kajian strategi fundraising bazis provinsi dki jakarta terhadap peningkatan pengelolaan dana zis
Transcript of kajian strategi fundraising bazis provinsi dki jakarta terhadap peningkatan pengelolaan dana zis
1
KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP
PENINGKATAN PENGELOLAAN DANA ZIS
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh : DEWI MAYANG SARI
NIM. 1060 4610 1606
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1431 H/2010 M
2
KAJIAN STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENINGKATAN
PENGELOLAAN DANA ZIS
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
Dewi Mayang Sari NIM. 1060 4610 1606
Pembimbing
Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA NIP. 194512301967122001
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1431 H/2010 M
3
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 September 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 24 September 2010 Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012
Panitia Ujian Munaqasyah Ketua : Prof. Dr. H.M. Amin Suma, SH, MH, MM. (.................................) NIP. 195505051982031012 Sekretaris : H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH. (.................................) NIP. 197407252001121001 Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Y, MA. (.................................) NIP. 194512301967122001 Penguji I : Drs. H. Hamid Farihi, MA. (.................................) NIP. 195811191986031001 Penguji II : Asep Saepuddin Jahar, MA., Ph.D. (.................................) NIP. 196912161996031001
4
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 24 September 2010 M 15 Syawal 1431 H
Penulis
5
ABSTRAKSI
Dewi Mayang Sari. 106046101606, “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”, Program Strata I, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
Dewasa ini perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola. Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada muzaki. Demikian juga tingkat profesionalisme dan kualitas pelayanan OPZ akan mempengaruhi banyak hal, tingkat perolehan dana ZIS, Tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi penghiumpunan dana (Fundraising) yang baik agar eksistensi OPZ bisa berlangsung lama.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen (content analisys) yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan membuat list pertanyaan yang diajukan kepada pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang telah ditunjuk oleh pihak BAZIS itu sendiri yaitu Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan berupa laporan keuangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS, BAZIS DKI selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru, karena potensi ZIS terutama di Jakarta masih banyak yang belum terjamah sehubungan dengan banyaknya warga muslim diwilayah ibu kota.
6
بِسْـمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya
akhirnya dengan penuh kesabaran penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh
penulis. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.
Sehubungan dengan itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M., sebagai Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta yang selalu memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa di Fakultas
Syariah dan Hukum, baik semasa perkuliahan berlangsung, ataupun pada saat
penyelesaian tugas akhir.
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.A., sebagai Ketua Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam)
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu giat
dalam mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., sebagai Dosen Pembimbing
skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu dan pikirannya, dan perhatian
membantu penulis dalam memberikan pengarahan dan petunjuk tata cara
penulisan skripsi.
7
4. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH sebagai Pembimbing Akademik
yang juga senantiasa mengingatkan dan mengarahkan penulis semasa mengikuti
perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap pihak BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak membantu dalam
pembuatan skripsi ini khusunya kepada Mba Yuyun yang telah banyak membantu
penulis dalam melaksanakan penelitian di BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai,
hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Segenap Staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Orang Tua ku Tercinta Papa Epi Firnadi & Mama Siti Rogayah, Adik-adikku
Dinar Novitasari & Heru Dermawan, Mbah H. Moch. Syai’in Syahid & Hj. Ida
Nurfaidah, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang serta
doa restunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman PS B’06 (Arie, Giska, Azis, Asril, Diyanti, Heryani, Anya)
seperjuangan dari awal hingga akhir dalam perkuliahan dan penulisan skripsi
terima kasih atas dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua teman-teman tercinta di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya
Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2006.
8
11. Untuk teman-teman kost ku (Eni, Apriyanti, dan semuanya) terima kasih atas
segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Untuk Ridwan Darmansyah, terima kasih perhatiannya yang selalu setia diberikan
kepada penulis, terutama pada masa penulisan skripsi ini hingga selesai.
Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut diterima oleh Allah SWT
serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca
dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa
skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan berbagai keterbatasan
kemampuan penulis, baik kemampuan akademik maupun dalam kemampuan teknik
penulisan. Sehubungan dengan itu, penulis sangat berharap kritik membangun, saran
dan masukan dari pembaca.
Jakarta, 24 September 2010 M 15 Syawal 1431 H
Penulis
9
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ....................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ........................ iii
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................................ v
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix
BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................. 5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ........................................ 6
D. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 7
E. Kerangka Teori ............................................................................... 10
F. Metode Penelitian ........................................................................... 12
G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 14
BAB II : TINJAUAN TEORITIS ...................................................................... 17 A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah .............................................. 17
B. Pengertian Fundraising ...................................................................... 23
C. Fungsi dan Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta ..................... 30
D. Dasar Hukum .................................................................................... 34
10
BAB III : SEKILAS PROFIL BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA ............... 41 A. Latar belakang berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta .................. 41
B. Dasar Hukum .................................................................................... 50
C. Tujuan ............................................................................................... 52
D. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 53
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA ....................... 56 A. Analisis Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta
Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS .................................. 56
B. Analisis SWOT BAZIS Provinsi DKI Jakarta .................................. 72
BAB V : PENUTUP ............................................................................................ 84
A. Kesimpulan ....................................................................................... 84
B. Saran .................................................................................................. 85
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 87
LAMPIRAN .............................................................................................................. 90
11
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting,
strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan
kesejahtraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu pokok
rukun islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga
keberadayaannya dianggap ma’lum min ad-diin bi adh-dhaurah atau sesuatu
yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlaq dari keislaman
seseorang. Didalam Al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 ayat yang menjajarkan
salat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata1.
Al-Qur’an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai
indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Ketundukan
seseorang terhadap ajaran agama Islam ciri utama mukmin yang akan mendapat
rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kesedian berzakat dipandang pula sebagai
orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari
berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak sekaligus
1 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan
Zakat, Infaq, Sedekah da n Wakaf, (Jakarta:GemaInsani Press, 2007), h. 68.
12
berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan
harta yang dimiliknya.
Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas
dan mutlaq. Karena di dalam ajaran Islam, hal ini terkandung hikmah dan
manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki,
mustahiq, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat
keseluruhan.
Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi
instrument yang solutif dan sustainable. Zakat sebagai instrument pembangunan
perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak
keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada2.
Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam
rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak semua teori dan konsepsi
yang dikemukakan para ahli bisa di praktekan untuk menanggulangi masalah
kemiskinan di tengah masyarakat kita. Dalam hubungan ini, diharapkan dengan
pengelolaan zakat secara profesional dan pendayagunaan dana zakat secara
produktif, akan memberi konstribusi yang berarti bagi upaya penanggulangan
masalah kemiskinan.
2 Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi
Modern, (Jakarta:Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 192.
13
Di Negara kita, sesuai Undang-Undang yang berlaku No.38 tahun 1999
pengelolan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Keberadaan BAZ dan LAZ diharapkan berjalan dengan kegiatannya
masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk
berlomba menarik kepercayaan masyarakat.3 Sebab masyarakat akan
memberikan zakatnya kepada sebuah lembaga yang menunjukan kinerja yang
profesional, amanah, transparan, dan akuntabel.
Dewasa ini perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun
ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya.
Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat
kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Semakin
banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa
dikelola.
Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik
pula layanan yang diberikan kepada muzaki. Demikian juga tingkat
profesionalisme dan kualitas pelayanan OPZ akan mempengaruhi banyak hal,
tingkat perolehan dana ZIS, Tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan
3 http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.
14
kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat
kesejahtraan masyarakat4.
Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun mengalami
perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai
seluruh program dan operasional organisasinya. Ada OPZ yang memiliki dana
cukup, karena para pencetus dan pendirinya telah menyediakan dana kegiatan
organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga OPZ yang
hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapat simpati dan
kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan
bisa dikatakan tidak ada.
Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki dana
awal yang cukup, maka pengumpulan dana untuk membiayai program dan
kegiatan sebuah keharusan bagi organisasi tersebut. Pengumpulan dana untuk
membiayai program dan kegiatan bagi sebuah NGO (Non Government
Organization) biasa disebut dengan fundraising5.
Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengimpun
dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu,
4 http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.
5 Setiyo Iswoyo, Seri Panduan Menggalang Dana, In Kina Fundraising, (Depok:Piramedia, 2006), h. 45
15
kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga
mencapai tujuannya.6
Sehingga untuk berlangsungnya program dan operasional sebuah OPZ
harus dengan serius menangani masalah ini. Keberhasilan sebuah OPZ baik
LAZIS maupun BAZIS tegantung dari keseriusannya dalam menjalankan
aktifitas fundraising. Jika OPZ aktif dan baik dalam merencanakan bentuk pola
dan strategi fundraising maka eksistensi OPZ akan berlangsung lama.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan tersebut kedalam tulisan (skripsi) dengan judul : “Kajian Strategi
Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan
Pengelolaan Dana ZIS”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar masalah dalam penelitian skripsi ini tidak meluas dan dapat menjaga
kemungkinan penyimpangan yang terjadi, maka penulis hanya membatasi
pembahasan ini dalam ruang lingkup mengenai Strategi Fundraising BAZIS
Provinsi DKI Jakarta, Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta dan analisis
6 Sutisna, Hendra. Fundraising Database, (Depok: Piramedia, 2006), h. 23
16
kelebihan dan kekurangan Program yang telah dilakukan sebagai bahan
perbaikan selanjutnya terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dan agar penelitian yang
dilakukan lebih terarah dan spesifik maka penulis merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap
Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS ?
2. Apakah ZIS memiliki peran penting dalam Masyarakat DKI Jakarta ?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan sebagai
bahan perbaikan selanjutnya ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada permasalahan diatas maka hasil penelitian
bertujuan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap
Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS.
b. Untuk mengetahui peranan ZIS dalam masyarakat DKI Jakarta.
c. Menganalisa kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan sebagai
bahan perbaikan selanjutnya.
17
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini, penulis ingin
agar penelitian ini bisa memberikan manfaat:
a. Untuk menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi penulis
sendiri khususnya, dan bagi para praktisi maupun akademisi pada umumnya
dalam memahami Strategi Fundraising Bazis Provinsi DKI Jakarta terhadap
Peningkatan pengeloalaan dana ZIS.
b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan
Strategi Fundraising ZIS.
c. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian
selanjutnya sehingga bisa menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain.
D. Tinjauan Pustaka
Bedasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber
kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok
penelitian ini tampaknya sangat penting dan prospektif, diantara penelitian-
penelitian yang terdahulu antara lain :
1. Ibnu Said (102046125327) “pembinaan spiritual bagi muzakki dan mustahik
serta pengarunya terhadap pengelolaan zakat (studi kasus pada LAZNAS
Baitul Maal Hidayatullah), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Dalam penelitian ini dibahas tentang metodelogi pembinaan spiritual yang
dilakukan BMH baik untuk muzakki maupun mustahik adalah konsultasi,
18
pegajian rutin/bulanan maupun penyampaian keluhan kepada narasumber
secara langsung. Secara kuantitas, pengaruh dari pembinaan spiritual yang
dilakukan BMH berdampak pada jumlah donatur/muzakki yang mengalami
pertumbuhan hampir setiap tahunnya. Pembinaan spiritual yang dilakukan
BMH menjadi ciri LAZ tersebut untuk membantu pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan.
2. Nur Laeli Nafsah (204046102962) “strategi efektifitas penyaluran zakat pada
dompet peduli ummat darut tauhid (cabang jakarta selatan), Jurusan
Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta 2009.
Dalam penelitian ini dibahas tentang strategi efektifitas penyaluran zakat pada
DPU-DT program-program penyaluran yang mana harus dilakukan sesuai
dengan syar’I yaitu terbagi menjadi 8 ashnaf, yang diutamakan kepada fakir
miskin. Program ini lebih diutamakan kepada program pemberdayaan dan
sebagian kecil untuk program santunan. Maka strategi ini membuahkan hasil
yang menguntungkan baik dari muzakki maupun mustahik dan LAZ-pun
mendapatkan hasil dari program yang dimilikinya hingga berkurangnya
mustahik di dokumentasinya serta Negara pun terbantu dalam mengurangi
kemiskinan.
3. Muhammad Nurhadi (204046102949) “pemberdayaan mustahik melalui zakat
produktif (studi kasus pada LAZ Al-Azhar peduli umat), Jurusan Perbankan
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.
19
Dalam penelitian ini dibahas mengenai memberdayagunakan mustahik yang
dilakukan oleh LAZ Al-Azhar peduli umat adalah dengan diberdayakannya
pesantren-pesantren yang masih kesulitan dalam menutupi biaya
operasionalnya. Salah satu bentuk program zakat produktif Al-Azhar peduli
ummat adalah dengan melakukan pemberian dana hibah kepada pesantren
untuk diberdayakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pesantren
tersebut.
4. Fachri Firdaus (203046101698) “strategi pengembangan organisasi
pengelola zakat (OPZ), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Dalam penelitian ini yang dibahas adalah tentang strategi pengembangan OPZ
yang dilakukan PKPU antara lain :
a. PKPU dalam kegiatannya banyak memanfaatkan teknologi untuk
menunjang system kerja dari organisasi seperti menggunkan fasilitas
internet, selain itu PKPU menciptakan kemudahan dalam pelayanan zakat
melalui SMS dan ATM.
b. Pengembangan produk, produk-produk PKPU berbentuk program-program
yang telah disusun dan direncanakan, program PKPU telah diberi nama-
nama yang baik dapat menarik minat masyarakat.
Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya adalah :
1. Objek penelitian yang dilakukan berada di BAZIS DKI Jakarta.
20
2. Penelitian menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang
Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.
3. Untuk mengatahui strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam
mengelola dana ZIS.
E. Kerangka Teori
Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan
dalam Al-Qur’an, sunah nabi, dan ijma ulama, zakat merupaka salah satu rukun
Islam yang selalu disebut sejajar dengan salat7. Dinamakan zakat karena
didalamnya terhapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan
berkembang didalamya kebaikan. Zakat ditujukan dalam Al-Qur’an sebagai
pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar
kata-kata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan
kebaikan Allah SWT8.
Di Negara kita, sesuai Undang-Undang yang berlaku No.38 tahun 1999
pengelolan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)9.
7 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan
Keuangan Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), h.16 8 Syaikh As-Sayyid Sabiq, Paduan Zakat Menurut Al-Qu’an dan Sunah, (Bogor:Pustaka
Ibnu Katsir, 2005), h. 22. 9 Nasrun Haroen, Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat Menuju Tata Kelola
Zakat yang Lebih Baik, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010.
21
Keberadaan BAZ dan LAZ diharapka berjalan dengan kegiatannya
masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk
berlomba menarik kepercayaan masyarakat. Sebab masyarakat akan memberikan
zakatnya kepada sebuah lembaga yang menunjukan kinerja yang profesional,
amanah, transparan, dan akuntabel.
Selain tingkat profesionalitas, visi bersama ikut menggerakan seluruh
elemen-elemen organisasi yang ada. Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-
tahun mengalami perkembangan pasang surut organisasi dalam membiayai
seluruh program dan operasional organisasinya, tentulah dikarenakan ketersedian
dana yang cukup bagi organisasi tersebut.
Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan bagi sebuah
NGO (Non Government Organization) bisa disebut dengan fundraising. Pada
awalnya hanyalah wancana saja bagi NGO, tetapi seiring dengan perkembangan
zaman fundraising menjadi kebutuhan bagi NGO. Fundraising sendiri
mengandung pengertian pengumpulan dana.
Fundaraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka
menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari mayarakat
(baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemeritah) yang akan
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional
organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuan.
22
F. Metode Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis: “Penelitian deskriptif bertujuan untuk
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya
mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi
yang sekarang ini terjadi atau ada”. Dengan kata lain, penelitian deskriptif
bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan
melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel ini tidak menguji
hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan
informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.10
Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor seperti yang
dikutip oleh Lexy J. Maleong yaitu sebagai “prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati”.11
10 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara,
2002), h. 25. 11 Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2000), Cet. Ke-11, h. 3.
23
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan, antara lain:
a. Data primer, yaitu data yang sengaja penulis kumpulkan secara langsung,
pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan melakukan studi
kepustakaan.
b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang dihimpun dari sejumlah buku-buku,
jurnal-jurnal, surat kabar, media internet, dan sumber bacaan lainnya yang ada
kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Studi Kepustakaan (Library Research), yakni dengan mengkaji data-data yang
diperoleh dari buku-buku, bahan referensi, artikel, brosur dan bahan bacaan
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dokumentasi yang berkaitan
dengan Strategi Fundraising BAZIS DKI Jakarta.
4. Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu
menggunakan data secara verbal dan kualifikasi bersifat teoritis. Pengelolaan
data kualitatif dilakukan dengan mengedit data kemudian mengkategorikan data
sesuai dengan masalah/tema yang sedang dibahas
24
5. Metode Analisa
Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dengan
mendeskripsikan teori-teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan
yang ada dan analisis wacana dengan memberikan pernyataan peneliti dari gejala
dan masalah yang ada.
6. Teknik Penulisan Skripsi
Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada kaidah-kaidah
penulisan karya ilmiah pada buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan
oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta cetakan
pertama tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,
Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
BAB II Tinjaun Teoritis
Memuat tentang Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah, pengertian
Fundraising, Fungsi dan Peran ZIS dalam Masyarakat DKI Jakarta dan
Dasar Hukum
25
BAB III Sekilas Profil BAZIS Provinsi DKI Jakarta
Memuat tentang Latar Belakang Berdirinya BAZIS DKI Jakarta, Dasar
Hukum, Tujuan, dan Tugas Pokok.
BAB IV Pembahasan dan Analisis Strategis Fundraising BAZIS Provinsi
DKI Jakarta
Memuat tentang Analisis Strategis Fundraising BAZIS Provinsi DKI
Jakarta Terhadap Peningkatan Penegelolaan Dana ZIS Seperti
Kebijakan dibidang Fundraising, Program Sosialisasi, Konsep
Komunikasi, Manajemen Kemitraan dengan Perusahaan, Pencarian
Sumber ZIS Kontemporer, Manajemen Motivasi dan Kontrol, dan
Analisa SWOT.
BAB V Penutup
Merupakan bagian terakhir penulisan yang akan menunjukkan pokok-
pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini
menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada
bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.
26
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah
1. Zakat
Zakat berasal dari kata zaka yang berarti ‘suci, ‘baik’, tumbuh’ dan
‘berkembang’ menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi
sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh
Allah untuk diberikan dan dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan
persyaratan tertentu pula12. Kaitan antara makna bahasa dan istilah sangat erat
sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi
suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.13
Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai
berikut. Pertama, al-milk at-tām yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan
dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian
yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian
disimpan. Kedua, an-namā adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau
memilki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito
mudharabah, perternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain
sebagainya. Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran
12 Didin Hafidhuddin, Zakat dan Perekonomian Modern, (Jakarta:Gema Insani Press,
2002), h. 7. 13 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang:Pustaka
Rizki Putra,1999.), h.4
27
وَالزَّيْتُونَ أُآُلُهُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِي وَهُوَ وَلاَتُسْرِفُوا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَءَاتُوا إِذَآأَثْمَرَ ثَمَرِهِ مِنْ آُلُوا مُتَشَابِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا وَالرُّمَّانَ
)١٤١: الأنعام( الْمُسْرِفِينَ لاَيُحِبُّ إِنَّهُ“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
Istinbath hukum dari surat Al-An’ām ayat 141, menurut pendapat Abu
Hanifah, keharusan penuh senisab hanya diperlukan awal dan akhir tahun.
Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah
tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus
terdapat pada harta yang wajib di zakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuh-
28
tumbuhan dan buah-buahan. Zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan
diharuskan kita mengeluarkannya setelah dipetik dari batangnya.14
2. Infaq
Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta)
untuk kepentingan sesuatu. Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau
pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran
Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan
oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah,
apakah ia sedang lapang ataupun sempit. Hal tersebut dijelaskan didalam QS. Āl-
Imrān ayat 134 :
يُحِبُّ وَااللهُ النَّاسِ عَنِ وَالْعَافِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ وَالضَّرَّآءِ السَّرَّآءِ فِي يُنفِقُونَ الَّذِينَ )١٣٤: عمران أل( الْمُحْسِنِينَ
“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.
Istinbath hukum dari surat Al-Imrān ayat 134, bahwasanya hukum Infaq
adalah sunah, karena Infaq tidak mengenal nisab, dan Infaq dikeluarkan setiap
orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, apakah dia
sedang lapang atau sempit dan infaq tidak mengenal batas waktu kapan pun bisa
mengeluarkan Infaq.
Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 ashnāf) maka
infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua,
14 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat,h. 19
29
وَابْنَ وَالْمَسَاآِينِ وَالْيَتَامَى وَاْلأَقْرِبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٍ مِّن مَآأَنفَقْتُم قُلْ يُنفِقُونَ مَاذَا يَسْئَلُونَكَ )٢١٥: البقرة( عَلِيمُ بِهِ االلهَ فَإِنَّ خَيْرٍ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا السَّبِيلِ
“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.
Istinbath hukum dari surat Al-Baqarah ayat 251, bahwasanya Infaq boleh
diberikan kepada siapapun dan kapanpun, bedanya dengan zakat, zakat hanya
dibatasi kepada delapan ashnaf juga mempunyai ketentuan nisab dan waktunya.
Sedangkan infaq tidak ada batas waktu dan ketentuannya. Infaq bisa diberikan
kepada oarang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang berada
dalam perjalanan
Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain15 :
a. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
b. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam
kebinasaan.
c. Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, hikmah dan manfaat
manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber
dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat
islam untuk menolong kaum dhuāfā.
15 http://www.uchinfamiliar.blogspot.com/pengrtian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
30
3. Shadaqah
Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka
bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi
syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum
dan ketentuan-ketentuannya16. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi,
sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateril. Hadis
riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan jika tidak mampu
bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca
tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah.
Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur’an, tetapi
maksud sesungguhnya adalah zakat. Hal tersebut dijelaskan didalam QS. At-
Taubah : 60 dan 103.
وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاآِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا )٦٠: التوبة( حَكِيمُ عَلِيمٌ وَااللهُ االلهِ مِنَ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ االلهِ سَبِيلِ وَفِي
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana”.
Bahwasanya telah disebutkan delapan orang yang berhak menerima zakat
yaitu orang fakir, orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat, para
muallaf yang di bujuk hatinya, riqob, orang yang mempunyai hutang, orang yang
berada dijalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan sudah kehabisan bekal.
16 Ibrahim, Yasin, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, (Bandung: Marja, 2008), h 45
31
Istinbath hukum dari surat At-Taubah ayat 60, zakat wajib disalurkan kepada
delapan ashnaf.
سَمِيعٌ وَااللهُ لَّهُمْ سَكَنٌ صَلاَتَكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَآِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ )١٠٣: التوبة( عَلِيمٌ
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Ayat ini menyuruh kepada kepala negara (penguasa) mengambil zakat
dari harta anak kecil dan orang dewasa, untuk mensucikan harta mereka.
Istinbath dari surat At-Taubāh ayat 103, bahwa zakat wajib hukumnya bagi
seluruh umat muslim baik anak kecil maupun dewasa apabila mereka
kaya/mampu.
Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih
memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak atau
bersedekah.17
B. Fundraising
1. Pengertian Fundraising
Fundaraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan
sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan
17 Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2001), h. 70
32
dananya kepada sebuah organisasi.18 Kata mempengaruhi masyarakat
mengandung banyak makna: Pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa
diartikan memberitahukan kepada mayarakat tentang seluk-beluk keberadaan
OPZ.
Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan
menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam
harta dan dimilikinya bukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara mandiri.
Karena manusia bukanlah lahir sebagai mahluk individu saja, tetapi juga
memfungsikan dirinya sebagai mahluk sosial.
Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam
mengingatkan para donatur dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan
mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat
terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukanya.
Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan
individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan
sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan
fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi
kerja atau anual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari
para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.
18 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat,
(Yogyakarta : Sukses,2009), h.12
33
Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzaki
untuk bertransaksi. Pada dasanya keberhasilan suatu fundraising adalah
keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan
dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu
fundaraising tanpa adanya transaksi.
Kelima, dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi
masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran
tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh
dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang
diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia
memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat,
infaq maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat.
Keenam, mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan
untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini
bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan.
Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam Al-
Qur’an surat At-Taubah ayat 10319.
2. Tujuan Fundraising
Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah
organisasi pengelola zakat :
19 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 12-17.
34
a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan fundraisng adalah pengumpulan
dana. Sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti pengumpulan uang.
Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang
luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memilki nilai materi.
Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah
organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasikan dana maka tidak ada sumber
daya yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka
organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga
kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa fundraising
yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun
memiliki bentuk keberhasilan yang lain.
b. Gerakan fundraising juga bertujuan menghimpun para muzaki dan donatur.
OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data pertambahan
muzaki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertambahan jumlah
dana untuk program pemberdayaan masyarakat berserta operasionalnya. Ada
dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah
jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzaki, dan kedua,
menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.
c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan
citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan rasa citra lembaga juga
menjadi salah satu tujuan dari fundraising. Aktifitas fundraing yang dilakukan
oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung
35
akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran
yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan
menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun negatif. Dengan citra
ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat,
yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukan perilaku terhadap
OPZ. Jika citra yang tertanam dibenak para muzaki dan donatur terhadap OPZ
positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan
memberikan sumbangan ZIS-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada
didalam benak anggota masyarakat terhadap OPZ negatif, maka mereka akan
menghindari, antipati dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan
dana Zakat, Infaq dan Shadaqahnya kepada lembaga.
d. Ketika sebuah OPZ melakukan penggalangan dana ZIS, maka ada tujuan
jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap
memberikan sumbangan dana ZISnya kepada OPZ. Walaupun harus dengan
pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang
dilakukan muzaki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan
rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan
memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun
kegiatannya dilakukan setiap hari.
e. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah OPZ membatasi pada
orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai
pada donatur dan muzaki. Apabila OPZ memiliki citra yang baik dimata
36
masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan
kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap OPZ tidak
selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki
kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZISnya
karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam
memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya
sebuah organisasi pengelola zakat. Kelompok-kelompok seperti ini sangat
diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada
setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk
informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam fundraising. Sehingga
semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan
diadakannya fundraising.20
3. Fundraising dalam Islam
Pada awal masa Nabi Muhammad SAW, Sumber daya negara Islam pada
saat itu sangat terbatas sehingga sulit mengatur pengadaaan barang-barang untuk
publik. Dalam pembangunan Masjid Nabawi mengunakan pendanaan dari
sumbangan tanah dan tenaga sukarela. Dalam perang tabuk, 30.000 pasukan dan
10.000 ekor kuda sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan sukarela. Bahkan ada
sahabat yang menawarkan untuk membeli sumur agar dapat digunakan umat
pada masa kekeringan. Masyarakat Islam melakukan hal tersebut kerena
20 April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, h. 22
37
memiliki motivasi yang kuat tentang ajaran agama. Umar Bin Abdul Aziz
sebagai khalifah gemar bersedekah dan wara’. Beliau menjadi seorang zahid
yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Secara tidak langsung, hal ini
memberikan sumbangsih terhadap faktor-faktor mempengaruhi sistem
administrasi serta psikologi pejabat dan para rakyatnya.21
Hal mana yang diharapkan dengan hadirnya cetak biru zakat Indonesia
adalah membuat konstruksi perzakatan sebagai bingkai dan acuan pengaturan
dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Siapa yang operasional, siapa
yang menjadi pengawas dan siapa yang mengupayakan perundang-undangan
zakat sehingga sistem pengelolaan zakat terstruktur, operasi serta sasaran
pencapaiannya menjadi terarah dan jelas. Zakat pada dasarnya adalah sistem
yang wajib (obligatory zakat sistem), akan tetapi menjadi sistem sukarela
(voluntary zakat system). dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor
peralihan ini terjadi karena zakat dalam legaitas hukum perundangan negara
diadopsi sebagai sistem keuangan yang tidak sempurna. Zakat hanya dibebankan
pada aspek agama. Padahal zakat itu harus diambil dari muzakkinya, baik suka
atau tidak kerena hukumnya adalah wajib.
21 http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
38
Filantropi Islam mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada
tahun 1990-an, yang dipelopori antara lain oleh Bamuis BNI (berdiri 1968),
Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), dan Dompet Dhuafa Republika (1993),
Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan filantropi Islam secara
profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola
organisasi Profesional22.
4. Dasar Hukum Fundraising
Adapun Dasar Hukum yang berkaitan dengan fundraising ini tertera
dalam UU RI, antara lain:
a. UU RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :
Diantanya dijelaskan dalam bab IV Pasal 14 berbunyi :
1) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat yang telah
dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
hukum Islam.
2) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu
mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan
maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
22 http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
39
Pasal yang tertera diatas hanya sebagai contoh, bahwa sesungguhnya
fundraising memang sudah benar-benar diatur dalam UU RI.23
C. Fungsi dan Peran ZIS bagi Masyarakat DKI Jakarta
Sebuah adagium menyatakan “apa yang disediakan oleh dunia sebetunya
sudah cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk orang
yang rakus”. Namun pada kenyataannya di satu pihak ada orang yang
bergelimang dengan kenyataan, sementara di pihak lain masih banyak yang jauh
dari kecukupan. Kondisi ini menggambarkan adanya persoalan dalam
pendistribusian ekonomi.
Mengapa orang menjadi miskin ? ada tiga pendekatan yang dapat
menjawab petanyaan ini, yakni system approach, decision-making model, dan
structural approach. Pendekatan Pertama, menekankan pada adanya
keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi.
Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih
banyak menekan warga masyarakat yang tinggal wilayah pedesaan atau
pedalaman. Sebagaimana di ketahui secara umum pemerintah RI menerapkan
model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang merujuk pada
teori pembangunan yang dibuat oleh WW. Rostow.24
23 http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010. 24 Nanich Mahendrawaty dan Agus Effendi, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Ideologi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001), cet-ke1, h. 212
40
Pendekatan Kedua, menekankan pada kurangnya pengetahuan,
keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-
sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan
kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat kurang
memiliki empati dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) untuk mengelola
secara lebih baik, efisien, dan efektif unit-unit usaha yang mereka miliki atau
kuasai, kurang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki teknologi serta
menciptakan dan memperluas pasar komoditi.
Sedangkan Pendekatan Ketiga melihat bahwa kemiskinan itu terjadi
karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor
produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya. Di sini wajah
kemiskinan memiliki dimen struktural, yang merupakan akibat dari adanya
ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan aset-aset ekonomi atau kapital
lainnya yang ditunjukkan dengan adanya sebagian anggota masyarakat yang
jumlahnya lebih kecil tetap menguasai dan memiliki faktor-faktor produksi yang
lebih banyak. Sementara, sebagain besar warga masyarakat menguasai dan
memiliki faktor-faktor produksi yang lebih sedikit.25
Menurut Drs. H. Salehuddin Effendi, MM ZIS sebagai instrument
pemberdayaan masyarakat meliputi tiga sisi yaitu :
25 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, (Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta, 2006), Cet. Ke-1, h. 39
41
1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
(enabling), yaitu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimilikinya serta berupa untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering).
3. Melindungi (recovering) dari kemungkinan untuk terjatuh kembali ke dalam
jurang kemiskinan. Ajaran zakat, infak, dan shadaqah sesungguhnya
mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi,
sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi
kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bisa memberi kepada orang yang
berhak menerimanya.26
Dalam konteks itu, penciptaan iklim yang kondusif dan penyelesain
persoalan-persoalan yang ada, kehadiran BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki
nilai yang strategis, terutama bagi masyarakat Jakarta. Kerja kultural dan
struktural terus-menerus dilakukan. Dengan berpijak pada Surat keputusan
Gubernur DKI Jakarta No.120 tahun 2002 BAB II mengenai kedudukan dan
fungsi, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk terus memberi arti
bagi masyarakat Jakarta.
Dalam rangka meningkatkan kualitas mustahik, BAZIS DKI Jakarta
menyadari perlunya memberikan training dan pelatihan. Para mustahik diberikan
26 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, h. 41-42.
42
materi enter-preneurship dan materi yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini
dimaksudkan agar tumbuh jiwa wirausaha di dalam diri mereka.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini, dapat
disebut sebagai upaya yang mensinergikan antara kultur dan struktur dalam hal
penanggulngan kemiskinan dan segala hal yang melingkarinya. Artinya, BAZIS
Provinsi DKI Jakarta tidak berangkat dari ruang hampa dalam menanggulangi
persoalan yang ada di masyarakat Jakarta ini. Semua berdasarkan pada akurasi
dan validitas data dan informasi yang memang menjadi salah satu kelebihan dari
BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari beragam upaya yang dilakukan
BAZIS Provinsi DKI Jakarta, mulai dari bantuan dana yang bersifat konsumtif-
karitatif, sampai dengan bantuan yang bersifat produktif.27
Sehingga bagi masyarakat DKI Jakarta, ZIS memiliki nilai yang strategis.
Peran dan fungsinya tidak bisa diragukan lagi. Dengan ZIS sebagian masyarakat
dapat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Dan sebagian yang lain,
bahkan bisa lepas dari “jeratan kaum renternir”28.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan hadirnya BAZIS
Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai strategis khususnya bagi Masyarakat DKI
Jakarta dalam hal penanggulangan kemiskinan dan segala hal yang
melingkarinya. Dengan adanya ZIS masyarakat dapat mengembangkan usaha
27 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, h. 44. 28 Bazis Provinsi DKI Jakarta & Institut Majemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis Provinsi
DKI Jakarta, Jakarta, 2006.
43
dari potensi yang dimiliki dan juga terlepas dari jeratan kaum renternir yang
selama ini sangat meresahkan masyarakat.
D. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah
1. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah
a. Zakat
) ٤٣: البقراة( الرَّاآِعِينَ مَعَ وَارْآَعُوا الزَّآَاةَ وَءَاتُوا الصَّلاَةَ وَأَقِيمُوا“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang
yang ruku”( QS. Al Baqarah : 43)
b. Zakat untuk Delapan Ashnaf
وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاآِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
)٦٠: التوبة( حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَااللهُ االلهِ مِنَ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ االلهِ سَبِيلِ وَفِي
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk
(memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana”. (QS. At-
Taubah: 60).
c. Shadaqah
الرَّحِيم التَّوَّابُ هُوَ االلهَ وَأَنَّ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ يَقْبَلُ هُوَ االلهَ أَنَّ يَعْلَمُوا أَلَمْ
)١٠٤: التوبة(
44
“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat hamba-
hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang?”. (QS. At Taubah : 104).
d. Nafaqah
وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَيَأْآُلُونَ وَالرُّهْبَانِ اْلأَحْبَارِ مِّنَ آَثِيرًا إِنَّ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأَيُّهَا أَلِيمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُم االلهِ سَبِيلِ فِي وَلاَيُنفِقُونَهَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ االلهِ سَبِيلِ عَن
)٣٤: التوبة(“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-
orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang
dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah : 34)
e. Haq
وَالزَّيْتُونَ أُآُلُهُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِي وَهُوَ
وَلاَتُسْرِفُوا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَءَاتُوا إِذَآأَثْمَرَ ثَمَرِهِ مِنْ آُلُوا مُتَشَابِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا وَالرُّمَّانَ
)١٤١: الأنعام( الْمُسْرِفِينَ لاَيُحِبُّ إِنَّهُ“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah,
dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya);
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al An'ām : 141).
45
Istinbath Hukum dari surat-surat diatas, hukum zakat adalah wajib
sedangkan Infaq/Shadaqah hukumnya sunah. Istilah zakat digunkan untuk
beberapa arti namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat
digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shaqadah digunakan untuk shadaqah
sunah. Sesungguhnya penanaman zakat bukanlah menghasilkan kesuburan dari
harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkanya. Zakat
merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan
fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari
bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun
mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi
masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan didalamnya.
2. Hadis Nabi Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
هُوَ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا قَالُوا حُجْرٍ وَابْنُ سَعِيدٍ ابْنَ يَعْنِي وَقُتَيْبَةُ أَيُّوبَ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَة أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ جَعْفَرٍ ابْنُ
جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ إِلَّا ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ )مسلم رواه( ُ لَه يَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ
“Telah diceritakan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yakni ibnu Said dan ibnu Hujrin, mereka telah berkata telah bercerita Ismail yaitu ibnu Ja’far dan al-ala’ bapaknya Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda apa bila mati (meninggal) seseorang akan terputus amalnya kecuali terhadap tiga hal, shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang shaleh” (HR Muslim).29
Istinbath hukum dari hadis diatas hukum zakat adalah wajib. Hadis ini
mengindikasikan bahwa setiap amal sedekah (sedekah yang tidak habis amalnya)
adalah sedekah dalam konteks ini zakat, yang apabila manfaatnya dapat selalu
dirasakan mustahiq sampai akhir hidupnya.
29 Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim,
(Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 1997), Juz 8, Cet. Ke-1, h, 405.
46
مُوسَى حَدَّثَنَا الْبَزَّازُ، طَالِبٍ أَبِي بن عَلِيُّ حَدَّثَنَا الْقَطِرَانِيُّ، عَمْرٍو بن أَحْمَدُ حَدَّثَنَا رَسُولُ قَالَ: قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ عَنْ الأَسْوَدِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنِ عُمَيْرٍ، بن بِالصَّدَقَةِ، مَرْضَاآُمْ وَدَاوُوا ،بِالزَّآَاةِ الَكُمْأَمْوَ حَصِّنُوا:وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ
)الطبراني رواه(.عَاءالدُّ لِلْبَلاءِ وَأَعِدُّوا
“Hadis Riwayat At-Tabrani, dengan sanad Ahmad bin Umar dia berkata : telah diceritakan kepada kami Ali bin Abi Thalib al bazzazi dia telah berkata : telah diceritakan kepada kami Musa bin Umair Al Kufi dia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Hakim bin Utaibah dari Ibrahim An-Nakha’i dan Aswad bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: ” bentengilah dirimu dengan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan perbanyaklah doa untuk menghindari bala”(HR Thabrani).30
Istinbath hukum dari hadis diatas, zakat hukumya wajib. Hadis diatas
menguatkan urgensi kandungan zakat yaitu, Pertama, zakat melindungi harta
dari kebinasaan. Kedua, zakat dapat mengobati penyakit. Ketiga, zakat dapat
menolak bala.
عَبْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَآَرِيَّاءَ عَنْ مَخْلَدٍ بْنُ الضَّحَّاكُ عَاصِمٍ أَبُو حَدَّثَنَا صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ مَعْبَدٍ يأَبِ عَنْ صَيْفِيٍّ بْنِ اللَّهِ أَنْ شَهَادَةِ إِلَى ادْعُهُمْ فَقَالَ الْيَمَنِ إِلَى عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُعَاذًا بَعَثَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ افْتَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنْ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّي اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا
اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنْ وَلَيْلَةٍ يَوْمٍ آُلِّ فِي صَلَوَاتٍ خَمْسَ عَلَيْهِمْ رواه(فُقَرَائِهِمْ عَلَى وَتُرَدُّ أَغْنِيَائِهِمْ مِنْ تُؤْخَذُ أَمْوَالِهِمْ فِي صَدَقَةً عَلَيْهِمْ افْتَرَضَ )مسلم
“Telah menceritakan kepadaku Abu āsim Ad dhohak bin Makhdad dari Jakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shoifi dari Abi Ma’bad dari ibn Abbas ra, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya nabi telah mengutus Muadz ra, ke Yaman lalu Nabi berkata suruhlah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku utusan Allah maka jika mereka telah mentaatimu maka ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu maka jika mereka telah mentaatimu maka ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin
30 At-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir, Juz 8, http://www.ahlalheedth.com, diakses Pada
Tanggal 15 Agustus 2010.
47
mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum muslimin, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka”. (HR Muslim).31
Istinbath hukum dari hadis diatas, zakat wajib dikeluarakan bagi mereka
yang memiliki binatang ternak, seperti sapi dan kambing yang telah sampai
ukuran jumlahnya (nisabnya). Juga para pedagang yang memiliki emas, perak,
hasil bumi, hasil tambang dan sejumlah keuangan (senisab).32
هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ الزِّنَادِ أَبِي عَنْ مَالِكٌ حَدَّثَنِي قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنَ يَا أَنْفِقْ اللَّهُ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ )البخارى رواه(َ عَلَيْك أُنْفِقْ آدَمَ
“Telah meceritakan kepada kami Ismail berkata telah diceritakan kepadaku Malik dari abi Zinad dari A’raj dari abi Hurairah ra, (Nabi bersabda) : Allah Swt berfirman : “Hai manusia belanjakanlah hartamu, maka aku akan memberikan belanja kepadamu”. (HR Al-Bukhari).33
Istinbath hukum dari hadis diatas, hadis ini menunjukkan adanya firman
Allah dalam Hadis Qudsi tentang ajakan Allah Swt, agar kaum muslimin
berzakat, bersedekah atau berinfaq yaitu membelanjakan hartanya untuk
kebaikan dan agama Islam.34
Di Indonesia, persoalan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun
31 Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim,
Juz 5, h 370. 32 Husein Bahreisj, Hadis Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya: Karya
Utama,1997), h. 98. 33 Imam Ibn Zauji, Shahih Bukhari Ma’a Kasyfi Al- Masykal, (Al-Azhar Cairo, Dar el
Hadith, 2008), Juz 16, h 428. 34 Husein Bahreisj, Hadis Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim,h. 99
48
1999 dan keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat dan Islam dan
Urusan Haji No. D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat35.
35 Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta:Penerbit Direktorat Pemberdayaan
Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2006), h. 21
49
BAB III
SEKILAS PROFIL BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA
A. Latar Belakang Berdirinya BAZIS Provinsi DKI Jakarta
Selama ini pemahaman tentang kesalehan atau ketaatan pada agama
Islam. Selalu identik dengan ibadah individual-vertikal. Seseorang akan disebut
saleh ketika rajin melaksanakan ritual vertikal seperti salat. Puasa, haji dan lain-
lain. Memang tidak salah, menyebut hal-hal itu sebagai bentuk kesalehan atau
ketaatan seseorang pada agama. Tetapi dengan pemahaman itu akan
mempersempit makna agama. Karena agama yang di turunkan Tuhan untuk
manusia, sesungguhnya juga mengandung dimensi sosial-horisontal. Artinya,
Tuhan menurunkan agama dengan segala perangkatnya juga mengatur hubungan
sesama makhluknya-Nya.
Kedua ibadah ini meniscahyakan adanya harmoni. Karena menjadi
penanda kesempurnaan seseorang dalam menjalankan agama. Oleh sebab itu,
ketiadaan salah satunya adalah kekurangsempurnaan seseorang dalam
melaksanakan ajaran agama.
Secara tegas Al-Qur’an mengancam orang yang hanya melaksanakan
ritual individual dan mengesampingkan ibadah yang berdimensi sosial-
horisontal. Dalam surat Al-Mā’un orang yang beragama disebut sebagai pendusta
agama, karena tidak peka terhadap permasalahan sosial seperti anak yatim dan
orang miskin. Bila dilihat lebih jauh, sesungguhnya ibadah individual-vertikal
50
dan ibadah sosial-horisontal, ibarat dua sisi mata uang, berbeda tapi tidak dapat
dipisahkan, keduanya harus jalan beriringan.
Bila dilihat secara fungsional, rukun Islam bisa dibedakan menjadi Rukun
Pribadi dan Rukun Masyarakat. Rukun Pribadi menyangkut syahadat, salat,
puasa, dan haji. Sedangkan Rukun Masyarakat adalah zakat. Kedua rukun ini
harus ditegakkan, karena menjadi fondasi agama Islam. Mengabaikan satu rukun
saja, berarti meruntuhkan agama Islam.
Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa
mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai kini masih memerlukan
perhatian serius. Bukan saja karena zakat salah satu Rukun Islam, tetapi lebih
dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk membayar zakat masih rendah.
Padahal, bila dilihat ke dalam Al-Qur’an, kata zakat selalu disebut
bersamaan dengan kata salat sebanyak 82 kali.36 Namun kesadaran akan arti
penting keduanya belum mendapat posisi yang seimbang. Banyak orang rajin
mendirikan salat, namun belum diimbangi dengan kesadaran berzakat. Bahkan,
bila dilihat lebih jauh, perhatian kepada zakat lebih rendah dibandingkan dengan
perhatian pada ibadah yang lain seperti salat, puasa, dan haji. Sebagai umat Islam
lebih tergerak menjalankan rukun pribadi ketimbang rukun masyarakat. Kondisi
ini lebih parah, karena bukan dalam arti yang yang mengerjakan rukun pribadi,
jumlanya lebih banyak ketimbang yang mengerjakan Rukun Masyarakat, yang
36 BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, (Jakarta:
BAZIS DKI, 1999), h.. 3
51
telah terjadi adalah paradoksal didalam tubuh mereka. Karena, di satu sisi mereka
taat melaksanakan Rukun Pribadi, namun dalam waktu yang bersamaan mereka
cendrung mengabaikan Rukun Masyarakat.37
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran elit agama seperti da’I,
ustadz, dan kiai yang lebih sering menganjurkan kaum muslimin untuk
melaksanakan ibadah salat, puasa, dan haji ketimbang zakat. Namun, pada saat
yang sama, harus diakui pula bahwa ada diantara elit agama yang menyampaikan
pesan zakat. Hanya saja pesan itu masih sempit, dalam pengertian, hanya zakat
fitrah dan zakat mal sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab klasik saja. Kalaupun
ada yang membahas zakat, biasanya hanya dilihat dari sudut hukum saja. Hal ini
dapat dilihat di lapangan saat penyuluh keagamaan memberikan penyuluhan.
Biasanya, yang lebih sering muncul adalah peryataan mengenai hukum.
Misalnya, bagaimana hukumnya kalau zakat diberikan secara langsung oleh
muzakinya. Sangat sedikit ditemukan pandangan masyarakat tentang zakat secara
lebih komprehensip, dalam arti memiliki pandangan yang berdimensi pemihakan
pada persoalan sosial-kemanusiaan.
Mengingat dominannya perspektif hukum ini, menyebabkan sedikitnya
ruang gerak dalam menafsirkan zakat. Sebagaimana mafhum bahwa perpektif
hukum adalah perspektif mutlak-hitam-putih-sehingga menyebabkan sempitnya
ruang tafsir bagi sebagian pemikir muslim untuk melakukan langkah-langkah
37 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta: institute Manajemen Zakat, 2004), Cet. Ke-
1, h.30
52
ijtihady tentang zakat, misalnya pembaruan objek zakat terhadap segmen-segmen
potensial zakat, sebagai efek dari perkembangan perekonomian masyarakat.38
Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kesadaran dan aplikasi kaum
muslimin untuk berzakat masih kurang. Oleh sebab itu, meningkatkan kesadaran
berzakat adalah “Pekerjaan Rumah” yang mesti segera dilaksanakan para elit
agama dan siapa saja yang peduli pada kesejahtraan masyarakat.
Meski dinilai masih kurang, potensi kesadaran masyarakat untuk
menunaikan zakat sudah ada. Secara tradisional sebagian masyarakat di
Indonesia ada yang menyerahkan zakat kepada kiai, ustadz, dan elit agama di
lingkungan masing-masing. Biasanya, penyalurannya bergantung pada ijtihad
kiai.
Sebagai proses kesadaran, potensi pengamalan zakat secara tradisional ini
patut dibanggakan. Hanya saja ada beberapa kelemahan mendasar dalam proses
pengalaman zakat seperti ini. Pertama, tidak transparan karena tidak jelas
administrasi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya
potensi dana yang bisa dikembangkan. Kedua, ada kemungkinan zakat tersebut
tidak disalurkan kepada mustahiknya secara maksimal. Ketiga, hasil
pengumpulan dan ZIS jumlahnya masih relatif sangat kecil sehingga
pendayagunaan belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan.
Keempat, tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran
38 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
53
zakat. Dan kelima, lebih sering merupakan upaya karitatif dan tidak produktif.
Dengan demikian, zakat yang seharusnya bisa menjadi salah satu instrument
pemerataan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara
maksimal.39
Meskipun pengalaman zakat tradisional ini patut dibanggakan, bukan
berarti tidak membutuhkan upaya alternatif dan kreatif. Mengingat kelemahan-
kelemahan pengamalan secara tradisional itu, maka mendirikan lembaga
pengelola zakat adalah hal yang tak dapat dipungkiri. Hal ini dimaksudkan agar
zakat yang terkumpul dari masyarakat dapat didata dengan baik, transparan,
dapat disalurkan kepada yang berhak, dan lebih dari itu dapat dikelola secara
produktif, sehingga zakat tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi juga lebih
dapat memberdayakan masyarakat.
Bila dilihat perzakatan di Indonesia sebenarnya usaha-usaha agar zakat
dikelola dengan baik sudah pernah dilakukan. Upaya itu sudah dimulai sekitar
tahun 1950-an. Misalnya dengan melahirkan berbagai peraturan-peraturan
tentang zakat. Tetapi upaya ini belum menuai hasil yang membanggakan.
Sebelum kemerdekaan upaya mengumpulkan zakat sudah dilakukan oleh
organisasi-organisasi Islam, lembaga-lembaga dakwah, majelis ta’lim dan
pondok pesantren. Namun, secara resmi belum ada peraturan pemerintah yang
secara khusus mengatur masalah zakat. Baru sekitar tahun 1960-an, pembahasan
39 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, h. 8
54
tentang peraturan mengenai pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Indonesia
mulai menghasilkan satu peraturan. Kemajuan ini tepatnya terjadi mulai tahun
1968 ketika sebelas tokoh ulama nasional menyerukan pelaksanaan zakat.40
Gayung pun bersambut, seruan ini direspon secara positif oleh Presiden RI
Soeharto saat itu.
Pada tahun 1968 inilah pemikiran tentang perlunya Lembaga pengelola
Zakat (LPZ) di Indonesia mulai terealisasikan. Awal tahun 1968, pada “seminar
zakat” yang diselengarakan oleh Lembaga Research dan Work Shop Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Presiden Republik Indonesia
Soeharto untuk pertama kali menghimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat
secara konkret. Dalam pidatonya beliau berpesan :
“saya ingin memulai lagi bahwa pegumpulan zakat secara besar-besaran yang
saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk
mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam bagi kemajuan umat Islam
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya”.41
Setelah itu, di Istana Merdeka pada acara Isra’ Mi’raj tanggal 26 Oktober
1968 Presiden RI Soeharto secara langsung menyerukan pelaksanaan zakat untuk
menunjang pembangunan. Pada saat yang sama, Presiden RI Soeharto juga
menyatakan kesediaan untuk menjadi amil zakat tingkat nasional.
40 Para Tokoh saat itu adalah : Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri
Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Sole Su’aidi, Ustadz M. Ali Al Hamidy, Ustadz Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A Zawawy.
41 Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, (Jakarta: Pemda DKI, 1992), h 102.
55
Untuk mengintensifkan pelaksanaan zakat tersebut dikeluarkan surat
perintah Presiden RI No.07/POIN/10/1968 tanggal 31 oktober 1968 kepada
Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf
Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha
penerimaan zakat secara nasional.
Berbagai kalangan masyarakat menyambut baik seruan ini. Tidak lama
setelah itu, beberapa Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusan untuk
mendirikan LPZ di daerahya masing-masing.
Menteri Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan
Menteri tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan
melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) ini
berkedudukan di desa-desa dan kecamatan. Pada tingkat kecamatan BAZ
menjadi koordinator bagi pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat di
desa-desa.
Untuk lebih memperkuat hal tesebut, Presiden mengeluarkan Surat
Edaran No.B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat/instansi
terkait untuk membantu dan berusaha ke arah telaksananya seruan Presiden
dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing.42
Seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta
dengan mengeluarkan surat keputusan tentang perlunya LPZ di provinsi DKI
Jakarta.
42 Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, h. 103.
56
Dengan demikian, ada beberapa hal yang secara langsung menjadi latar
belakang berdirinya BAZIS provisi DKI Jakarta, yaitu : pertama, saran sebelas
tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk
membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia.
Di antara rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah :
a. Perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik
sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaanya
kepada masyarakat.
b. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum
dilaksanakan secara maksimal. Karenanaya, diperlukan efektivitas
pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pembangunan.
Saran sebelas ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden RI
Soeharto yang kemudian memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan
instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya
pengumpulan zakat secara nasional.
Kedua, Seruan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Isra Mi`raj
Nabi Muhammad SAW di istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang
perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk
menunjang pembangunan.
Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS Provinsi DKI
Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68
57
tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat,
berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.43
Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi BAZ dibentuk
mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya
adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama
ditujukan kepada fakir miskin.
Sejak berdiri dari tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat
(BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek
penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang
terhimpun masih jauh dari potensi ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini
disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja.
Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dana karena
semakin kompeksnya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta pada 1973
melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973,
menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan infaq/shadaqah yang
selanjutnya disingkat menjadi BAZIS.44 Dengan demikian, pengelolaan dan
pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup
zakat, akan tetapi lebih dari itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah
serta amal sosial masyarakat yang lain.
43 BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h. 12.
44 BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h 10.
58
B. Dasar Hukum
Dalam perjalanannya, ZIS selalu mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU. Menteri dan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan berkaitan dengan ZIS memiliki
nilai strategis dalam pandangan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun
masyarakat. BAZIS Provinsi DKI Jakarta sejak berdirinya telah didukung oleh
berbagai kekuatan hukum, baik menyangkut manajemen kelembagaan, maupun
yang bersifat operasional.
Sejalan dengan perkembangan BAZIS produk-produk hukumnya
senantiasa disesuaikan, terutama lahirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat memberikan implikasi sangat luas pada lembaga pengelola
zakat ini, dia antaranya adanya tuntutan profesionalitas, transparansi,
akuntabilitas, dan kemandirian. Dasar Hukum yang membentengi posisi BAZIS
Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat.
59
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tentang Pengelolaan
Zakat.
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.120 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan
Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.121 Tahun
2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat,
Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.26 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan
Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.51 Tahun
2006 tentang Petunjuk pelaksanaan pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat,
Infaq, dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.45
C. Tujuan
Seiring perjalanan waktu BAZIS Provinsi DKI Jakarta selalu berdialog
dengan realitas internal dan eksternal. Realitas internal berkaitan dengan
45 Bazis Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta,
(Jakarta:BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), h.15.
60
manajemen dan sumber daya. Sedangkan realitas eksternal berhubungan dengan
dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Betapapun juga,
BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak ingin ketinggalan kereta zaman yang terus
melaju. Dengan terus melaksanakan tujuan-tujuan sebelumnya, BAZIS Provinsi
DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.121
Tahun 2002 tentang pola pengelolaan ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta
memprioritaskan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq,
dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.46
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, sejalan dengan perkembangan
zaman, produk-produk hukum BAZIS DKI Jakarta senantiasa mensesuaikan
dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk mensejahtrakan Masyarakat
DKI Jakarta melalui program-program BAZIS DKI. Juga meningkatkan
pelayanan bagi para masyarakat dalam menunaikan ZIS sesuai dengan tuntunan
agama Islam.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan BAB II Pasal 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No.120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq,
46 BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat dan Infaq/Shadaqah di DKI Jakarta, h 16.
61
dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka tugas pokok
BAZIS Provinsi DKI Jakarta adalah :
1. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan
shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS bersifat obyektif dan transparan.47
Sedangkan yang menyangkut fungsi, sebagaimana BAB II Pasal 4
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.120 diatas, maka BAZIS Provinsi
DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan Program Kerja.
2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat
termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan
hukumnya.
4. Penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran
menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.
5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan
terarah.
6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq,
dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS.
47 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
62
7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah
dan Lembaga Amil Zakat.
8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq,
dan shadaqah.
9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tanggaan
dan sumber daya manusia.48
Dari uraian diatas dapat disimpulkan tugas pokok dan fungsi BAZIS DKI
Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, tugas pokok
BAZIS DKI Jakarta yaitu menyelenggarakan pengumpulan dan penghimpunan
dana ZIS serta dalam melaksanakan tugasnya BAZIS DKI harus bersifat obyektif
dan transparan. Adapaun fungsi dari BAZIS DKI yaitu, mendayagunakan dana
ZIS serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat.
48 BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, h.102
63
BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING BAZIS
PROVINSI DKI JAKARTA
A. Analisis Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap
Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS.
Cara penghimpunan zakat memang masih mengundang kontroversi
(ikhtilaf). Ada yang beranggapan bahwa zakat adalah wewenang pemerintah, dan
karena itu pemerintah berkewajiban mengelolanya. Kata “khudz” di dalam Al-
Qur’an surat At-Taubah ayat 103 menunjukan makna perintah. Makna ini berarti
juga kewenangan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan selalu identik dengan
Negara.49 Sehingga dapat diartikan bahwa Negara dapat melakukan pemungutan
zakat dari masyarakat. Sebagian yang lain menganggap zakat adalah urusan
agama. Karena urusan agama adalah urusan privat, maka Negara tidak dapat
memasuki wilayah ini.
Pada praktiknya, kedua pandangan ini masih sama-sama berpengaruh.
Misalnya, penggunaan kekuasaan pernah dilakukan dalam Undang-Undang
No.17 Tahun 2000 bahwa zakat dapat mereduksi pajak. Namun implementasi
dari UU ini masih sulit diterapkan, karena perbedaan paradigma dan masih
rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat.
49 BAZIS DKI, Pengelolaan Zakat, Infaq/ Shadaqah di DKI Jakarta, (Jakarta, BAZIS
DKI, 1999), h. 5
64
Kondisi yang plural ini, meniscahyakan kreativitas dalam penciptaan
kesadaran. Namun harus disadari bahwa penciptaan kesadaran bukanlah hal yang
mudah. Sempitnya pemahaman umat Islam tentang jenis harta yang harus
dizakati, kurangnya sosialisasi sebagai akibat dari mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan dan masih kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap
membayar ZIS langsung kepada mustahik lebih utama dari pada melalui
lembaga amil menempatkan lembaga-lembaga pengelola zakat belum
mendapatkan perhatian penuh dari muzaki, munfiq, dan mutashaddiq.50
Oleh sebab itu, kesadaran memerlukan ruang pencipta. Ia tidak datang
sendiri. Berbagi kalangan masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, dan
pemerintah harus dapat menciptakan berbagai strategi pendekatan yang dapat
menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dan mampu mewujudkan
lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kredibel-akuntabel, transparan dan
profesional.
Keberadaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta menjadi jawaban permasalahan
diatas, dimana pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bersinergi dalam
pengelolaan zakat, baik dalam penghimpunan, pendistribusian, dan
pendayagunaannya.
Penghimpunan (fundraising) ZIS yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI
Jakarta sebagai salah satu tugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta sebagaimana
50 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat. Manajemen ZIS BAZIS
Provinsi DKI Jakarta, h. 66.
65
tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur No.120/2002 proses ini bukan sekali
jadi. Upaya ini dilakukan dengan kerja kultural-struktural dan melihat realitas
yang berkembang.51
1. Kebijakan di Bidang Penghimpunan (Fundraising)
a. Sasaran
Sasaran penghimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim ibukota, yang
dikelompokkan kedalam :
1) Masyarakat umum yang dikoordinasikan oleh kepala kelurahan dan dibantu
oleh Ketua RT/RW serta tokoh agama atau pemuka masyarakat.
2) Karyawan/Pegawai, yang dikoordinasikan oleh kelurahan, kecamatan,
kotamadya, dan BAZIS unit satuan kerja.
3) Para pengusaha nasional, hartawan, dan dermawan yang dikoordinasikan
langsung oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.
4) Nasabah Bank.
5) Jemaah calon Haji dan Umroh.52
b. Perhitungan Zakat
Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU RI No.38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam
hal penghitungan zakat, yaitu :
51 BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, h. 43 52Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
66
1) Muzaki melakukan penghitungan zakat sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya berdasaarkan hukum agama.
2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), muzaki dapat meminta bantuan
kepada badan amil zakat dan badan amil zakat memberikan bantuan kepada
muzaki untuk menghitungnya.
3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 53
2. Program Sosialisasi
Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah proses yang
instan. Keberhasilan ini tergantung pada bagaimana kesungguhan ajaran ZIS
didakwahkan terus-menerus kedalam masyarakat54. Karena penyadaran ini bukan
hanya terhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi
diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang
menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat yang lain untuk
menunaikannya pula.
Bagi sebagian masyarakat, menunaikan ZIS masih menghadapi kendala.
Karena diantara mereka masih ada yang belum mengetahui hukum ZIS, peran
53 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010. 54 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
67
ZIS, dan fungsi amil (BAZIS), siapa yang termasuk muzaki, munfiq, dan
mutashaddiq, bagaimana membayar ZIS serta harus kemana membayarnya.
Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, BAZIS Provinsi DKI Jakarta
melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah :
a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal
penyuluhan dan penghimpunan ZIS.
b. Mengadakan koordinasi. Intergrasi, dan sirkonisasi yang bersifat teknis
(bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS optimal.
c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau
sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan shadaqah.
Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta
diantaranya :
1) Menyediakan layanan internet dengan situs internet dengan
homepage:http://www.bazisdki.go.id, email : webmaster@bazis dki.go.id,
yang memuat kebutuhan informasi tentang ZIS secara lengkap yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
2) Bagi yang ingin berhubungan langung dengan kantor BAZIS, disediakan
saluran telefon khusus (hotline) dengan nomor : (021) 3144023, 3901367 dan
faksmili (021) 3144579.
3) Selain itu penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan
diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, elektronik, penerbitan majalah,
buku, leaflet, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain.
68
4) BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga menitipkan pesan dakwah untuk
menunaikan ZIS kepada para da’I dan khatib jum’at agar umat khususnya
kaum aghniya lebih faham tentang ZIS dan kemudian sadar untuk
menunaikannya.
Keinginan BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah ZIS
diwujudkan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab
itu BAZIS Provinsi DKI Jakarta berusaha memberikan kepuasan dan
kenyamanan masyarakat dalam menunaikan ibadah ini. Konsep pelayanan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat meski dengan
kegiatan dan kerja yang padat. Upaya ini ditempuh BAZIS Provinsi DKI Jakarta
dengan melakukan beberapa hal antara lain adalah :
a) Program “Jemput Bola”, dalam hal ini petugas BAZIS Provinsi DKI Jakarta
mendatangi muzaki, munfiq dan mutashaddiq untuk mengambil dana ZIS
yang sudah diinformasikan dan disiapkan. Dengan ini mereka tidak perlu
direpotkan pergi ke Bank atau kantor BAZIS untuk membayar ZIS. Upaya ini
merupakan betuk penyadaran umat dalam menunaikan ZIS.
b) Mempertemukan muzaki, munfiq dan mutashaddiq setiap Ramadhan, BAZIS
Provinsi DKI Jakarta mengadakan silaturahmi dengan mengundang mereka di
acara “PEDULI RAMADHAN”. Pada kesempatan ini, BAZIS Provinsi DKI
Jakarta menyerahkan ZIS untuk mustahiq di saksikan langsung oleh muzaki,
munfiq dan mutashaddiq. Dengan demikian, muzaki, munfiq dan mutashaddiq
69
merasa percaya, sehingga semakin tergugah untuk menunaikan ZIS dalam
jumlah yang lebih besar.55
3. Konsep Komunikasi
Komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan
komunikasi horisontal. Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah,56
biasanya dari manajemen puncak secara hierarkis dalam bentuk instruksi, saran,
peringatan, dan penilaian kepada bawahan. Misalnya, lahirnya Surat Keputusan
Gubernur No. 121 dan 120 tahun 2002. Sedangkan komunikasi keatas adalah
komunikasi dari bawahan ke atas. Biasanya dalam bentuk laporan keuangan,
laporan dari Supervisi Program (SP) tentang perkembangan kerjasama BMT
dengan pedagang kecil di 5 wilayah DKI Jakarta.
Komunikasi horisontal adalah komunikasi yang sejajar. Dalam kaitannya
dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, maka komunikasi ini adalah komunikasi
antara personal pegawai dengan pegawai yang lain. Dan komunikasi horisontal
antara bidang dengan bidang yang lain. Komunikasi ini dilakukan untuk
mensinkronkan berbagai program yang ada. Misalnya untuk program bantuan
dana. Hal ini meniscahyakan komunikasi antara bidang pendayagunaan dengan
bidang dana. Perjalanan komunikasi ini bisa secara formal dan periodik dalam
setiap pertemuan dengan melibatkan semua jajaran BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
55 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010. 56 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 127.
70
Dan bisa juga dilakukan secara nonformal setiap hari prinsipnya adalah fleksibel,
bergantung tingkat kebutuhan.
Perkembangan BAZIS Provinsi DKI Jakarta menganggap perlunya
membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarkat. Karena dengan
komunikasilah BAZIS Provinsi DKI Jakarta dapat berkembang seperti sekarang.
Dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, para ahli ilmu sosial
mengatakan bahwa kurangnya komunikasi akan memperlambat perkembangan.
Begitupula dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, meniscahnyakan perlunya
keterbukaan dalam berkomunikasi bila perkembangannya tak ingin terhambat.
Sebagai ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan Allah SWT,
komunikasi dengan ZIS antara BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat
adalah komunikasi yang berbasis kepada Al-Qur’an, yaitu basyiran wa nadhiran
atau tarhib wa targhib (kabar gembira dan ancaman). Memberikan pemahaman
tentang ZIS dilakukan secara komprehensif (menyeluruh). Penyampaian ini
bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dapat dilihat dari respon mereka
terhadap penunaian ZIS dan peningkatan jumlah ZIS. Adapun pesan yang
disampaikan antara lain adalah:
a. Kewajiban menunaikan zakat dan pelaksanaannya melalui lembaga yang
terpercaya.
b. Manfaat dan hikmah ZIS, baik didunia maupun diakhirat diakhir.
c. Ancaman dan resiko bagi pengingkar ZIS, baik didunia maupun diakhirat.
71
Sebagai lembaga dengan sistem yang modern, upaya komunikasi tidak
hanya pada ketersampaian pesan kepada khalayak. Tetapi juga berbarengan
dengan komunikasi kelembagaan. Komunikasi kelembagaan ini terkait dengan
citra lembaga. Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun
komunikasi yang dialogis dengan masyarakat baik secara pemberi maupun
sebagai penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menaruh kepercayaan
terhadap lembaga pengelola. Adapaun upaya itu meliputi :
1) Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan
kepada khalayak melalui media cetak, media online, dan keterlibatan komisi
pengawas, akuntan publik, dan Badan Pengawas Daerah dalam kontrol
kelembagaan.
2) Modernisasi pengelolaan, yang dirincikan dengan penerapan teknologi
informasi berbasis komputer dan internet serta SOP yang baku.
3) Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, BAZIS Provinsi
DKI Jakarta secara rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran,
program, dan informasi pengelolaan melalui Majalah Peduli Umat sebagai
media milik BAZIS Provinsi DKI Jakarta, dan media massa yang lain. Upaya
ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana
ZIS.57
57 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
provinsi DKI Jakarta, h. 76.
72
4. Manajemen Kemitraan dengan Perusahaan
Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta
menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Disini letak
perbedaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pengelola zakat yang
lain. BAZIS Provinsi DKI Jakarta memilki power yang lebih. Power dalam arti
daya tekan maupun image citra dihadapan perusahaan. Tetapi dalam hal ini
bukan berarti BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan secara sewenang-
wenang. Dengan kelebihan ini BAZIS Provinsi DKI Jakarta telah memiliki
database dan peta perusahaan yang ada di Jakarta. Untuk itu bentuk kemitraan
yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan adalah :
1) Mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal
penyuluhan dan penghimpunan ZIS. Upaya ini dilakukan secara koordinatif.
Hal ini dilakukan agar penyuluhan dan penghimpunan ZIS di perusahaan
lebih optimal.
2) Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank Syariah
perusahaan jasa komunikasi.
3) Mempertemukan pengusaha (muzaki, munfiq dan mutashaddiq) dengan
mustahiq. Upaya ini dilakukan setiap Ramadhan. Dengan disaksikan
langsung oleh muzaki, munfiq dan mutashaddiq, BAZIS Provinsi DKI Jakarta
menyerahkan ZIS kepada mustahiq. Dengan ini diharapkan para pemberi
merasa puas dan tergugah untuk menunaikan ZIS dengan jumlah yang lebih
73
besar. Dan secara tidak langsung menggugah kesadaran yang lain (muzaki,
munfiq dan mutashaddiq) untuk melakukan hal yang sama.
4) Setiap tahun Gubernur mengeluarkan seruan penghimpunan shadaqah
gerakan amal sosial. seruan ini dikeluarkan pada waktu menjelang bulan
Ramadhan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaanya dengan
mengedarkan map GAR (Gerakan Amal Sosial Ramadhan).
5. Pencarian Sumber ZIS Kontemporer
Meski banyak yang menilai terus mengalami peningkatan dalam
penggalangan dana ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta tidak pernah berhenti
mencari sumber-sumber baru. Karena potensi ZIS, terutama di Jakarta, masih
banyak yang belum terjamah. Dengan potensi SDM dan sistem informasi yang
modern yang sudah ada dan berkembang itu, maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta
terus melakukan beragam inovasi dalam rangka menambah jumlah pundi-pundi.
Tentunya dengan tetap menjaga sumber dana ZIS yang telah ada. BAZIS tidak
ingin terjebak dalam adigum “bagai mengharap hujan dari langit air di tempayan
ditumpahkan”. Upaya yang dilakukan dalam mencari sumber ZIS kontemporer
ini antara lain adalah :
a. Menggarap jamaah Haji plus dan Umroh.
b. Mendekati kalangan profesional. Selama ini upaya ini baru sebatas pribadi
mereka dan belum menyentuh lembaga. Karena itu BAZIS Provinsi DKI
Jakarta melakukan pendekatan, baik secara personal kepada kalangan
profesional ini.
74
c. Berkerjasama dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang memiliki perusahaan-perusahaan mitra kerjanya sebagai
implementasi dari instruksi Gubernur No. 89 tahun 2005.58
6. Manajemen Motivasi dan Kontrol
Prestasi yang diraih BAZIS Provinsi DKI Jakarta seperti saat ini tidak
lepas dari motivasi dan kontrol. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri
seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan kontrol dapat diartikan
sebagai pengawasan dan pengendalian.
a. Motivasi
motivasi merupakan hal yang penting, terutama bagi mereka yang bekerja
di lembaga pengelola zakat. Hal ini, baik munculnya dari dalam diri, maupun
dari luar, semisal dari atasan. Jika mereka memahami dan menyadari apa yang
dilakukan, dengan sendirinya mereka akan bekerja dan melakukan sesuatu tanpa
merasakan tertekan. Memunculkan motivasi dari dalam, memang tidak mudah,
tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Upaya yang berulang dan terus-
menerus (sustainable) adalah salah satu jalannya.
Dalam kaitannya dengan motivasi, ada dua hal penting yang dilakukan
pihak manajemen BAZIS Provinsi DKI Jakarta kepada semua unsur yang ada
didalamnya. Pertama, motivasi intristik. Motivasi ini adalah dorongan yang
muncul dari dalam diri seseorang. Dengan motivasi ini, para petugas BAZIS
58 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
75
Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bekerja untuk kemaslahatan umat.
Dimana pahalanya tidak tampak secara langsung. Bekerja di BAZIS adalah
tabungan dunia akhirat yang tidak mudah didapatkan di tempat lain. Kalau salah
satunya untuk tabungan dunia saja, mungkin sangat mudah didapatkan. Tapi
menemukan keduanya dunia dan akhirat, bukan sesuatu yang gampang. Motivasi
ini secara kontinu dan berjenjang selalu disampaikan pihak pimpinan kepada
pegawai BAZIS yang ada di semua tingkatan.
Kedua, motivasi ekstrinsik. Merupakan dorongan yang muncul dari luar
diri seseorang. Secara individual bagi pegawai BAZIS yang berprestasi akan
diberikan penghargaan dan hadiah. Secara geografis, bagi wilayah yang
berprestasi juga diberikan penghargaan misalnya dengan menjadikan wilayah
tersebut sebagai wilayah percontohan BAZIS.59
Hadiah yang diberikan dapat berupa piagam dan umrah yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadiah ini diberikan sekali
dalam satu tahun. Pada kenyataannya motivasi ekstrinsik ini berdampak positif
karena dapat meningkatkan penghimpunan ZIS dan kinerja pegawai BAZIS
dimasing-masing wilayah.
b. Pengawasan
Sebagai lembaga yang memiliki spirit agama, tentunya semua unsur di
BAZIS Provinsi DKI Jakarta sedapat mungkin berbuat sesuai dengan koridor
59 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
76
agama. Kontrol atau pengawasan merupakan proses amar ma’ruf nahi munkar.
Dengan pengawasan diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi,
karena pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan, meluruskan, dan
mengantipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan.
Dengan spirit agama, secara fungsional, sesungguhnya semua unsur di
BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah berfungsi sebagai pengawas (inheren), paling
tidak, bagi diri sendiri. Karena setiap mereka bertanggungjawab terhadap tugas
yang sudah diamanahkan. Sedangkan pengawasan secara formal adalah dengan
kehadiran Komisi Pengawas di dalam struktur BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
Upaya pengawasan dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta ada yang
bersifat preventif. Pengawasan ini dilakukan dengan penertiban administrasi,
keuangan, dalam penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan
perkembangan ZIS. Namun secara rinci upaya ini dilakukan dengan hal-hal
berikut :
1) Dalam hal penghimpunan upaya kontrol ini dilakukan dengan menertibkan,
kartu kendali, kupon, formulir menghitung zakat sendiri (MZS), formulir,
tanda bukti setoran ZIS, pembukuan, dan akuntansi.
2) Menurunkan Tim setiap 2 bulan untuk melakukan kontrol pembukuan.
3) Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)
4) Melibatkan Akuntan Publik setiap tahun untuk mengaudit keuangan dari
program yang diselenggarakan BAZI, auditor ini dipilih secara terbuka.
77
5) Membuat Standard Operasioanal Prosedur (SOP). Dengan SOP ini diharapkan
pengelolaan BAZIS memiliki sistem yang terkontrol.
6) Adanya Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
Secara khusus, kehadiran Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas
bagi lembaga seperti BAZIS memiliki peran yang sangat signifikan. Karena
dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang memerlukan
perspektif baru. Betapapun juga, pembicaraan zakat bukan hanya membahas
perintah pelaksanaan zakat, tetapi pada saat yang sama juga membicarakan
realitas ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang.
Ada beberapa praktik pengawasan yang dilakukan di BAZIS Provinsi
DKI Jakarta. Pertama, pengawasan awal. Pengawasan ini dilakukan sebagai
upaya preventif untuk menjaga agar tujuan tercapai sesuai rencana dan tetap
menjaga koridor agama. Kedua, pengawasan berjalan. Yaitu pengawasan yang
dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan. Pengawasan ini memungkinkan
adanya evaluasi di tengah berlangsungnya kegiatan. Sehingga memungkinkan
pula adanya pendapat untuk lebih melancarkan proses kegiatan. Ketiga,
pengawasan akhir. Pengawasan ini dilakukan di akhir kegiatan. Karena dilakukan
di akhir, maka pengawasan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi
proses kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pengawasan ini hanya akan
bermanfaat bagi program selanjutnya.60
60 BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institute Manajemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, Cet. Ke-1, h. 84.
78
Dalam hal terjadinya kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh
pengelola, baik dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta maupun di wilayah
naungannya, berdasarkan laporan dan bukti maka BAZIS Provinsi DKI Jakarta
akan mengajukannya secara hukum. Bila benar-benar terbukti maka akan
diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan
hukum yang ada (tindakan represif atau tegas).61
B. Analisis SWOT BAZIS Provinsi DKI Jakarta
1. Analisis SWOT
Dalam rangka alur berpikir Manajemen Strategis atau Perencanaan
Strategis, Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan
internal dan eksternal organisasi/perusahaan yang telah dikenal luas untuk
memetakan posisi existing (saat ini) suatu organisasi. Analisis ini idealnya
bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Maksudnya, data yang
diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada 3 tahun sebelum
dilakukan analisis, apa yang akan diinginkan pada tahun dilakukannya analisis
serta kecendrungan organisasi untuk 5 tahun kedepan pasca analisis, hal ini
dimaksudkan agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang
dapat dipertanggungjawabkan.
S (Strength) atau faktor kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan, atau
keunggulan-keunggulan lain relatif terhadapt pesaing dan kebutuhan pasar yang
61 Djunaedi Mansyur, Kasubag Humas BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Wawancara
Pribadi, Jakarta, 30 Juli 2010.
79
dilayani organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus (distinctive competence)
yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi di pasar. Sebaliknya,
W (weakness) atau faktor kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam
sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat
kinerja efektif perusahaan. O (Opportunity) atau faktor peluang adalah situasi
penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Sementara,T
(Threat) atau faktor tantangan adalah situasi penting yang tidak menguntungkan
dalam lingkungan perusahaan.62
Bagi BAZIS DKI, hasil analisis SWOT akan menunjukkan kualitas dan
kuantifikasi posisi BAZIS DKI yang kemudian memberikan rekomendasi
strategis terhadap strategi induk umum fungsional BAZIS DKI berikut
rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumberdaya organisasi.
Analisis SWOT ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan
bersaing (competitive advantage) BAZIS DKI, yang disebut sebagai
“kemampuan inti” bila resultasi kekuatan dan kelemahannya positif yang akan
menjadi landasan strategi BAZIS DKI untuk survive dan sukses di pasar ‘industri
jasa penggelolaan dana umat’.63
UU Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17
tahun 2000 tentang Pajak memberikan implikasi sangant luas pada lembaga
pengelola zakat. Diantaranya, adanya tuntutan profesionalisme, transparansi dan
62 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, (Jakarta:
SEM Institute, 2004), h. 68. 63 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, h. 70.
80
akuntabilitas, serta kemandirian sebagai sebuah institusi publik bagi keberhasilan
pengelolaan zakat.
Bagi BAZIS DKI, dengan posisi strategisnya, tuntutan ini bahkan
dirasakan lebih mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam perspektif strategis,
tuntutan ini mengindikasikan adanya kebutuhan rekayasa manajemen dan
organisasi juga rekayasa sistem keuangan dan manajemen sistem informasi guna
menunjang keberhasilan proses-proses internal dalam upaya BAZIS DKI untuk
meningkatkan diri di masa-masa mendatang menuju BAZIS DKI masa depan
sebagai pengelola ZIS terunggul di Indonesia. Tuntutan ini direspon dengan baik
oleh pemerintah DKI Jakarta dengan terbitnya SK Gubernur Propinsi DKI
Jakarta Nomor 2229/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pembentukan Tim
Perumus Pengembangan BAZIS DKI Jakarta.
Berdasarkan SK tersebut yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Term
of Reference (TOR) dan Proposal Pengembangan BAZIS DKI Jakarta Masa
Depan, ditetapkan adanya program penataan BAZIS DKI pada semua aspek
manajemen dan organisasi menuju BAZIS masa depan. Tujuannya adalah untuk
melakukan perancangan pengembangan manajemen dan organisasi BAZIS DKI
menuju BAZIS DKI masa depan. Sasaran program ini adalah didapatkannya
rancangan pengembangan manajemen dan organisasi menyeluruh bagi
pengembangan BAZIS DKI masa depan yang meliputi: (1) Strategi Induk
Organisasi: Visi, Misi dan Tujuan; (2) Strategi dan Kebijakan Fungsional pada
Fungsi utama Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana serta Fungsi
81
Pendukung lainnya; (3) Lingkup Program; dan (4) Bentuk Organisasi Yang
Mencakup Struktur, Deskripsi Tugas, Alokasi SDM, Basis komunikasi berikut
Implikasinya.64
Guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam TOR dan Proposal Pengembangan BAZIS DKI Masa Depan, khususnya
untuk Bidang Manajemen dan Organisasi, pendekatan yang digunakan adalah
model alur berpikir Manajemen Strategis. Dalam pendekatan ini, rancangan
pengembangan manajemen dan organisasi BAZIS DKI Masa Depan harus
didasarkan atas hasil Analisis Kondisi (SWOT) BAZIS DKI Excisting
(senyatanya).65
Dari analisis SWOT tersebut, BAZIS DKI memiliki 6 potensi
kemampuan inti yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang bersumber dari
SDM (1 potensi), sumberdaya organisasi (3 potensi), sumberdaya fisik (2
potensi). Keenam kemampuan ini sangat potensial untuk mendukung harapan
stakeholders (pihak terkait, baik internal atau pelaku organisasi maupun pihak
ekternal organisasi yang memiliki pengaruh pada organisasi, yakni muzakki,
munfiq, mutasaddiq, mustahik, amil dan pemda DKI) BAZIS DKI untuk menjadi
Good Public Institution, yakni dalam hampir seluruh karakter organisasi yang
ingin dibangun berciri: Profesional, Amanah, transparan & Akuntabel, Mandiri,
64 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h.73 65 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, h. 75.
82
Layanan Prima, dan Budaya Organisasi Mantap serta Memantapkan Jaringan
Kerja berikut Citra Kelembagaan.
Adanya korelasi positif kemampuan inti dengan harapan stakeholders ini
secara spesifik mempertajam rekomendasi strategis analisis SWOT untuk
mereformulasikan Strategi Organisasi yang berorientasikan pertumbuhan
(Growth/expansion Oriented Strategy). Prinsip strategi berorientasi pertumbuhan
agresif atau ekspansi ini adalah dengan menekankan pada penambahan/perluasan
produk, pasar dan fungsi dalam perusahaan sehingga aktivitas perusahaan
meningkat. Bagi BAZIS DKI, pilihan strategi yang dinilai paling tepat adalah
Strategi Pertumbuhan Internal.
Arahan Strategi Pertumbuhan Internal diimplementasikan dalam
formulasi strategi berikut mulai dari nama dan strategi induk hingga bentuk
organisasi, sebagai berikut:
a. Nama Organisasi: BAZIS DKI Jakarta dengan corporate slogan/corporate
statement: BAZIS DKI Jakarta Teguh Memegang Amanah, Mitra Kaum
Lemah.
b. Visi: Menjadi Badan Pengelola ZIS yang terunggul dan terpercaya.
c. Misi: (1) Mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah,
profesional, transparan-akuntabel dan mandiri di Jakarta menuju masyarakat
yang sejahtera, berdaya dan bertakwa; (2)menunjang program Pemda DKI
dalam upaya meninggkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta sehingga tidak
ada lagi yang tergolong mustahik zakat.
83
d. Tujuan: (1) menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ZIS secara amanah,
profesional, transparan-akuntabel dan mandiri serta didukung dengan layanan
prima dan budaya organisasi yang mantap; (2) menunjang Pemda DKI dalam
program peningkatan taraf hidup masyarakat dan layanan sosial; (3)
memantapkan jaringan kerja dengan semua pihak untuk membantu semua
asnaf zakat dan masyarakat perlu bantuan (people help need) dengan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat; (4) Meningkatkan citra
kelembagaan melalui keberhasilan pengelolaan ZIS dan kepuasan
stakeholders (muzaki, munfiq dan mutasaddik mustahik, amil dan Pemda
DKI).
e. Strategi Fungsional Pengumpulan: (1) Meningkatkan perolehan jumlah dana
ZIS; (2) meningkatkan jumlah dana ragam Muzakki, Munfiq dan Mutasaddiq;
(3) Meningkatkan kepuasan Muzakki, Munfiq dan Mutasaddiq; (4)
Meningkatkan relasi dan pendukung; (5) meningkatkan citra lembaga.
f. Strategi Fungsional Pendayagunaan: (1) Meningkatkan jumlah dan ragam
Mustahik; (2) Meningkatkan taraf hidup dan keberdayaan Mustahik; (3)
meningkatkan relasi dan pendukung; (4) meningkatkan citra lembaga.
g. Strategi Fungsional Pendukung Operasi: (1) Meningkatkan kualitas SDM
amil; (2) meningkatkan transparansi & akuntabilitas; (3) Meningkatkan
kehandalan data base amil; (4) Meningkatkan tertib administrasi & keuangan;
(5) Meningkatkan self assessment untuk kepentingan evaluasi & rekayasa
ulang organisasi; (6) Meningkatkan citra lembaga.
84
h. Kebijakan Fungsional: Sebagai Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
BAZIS Propinsi DKI Jakarta.
i. Struktur Organisasi: Struktur organisasi BAZIS DKI Jakarta yang ditawarkan
dan dinilai paling tepat adalah struktur primer fungsional, dengan pemimpin
manajemen puncak tunggal dan struktur lini dan fungsional berdsarkan pola
hubungan kerja dan kewenangan.
j. Budaya Organisasi BAZ Jakarta: (1) Syari’ah Adalah Tolak Ukur Aktivitas
BAZIS DKI Jakarta; (2) Pengolahan ZIS Secara Amanah, Profesional,
Transparan dan Akuntabel Adalah Kegiatan Utama BAZIS DKI Jakarta; (3)
Optimalisasi Pengumpulan dan Akuntabel Adalah Kegiatan Orientasi
Produktivitas BAZIS DKI Jakarta; (4) Amanah, Profesionalisme, dan
Kemandirian Adalah Inti Kualitas SDM BAZIS DKI Jakarta.66
2. Budaya Organisasi BAZIS DKI Jakarta
Dalam Bab Pedoman Formulasi Manajemen dan Organisasi, budaya
organisasi (organizational culture) adalah sekumpulan asumsi penting
(keyakinan dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini dan tindakan dalam suatu
perusahaan. Dalam prespektif pengembangan organisasi (Organization
Development/OD), budaya organisasi menggambarkan sistem sosial yang
berlaku dalam sebuah perusahaan yang merangkum aspek-aspek kekuasaan,
nilai, norma dan ganjaran. Kekuasaan berkaitan dengan besarnya tingkat
kewenangan dalam menerapkan budaya organisasi. Nilai mengacu pada standar
66 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h.78
85
nilai yang terutama berasal dari manajemen. Norma lebih diidentikan dengan
aturan main dalam perusahaan. Sementara ganjaran adalah sistem berikut
mekanisme reward kepada karyawan yang melaksanakan budaya organisasi.
Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, maka budaya organisasi
yang ditawarkan untuk diterapkan dalam kehidupan lembaga BAZIS DKI Jakarta
adalah terdiri atas sistem nilai berikut:
a. Budaya 1. Syariah adalah tolak ukur aktivitas BAZIS DKI Jakarta. Adalah
lembaga yang didedikasikan untuk menghimpun dan mendayagunakan dana
ZIS. Oleh karena itu, syari’ah menjadi tolak ukur dalam setiap perencanaan,
kebijakan dan organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta interaksi diantara
seluruh eksponen pendukungnya.
b. Budaya 2. Pengelolaan ZIS secara Amanah, Profesional, Transparan &
Akuntabel adalah kegiatan utama BAZIS DKI Jakarta.
c. Budaya 3. Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Dana ZIS adalah
Orientasi Produktivitas BAZIS DKI Jakarta. Produktivitas BAZIS DKI
Jakarta diorientasikan pada terselenggaranya kegiatan pengumpulan dan
pendayagunaan ZIS secara optimal.
d. Budaya 4. Amanah, Profesionalisme, dan Kemandirian adalah inti kualitas
SDM BAZIS DKI Jakarta. Semua program tidak akan terlaksana dengan baik
jika sumberdaya manusia yang bertanggung jawab tidak amanah, profesional
86
dan mandiri, maka peningkatan kualitas SDM pengelolas harus menjadi
perhatian semua pihak yang terlibat terus menerus.67
3. Strategi Operasional
Untuk mewujudkan misi, visi, dan tujuan beserta kelengkapan sistemnya
di atas, maka dilakukan berbagai upaya seperti yang disebut di bawah ini.
a. Strategi Fokus
Sesuai dengan kedudukannya sebagai pengelola ZIS, keberhasilan BAZIS
DKI Jakarta sangat ditentukan oleh konsistensi pada tugas.
b. Optimalisasi Sumberdaya
BAZIS DKI Jakarta harus mengoptimalkan sumberdaya dana, manusia, sarana
dan prasarana yang dimiliki untuk mencapai visi, misi dan tujuannya.
Optimalisasi sumberdaya direkomendasikan setelah melihat bahwa potensi
sumberdaya yang ada dinilai cukup untuk membawa BAZIS DKI Jakarta
menggapai visi, misi dan tujuannya.
c. Analisis Strategis
BAZIS DKI Jakarta dimunkan menggandeng lembaga-lembaga tertentu guna
menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berada
dalam bingkai konsep yang ditetapkan. Ketepatan memilih lembaga mitra
akan sangat menentukan keberhasilan aliansi. Harus diperhatikan faktor
keunggulan bersaing yang dimiliki oleh lembaga pilihan tersebut, sehingga
aliansi yang terbangun akan memperkuat lembaga.
67 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h. 111
87
d. Out- Sourcing
Dalam strategi ini, BAZIS DKI Jakarta memanfaatkan tenaga dari luar
lembaga yang memiliki keahlian spesifik untuk menangani pekerjaan tertentu
pada saat tertentu. Hal ini akan membantu menutupi sumberdaya manusia
yang ada untuk pekerjaan atau keahlian tertentu.68
68 Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan,h. 112
88
Bagan hasil indentifikasi variabel SWOT BAZIS DKI
Oleh Konsultan SEM Institute
VARIABEL KEKUATAN 1. Karyawan (amil) Bazis full time. 2. Lembaga Pemerintah. 3. Adanya dukungan sarana – prasarana dari pemda DKI. 4. Posisi Strategis di sentra bisnis dan pemerintahan. 5. Transparansi dalam mengelolaan dana. 6. Kemudahan akses ke media masa. 7. Nama Bazis sudah cukup dikenal. 8. Dewan Pertimbangan yang sudah mulai berfungsi. 9. Sistem dan prosedur yang sudah berlaku.
VARIABEL KELEMAHAN 1. Visi, misi dan Tujuan belum tersusun baik. 2. Database masih lemah. 3. Ekspose program unggulan masih kurang. 4. Diversifikasi dan optimasi program penghimpunan dana
masih kurang. 5. Manajemen dan kualitas SDM masih lemah. 6. Kesejahteraan amil masih kurang. 7. Belum adanya pengembangan karir pengelola (amil), terkendala aturan pegawai negri. 8. Pengawasan dan evaluasi program masih lemah. 9. Belum adanya fungsi R dan D secara kontinyu. 10. Promosi dan komunikasi belum terpada dan optimal. 11. Belum memiliki budaya organisasi. 12. Belum memiliki gedung sendiri.
89
VARIABEL PELUANG 1. Adanya kewajiban zakat. 2. Berlakunya UU No. 38/1999 dan UU No. 17/2000. 3. Otonomi daerah dan berlakunya UU No. 34/1999. 4. Dukungan dari pemerintah daerah yang kuat. 5. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat. 6. Social responsibility mulai tumbuh di banyak perusahaan. 7. Adanya tuntutan pengelolaan zakat yang profesional. 8. Terbentuknya Ditjen Zakat dan Waqaf Depag. 9. Terbukannya kerjasama dengan BAZ & LAZ yang ada. 10. Perubahan gaya hidup masyarakat. 11. Perkembangan dunia informasi dan teknologi. 12. Dukungan kuat dari berbagai lembaga. Seperti; TV, bank dll.
VARIABEL TANTANGAN 1. Angka kemiskinan meningkat. 2. Masih adanya persepsi buruk tentang Bazis. 3. Masih adanya kebijakan penempatan SDM Pemda DKI ke
Bazis DKI yang tidak sesuai dengan kaidah profesionalisme. 4. Adanya program yang gagal karena terkendala aturan birokrasi. 5. Masih adanya persepsi panutan (taklid buta) masyarakat pada
Kyai/tokoh yang dirujuknya. 6. Adanya ‘pesaing’ sejenis.
90
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Strategi Penghimpunan (fundraising) BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam
meningkatkan pengelolaan dana ZIS antara lain :
a. Sasaran Penghimpunan ZIS adalah seluruh warga muslim Ibukota
b. Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat melalui program sosialisasi
c. Membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat
d. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta
juga menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di wilayah
Jakarta.
e. Selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru, karena potensi ZIS
terutama di Jakarta masih banyak yang belum terjamah.
f. Agar program-program BAZIS DKI dapat berjalan secara optimal, kinerja
BAZIS DKI tidak terlepas dari motivasi dan pengawasan.
Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini membuahkan hasil
yang menguntungkan baik dari muzakki maupun mustahik, dan BAZIS DKI
Jakarta mendapatkan hasil dari program yang dimilikinya, hingga berkurangnya
91
mustahik di dokumentasinya serta Negara pun terbantu dalam mengurangi
kemiskinan.
2. BAZIS DKI Jakarta memiliki nilai yang strategis khususnya bagi masyarakat
Jakarta, walaupun dalam hal ini Jakarta adalah Ibukota tetapi masih banyak
warga miskin disekitarnya. Maka dari itu, perananan ZIS sangat berpengaruh
terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu,
dana yang di berikan BAZIS DKI tidak hanya untuk konsumsi semata tetapi juga
untuk kegiatan produksi agar masyarakat bisa mengembangkan usahanya.
3. Kelebihan dari program-program BAZIS DKI salah satunya adalah program
pendayagunaan dana ZIS yang diwujudkan dalam usaha pengembangan usaha
ekonomi, pembinaan sumberdaya manusia, dan bantuan konsumtif, upaya ini
tidak lain agar mata rantai kemiskinan secara bertahap dapat terlepas. Sedangkan
kekurangannya ada beberapa program unggulan BAZIS DKI Jakarta yang tidak
berjalan, seperti pemberian Qardul Hasan juga pengawasan evaluasi program
yang masih lemah.
B. Saran
Walaupun secara umum hasil pengumpulan dana ZIS mengalami
peningkatan, namun fundraising yang dilakukan BAZIS Provinsi DKI Jakarta
masih perlu ditingkatkan lagi, agar strategi fundraising BAZIS Provinsi DKI
Jakarta mampu mencapai target ZIS secara optimal. Juga BAZIS Provinsi DKI
92
Jakarta harus terus bereksplorasi sehubugan dengan banyaknya pesaing sejenis
agar BAZIS DKI selalu transparan, amanah, akuntabel juga lebih meningkatkan
tata kerja, SDM pengelola agar masyarakat lebih mempercayakan ZISnya kepada
BAZIS DKI Jakarta.
93
DAFTAR PUSTAKA
Bahreisj, Hussein, Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari Muslim, Surabaya,
Karya Utama, 1997.
BAZIS Provinsi DKI Jakarta & Institut Majemen Zakat, Manajemen ZIS Bazis
Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006. Cet. Ke-1
BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta, Jakarta,
BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006.
Al Ba’iy, Abdul Al-hamid Mahmud, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan
Keuangan Syariah, Jakarta, RajaGrafino Persada, 2006.
Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, Jakarta, Penerbit Direktorat Pemberdayaan
Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama
RI, 2006.
Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta, Fakultas
Syariah dan Hukum, 2007
Hafidhuddin, Didin, Agar Harta Berkah dan Berlimpah Gerakan Membudayakan
Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, Jakarta, Gema Insani Press, 2007.
Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan sedekah. Jakarta,
Gema Insani Press, 2008.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dan Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press,
2002.
94
Haroen, Nasrun, Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat Menuju Tata
Kelola Zakat yang Lebih Baik, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU
Pengelolaan Zakat, Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010.
http://www.baznas.or.id. Diakses pada tanggal 23 Februari 2010.
http://www.uchinfamiliar.blogspot.com/pengrtian-zakat-infaq-sedekah.html. diakses
pada tanggal 24 Juli 2010.
http://www.bazisdki.go.id. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.
http://www. hendrakholid.net/blog/2010/03/16/ Diakses pada tanggal 24 Juli 2010.
Ibrahim, Yasin, Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah, Bandung, Marja, 2008.
Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An Naisaburi, Shahih Muslim,
Al-Azhar Cairo, Dar el Hadith, 1997, Juz 8, Cet ke-1.
Imam Ibn Zauji, Shahih Bukhari Ma’a Kasyfi Al- Masykal, Al-Azhar Cairo, Dar el
Hadith, 2008, Juz 16.
Iswoyo, Setiyo. Seri Panduan Menggalang Dana, In Kina Fundraising, Depok,
Piramedia, 2006.
Konsultan SEM Institute, Laporan Pengembangan BAZIS di Masa Depan, Jakarta,
SEM Institute, 2004.
Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosda Karya,
2000.
95
Mahendrawati, Nani, dan Effendi, Agus, Pengembangan Masyarakat Islam,
Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. Ke 1.
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara,
2002.
Mufraini, M. Arief, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan
Kesadarandan Membangun Jaringan, Jakarta, Kencana Prasada Media
Group, 2006.
Pemda DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS di DKI Jakarta, Jakarta, Pemda DKI, 1992.
Purwanto, April, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat,
Yogyakarta, Sukses, 2009.
Qaradhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bandung, Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999,
Cet. Ke-5.
Qadir, Abdurrachman, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial), Jakarta,
RajaGrafindo Persada, 2001.
Sabiq, Sayyid, Panduan Zakat menurut Al-Qur’an dan As-Sunah, Bogor, Pustaka
Ibnu Katsir, 2005.
Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi
Modern, Jakarta, Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka
Rizki Putra,1999.
Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, Cet. Ke-2004
Sutisna, Hendra. Fundraising Database, Depok, Piramedia, 2006.
96
At-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir, Juz 8, http://www.ahlalheedth.com, diakses Pada
Tanggal 15 Agustus 2010.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, Disampaikan pada Seminar Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat,
Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, 4 Maret 2010.
97
98
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DKI JAKARTA
99
Hasil PPengumpuulan ZIS
BAZISS Provinsii DKI Jakkarta (20004-2008)
No
1
2 3 4 5
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Tahun
2004
2005200620072008
0
000,000,000
000,000,000
000,000,000
000,000,000
000,000,000
000,000,000
n
4 8
5 86 17 18 1
2004
GBAZIS
GBAZIS
Zakat
8.350.646.64
8.720.260.440.927.458.60.676.372.40.232.624.3
2005
rafik HaPropinsi
Grafik HasS Provinsi
200
sil Pe g
6
ni DKI Jak
sil Pengui DKI Jak
48
49 696 441
07
Infaq/Shad
7.907.177
9.762.49710.843.1916.537.5919.747.89
2007
umpulakarta (20
umpulan Zkarta (200
daqah
7.249
7.121 98.891 90.685 98.008
2008
n ZIS004‐2008
ZIS 04-2008)
ZIS
16.257.82
18.482.7521.770.6527.213.9629.980.52
S
23.897
57.570 57.587 63.126 22.315
8)
zakat
infaq/
ZIS
/shadaqah
1100
RRencana PBProsentas
2.300.000.00020%
Fakir m
BAZIS Pse Penday
0
miskin F
Provinsi Dyagunaan Zakat 20009 DKI Jakarrta
114.034.1001%
Fi Sabilillah Muallaf, GGharimin, Ibnu
79%8.858.700.00
u Sabil
00
1101
RRencana P
BAProsentas
7.89
4.117.1523%
BBS
AZIS Provse Penday
9250786845%
55.618%
Bantuan KemaBantuan SosialSosialisasi dan
vinsi DKIyagunaan
slahatan Umatl KeagamaanBina Lembaga
I Jakarta 2Infaq 2009
2009
5
t & Peningkata
a
5.602.824.90032%
an SDM