- 2 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 229 k 2020.pdfIndeks Ketahanan Energi Nasional...

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai

dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan

Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68

Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 289);

- 3 -

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Nomor 103);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/

2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

224); dan

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL.

- 4 -

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi

Nasional, dan Badan Pengelola Migas Aceh sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I;

b. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal


sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal


sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

d. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV;

e. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V;

f. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI;

g. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

h. Indikator Kinerja Utama Badan Geologi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII;

i. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan

Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

j. Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya

Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;

- 5 -

k. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XI;

l. Indikator Kinerja Utama Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XII; dan

m. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Migas Aceh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh masing-masing unit organisasi dalam:

a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;

c. menyusun laporan kinerja; dan

d. melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja

sesuai dengan unit organisasi dan dokumen Rencana

Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

KETIGA : Setiap pimpinan unit organisasi, Kepala Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa,

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala

Badan Pengelola Migas Aceh menentukan target masing-

masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam

dokumen Perjanjian Kinerja.

KEEMPAT : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa, dan Deputi pada Badan Pengelola Migas Aceh

menyusun dan menentukan target masing-masing

- 6 -

indikator kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh

pimpinan unit organisasi, Kepala Badan Pengatur




Badan Pengelola Migas Aceh.

KELIMA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap

pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf c dan huruf d dilakukan oleh setiap

Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Badan Pengatur




Badan Pengelola Migas Aceh dan disampaikan kepada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat

akhir bulan Januari tahun berikutnya.

KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan

Keputusan Menteri ini, Inspektur Jenderal Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

a. reviu atas capaian kinerja setiap unit organisasi dalam

rangka keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan kinerja;

b. evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini;

dan

c. pelaporan secara tertulis atas pelaksanaan reviu dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b kepada Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral dengan tembusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6

(enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- 7 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 8 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020

TANGGAL : 16 November 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

3. Fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan di

bidang pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan minyak dan gas bumi,

ketenagalistrikan, mineral dan batubara,

energi baru, energi terbarukan, konservasi

energi, dan geologi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan minyak dan

gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan

batubara, energi baru, energi terbarukan,

konservasi energi, dan geologi serta

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

sektor energi dan sumber daya mineral

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

atas pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,

- 9 -

mineral dan batubara, energi baru, energi

terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan

di bidang energi dan sumber daya mineral;

e. pelaksanaan pengembangan sumber daya

manusia di bidang energi dan sumber daya

mineral;

f. pelaksanaan dukungan yang bersifat

substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral;

g. pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi di lingkungan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara

yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

4. Indikator Kinerja Utama:

No. Indikator Kinerja Satuan Sasaran Strategis

1.

Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100)

Indeks Meningkatnya Kemandirian dan

Ketahanan Energi Nasional

Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 100)

Indeks

2.

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai

Tambah Dalam Negeri (Skala 100)

Indeks Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

3. Indeks Mitigasi Bencana

Geologi (Skala 100) Indeks

Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi

4. Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan

Profesional

Orang Meningkatnya Kompetensi SDM

5.

Persentase Realisasi PNBP % Optimalisasi

Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab

dan Berkelanjutan

Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM

%

- 10 -


6. Indeks Kepuasan Layanan

Sektor ESDM (Skala 4) Indeks

Layanan Sektor

ESDM yang Optimal

7.

Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100)

Indeks Perumusan

Kebijakan Sektor ESDM Yang Berkualitas

Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100)

Indeks

8.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

(Skala 100)

Indeks Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Tingkat Maturitas SPIP

KESDM (Skala 5) Level

Nilai SAKIP KESDM (Skala

100) Nilai

9. Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang

Buah

Penelitian dan

Pengembangan ESDM yang Produktif

10. Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya

Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan

Berorientasi Layanan Prima

11.

Nilai Evaluasi kelembagaan (Skala 100)

Nilai Organisasi yang Fit dan SDM Unggul Indeks Profesionalitas ASN

(Skala 100) Indeks

12.

Indeks Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5)

Indeks

Optimalisasi

Teknologi Informasi yang Terintegrasi

13.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Skala 100)

Nilai Pengelolaan Sistem Anggaran yang

Optimal Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM

Predikat


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 11 -

LAMPIRAN II


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




SEKRETARIAT JENDERAL


1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral.

3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral;

b. koordinasi dan penyusunan rencana,

program, dan anggaran Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan

dokumentasi Kementerian Energi dan


d. pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum;

- 12 -

f. pengelolaan barang milik negara dan

layanan pengadaan barang/jasa

pemerintah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral.



1. Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

2.

Nilai SAKIP KESDM (Skala 100)

Nilai Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5)

Level

3.

Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Bulan Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Bulan

4.

Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM

% Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Monitoring Investasi Sektor ESDM

Dokumen

5. Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM (Skala 4)

Indeks Layanan Sektor ESDM yang Optimal

6.

Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100)

Indeks Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas

Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100)

Indeks

7.

Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

% Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

%

8.

Indeks Kualitas Perencanaan (Skala 100)

%

Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan

Persentase Pemberitaaan Positif pada Media

%

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) %

- 13 -


Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI (Skala 4)

Nilai

9.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Bulan

Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal

Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

%

Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas

%

10.

Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM (Skala 100)

Nilai

Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100)

Indeks

Nilai Sistem Merit KESDM (Skala 400)

Nilai

11. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5)

Indeks Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

12.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Skala 100)

Nilai Pengelolaan sistem anggaran yang optimal Opini BPK RI atas Laporan

Keuangan KESDM Predikat


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 14 -

LAMPIRAN III


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




INSPEKTORAT JENDERAL


1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di


Daya Mineral.

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Energi dan


b. pelaksanaan pengawasan intern di


Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Menteri Energi dan


d. penyusunan laporan hasil pengawasan di


Daya Mineral;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat

Jenderal Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 15 -



1. Tingkat Maturitas SPIP

KESDM (Skala 5) Tingkat

Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai

tambah

2.

Indeks Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri

SAKIP yang Berkualitas

(Skala 5)

Indeks

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif

dan Efisien

Indeks Tata Laksana

Pengawasan (Skala 5) Indeks

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM (Skala

100)

Nilai

3.

Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di

Lingkup KESDM

Unit

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan

Pengawasan Intern

yang Berkualitas

Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di

Lingkup KESDM

Unit

Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

KESDM (Skala 100)

Nilai

4.

Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal

KESDM (Skala 4)

Indeks Layanan Inspektorat Jenderal KESDM

yang Optimal Level Internal Audit

Capability Model (IACM) Level

5.

Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

KESDM (Skala 100)

Nilai

Organisasi Inspektorat Jenderal KESDM yang Fit dan

SDM Unggul

Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

KESDM (Skala 100) Indeks

- 16 -


6.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lnspektorat Jenderal

KESDM (Skala 100)

Nilai Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal KESDM

yang Optimal Pelaksanaan Reviu LK yang

Berkualitas (Skala 5) Indeks


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 17 -

LAMPIRAN IV


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan

minyak dan gas bumi.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan,


pengusahaan, keteknikan, keselamatan

kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor

minyak dan gas bumi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;





dan prasarana tertentu, pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor

minyak dan gas bumi sesuai dengan


c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang pembinaan, pengendalian,

dan pengawasan kegiatan pengusahaan,

- 18 -

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan,

dan pembangunan sarana dan prasarana

tertentu, serta pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak bidang minyak dan gas

bumi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi di bidang pembinaan,



kerja, lingkungan, dan pembangunan

sarana dan prasarana tertentu, serta

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan


e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di


pengawasan kegiatan pengusahaan,




Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas

bumi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh




1.

Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Indeks Terwujudnya ketahanan dan

Kemandirian energi migas melalui

pasokan migas yang memadai dan

Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang

Ditetapkan %

- 19 -


Indeks Aksessibilitas Migas (Skala 100)

Indeks

dapat diakses masyarakat pada

harga yang terjangkau secara berkelanjutan Persentase Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan

Usaha Hulu Migas

%

2.

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

% Optimalisasi Kontribusi

Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan

Berkelanjutan

Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

%

3.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Indeks

Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian

Subsektor Migas yang Efektif

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Level

Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Nilai

4. Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)

Indeks

Terwujudnya Kegiatan Operasi

Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan

5. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)

Indeks

Layanan Subsektor

Migas yang Optimal

6. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya Birokrasi Ditjen

Migas Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada

Layanan Prima

7.

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Nilai Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan

SDM Unggul Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100) Indeks

- 20 -


8.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala

100)

Nilai

Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang

Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 21 -

LAMPIRAN V


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja,

dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang

pembinaan, pengendalian, dan


keteknikan, keselamatan kerja, dan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan, pengendalian, dan


keteknikan, keselamatan kerja, dan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pembinaan,



kerja, dan lingkungan di bidang

ketenagalistrikan;




- 22 -


kerja, dan lingkungan di bidang

ketenagalistrikan;




keteknikan, keselamatan kerja;


Jenderal Ketenagalistrikan; dan



Mineral.



1.

Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)

Indeks

Meningkatnya Kemandirian dan

Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

(Skala 100) Indeks

Indeks Ketersediaan Infrastruktur

Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar (Skala 100)

Indeks

Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)

Indeks

2. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

%

Optimalisasi Kontribusi

Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung

jawab dan Berkelanjutan

3. Indeks Efektivitas Pembinaan dan

Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala

100)

Indeks Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Subsektor

Ketenagalistrikan yang Efektif

- 23 -


4.

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)

Regulasi/ Rekomendasi

Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor

Ketenagalistrikan Yang Berkualitas

5.

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan

(Skala 5) Level

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Internal Ditjen Ketenagalistrikan

yang Efektif

Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)

Nilai

6.

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan

(Skala 100) Nilai

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada

Layanan Prima untuk Subsektor

Ketenagalistrikan

7.

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Skala 100)

Nilai Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM

Unggul Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan

(Skala 100) Indeks

8.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen

Ketenagalistrikan (Skala 100)

Nilai

Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan

yang Optimal

9.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor

Ketenagalistrikan (Skala 4) Indeks

Layanan Subsektor Ketenagalistrikan

yang Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 24 -

LAMPIRAN VI


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara




mineral dan batubara.




kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana,

dan prasarana tertentu,serta pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang

mineral dan batubara sesuai dengan










- 25 -







Negara Bukan Pajak bidang mineral dan

batubara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
















Negara Bukan Pajak bidang mineral dan

batubara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;


Jenderal Mineral dan Batubara; dan



- 26 -



1.

Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)

Indeks

Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Batubara

Nasional Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)

Indeks

2.

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai

Tambah Dalam Negeri (Skala 100)

Indeks Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral

3.

Persentase Realisasi Penerimaan PNBP

Subsektor Minerba %

Optimalisasi Kontribusi Subsektor Minerba

yang Bertanggung Jawab dan

Berkelanjutan

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Minerba

%

4.

Indeks Kepuasan Layanan

Subsektor Minerba (Skala 4)

Indeks

Layanan Subsektor

Minerba yang Optimal

5.

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Subsektor Mineral dan Batubara

Regulasi/ Kebijakan/

Rekomendasi

Perumusan Kebijakan dan

Regulasi Subsektor Mineral dan Batubara Yang

Berkualitas

6.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)

Indeks Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Subsektor Minerba yang Efektif

Nilai SAKIP Ditjen Minerba (Skala 100)

Nilai

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Minerba (Skala 5)

Level

7. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya Birokrasi Yang

Efektif, Efisien, & dan Berorientasi Layanan Prima

8.

Nilai Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba (Skala 100)

% Organisasi Ditjen Minerba yang Fit dan SDM Unggul Indeks Profesionalitas ASN

Ditjen Minerba (Skala 100) %

- 27 -


9.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Minerba

(Skala 100)

Nilai

Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Minerba yang

Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 28 -

LAMPIRAN VII


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,

DAN KONSERVASI ENERGI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan,

dan Konservasi Energi



pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas

bumi, bioenergi, aneka energi baru dan

terbarukan, dan konservasi energi.




kerja, lingkungan, serta pembangunan

sarana dan prasarana tertentu di bidang

panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan

terbarukan, dan konservasi energi;





sarana dan prasarana tertentu dibidang

panas bumi, bioenergi, aneka energi baru

dan terbarukan, dan konservasi energi;

- 29 -





serta pembangunan sarana dan

prasarana tertentu di bidang panas bumi,

bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan,

dan konservasi energi;






sarana dan prasarana tertentu di bidang

panas bumi, bioenergi, aneka energi baru

dan terbarukan, dan konservasi energi;





serta pembangunan sarana dan

prasarana tertentu di bidang panas bumi,

Bioenergi, aneka energi baru dan

terbarukan, dan konservasi energi;


Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi; dan



- 30 -



1.

TKDN Subsektor EBTKE Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Energi

Nasional (Skala 100)

Indeks Meningkatnya Kemandirian dan

Ketahanan Energi Subsektor EBTKE

yang Berkelanjutan Indeks Ketahanan Energi

Subsektor EBTKE (Skala 100)

Indeks

2.

Persentase Realisasi PNBP Subsektor EBTKE

% Optimalisasi kontribusi Subsektor EBTKE

yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Persentase Realisasi Investasi Subsektor EBTKE

%

3. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen EBTKE (Skala 4)

Indeks Layanan Subsektor EBTKE yang

Optimal

4.

Jumlah Kebijakan

Peningkatan Tata Kelola Subsektor EBTKE

(Regulasi/Kebijakan/ Rekomendasi)

Regulasi

/Kebijakan/

Rekomendasi

Perumusan

Kebijakan dan Regulasi SubSektor

EBTKE Yang Berkualitas

5.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)

Indeks Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian SubSektor EBTKE

yang Efektif

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen EBTKE (Skala 5)

Tingkat

Nilai SAKIP Ditjen EBTKE (Skala 100)

Nilai

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Ditjen EBTKE (Skala 100) Nilai

Terwujudnya birokrasi Subsektor EBTKE yang efektif,

efisien dan berorientasi pada

layanan prima

7.

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Ditjen EBTKE (Skala 100) Nilai

Organisasi Ditjen

EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen EBTKE (Skala 100)

Indeks

- 31 -


8.

Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen EBTKE (Skala

100)

Nilai

Pengelolaan Sistem

Anggaran Ditjen EBTKE yang

Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 32 -

LAMPIRAN VIII


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




BADAN GEOLOGI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Geologi

2. Tugas : Menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan

pelayanan di bidang sumber daya geologi,

vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air

tanah,dan geologi lingkungan, serta survei

geologi.

3. Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian

dan penyelidikan di bidang sumber daya

geologi vulkanologi dan mitigasi bencana

geologi, air tanah, dan geologi lingkungan,

serta survei geologi;

b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan

pelayanan di bidang sumber daya geologi,

vulkanologi dan mitigasi bencana geologi,

air tanah, dan geologi lingkungan, serta

survei geologi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang penyelidikan dan

pelayanan sumber daya geologi,



survei geologi;

- 33 -


dan supervisi di bidang penyelidikan dan

pelayanan sumber daya geologi,



survei geologi;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang penelitian,

penyelidikan, dan pelayanan sumber daya

geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana

geologi, air tanah, dan geologi lingkungan,

serta survei geologi;

f. pelaksanaan administrasi Badan Geologi;

dan



Mineral.



1. Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Skala 100)

Indeks Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi

2.

Persentase Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, Batubara

dan Gas Metan Batubara, Panas Bumi, Minyak dan

Gas Bumi

%

Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan

Layanan Geologi.

Persentase Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi

Teknik dan Geologi Lingkungan dan

Penetapan Warisan Geologi

%

Persentase ketersediaan Sistem Informasi Hidrogeologi Terpadu

%

3.

Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi

%

Data dan Peta Geologi yang Berkualitas

Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan

Cadangan Mineral, Batubara dan Panas bumi

%

- 34 -


4. Indeks Kepuasan Layanan Badan Geologi (Skala 4)

Nilai

Meningkatnya Kepuasan Layanan

Badan Geologi

5. Persentase Realisasi PNBP Badan Geologi

%

Optimalisasi Kontribusi Badan

Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

6.

Nilai SAKIP Badan Geologi (Skala 100)

Nilai Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Geologi

yang Efektif Tingkat Maturitas SPIP

Badan Geologi (Skala 5) Level

7.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Badan Geologi (Skala 100)

Nilai

Pengelolaan Sistem Anggaran Badan

Geologi yang Optimal

8. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Geologi (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya

Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada

Layanan Prima

9.

Nilai Evaluasi kelembagaan Badan

Geologi (Skala 100) Nilai

Organisasi Badan Geologi yang Fit dan SDM yang Unggul

Indeks Profesionalitas ASN Badan Geologi (Skala 100)

%


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 35 -

LAMPIRAN IX


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Energi

dan Sumber Daya Mineral

2. Tugas : Menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan di bidang minyak dan gas bumi,

ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi

baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan

geologi kelautan.

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang

penelitian dan pengembangan minyak dan

gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan

batubara, energi baru, energi terbarukan,

konservasi energi, dan geologi kelautan;

b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan

pengembangan minyak dan gas bumi,



energi, dan geologi kelautan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan

pengembangan minyak dan gas bumi,



energi, dan geologi kelautan;

- 36 -

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian

dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya

Mineral; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh




1.

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU Balitbang

%

Optimalisasi Kontribusi Litbang yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

2. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang (Skala 4)

Indeks Layanan Litbang yang Optimal

3.

Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang

Buah

Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif

Jumlah Pengembangan Teknologi

Buah

Jumlah Usulan Paten/Lisensi

Buah

Jumlah Updating Data/Produk Survei

Peta/Atlas

4. Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK

Rekomendasi

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Sektor ESDM

5. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU Balitbang

%

Optimalisasi Teknologi Informasi Balitbang yang Terintegrasi

6. Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi

Unit

Sarana Laboratorium yang Menerapkan Sistem Manajeman Mutu

7.

Tingkat Maturitas SPIP Balitbang (Skala 5)

Level Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Balitbang yang Efektif

Nilai SAKIP Balitbang (Skala 100)

Nilai

8. Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya birokrasi Balitbang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

- 37 -


9.

Indeks Profesionalitas ASN Balitbang (Skala 100)

Indeks Organisasi Balitbang yang Fit dan SDM yang Unggul Nilai Evaluasi

Kelembagaan Balitbang (Skala 100)

Nilai

10.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balitbang (Skala 100)

Nilai Pengelolaan Sistem Anggaran Balitbang yang Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 38 -

LAMPIRAN X


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Tugas : Menyelenggarakan pengembangan sumber daya

manusia di bidang minyak dan gas bumi,

ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi

baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan

geologi.

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan

program pengembangan sumber daya





b. pelaksanaan pengembangan sumber daya





c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengembangan sumber daya





- 39 -

d. pelaksanaan administrasi Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh




1.

Jumlah peserta pelatihan bidang ESDM sektor

industri

Orang

Terselenggaranya Pengembangan

SDM Sektor ESDM yang Kompeten

dan Profesional

Jumlah peserta pelatihan

Aparatur Sipil Negara Orang

Jumlah peserta pelatihan

Vokasi bagi Masyarakat Orang

Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Sektor ESDM

Orang

Jumlah Mahasiswa

Politeknik Orang

2. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

BPSDM

%

Mengoptimalkan

Penerimaan Negara dari Pengembangan SDM Sektor ESDM

3.

Akreditasi dan Sertifikasi BAN PT

Sertifikat Institusi Pendidikan Vokasi

yang Unggul, Pelatihan dan

Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor yang Unggul, Pelatihan

dan Talent Management Aparatur KESDM

Akreditasi Lembaga Diklat Sektor ESDM yang Terakreditasi

Kompetensinya

Lembaga

4. Jumlah Dokumen NSPK Dokumen

Sarana dan

Prasarana Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif

sesuai dengan Kebutuhan Sektor

5. Pemanfaatan Aplikasi

Pengembangan SDM Aplikasi

Optimalisasi TIK yang andal dan terintegrasi

- 40 -


6. Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan BPSDM (Skala 4) Indeks

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

7. Jumlah Regulasi yang Disusun

Regulasi

Kebijakan

Pengembangan SDM sektor ESDM

yang Menunjang Kebijakan Pengelolaan Sektor

ESDM

8.


BPSDM (Skala 5) Level

Pengendalian Mutu yang optimal

Nilai SAKIP BPSDM (Skala

100) Nilai


BPSDM (Skala 100) Nilai

Terwujudnya Birokrasi yang

Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada

Layanan Prima

10.

Nilai Evaluasi Kelembagaan

BPSDM (Skala 100) %

Organisasi BPSDM yang Fit dan SDM

Unggul Indeks Profesionalitas ASN

BPSDM (Skala 100) Indeks

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) BPSDM (Skala 100)

Nilai Pengelolaan Sistem Anggaran BPSDM

yang Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 41 -

LAMPIRAN XI


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

2. Tugas : Memberikan dukungan teknis dan administratif

kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi

kegiatan Kelompok Kerja.

3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi

umum untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional

dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;

c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk

perumusan kebijakan energi nasional dan

penetapan rencana umum energi nasional;

d. penyelenggaraan fasilitasi untuk

penanggulangan krisis energi dan

pelaksanaan pengawasan kebijakan energi;

dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua

Harian Dewan Energi Nasional.

- 42 -



1.

Rumusan Kebijakan/

Strategi Peningkatan Ketahanan Energi Nasional

Rumusan Rekomendasi

Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi

Nasional

2.

Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Teknis dan

Administratif yang Optimal Setjen DEN (Skala 4)

Indeks

Layanan

Dukungan Teknis Administratif yang Optimal Setjen

DEN

3. Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi

(Skala 4)

Indeks

Layanan

Penyusunan Rancangan Perencanaan

Energi Lintas Sektor yang

Berkelanjutan

4.

Rumusan Rekomendasi

Kebijakan Energi Lintas Sektor Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Rumusan Rekomendasi

Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun

Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas

Sektor Serta Kehumasan dan

Persidangan DEN

Rumusan Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral

Buku Outlook Energi

Indonesia (OEI)

Jumlah Penyiapan Persidangan DEN

Bahan Persidangan

Persentase Produk Hukum yang Ditindaklanjuti

%

5.

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer Nasional

Rumusan Hasil

Pengawasan Melaksanakan Pengawasan

Implementasi Kebijakan Energi

Yang Bersifat Lintas Sektoral

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Primer

Daerah

Rumusan Rekomendasi

Monitoring Implementasi

Matriks Kegiatan RUEN

Monitoring

Kegiatan

6.

Nilai SAKIP Setjen DEN (Skala 100)

Nilai Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN

Tingkat Maturitas SPIP Setjen DEN (Skala 4)

Level

- 43 -



Setjen DEN (Skala 100) Nilai

Terwujudnya

Birokrasi Setjen DEN Yang Efektif,

Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

8.

Indeks Profesionalitas ASN Setjen DEN (Skala 100)

Indeks Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul Nilai Evaluasi kelembagaan

Setjen DEN (Skala 100) Nilai

9.


(IKPA) Setjen DEN (Skala 100)

Nilai

Pengelolaan Sistem

Anggaran Setjen DEN yang Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 44 -

LAMPIRAN XII


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

2. Tugas : Mengatur dan menetapkan :

a. ketersediaan dan distribusi Bahan

Bakar Minyak;

b. cadangan Bahan Bakar Minyak

nasional;

c. pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan

penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui

pipa;

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga

dan pelanggan kecil; dan

f. pengusahaan transmisi dan distribusi

Gas Bumi.

3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas

Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan

agar ketersediaan dan distribusi Bahan

Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah

dapat terjamin di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta

meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di

dalam negeri.

- 45 -



1.

Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga di Daerah Tertinggal,

Terdepan, dan Terluar (3T)

Penyalur Tersedianya BBM di Seluruh

Wilayah NKRI dan Peningkatan

Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Layanan Dukungan

Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

(Kumulatif).

km

2.

Persentase penyaluran

Jenis BBM tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang

ditugaskan kepada Badan Usaha

%

Terlaksananya

Pengawasan terhadap Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa

Volume Pengangkutan dan

Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

MMSCF

3. Jumlah Produk Hukum BPH Migas

SK

Tersedianya

Pengaturan dan Penetapan terhadap

Penyediaan dan Pendistribusian

BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa

4. Persentase Realisasi PNBP BPH Migas

%

Optimalisasi

Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan

5.

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

Kepada Stakeholder (Skala 4)

Indeks Layanan BPH Migas yang

optimal

6.

Nilai SAKIP BPH Migas (Skala 100) Nilai Pengawasan,

Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program BPH Migas


BPH Migas (Skala 5) Level

- 46 -


7.

Indeks Profesionalitas ASN

BPH Migas (Skala 100) Indeks Organisasi BPH

Migas yang Fit dan SDM yang

Unggul Nilai Evaluasi Kelembagaan

BPH Migas (Skala 100) Nilai

8. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas (Skala 100)

Nilai

Terwujudnya

birokrasi yang efektif, efisien, dan Berorientasi

Pada Layanan Prima

9.


(IKPA) BPH Migas (Skala 100)

Nilai

Pengelolaan

anggaran yang optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 47 -

LAMPIRAN XIII


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 229 K/09/MEM/2020


TENTANG




BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

1. Nama Organisasi : Badan Pengelola Migas Aceh

2. Tugas : Melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan

pengawasan terhadap kontrak kerja sama

kegiatan usaha hulu agar pengambilan

sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi

milik Negara yang berada di darat dan laut di

wilayah kewenangan Aceh dapat meberikan

manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi

Negara untuk sebesar besar kemakmuran

rakyat.

3. Fungsi : a. Melaksanakan negosiasi dan pembuatan

perjanjian kerja sama di bidang minyak

dan gas bumi yang dilakukan Pemerintah

dan Pemerintah Aceh.

b. melaksanakan penandatanganan kontrak

kerja sama;

c. mengkaji rencana pengembangan

lapangan yang pertama kali akan

diproduksikan dalam suatu wilayah kerja;

d. menyampaikan hasil kajian mengenai

rencana pengemabngan lapangan yang

pertama kali akan diproduksikan dalam

suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat

persetujuan Gubernur kepada Menteri;

- 48 -

e. memberikan persetujuan rencana

pengembangan lapangan selanjutnya;

f. memberikan persetujuan rencana kerja

dan anggaran Badan Usaha/Bentuk

Usaha Tetap;

g. melaksanakan monitoring dan

melaporkan pelaksanaaan kontrak

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada

Menteri dan Gubernur; dan

h. memberikan rekomendasi penjual Minyak

Bumi dan/atau Gas Bumi dari

pengelolaan bersama, yang telah

mendapat persetujuan Gubernur kepada

Menteri, yang dapat memberikan

keuntungan sebesar-besarnya bagi

Negara.



1.

Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi

Wilayah Kewenangan Aceh

%

Meningkatnya kemandirian dan

ketahanan energi nasional

Produksi Minyak & Gas

Bumi BOEPD

Optimasi Lifting Cost

Produksi Minyak & Gas Bumi

US$/boe

Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas

%

2. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas di


Juta US$

Optimalisasi Kontribusi Sub-sektor Migas


yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

- 49 -


3. Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas

Fraksi

Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengendalian

BPMA yang Efektif

4.

Indeks Kualitas

Perencanaan BPMA (Skala 100)

Indeks

Tersedianya

Perencanaan yang Berkualitas

5.

Persentase pekerja BPMA

yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan

%

Organisasi yang

Fit dan SDM yang Unggul

Persentase tingkat kedisiplinan kehadiran

pekerja BPMA berdasarkan data absensi pegawai

%

6.

Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA (Skala 100)

Nilai

Pengelolaan

Sistem Anggaran yang Optimal


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

- 2 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 229 k 2020.pdfIndeks Ketahanan Energi Nasional...

Documents

Transcript of - 2 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 229 k 2020.pdfIndeks Ketahanan Energi Nasional...