Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan

RINGKASAN EKSEKUTIF

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN l Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP) Berdasarkan Indeks

Pembanguanan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

KATA PENGANTAR i

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEKRETARIAT TETAP

Jasa Konsultansi: Study Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP)

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

RINGKASAN EKSEKUTIF

i BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

KATA PENGANTAR

Pada saat ini BNPP sedang menyusun suatu kajian awal mengenai pokok-pokok

pikiran penentuan indikator kinerja pembangunan kawasan perbatasan, guna

menentukan indikator kinerja yang paling sesuai untuk mengukur hasil

pembangunan kawasan perbatasan. Agar memudahkan para pemangku

kepentingan memahami prinsip dasar penentuan indikator kinerja tersebut, maka

disusunlah Ringkasan Eksekutif.

Ringkasan Eksekutif ini hanya memuat secara ringkas perihal penting mengenai

konsep evaluasi dan pengawasan, penyusunan indikator kinerja, pilihan indikator

kinerja maupun kesimpulan dan rekomendasi. Uraian lebih lengkap dari laporan

ini tentu saja telah disajikan dalam Laporan Akhir.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kajian hingga

tersusunnya Ringkasan Eksekutif ini disampaikan ucapan terimakasih.

Jakarta, Desember 2012

Ketua Tim Studi

RINGKASAN EKSEKUTIF



DAFTAR ISI

ii




RINGKASAN EKSEKUTIF

ii BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................... 1 BAB II : KONSEP EVALUASI DAN PENGAWASAN ...................................... 1 BAB III : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA ............................................ 1 BAB IV : PILIHAN INDIKATOR KINERJA ...................................................... 1

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF




RINGKASAN EKSEKUTIF

1 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

I. PENDAHULUAN

Hakikat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah memberikan amanat

kepada BNPP untuk mengelola wilayah perbatasan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perbatasan demi kepentingan pertahanan negara

dan keutuhan batas wilayah negara. Jadi tugas pengelolaan perbatasan

tersebut merupakan bagian dari tugas pertahanan negara dalam Sistem

pertahanan semesta (Sishanta), tetapi khusus di wilayah perbatasan. Dengan

demikian tugas pembangunan kawasan perbatasan perlu mencakup

pembangunan fisik untuk mencapai kesejahteraan (prosperity approach)

demi terbangunnya ketahanan pangan dan energi serta ketahanan ekonomi

maupun pembangunan non fisik untuk membangun ketahanan jiwa

masyarakat perbatasan, (security approach).

Dalam mengelola perbatasan, BNPP menerapkan sistem pembangunan

berbasis kinerja. Tentu saja setiap pembangunan berbasis kinerja harus

terukur hasilnya, sehingga sejak tahap perencanaan program dan anggaran,

BNPP telah menetapkan tolok ukur kinerja pembangunan yang dapat

menjadi acuan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan perbatasan. Masing-masing K/L telah memiliki indikator

kinerja pada setiap program yang dilaksanakan di perbatasan dan

melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) pada setiap program yang

dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Oleh karena itu tugas BNPP adalah

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hasil (outcome) atau dampak

pembangunan secara kumulatif atas semua pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh masing-masing K/L di setiap Lokpri. Sebagai piranti




RINGKASAN EKSEKUTIF


(instrumen) untuk evaluasi dan pengawasan dampak pembangunan

perbatasan, maka BNPP perlu menetapkan indikator kinerja yang dapat

digunakan sebagai tolok ukur evaluasi dampak pembangunan perbatasan

tersebut.

Studi ini merupakan kajian awal untuk menentukan indikator kinerja

pembangunan perbatasan yang dapat digunakan secara praktis oleh BNPP

sebagai acuan evaluasi pembangunan fisik dan non-fisik perbatasan yang

dilaksanakan K/L. Sebagai kajian awal, maka studi ini juga dapat diberi judul

lain yang lebih bersifat operatif, yakni:

“Pokok-pokok pikiran penentuan indikator kinerja pembangunan kawasan

perbatasan”

Berdasarkan latar belakang studi ini, maka kajian diarahkan untuk

menentukan indikator kinerja perbatasan yang dapat digunakan BNPP

sebagai acuan evaluasi dan pengawasan. Beragamnya indikator kinerja dari

berbagai jenis pembangunan di perbatasan, maka indikator kinerja yang

digunakan BNPP adalah indikator komposit perbatasan yang terpercaya

(reliable) untuk dasar evaluasi dan pengawasan pembangunan perbatasan.




RINGKASAN EKSEKUTIF


II. KONSEP EVALUASI DAN PENGAWASAN

Sesuai UU No. 43 Tahun 2008, tugas pokok BNPP adalah menetapkan

kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana

kebutuhan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatannya serta

melaksanakan evaluasi dan pengawasan, sedangkan pelaksana teknis

pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Pada dasarnya kegiatan evaluasi dan pengawasan pembangunan

adalah untuk mengetahui gambaran suatu program atau kegiatan pada suatu

waktu tertentu, sejauh mana relevansi antara perencanaan yang dibuat

dengan sasaran yang ingin dicapai setelah pelaksanaan kegiatan. Dari

evaluasi dan pengawasan tersebut diharapkan dapat memberi pembelajaran

mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Oleh

karena itu BNPP hanya dapat melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan

terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) pembangunan kumulatif di

suatu Lokpri, karena evaluasi dan pengawasan terhadap keluaran (output)

pembangunan kawasan perbatasan sektoral merupakan domain K/L.

Kegiatan evaluasi dan pengawasan membutuhkan indikator kinerja yang

terpercaya dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil pembangunan

dan dalam hal ini BNPP menggunakan indikator komposit perbatasan karena

yang terukur adalah hasil pembangunan secara keseluruhan yang telah di

laksanakan oleh masing-masing K/L di suatu Lokpri.

Pada saat ini, prioritas utama pembangunan fisik kawasan perbatasan adalah

untuk memenuhi kebutuhan akses layanan sosial dasar (basic needs) dengan

pembiayaan APBN dan APBD. Pembangunan dapat dilanjutkan dengan




RINGKASAN EKSEKUTIF


membangun Lokpri yang ditetapkan sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis

Nasional) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

perbatasan secara significant. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi

peningkatan pendapatan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Oleh

karena itu indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur yang sesuai

untuk tujuan tersebut adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM

merupakan nilai relatif perbandingan kesejahteraan antar Lokpri atau

kemajuan kesejahteraan dari waktu ke waktu (time series) di suatu Lokpri.

Dengan demikian untuk mendapatkan nilai mutlak hasil pengukuran

pembangunan perbatasan maka diperlukan tambahan indikator kinerja lain,

yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (ISM). Kombinasi IPM dan

ISM akan menghasilkan suatu ukuran kesejahteraan masyarakat perbatasan

yang mendekati nilai mutlak, sehingga dapat dipercaya (reliable) sebagai

tolok ukur evaluasi hasil pembangunan kawasan perbatasan tersebut.

Kemudian, prioritas pembangunan non-fisik adalah membangun identitas diri

bangsa agar masyarakat perbatasan memiliki harga diri dan rasa percaya diri

sebagai bangsa Indonesia sehingga tidak tergoyahkan untuk mengabdi (loyal)

atau bahkan pindah menjadi warga negara lain. Indikator kinerja yang sesuai

dan terpercaya untuk mengukur hasil pembangunan non-fisik adalah IKMP

(Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan) yang menggambarkan tingkat

ketahanan jiwa masyarakat.




RINGKASAN EKSEKUTIF


Berdasarkan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik kawasan perbatasan

yang ditetapkan BNPP, maka BNPP membutuhkan indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur hasil pembangunan kawasan perbatasan yaitu:

- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan masyarakat perbatasan

- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat

kepuasan masyarakat perbatasan terhadap hasil pembangunan

Lokpri

- Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan

jiwa masyarakat perbatasan, yang mencerminkan identitias diri dan

harga diri sebagai bangsa Indonesia.

Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur evaluasi dapat saja

menggunakan indikator kesejahteraan yang selama ini telah diterapkan di

Indonesia dengan penyesuaian kondisi perbatasan. Kemudian indikator

yang belum ada, tetapi dibutuhkan oleh BNPP dapat ditentukan tersendiri

dengan mengikuti kaidah penentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Sebelum dapat menentukan indikator kinerja evaluasi,

maka terlebih dahulu perlu memahami perbedaan pengertian antara

monitoring, evaluasi dan pengawasan.




RINGKASAN EKSEKUTIF


Sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, pengertian

pengendalian, monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

o Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen dengan

maksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

o Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi

serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul

untuk dapat diambil tindakan sedini ungkin.

o Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan

standar.

o Pengawasan adalah merupakan keputusan evaluasi yang dapat berupa

tindakan korektif untuk meluruskan jika terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan program

Jadi secara lebih rinci pengertian monitoring adalah suatu kegiatan

pengawasan secara terus menerus untuk memastikan pelaksanaan

program serasi dengan perencanaannya. Pengawasan secara terus menerus

dilaksanakan dengan cara mendengar, melihat, mengamati dan mencatat

kemajuan program, sehingga dari sini akan terhimpun data atau informasi




RINGKASAN EKSEKUTIF


nyata (real) dari kemajuan pelaksanaan program, yang dapat diolah

menjadi acuan pengambilan keputusan bagi para Pengelola program. Jadi

tujuan utama monitoring adalah menghimpun data dan menyajikan

informasi tentang kemajuan pelaksanaan program, sebagai umpan balik

(feed back) bagi Pengelola program maupun bagi Pelaksana program (K/L).

Sedangkan evaluasi adalah suatu teknik menilai kemajuan dan kualitas

program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Guna

menilai kemajuan dan kualitas program, perlu adanya tolok ukur yang

dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi

evaluasi adalah membandingkan hasil pelaksanaan program dengan tolok

ukur yang digunakan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan program

tersebut. Keputusan evaluasi adalah RKTL (Rencana Kerja dan Tindak

Lanjut) yang dapat berupa tindakan korektif untuk meluruskan jika terjadi

penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian kegiatan

evaluasi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan pengawasan atau

supervisi untuk meluruskan kembali jika terjadi penyimpangan pada

pelaksanaan program.

III. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah

perubahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu

kondisi. Dengan kata lain indikator adalah suatu alat ukur untuk

menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah

ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal. Indikator kinerja dapat




RINGKASAN EKSEKUTIF


berupa indikator yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Indikator yang

bersifat kuantitatif dapat berupa angka atau persentase, sedangkan indikator

yang bersifat kualitatif menyatakan penilaian yang bersifat kualitatif.

Indikator kualitatif cocok untuk mengukur persepsi atau perilaku masyarakat,

misalnya kepuasan masyarakat, harga diri dan rasa percaya diri masyarakat

sebagai bangsa Indonesia.

Dengan demikian pengertian indikator kinerja (performance indicators)

merupakan ukuran mengenai masukan, keluaran, hasil dan dampak dari

kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L di suatu Lokpri.

Hasil (outcome) adalah dampak jangka panjang yang diinginkan dan

diharapkan oleh BNPP dalam lingkar kebijakan yang telah ditentukan dalam

pembangunan kawasan di setiap Lokpri maupun kawasan penyangganya

(hinterland). Jadi indikator berguna untuk menetapkan target kinerja

pembangunan secara komposit untuk menilai kemajuan pencapaian target

tersebut atau untuk membandingkan kinerja sektoral masing-masing K/L.

Prioritas pembangunan fisik saat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs) manusia. Dengan demikian sasaran pembangunan fisik adalah

meningkatkan pendapatan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan

masyarakat perbatasan. Outcome pembangunan ini kemudian akan diukur

menggunakan indeks kesejahteraan manusia atau yang lebih dikenal dengan

sebutan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan nilai relatif.

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat telah puas dengan hasil

pembangunan di perbatasan dengan nilai IPM tersebut ? Jadi meskipun telah

tersedia instrumen IPM untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat




RINGKASAN EKSEKUTIF


perbatasan, namun masih membutuhkan indikator pendukung lain yang

dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas capaian pembangunan

perbatasan guna memastikan bahwa masyarakat merasa puas atas capaian

hasil pembangunan Lokpri tersebut.

Kemudian, pembangunan non-fisik kawasan perbatasan dalam bentuk

pembangunan ketahanan jiwa atau boleh disebut character & nation building

ditujukan untuk membangun harga diri (self esteem) dan rasa percaya diri

(self confidence) masyarakat perbatasan. Bangkitnya harga diri dan rasa

percaya diri sebagai bangsa Indonesia dapat menciptakan identitas diri atau

jatidiri bangsa yang kemudian akan melahirkan rasa cinta tanah air,

kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban untuk bangsa dan

negara. Dengan demikian indikator untuk mengukur ketahanan jiwa

masyarakat perbatasan dapat dilakukan dengan cara mengukur harga diri

yang dapat mencerminkanrasa percaya diri dan identitas diri sebagai bangsa

Indonesia. Dengan mengetahui posisi harga diri dan rasa percaya diri, maka

akan dapat diketahui pula derajat ketahan jiwa masyarakat perbatasan yang

dapat diukur dalam nilai Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan (IKMP).

Banyak indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil

pembangunan perbatasan hingga begitu rumit dan menyulitkan sendiri bagi

pelaksananya untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu dalam memilih

indikator hendaknya mengikuti kaidah SMART seperti yang juga digunakan

dalam Buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, sehingga indikator

kinerja perlu memenuhi syarat sebagai berikut:




RINGKASAN EKSEKUTIF


Spesifik – jelas, padat dan tepat

Mudah diukur – tertulis dalam angka

Ada manfaatnya bagi penentu kebijakan – praktis dan

masuk akal

Reliable – hasilnya dapat dipercaya

Terikat waktu – terkait dengan periode atau batas

waktu tertentu

Memang tidak mudah menentukan jumlah optimal suatu indikator, karena

sangat bervariasi dan tergantung pada keadaannya. Namun indikator perlu

dipilih secara seimbang untuk menghindari terjadinya bias dan bertentangan

dengan hasil yang diharapkan oleh evaluator.

Pengukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang disusun berdasarkan

kerangka logika. Tingkatan ukuran kinerja dapat dibedakan menjadi 4

(empat) jenis indikator. Dimulai dari level teratas, ukuran tersebut dibedakan

S

M

A

R

T




RINGKASAN EKSEKUTIF


menjadi Indikator Dampak, Indikator Hasil, Indikator Keluaran, dan Indikator

Masukan. Pemahaman atas 4 (empat) jenis indikator tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Indikator Dampak (Impact). Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik

positif maupun negatif, yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan

/ program / kegiatan pembangunan dan asumsi yang telah digunakan

pada awal tahap perencanaan. Indikator ini berguna untuk mengukur

dampak kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dalam jangka

panjang.

2. Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur

capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai

dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan berfungsinya keluaran

berbagai kegiatan pada jangka menengah. Jadi Indikator Dampak

maupun Indikator Hasil merupakan indikator komposit untuk

mengukur dampak kumulatif pembangunan kawasan yang

dilaksanakan oleh seluruh K/L di setiap Lokpri.

3. Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk mengukur

keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan,

baik berupa fisik maupun non fisik. Indikator Keluaran digunakan oleh

K/L untuk mengukur kinerja pembangunan di setiap Lokpri. BNPP tidak

dapat mengukur Indikator Keluaran atas kegiatan teknis yang

dilakukan oleh K/L di suatu Lokpri karena evaluasi dan pengawasan

atas kegiatan tersebut merupakan domain K/L.




RINGKASAN EKSEKUTIF


4. Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya

yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,

dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Indikator Keluaran maupun Indikator Masukan merupakan domain K/L

sehingga BNPP hanya dapat menerima laporan hasil evaluasi dan

pengawasan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing K/L di setiap

Lokpri.

K/L dapat melaporkan hasil Monev berdasarkan indikator input dan output

masing-masing K/L, kemudian masukan data tersebut sangat berguna bagi

BNPP karena dapat menjadi dasar evaluasi atas pembangunan di setiap

Lokpri. Selanjutnya BNPP dapat menggunakan Indikator Dampak dan

Indikator Hasil atas kebijakan program pembangunan dengan menilai

efektivitas penggunaan input dari masing-masing K/L di setiap Lokpri. BNPP

perlu membandingkan data administratif dengan capaian hasil fisik di

setiap Lokpri, termasuk persepsi masyarakat atas kepuasan hasil capaian

pembangunan Lokpri. Tentu saja dalam program jangka menengah dan

jangka panjang, BNPP terlebih dahulu perlu menentukan target capaian

Indikator Dampak maupun Indikator Hasil yang akan digunakan sebagai

dasar evaluasi kumulatif hasil pembangunan K/L di setiap Lokpri.




RINGKASAN EKSEKUTIF


IV. PILIHAN INDIKATOR KINERJA

BNPP bersama K/L melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik di

kawasan perbatasan. Output maupun outcome dari pembangunan tersebut

akan diukur menggunakan instrumen atau indikator kinerja yang terpercaya

dan dapat digunakan sebagai tolok ukur evaluasi hasil atau dampak

pembangunan fisik dan non-fisik di kawasan perbatasan.

Apabila sasaran pembangunan fisik adalah meningkatkan pendapatan,

layanan kesehatan dan layanan pendidikan masyarakat perbatasan, maka

indikator yang dapat digunakan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

IPM sebagai tolok ukur kesejahteraan Lokpri memiliki keterbatasan sebagai

berikut:

- IPM menunjukkan nilai relatif, sehingga hanya cocok untuk

membandingkan kesejahteraan antar Lokpri atau mengukur kemajuan

IPM dari waktu ke waktu atau secara time series di suatu Lokpri

- Jika IPM akan digunakan sebagai tolok ukur, maka perlu adanya indikator

lain sebagai pendukung untuk menguji IPM agar menjadi indikator

absolut. Indikator ini dapat disebut indikator kepuasan masyarakat atau

ISM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni harapan

masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kenyataan hasil pembangunan

Lokpri yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat akan merasa puas jika

hasil pembangunan sama atau bahkan melebihi harapan masyarakat.

Sebaliknya masyarakat akan tidak puas jika hasil pembangunan tidak sesuai

dengan harapan masyarakat.




RINGKASAN EKSEKUTIF


Dengan adanya 2 (dua) tolok ukur IPM dan indikator kepuasan masyarakat

tersebut maka dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan Lokpri

mendekati nilai mutlak, sesuai tingkat penerimaan (acceptance level) masing-

masing Lokpri. Perbedaan latar belakang sosial-ekonomi-politik masing-

masing Lokpri membedakan pula derajat kesejahteraan yang diinginkan oleh

masyarakat di setiap Lokpri.

Kemudian, sasaran pembangunan non-fisik adalah terbangunnya kembali

jiwa kebangsaan dan kesadaran bela negara yang merupakan bagian dari

pembangunan bangsa dan karakter bangsa (nation & character building).

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi jiwa kebangsaan

dan kesadaran bela negara adalah harga diri (self-esteem) dan kepercayaan

diri (self-confidence) yang menentukan identitas diri sebagai bangsa

Indonesia, sehingga dapat diukur dengan menggunakan indeks IKMP (Indeks

Ketahanan Masyarakat Perbatasan).

Oleh karena itu indikator kinerja IKMP dapat diukur melalui harga diri

masyarakat perbatasan, karena harga diri merupakan inti (core) dari identitas

bangsa atau identitas nasional atau jatidiri bangsa. Jadi identitas nasional

adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis

membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dapat dikatakan pula

bahwa pengertian identitas nasional pada hakekatnya adalah manifestasi

nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan

suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan khas tadi suatu bangsa

berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Secara sistematis




RINGKASAN EKSEKUTIF


hubungan antar indikator kinerja perbatasan dapat ditunjukkan dalam

gambar berikut ini.

Gambar-1 Hubungan indikator kinerja perbatasan

IPM belum sepenuhnya dapat mencerminkan indikator kesejahteraan

masyarakat perbatasan karena IPM merupakan nilai relatif. Oleh karena itu

agar dapat menjadi nilai absolut maka perlu didukung dengan indikator lain,

yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (ISM). Kemudian ISM yang baik akan

sangat membantu upaya peningkatan IKMP.




RINGKASAN EKSEKUTIF


V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kajian ini merupakan pokok-pokok pikiran penentuan indikator kinerja

pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu agar indikator kinerja

tersebut dapat diterapkan secara teknis di setiap Lokpri, maka BNPP

membutuhkan serangkaian kegiatan untuk dapat mengukur hasil

pembangunan kawasan perbatasan. Dengan demikian untuk dapat

mengemban tugas evaluasi dan pengawasan, maka BNPP masih perlu

menempuh jalan panjang, yaitu dengan melaksanakan:

- Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang penyusunan indikator kinerja

pembangunan perbatasan. Tugas tersebut sedang dilaksanakan dalam

kajian ini.

- Menyusun instrumen IPM, ISM dan IKMP yang dapat diterapkan sebagai

indikator kinerja pembangunan kawasan perbatasan. Instrumen IPM,

ISM dan IKMP harus memiliki validitas dan reliabilitas untuk dapat

digunakan sebagai indikator kinerja atau tolok ukur evaluasi.

- Menyusun base line data di setiap Lokpri berdasarkan ukuran IPM, ISM

dan IKMP. Base line data dipilih sesuai prioritas pembangunan Lokpri,

sehingga dapat dilaksanakan bertahap terhadap 111 Lokpri. Base line

data ISM harus berdasarkan survey needs assessment yang

menggambarkan kebutuhan masyarakat perbatasan




RINGKASAN EKSEKUTIF


- Menyusun data base berbasis geo-spasial dalam bentuk GIS (Geographic

Information System) yang dapat merangkum seluruh hasil monitoring –

evaluasi – pengawasan pada semua Lokpri dan update setiap saat.

- Setiap tahun BNPP melaksanakan evaluasi dan pengawasan di seluruh

Lokpri menggunakan indikator IPM, ISM dan IKMP

Jadi untuk menyusun instrument indikator kinerja maka BNPP perlu

melakukan penyusunan kuesioner setiap indikator dan rumusan analisis data

sesuai kaidah perhitungan statistik hingga dapat menghasilkan indikator yang

memiliki validitas dan reliabilitas sebagai acuan tolok ukur evaluasi. Selain itu

BNPP juga perlu memiliki base line data setiap Lokpri yang meliputi data

mengenai needs assessment maupun base line data mengenai IPM, ISM dan

IKMP. Agar memudahkan dalam penyimpanan dan penyajian data, maka

BNPP perlu memiliki data base seluruh Lokpri berbasis geo spasial dalam

bentuk GIS (Geographic Information System). Hasil Monev selalu dimasukkan

(entry) pada GIS sehingga senantiasa diperoleh data yang update. Dengan

demikian BNPP dapat memantau perkembangan Lokpri setiap saat dengan

penyajian data yang sangat cepat dan mudah diterima oleh pemangku

kepentingan (stake holder). Seluruh data ini nantinya dapat digabung dalam

PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) BNPP yang merupakan data base induk

BNPP, yang berisi himpunan dari seluruh data kesekretariatan dan

kedeputian BNPP.

Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan

Documents

Transcript of Indeks Ketahanan Masyarakat Perbatasan