KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE …
Transcript of KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE …
KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
Unit Penerbitan dan Percetakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
2020
KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
Penulis: Mukhlis Yunus, Zubir sahim dan M. Ridha Siregar
Unit Penerbitan dan Percetakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
Penulis
Mukhlis Yunus, Zubir Sahim dan M. Ridha Siregar
Editor: Irham Fahmi
Setting Cover/Lay Out: Agus Mayadi
Diterbitkan
Syiah Kuala University Press Cetakan Pertama : April 2020
ISBN : 000-000-0000-00-0
Banda Aceh 2020
Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
DAFTAR ISI
Kata pengantar ............................................................................................ .i
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1 Latar belakang .................................................................................. 1 1.2 Indentifikasi Masalah ......................................................................... 6 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 8 1.4 Metode Pendekatan ........................................................................... 8 1.5 Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya......11
BAB II KRITERIA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
(UPTD) ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA ........................................................................ 13
2.1 Kegiatan Teknis Operasional............................................................. 17 2.2 Jasa Alat Berat Bagi Masyarakat/ Perangkat Daerah ............. 26
2.2.1 Jasa yang diberikan Bersifat Konkrit dan Terukur ................... 26 2.2.2 Penyedian Jasa Yang Diperlukan Secara Terus Menerus ......... 28
2.3 Kontribusi bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat........28
2.4 Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana ........... 33
2.4.1 Penempatan Pegawai UPTD Alat Berat ..................................... 33
2.4.2 Belanja Pegawai dan Operasional Kantor UPTD Alat Berat ...... 35
BAB III ANALISIS BEBAN KERJA ............................................................. 37
3.1 Tugas dan Fungsi UPTD Alat Berat Di Bentuk ................................... 42 3.1.1 Kepala UPTD Alat Berat ............................................................ 42 3.1.2 Subbagian Tata Usaha .............................................................. 43 3.1.3 Pegawai/Petugas Administrasi dan Pegawai Non Administrasi 44 3.1.4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ........ 44
3.2 Beban Kerja ...................................................................................... 44
BAB IV ANALISI RASIO BELANJA PEGAWAI ............................................ 49
4.1 Pendapatan Daeran dari UPTD Alat Berat ....................................... 49
4.2 Belanja Daerah Dan Alat Berat ......................................................... 53
4.3 Rasio Belanja Pegawai UPTD Alat Berat .......................................... 54
BAB V PENUTUP .................................................................................... 57
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 57
5.2 Saran................................................................................................ 59
BAHAN BACAAN ......................................................................................... 61
KATA PENGANTAR
Kabupaten Pidie Jaya sedang giat-giatnya membangun terlebih setelah
gampa melanda daruah pemekaran baru dari induk Kabupaten Pidie.
Kehadiran Kabupaten Pidie Jaya mengemban tugas yang mulia dan
memikul tanggung jawab terutama dalam pelaksanaan pembangunan
daerah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan sejahtera serta mampu menjamin kesinambungan dan
dinamika pembangunan di segala bidang. dalam rangka mewujudkan
tugas-tugas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan
pembangunan dan lebih khusus sebagai daerah baru pemekaran dan
baru saja menghadapi musibah gempa bumi maka kegiatan untuk
mendukung percepatan pembangunan mendesak diperlukan. Seiring
dengan itu, pemerintah Pidie jaya mendukung sepenuhnya Pemerintah
pusat yang sedang menjadikan pembangunan infrastruktur di daerah-
daerah sebagai andalan.
Sikap ini telah direpon positif oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
dengan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi yang secara
nyata mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan seluruh
lapisan masyarakat di daerah. Untuk maksud tersebut pemerintah
perlu menyediakan seperangkat peralatan yang dapat mendukung
pembangunan infrastrukturnya seperti alat-alat berat. Pengadaan alat
berat mengikuti permintaan turunan dari permintaan pembangunan
secara menyeluruh. Justru itu kebutuhan akan peralatan berat beserta
sumber daya manusia dan bahan material lainnya ikut meningkat dan
semakin dibutuhkan. Eksistensi alat berat menjadi salah satu hal
terpenting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah
Ketersediaan alat berat akan memberikan banyak keuntungan
terutama bila dikelola secara profesional oleh unit khusus (UPTD),
buku ini mencoba untuk mengemukakan kajian akademik tentang
pembentukan UPTD Alat Berat di Kabupaten Pidie Jaya, semoga ada
manfaatnya bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan.
Mohon maaf atas segala kelemahannya, terima kasih atas segala
dukungan. Semoga Allah Membalas segala kebajikan kita.
Tim Penulis
Sambutan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
Kami menyambut baik penerbitan buku kajian akademik Rancangan Peraturan
Bupati Pidie jaya Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alat
berat Pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Menurut hemat kami buku
kajian akademik ini sangat bermakna sebagai masukan, informasi dasar bagi
rencana pembentukan UPTD Alat Berat yang begitu urgen di Kabupaten Pidie jaya
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastrukur dan percepatan
pembangunan.
Kami berharap dengan adanya UPTD Alat Berat kelak di Kabupaten Pdie Jaya yang
dikelola secara terstruktur oleh organisasi UPTD alat berat akan lebih ekonomis,dan
berdaya guna peralatan yang investasinya cukup besar ini.
Kepada tim penulis dan teman-teman yang mendorong kajian akademik ini
disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah membalas semua pengabdian kita,
Aamiin ya Rabbal Alamin.
Meureudu, Juni 2019
Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
Bahron Bakti, ST, MT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada dasarnya pemberian otonomi kepada suatu daerah bukan hanya sekedar
pembagian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas belaka,
tetapi juga kehadiran otonomi daerah tersebut menjadi solusi bagi peningkatan pelayanan
pemerintahan dan pembangunan di daerah disegala bidang. Salah satu daerah otonom dari
pemberian dari pemerintah pusat yang relatif baru adalah kabupaten Pidie Jaya. Sebagai
daerah pemekaran baru, Kabupaten Pidie Jaya masih banyak menghadapi kendala dan
limitasi dalam merealisasikan tuntutan pelayanan yang prima dan percepatan pembangunan
terutama adalah pembangunan infrastrukturnya.
Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan ibu
kotanya adalah Meureudu. Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya telah tertera dalam Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
09 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683. Kehadiran Kabupaten Pidie Jaya
mengemban tugas yang mulia dan memikul tanggung jawab terutama dalam pelaksanaan
pembangunan daerah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera serta mampu menjamin kesinambungan dan dinamika pembangunan di segala
bidang.
Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan
pembangunan dan lebih khusus sebagai daerah baru pemekaran dan baru saja menghadapi
musibah gempa bumi maka kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan mendesak
diperlukan. Seiring dengan itu, Pemerintah pusat kala ini juga sedang menjadikan
pembangunan infrastruktur sebagai andalan. Sikap ini tentu sepatutnya mendapat dukungan
dari semua pihak, karena pembangunan infrastruktur secara nyata mempengaruhi
peningkatan ekonomi bangsa dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Untuk maksud
tersebut sudah barang tentu pemerintah perlu menyediakan seperangkat peralatan yang dapat
mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti alat-alat berat. Pengadaan alat berat
mengikuti permintaan turunan dari permintaan pembangunan secara menyeluruh.
Pembangunan setiap tahunnya tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Justru itu
kebutuhan akan peralatan berat beserta sumber daya manusia dan bahan material lainnya ikut
meningkat dan semakin dibutuhkan. Eksistensi alat berat menjadi salah satu bagian terpenting
dalam suatu proyek pembangunan, baik pembangunan gedung perkantoran dan rumah,
pembukaan jalan, dan eksplor hasil tambang dan lain sebagainya.
Alat berat merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia
modern yang keberadaannya ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia dalam berbagai
pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Alat berat akan menjadi
faktor yang semakin penting terutama dalam proyek konstruksi maupun pertambangan dan
berbagai kegiatan lainnya dalam skala besar. Ketersediaan alat berat akan memberikan
banyak keuntungan. Dengan penggunaan alat berat waktu untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan akan lebih cepat, tenaga manusia yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga biaya
pekerjaan semakin hemat dan ekonomis. Alat berat harus dimanajemeni atau dikelola secara
tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kesalahan dalam pengelolaan akan menimbulkan
gangguan penyelesaian pekerjaan dan kerugian investasinya. Untuk kabupaten Pidie Jaya,
pengadaan alat berat dikaitkan juga dengan percepatan pembagunan sektor inftrastruktur.
Keadaan ini tentunya akan mengganggu program percepatan pembangunan yang
dicanangkan.
Untuk kegiatan percepatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur),
Kabupaten Pidie Jaya mendapat bantuan (hibah) Alat Berat sebanyak 26 unit dari Pemerintah
Aceh melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Aceh sejak tahun 2011
sampai dengan 2013. Selain bantuan (hibah) yang diberikan oleh Pemerintah Aceh, pada
masa masih adanya Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), lembaga khusus ini turut
juga memberikan hibah 5 (lima) unit alat berat kepada pemerintah Pidie Jaya, mana kala
badan tersebut dibubarkan karena rampungnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
tsunami di Aceh. Peralatan yang dihibahkan tersebut selanjutnya menjadi aset Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya. Ketersediaan Alat berat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya
berasal dari bantuan hibah Pemerintah Aceh dan BRR saja, namun mengacu kepada
peningkatan kebutuhan pembangunan, Pemerintah Pidie Jaya juga mengalokasi dana
pembangunan untuk penambahan alat berat untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan jasa
alat berat di daerah yang baru dimekarkan dari induknya kabupaten Pidie.
Keseluruhan alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan/permintaan jasa alat berat untuk pekerjaan umum sehingga
kehadirannya diharapkan lebih memperlancar tuntutan pekerjaan pembangunan yang ada di
Kabupaten Pidie Jaya.
Sesuai dengan tuntutan peningkatan PAD pada dinas-dinas produktif, keberadaan
dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk
memungut dan menetapkan Objek Retribusi terhadap pemakaian alat berat yang dalam
bentuk: a. Sewa menyewa dengan Pihak Ketiga, b. Pemakaian alat berat untuk Kegiatan
Sosial Masyarakat dan c Penanggulangan Bencana Alam Daerah dalam wilayah kabupaten
Pidie Jaya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi
Daerah serta Qanun No. 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pidie
Jaya. Penggunaan jasa retribusi terhadap kegiatan-kegiatan idealnya di atas dihitung
berdasarkan waktu pemakaian alat-alat berat tersebut. Walaupun upaya untuk mengoprasikan
alat berat secara produktif telah diatur dalam qanun kabupaten Pidie Jaya, namun dalam
realitanya pengelolaan alat berat dibawah manajemen umum Pekerjaan Umum Pidie Jaya
belum efektif sebagaimana diharapkan. Hal ini tercermin dari perolehan kontribusi alat berat
dari ketahun terhadap pendapatan dinas Pekerjan Umum yang disetorkan ke kas daerah
sebagai dinas produktif dengan beban target Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai
seperti diharapkan. Realisasi Retribusi Jasa Alat berat dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya
bertumbuh lamban dan malah negatif dalam beberapa tahun terakhir terutama pada tahun
2016 karena faktor eksternal bencana gempa dan longsor yang melanda kabupaten Pidie Jaya
disamping aspek manajerialnya belum terbenahi.
Terlepas dari mana sumber pengadaaannya, alat berat milik pemerintah itu adalah
investasi yang relatif besar yang idealnya mampu memberikan kontribusi kepada percepatan
pembangunan dan secara produktif dapat menyumbang kepada penerimaan daerah. Alat berat
dapat disewakan kepada berbagai pihak yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik, baik
yang dibiayai pemerintah maupun swasta atau pihak ketiga. Alat-alat berat itu memiliki umur
ekonomis atau umur produktif. Tanpa perawatan yang intensif dengan biaya perawatan yang
cukup tersedia, maka alat berat itu akan cepat rusak sehingga umur ekonomis dan
produktifnya semakin pendek. Untuk itu perlu kajian bagaimana keberadaan pengelolaan alat
berat itu diikat dalam suatu aturan hukum dengan bentuk struktur organisasi pengelolaannya
dapat mengoptimalkan fungsi alat berat tersebut dengan suatu manajemen yang dapat
dipertanggung jawabkan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan proyek konstruksi yang
menggunakan alat berat adalah faktor perawatan. Hasil survey pendahuluan yang dilakukan
tim menunjukkan bahwa Alat berat yang ada di Pidie Jaya selain belum dikelola secara
profesional dengan suatu prosedur operasi standar (SOP), juga belum tersedia ruang
penyimpanan dan sistem dukungan alat berat lainnya secara khusus. Tidak jarang terjadi,
saat alat berat diperlukan penggunaannya keadaannya kadang kala tidak dapat dipergunakan
atau kondisinya kurang baik untuk suatu pekerjaan besar, apalagi dadakan seperti pekerjaan
akibat bencana alam gempa dan longsor yang sering terjadi di Pidie Jaya. Seiring dengan
bertambahnya alat berat yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu adanya
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat khusus agar alat berat yang dibeli dengan
uang negara tidak terbengkalai dan selalu dalam perawatan untuk memaksimalkan umur
ekonomi dan teknisnya.
Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pemerintah Pidie Jaya sering mengalami
kesulitan dalam mengotimalkan fungsi alat berat yang ditempatkan pada dinas pekerjaan
umum Kabupaten Pidie Jaya terutama dikarenakan belum adanya perangkat hukum yang
menjadi acuan dalam mengoperasikan alat berat milik pemerintah yang sekaligus menjadi
tumpuan dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Pidie Jaya selama ini. Diakui
bahwa selama ini belum tersedia data yang mencukupi dan akurat untuk menjadi masukan
utama kepada bupati kepala daerah dalam menerbitkan peraturan bupati yang khusus
merumuskan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat dibawah
unit kerja dinas pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya. Di Kabupaten Pidie Jaya juga belum
ada kajian pemikiran yang memadai dan komprehensif yang mengakomodir pemikiran
teoritis dan kajian empiris (induktif) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat
yang cukup penting bagi pelayanan pembangunan di Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
1.2. Identifikasi Masalah
Kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dari daerah itu sendiri adalah harapan
dari pemerintah/pimpinan daerah dan juga pemerintah pusat. Dengan kemandirian,
pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pembangunan dan pemerintahan
di wilayah tertentu. Untuk memberikan palayanan pembangunan yang baik terutama
pembangunan fisik membutuhkan dukungan ketersediaan alat berat. Dewasa ini kabupaten
Pidie Jaya sudah ada sejumlah alat berat di bawah dinas Pekerjaan Umum namun belum
fokus pengelolaannya sehingga tidak jarang alat berat yang urgen itu terbengkalai karena
tidak terurus, rusak sebelum waktunya dan belum ada workshop untuk kepentingan
optimalisasi penggunaan alat berat yang mahal itu. Alat berat yang ada terparkir dialam
terbuka dan terkesan tidak terurus dengan baik dan profesional. Atas dasar latar belakang
diatas diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Dewasa ini tuntutan peningkatan pelayanan pembangunan dan pemerintahan semakin
dikehendaki dan dituntut masyarakat terutama dalam hal pembangunan infrastruktur
(sarana dan sarana). Pemerintah Pidie Jaya bertekad untuk mewujudkan pembangunan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan mendapatkan dan mengadakan sejumlah
alat berat pendukung pembangunan fisik. Walaupun belum mencukupi alat-alat berat itu
sebagian sudah ada, namun belum dapat berfungsi optimum karena penanganannya
bercampur baur dengan tugas-tugas kedinasan umum pada pekerjaan umum yang
bebannya semakin meningkat setiap tahunnya. Keunikan dan urgensinya terhadap alat
berat menghendaki perlakukan manajemen khusus untuk mengoptimalkan dalam bentuk
unit pelaksana teknis dinas. Unit pelaksana teknis tersebut harus dibentuk dengan suatu
peraturan yang mengikat bagi pelaksananya. Aturan tersebut adalah peraturan bupati
yang mengatur UPTD dimaksud. Untuk menjadi bahan pertimbangan utama yang
didukung deduktif dan induktif bagi bupati diperlukan suatu kajian akademis, sehingga
peraturan buapti tersebut tidak batal demik hukum dan memberi manfaat yang lebih
besar bagi masyarakat.
2. Peraturan bupati Pidie Jaya menjadi suatu solusi bagi masyarakat dan penyelenggara
pemerintahan yang terlibat dalam penyewaan alat berat untuk mendorong penyelesaian
masalah hukum, ekonomi dan sosial masyarakat dalam lingkup kabupaten Pidie Jaya.
Dalam bidang hukum masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum terhadap pola
pemakaian dan penyewaan aset pemerintah. Secara ekonomi keberaan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat yang diatur dengan peraturan bupati akan dapat
mendorong penerimaan penyewaan alat berat kepada pengguna dengan indikator
keekonomian sehingga mengatasi masalah rendahnya penerimaan asli daerah (PAD)
dalam rangka mendorong kemandirian pembiayaan pembangunan dari sumber internal
daerah. Dalam masalah sosial. keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat
Berat dapat lebih cepat mengatasi maslah sosial yang dihadapi masyarakat terutama dari
perilaku swasta yang kurang kompetitif dan sering terjadinya gempa bumi dan tinggi
potensi bencana alam yang membutuhkan alat berat yang dikelola secara mandiri oleh
suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
3. Operasionalisasi alat berat saat ini di Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya dikelola dengan
struktur organisasi yang tumpang tindih yang menyulitkan pertanggungjawaban investasi
publik, demikian juga permintaan pelayanan jasa alat berat yang belum optimal.
Keadaan ini kurang mendorong ercepatan pembangunan yang sedang giat-giatnya
dilakukan pemerintah Pidie Jaya untuk mengurangi kemiskinan penduduk dan
meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat. Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) yang diikat dengan peraturan bupati operasonal alat berat yang ada denganbiaya
investasi yang cukup besar akan lebih produktif yang mampu memberikan pelayanan
ekonomi dan sosial kepada masyarakat Pidie Jaya
1.3 Maksud dan Tujuan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daereh (UPTD) Alat Berat Kabupaten Pidie
Jaya bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas operasional dan pelayanan penggunaan
pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
Kajian akademis yang dilakukan ini pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan
informasi tentang kelayakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat
yang ditinjau dari berbagai sudut pandang dengan mengutamakan pada analisis kajian ilmiah.
Dengan demikian sehingga dapat terpenuhi tuntutan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan
menterui dalam negeri no 12 tahun 2017 dan edaran menteri dalam negeri nomor
061/14338/OTDA tanggal 12 Juni 2017 perihal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang
Dinas dan UPTD. Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat pada Dinas ditujukan adalah untuk: 1. Memberikan acuan bagi pihak
terkait dalam proses kajian pembentukan dan penyelenggaraan Unit pelaksana Teknis
Daearah (UPTD) sejenis unit pelaksanaan teknis dinas. dan 2. Menjamin agar pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat dapat dilaksanakan dengan profesonal
dengan manajemen yang dapat dipertanggung jawabkan.
1.4 Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian atau naskah akademik ini adalah
metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan
perundang-undangan, khususnya tentang kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi
dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan
ke dalam rancangan peraturan bupati kepala daerah. Metode ini dilandasi oleh teori bahwa
hukum yang baik merupakan hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam
masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Dalam kaitannya
dengan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Alat Berat, maka naskah akademik diharapkan akan menjawab urgensi
ditambah atau diadakannya peraturan bupati tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
yang berlaku eksisting, materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Pidie
Jaya, serta linieritas perubahan peraturan bupati tersebut dengan rencana pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya. Secara sistematis
penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.
Tahapan yang dilakukan meliputi:
a. Identifikasi permasalahan terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Alat Berat;
b. Inventarisasi bahan hukum berkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat;
c. Sistematisasi bahan hukum untuk penerbitan peraturan bupati
d. Analisis bahan hukum dalam bentuk peraturan Bupati Pidie Jaya; dan
e. Perancangan dan penulisan
Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap berbagai
permasalahan pembetukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat yang tidak
berbenturan dengan peraturan perundang-undangan eksisting. Selanjutnya dilakukan
inventarisasi bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan relevan, RPJMD Pidie Jaya
dan analisis beban kerja. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan
hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-
teori, konsep-konsep, serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat dinas pekerjaan umum Kabupaten Pidie Jaya.
Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan
yang ada. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang
mendukung perlunya re-interpretasi dan re-orientasi pengaturan terhadap pembentukan dan
susunan perangkat dinas Pekerjaan Umum di kabupaten Pidie Jaya untuk menjawab
permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Secara garis besar proses penyusunan peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) alat berat ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). tahap konseptualisasi, 2)
tahap sosialisasi dan konsultasi publik, dan 3) tahap proses politik dan penetapan dan
pemberlakukan peraturan bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat.
1. Tahap Konseptualisasi
Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan
oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik
dan perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya. Proses konseptualisasi naskah
akademik dan perumusan rancangan peraturan bupati dilakukan dengan konsultasi dengan
tim ahli dan forum diskusi terarah.
2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik
Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai
rancangan Peraturan bupati tentang Pembentukan UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Pidie Jaya susunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang
baru melalui diskusi yang dihadiri oleh stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini
adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Susunan Perangkat Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan memperoleh masukan dari peserta guna
perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan bupati .
3. Tahap Proses Politik dan Penetapan
Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance.
Proses politik merupakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie
Jaya. Tahap penetapan adalah tahap ketika Ranperbup sudah ditandatangani oleh Bupati Pidie
Jaya
1.5 Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya
Landasan yang diacu dalam penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat pada dinas pekerjaan umum Kabupaten
Pidie Jaya adalah Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Lndasan Yuridis. Landasan
Filosofis dalam peraturan bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
ini lebih merupakan pertimbangan atau argumentasi yang dikemukakan untuk
menggambarkan bahwa peraturan bupati Pidie Jaya yang akan diterbitkan telah
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam kajian akademik ini kedudukan landasan sosiologis akan menjadi suatu
pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan bupati yang dibentuk adalah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam hal ini dikemukakan fakta-
fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam
percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Sementara itu Landasan yuridis digunakan dalam menyusun rancangan peraturan bupati
Pidie Jaya adalah landasan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan utama yang dapat
menggambarkan bahwa peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya adalah untuk
mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam jajaran kabupaten Pidie Jaya
Landasan yuridis dalam hal ini menyangkut dengan berbagai persoalan hukum yang
berhubungan erat dengan substansi atau berbagai materi hukum yang diatur sehingga perlu
dibentuk peraturan bupati kepala daerah kabupaten Pidie Jaya. Kajian persoalan hukum
terkait dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat adalah belum
cukup atau kurangnya aturan yang mengatur tentang pengelolaan Alat Berat secara
terstruktur di Kabupaten Pidie Jaya. Peraturan bupati yang berhubungan dengan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat sama sekali belum ada. Keputusan bupati
tentang Peraturan bupati yang ada hanya besifat umum yang mengatur pelaksana
pengelolaan alat berat pada dinas pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya. Peraturan bupati
Pidie Jatya no 276 tahun 2017 belum mengatur tatacara penggunaan peralatan dan
pengelolaan alat berat pada dinas pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya secara spesifik
dengan keunikannya pengelolaannya tersendiri.
BAB II
KRITERIA PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
ALAT BERAT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
Alat-alat berat merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan
pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional pada suatu Dinas yang berfungsi dalam
pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat
berat, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas pekerjaan umum. Alat berat merupakan faktor penting didalam proyek,
terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala
yang besar. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat pada dasarnya adalah untuk memudahkan
manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai
dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat.
Seiring dengan penyelenggaraan pembangunan di segala bidang terutama di sektor
fisik dan memenuhi tuntutan pembangunan fisik daerah yang menjadi salah prioritas
pembangunan dewasa ini, Pemerintah kabupaten Pidie Jaya telah mampu menyediakan
sejumlah alat berat dari berbagai sumber. Eksistensi alat berat dalam proyek-proyek
diberbagai daerah dewasa ini baik proyek konstruksi maupun proyek manufaktur sangatlah
penting guna menunjang Pemerintah baik dalam pembangunan infastruktur maupun dalam
eksplorasi berbagai hasil-hasil tambang. Jumlah alat berat di Pidie Jaya hingga tahun 2018
dapat ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel: 2.1.
Inventarisasi Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2018
No Nama Alat berat Jumlah (Unit) Kondisi Persentase
1 Excavator 4 Baik 70-80
2 Excavator Long Arm 1 Baik 70-80
3 Excavator Beco Loader 1 Baik 70-80
4 Excavator Weel ( Ban Karet) 1 Baik 70-80
5 Bulldozer 5 Baik 70-80
6 Motor Grader 3 Baik 70-80
7 Vibrator Compector 3 Baik 70-80
8 Trado 2 Baik 70-80
9 Ashpalt Finisher 1 Baik 70-80
10 Pneumatic Tire Roller 1 Baik 70-80
11 Dump Truct 4 Baik 70-80
12 Jumlah 26 Baik 70-80
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2018
Dengan jumlah dan kondisi alat berat yang ada, untuk kepentingan umur ekonomis
dan usia produktif alat berat dapat diperpanjang, dan kriteria berbagai aspek yang
mengandung tambahan manfaat dapat dipenuhi tentu patut dipertimbangkan pembentukan
unit layanan mandiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat.
Rencana Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan dasar hukum peraturan
bupati patut didasarkan pada beberapa kriteria kelayakannya yang lebih komprehensif.
Setidaknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat yang akan dibentuk dapat
memenuhi kriteria teknis operasional, dan terpenuhinya tuntutan manfaat bagi masyarakat
dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan terpenuhi kriteria
operasional dapat berarti bahwa alat berat yang dikelola unit khusus yang lebih profesional
tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya dengan penggunaan biaya sehemat
mungkin. Dengan dalih alat berat yang ada dapat disewakan untuk berbagai kegiatan
pembangunan secara berkelanjutan, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
tersebut dapat memberikan sejumlah manfaat secara teknis dan perbaikan ekonomi daerah
dan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan sekitarnya
Berangkat dari ketersediaan alat berat yang ada, Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) yang memiliki excavator dalam kondisi yang masih baik dapat menyewakan
eskavator tersebut untuk pekerjaan menggali, memuat material, mangangkat beban,
menghancurkan batuan, mengebor dan sebagainya dengan hanya merubah pemakaian
attachmentnya. Bulldozer yang ada dewasa ini, pada umumnya dapat disewakan untuk
kepentingan pembersihan lapangan suatu pekerjaan dengan cara menggusur material agar
lapangan siap digunakan untuk proyek. Kebutuhan motor grader cenderung mengalami
peningkatan seiring dengan meningkatnya. Motor grader merupakan salah satu jenis traktor
dengan fungsi sebagai perata bentuk permukaan tanah. Alat ini lazimnya digunakan untuk
membuat kemiringan tertentu suatu ruas jalan. Alat ini oleh penyewa dapat dan umumnya
digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Untuk pemadatan jalan dalam ukuran kecil unit pengelolaan alat berat juga menyediakan
vibrator compector. Alat ini digunakan untuk memadatkan tanah atau material hingga
tercapai tingkat sesuai dengan harapan.
Pemerintah Pidie Jaya juga memiliki ashphal finisher Fungsi Alat Asphalt Finisher.
Asphalt finisher merupakan suatu alat berat yang digunakan untuk menghamparkan
campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal yaitu Asphalt Mixing Plant
[AMP] pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Terdapat dua jenis Asphalt Finisher
yaitu jenis crawler yang menggunakan track dan jenis roda karet (Wheeled). Pada Asphalt
Finisher jenis track, penghamparannya lebih halus serta lebih datar dibandingkan Asphalt
Finisher yang menggunakan roda karet dengan ukuran yang sama. Dinas Pekerjaan umum
juga memiliki alat berat Peneumatic Roller berfungsi sebagai alat berat finishing pemadatan
dan perataan jalan raya. Permintaan alat inipun cenderung bertambah/meningkat dari tahun
ke tahun. Sejumlah dump truk milik pemerintah Pidie Jaya juga dikelola dinas Pekerjaan
Umum selama ini dengan manajemen yang sangat sederhana. Dum Truck merupakan alat
yang digunakan untuk memindahkan material hasil galian dari lokasi quary ke lokasi proyek.
Alat tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut material lepas (loose material) baik
berupa pasir, gravel/kerikil, tanah, dan material mineral yang digunakan di dunia usaha
konstruksi dan pertambangan. Penggunaan dump truck tidak terbatas untuk mengangkut
bahan hanya diperlukan di lokasi konstruksi, namun truk ini juga digunakan untuk berbagai
keperluan lain seperti membawa alat-alat berat atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh
perusahaan konstruksi. Tanpa truk itu akan menjadi mustahil untuk industri konstruksi untuk
tumbuh.
Selain dari industri konstruksi juga dapat ditemukan penggunaan dump truck untuk
berbagai keperluan lain seperti membuang limbah industri, sampah dumping dan sebagainya.
Berikut manfaat lain adalah bahwa di sekitarnya tetap bersih dan akhirnya hasil dalam
perlindungan lingkungan. Truk ini dikatakan menjadi kusir untuk pembuangan limbah
2.1. Kegiatan Teknis Operasional
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri
yang melaksanakan tugas manajemen secara umum termasuk tugas-tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya atau dinas tertentu yang sudah terbentuk
sebelumnya. Pada dasarnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah
untuk melaksanakan kegiatan manajerial dan juga tugas teknis operasional dari urusan
pemerintahan yang bersifat pelaksanaan (implementasi) dan menjadi tanggung jawab dari
Dinas yang merupakan instansi induknya. Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih ditempatkan dibawah koordinasi dan pengelolaan di
bidang bina marga dinas pekerjaan umum Pidie Jaya. Belum ada satu sub bidang yang khusus
menangani masalah alat berat ini. Bidang bina marga belum secara lugas dan tegas
mengelola alat berat milik pemerintah kabupaten Pidie Jaya ini. Secara struktural Pelaksana
alat berat belum diatur secara tersendiri. Pelaksana alat berat milik Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya selama ini diurus oleh kepala bidang bina marga yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, kedudukan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang diatur sesuai Peraturan Bupati Pidie Jaya
Nomor 37 Tahun 2016 sebagai Perangkat Daerah salah satu tugas dan fungsinya adalah
melaksanakan alat berat yang ada. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksana alat berat
dengan peraturan bupati yang baru adalah sebagai regulator, sedangkan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dalam kedudukannya sebagai operator dan
manajemennya.
Kewenangan yang wajib dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota harus
meliputi kewenangan menyiapkan kebijakan Daerah Bidang Pekerjaan Umum secara
menyeluruh dan terintegrasi. Spesifikasi teknis yang ditetapkan harus mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan situasi dan kondisi spesifik daerah
Kabupaten Pidie Jaya. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pidie Jaya adalah sebagai berikut:
A. Tugas Pokok
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata
Ruang daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Fungsi
Sebagai Unit Organisasi pemerintah kabupaten Pidie Jaya, Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya
harus mewujudkan sejumlah fungsi organisasinya. Fungsi tersebut meliputi :
1. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas
2. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata
Ruang
4. Pelaksanaan perencanaan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan
pemanfaatan lahan/ruang
5. Pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitas pembangunan sarana
dan prasarana di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
6. Pengelolaan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang Bina Marga,
Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pidie Jaya dibantu oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, 5 (lima) Kepala Bidang, 2 Kepala
Sub. Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan masing-masing tugss pokok dan
fungsinya (Tupoksi) sebagai berikut:
A. Tupoksi Kepala Dinas
B. Tupoksi Sekretaris Dinas
1. Tupoksi Kasubbag. Umum/ Kepegawaian
2. Tupoksi Kasubbag. Keuangan
C. Tupoksi Kepala Bidang Program
1. Tupoksi Seksi Pendataan dan Informasi
2. Tupoksi Seksi Penyusunan Program
D. Tupoksi Kepala Bidang Tata Ruang
1. Tupoksi Seksi Pengembangan Wilayah dan Pertamanan
2. Tupoksi Seksi penataan Kota
3. Tupoksi Seksi Pemanfaatan Lahan dan Ruang
E. Tupoksi Kepala Bidang Bina Marga
1. Tupoksi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Tupoksi Seksi Pengendalian Mutu
3. Tupoksi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
F. Tupoksi Kepala Bidang Cipta Karya
1. Tupoksi Seksi Perumahan dan Permukiman
2. Tupoksi Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung
G. Tupoksi Kepala Bidang Pengairan
1. Tupoksi Seksi Tata Guna Air dan Irigasi
2. Tupoksi Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3. Tupoksi Seksi Pengendalian dan Operasional
Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Maksimal
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan yang Memadai
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
7. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
8. Pengembangan dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.
9. Pengembangan, Pelaksanaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air
Lainnya.
10. Pengembangan Kerja Pengembangan Air Minum dan Air Limbah
11. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
12. Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan
13. Penataan Pembangunan Insfrastruktur Perkotaan
14. Perencanaan Tata Ruang
Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai
berikut:
1. Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran yang Efektif
2. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang baik
3. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur yang baik
4. Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintahan yang berkualitas
5. Tercapainya pembangunan pengairan yang maksimal
6. Tercapainya kelancaran transportasi dalam dan keluar daerah
7. Tercapainya sarana pembangunan transportasi yang maksimal
8. Terpenuhinya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
9. Terpenuhinya prasarana penampungan air dan embung yang memadai
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana penampungan air bersih dan air limbah
11. Tercapainya pembangunan perkotaan yang strategis dan cepat tumbuh
12. Tercapainya pembangunan infrastruktur perdesaan yang maksimal
13. Tercapainya pembangunan infrastruktur perkotaan yang maksimal
14. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
15. Rencana detail tata ruang kawasan
Secara umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan alat berat
dari proses pengadaan sampai pemeliharaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyelenggaraan pelayanan penggunaan peralatan;
2. penyelenggaraan pelayanan penyewaan alat berat;
3. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
4. penyelenggaraan perbaikan peralatan dan alat berat;
5. pengusulan pengadaan peralatan, suku cadang, dan alat berat;
6. penyelenggaraan perbaikan kendaraan dinas;
7. penyelenggaraan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Rincian tugas dari setiap jabatan dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat
Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Unit pelaksanaan ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kepala Unit Pelaksana
Daerah (UPTD) Alat Berat mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengumpulkan bahan penyusun draft rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat;
b. Mengkaji dan mengusulkan draft rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) n Alat Berat kepada Kepala Dinas;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun draft Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Alat Berat;
d. Membahas draft RKA dan/atau RBA dan DPA Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat secara internal dan lintas instansi terkait;
e. Mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pelaksanaan Alat
Berat
f. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pelaksanaan Alat Berat
g. Menyusun laporan berkala tiga bulanan (triwulan) tentang kinerja UPTD Alat Berat
h. Mengarahkan dan mengoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan tugas
pelaksanaan Alat Berat
i. Menyusun laporan kerja komprehensif kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat
j. Menilai kinerja bawahan
k. Memantau pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat (UPTD)
l. Melakukan koordinasi dengan pihak internal Dinas induk
m. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar Dinas induk
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
2. Subbagian Tata Usaha
Kepala Unit Pelakasana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dalam melaksanakan tugas
administrasi dibantu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengoordinasikan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian
c. Mengelola kebutuhan dan data pegawai yang telah dan akan mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD)Alat Berat
d. Mengoordinasikan pendataan dan pemetaan data informasi pelaksanaan Alat Berat
e. Membuat laporan keuangan
f. Menyusun data kondisi sarana dan prasarana kantor dan pelaksaaan Alat Berat
g. Mengadministrasikan penilaian kinerja pegawai
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat
2.2. Jasa Alat Berat Bagi Masyarakat/ Perangkat Daerah dan Penerima Produk
Pengadaan unit pengelolan alat berat dibawah tanggung jawab dinas pekerjaan umum
Kabupaten Pidie Jaya ini akan memberikan seperangkat manfaat/jasa bagi masyarakat
pengguna termasuk dinas atau perangkat daerah lainnya dalam lingkup pemerintah kabupaten
Pidie Jaya atau juga kabupaten yang berdekatan dengan kabupaten Pidie Jaya. Eksistensi Unit
kerja produktif ini menerapkan beberapa syarat pemanfaatan produk alat berat tersebut antara
lain:
2.2.1. Jasa yang Diberikan Bersifat Konkrit dan Terukur
Produk dalam bentuk jasa alat berat milik pemerintah Pidie Jaya yang dikelola oleh dinas
pekerjaan umum melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat ini dapat
menawarkan berbagai jasa alat berat secara konkrit yang lebih menguntungkan masyarakat
dan mendorong efisiensi dana pembangunan di kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu juga
lebih menjamin ketersediaan alat berat yang dibutuhkan pemerintah atau pekerja proyek pidie
jaya yang belum memiliki alat berat sendiri. Keberadaan alat berat ini dapat mendorong
penurunan biaya pelaksanaan kegiatan karena tersedia di daerah dimana setiap kegiatan
pembangunan sarana dan sarana dilakukan. Sistem Pelaksanaan Alat Berat pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
ini harus mengacu kepada suatu Sistem Pelaksanaan Terpusat (central management system).
Komponen Sistem Pelaksanaan Terpusat tersebut terdiri dari beberapa sub sistem :
A. Sub-sistem Pelayanan
Sub-sistem pelayanan merupakan pelayanan untuk menyalurkan alat berat kepada instansi
yang membutuhkan dengan sistem manajemen yang baik, baik itu kepada instansi pemerintah
maupun instansi swasta atau perorangan yang membutuhkan jasa alat berat.
B. Sub-sistem Pengelolaan Terpusat
Sub-sistem pengelolaan terpusat merupakan sarana dan prasarana untuk mengelola langsung
alat berat. yang tersedia. Sarana dan prasarana Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) Alat
Berat ini terdiri dari:
a. Sarana dan Prasarana Utama
1. Bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
2. Bangunan Gudang Penyimpanan Alat Berat
3. Bangunan Bengkel/Workshop
4. Peralatan Mekanikal dan Elektrikal
b. Sarana dan Prasarana Pendukung
1. Infrastruktur Jalan Lingkungan Bangunan
2. Fasilitas Air Bersih
3. Fasilitas Pembuangan
4. Pos Jaga
5. Pagar
6. Tanaman
7. Alat Pemeliharaan
8. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
9. Sumber Listrik
C. Sub sistem Layanan
Sub sistem layanan alat berat milik pemerintah kabupaten Pidie Jaya menawarkan
layanan jasa alat berat kepada masyarakat pengguna jasa dalam dua layanan yakni :
a. Layanan Setempat
b. Layanan Terpusat
Layanan setempat adalah layanan unit pelaksana teknis dimaksudkan pelayanan yang
ditawarkan kepada pengguna jasa alat berat ditempat pengguna jasa alat berat. Hal ini
dimaksudkan agar masalahnya dapat diselesaikan dengan segera tanpa harus ke Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat di Ibu kota kabupaten Pidie Jaya atau workshop
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat. Layanan terpusat dimaksudkan layanan
kepada msayarakat pengguna yang dilayanai oleh antara bidang di Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Alat Berat secara terintegrasi, sehingga pengguna dapat memperoleh
efisiensi waktu dan biaya.
2.2.2. Penyediaan Jasa yang Diperlukan Secara Terus Menerus
Pembangunan infrastruktur umumnya berlangsung sepanjang masa. Karenanya
ketergantungan terhadap jasa alat berat bagi pengguna juga diperlukan secara terus menerus
selama pembangunan masih berlangsung. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat
harus mampu menyediakan jasa ini secara berkelanjutan yang diatur dengan suatu aturan
baik tersirat maupun tersurat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2.3. Konstribusi dan Manfaat Kepada Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Masyarakat Penerima Manfaat
Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat di Pidie Jaya diperkirakan
akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelenggaraan penerimaan
pemerintahaan. Alat-alat berat ini dapat disewakan dan dari hasil penyewaan akan diperoleh
retribusi yang merupakan bagian dari perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie
Jaya. Realisasi penerimaan dari hasil penyewaan alat berat yang ada dapat ditunjukkan dala
tabel berikut:
Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Penyewaan (Retribusi ) Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya , 2012-2017
No Tahun Target
(RP 000)
Realisasi
(RP 000)
Persentase
realisasi (%)
1 2012 500.000. 296.100 59,20
2 2013 1.418.000 530.150 37,39
3 2014 1.418.000 511.250 36,05
4 2015 2.000.000 605.350 30,26
5 2016 2.000.000 475.040 23,75
6 2017 2.000.000 244.625 12,23
Jumlah 9.336.000.000 2.662.515.000 28,52
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa pendapatan retribusi alat berat yang
dikelola Dinas Pekerjaan Umum cenderung meningkat lamban dan malah Sejak tahun 2016
hingga kini terus menurun realisasinya. Penurunan ini juga dikarenakan adanya musibah
gempa bumi yang menjadi penyebab banyak kegiatan pembangunan yang dikerjakan tidak
dapat dikenakan tarif jasa penggunaan jasa alat berat. Hasil penelitian juga mendapatkan
bahwa Dikarenakan belum dikelola secara profesional maka alat berat yang tersedia tersebut
nyatanya kurang terurus sehingga pendapatan jasa dalam bentuk retribusinya kurang
menggembirakan dan jauh dari harapan atau target pendapatan yang ditetapkan dinas
pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya. Dari target retribusi sebesar Rp 9.336.000.000 hanya
dapat direalisasikan hanya Rp 2.662.515.000 atau hanya 28,52 persen saja. Rendahnya
realisasi retribusi ini perlu dicari solusi dalam dimensi organisasi dan manajerialnya.
Penerimaan jasa alat berat akan meningkat bilamana dikelola secara profesional di bawah
tanggung jawab sub otonom Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat yang diawasi
langsung secara struktural oleh dinas pekerjaan umum setempat. Untuk kesinambungan usaha
dari suatu investasi harus di kaji penerimaan sekaligus pengeluarannya. Secara ekonomi
pengadaan suatu barang atau jasa untuk keberlanjutannya diperlukan pemasukan terus
menerus. Setidak-tidaknya penerimaan tersebut mampu menutupi belanja pegawai dan biaya
investasinya dalam jangka waktu tertentu. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) alat berat
yang akan dibentuk dengan peraturan bupati dan peraturan perundangan lainnya harus
berupaya terstruktur dan sistematis untuk memperoleh pendapatan guna membelanjai
opersional berikut mendanai karyawan atau pegawainya. Dibawah ini akan ditampilkan
realisasi dan estimasi penerimaan dan pengeluaran dana Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat Pidie Jaya khususnya 3 (tiga) jenis alat berat yakni grader, excavator dan
grader khusus (Grader 120 K).
Tabel 2.3.
Pemasukan dan Pengeluaran Dana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, Tahun 2017
No Jenis Alat Berat Penerimaan (Rp) Pengeluaran (RP) Saldo(Rp)
1 Grader 244.625.000 25.299.000 219.325.902
2 Excavator 320 D 244.625.000 117.686.448 101.639.454
3 Grader 120 K 244.625.000 112.751.507 11.112.053
Jumlah 733.875.000 255.736.955 478.078.045
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2017 yang lalu dengan 3(tiga)
jenis alat berat saja dinas pekerjaan umum sudah mampu mendapatkan jumlah penerimaan
yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya atau surplus usahanya. Dengan
kondisi ini diperkirakan akan diperoleh keberlanjutan penyediaan alat berat untuk
pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam hal ini
memang masih diperlukan kajian kelayakan bisnisnya dengan indikator kelayakan yang lebih
komprehensif. Namun keberadaan alat berat tidak semata-mata untuk dilandaskan pada
dimensi bisnis, namun tuntutan pemenuhan pembangunan sosial untuk menunjang
kesejahteraan masyarakat justru menjadi indikator utama bagi pemerintah pada segala jenjang
atau tingkatan. Realisasi pemasukan dan pengeluaran dana dalam pelaksanaan alat berat
sebelum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dibentuk ditunjukkan tabel
berikut:
Tabel 2.3. Pemasukan dan Pengeluaran Dana Dari Penyewaan Alat Berat
Pada Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya sebeleum adanya UPTD Alat Berat,Tahun 2017
No Uraian Tahun Pemasukan Pengeluaran Sisa
1 Graden 2017 244.625.000 25.299.098 219.325.902
2 Excavator 320 D 2017 244.625.000 117.686.448 101.639.452
3 Grader 120 K 2017 244.625.000 112.751.507 131.873.493
Sumber : Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
2.3.1 Analisis Kajian Target Maksimal PAD Alat Berat
Dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat pendapatan
yang berasal dari penyewaan alat berat diperkiraan dapat dimaksimalkan. Dengan asumsi
paket penbangunan jalan dan paket pekerjaan pengairan yang dikelola oleh dinas pekerjaan
umum yang dikontrakkan kepada pihak ketiga atau disewa kelolakan yang baru secara
berkelanjutan tersedia setiap tahunnya, maka kebutuhan akan alat berat tidak dapat dihindari
dan hal ini merupakan suatu peluang usaha bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang
dibebankan kepada dinas pekerjaan umum yang dianggap cukup produktif dan potensial.
Dengan alat berat yang ada diperkirakan jumlah penerimaan penyewaan dapat meningkat
dengan targetnya pertahun mencapai Rp 861.272.333 sebagaimana ditunjuk tabel berikut:
Tabel: 2.5. Target Maksimal PAD Alat Berat Tahun 2018
No Instansi Kegiatan Penggunaan Alat Berat Biaya Sewa
(Rp)
1 DinasPekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya Paket jalan
Grader
Trandm Roller
Tronton
267.136.279
2 Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidi Jaya Paket Bidang
Pengairan
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
440.136.054
3 Dinas Pertanian
Kabupaten Pidie Jaya Paket Jalan
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
63.000.000
4 Dinas Perkebunan
Kabupaten Pidi Jaya
Paket Jalan
Grader
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
91.000.000
Total 861.272.33
Sumber : Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
2.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana
Sebagai dasar untuk melakukan perhitungan terhadap kebutuhan sumber daya manusia dan
beban kerja dari masing-masing sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat serta biaya operasionalnya, diperlukan perencanaan tingkat pelayanan
yang kini sudah ada.
2.4.1. Penempatan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Pada tahap awal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat,
layanan yang dikembangkan adalah pelaksanaan alat berat, dimana SDM yang terlibat di
dalamnya selama ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum. Dengan pertimbangan bahwa
SDM yang ada telah memahami tugasnya dengan baik sehingga alat berat yang sudah
dinvestasi dengan dana pemerintah dapat mencapai tujuan pengadaannya dengan cara-cara
yang efisien. Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola suatu Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Alat Berat sederhana diperkirakan mencapai 33 orang. Jumlah pegawai untu
masing-masing jabatan dengan jenjang pendidikan berikut status pegawainya ditampilkan
tabel berikut:
Tabel 2.5
Estimasi Kebutuhan Pegawai UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018
Bidang Pekerjaan Kebutuhan
Pegawai
Pendidikan Status Pegawai
Kepala (Direktur) UPTD 1 S1 PNS
Kepala Sub Tata Usaha 1 S1 PNS
Pengawas 1 SLTA PNS
Pengurus Barang 1 S1 PNS
Petugas Lapangan 1 S1 PNS
Pembantu Petugas Lapangan 1 S1 Non PNS
Bendahara 1 D3 PNS
Tenaga Administrasi 2 D3 Non PNS
Tenaga Teknis 1 S1 PNS
Operator Alat Berat 10 SLTA Non PNS
Pembantu Operator 7 SLTA/S1 Non PNS
Supir 6 SLTA Non PNS
Jumlah 33 Pola Minimal
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas terlihat bahwa dengan pola minimal atau sederhana kebutuhan pegawai di
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat hanya 33 orang saja, dimana 5 orang
diantara terdaftar sebagai karyawan non PNS. Dengan demikian sebagian besar dari mereka
justru telah dibayar gaji oleh negara dan bisa dioptimalkan kinerja pegawainya dengan pola
pembiayaan yang standar pegawai negeri sipil.
2.4.2 Belanja Pegawai dan Biaya Operasional Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat
Pengeluaran pada UPTD Alat berat dapat diklasifikasikan kedalam biaya pelaksanaan,
biaya administrasi umum, biaya pemeliharaan, biaya perlengkapan kerja dan belanja
pegawai. Komponen terbesar biaya adalah biaya pegawai diikuti biaya pemeliharaan dan
biaya adminstrasi umum. Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) biaya administrasi
umum dan biaya pemeliharaan diperkirakanakan dapat ditekan dengan menerapkan konsep
manajemen opersional yang lebih baik. Rincian belanja pegawai dan operasional kantor unit
pelaksana teknis daerah (UPTD) alat berat pada dinas pekerjaan umum Pidie Jaya
ditampilkan pada lampiran 1. Kompisisi pembiayaan yang direkapitulasi dapat ditunjukkan
sebagai berikut:
Tabel 2.4. Estimasi Rekapitulasi Kebutuhan Belanja Pegawai dan Belanja
Operasional
kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Kabupaten Pidie Jaya, 2018
NO Uraian Jumlah (Rp) Persentase
A Biaya Pengelolaan 36.000.000,00 3,14
B Administrasi dan Umum 64.000.000,00 5,58
C Biaya Pemeliharaan Alat Barat 64.800.000,00 5,65
D Biaya Perlengkapan Kerja 20.900.000,00 1,82
E Belanja Pegawai 961. 800. 000
83,82
Jumlah 1.147. 500.000
100,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Belanja pegawai dan belanja operasional alat berat yang ada sudah mencapai Rp
1,147.500.000 dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan selain biaya investasi. Biaya yang
mendomnasi adalah belanja pegawai yang mencapai persen 83,82 dari keseluruhan biaya
diluar investasi. Berdasarkan pada analisis keuangan sederhana diatas maka dapat dinyatakan
bahwa pembentukan Unit pengelolaan alat berat dibawah komando dinas pekerjaan umum
Kabupaten Pidie Jaya mampu menutupi biaya pegawai dan mampu pula untuk mendanai
pemeliharaan, menyelenggarakan administrasi umum, mengadakan pegawai untuk
operasonal pendukungnya serta berkemampuan untuk menunjang kebutuhan pemmbangunan
Pidie Jaya secara umum.
BAB III
ANALISIS BEBAN KERJA
Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaaan dan penempatan pegawai mutlak
harus dilakukan didalam satu unit organisasi, tidak terkecuali pada organisasi pemerintah.
Kegiatan manajemen kepegawaian ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu
landasan yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan di daerah dalam rangka
melakukan penerimaan dan penempatan pegawai. Penerimaan dan penempatan pegawai
idealnya diawali dengan analisis jabatannya (job analysis). Termasuk dalam hal ini adalah
seluruh kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job
specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dan ditempatkan
untuk menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Kegiatan ini
harus direncanakan dengan baik dan sistematis dengan terlebih dahulu mencari tahu
informasinya selengkap mungkin. Dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan
dalam kegiatan yang terkait dengan analisis beban kerja UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu :
1. Pendekatan Organisasi
Sebagai wadah dan sistem kerja sama dari jabatan-jabatan dalam lingkup Dina Pekerjaan
Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk membentuk UPTD Alat Berat, maka dilakukan
pendekatan organisasi untuk memperoleh informasi tentang : nama jabatan, struktur
organisasi, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, kondisi kerja, tolok ukur tiap pekerjaan,
proses pekerjaan, hubungan kerja, serta persyaratan-persyaratan lainnya: fisik, mental,
pendidikan, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman. Dengan pendekatan organisasi ini
akan dapat dibuatkan prosedur kerja dalam pelaksanaan kerja yang menggambarkan kerja
sama dan koordinasi yang baik. Kegiatan dan hubungan antar unit organisasi secara internal
di dinas pekerjaan umum Kabupaten Pidie Jaya dan eksternalnya perlu dibuatkan secara
tertulis, sehingga setiap pegawai tahu akan tugasnya bagaimana cara melakukannya serta
dengan siapa pegawai itu harus mengadakan hubungan kerja.
Tugas dan fungsi satuan kerja UPTD Alat Berat perlu dihitung beban tugasnya.
Hambatan yang dihadapi dalam analisis beban kerja UPTD ini adalah belum adanya ukuran
beban tugas yang konkrit, sehingga perlu kesepakatan tiap satuan kerja yang sejenis.
Disamping pendekatan organisasi digunakan Pendekatan analisis jabatan dengan harapan
dapat diperolehnya berbagai jenis informasi jabatan yang meliputi identitas jabatan, hasil
kerja, dan beban kerja serta rincian tugas. Selanjutnya informasi hasil kerja dan rincian tugas
dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian atau analisis beban kerja.
Beban kerja organisasi UPTD sesuai prinsip organisasi harus terbagi habis pada sub
unit-sub unit dan sub unit terbagi habis dalam jabatan-jabatan. Untuk itu digunakan
pendekatan analisis jabatan sehingga adanya suatu landasan untuk penerimaan, penempatan
dan penentuan jumlah kualitas pegawai yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu antara
lain: Sebagai landasan untuk: melakukan mutasi; promosi; pendidikan dan pelatihan (Diklat),
kompensasi (insentif), melaksanakan syarat-syarat lingkungan kerja; dan Sebagai landasan
untuk pemenuhan kebutuhan peralatan atau prasarana dan sarana kerja. Kajian tentang
analisis beban kerja juga dikaji melalui Pendekatan Administratif. Dengan pendekatan ini
akan diperoleh berbagai informasi yang mencakup berbagai kebijakan dalam organisasi
maupun yang erat kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian.
Kedudukan Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam
rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik dalam kuantitas dan waktu, maupun
kualitasnya. Melalui studi analisis beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan
gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut
jabatan dan unit kerja yang harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 tentang pembagian tanggung jawab antara
pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota menyatakan bahwa pemerintah
didasarkan pada dua prinsip kewenangan yaitu kewenangan wajib dan kewenangan pilihan.
Prosedur untuk mengimplimentasikannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun
2016 tentang perangkat daerah.
Analisa beban kerja dalam kajian akademis ini merupakan suatu proses untuk
menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan
suatu pekerjaan dalam waktu tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dilakukannya analisis beban kerja ini
pada prinsipnya adalah untuk memperhitungkan dan menentukan berapa banyak (jumlah)
personalia (pegawai/karyawan) yang dibutuhkan dan berapa besar jumlah tanggung jawab
atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas atau pegawai dalam lingkup
UPTD alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Dengan Analisis beban
kerja tersebut organisasi UPTD Alat Berat Pidie Jaya menyelenggarakan proses untuk
menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan
beban kerja dalam waktu tertentu, dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti
diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang. Dengan demikian akan diperoleh waktu atau
jam kerja yang dibutuhkan setiap karyawan untuk merampungkan suatu pekerjaan yang
ditetapkan. Maksud penyusunan analisis beban kerja pada UPTD Alat Berat PU Kabupaten
Pidie Jaya adalah untuk menyediakan instrumen dalam proses penataan kelembagaan/SDM
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, melakukan penilaian beban kerja Unit Kerja,
yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan masukan (input) bagi proses perencanaan
penataan/penyempurnaan struktur organisasi dan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya. Tuntutan analisis beban kerja idealnya juga mengacu kepada
susunan perangkat daerah yang ada atau akan dibentuk. Pembentukan dan susunan perangkat
daerah di Kabupaten Pidie Jaya telah diatur dengan qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk
kepentingan menyelenggarakan tugas yang diemban dimaksud, maka ditetapkan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum
2. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata
Ruang
4. Pelaksanaan perencanaan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan
pemanfaatan lahan/ruang
5. Pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitasi pembangunan sarana dan
prasarana di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
6. Pelaksannan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang Bina Marga, Cipta
Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di
bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, dan Tata Ruang
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Bilamana sudah terbentuk Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sementara itu Dalam pelaksanaan tugas pokok UPTD
Alat Berat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat berat;
b. pemungutan, penyetoran, pelaporan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
penyewaan alat berat; dan
c. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat
Untuk melaksanakan fungsi dinas pekerjaan umum tersebut, maka direncanakan
pembentukan UPTD Alat Berat, yang diawali dengan kegiatan analisis beban kerja di UPTD
Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, dengan tujuan sebagai berikut :
1. Membangun/merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan
pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Kabupaten Pidie Jaya;
2. Melakukan penilaian beban kerja pada UPTD Alat Berat Dinas PU Pidie Jaya berdasarkan
beban kerja jabatan/unit kerja dengan menggunakan variabel norma waktu, volume kerja
dan jam kerja efektif, dikaitkan dengan jumlah pegawai/jabatan.
Keluaran (output) yang dihasilkan dari penyusunan analisis beban kerja pada UPTD Alat
Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya adalah informasi berupa:
1. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja UPTD Alat Berat;
2. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
3. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
4. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja UPTD;
5. Nilai indeks beban kerja individu masing-masing jabatan;
6. Standar norma waktu kerja.
Analisis beban kerja dalam kajian akademis ini digunakan untuk mengetahui dan
menganalisis jumlah atau banyaknya jam beban kerja efektif yang dibutuhkan bagi Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya
untuk dapat secara mandiri menyelengarakan tugas pokok dan fungsinya. UPTD Alat Berat
diberi beban untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dan tugas-tugas pelayanan
penggunaan pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya secara
teratur dan terstruktur dalam rangka mencapai target kinerja instansi atau organisasi yang
diharapkan.
3.1. Tugas dan Fungsi UPTD Alat Berat Yang Akan Dibentuk
3.1.1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie
Jaya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Alat Berat yang berada di bawah manajemen dinas
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Kepala
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat mempunyai sejumlah tugas sebagai
berikut:
a. Mengumpulkan bahan penyusunan draft rencana kerja dalam lingkup UPTD Alat
Berat;
b. Mengkaji, menelaah dan sekaligus mengusulkan draft rencana kerja UPTD Alat
Berat kepada Kepala Dinas;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun draft Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Alat Berat;
d. Membahas rancangan (draft) RKA dan/atau RBA dan DPA Unit Pelaksana teknis
Daerah (UPTD) Alat Berat secara internal dan lintas instansi terkait yang dibutuhkan
e. Mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan Alat
Berat
f. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pelaksanaan Alat Berat
g. Menyusun laporan kinerja berkala per triwulan UPTD Alat Berat
h. Mengarahkan dan mengoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan Alat Berat
i. Menyusun laporan kerja kinerja UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
j. Menilai kinerja bawahan dalam lingkup UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
k. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan UPTD Alat Berat Melakukan koordinasi
dengan pihak internal Dinas induk atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie
Jaya
l. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar Dinas induk
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3.1.2. Subbagian Tata Usaha
Dalam melaksanakan tugas administrasinya, Kepala UPTD Alat Berat dibantu
Subbagian Tata Usaha dengan tugas sebagai berikut:
a. Mengoordinasikan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian
c. Mengelola kebutuhan dan data pegawai yang telah dan akan mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Alat Berat
d. Mengoordinasikan pendataan dan pemetaan data informasi pengelolaan Alat Berat
e. Membuat laporan keuangan secara secara berkala
f. Menyusun data kondisi sarana dan prasarana kantor dan pelaksanaan Alat Berat
g. Mengadministrasikan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup UPTD Alat Berat
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Alat Berat
Kepala UPTD Alat Berat dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugas juga dibantu oleh Pegawai/Petugas/Teknisi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat
Berat.
3.1.3. Pegawai/Petugas Administrasi dan Pegawai Non Administrasi
A. Petugas Administrasi Umum
B. Petugas Administrasi Keuangan UPTD Alat Berat
C. Petugas Keamanan
D. Petugas Kebersihan dan Pertamanan
3.1.4. Petugas/Teknisi Pengoperasian dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
A. Petugas Pengawas Alat Berat
B. Petugas Pengurus Barang
C. Petugas Lapangan
3.2. Beban Kerja
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mengukur beban kerja diperlukan informasi
antara lain: Rincian/uraian tugas jabatan, Frekuensi setiap tugas dalam satuan tugas, Jumlah
waktu yang dibutuhkan setiap tugas, Waktu penyelesaian tugas, dan Waktu kerja efektif
Analisis beban kerja dalam kajian akademis ini dilakukan dengan membandingkan
bobot/beban kerja dengan norma waktu dan volume kerja. Target beban kerja ditentukan
berdasarkan rencana kerja atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap jabatan, misalnya
mingguan atau bulanan. Volume kerja datanya terdapat pada setiap unit kerja, sedangkan
norma waktu hingga kini belum banyak diperoleh sehingga dapat dijadikan suatu faktor tetap
yang sangat menentukan dalam analisis beban kerja. Teknik perhitungan yang digunakan
adalah teknik perhitungan yang bersifat “praktis empiris”, yaitu perhitungan yang didasarkan
pada pengalaman-pengalaman basis pelaksanaan kerja masa lalu. Pengukuran kerja dilakukan
berdasarkan sifat beban kerja pada masing-masing jabatan, mencakup : Pengukuran kerja
untuk beban kerja abstrak dengan dukungan informasi antara lain : Rincian / uraian tugas
jabatan., Frekwensi setiap tugas dalam satuan tugas, Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap
tugas, Waktu Penyelesaian Tugas merupakan perkalian beban kerja dengan norma waktu, dan
Waktu kerja efektif. Sealain itu juga dignakan Pengukuran kerja untuk beban kerja konkret
atas dukungan informasi :Rincian / uraian tugas jabatan, Satuan hasil kerja, Jumlah waktu
yang dibutuhkan setiap tugas, Target waktu kerja dalam satuan waktu., Volume kerja
merupakan perkalian beban kerja dengan norma waktu dan Waktu kerja efektifnya.
Waktu kerja efektif berkaitan erat dengan alat ukur yang digunakan. Dikarenakan
UPTD Alat Berat ini milik instansi pemerintah daerah Pidie Jaya yang tidak bermotif
keuntungan secara semata, maka sebagai alat ukurnya adalah “jam kerja” untuk
menghasilkan jasa alat berat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil, ditetapkan jam kerja efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan
waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan
sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif pada UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pidie Jaya digunakan ukuran sebagai berikut :
1. Jam Kerja Efektif per hari = 1 hari x 5 jam =300 menit
2. Jam Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam =25 jam = 1.500 menit
3. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 hari x 5 jam =100 jam = 6.000 menit
4. Jam Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam =1.200 jam = 72.000 menit
Menyadari bahwa pada setiap unit kerja mempunyai hasil kerja yang berbeda satu sama lain
baik jenis maupun satuannya, maka semua hasil kerja pada UPTD akan dikonfirmasikan
kedalam satu kesatuan. Untuk itu setiap volume kerja yang berbeda antara unit kerja adalah
merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja dalam arti volume
kerja setiap waktu dapat berubah, sedangkan waktu yang dipergunakan untuk
menghasilkan/menyelesaikan produk tersebut (norma waktu) relatif tetap, dan selanjutnya
akan menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.
Berdasarkan definisi yang telah diuraikan dimuka, disebutkan bahwa beban/bobot kerja
merupakan hasil kali volumekerja dengan norma waktu.
Volume kerja setiap unit kerja dapat diketahui berdasarkan dokumentasi hasil kerja yang ada,
sedangkan norma waktu perlu ditetapkan dalam standar norma waktu baku, yang akan
dijadikan faktor tetap dalam setiap melakukan analisis beban kerja, dengan asumsi-asumsi
tidak terdapat perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.
Analisis Kebutuhan Pegawai
Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu tugas pada UPTD Alat Berat
idealnya mengacu kepada 3 (tiga) buah konsep sebagai latar belakang yaitu meliputi target
volume pekerjaan, tingkat pelaksanaan standar dan waktu yang ditetapkan untuk
merampungkan tugas dengan tepat.
1. Beban Tugas (target volume kerja), merupakan volume pekerjaan yang mesti
dirampungkan dalam batas tempo tertentu. Target volume kerja dapat dinyatakan dalam
berbagai satuan seperti : meter, meter kubik, kilogram, lembar, berkas, laporan, desa,
kecamatan dan satuan lazim lainnya.
2. Standar Kerja Rata-rata (tingkat pelaksanaan standar), merupakan volume pekerjaan yang
dapat dirampungkan oleh seorang atau sejumlah pegawai dalam satu satuan waktu dengan
standar kualitas tertentu.
3. Waktu Kerja Efektif. Dalam hal ini adalah waktu kerja yang telah ditetapkan secara formal
setelah dikurangi waktu luang (allowance). Pengukuran beban kerja pada UPTD Alat
Berat ini dimulai dengan pengukuran dan perumusan “ Norma waktu “ setiap
proses/tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan uraian, dan prosedur kerja yang
berlaku.
Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu, dilakukan secara cermat dan
seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi
pegawai/pemangku jabatan terkait dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk
menghasilkan jasa alat berat sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran beban kerja yang
memadai. Berbasis kepada beban kerja UPTD maka didapatkan kebutuhan tenaga kerja pada
UPTD Alat berat Dina Pekerjaan Umum Pidie Jaya sebagai berikut:
Tabel 3.1
Kebutuhan Pegawai Berbasis Beban Kerja Pada UPTD Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya,2018
Bidang Pekerjaan Kebutuhan
Pegawai
Pendidikan Keterangan
Kepala (Direktur) UPTD 1 S1 Berpengalaman
Kepala Sub Tata Usaha 1 S1 Berpengalaman
Pengawas 1 SLTA Berpengalaman
Pengurus Barang 1 S1 Berpengalaman
Petugas Lapangan 1 S1 Berpengalaman
Pembantu Petugas Lapangan 1 S1 Berpengalaman
Bendahara 1 D3 Berpengalaman
Tenaga Administrasi 2 D3 Berpengalaman
Tenaga Teknis 1 S1 Berpengalaman
Operator Alat Berat 10 SLTA Berpengalaman
Pembantu Operator 7 SLTA/S1 Berpengalaman
Supir 6 SLTA Berpengalaman
Jumlah 33 Pendidikan yang
bervariasi
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas terlihat bahwa dengan pola minimal atau sederhana kebutuhan
karyawan atau pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat hanya 33 orang
saja. Beban kerja yang dikaitkan dengan kebutuhan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) sebagai lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari kajian naskah
akademis ini.
BAB IV
ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI
Selain untuk kebutuhan investasi alat berat, dibutuhkan juga biya untuk pengadaan sumber
daya manusianya. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu membiayai belanja pegawai yang dipekerjakan
disamping untuk membiayai perawatannya. Pembentukan dan pelaksanaanUnit Pelaksana
Teknsi Daerah (UPTD) Alat Berat diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang jumlahnya diharapkan bertambah setiap tahunnya mengikutu peningktatan
kebutuhan dana pembangunan. Berikut ini akan ditampilkan pendapataan asli daerah yang
berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat, belanja alat berat dan rasio
belanja pegawai dari pendapatan jasa alat berat yang disewakan.
4.1 Pendapatan Daerah Dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya berasal dari berbagai sumber. Salah satu
sumber yang potensial adalah dari retribusi alat berat milik pemerintah kabupaten Pidie Jaya.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Pidie Jaya diharapkan dapat
menunjang penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah Pidie Jaya dari tahun 2013-2018
ditunjukkkan sebagai berikut
Tabel: 4-1
Pendapatan Asli Daerah Pidie Jaya 2013-2018 (RP)
Tahun Target
Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Persentase
kenaikan realisasi
2016 49.072.008.853 1.784.688.625 3,64
2017 53.022.268.723 47.352.394.988 89,31
Kenaikan 3.950.259.870 45.567.706.363 85,67
Sumber: Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Bilamana dibandingkan antara tahun 2017 dan 2016 kenaikannya memang cukup
besar, namun kenaikan ini diakibatkan adanya musibah tahun 2017 dan pada tahun 2016
kinerjanya sangat rendah, dimana alat berat tidak terurus dan banyak dalam keadaan rusak.
Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan asli daerah tergolong lamban terutama
disebabkan oleh musibah gempa pada tahun 2016. Kontribusi dari dinas pekerjaan umum
pada tahun 2017 hanya RP 332.386.000 dibandingkan dengan target realasasi ini hanya
sekitar 14,7 persen saja. Penetapan target pendapatan dari dinas pekerjaan umum kabupaten
Pidie Jaya pada tahun 2018 sebesar Rp 2.250.000.000 adalah karena adanya alat berat, namun
karena pengelolaannya belum profesional dan belum terstruktur realisasi sulit diujudkan.
Ketersediaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya ditujukan
terutama untuk mengerjakan sejumlah paket pekerjaan yang ada di dinas pekerjaan umum
Pidie Jaya baik pada paket jalan maupun paket bidang pengairan. Kedua bidang pekerjaan ini
adalah pasar yang sudah tersedia untuk dilayani (captive market). Selain itu juga tersedia
pasar potensial dari kebutuhan usaha swasta yang sifatnya tempo-tempo (temporary).
Estimasi perolehan pendapatan dari retribusi alat berat ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 4.1.
Estimasi perolehan Pendapatan Asli Daerah dari Retibusi Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2018
No Instansi Kegiatan Penggunaan Alat Berat Biaya Sewa (RP)
1 Dinas Pendidikan
Umum Kabupaten
Pidie Jaya Paket jalan
Grader
Tandm Roller
Tronton
267.136.279
2 Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
Pidie Jaya
Paket Bidang
Pengairan
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
440.136.054
3 Dinas Pertanian
Kabupaten Kabupaten
Pidie Jaya Paket Jalan
Grader
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
63.000.000
4 Dinas Perkebunan
Kabupaten Pidie Jaya
Paket Jalan
Grader
Excavator (Beco
Loader)
Tronton
91.000.000
Total 861.272.333
Sumber: Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi alat
berat mencapai Rp 861.272.333. Pendapatan terbesar yang diharapkan untuk UPTD alat
Berat adalah dari Excavator atau Beco loader yang disewakan untuk pekerjaan bidang
pengairan. Pendapatan bidang ini mencapai Rp 440.136.000 yang merupakan pendapatan
terbesar dari keseluruhan pendapatan penyewaan alat berat di Kabupaten Pidie Jaya.
Kontribusi retribusi alat berat menempati urutan perdana dalam kontribusi dinas Pekerjaan
Umum terhadap realisasi PAD dalam Kabupaten Pdie Jaya. Dibawah ini adalah kontribusi
retribusi Alat Berat terhadap kontribusi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum untuk PAD
Kabupaten Pidie Jaya. Dengan asumsi dibebankan meningkat setiap tahunnnya sebesar Rp
250.000.000, maka dapat diestimasi retribusi alat berat sebagai berikut:
Tabel : 4-3
Estimasi Kontribusi Retribusi Alat berat Untuk PAD Sumber Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya.
2018
Tahun Beban PAD Dinas PU Retribusi Alat Berat Kontribusi Alat
Berat (%)
2019 2.500.000.000 1.033.526.000 41,34
2020 2.750.000.000 1.240.231.000 45,10
2021 3.000.000.000 1.488.278.000 49,61
2022 3.300.000.000 1.785.933.200 54,12
2023 3.630.000.000 2.143.120.320 59,04
Kenaikan (%) 45,20 107,36
Sumber; Dinas PU Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi alat berat cenderung meningkat dari
tahun ke tahun dengan rata-rata mencapai 59,04 persen, sedangkan retribusi alat berat
diperkirakan meningkat rata-rata 21,47 persen pertahun. Menurut catatan penerimaan
retribusi alat berat pada dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, Pada tahun 2016 yang lalu
penerimaan pendapatan dalam bentuk retribusi sangat sedikit, hal ini dikarenakan keberaaan
alat berat di arahkan untuk kegiatan sosial karena daerah ini dilanda gempa bumi yang
menghancurkan banyak perumahan rakyat dan fasilitas umum tanpa peluang untuk
memperoleh jerih jasa alat berat milik pemerintah Pidie Jaya. Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya menaruh harapan dengan adanya Unit Pelaksana Teknsi Daerah (UPTD) Alat Berat
yang berada dibawah pengendalian dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang
dikelola secara profesional.
4.2 Belanja Daerah dan Belanja Alat Berat
Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, maka belanja untuk pembangunan
daerahpun diperlukan dalam jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnnya. Peningkatan
belanja daerah Pidie Jaya diharapkan dapat ditutupi oleh sumber baru yang produktif untuk
mengurangi dengan belanja yang bersumber dari pemerintah pusat dan propinsi Aceh,
sumber DAK dan DAU serta sumber dana lain lainnya secara eksternal yang tidak
selamanya dan kontinyu bisa diharapkan. Belanja daerah dari sumber internal termasuk dari
retribusi alat berat yang dikelola unit sangat diharapkan. Perkembangan dan estimasi
pendapatan asli daerah dan rertibusi alat berat di Kabupaten Pidie Jaya ditampilkan sebagai
berikut:
Tabel; 4-4: Estimasi Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Terhadap PAD Pidie Jaya, 2018-2021
Tahun Total PAD Pidie Jaya
(RP)
Retribusi Alat Berat
(Rp)
% tase
retribusi Alat Berat
2019 57.297.069.500 1.033.526.000 1,80
2020 63.026.776.450 1.240.231.000 1,97
2021 69.329.454.095 1.488.278.000 2,15
2022 76.262.399.500. 1.785.933.200 2,34
2023 83.888.639.450 2.143.120.320 2,55
Kenaikan (%) 46,41 107,36 75,00
Rata-rata (%) 9,28 21,47 15,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2018 (diolah)
Estimasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 diasumsi pertumbuhan
permintaan jasa alat berat meningkat dengan peningkatan retribusi diasumsikan sebesar 20
persen pertahun dan total PAD Pidie Jaya diasumsikan meningkat 10 pertahun. Dari tabel
tersebut juga dapat dikemukakan bahwa kontribusi retribusi juga cenderung meningkat
signifikan dari Rp1.033.526.000 pada tahun 2019 menjadi Rp 2.143.120.320 pada tahun
2023 atau mengalami kenaikan sebesar 107,36 persen atau rata-rata 21,47 persen pertahun.
Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa esimasi kontribusi retribusi alat berat terhadap
pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya. Untuk dapat memberikan kontribusi
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pidie Jaya dibutuhkan investasi dalam bentuk
belanja alat berat.
4.3 Rasio Belanja Pegawai Unit Pelaksanaan Alat Berat
Untuk mendapatkan pendapatan dari alat berat yang disewakan diperlukan investasi
tambahan untuk mendanai karyawan sebagai sumber daya manusia. Investasi untuk karyawan
dalam bentuk gaji dan pendapatan lainnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel; 4-6: Kebutuhan Belanja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat
Kabupaten Pidie Jaya
Status pegawai Gaji
Perbulan
(RP000)
Jumlah
Pegawai
(orang)
Pengeluran
Perbulan
(RP000)
Pengeluaran
Pertahun
(RP000)
Kepala UPTD 7.500. 1 7.500. 90.000
Kasubbag Tata Usaha 5.750 1 5.750 69.000
Pegawai Adm Umum 4.700 1 4.700 56.400
Pega Administrasi Keuangan 4.700 1 4.700 56.400
Petugas Keamanan 3.000 1 3.000 36.000
Pet kebersihan & pertamanan 2.500 1 2.500 30.000
Petugas pengawas alat berat 3.000 1 3.000 36.000
Petugas pengurus barang 2.500 1 2.500 30.000
Petugas Teknis 3.700 1 3.700 44.400
Operator alat berat 2.200 10 22.000 264.000
Pembantu operator 2.200 4 8.800 105.000
Supir 2.000 6 12.000 144.000
Jumlah 33 80.150 961.800
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Perbandingan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi alat berat dengan
pengeluaran untuk pegawai dapat ditunjuk dari tabel berikut ini:
Tabel; 4-7:
Perbandingan PAD Retribusi dan Belanja Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
Alat Berat Pidie Jaya
Tahun Retribusi Alat Berat Belanja Pegawai Persentase Belanja
Pegawai Dari
Retribusi
2019 1.033.526.000 961.800.000 93,06
2020 1.240.231.000 961.800.000 77,55
2021 1.488.278.000 961.800.000 64,62
2022 1.785.933.200 961.800.000 53,85
2023 2.143.120.320 1.057.980.000 49,37
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, 2018 (diolah)
Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa pengadaan dan pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat secara ekonomi adalah layak untuk di lanjutkan dan di atur
dengan regulasi yang sederhana pengeloaannya. Dari pendapatan yang diterima hanya 30
sampai dengan 40 persen saja untuk keperluan pembayaran gaji pegawai Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat atau 60 sampai 70 persen merupakan retribusi yang dapat
disetor ke kas daerah kabupaten Pidie Jaya sebagai pendapatan asli daerahnya. Persentase
belanja pegawai diperkirakan akan menurun dari tahun ke tahun mulai dari 93,06 persen
hingga menjadi 49,37 persen saja pada tahun 2023.
BAB V
PENUTUP
Mengacu kepada latar belakang masalah dan hasil penelitian lapangan untuk berbagai aspek
pendukung yang argumentatif bagi rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Alat Berat di Kabupaten Pidie Jaya yang diperoleh dengan berbasis kepada analisis
deduktif dan induktifnya, maka pada bahagian ini akan ditarik suatu simpulan yang
merupakan rangkuman pokok pikiran yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
5.1 Kesimpulan
1) Tujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat Kabupaten
Pidie Jaya ditujukan untuk membantu melaksanakan tugas operasional dan pelayanan
penggunaan pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dapat melaksanakan rugas dan dan
fungsinya secara optimal untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan
pembangunan dan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Beberapa fungsi
dalam upaya menyelenggarakan tugas dari Unit Pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pelayanan penggunaan peralatan;
b. penyelenggaraan pelayanan penyewaan alat berat;
c. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
d. penyelenggaraan perbaikan peralatan dan alat berat;
e. pengusulan pengadaan peralatan, suku cadang, dan alat berat;
f. penyelenggaraan perbaikan kendaraan dinas;
g. penyelenggaraan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat
Berat; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat secara ekonomi
merupakan program pembangunan yang menguntungkan, karena usaha penyewaan
alat berat kepada masyarakat pengguna UPTD akan memperoleh pendapatan usaha
bersih yang dapat disetorkan kepada pemerintah Kabupaten untuk memenuhi target
dan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain kontribusi nyata
terhadap pendapatan asli daerah keberadaan UPTD alat berat juga mendorong
penyelenggaraan program pemabangunan infrastruktur di Kabupayten Pidie Jaya pada
khususnya, karena kabupaten pemekaran ini termasuk dalam salah satu daerah di
Propinsi Aceh yang rawan bencana gempa dan tanah longsor.
4) Secara ekonomi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat pada
dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya adalah layak, karena Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat akan mampu membiayai belanja pegawainya dan
sekaligus berkemanpuan memberikan kontribusi dalam bentuk retribusi kepada
pendapatan asli daerah kabupaten Pidie Jaya. Disamping layak secara ekonomi
keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat akan sangat membantu
menyelenggrakan fungsi sosial dari pemerintah kepada masyarakat terutama
kabupaten Pidie Jaya yang sedang giat-giatnya membangun sekaligus bersiaga
sebagai daerah yang rawan gempa dan longsor.
5) Hasil analisis menunjukkan bahwa bilamana dikelola secara profesional dengan
berbasis pada kaedah-kaedah bisnis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) alat berat adalah layak secara ekonomi, bisnis dan sosial. Hasil analisis
kelayakan terhadap alat-lat berat yang ada dengan menggunakan metode net present
value dan benefit cost ratio menunjukkan angka yang layak dengan Nilai NPV yang
lebih besar dari 1. Sementara itu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan
ternyata benefit atau manfaat yang didapatkan dari mengoperasikan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) alat berat di bawah pengendalian dinas pekerjaan umum
Kabupaten Pidie Jaya adalah lebih besar dari biaya atau (2,35 > 1). Dengan demikian
semua alat berat yang ada di dinas PU Pidie Jaya yakni Bulldozer, Excavator dan
Dump Truck yang dimanajemeni oleh UPTD alat berat adalah layak dan
menguntungkan diusahakan oleh unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat
sebagai sumebr retibusi komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5.2 Saran
Berdasarkan pada kajian akademis yang kami lakukan berikut ini disampaikan
beberapa saran berikut:
1. Dengan rampungnya penyusunan Naskah akademik ini dipandang perlu pemerintah Pidie
Jaya untuk memisahkan peraturan bupati tentang alat berat dengan peraturan bupati lainnya
yang bersifat umum dan bidang pembangunan lainnya
2. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pembangunan kepada
masyarakat pemerintah Pidie Jaya dalam hal ini bupati kepala daerah untuk menerbitkan
peraturan bupati kepala daerah kabupaten Pidie Jaya tentang pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Alat berat dibawah dinas pekerjaan umum Kabupaten Pidie Jaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya perlu mendukung sepenuhnya
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat, agar alat berat yang telah
menghabiskan investasi yang cukup besar dari berbagai sumber dana tersebut tidak
terbengkalai dan selalu dalam perawatan sehingga keberadaan alat berat dapat menunjang
pembangunan infrasruktur yang dibutuhkan di kabupaten pemekaran Pidie Jaya.
4. Peraturan bupati Pidie Jaya tentang Pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) alat
berat pada dinas pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya perlu di kawal bersama dengan
sebuah struktur organisasi yang jelas, sederhana dan efisien agar keberadaannya dapat
dioptimalkan fungsinya dan secara umum dinas Pekerjaan umum dapat melaksanakan tugas-
tugas teknis dengan kekhususannya.
5. Untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik ini lebih lanjut
disarankan untuk dapat dilaksaanakan forum group discussion (FGD) dengan pemangku
kepentingan dalam jajaran pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dunia usaha yang secara
aktual dan potensial menggunakan jasa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) alat berat di
kabupaten Pidie Jaya.
BAHAN BACAAN
Hadi Rochman, 1993. Alat Berat dan Penggunaannya, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan
Umum Jakarta.
Marlon Hendri Thomas Wior, 2015. Analisa Kelayakan Investasi Ready Mix Concrete di
Provinsi Sulawesi Utara.
Pujawan I Nyoman. 2004. Ekonoml Teknik, Penerbit Guna Widya, Jakarta
Rostiyanto, Susy Fatena, 2002. Alat Berat untuk Proyek Konstruksi, PT.Rineka Cipta,
Jakarta
Blank and Tarquin. (2012). Engineering Economy : International Edition. McGraw-Hill
Companies, New York, America.
Douglas. (1975). Construction Equipment Policy: McGraw-Hill. United State of America
Peurifoy. (2006). Perencanaan, Peralatan dan Metode Konstruksi. Jilid 1. Erlangga. Jakarta
Sullivan,William G. (2006). Engineering Economy. Upper Saddle River, Macmillan, New
Jersey.
S.W.Nunnally. (2007). Construction Methods and Management. Upper Saddle River, New
Jersey.
Hamidi, Jazim, 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media,
Yogyakarta
Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktik Pemenrintahan dan Otonomi Daerah edisi revisi,
Grasindo, Jakarta
Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta
Soejito, Irawan, 1983, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah
http://febriantekniksipil.blogspot.co.id/2012/02/makalah-alat-berat-yang-umum
digunakan_02.html,
http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&category=Midi+Excavator&make=Komats
u&mod el=PC75-1&modelid=93034#ixzz3n5OVhKz6
http://e-journal.uajy.ac.id/5125/3/2TS13506.pdf
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/8919