IKHTISA EKSEKUTIFbirohumasprotokol.ntbprov.go.id/downlot.php?file=26LAKIP... · Web viewMelakukan...
Transcript of IKHTISA EKSEKUTIFbirohumasprotokol.ntbprov.go.id/downlot.php?file=26LAKIP... · Web viewMelakukan...
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang
menjelaskan mengenai pencapaian kinerja Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi NTB selama Tahun 2018. Capaian kinerja Tahun 2018 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah perbaikan kinerja di
masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Tahun 2018,
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran
yang diinginkan.
Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan
yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada
Tahun 2018 ini dapat dikatakan kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang baik hal ini
dilihat dari realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2018
sebesar 91% dan realisasi fisik sebesar 92,50%. Namun demikian, keberhasilan
yang dicapai Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak
terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun
1
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala
atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya
hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mempersiapkan
strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang
hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis pada
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB tahun 2015 dengan jumlah
keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis. Guna mencapai
sasaran yang dijabarkan dalam 8 program dengan kategori 3 (Tiga) Capaian
sasaran strategis dirasa berhasil, yaitu capaian sasaran strategis yang dianggap
berhasil “Tersebarnya Informasi secara terarah dan Berkesinambungan” sebesar
99,26%. Hal ini menunjukkan bahwa dari capaian seluruh sasaran program yang
dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Tahun 2018
belum dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga
di tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan guna mencapai tujuan dan sasaran
organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
2
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
BAB I PENDAHULUAN
1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah
diubah dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai
Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Setda Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan
Staf Ahli Gubernur NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 20 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Setda Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan Staf Ahli
Gubernur NTB beberapa kali, terakhir Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Barat Nomor 29 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Setda Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan Staf Ahli
Gubernur NTB pada pasal 164 A sampai dengan pasal 164 P sehingga Biro
Humas dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. TUGAS POKOK :Melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan
kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat yang meliputi pemberitaan
dan informasi komunikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta
keprotokolan.
b. FUNGSI :Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Humas
dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
3
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
1) Perumusan dan penyiapan pembinaan penyelenggaraan
pemberitaan dan informasi komunikasi dokumentasi dan
perpustakaan serta keprotokolan .
2) Perumusan dan penyusunan rencana program/ bidang pemberitaan
dan informasi komunikasi dokumentasi dan perpustakaan serta
keprotokolan.
3) Perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang pemberitaan dan
informasi komunikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta
keprotokolan.
4) Koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemberitaan dan informasi
komunikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta keprotokolan.
5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberitaan
dan informasi komunikasi, dokumentasi dan perpustakaan serta
keprotokolan.
6) Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah
berdasarkan petunjuk pimpinan.
7) Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik serta
media online/ media sosial.
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugas.
1.2. SUSUNAN ORGANISASISusunan Organisasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa
Tenggara Barat ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yaitu
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda Provinsi NTB,
Sekretariat DPRD Provinsi NTB dan Staf Ahli Gubernur NTB.
Adapun Susunan Organisasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
a. Kepala Biro.
b. Kepala Bagian Pemberitaan dan informasi komunikasi terdiri dari :
4
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
1. Sub Bagian Hubungan Media
2. Sub Bagian Pengolahan Data dan Naskah Pimpinan
3. Sub Bagian Peliputan
c. Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri dari :
1. Sub Bagian Produksi
2. Sub.Bagian Pengelolaan Dokumen dan Perpustakaan
3. Sub Bagian Tata Usaha
d. Kepala Bagian Protokol terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
2. Sub Bagian Tamu Daerah.
3. Sub Bagian Acara
e. Jabatan fungsional terdiri dari :
1. Jabatan fungsional Pustakawan
2. Jabatan fungsional Pranata Humas
5
SUBBAG. ACARA
SUBBAG. Tata Usaha
SUBBAG. Peliputan
SUBBAG.Tamu Daerah
SUBBAG. Pengelolaan Dokumen &
Perpustakaan
SUBBAG. Pengolahan
Data dan Naskah
Pimpinan
SUBBAG.TU Pimpinan
SUBBAG. Produksi
SUBBAG.Hub Media
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
BAGIAN PROTOKOL
BAGIAN DOKUMENTASI
BAGIANPEMBERITAAN
Laporan Akuntabiltas Kinerja Insatnasi Pemerintah T ahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
6
Kel Jabatan Fungsional
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
1.3. PERSONALIA
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
didukung oleh 76 (Tujuh Puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 2
(dua) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah keseluruhan Pegawai
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB per 31 Desember 2018
sebanyak 78 orang dengan rincian sebagai berikut :
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai tidak Tetap (PTT) menurut
Jabatan yang terdapat pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah dengan rincian sebagai berikut :
a. Eselon II/b : 1 Orangb. Eselon III/a : 3 Orangc. Eselon IV/a : 9 Orangd. Fungsional Pustakawan : 3 Orange. Fungsional Pranata Humas : 1 Orangf. Fungsional Umum : 55 Orangg. PTT : 2 Orang
JUMLAH : 74 Orang
2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai tidak Tetap (PTT) sesuai
dengan golongannya adalah sebagai berikut :
A. PNSa. Golongan IV : 6 Orangb. Golongan III : 51 Orangc. Golongan II : 15 Orang
JUMLAH A : 72 Orang
B. PTT : 2 OrangJUMLAH B : 2 Orang
JUMLAH A + B : 74 Orang
3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut tingkat pendidikan adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.1
7
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
No Jenjang Pendidikan PNS PTT Jumlah
1. SMA/SMK/Sederajat 18 org 2 org 22 org
2. Sarjana
Muda/Diploma
4 org - org Org
3. Sarjana (S1) 38 org - org 44 org
4. Magister (S2) 12 org - 12 org
Jumlah : 72 org 2 org 74 org
4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut
Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2
No Jenis Kelamin PNS PTT Jumlah
1. Pria 49 org 2 org 51
2. Wanita 23 org - org 23
Jumlah 72 org 2 org 74 org
5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut
Agama adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3
No Agama PNS PTT Jumlah
1. I s l a m 66 org 2 org 68 org
2. Kristen - org - - org
3. Hindu 6 org - 6 org
Jumlah 72 org 2 org 74 org
6) Beban Kerja Pelayanan Minimal
8
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Tabel 1.4
No Bagian/Sub Bagian Jumlah SOP
I Bagian Pemberitaan dan informasi komunikasi
1
- Subbag. Hubungan Media 1- Subbag. Pengolahan Data Naskah Pimpinan 1- Subbag. Peliputan 1
II Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 1- Subbag. Tata Usaha 1- Subbag. Produksi 1- Subbag. Dokumen Perpustakaan 1
III Bagian Humas dan Protokol 1- Subbag. Tamu Daerah 1- Subbag. TU Pimpinan 1- Subbag. TU Acara 1
Total SOP 12
9
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1. PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Rencana Strategis Biro Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2018
tujuan capaian kinerja dari setiap misi yang dilaksanakan Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung
terwujudnya NTB BerSaing adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan administrasi dan
pelayanan umum yang prima.
2. Tersedianya berbagai kebutuhan pendukung kegiatan dan tugas
pimpinan .3. Terwujudnya tatakelola anggaran yang tertib, lancar dan akuntabel .
4. Terwujudnya pemanfaatan keuangan yang tepat sasaran dan tidak
boros.
5. Terwujudnya Minat baca bagi Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah
Prov NTB.
6. Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan hubungan dengan
lembaga pemerintah, pers dan masyarakat.
7. Terwujudnya pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
penerapan Good Governance .
8. Terbangunnya hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah
9. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
10. Tersedianya dokumen perencanaan yang valid
Untuk terlaksananya sasaran, telah ditetapkan kebijakan, program dan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2015.
10
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
A. VISI dan MISI1. Visi
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat menetapkan Visi yakni;
” MEWUJUDKAN HUMAS DAN PROTOKOL YANG INFORMATIF, ATRAKTIF DAN RESPONSIF”.
Sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi
penyebarluasan informasi pembangunan serta pelayanan kepada
Kepala Daerah, maka Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB
harus menjadi SKPD terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas
tersebut.
Inovasi yang dimaksud adalah dalam setiap tugasnya Biro
Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB senantiasa menyesuaikan
dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan pimpinan. Hal ini
dilakukan untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan, efektif,
efisien, dan berwibawa dalam membawa citra Pemerintah Daerah.
2. MISI
Guna mewujudkan visi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
NTB tersebut, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya,
maka misi yang dilaksanakan antara lain :
1. Menyajikan Informasi yang Aktual, Cepat dan Terpercaya
2. Membangun Hubungan Yang Harmonis antara Pemerintah
dengan Masyarakat
3. Menyajikan Bahan Publikasi yang Menginspirasi
4. Menyelenggarakan Event Yang menarik
11
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
2.2. Tujuan dan Sasaran
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut,
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB telah menetapkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai, dimana hal ini berperan penting untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih spesifik, terukur,
dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan.
Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan
Misi . Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencampaian tujuan dan
sasaran secara optimal. Didalam aktifitas rencana kinerja Biro Humas dan
Protokol masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program dan
Kegiatan di Tahun 2018 ini banyak mengalami penyesuaian dan
perubahan di dalam penyusunannya, akan tetapi tidak terlepas dari Visi
dan Misi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
2.3. Kebijakan
Dalam upaya untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah
kebijakan pembangunan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu stakeholders/pemangku
pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat maka pada Tahun 2015
diarahkan untuk 6 (enam) kebijakan yaitu :
1. Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran
yang berbasis kinerja, secara efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi
pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks
keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan;
12
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan secara transparan
dan akuntabel;
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana dan sesuai kebutuhan.
2.4. Rencana KinerjaRencana Kinerja merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2015 – 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
yang dalam hal ini adalah kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2018 yang
disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan target
capaian program dan indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 Biro Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tercakup didalam
Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) pada tahap
rencana. Kemudian indikator sasaran yang akan dicapai Biro Humas dan
Protokol selama Tahun 2015 secara rinci disajikan dalam Formulir
Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS) pada tahap rencana
yang dibahas pada bab selanjutnya.
a. Perjanjian KinerjaPerjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai
berikut :
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi NTB Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
1. Alat studio dan komunikasi yang tersedia
2. Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana
3 Paket
35 OK
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
Terwujudnya Penyebarluasan
Dokumen Pembangunan yang
6 Paket Kerjasama Informasi dan Mass
13
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Informasi Pembangunan Daerah
tersebar Media
Terwujudnya Kualitas dan efektifitas pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
1. Dialog audiensi yang terlaksana
2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat yang terlaksana
3. Kedinasan Gubernur /Wakil Gubernur yang terlaksana
4. Pelayanan Kedinasan yang terselenggara
12 Kali
70 Kali
100 OT
84 Kali
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Rencana Kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi NTB, sebenarnya mempunyai 8 Program pada Tahun Anggaran 2018,
3 diantaranya yang menjadi Program Prioritas yang yaitu, Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media, Program Kerjasama
Informasi dengan Media Massa, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 5 yang menjadi Program
Rutinitas dianataranya, Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan yang terakhir Program
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan.
14
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. A. Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisai rendah maka
pencapaian dapat dikatakan belum maksimal. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran
dan kegiatan. Pengukuran ini menunjukkan secara langsung kaitan
antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
terlihat dengan jelas. Indikator Kinerja Kegiatan dengan memanfaatkan
data Kinerja yang diperoleh melalui dua sumber yaitu :
1. Data Internal, yang berasal dari dalam Biro Humas dan Protokol
sendiri.
2. Data Eksternal yang berasal dari luar Biro Humas dan Protokol.
Program/kegiatan di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB
juga melaksanakan 1 program pendukung capaian kinerja yaitu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Adapun Target dan Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol
pada Tahun 2018 ini sebagai berikut:
Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Target Realisasi
1. Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
Alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
3Paket 3 Paket
15
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana
35 OK 35 OK
2. Terwujdnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Dokumen Pembangunan Yang tersebar
Kerjasama Informasi dengan Media Massa
6 Paket 6 Paket
3. Terwujudnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dialog Audiensi yang terlaksana
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat yang terlaksana
Kedinasan Gubernur/Wakil Gubernur yang terlaksana
Pelayanan kedinasan yang terselenggara
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
12 Kali
70 Kali
100 OT
84 Kali
12 Kali
70 Kali
100 OT
84 Kali
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi NTB Tahun 2018 dengan 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi
2017 2018
1. Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
Alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana
3 Paket
35 OK
3 Paket
35 OK
2. Terwujdnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Dokumen Pembangunan Yang tersebar
6 Paket 6 Paket
16
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Daerah
3. Terwujudnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dialog Audiensi yang terlaksana
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat yang terlaksana
Kedinasan Gubernur/Wakil Gubernur yang terlaksana
Pelayanan kedinasan yang terselenggara
12 Kali
70 Kali
100 OT
84 Kali
12 Kali
70 Kali
100 OT
84 Kali
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2018 dengan Target RPJMD
No. Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Realisasi Target Akhir
RPJMD2016 2018
1. Terwujudnya Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Mass
Media
Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Mass Media
Alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana
3 Paket
35 OK
3 Paket
35 OK
98%
2. Terwujdnya Penyebarluasan
Informasi Pembangunan
Daerah
Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
Dokumen Pembangunan Yang tersebar
6 Paket
6 Paket
98%
3. Terwujudnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepada Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog Audiensi yang terlaksana
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat yang terlaksana
12 Kali
70 Kali
12 Kali
70 Kali
98%
17
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Kedinasan Gubernur/Wakil Gubernur yang terlaksana
Pelayanan kedinasan yang terselenggara
100 OT
84 Kali
100 OT
84 Kali
Perbandingan data capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah NTB dimulai dari Tahun 2016 Karena pada saat itu berdasarkan
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Biro Humas dan Protokol baru
terbentuk di bawah koordinasi asisten 3 yang menangani Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga diperlukannya
dokumen-dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan strategis
maupun dokumen perencanaan tahunan yang tentunya dokumen-dokumen
tersebut masih dalam proses penyempurnaan baik dari segi sasaran maupun
indikator. Pada Tahun 2018 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi NTB melakukan revisi Renstra diantaranya meliputi revisi untuk
sasaran strategis dan indicator Kinerja, sehingga target kinerja di tahun 2018
berbeda dengan target pada akhir tahun RPJMD.
Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan Biro Humas dan Protokol dalam
mencapai capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Tersedianya SDM yang memadai untuk meningkatkan pelayanan;
b. Ketersediaan kelembagaan yang eksis, organisatoris dan solid
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi;
c. Adanya keseragaman persepsi antar unit kerja pada Biro Humas
Setda Provinsi NTB dengan budaya kerja yang dinamis dan kolektif;
d. Adanya standar kebutuhan anggaran untuk masing-masing tola
ukur;
e. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
f. Adanya dukungan dan pengendalian internal dari Kepala Biro
dengan kebijakan yang akuntabel.
Kinerja Aktual
18
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
1) SDM dan Ketatalaksanaan Melakukan penyegaran staf melalui pergeseran internal untuk
memperluas wawasan kinerja;
Meningkatkan pelayanan penyelesaian administrasi perjalanan dinas
bagi pimpinan dan pegawai,
Penataan administrasi surat masuk dan keluar, kearsipan, ekspedisi
dan sistem pelaporan;
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur
guna mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan baik melalui
pelatihan, kursus, maupun bimbingan teknis dalam bidang
kehumasan dan protokol, BMD, perpustakaan dan LPSE.
2) Program Pengembangan TIK1. Terlaksananya kegiatan penyusunan system informasi layanan
publik yaitu Pembuatan aplikasi SIM Dokumentasi Kehumasan;
2. Melakukan pelatihan teknis dan whorkshop kepada pegawai (PNS
) dijajaran Pemerintah Provinsi NTB,
3. Operasionalisasi SMS Center sebagai media bagi masyarakat NTB
untuk menyampaikan pengaduan, saran, kritik, dan laporan
mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan;
4. Aktualisasi format Website www.ntbprov.go.id dengan konten
aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakat; untuk peningkatan akses masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas konten untuk berita pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan pada website www.ntbprov.go.id
6. Meningkatkan kualitas sarana prasarana TI untuk penyampaian
informasi dan layanan publik yang lebih cepat.
19
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
3) Pelayanan Umum dan Pimpinan1. Melakukan penataan ruang kerja, ruang pertemuan dan ruang
pimpinan;
2. Meningkatkan pelayanan pimpinan di Kantor dan di Luar Kantor ;
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan acara-acara
pemerintah didalam kantor maupun ditempat lain
4. Peningkatan pelayanan kedinasan Pimpinan (KDH,Wakil KDH),
koordinasi, keprotokolan Pimpinan, acara pimpinan dan tamu
pemerintah daerah baik dikantor maupun di rumah jabatan
termasuk saat kedatangan di Bandara Internasional Lombok
(BIL).
5) Pengelolaan Keuangan1. Menerapkan tertib administrasi keuangan guna mengurangi
panjar;
2. Melakukan efesiensi terhadap pengeluaran anggaran;
3. Mengembangkan system keuangan antar bagian;
4. Melakukan monitoring (koordinasi internal oleh Kepala Bagian
Pemberitaan dan informasi komunikasi) setiap minggu guna
meningkatkan kinerja staf di Subbagian TU Biro.
6) Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan1. Peningkatan pelayanan kedinasan Pimpinan (KDH,Wakil KDH),
koordinasi, keprotokolan Pimpinan, acara pimpinan dan tamu
pemerintah daerah baik dikantor maupun di rumah jabatan
termasuk saat kedatangan di Bandara Internasional Lombok (BIL)
2. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Diskusi
penyelaras Kebijakan Pemprov. NTB sebagai Wadah penyerapan
dan penyampaian aspirasi masyarakat.
20
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
3. Memfasilitasi Rapat-rapat Pimpinan; Penerimaan kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas konsultasi dengan pemerintah
pusat melalui media telecomfrence.
5. Pengembangan unit media center sebagai pusat penyebaran
informasi kemedia cetak/elektronik
6. Bekerjasaman dengan jurnalis nasional dalam publikasi program
unggulan dan potensi daerah.
7. Publikasi kebijakan pemerintah melalui penerbitan bulletin NTB
Bersaing;
8. Penerbitan Buku Gema Pembangunan NTB;
9. Penerbitan Copy /salinan makalah dan sambutan Gubernur/Wakil
Gubernur;
10.Kerjasama dengan media cetak dan elektronik;
11.Publikasi dan sosialisasi pembangunan melalui dialog interaktive
dan penyiaran elektronik (TV & Radio);
12.Peliputan kegiatan pemerintah daerah, Gubernur/Wakil Gubernur
dan kegiatan pemerintah daerah lainnya;
13.Pembuatan Video Profil NTB 2018;
14.Pengembangan peralatan studio untuk publikasi, komunikasi dan
peliputan;
3.2. B. Realisasi AnggaranKeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja Biro
Humas dan Protokol dapat dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) yang telah diuraikan di atas. Dari uraian di atas dapat
diketahui perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan dalam
mewujudkan Visi dan Misi SKPD. Adapun program dan kegiatan yang
21
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
dilaksanakan terkait sasaran kinerja Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi NTB adalah sebagai berikut.
1. Lancarnya Pelaksanaan Semua Agenda dan Kegiatan Pimpinan
yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu:
a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:
1) Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
2) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
3) Pelayanan Kedinasan Kepada Gubernur / Wakil Gubernur.
4) Pemantapan Pelayanan Protokoler
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang
terdiri dari 3 (Tiga ) kegiatan:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2) Pemerliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
2. Terwujudnya Tata Pelayanan yang Baik Serta Infrastruktur Jaringan
Komunikasi dan Komputerisasi yang Terintegrasi didukung dengan
2 (dua ) program yaitu :
a. Program kerjasama informasi dengan media massa yang terdiri
dari 2 (dua ) kegiatan:
1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
b. Program Pengembangan komunikasi informasi dan mass
media yang terdiri dari 2 ( dua) kegiatan:
1) Pengadaan alat Studio dan komunikasi
2) Pemantapan komunikasi dan informasi
22
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
3. Terwujudnya Tata Administrasi Pelayanan perkantoran yang baik
didukung dengan 2 (dua) program yaitu :
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari kegiatan:
1) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari
kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat-menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa adm keuangan
4) Penyediaan alat tulis kantor
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
8) Penyediaan makanan dan minuman
9) Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
10)Penyediaan jasa adm. Teknis perkantoran
11)Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja dapat
dilakukan dengan membandingkan persentase tingkat pencapaian
dilihat dari realisasi pelaksanaan fisik dari masing-masing sasaran
strategis yang didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan,
secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2018. pelaksanaan
fisik sasaran strategis capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi NTB Tahun 2015 adalah sebesar 92,50 % dapat dilihat pada
lampiran 2 (Pengukuran dan Pencapaian Kinerja) dan lampiran 3
(Capaian Indikaror Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018.
23
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa program kegiatan
Biro Humas dan Protokol telah terselenggara dengan baik walaupun
ada beberapa program yang belum mencapai realisasi 100 %. Dari 8
(delapan) program yang mendukung tercapainya sasaran stategis pada
tahun 2018, yaitu (1) Program pelayanan administrasi perkantoran
(98,93%), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(89,67%), (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(96,20%) (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan (99,89%), (5) Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan Keuangan (89,59%), (6) Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (92,82%),
(7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
(99,21%), (8) Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa
(99,89%).
Adapun solusi untuk mengatasi penyebab kurangnya capain
kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB masing-masing
kepala bagian selaku PPTK lebih intensif melakukan koordinasi dengan
masing-masing kepala Sub bagian selaku pembantu PPTK (Pelaku
kegiatan) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi
kendala pelaku kegiatan dalam memproses penyerapan anggaran.
Tabel 3.4Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Anggaran Fisik
Pagu Realisasi % (%)Terwujudnya Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dialog Audiensi yang terlaksana
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat yang terlaksana
Kedinasan Gubernur/Wakil Gubernur yang terlaksana
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp. 5,811,839,000
Rp. 5,671,871,140
94,82 100
24
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
Pelayanan kedinasan yang terselenggara
Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
Alat Studio dan Komunikasi yang tersedia
Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media
Rp. 3,056,450,000
Rp. 3, 039,744,021
99,21 100
Dokumen Pembangunan Yang tersebar
Kerjasama Informasi Dengan Media Masa
Rp. 4,509,500,000
Rp. 4,448,326,219
99,26 100
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Humas dan ProtokolTabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Humas dan Protokol 2014-2018
No URAIAN Tahun 2014(Rp)
Tahun 2015(Rp)
Tahun 2016(Rp)
Tahun 2017(Rp)
Tahun 2018(Rp)
1 Belanja Tidak Langsung - 51,18 % 79,98% 72,76% 94,01%
a. Pagu - 1.773.275.050,- 3.969.825.000 3.969.825.000 3,364,479,000
b. Realisasi - 907.603.500,- 3.175.038.500 2.888.626.000 3,162,846,000
2 Belanja Langsung - 88.68 % 98,43% 96,18% 93%
Pagu - 7.577.364.181,- 29.461.010.400 17.273.565.000 16,707,417,300
Realisasi - 6.719.774.525,- 28.999.030.544 16.613.269.477 15,324,307,703
Jumlah - 64,67 % 96,24% 91,80% 89%
Pagu - 9.350.639.231,- 33.430.835.400 21.243.390.000 20,071,896,300
Realisasi - 6.046.994.438,- 32.174.069.044 19.501.895.477 18,487,153,703
25
Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah T ahun 2017 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB
BAB IV
P E N U T U P
Komitmen Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dalam
menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, yang
merupakan suatu kesepakatan bersama untuk perwujudan good governance.
Komitmen tersebut merupakan landasan dari nilai-nilai profesionalisme,
kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta menjunjung tinggi nilai-nilai
spiritual.
Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat ini, dapat memberi gambaran kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun, serta sampai sejauh mana
tugas pokok dan fungsi yang telah dicapai Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi NTB dapat dipertanggungjawabkan.
26