dinkesbanggai.files.wordpress.com · Web viewMelakukan promosi kegiatan dengan menggunakan metode,...
Transcript of dinkesbanggai.files.wordpress.com · Web viewMelakukan promosi kegiatan dengan menggunakan metode,...
BUPATI BANGGAI
PERATURAN BUPATI BANGGAINOMOR .. TAHUN 2008
T E N T A N G URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
BUPATI BANGGAI
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39);
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Banggai4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah.6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan serta bersifat mandiri.
BAB II TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
(2) Uraian Tugas Dinas Kesehatan, meliputi :a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang kesehatanb. Penyusunan program kegiatan di bidang kesehatan.c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kesehatan.
d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan.
e. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga pengelola kesehatan.
f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah.
g. Pelaksanaan pendidikan dan pendayagunanaan tenaga kesehatan. h. Pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan. usaha
distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan.i. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).l. Jabatan Fungsional.
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :a. Kepala Dinasb. Sekretariat meliputi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.3. Sub Bagian Perencanaan Program.
c. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan, meliputi : 1. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan.2. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi.3. Seksi Informasi Litbang dan Diklat Kesehatan.
d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi :1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra.3. Seksi Kesehatan Kerja.
e. Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi :1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana.2. Seksi promosi Kesehatan.3. Seksi Gizi Masyarakat.
f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan, meliputi : 1. Seksi Farmanin dan Akreditas Kesehatan.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan.3. Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
g. UPTDh. Jabatan Fungsional
Pasal 4
(1) Uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.
(2) Uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
BAB IIIURAIAN TUGAS
Bagian Pertama Kepala Dinas
Pasal 5
(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan desentralisasi di bidang kesehatan.
(2) Uraian Tugas Kepala Dinas Kesehatan Meliputi :a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesehatanb. Mengarahkan penyusunan program dan kegiatan dinas kesehatan
berdasarkan usulan bidang dan bagian tata usaha, puskesmas serta UPTD.
c. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kesehatan.d. Mengendalikan kewenangan dinas yang dimiliki dalam bidang kesehatan
.e. Membina pelaksanaan ketatausahaan, bidang-bidang tehnis dan UPTD .f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
kesehatan dengan instansi terkaitg. Mengevaluasikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Kesehatan secara priodik.h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan
kegiatan dinas kesehatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
Bagian KeduaSekretaris
Pasal 6
(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi; merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan dan pengembangan di bidang kesehatan serta pembinaan organisasi.
(2) Uraian Tugas Sekretaris Meliputi : a. Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup
dinas.b. Mengkoordinasikan, mengatur dan membina kerjasama dalam
pengurusan administrasi dinas.c. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja dinas.d. Mengkoordinasikan atau menyelenggarakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.e. Melaksanakan pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan
dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas.f. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset,
perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas.g. Mengatur tata Naskah Dinas dan rumah tangga dinas.
h. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat
i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas.
j. Memelihara keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas.
k. Mengelola dan mengurus perpustakaan dinas. l. Melaporkan kegiatan sekretariat kepada kepala dinas.
Pasal 7
Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;c. Sub Bagian Perencanaan Program.
Pasal 8Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
c. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
d. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
e. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
f. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, kenaikan gaji berkala, karis/karsu, askes, taspen, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh Sekretaris.k. Melaporkan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada
sekretaris.
Pasal 9Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban administrasi keuangan dan aset.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan dan aset.
b. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset dinas.
c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian.
d. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.e. Melaksanakan administrasi keuangan dan aset.f. Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang kas dan bendahara
barang.g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
sekretaris.h. Melaporkan pelaksanan kegiatan sub bagian keuangan dan aset kepada
sekretaris.
Pasal 10Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta perencanaan program.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara
menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.b. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara
periodik.c. Menyiapkan dan menyusun Dana Pengguna Anggaran
(DPA) .d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan
dinas.e. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan
program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.
f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi.
g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas dan menyusun LAKIP dinas.
h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan program kepada sekretaris.
Bagian KetigaKepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan
Pasal 11
(1) Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan SDM kesehatan dan alat kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan, meliputi :a. Menyusun dan merencakan kegiatan pendayagunaan SDM kesehatan,
pendidikan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan profesi.b. Menyiapkan bahan untuk perbekalan kesehatan.c. Mengembangkan dan meningkatkan sistim informasi kesehatan,
litbang dan diklat kesehatan.d. Menyusun program tahunan di bidang pengembangan SDM kesehatan
dan alat kesehatan berupa pengembangan kurikulum dan kendali mutu.
e. Mengatur kegiatan pengembangan SDM kesehatan dan alat kesehatan.f.Merencanakan pengembangan sistim informasi kesehatan, litbang dan
diklat kesehatan.g. Memantau program kerja pengembangan SDM kesehatan dan alat
kesehatan.h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.i.Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas melalui Sekretaris.
Pasal 12
Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan terdiri dari :a. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan.b. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi.c. Seksi Informasi LITBANG dan DIKLAT Kesehatan.
Pasal 13Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan
(1) Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan SDM kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan, meliputi :a. Merencanakan dan mengarahkan kegiatan pengembangan SDM
kesehatan.b. Melaksanakan perencanaan dan informasi SDM, distribusi SDM serta
tugas belajar.c. Melaksanakan kegiatan pendidikan tenaga kesehatan guna untuk
mengembangkan program dan sumber daya, pengembangan kurikulum serta kendali mutu .
d. Melaksanakan pemberdayaan profesi dan pengembangan jabatan fungsional.
e. Memberikan bimbingan teknis tentang pengembangan SDM kesehatan.f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.g. Melaporkan hasil kegiatan seksi pengembangan SDM kesehatan
kepada kepala bidang.
Pasal 14Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi
(1) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan alat kesehatan dan farmasi.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi, meliputi :a. Menyusun rencana kegiatan kebutuhan alat kesehatan dan farmasi
seperti penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.b. Melaksanakan kegiatan standarisasi dan bintek penggunaan obat yang
rasional.c. Melaksanakan bina produksi dan distribusi alat kesehatan, produk
diagnostic dan reagensia serta perbekalan kesehatan rumah tangga.d. Membimbing secara teknis pengawasan terhadap alat kesehatan dan
farmasi.e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatanpenyediaan kebutuhan alat
kesehatan dan farmasi.f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.g. Melaporkan hasil kegiatan seksi alat kesehatan dan farmasi kepada
kepala bidang.
Pasal 15Kepala Seksi Informasi LITBANG dan DIKLAT Kesehatan
(1) Kepala Seksi Informasi LITBANG dan DIKLAT Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan dalam memberikan informasi litbang dan diklat kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Informasi LITBANG dan DIKLAT Kesehatan, meliputi :
a. Merencanakan kegiatan dengan sistim informasi kesehatan seperti SINPUS, SIMTEK, SIKDA, dll.
b. Merencanakan kegiatan pengelolaan data dan penyajian informasi serta pengembangan bank data.
c. Melaksanakan kajian pembinaan kesehatan jangka pendek, menengah dan panjang.
d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas.
e. Melaksanakan pengembangan sistim kebijakan kesehatan, pengembangan biomedis dan farmasi, pengembangan ekologi dan status kesehatan, serta pengembangan gizi dan makanan.
f. Melakukan diklat penjenjangan dan manajemen serta diklat teknis dan fungsional.
g. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.h. Membuat laporan kegiatan seksi informasi LITBANG dan DIKLAT kesehatan
kepada kepala bidang.
Bagian KeempatKepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 16
(1) Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan matra, serta kesehatan kerja.
(2) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi :a. Menyusun dan merencanakan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan matra, serta kesehatan kerja.
b. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit menular, surveillance epidomiologi, dan penyakit yang bersumber dari binatang.
c. Melakukan kegiatan pemeliharaan kesehatan kerja, hiperbarik dan kedirgantaraan.
d. Melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja bidang.e. Melaporkan segala kegiatan bidang kepada kepala dinas melalui
Sekretaris.
Pasal 17
Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan matra.c. Seksi Kesehatan Kerja.
Pasal 18Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
(1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, meliputi :a. Merencanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung
seperti TBC, AIDS/PMS, ISPA, Diare, Cacingan, kusta, frambusia dan infeksi saluran pencernaan serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.
b. Melaksanakan kegiatan pengendalian vector dan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang seperti penyakit malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis.
c. Melakukan kegiatan penanggulangan KLB dan surveillance epidemiologi dan penyakit tidak menular serta pelaksanaan karantina kesehatan dan imunisasi.
d. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.e. Melaporkan kegiatan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit
kepada kepala bidang.
Pasal 19Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra
(1) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan kesehatan matra.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra, meliputi :a. Merencanakan kegiatan penyehatan lingkungan seperti penyehatan
air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.b. Melaksanakan kegiatan program tentang cara membangun sarana air
minum yang bersih dan sehat.c. Melakukan kegiatan sanitasi makanan dan bahan pangan serta
pengamanan limbah baik berupa limbah industri maupun limbah rumah tangga.
d. Mengevaluasi serta melaksanakan kegiatan–kegiatan kesehatan matra misalnya : kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, penanggulangan krisis kesehatan, perkemahan, hiperbarik, bencana alam keadaan darurat misalnya di udara, darat dan di air serta kesehatan matra lainnya.
e. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.f. Melaporkan kegiatan seksi penyehatan lingkungan dan kesehatan
matra kepada kepala bidang.
Pasal 20Kepala Seksi Kesehatan Kerja
(1) Kepala Seksi Kesehatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan kegiatan kesehatan kerja.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Kerja, meliputi :a. Merencanakan kegiatan tentang pemberantasan penyakit untuk
menjaga kesehatan kerja.b. Merencanakan penelitian tentang tindakan kemungkinan
terjadinya wabah penyakit di lingkungan dan di tempat-tempat kerja.c. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.d. Melaporkan kegiatan seksi kesehatan kerja kepada kepala
bidang.
Bagian KelimaKepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 21
(1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga dan KB, promosi kesehatan serta gizi masyarakat.
(2) Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi :a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan masyarakat
dengan unit terkait agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan programnya.
b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan pustu serta usaha kesehatan sekolah.
c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kesehatan masyarakat pada masing–masing seksi di lingkungan dinas.
d. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.e. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas melalui Sekretaris.
Pasal 22
Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana.b. Seksi Promosi Kesehatan.c. Seksi Gizi Masyarakat.
Pasal 23Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana
(1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, meliputi :a. Menyusun dan merencanakan kegiatan kesehatan keluaga dan KB.b. Merencanakan kegiatan tentang program kesehatan ibu, anak, remaja
dan lansia.c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program
kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia.d. Melaksanakan program keluarga berencana dan bimbingan tehnis
kesehatan reproduksi.e. Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kesehatan keluarga dan KB.f.Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.g. Membuat laporan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan KB kepada
kepala bidang.
Pasal 24Kepala Seksi Promosi Kesehatan
(1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Promosi Kesehatan, meliputi :a. Menyusun dan merencanakan kegiatan promosi kesehatan.b. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan dukungan sosial dan pelaksanaan
advokasi.c. Melaksanakan bimbingan tehnis tentang kegiatan promosi kesehatan. d. Melakukan promosi kegiatan dengan menggunakan metode, teknik
dan teknologi promosi.e. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan promosi
kesehatan seperti sosialisasi kesehatan.f.Melaksanakan penyuluhan dan memfasilitasi masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan berupa kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).
g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan.h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.i. Melaporkan kegiatan seksi promosi kesehatan kepada kepala bidang.
Pasal 25
Kepala Seksi Gizi Masyarakat
(1) Kepala Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gizi masyarakat.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Gizi Masyarakat, meliputi :a. Menyusun dan merencanakan kegiatan penyuluhan gizi masyarakat.b. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi
seperti gizi mikro, gizi makro, gizi institusi dan SKPG.c. Melaksanakan bimbingan tehnis program bimbingan Gizi. d. Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya gizi.e. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.f. Melaporkan kegiatan seksi gizi masyarakat kepada kepala bidang.
Bagian KeenamKepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan
Pasal 26
(1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan farmanin dan akreditas kesehatan, pelayanan kesehatan dan rujukan, serta pelayanan medik dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan, meliputi :a. Merencanakan kegiatan perbekalan obat-obatan dan akreditasi
kesehatan.b. Melaksanakan kegiatan kesehatan komunitas dan pelayanan
kesehatan jiwa.c. Melaksanakan pelayanan medik berupa bina pelayanan medik
dasar, bina pelayanan medik spesialis, bina pelayanan penunjang medik dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
d. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
e. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.f. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas melalui
Sekretaris.
Pasal 27
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan terdiri dari :a. Seksi Farmamin dan Akreditas Kesehatan.b. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan.c. Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pasal 28Kepala Seksi Farmamim dan Akreditas Kesehatan
(1) Kepala Seksi Farmamin dan Akreditas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan dalam melaksanakan kegiatan farmanin dan akreditas kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Farmanin dan Akreditas Kesehatan, meliputi :a. Merencanakan, menyimpan dan mendistribusikan kegiatan perbekalan
obat-obatan.b. Melaksanakan kegiatan pembinaan farmasi komunitas dan klinik.c. Melaksanakan akreditasi kesehatan berupa pelaksanaan bina sarana
kesehatan.d. Mengevaluasi, mengelola dan memantau persediaan farmamin.e. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.f.Melaporkan kegiatan seksi farmanin dan akreditasi kesehatan kepada
kepala bidang.
Pasal 29Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan
(1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan, meliputi :a. Merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
dan rujukan.b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan
yang meliputi bina pelayanan keperawatan dasar, spesialistik, kebidanan dan keluarga.
c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan komunitas seperti olah raga, kesehatan perkotaan,daerah tertinggal dan terpencil, kesehatan indera, serta kesehatan tradisional.
d. Membimbing secara teknis bina pelayanan kesehatan jiwa di sarana kesehatan dan non kesehatan.
e. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa anak, remaja, dan lansia.
f. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok dan alcohol.
g. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.h. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan kesehatan masyarakat
dan rujukan kepada kepala bidang.
Pasal 30Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(1) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan pelayanan medik dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, meliputi :a. Membuat persiapan serta pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan
jaminan pemeliharaan kesehatan.
b. Membimbing secara tehnis pelaksanaan kegiatan bina medik dasar seperti pada institusi, kedokteran keluarga, gawat darurat dan komplementer.
c. Melaksanakan pelayanan mikrobiologi dan imunologi, patologi, dan toksikologi, radiologi rehabilitasi medik dan pemantapan mutu penunjang medik.
d. Menganalis dan mengembangkan kinerja seksi.e. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan medik dan jaminan pemeliharaan
kesehatan kepada kepala bidang.
BAB IVTATA KERJA
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi menerapkan prinsip koodinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan azas–azas umum penyelenggaraan Daerah yang meliputi :a. Azas Kepastian Hukumb. Azas Tertib Penyelenggaraan Negarac. Azas Kepentingan Umumd. Azas Keterbukaane. Azas Proforsionalitasf. Azas Profesionalitasg. Azas Akuntabilitas
(3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
(4) Sekretaris berkedudukan di bawah Kepala Dinas dan di atas Kepala Bidang.
Pasal 32
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas–tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas–tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau seorang Kepala seksi yang ditunjuk oleh kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh seorang pemangku jabatan Non Struktural Umum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
BAB V
K E P E G A W A I A N
Pasal 33
(1) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan diangkat dan ditempatkan sejumlah pegawai sesuai dengan formasi jabatan.
(2) Formasi jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan adalah meliputi jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan jabatan Non Struktural Umum.
(3) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan besaran organisasi dan beban kerja berdasarkan Analisis jabatan yang dirumuskan dalam Daftar Susunan Jabatan (DSJ).
(4) Daftar susunan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama jabatan atau titelatur dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Peraturan Daerah).
(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan syarat jabatan atau usul pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.
(6) Mutasi Jabatan Struktural dilakukan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun sejak pengangkatan dalam jabatan struktural.
BAB VIPERLENGKAPAN
Pasal 34
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan masing-masing unit organisasi dan pegawai dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang terdiri dari alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
(2) Penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor disusun berdasarkan analisis jabatan dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
(4) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan perundang–undangan yang berlaku.
BAB VIIK E U A N G A N
Pasal 35
(1) Untuk membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dialokasikan Anggaran Belanja Satuan kerja yang bersumber dari APBD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
(2) Pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Non Struktural yang secara khusus diserahi wewenang, tugas dan tanggungjawab dengan atasan langsung dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .
Pasal 37
Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
Pasal 38
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banggai.
Ditetapkan di LuwukPada tanggal
BUPATI BANGGAI,
MA’MUN AMIRDiundangkan di LuwukPada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ISMAIL MUID