KERANGKA ACUAN KERJA Pekerjaan Jasa Konsultansi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012

1. LATAR BELAKANG

Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi telah

menunjukan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam

beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian

untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan

diimplementasikan. Pada pasal (15), disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup

Startegis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke

dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana

rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk

memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak

Kebijakan, Rencana atau Program terhadap lingkungan. Atau sebaliknya menalaah

kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan,

Rencana atau Program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan

lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana

atau program dimana output KLHS adalah suatu dokumen telaah (assessment document)

yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada

kedudukan dan sasaran penyelenggraan KLHS. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena

apa yang disebut kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam

berbagai tingkat. Misalnya di tingkat Kota/Kabupaten ada Kebijakan dan Rencana

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ada juga Kebijakan,

Rencana dan Program Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Kedudukan

inilah yang menentukan bagaimana proses penyelenggaraan KLHS, siapa yang harus

dilibatkan dan dimana serta bagaimana bentuk keterlibatannya tersebut.

Dalam pelaksanaan kajian ini perlu dianalisis daya dukung dan daya tampung baik itu

secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menjadi dasar keterdukungan dan

ketertampungan Kota Cimahi dalam mengambil kebijakan/program. Secara sederhana

daya dukung diartikan bahwa persediaan sumberdaya alam lebih besar dari kebutuhan.

Sedang daya tampung diartikan sebagai kemampuan alam untuk menyerap buangan

lebih besar dari apa yang dibuang. Dalam kehidupan manusia yang begitu kompleks dan

dinamika tinggi kebutuhan dan apa yang dibuang bisa berubah dan berkembang. Disisi

lain manusia juga mempunyai kemampuan mengatur dan menerapkan teknologi untuk

merubah dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung tersebut. Terkait dengan hal

ini, maka dalam kajian yang akan dilaksanakan, dilakukan pula kajian penentuan daya

dukung dan daya tampung dari 4 (empat) sungai yang ada/melintasi di Kota Cimahi,

yang merupakan anak Sungai Citarum. Adapun sungai dimaksud adalah Sungai Cibabat,

Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cisangkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kegiatan

yang harus dilaksanakan pasca terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) adalah melaksanakan publikasi laporan KLHS. Adapun dokumen pelaksanaan

KLHS merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh setiap orang. Dalam

kasus tertentu, pembuat kebijakan dapat mengadakan konferensi pers atau pengumuman

hasil kegiatan KLHS. Pengumuman ini dapat berupa penyelenggaraan sosialisasi, yang

dapat ditangggapi oleh publik. Ada baiknya, kegiatan ini dalam format diskusi yang

konstruktif melalui dialog intensif. Dalam hal pemantauan dan/atau evaluasi terhadap

implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang telah melalui proses KLHS,

dilakukan sesuai prosedur pemantauan dan/atau evaluasi masing masing kebijakan, rencana, dan/atau program.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan ini bermaksud untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Cimahi.

Sedangkan tujuan utama penyusunan KLHS Kota Cimahi adalah untuk mengidentifikasi

pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap lingkungan

hidup dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk

memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana

Pembangunan Kota Cimahi. Proses dan hasil pelaksanaan KLHS akan memberi

kontribusi perbaikan materi Rencana Tata Ruang ataupun Rencana Pembangunan melalui:

Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Kota Cimahi;

Penyelenggaraan rangkaian forum dialog kelompok masyarakat Kota Cimahi untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lingkungan serta alternatif pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kajian kebijakan pengembangan wilayah dan tata ruang Kota Cimahi;

Pembaharuan informasi biogeofisik, demografi dan sosek, serta kerawanan Kota Cimahi;

Inventarisasi potensi sumberdaya alam;

Inventarisasi dan kajian tentang dokumen perencanaan pada tingkat lokal (RPJMD, RPJPD, Renstra OPD, dll) dan tinjauan dokumen perencanaan pada tingkat regional

dan provinsi

Inventarisasi isu lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengembangan wilayah Kota Cimahi;

Inventarisasi dan identifikasi sumber dan potensi pencemar lingkungan hidup di Kota Cimahi terutama yang mempengaruhi pencemaran air dan sumber air.

Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Cimahi dan dalam pengembangan konteks regional;

Rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Kota Cimahi.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

Organisasi pengguna jasa adalah Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan,

Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

5. SUMBER PENDANAAN

Biaya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Cimahi ini bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi, tahun anggaran 2012 sebesar

Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA

ALIH PENGETAHUAN

Lingkup Kegiatan

Rapat Persiapan/Koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya

adalah pihak SKPD dan stakeholder kunci lainnya;

Mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang dan Kegiatan/Rencana/Program memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada

tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan

potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik;

Forum Group Discussion dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada tataran konsep melalui empat kali pertemuan dan diskusi dengan SKPD dan

staleholder kunci lainnya. Termasuk melakukan workshop dalam rangka uji publik

terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak, termasuk mencoba melakukan

sinkronisasi dengan KRP, dalam rangka penyempurnaan substansi materi;

Dalam pelaksanaan FGD dihadirkan narasumber yang dapat menjelaskan dan menjembatani kegiatan FGD serta memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud

penyusunan KLHS ini.

Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan yang mempunyai dampak dalam proses pengambilan keputusan di Kota Cimahi;

Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi baik itu melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif;

Identifikasi, inventarisasi sumber pencemar air dan badan air penerima, serta melakukan perhitungan beban pencemaran pada DAS Citarum yang mengalir di Kota

Cimahi.

Melakukan kajian daya tampung dan daya dukung sungai DAS Citarum yang melintasi Kota Cimahi.

Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;

Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review);

Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.

b. Lokasi Kegiatan Kegiatan jasa konsultan ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, tepatnya di wilayah Kota Cimahi.

Data dan fasilitas Penunjang

1). Penyediaan oleh Pengguna Anggaran: Data dan Fasilitas yang disediakan oleh

Pengguna Anggaran yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

a). Kumpulan data hasil sampling laboratorium yang diperlukan dalam kegiatan

disediakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

b). Akomodasi dan Ruangan Kantor harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri.

c). Staf Pengawas/Pendamping

(Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran akan mengangkat petugas atau

wakilnya yang bertindak sebagai pengawas (apabila diperlukan).

2). Penyediaan oleh penyedia jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang

dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Antara lain peralatan

penunjang pelaksanaan pekerjaan, meliputi:

1. Komputer/Notebook minimal 10 unit 2. Printer minimal 2 unit 3. Kendaraan Bermotor roda empat minimal 2 unit 4. Kendaraan bermotor roda dua minimal 6 unit. 5. Kamera minimal 1 Unit 6. GPS minimal 5 Unit

Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Anggaran, maka penyedia jasa harus

mengadakan ekspose/ pemaparan hasil kajian, diskusi dan seminar terkait dengan

substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf di lingkungan

organisasi Pengguna Anggaran.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Metodologi yang digunakan adalah:

Rapat Persiapan/Koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya

adalah pihak SKPD dan stakeholder kunci lainnya;

Mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang dan Kegiatan/Rencana/Program memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada

tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan

potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik;

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada tataran konsep melalui empat kali pertemuan dan diskusi dengan SKPD

dan staleholder kunci lainnya. Termasuk melakukan workshop dalam rangka uji

publik terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak, termasuk mencoba melakukan

sinkronisasi dengan KRP, dalam rangka penyempurnaan substansi materi;

Dalam pelaksanaan FGD dihadirkan narasumber yang dapat menjelaskan dan menjembatani kegiatan FGD serta memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud

penyusunan KLHS ini.

Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan yang mempunyai dampak dalam proses pengambilan keputusan di Kota Cimahi;

Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi baik itu melalui pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif;

Identifikasi, inventarisasi sumber pencemar air dan badan air penerima, serta melakukan perhitungan beban pencemaran pada DAS Citarum yang mengalir di

Kota Cimahi.

Melakukan kajian daya tampung dan daya dukung dari 4 (empat) sungai yang melintasi Kota Cimahi, diantaranya : Sungai Cibabat, Sungai Cisangkan, Sungai

Cibaligo, dan Sungai Cibeureum;

Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;

Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review); Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 3 (tiga) bulan

atau 90 hari kalender.

9. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh sebuah

team lintas keahlian yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Diharapkan tenaga ahli yang

diusulkan memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan

dalam kerangka acuan ini

Team leader, 1 (satu) orang, harus mempunyai latar belakang pendidikan Ilmu Lingkungan/ Teknik Lingkungan/Ekologi Sumber Daya Alam dengan degree Strata 2

dan mempunyai pengalaman minimal 6 tahun atau Tenaga ahli berserifikat keahlian

ahli dengan pendidikan Strata 2 ilmu lingkungan/Teknik Lingkungan/Ekologi

Sumber Daya alam.. Adapun masa kerja Team Leader dalam kegiatan penyusunan

KLHS adalah selama 3 (tiga) bulan;

Tenaga ahli Planalogi, 1 (satu) orang, dengan kualifikasi Strata Teknik 1 Teknik planalogi yang memiliki pengetahuan mendalam dalam Urban Environmental

Management, pengalaman minimal 4 untuk pekerjaan yang serupa lebih diutamakan

tahun Atau Tenaga Ahli bersertifikat ahli muda dengan Pendidikan Strara 1. Adapun

masa kerja Tenaga Ahli Planologi dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah selama

3 (tiga) bulan;

Ahli Ilmu Lingkungan, 1 (satu) orang, dengan kualifikasi Strata 2 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/Ekologi Sumber Daya Alam/Evaluasi Sumber Daya

Alam dengan pengalaman minimal 4 tahun dengan pekerjaan yang serupa. Adapun

masa kerja Ahli Ilmu Lingkungan dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah selama 3

(tiga) bulan;

Ahli Teknik Lingkungan yang diperlukan sebanyak 2 orang dengan pengalaman kerja 4 tahun dan memiliki latar belakang Teknik Lingkungan minimum Starata 1 serta

memiliki kemampuan menganalisis daya dukung dan daya tampung Atau tenaga ahli

dengan sertifikat keahlian ahli muda dengan pendidikan Strata 1. Adapun masa kerja

ahli Teknik Lingkungan dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah selama 3

(tiga) bulan;

Tenaga ahli Geodesi/geografi, 1 (satu) orang, dengan memiliki pengetahuan tentang kebumian serta kemampuan dalam bidang GIS dengan latar belakang Teknik

Geodesi/geografi dan pengalaman minimal 4 tahun. Adapun masa kerja Ahli Ilmu

Teknik Geodesi/geografi dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah selama 3

(tiga) bulan;

Tenaga ahli Hidrologi 1 (satu) orang , yang memiliki kemampuan analisis sumber daya air dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan

minimum Strata 1 dengan pengalaman minimal 4 tahun atau tenaga ahli bersertifikasi

keahlian ahli muda dengan pendidikan minimum Strata 1. Masa kerja tenaga ahli

Hidrologi adalah selama 3 (tiga) bulan.

Tenaga ahli Sosial Ekonomi Budaya 1 (satu) orang, yang memiliki kemampuan fasilitasi dalam proses FGD, serta mampu melakukan analisis sektor ekonomi, sosial

dan budaya dengan latar belakang pendidikan sosial/ekonomi dengan pengalaman

minimal 4 tahun untuk pekerjaan yang serupa lebih diutamakan . Adapun masa kerja

Tenaga ahli Sosial Ekonomi Budaya dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah

selama 3 (tiga) bulan

Tenaga ahli Biologi 1 (satu) orang, yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis sektor biologi/ pertanian/ dan pertenakan terhadap lingkungan dengan latar

belakang Strata 1 Biologi/Pertanian/Peternakan dengan pengalaman mengerjakan

minimal 4 tahun untuk pekerjaan yang serupa lebih diutamakan. Adapun masa kerja

tenaga ahli Biologi adalah 3 (tiga) bulan.

Tenaga ahli Hukum atau Institutional 1 (satu) orang, yang memiliki kemampuan menganalisa kebijakan secara lokal maupun regional, dengan latar belakang Strata 1

Ilmu Hukum dan pengalaman minimal 4 tahun. Adapun masa kerja ahli Hukum

dalam kegiatan penyusunan KLHS adalah selama 3 (tiga) bulan;

Asisten tenaga ahli, mempunyai pengalaman serupa minimum 2 tahun sangat diutamakan dengan latar belakang pendidikan minimal strata 1 teknik

lingkungan/ilmu lingkungan/teknik sipil hidrologi jumlah tenaga asisten sebanyak 5

(Lima) orang. Adapun masa kerja asisten tenaga ahli dalam kegiatan penyusunan

KLHS adalah selama 3 (tiga) bulan.

10. KELUARAN

Hasil yang diharapkan dari penerapan KLHS Kota Cimahi adalah tersusunnya laporan

pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif kebijakan

dan/atau rencana pembangunan terhadap lingkungan hidung disertai dengan serta kajian

daya dukung dan daya tampung sungai di Cimahi yang dilengkapi dengan data hasil

identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air dan badan air. Laporan KLHS Kota

Cimahi bersifat interaktif yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh SKPD terkait.

Laporan KLHS ini diharapkan bermanfaat bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah

ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kota Cimahi

berikutnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen-dokumen perencanaan dan lingkungan seperti halnya tata ruang, rencana

pembangunan dan status lingkungan hidup Kota Cimahi merupakan referensi utama yang

dapat dijadikan baseline bagi analisis KLHS ini.

11. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran adalah laporan

pendahuluan, Laporan interim, laporan akhir,dan executive summary dalam bentuk buku

laporan KLHS Kota Cimahi Tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dan dalam

bentuk Compact Disk/DVD sebanyak 10 (sepuluh) rangkap.

12. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, melalui tahapan :

Kegiatan Bulan Ke

1 2 3

Penandatanganan SPK

Inventarisasi data

Laporan Pendahuluan

Rapat Persiapan /Rapat Koordinasi

(1 kali)

Forum Group Discussion

Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan

Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kota

Cimahi baik itu melalui pendekatan kuantitatif

ataupun kualitatif

Rapat pembahasan

Melakukan workshop dalam rangka uji publik

terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak

Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan

Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen,

MARIA FITRIANA,S.Sos, MM. Pembina Tingkat I NIP 19681221 199403 2 007