2019……………… 33
3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu……………
42
iii
1
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021. Dengan Mempedomani
RKPD tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20016–2021. Renja
PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan
dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika
perkembangan lingkungan strategis.
Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam RKA Tahun 2017.
2
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian
kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Proses penyusunan Renja, diawali dengan mengadakan Rapat
Forum Perangkat Daerah (FPD) dengan perwakilan perangkat daerah
terkait dan Bidang Teknis terkait di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu. Rapat FPD ini bertujuan menghimpun masukan tentang
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam
rencana kerja untuk tahun 2019. Juga untuk mendapatkan gambaran
pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga
perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan dapat menunjang kinerja.
Tahapan Penyusunan Renja :
1. Mempelajari Visi dan Misi, Kebijakan dan Program prioritas dalam
RPJMD.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun
sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan
dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
Dalam kegiatan awal penyusunan Renja telah memperhatikan
usulan-usulan program/kegiatan yang disampaikan saat Rapat FPD
bersama Dinas dan lembaga terkait. Renja juga memperhatikan Rencana
Kerja (Renja) Kementerian Sosial RI yang mempertimbangkan Tujuan,
Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2019 ini.
Untuk penetapan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2019 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2019.
Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan
sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan
dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019 yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.
4
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019
mengacu pada Ranwal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019,
dimana peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 19 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
6
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 26 Tahun 2017 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Renja PD Tahun 2019 adalah sebagai upaya
untuk memberdayakan potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu dengan mengintegtrasikan antara kemampuan sumber
daya manusia dengan sumber daya lainnya guna tercapai sasaran yang
diinginkan, dalam rangka menjawab tantangan yang mendesak dan
berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu
Renja PD juga sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di tahun sebelumnya serta perencanaan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019. Tolak ukur pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan pedoman dalam
pencapaian program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019.
1.3.2. Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2019 bertujuan untuk
mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Sosial
dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur
7
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban
dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta memberikan
pedoman bagi Pejabat dan Pelaksana kegiatan dalam pencapaian
program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019
dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019.
1.4 SISTEMATIKA
Sistematika penulisan dari Rancangan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
8
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
9
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, tercapai tidaknya
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya. Di sisi lain, evaluasi
hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk
merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Dinas Teknis
Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan
masalah sosial. Pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanah
didukung oleh Dana APBD yang mencakup Belanja Tidak Langsung (Non
Program) dan Belanja Langsung yang terdiri dari 5 Program dan 18
Kegiatan serta beberapa kegiatan yang didukung oleh Dana APBD
Provinsi dan APBN.
Pada tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu sebesar Rp.
4.411.534.506,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2.908.483.006,- dan Belanja Langsung ( 5 program, 18 kegiatan) sebesar
Rp. 1.503.051.500,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada Dinas
Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah sebesar
10
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4.047.816.927,- atau 91,76%. Sedangkan untuk realisasi anggaran
Program dan kegiatan (Belanja langsung) adalah sebesar Rp.
1.252.719.267,- dengan realisasi fisik sebesar 85,72 % atau bisa disebut
dengan predikat kinerja Tinggi.
Pada tahun anggaran 2018, perkiraan Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu akan melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu
sebesar Rp. 5.092.188.300,-, dengan rincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.537.540.800,- dan Belanja Langsung (6 program, 14
kegiatan) sebesar Rp. 3.554.647.500,-. Secara keseluruhan perkiraan
realisasi anggaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.092.188.300,- atau 100%.
Sedangkan untuk perkiraan realisasi anggaran program dan kegiatan
(Belanja Langsung Urusan Program) adalah sebesar Rp. 3.554.647.500,-
dengan perkiraan realisasi fisik sebesar 100 % atau bisa disebut harapan
yang ingin dicapai adalah predikat dengan Kinerja Tinggi.
Review hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2017 diukur berdasarkan target program untuk tahun 2017
pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021,
yaitu:
a. Program pelaksanaan administrasi perkantoran 100%
b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya 0.43%
11
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.75%
d. Program Pembinaan Anak Terlantar 0.05%
e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0.07%
f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0.57%
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0.31%
Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya 0,043%
b. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 0,13%
c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,05%
Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 yang memenuhi target kinerja Renstra adalah sebagai
berikut:
a. Program Administrasi Perkantoran 100%
Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 yang melebihi target kinerja Renstra adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 32,51%
12
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 terpengaruhi oleh faktor-faktor penyebab, diantaranya adalah:
a. Target program tidak tercapai karena:
1) Sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan masih
terbatas.
2) Program/kegiatan yang dirumuskan bersifat kontinjensi (suatu
keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi
mungkin juga tidak akan terjadi), sehingga saat tidak ada kejadian
tidak ada PMKS yang ditangani.
b. Target program terlampaui karena Dinas Sosial melakukan berbagai
inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan program/kegiatan
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kabupaten Tanah Bumbu dan memperoleh dukungan dari
program/kegiatan Provinsi dan Kementerian Sosial RI.
Capaian program/kegiatan Renja PD mendukung capaian Renstra
setiap tahunnya dalam usaha-usaha untuk mewujudkan peningkatan
fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang
memberikan konstribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat tergali dan
didayagunakan secara maksimal sebagai mitra dalam pembangunan
Kesejahteraan Sosial.
13
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya
pelaksanaan program/kegiatan, antara lain dengan:
a. Menguatkan basis data agar perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target.
b. Meningkatkan keterlibatan dan kerjasama para pemangku
kepentingan agar dalam perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan dapat saling bahu membahu untuk pencapaian
target yang rasional.
c. Mengawal anggaran dengan baik dan optimal agar tidak terjadi
kesalahan dalam pengusulan anggaran yang berakibat pada
perubahan anggaran atau pergeseran anggaran, sehingga target
anggaran bisa tercapai pada tahun berjalan.
14
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
(n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100% 0 100% 97,08% 97,08% 100% 98,54 49,27%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening kantor
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
36 0 9 9 100% 9 18 50%
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat, Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya peralatan kerja kantor
38 0 8 3 37,5% 19 22 57,89%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Tersedianya Alat Listrik Kantor
48 0 12 12 100% 12 24 50%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
94 0 37 37 100% 9 46 48,94%
15
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar/majalah
48 0 0 0 0 12 12 25%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan logistic kantor
36 0 0 0 0 12 12 33,33%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat Koordinasi
2050 0 350 339 96,86% 560 899 43,85%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
305 0 80 37 86,70% 42 79 25,90%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
1902 0 420 416 100% 507 923 48,53%
KegiatanRapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah
1635 0 224 211 94,20% 702 913 55,84%
Wajib Sosial
1 13 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase PMKS yang menerima bantuan kesejahteraan sosial
0,569 0,009 0,43 0,043 10 0,47 0,18 31,73
1 13 15 01
Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
Jumlah Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
200 0 40 17 42,5% 25 42 21%
1 13 15 02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Jumlah Wanita rawan Sosial Ekonomi yang dilatih
54 4 0 0 0 0 4 7,41%
1 13 15 03 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Jumlah Pemberian Bantuan Stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi keluarga miskin
80 0 0 0 0 0 0 0
1 13 15 04
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi keluarga Miskin
Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan
500 0 0 0 0 20 20 4%
1 13 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rehabilitasi Sosial
22,63 6,53 10,75 32,61 303,35 14,13 53,27 235,40
16
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 13 16 03
Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah Konseling dan kampanye sosial/ Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Laporan)
750 150 0 0 0 0 150 20%
1 13 16 07
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah Peningkatan kualitas Mutu Pelayanan terhadap PMKS
4 0 0 0 0 0 0 0
1 13 16 10
Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Prosentase Tanggap ceapat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani
6.147 100
100 (3.925)
100
(12.895)
100%
(328,53)
100
(4.692) 0 0
1 13 16 12 Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo
Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu
100 0 0 0 0 0 0 0
1 13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar
Meningkatkan Kemandirian anak Terlantar yang sudah dilatih
0,07 0,03 0,05 0 0 0,05 0,05 18%
1 13 17 02
Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
Jumlah Anak Terlantar yang terlatih
100 14 0 0 0 4 18 18%
1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Meningkatkan Kemandirian Paca dan Eks Trauma
0,09 0 0,07 0 0 0 0 0
1 13 18 03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah Para penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pelatihan
8 0 0 0 0 0 0 0
1 13 18 04
Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah Para penyandang Cacat dan Eks Trauma yang menerima bantuan
100 0 0 0 0 0 0 0
1 13 20
Program Pembinaan Eks Penyadang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase Penyandang Eks Penyakit Sosial yang ditangani
0,98 0,21 0,57 0,13 22,81 0,62 0,40 41
17
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 13 20 04 Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Jumlah Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang ditangani
1.125 89 62 52 83,87% 7 148 13,16%
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
0,41 0 0,31 0,05 16,31 0,34 0,14 34
1 13 21 02
Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
400 0 0 0 0 0 0 0
1 13 21 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah SDM yang ditimgkatkan/Bhakti Sosial Karang Taruna Tingkat Provinsi
125 0 29 20 68,96% 32 52 41,6%
18
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah salah
satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Dinas
Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang sosial. Ruang lingkup kebijakan bidang sosial
tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman dalam pelaksanaan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu adalah sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan
untuk menanggulangi permasalahan sosial. Sasarannya adalah individu,
keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial
dikarenakan mereka mempunyai masalah sehingga tidak bisa
melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
Hasil capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan
target dari indikator kinerja utama. Hasil capaian kinerja dapat dilihat pada
tabel berikut:
19
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel 2.2.1
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017
No. Indikator Kinerja
Utama Satuan Target PD 2017 Realisasi 2017
Persentase
Realisasi
Pencapaian
Kinerja
1. Persentase PMKS
yang menerima
bantuan
kesejahteraan sosial
% 12,18%
(4.817/39.543x100%)
54,85%
(21.690/39.543x100%) 450,33%
Pencapaian indikator kinerja utama diatas adalah jumlah PMKS yang
dibantu pada tahun 2017 dibandingkan jumlah PMKS di Kabupaten Tanah
Bumbu yang diperkirakan/ditetapkan pada awal tahun Renstra untuk
Tahun 2017 adalah 39.543. Namun apabila jumlah PMKS yang dibantu
pada tahun 2017 sebesar 21.690 dibandingkan dengan jumlah PMKS
tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 56.052, maka capaian
indikator kinerja utama untuk tahun 2017 adalah 38,70%.
Tabel 2.2.2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
No. Jenis PMKS Jumlah
1. Anak Balita Terlantar 12
2. Anak Terlantar 3
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 25
4. Anak Jalanan 30
5. Anak dengan Kedisabilitasan 147
6. Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau diperlakukan
20
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
salah 1 7. Anak yang memerlukan perlindungan sosial
- 8. Lanjut Usia Terlantar
225 9. Penyandang Disabilitas
671 10. Tuna Susila
17 11. Gelandangan
- 12. Pengemis
21 13. Pemulung
- 14. Kelompok Minoritas
- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
15 16. Orang Dengan HIV/AIDS
- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
2 18. Korban Tracfiking
- 19. Korban Tindak Kekerasan
- 20. Pekerja Migran bermasalah sosial
- 21. Korban Bencana Alam
11,922 22. Korban Bencana Sosial
175 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
6 24. Fakir Miskin
39,078 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
6 26. Keluarga Harapan
2,832 27. Keluarga Rentan
42 28. Keluarga Berumah Tak Layak Huni
618 29. Komunitas Adat Terpencil
204
Jumlah
56,052
21
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang menerima bantuan kesejahteraan sosial melalui Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dari sumber dana APBN, APBD I,
APBD II dan CSR.
22
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel 2.2.3
Data PMKS yang menerima Bantuan Sosial Tahun 2017
No. Program/Keg. Realisasi Sumber
Dana
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
1. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Dana Non Tunai) 25 orang APBN
2. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar 1.750 orang APBD I
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang
Disabilitas
30 orang APBD I
4. Bantuan Kursi Roda 4 orang CSR BPD
5. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim 7 orang CSR BPD
6. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
7 orang APBD 2
7. Pendampingan Keluarga ODGJ 4 orang APBD 2
BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1. Bantuan Langsung Non Tunai (PKH) 2.995 KK APBN
2. Bantuan Beras Sejahtera (Ranstra) 10.339 KK APBN
3. Bantuan Logistik Bencana Sosial 61 KK/193 org APBN
4. Bantuan Logistik Bencana Alam (Banjir/Beras Dolog) 3.164
KK/12.565 jiwa
APBN
5. Bantuan Logistik Bencana Alam (Puting Beliung) 41 KK/182 jiwa APBN
6. Bantuan Sembako PKH 1.350 KK APBD I
7. Penanganan Orang Terlantar 17 orang APBD 2
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 KK APBD I
2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 KK APBD II
3. Bantuan Sembako Fakir Miskin 2.100 KK APBD I
4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama 5 KUBE/ 50 kk APBD I
5. Bantuan Sosial Fakir Miskin (Rekomendasi) 14 KK APBD II
21.690
Sedangkan untuk capaian indikator kinerja pada RPJMD adalah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani yaitu
23
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS di
Kabupaten Tanah Bumbu. Pencapaian indikator tersebut diatas pada
tahun 2017 adalah sebesar 38,90% dengan jumlah PMKS sebesar
56,052.
Tabel 2.2.4
Data PMKS Yang Tertangani Tahun 2017
No. Program/Keg. Realisasi Sumber
Dana
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
1. Pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) 25 orang
2. Pembinaan Anak Jalanan 30 orang
3. Penanganan Korban Kekerasan 1 orang
4. Pendampingan Adopsi Anak 2 orang
5. Assistensi Lanjut Usia Terlantar (Dana Non Tunai) 25 orang APBN
6. Bantuan Sembako Lanjut Usia Terlantar 1.750 orang APBD I
7. Perberdayaan Anak (PSBR) 15 orang APBD I
8. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang
Disabilitas
30 orang APBD I
9. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 7 orang APBD II
10. Pendampingan Keluarga ODGJ 4 orang APBD II
11. Bantuan Kursi Roda 4 orang CSR BPD
12. Bantuan Sosial Tunai Lansia dan Anak Yatim 7 orang CSR BPD
13. Penanganan Tuna Susila 17 orang
14. Pembinaan Gelandangan dan Pengemis 26 orang
15. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 1 orang APBD I
BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1. Bantuan Langsung Non Tunai (PKH) 2.832 KK APBN
2. Bantuan Beras Sejahtera (Ranstra) 10.339 KK APBN
3. Bantuan Logistik Bencana Sosial 53 KK APBN
24
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4. Bantuan Logistik Bencana Alam (Banjir/Beras Dolog) 3.058 KK APBN
5. Bantuan Logistik Bencana Alam (Puting Beliung) 33 KK APBN
6. Penanganan Orang Terlantar 17 orang APBD II
7. Bantuan Sembako PKH 1.350 KK APBD I
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 11 KK APBD I
2. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 KK APBD II
3. Bantuan Sembako Fakir Miskin 2.100 KK APBD I
4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama 50 KK APBD I
5. Bantuan Sosial Fakir Miskin (Rekomendasi) 14 KK APBD II
21.807
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu pada tahun 2017 sampai dengan perkiraan tahun 2018 dan
proyeksi pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
NO
Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi
Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn n+1
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn n+1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sarana sosial
seperti panti
asuhan, dan
panti
rehabilitasi
1 2 1 0 0 0 1 1
Penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
12,18% 15,68% 19,81% 24,74% 38,90% 45,50% 51,69% 53,48%
25
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
persentase
penyandang
cacat baik fisik
dan mental,
serta lanjut usia
yang tidak
potensial yang
telah menerima
jaminan sosial
20,07% 21,90% 23,72% 25,55% 20,07% 21,90% 23,72% 25,55%
PMKS yang
memperoleh
bantuan sosial 12,18% 15,68% 19,81% 24,74% 38,70% 45,50% 51,69% 53,48%
Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk IKK Sarana sosial seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi
sampai tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu belum
memiliki fasilitas tersebut. Yang tersedia pada saat ini adalah panti
asuhan dan panti rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat (swasta).
Pada tahun 2019 ini direncanakan untuk membangun Rumah
Perlindungan Sosial sebanyak 1 (satu) unit.
2. Target pada IKK penanganan PMKS lebih rendah dibandingkan
dengan realisasi disebabkan karena penentuan target pada awal
tahun penyusunan Renstra 2016-2021 tidak memperkirakan adanya
Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari
pemerintah pusat/Kementerian Sosial RI. Sejak tahun 2016 sampai
tahun 2017, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan kuota PKH
sebesar 2.832 KK. Selain itu penambahan capaian IKK juga
disebabkan oleh penanganan korban bencana alam dan sosial yang
tidak bisa sesuai dengan target perkiraan.
26
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas ganda (fisik dan mental) dan lanjut usia yang tidak
potensial sampai saat ini merupakan program yang pendanaannya
berasal dari APBD 1 dan APBN. Sehingga untuk penentapan kuota
penerima manfaat ditentukan oleh Kementerian Sosial RI dan Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pada dasarnya capaian IKK PMKS yang mendapatkan bantuan
memiliki nilai yang sama dengan capaian IKK PMKS yang
mendapatkan penanganan. Perbedaan yang mendasar pada IKK
PMKS yang mendapatkan bantuan adalah PMKS memperoleh
bantuan sosial berupa barang atau dana.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi permasalahan dan hambatan,
antara lain:
1. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
akurat di seluruh Kabupaten. Untuk menetukan jumlah sasaran
pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar
meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat
sasaran.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi aparatur dan petugas
dalam rangka memaksimalkan pelayanan untuk penanganan PMKS.
27
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
3. Peningkatan kapasitas SDM penunjang Kegiatan Kesejahteraan Sosial
yang masih belum maksimal, karena Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) mempunyai kontribusi yang besar dalam membantu
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terus
berusaha untuk mencapai visi dan misi kepala daerah yang memiliki
keterkaitan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Kementerian Sosial RI, Standar Minimal Pelayanan (SPM) Nasional
Bidang Sosial serta Sustainable Development Goals (SDGs). Dampak
nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial adalah tertanganinya 21.807
PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu.
Pembangunan akan selalu memberikan dampak positif dan negatif
bagi masyarakat. Oleh karenanya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial
harus lebih baik seiring perkembangan jaman sehingga dapat
meminimalisir dampak negatif tersebut. Tantangan sekaligus peluang
dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya
adalah:
1. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien.
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan kajian tentang pelayanan
kesejahteraan sosial yang mutakhir untuk dijadikan dasar
28
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
perumusan rekayasa pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih
baik dalam bentuk program/kegiatan.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang mumpuni melalui
pengelolaan sdm yang professional.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik
sebagai pendukung kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
Isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Pemutakhiran data PMKS perlu dilaksanakan segera dan rutin
setiap tahun.
2. Kualitas manajemen dan professionalisme pelayanan
kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya koordinasi antar lembaga yang baik dalam
penanganan PMKS.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan
pelayanan kesejahteraan sosial.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tupoksinya
adalah sebagai salah satu pelaksana dalam rangka mewujudkan Misi ke 4
(empat) pada RPJMD yang bertujuan Meningkatnya kualitas hidup
masyarakat dengan sasaran Meningkatnya penanggulangan
29
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sesuai Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Dinas
Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada
sasaran pembangunan yang hendak di capai pada bidang sosial budaya,
yaitu :
a. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pemberdayaan dan keterpaduan program-program penanggulangan
kemiskinan
b. Meningkatkan ketersediaan data penerima bantuan sosial.
Dengan program prioritas:
a. Penanganan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
b. Penanganan masalah NAPZA
Rumusan program prioritas Dinas Sosial pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019
terhadap hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:
30
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tanah
Bumbu
Jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
yang menerima
bantuan
kesejahteraan
sosial
226
Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tanah
Bumbu
Jumlah
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
yang menerima
bantuan
kesejahteraan
sosial
226
780,500,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Tanah
Bumbu
Persentase
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
terhadap PMKS 179
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Tanah
Bumbu
Persentase
pelayanan dan
rehabilitasi
sosial terhadap
PMKS
179
1,255,000,000
Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah
Bumbu
Persentase anak
terlantar yand
dibina
275 Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah
Bumbu
Persentase
anak terlantar
yand dibina
275
90,000,000
Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Tanah
Bumbu
Persentase Paca
dan Eks Trauma
yang dibina 212
Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Tanah
Bumbu
Persentase
Paca dan Eks
Trauma yang
dibina
212
180,000,000
Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Tanah
Bumbu
Persentase Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
yang ditangani
20
Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Tanah
Bumbu
Persentase Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
yang ditangani
20
300,000,000
31
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Tanah
Bumbu
Persentase
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial yang
diberdayakan
125
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Tanah
Bumbu
Persentase
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial yang
diberdayakan
125
212,500,000
2,818,000,000
32
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 merupakan
suatu rencana kerja tahunan dari hasil penjabaran pelaksanaan
pembangunan yang telah disusun/direncanakan di dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Nakertrans Tahun 2016-2021.
Penyusunan Rencana Kerja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial
diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,
memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam melayani
masyarakat berkaitan dengan persoalan di bidang sosial khususnya
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Di sisi lain dalam era
globalisasi Dinas Sosial dituntut untuk mampu dan sanggup
menyusun/membuat suatu program sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Proses penetapan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam
Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 diawali dengan dilaksanakannya
forum PD yang mengundang stakeholder terkait dengan tetap
33
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Beberapa
usulan/masukan dari stakeholder dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tanah Bumbu Jumlah penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS) yang
menerima bantuan
kesejahteraan
sosial
780,500,000
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tanah Bumbu Persentase
pelayanan dan
rehabilitasi sosial
terhadap PMKS
1,255,000,000
3 Program Pembinaan Anak Terlantar Tanah Bumbu Persentase anak
terlantar yand
dibina
90,000,000
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Tanah Bumbu Persentase Paca
dan Eks Trauma
yang dibina
180,000,000
5 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Tanah Bumbu Persentase Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
yang ditangani
300,000,000
6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Tanah Bumbu Persentase
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial yang
diberdayakan
212,500,000
JUMLAH 2,818,000,000
34
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dokumen Perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD,
Renstra dan RKPD yang kemudian diaktualisasikan melalui Penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang selanjutnya diimplementasikan ke
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, proses
penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 harus mengacu
pada kebijakan-kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Rencana Kerja Pembangunan 2019 yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah pada prioritas
pertama yaitu: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan
dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan Arah Kebijakan adalah
sebagai berikut:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
3. Pemerataan pendidikan yang berkualitas
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan
pemukiman layak.
5. Peningkatan tata kelola layanan dasar.
35
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Dari lima kebijakan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
mengacu kepada dua program prioritas yaitu percepatan pengurangan
kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan
dan pemukiman layak sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan
program dan kegiatan pada tahun 2019.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial,
Dinas Sosial perlu menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang
dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2019, yaitu:
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah:
“Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial”.
Dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Penanganan Permasalahan
Kesejahteraan Sosial”.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu (mengacu pada Renstra Dinsosnakertrans
Tahun 2016-2021) adalah:
36
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel 3.2.1 Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Sosial tahun 2019
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
1. Meningkatkan
kesejahteraan
sosial Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Meningkatnya
Pelayanan
Terhadap
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Persentase PMKS
yang menerima
bantuan
kesejahteraan sosial.
Meningkatnya
Pemberdayaan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Persentase PSKS
yang diberdayakan.
3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Dinas Sosial tentunya adalah kesesuaian
perumusan dengan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaian
visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021
dan kesesuaian perumusan dengan Renstra Kementerian Sosial RI tahun
2015-2019. Sehingga seluruh program dan kegiatan dapat selaras mulai
37
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
dari tingkat nasional hingga lembaga yang dekat langsung menyentuh
masyarakat.
Renja Tahun 2017 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 31 (tiga puluh
satu) meliputi sebagai berikut:
1. Program pelaksanaan administrasi perkantoran.
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
f. Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor.
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k. Penyediaan Bahan Logitik Kantor.
l. Penyediaan makanan dan minuman.
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
n. Penyediaan jasa tenaga Non PNS.
o. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.
38
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas
dan Pendamping Sosial.
b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.
c. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Perdesaan.
d. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Perkotaan.
e. Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RS-RTLH) Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Perbatasan Antar Negara.
f. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha
Bagi Keluarga Miskin.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
a. Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi
PMKS.
b. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c. Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
d. Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo.
39
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4. Program Pembinaan Anak Terlantar.
a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Terlantar.
5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan
Eks Trauma.
b. Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks
Trauma.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
a. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
40
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial
lembar 1 dari 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 persen
1,988,432,000 Pendapatan Daerah
100 persen
2,114,105,000
0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
SKPD Terbayarnya rekening kantor
12 bulan
32,350,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 35,500,000
41
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
9 unit 106,000,000 Pendapatan Daerah
9 unit 116,600,000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD Tersedianya Jasa Admisnistrasi keuangan
12 bulan
138,250,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 152,075,000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor
12 bulan
6,220,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 6,850,000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD Terpeliharanya peralatan kerja kantor
21 unit 32,560,000 Pendapatan Daerah
21 unit 35,800,000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
63,150,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 69,500,000
42
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
22,110,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 24,350,000
0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
SKPD Tersedianya Alat Listrik Kantor
12 bulan
8,822,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 9,700,000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51 unit 117,650,000 Pendapatan Daerah
26 unit 56,350,000
0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan
12 bulan
3,000,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 3,250,000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan
5,100,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 5,600,000
43
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD Tersedianya makanan dan minuma untuk rapat koordinasi
560 OK 23,600,000 Pendapatan Daerah
580 OK 25,960,000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
494 OB 695,700,000 Pendapatan Daerah
494 OB 765,270,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
84 OK 660,330,000 Pendapatan Daerah
99 OK 726,350,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
532 OK 73,590,000 Pendapatan Daerah
532 OK 80,950,000
0 0 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur dlm kedisiplinan dan penggunaan atribut pegawai
100 persen
28,490,000 Pendapatan Daerah
100 persen
31,340,000
44
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
SKPD Jumlah pakaian hari-hari khusus tertentu yang tersedia
74 stel 28,490,000 Pendapatan Daerah
74 stel 31,340,000
1 Wajib
1 6 Sosial
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
SKPD Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan kesejahteraan sosial
0.51%
1,364,500,000
Pendapatan Daerah
0,56%
1,463,000,000
1 6 15 1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
SKPD Jumlah Petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya/diberdayakan
40 Orang
380,000,000
Pendapatan Daerah
40 orang
400,000,000
1 6 15 2 Kegiatan Pelatihan Keteraampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah Keluarga miskin/penerima manfaat yang dilatih
10 Orang
50,000,000
Pendapatan Daerah
14 orang
55,000,000
45
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 6 15 4 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan
100 Orang
250,500,000
Pendapatan Daerah
100 orang
255,600,000
1 6 15 5 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah pedesaan
Kab. Tanbu
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perdesaan
5 unit
228,000,000
Pendapatan Daerah
5 unit
250,800,000
1 6 15 6 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah perkotaan
Kab. Tanbu
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di perkotaan
5 unit
228,000,000
Pendapatan Daerah
5 unit
250,800,000
1 6 15 7 Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-RTLH) wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
Kab. Tanbu
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
5 unit
228,000,000
Pendapatan Daerah
5 unit
250,800,000
46
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 6 15 8 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PMKS
Kab. Tanbu
Tersedianya Data PMKS
1 Dokumen
100,000,000
Pendapatan Daerah
1 Dokumen
125,000,000
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SKPD persentase pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS
17,97%
1,255,000,000
Pendapatan Daerah
22,63%
1,183,000,000
1 6 16 3 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
SKPD Jumlah peserta konseling dan kampanye sosial
150 Orang
130,000,000
Pendapatan Daerah
150 orang
133,000,000
1 6 16 7 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
SKPD Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 unit
600,000,000
Pendapatan Daerah
1 unit
500,000,000
47
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 6 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
SKPD Jumlah korban bencana yang ditangani
5,407 jiwa
225,000,000
Pendapatan Daerah
100 persen
250,000,000
1 6 16 12 Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo
SKPD Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu
25 orang
300,000,000
Pendapatan Daerah
25 orang
300,000,000
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar
SKPD Persentase anak terlantar yang sudah dibina
0,06%
90,000,000
Pendapatan Daerah
0,07%
95,000,000
1 6 17 2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
SKPD Jumlah anak terlantar yang dilatih
20 Orang
90,000,000
Pendapatan Daerah
20 orang
95,000,000
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Persentase paca dan eks trauma yang dibina
0,08%
180,000,000
Pendapatan Daerah
0.09%
185,000,000
48
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 6 18 3 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
SKPD Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pelatihan
2 orang
20,000,000
Pendapatan Daerah
2 orang
20,000,000
1 6 18 4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
SKPD Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma yang menerima bantuan
25 orang
160,000,000
Pendapatan Daerah
25 orang
165,000,000
1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase penyandang eks penyakit sosial yang ditangani
0,82%
300,000,000
Pendapatan Daerah
0,98%
350,000,000
1 6 20 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
SKPD Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang ditangani
275 orang
300,000,000
Pendapatan Daerah
300 orang
350,000,000
49
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan
0,37%
212,500,000
Pendapatan Daerah
0,41%
215,500,000
1 6 21 2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
SKPD Jumlah kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial
100 orang
175,000,000
Pendapatan Daerah
100 orang
175,000,000
1 6 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
SKPD Jumlah SDM yang ditingkatkan
25 Orang
37,500,000
Pendapatan Daerah
25 orang
40,500,000
TOTAL 5,518,922,000
5,761,945,000
50
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
KabupatenTanah Bumbu Tahun 2019, prioritas pembangunan daerah
yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun
2017, perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang
anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Langsung
yang terdiri dari Belanja Langsung Operasional PD dan Belanja Langsung
Urusan Wajib.
Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi
Dinas Sosial, dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019
direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) sebesar Rp
2.863.284.026,00, terdiri dari :
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.709.040.026,00
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.154.244.000,00
51
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
B. Belanja Langsung Operasional PD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.350.000,00. Kegiatan
yang dilaksanakan untuk: jasa telepon, jasa listrik, dan jasa
spedy.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 106.000.000,00. Kegiatan
yang dilaksanakan untuk fasilitasi:
BBM mesin genset, BBM mesin dolphin, BBM kendaraan
operasional roda dua dan roda empat.
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, roda empat
dan roda enam (truk)
Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor roda dua, roda
empat dan roda enam (truk).
Belanja KIR kendaraan roda empat dan roda enam.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp 138.250.000,00.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk:
1) Honorarium pengelola keuangan SOPD.
2) Belanja materai
3) Belanja dekorasi pameran dan pawai Tanglong
52
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4) Pembuatan spanduk
5) Belanja Publikasi
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.220.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk menyediakan alat dan bahan kebersihan
kantor.
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.560.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk perbaikan peralatan kerja, diantaranya:
AC, genset, komputer, laptop dan printer.
f. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 63.150.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk menyediakan alat tulis kantor sebanyak
29 jenis dalam satu tahun anggaran.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.150.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk pengadaan cetak map PD dan biaya
penggandaan/ photocopy.
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.822.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan alat listrik kantor, seperti: lampu,
kabel, steker dan terminal listrik.
53
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 117.650.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor sebanyak 51 unit.
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan selama 12 bulan.
k. Penyediaan bahan logistik kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.100.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan bahan logistic kantor (air galon,
air tong dan bbm mesin genset).
l. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 23.600.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk penyediaan makanan dan minuman
dalam rangka kegiatan rapat-rapat koordinasi.
m. Penyediaan jasa tenaga non PNS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 695.700.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk pembayaran jasa tenaga PTT dan
kontrak sebanyak 40 orang.
54
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 660.330.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas ke luar
daerah dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di tingkat
propinsi, regional dan nasional.
o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.590.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di dalam
kabupaten.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini terdiri dari kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu yang dianggarkan sebesar Rp 28.490.000,00 untuk
pengadaan pakaian olah raga dan batik.
C. Belanja Langsung Urusan Program
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya.
a. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 380.000.000,00. Kegiatan
ini adalah sharing dari Program Keluarga Harapan.
55
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga
Miskin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan keluarga tidak
mampu.
c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Usaha Bagi Keluarga Miskin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.500.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi
Kelompok Usaha Ekonomi Bersama sebanyak 10
Kelompok/100 orang.
d. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak
huni (RS-RTLH) wilayah perdesaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 228.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi
keluarga fakir miskin berupa rehab rumah tidak layak huni di
wilayah perdesaan sebanyak 5 KK.
e. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak
huni (RS-RTLH) wilayah perkotaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 228.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi
keluarga fakir miskin berupa rehab rumah tidak layak huni di
wilayah perkotaan sebanyak 5 KK
56
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
f. Kegiatan bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak
huni (RS-RTLH) wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan
perbatasan antar negara.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 228.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi
keluarga fakir miskin berupa rehab rumah tidak layak huni di
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
sebanyak 5 KK.
g. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PMKS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka memverifikasi dan validasi data
fakir miskin/penerima manfaat agar tersedia data yang update
setiap tahunnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 225.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memfasilitasi:
1) Penguburan orang terlantar di dalam dan luar kabupaten
2) Pemulangan orang terlantar
3) Kegiatan Tagana saat kejadian bencana
57
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi
PMKS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,00 untuk KIE
(komunikasi, informasi dan edukasi) dalam rangka
penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai
penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dengan target 150 orang.
c. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,00. Kegiatan
ini adalah untuk pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
sebanyak 1 unit.
d. Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberi bantuan stimulan usaha
ekonomi produktif (UEP) bagi Lansia/Jompo.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk mengirim peserta pelatihan ke propinsi
sebanyak 20 orang.
58
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk mengirim peserta pelatihan ke luar
daerah sebanyak 2 orang.
b. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Taruma
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulant untuk
usaha ekonomi produktif bagi 25 orang penyandang cacat dan
eks trauma.
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memfasilitasi eks penyandang penyakit
sosial sebanyak 275 orang.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a. Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk melaksanakan lokakarya dengan pelaku
59
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
usaha dan dunia usaha dalam rangka peningkatan
kesejahteraan sosial sebanyak 100 orang.
b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.500.000,00. Kegiatan
ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pertemuan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (TKSK, Karang Taruna, PSM dan Petugas
Panti).
60
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
BAB V
PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun
berdasarkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019. Selain itu
RENJA sebagai landasan operasional isinya lebih memusatkan pada arah,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan
kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang
langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber
daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,
bekerja efektif dan efisien.
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Penetapan program dan kegiatan pembangunan yang termuat di
dalam RENJA Dinas Sosial Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan
pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) 2016-2021, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan
61
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. RENJA Dinas Sosial Tahun 2019 harus dilaksanakan secara
konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar
sekretariat dan bidang-bidang teknis.
2. Dalam mencapai perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan perlu diterapkan, mulai dari
tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga
mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap
hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2019 adalah dokumen perencanaan
tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,
APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Dalam proses penyusunannya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun
2019 harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan
yang ada diatasnya. (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMN Provinsi,
RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD
kabupaten dan RENSTRA Dinas).
5. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 masih jauh dari
sempurna sesuai dengan acuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun
62
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
2010, karena pemahaman tentang aturan dan tatacara penyusunan
RENJA masih belum sepaham.
6. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019, harus menjadi dasar bagi
pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
5.3 Rencana Tindak Lanjut
Salah satu syarat dalam proses perencanaan pembangunan dalam
penyelenggaran pelayanan publik adalah transparansi, yang harus
diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Sejak awal masyarakat harus
dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun dalam perumusan
kebijakan, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi dalam
kebijakan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas
dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang
tinggi dalam implementasinya maka diperlukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Terwujudnya perubahan paradigma yang berorientasi pada
peningkatan kulaitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan, serta ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
63
RENJA Dinas Sosial Tahun 2019
3. Dalam rangka sinergisitas perencanaan harus melaksanakan
koordinasi yang intensif dengan PD terkait sehingga proses
pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk
melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek melalui
pendidikan formal, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap keberhasilan PD
dalam proses pembangunan, dimulai dengan sistem perencanaan
sampai dengan keberhasilan penyelenggaran program dan kegiatan.
Tanah Bumbu, 28 Pebruari 2018
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,
BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 198305 1 002