LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8...
Transcript of LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8...
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 2018 TANGGAL : 22 Januari 2018
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT RAKSA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2018.
DOKUMEN KEGIATAN UNTUK KECAMATAN
PENCAIRAN DANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR DESA PADA
PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA …………………..
KECAMATAN ………………
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018
23
Contoh Usulan Verifikasi
Soreang,..................................2018 Nomor : Kepada Yth. Sifat :Penting Bapak Ketua Tim Pembina Program PSPM Raksa Desa Lamp. :1( satu ) berkas Tingkat Kecamatan……….
Perihal : Usualan Verifikasi Di
…………………………..
Dengan Hormat,
Melalui Surat ini, kami atas nama masyarakat desa mengajukan usulan
Rencana kegiatan masyarakat di Desa………………yang merupakan pelaksana
dari Program PSPM Raksa Desa Tahun 2018, usulan kegiatan ini adalah
hasil dari musyawarah desa yang diadakan pada :
Hari/ Tanggal :
Tempat : Desa :
Kecamatan : Dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan,
usulan yang kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat
kecamatan sesuai mekanisme yang ditentukan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Kepala Desa ..
Selaku
Penanggung Jawab TPKD
………………………….
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN .................................
DESA .......................
Jln.Raya ……….. No. ….. Telp/Fax (022) …….. Kode Pos
………
24
Contoh Berita Acara Musyawarah
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
Pada hari ini ……………….. tanggal ………………… bulan …………….. tahun dua ribu
delapan belas bertempat di ………………………. telah dilaksanakan Musyawarah Desa
dengan hasil kegiatan sebagai berikut:
Materi Rapat :
1. Penetapan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018;
2. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung
kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun
2018;
3. Penetapan susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD )
4. Penetapan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ( TPKD )
Setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan, maka Keputusan Hasil
Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
Sasaran kegiatan yang akan dibiayai dana bantuan keuangan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018, sebesar Rp.......................
dialokasikan untuk Kegiatan berupa :
No. Jenis Kegiatan Nilai Bantuan
Infrastruktur........................................ Rp. ..................,-
a. MCK ...... (contoh)
b dst........
Rp. ..................,-
Jumlah total Rp. ..................,-
Musyawarah Desa dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD,
Pengurus LKMD/LPMD, para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat lainnya, sebanyak
……… orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.
25
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.
………….,…………………… 2018
Kepala Desa …………
……………………..
Notulen
………………………
Ketua LPMD
……………………..
Ketua BPD
…………………….
26
Contoh Daftar Hadir
DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
DESA. ……… KECAMATAN ………… KABUPATEN BANDUNG
HARI : …………………………
TANGGAL : …………………………
TEMPAT : …………………………
MATERI MUSYAWARAH :
1. Penetapan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018;
2. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung
kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun
2018;
3. Penetapan susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD )
4. Penetapan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ( TPKD )
NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1.
2.
3.
Dst
BPD LPMD KEPALA DESA
…………………………..
…………………………..
…………………………..
27
Contoh Nota Persetujuan BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ……………………………………
KECAMATAN …………………………………… KABUPATEN BANDUNG
NOTA PERSETUJUAN BPD TERHADAP RENCANA KEGIATAN
DARI BANTUAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ………Kecamatan …………….
Kabupaten Bandung, memperhatikan hasil Musyawarah Desa tanggal ….…..2018,
dengan ini menyetujui :
Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018,
yang meliputi :
No. Jenis Kegiatan Nilai Bantuan
Infrastruktur........................................ Rp. ..................,-
a. MCK ...... (contoh)
b. dst........
Rp. ..................,-
Jumlah total Rp. ..................,-
Nota Persetujuan ini selanjutnya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa : 1. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai
dari Anggaran Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tahun 2018;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPKD Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
……………………., ……………… 2018
Badan Permusyawaratan Desa …………………….
NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN
1.
2.
3.
Dst
28
Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan PTPKD
KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………………..
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (SATU)
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA…………………KECAMATAN……………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA……………………………………,
Menimbang : a. bahwa Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan infrastruktur desa dimaksudkan untuk
mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan Perdesaan melalui peran serta aktif masyarakat
dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Desa …………………...tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat
Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa…………….... Kecamatan……….;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ...........
DESA ........................
Jln. Raya ………. No. ….. Telp/Fax (022) ……….. Kode Pos ………
29
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
30
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal …
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. );
18. Keputusan Bupati Bandung Nomor : …. tentang Penetapan Nama-
Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa……………....
Kecamatan………., dengan susunan keanggotaan dan Tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : PTPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat
melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa sebagaimana ditetapkan
dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa tetap mengacu
pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ………. pada tanggal ………..
Kepala Desa …………..……
………………………………….
Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Bandung; 2. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tingkat Kabupaten Bandung;
3. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat Kecamatan;
4. Ketua BPD …………
31
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) BANTUAN KEUANGAN PROGRAM SABILULUNGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA
……... KECAMATAN……
A. Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tahun Anggaran 2018, Desa ……… Kecamatan ……. :
Penanggungjawab/
Pengguna Anggaran
: Kepala Desa
Koordinator : Sekretaris Desa
Bendahara : Bendahara Desa
Anggota/TimPelaksana
Kegiatan
: Para Kepala Seksi/Kaur sesuai dengan
bidang tugas di Desa.
B. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran PTPKD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana
penggunaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD.
d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun yang bersangkutan yang
dituangkan dalam Dokumen Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa.
e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani
rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja kegiatan yang dibiayai dari Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa.
h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pembina Tingkat
Kecamatan terhadap dana Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat
Raksa Desa yang telah ditransfer per-tahap pencairan pada rekening
pemerintah desa.
32
i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal
mungkin dalam Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa
Desa.
j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai
dari Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa baik dari
aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
k. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
l. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban
keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan.
M. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya
masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
N. Menyampaikan laporan pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
(1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa) kepada Bupati melalui Camat;
(2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
(3) ILPPDes (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada
Masyarakat.
C. Kordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang
diundangkan pada Lembaran Desa dan Berita Desa.
b. Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa dalam APBDesa.
c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Penggunaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tahun yang bersangkutan.
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di
desa.
f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa, laporan
pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat
kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
h. Membuat laporan pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran,
LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.
D. Bendahara PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas
nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
33
b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-
bukti pendukung.
c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
d. Mencatat dan membukukan penerimaan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk
berdasarkan tahapan pencairan.
f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa.
E. Anggota PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang
tugasnya.
c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti
administrasinya.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim
melalui Sekretaris Desa
Ditetapkan di ………. pada tanggal ………..
Kepala Desa …………..……
………………………………….
34
Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan TPKD
KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………………………..
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (SATU)
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA…………………KECAMATAN……………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA……………………………………,
Menimbang : c. bahwa Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan infrastruktur desa dimaksudkan untuk
mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan Perdesaan melalui peran serta aktif masyarakat
dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;
d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Desa …………………...tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa…………….... Kecamatan……….;
Mengingat : 19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ...........
DESA ........................
Jln. Raya ………. No. ….. Telp/Fax (022) ……….. Kode Pos ………
35
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
36
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal …
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Wilayah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. );
36. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412.5/Kep.257-DPMD/2017,
tanggal 04 April 2017 tentang Penetapan Nama-Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018
Desa…………….... Kecamatan………., dengan susunan keanggotaan
dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : TPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat
melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa sebagaimana ditetapkan
dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa tetap mengacu
pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ……….
pada tanggal ………..
Kepala Desa …………..……
………………………………….
Tembusan, disampaikan kepada Yth:
5. Bapak Bupati Bandung; 6. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tingkat Kabupaten Bandung; 7. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Tingkat Kecamatan;
8. Ketua BPD …………
37
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PROGRAM SABILULUNGAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT RAKSA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA ……... KECAMATAN……
A. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) bantuan keuangan
kepada Pemerintah Desa untuk Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat
Raksa Desa, Desa ……… Tahun 2018 :
Penanggungjawab/
Pengguna Anggaran
: Kepala Desa
Pengawas : BPD
Ketua : Ketua LPMD
Anggota/TimPelaksana
Kegiatan
: 1. Kepala Seksi Kesejahteraan;
2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan.
B. Tugas Pokok TPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (A) adalah sebagai berikut : a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari dana Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa.
b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa.
c. Membukukan penerimaan dana Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa yang diterima dari Bendahara Desa dan pengeluaran
berupa belanja barang/jasa dan belanja modal disertai dengan bukti-bukti
pendukung.
d. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti
administrasinya.
e. melaksanakan pekerjaan prasarana fisik Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa sesuai dengan dokumen kegiatan
(gambar teknis, RAB dan photo proyek);
f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa.
C. Rincian Tugas TPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (A) adalah sebagai berikut:
38
a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan bertanggungjawab
sepenuhnya atas penggunaan bantuan dan keberhasilan pelaksanaan
kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di
Desa;
b. Apabila Kepala Desa berhenti/meninggal dunia/mengundurkan diri atau
dengan alasan lain maka tugas dan kedudukanya dalam TPKD di gantikan
oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya pejabat
yang definitif;
c. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa dan pengawas kegiatan
Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa berkewajiban
untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Program Sabilulungan
Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di desa yang menjadi lokasi kegiatan;
d. Ketua LPMD selaku ketua TPKD mempunyai tugas mengkoordinasikan
seluruh kegiatan prasarana fisik Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa;
e. Pelaksana Teknis/Anggota TPKD adalah terdiri dari Kepala Seksi
Kesejahteraan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas
melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan
sasaran kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa
Desa di desa.
f. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang
dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada Ketua TPKD dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Kepala Desa ……..…………
…………………………………...
39
Contoh Keputusan Kepala Desa Penetapan Sasaran dan Lokasi Kegiatan
KEPUTUSAN KEPALA DESA………………………………..
NOMOR : LAMPIRAN : 1 (SATU)
TENTANG
PENETAPAN SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PROGRAM SABILULUNGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA…………………KECAMATAN……………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA……………………………………,
Menimbang : a. bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa khusus kegiatan infrastruktur kegiatan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan
jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya lokal secara berkesinambungan ;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Sasaran dan Lokasi Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018
Desa ………… Kecamatan ………….… ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ...........
DESA ........................
Jln. Raya ………. No. ….. Telp/Fax (022) ……….. Kode Pos ………
40
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
41
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2018, tanggal … tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di
Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor .. )
18. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412.5/Kep.257-DPMD
tentang Penetapan Nama-Nama Desa Dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan
Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa …… tanggal………2018 tentang
Pembahasan Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KESATU : Sasaran dan Lokasi Kegiatan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun Anggaran 2018 Desa……………Kecamatan……………
KEDUA : Lokasi kegiatan infrastruktur yang menjadi sasaran Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tahun 2018 akan dilaksanakan secara swakelola oleh Pelaksana Teknis.
KETIGA : Dalam pelaksanakan kegiatan infrastruktur Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa tetap mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi ........ pada tanggal
Kepala Desa ……………
………………………………….
Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Bandung ;
2. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat
Kabupaten Bandung ;
3. Tim Pembina Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa Tingkat
Kecamatan ;
4. Ketua BPD…………
42
KEPUTUSAN KEPALA DESA
LAMPIRAN :
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN DAN LOKASI
KEGIATAN PROGRAM SABILULUNGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA
………… KECAMATAN ………………
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN INFRASTRUTUR PROGRAM SABILULUNGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAKSA DESA
DESA …………………….. TAHUN 2018
No Nama/Jenis
Kegiatan Lokasi Volume
Sumber Dana
Program PSPM Raksa Desa
Reguler
Swadaya
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
Dst
Kepala Desa ……………
………………………………….
43
Contoh RAB kegiatan Infrastruktur
RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK (100%)
Kegiatan : Infrastruktur Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat
Raksa Desa Tahun Anggaran 2018
Jenis :
Volume :
Lokasi :
Besar Bantuan : Rp. ………..
NO U R A I A N VOLUME
HARGA
SATUAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
BAHAN : a. Pembelian……………
b. c.
d. dst… PERALATAN :
a. Pembelian…………….. b.
c. d. dst…….
U P A H / ONGKOS KERJA: a. …………….
4. Jumlah dana bantuan Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa
Rp. …………….
5. Jumlah Rp. …………….
…………………, ….…………..2018
Kepala Desa Ketua LPMD
………………………………….
…………………………..
Tim Tehnis Kecamatan/
UPT/Dinas Terkait
Mengetahui :
Ketua BPD
……………………………..
………………………………
44
GAMBAR TEKNIS
Nama Kegiatan : ………………………..
Lokasi Kegiatan : ………………………..
Volume : ………………………..
Jumlah Anggaran : Rp. ……………………
………………, ……….….….2018
Kepala Desa Ketua LPMD
………………………………….
…………………………..
Tim Tehnis Kecamatan/
UPT/Dinas Terkait
Mengetahui :
Ketua BPD
……………………………..
………………………………
45
PETA TEKNIS LOKASI KEGIATAN ................. TAHUN 2018
DI DESA .....................KECAMATAN ........................
……………, ………………..2018
Kepala Desa Ketua LPMD
………………………………….
…………………………..
Tim Tehnis Kecamatan/
UPT/Dinas Terkait
Mengetahui :
Ketua BPD
……………………………..
………………………………