III. KERANGKA TEORI

3.1. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah pasar dimana ada sejumlah pembeli dan penjual

faktor produksi tenaga kerja. Pembeli input tenaga kerja adalah perusahaan dan

penjual input tenaga kerja adalah rumah tangga. Perusahaan diasumsikan

menentukan jumlah tenaga kerja yang akan dibeli dalam upaya mendapatkan

keuntungan maksimal. Sementara rumah tangga diasumsikan sebagai pihak yang

memiliki input tenaga kerja untuk dijual kepada perusahaan.

Dalam analisis pasar tenaga kerja, perilaku pihak pemilik input tenaga

kerja diilustrasikan sebagai kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran

tenaga kerja menunjukkan hubungan antara jumlah jam kerja per hari yang

bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat upah (Arfida, 2005).

S

B

C

A

Upah (W)

W2

W1

W0

O L0 L1 Waktu Kerja (Jam per hari)

Gambar 1. Penawaran Tenaga Kerja yang Melengkung ke Belakang

Sumber : Pindyck and Rubinfeld, 2001 (dimodifikasi).

38

Kurva penawaran tenaga kerja mempunyai kemiringan positif karena dengan

kenaikan upah seseorang mungkin secara sukarela bersedia untuk mengurangi

waktu luang (leisure) untuk bekerja lebih lama seperti pada Gambar 1.

Namun, kurva penawaran tenaga kerja dapat melengkung ke belakang

(backward-bending) karena bila tingkat upah terus meningkat pada akhirnya jam

kerja yang ditawarkan dapat turun karena orang memilih untuk menikmati lebih

banyak waktu luang dan lebih sedikit bekerja. Gambar 1 diasumsikan bahwa

seorang pekerja mempunyai fleksibilitas untuk memilih berapa jam per hari harus

bekerja. Upah mengukur jumlah uang yang harus dikorbankan pekerja untuk

menikmati waktu luang. Pada tingkat upah di W0, jumlah jam kerja yang

ditawarkan L0. Bila upah naik, misalkan di W1, jumlah jam kerja yang ditawarkan

meningkat menjadi L1. Bila upah meningkat lagi, misalkan di W2, jumlah jam

kerja yang ditawarkan menurun menjadi L0. Mengapa terjadi penurunan jumlah

jam kerja yang ditawarkan? Hal tersebut disebabkan pada tingkat upah di W1,

kebutuhan pekerja telah terpenuhi sebesar OW1BL1. Pada saat upah meningkat

misalkan di W2, meskipun kebutuhan pekerja telah dapat terpenuhi perssis sebesar

OW1BL1, jumlah jam kerja yang ditawarkan pekerja menurun menjadi L0 dan

memilih lebih banyak menikmati waktu luang karena kebutuhan telah terpenuhi.

Namun yang harus kita cermati adalah standar kebutuhan setiap individu berbeda.

Studi kasus yang dilakukan di negara maju menunjukkan elastisitas

peningkatan upah terhadap penawaran jam kerja pada kelompok keluarga dengan

sumber penghasilan suami dan istri dengan maupun tanpa anak menunjukkan nilai

negatif. Artinya kelompok keluarga tersebut berada pada bagian kurva penawaran

yang melengkung ke belakang. Namun, perekonomian makro Indonesia dicirikan

39

oleh nilai upah minimum yang hanya mampu memenuhi 89.63 persen KHM dan

tingkat pengangguran serta inflasi yang relatif tinggi. Dengan karakteristik

tersebut untuk kasus Indonesia secara agregat, kuat dugaan nilai elastisitas

penawaran jam kerja akibat kenaikan upah masih positif. Artinya penawaran

agregat tenaga kerja Indonesia masih pada kurva yang melengkung ke atas.

Kurva permintaan faktor input tenaga kerja adalah permintaan turunan

(derived demand). Permintaan tenaga kerja bergantung pada dan berasal dari

tingkat output yang dihasilkan dan biaya input tenaga kerja itu sendiri. Kurva

permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah input tenaga kerja yang akan dibeli

oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Jika diasumsikan perusahaan

menjual outputnya pada pasar persaingan sempurna maka perusahaan adalah

sebagai penerima harga di pasar output. Dengan demikian nilai produksi marjinal

tenaga kerja adalah sama dengan produk marjinal tenaga kerja (MVPL) dikalikan

harga output (PY), secara matematis: YLL PMPMVP .= . Karena kenaikan hasil

yang semakin berkurang terhadap input tenaga kerja maka produk marjinal tenaga

kerja turun ketika jumlah jam kerja bertambah. Dengan demikian, kurva nilai

produk marjinal akan turun melengkung ke bawah meskipun harga output tetap

konstan. Kurva ini disebut sebagai kurva permintaan input tenaga kerja. LMVP

Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai sebagai hasil interaksi antara

rumah tangga sebagai penjual dengan perusahaan sebagai pembeli input tenaga

kerja (Nicholson, 2002). Secara grafis, keseimbangan pada pasar tenaga kerja

digambarkan oleh perpotongan antara kurva penawaran tenaga kerja dan kurva

permintaan tenaga kerja. Dari perpotongan ini akan diperoleh jumlah tenaga kerja

yang diserap pasar dan upah keseimbangan pasar seperti pada Gambar 2.

40

Wminimum

E1

E0

S1

S0

D

Upah

W0

W1

Jumlah Tenaga Kerja

L0 L1

Gambar 2. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sumber : Nicholson, 2002 (dimodifikasi).

Gambar 2 memperlihatkan bahwa upah keseimbangan (W0) pada pasar

tenaga kerja ditentukan oleh penawaran tenaga kerja (S0) dan permintaan tenaga

kerja (D). Kondisi keseimbangan E0 sangat sulit dicapai di Indonesia. Hal ini

disebabkan jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja Indonesia (S0) tidak

sebanding dengan jumlah ketersediaan lapangan kerja (D). Pergeseran kurva

penawaran tenaga kerja menjadi S1 akan menurunkan upah menjadi W1 meskipun

jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar kerja bertambah menjadi L1. Dalam

kondisi seperti ini diperlukan kebijakan upah minimum yang merupakan standar

normatif dan jaring pengaman (safety net) bagi pekerja/ buruh. Standar normatif

artinya upah minimum telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang

memiliki aturan sanksi secara hukum bila tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Jaring pengaman dimaksud agar tingkat upah tidak terus menurun pada level

terendah dan mencegah terjadinya eksploitasi pekerja/ buruh.

41

3.2. Kebijakan Upah Minimum

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

memberi pengertian pada upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

akan dilakukan (Depnakertrans, 2004b). Pemerintah Indonesia telah melakukan

intervensi terhadap penentuan upah dalam bentuk penetapan kebijakan upah

minimum sejak tahu 1970. Pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an kebijakan

upah minimum belum bersifat normatif. Disamping itu pemerintah mengontrol

secara ketat (hanya ada satu serikat pekerja).

Ada dua alasan utama mengapa sejak awal tahun 1990-an terjadi

perubahan besar pada kebijakan ketenagakerjaan. Pertama, serikat independen

mulai didirikan yang hingga saat ini sudah mencapai 68 organisasi pekerja (Smeru

Research Team, 2004). Kedua, pemerintah mulai memperkuat pelaksanaan upah

minimum dan nilai upah minimum terus meningkat karena adanya tekanan dari

dalam dan luar negri. Dari dalam negri, pengambil keputusan dalam pemerintahan

bependapat bahwa para pekerja tidak memperoleh bagian yang adil dari kue

pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pernah dialami Indonesia. Dari luar negri,

Amerika Utara dan Uni Eropa menuduh Indonesia mengeksploitasi para pekerja

dengan memberikan kondisi kerja buruk, upah rendah, dan menghalangi hak

pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Dengan latar belakang tersebut,

kebijakan ketenagakerjaan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-

42

undangan dan telah mengalami beberapa perubahan perundang-undangan yang

berlaku seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Perundang-undangan tentang Kebijakan Upah

Minimum di Indonesia.

No. Bentuk Peraturan Tanggal

1.

2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/ Men/ 1999 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-226/ men/ 2000

12 januari 1999 5 Oktober 2000

Sumber : Depnakertrans, 2005.

Pada dasarnya, kebijakan upah minimum di Indonesia merupakan salah

satu upaya perlindungan terhadap para pekerja/ buruh baru yang berpendidikan

rendah, tidak mempunyai pengalaman, mempunyai masa kerja di bawah satu

tahun, dan lajang/ belum berkeluarga (Priyono, 2002). Tujuannya untuk

mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak perusahaan dalam memberikan

upah kepada pekerja/ buruh baru dengan kondisi tersebut. Namun dalam

pelaksanaannya penegakan kebijakan upah minimum ini telah melatarbelakangi

keputusan pengusaha yang mempekerjakan buruh untuk menaikkan upah secara

individu di semua golongan pekerja (Wirahyoso, 2002). Fenomena ini disebut

upah sundulan, yaitu mengacu pada fenomena pendorong naiknya upah semua

buruh sebagai dampak naiknya upah buruh yang sebelumnya berada di bawah

upah minimum akibat kebijakan upah minimum (Priyono, 2002).

43

3.2.1. Pasar Tenaga Kerja yang Bersaing

Studi terdahulu juga secara teori belum dapat menyimpulkan secara pasti

besarnya dampak kebijakan upah minimum terhadap kesempatan kerja di

Indonesia. Namun secara teoritis dapat dipastikan bahwa kebijakan upah

minimum akan memberikan dampak yang berbeda pada struktur pasar yang

berbeda. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, penetapan upah minimum di

atas tingkat upah keseimbangan pasar akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang

terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga akan menyebabkan pengangguran.

Kajian teoritis ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3.

Jumlah Tenaga Kerja

Upah

D = MVPL

ME= AE= S

ME’= AE’= S’

Upah

Upah minimum

LC*LM

WC* = MVPL*

E

FWM

S

D = MVPL

LC*LM’ Jumlah Tenaga

KerjaLM

(a) (b)

Gambar 3. Dampak Kebijakan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja Bersaing

Sumber : Nicholson, 2002 (dimodifikasi).

Gambar 3 memperlihatkan bahwa (a) keseimbangan pasar tenaga kerja

dalam struktur persaingan sempurna dan (b) penggunaan input tenaga kerja oleh

44

perusahaan dengan modal tetap pada struktur persaingan sempurna. Pada struktur

pasar tenaga kerja yang bersaing, penawaran tenaga kerja yang dihadapi

perusahaan bersifat elastis sempurna dan identik dengan kurva pengeluaran

marjinal (ME) dan juga kurva pengeluaran rata-rata (AE). Pada upah

keseimbangan pasar (WC*) perusahaan akan memepekerjakan input tenaga kerja

sebanyak LC*. Pada struktur pasar tenaga kerja yang bersaing ini jelas terlihat

bahwa upah buruh dibayar sesuai dengan produktifitas buruh tersebut

( ). **LC MVPW =

Intervensi pemerintah pada upah dalam bentuk kebijakan upah minimum

pada struktur pasar persaingan sempurna akan menyebabkan tingkat upah WM

berada di atas upah keseimbangan. Pada tingkat upah WM (Gambar 3.2.b),

perusahaan akan mengurangi penggunaan input tenaga kerja dari LC* menjadi LM.

Jika perusahaan tetap menggunakan tenaga kerja sebanyak LC*, perusahaan tidak

akan memaksimumkan keuntungan. Hal ini disebabkan pada tingkat upah

minimum yang lebih tinggi tersebut, tenaga kerja yang digunakan dapat lebih

sedikit karena perusahaan mampu mendapatkan produktifitas fisik marjinal yang

lebih tinggi dari tenaga kerja yang digunakannya. Ketika hanya ada satu input

yang dapat dirubah, asumsi produktifitas marjinal tenaga kerja menjamin bahwa

peningkatan upah tenaga kerja akan menyebabkan lebih sedikit tenaga kerja yang

digunakan perusahaan (Nicholson, 2002). Pada saat yang bersamaan (Gambar

3.2.a), lebih banyak tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah WM. Dalam

struktur pasar tenaga kerja yang bersaing sempurna, intervensi pemerintah dalam

bentuk penetapan upah minimum dapat menyebabkan terjadinya kelebihan

penawaran tenaga kerja sebesar LM’-LM. Dapat disimpulkan bahwa pada pasar

45

tenaga kerja yang bersaing, penerapan kebijakan upah minimum dapat

menyebabkan pengangguran sebesar LM’- LM.

3.2.2. Pasar Tenaga Kerja Monopsoni

Perusahaan yang berada dalam struktur pasar tenaga kerja monopsoni

menghadapi kurva penawaran pasar untuk seluruh input dan berslope positif.

Namun pada struktur pasar monopsoni, kurva penawaran tenaga kerja yang

dihadapi perusahaan tidak identik dengan kurva pengeluaran marjinal. Kurva

penawaran pasar tenaga kerja tersebut memperlihatkan berapa banyak tenaga

kerja yang harus perusahaan bayarkan per unit sebagai fungsi jumlah total unit

tenaga kerja yang dibeli perusahaan. Dengan kata lain kurva penawaran tenaga

kerja tersebut adalah kurva pengeluaran rata-rata perusahaan (AE). Karena kurva

AE berslope positif maka kurva pengeluaran marginal perusahaan (ME) harus

terletak di atas kurva S. Keputusan untuk membeli satu unit tambahan tenaga

kerja menaikkan harga yang harus dibayarkan untuk semua unit tenaga kerja,

bukan hanya untuk satu unit tambahan tenaga kerja tersebut.

Untuk memperoleh kurva pengeluaran marjinal secara matematis adalah

sebagai berikut:

LWE ⋅= ................................................................................................. (1)

Pengeluaran marjinalnya:

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛∂∂

+=∂∂

=LWLW

LEME ......................................................................... (2)

Karena kurva penawaran berslope positif maka ∂W/∂L adalah positif dan

pengeluaran marjinalnya lebih besar daripada pengeluaran rata-rata.

46

Selanjutnya jika perusahaan bertujuan untuk mencapai manfaat ekonomi

semaksimal mungkin, maka secara defenisi perusahaan akan berusaha membuat

perbedaan sebesar mungkin antara nilai penerimaan dan nilai pengeluaran dari

pembelian tenaga erja. Secara matematis, manfaat bersih (NB) perusahaan dari

pembelian tenaga kerja adalah sebagai berikut:

............................................................................................. (3) EVNB −=

Keterangan: V = nilai penerimaan perusahaan dari pembelian tenaga kerja

E = nilai pengeluaran perusahaan dari pembelian tenaga kerja

Manfaat bersih dapat dimaksimalkan apabila:

L

NB∂∂ , maka: 0=

L

NB∂∂

LE

LV

∂∂

−∂∂

= 0= ...................................................................... (4)

MEMV − 0= ...................................................................... (5)

MV ME= .................................................................. (6)

Persamaan (6) menunjukkan bahwa untuk memaksimumkan manfaat, perusahaan

seharusnya mempekerjakan tenaga kerja dimana manfaat tambahan pembelian

satu tenaga kerja adalah tepat sama dengan biaya marjinal atas penggunaan

tambahan satu tenaga kerja.

Namun, pada kasus dimana perusahaan mempunyai kekuatan monopsoni,

perusahaan akan menghadapi kurva penawaran tenaga kerja yang berarah positif.

Akibatnya perusahaan membeli tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit dan

upah yang lebih rendah dibandingkan yang terjadi dalam struktur pasar tenaga

kerja yang bersaing. Selanjutnya juga akan diuraikan secara teoritis bahwa dalam

pasar tenaga kerja dimana perusahaan mempunyai kekuatan monopsoni,

47

penetapan upah minimum di atas tingkat upah monopsoni tetapi masih di bawah

tingkat upah struktur pasar bersaing akan meningkatkan kesempatan kerja seperti

pada Gambar 4.

Upah MinimumF

WM

WN*

EMVPL

S = AEME

PL D = MV

Upah

LN* Jumlah Tenaga

KerjaLM

Gambar 4. Dampak Kebijakan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja Monopsoni

Sumber : Nicholson, 2002 (dimodifikasi).

Gambar 4 memperlihatkan bahwa pada syarat keseimbangan

jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan perusahaan adalah sebanyak L

LMVPME =

N* dan

upah yang dibayarkan adalah sebesar WN*. Upah yang dibayarkan oleh

perusahaan monopsoni ditentukan dari kurva penawarannya (upah WN* sendirilah

yang menimbulkan penawaran LN*). Akibatnya terlihat bahwa biaya marjinal atas

penggunaan tambahan satu tenaga kerja melebihi upah pasar. Demikian pula WN*

dan LN* lebih sedikit dibandingkan dengan upah dan jumlah tenaga kerja yang

seharusnya berlaku dalam suatu pasar yang bersaing. Dapat dikatakan bahwa

pada LN* perusahaan membayar upah buruh kurang dari yang seharusnya

dibayarkan. Perbedaan antara produktifitas buruh dengan upah yang diterima

tersebut menggambarkan eksploitasi tenaga kerja (buruh).

48

Kondisi perbedaan antara upah dan produktifitas akan semakin merugikan

pekerja bila kurva penawaran tenaga kerja yang dihadapi perusahaan monopsoni

semakin inelastis. Jika penawaran tenaga kerja semakin kurang responsif

terhadap upah rendah maka perusahaan monopsoni dapat mengambil keuntungan

yang semakin banyak pada situasi tersebut (Pindyck, 2001). Pendekatan

matematis dari kenyataan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila persamaan (2)

dikalikan W dan dibagi W maka akan menjadi:

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

∆∆⋅+=

LW

WLWWME ......................................................................... (7)

berdasarkan persamaan (6) maka:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

S

WWMVε1 ................................................................................. (8)

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛=

−

SWWMV

ε1 .................................................................................... (9)

Berdasarkan persamaan (9), suatu pasar yang bersaing memiliki elastisitas

penawaran tenaga kerja 0=Sε sehingga WMV = . Namun, jika perusahaan

memiliki kekuatan monopsoni, maka perusahaan dapat membeli tenaga kerja

dengan upah di bawah nilai marjinalnya. Sejauhmana upah diturunkan di bawah

nilai marjinalnya bergantung pada elastisitas penawaran tenaga kerja yang

dihadapi perusahaan sebagai pembeli. Jika penawaran sangat leastis ( besarSε )

maka penurunan upah akan kecil dan perusahaan akan mempunyai kekuatan

monopsoni yang kecil (upah akan mendekati apa yang seharusnya terjadi dalam

pasar persaingan sempurna). Sebaliknya jika elastisitas penawaran tenaga kerja

tidak elastis maka penurunan upah menjadi besar dan perusahaan sebagai pembeli

tenaga kerja akan mempunyai kekuatan monopsoni yang sangat besar.

49

3.2.3. Dampak Kebijakan Upah minimum di Indonesia

Penjelasan sebelumnya telah membuktikan bahwa kekuatan monopsoni

mengakibatkan upah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah. Pemerintah

dapat melakukan intervensi untuk membuat posisi pekerja tidak terlalu dirugikan.

Akan dilakukan pendekatan secara teoritis alasan pentingnya penetapan kebijakan

upah minimum terhadap pekerja dengan status 4 (buruh/ karyawan) di Indonesia.

Pendekatan yang akan digunakan adalah dengan membandingkan surplus

konsumen dan surplus produsen yang berasal dari struktur pasar persaingan

sempurna dengan surplus yang terjadi ketika perusahaan monopsoni adalah satu-

satunya pembeli seperti pada Gambar 5.

D

A

WC

EWN

*

Deadweight LossBC

S = AEME

PL D = MV

Upah

LN* Jumlah Tenaga

KerjaLC

Gambar 5. Surplus Produsen dan Konsumen pada Pasar Monopsoni

Sumber : Nicholson, 2002 (dimodifikasi).

Gambar 5 memperlihatkan keuntungan perusahaan monopsoni dapat

dimaksimumkan dengan membeli tenaga kerja sebanyak LN* dengan upah WN

*

sehingga nilai penerimaan marjinal akan sama dengan nilai pengeluaran marjinal

50

perusahaan. Selanjutnya akan dianalisis bagaimana surplus konsumen dan

produsen berubah bila upah dan jumlah tenaga kerja pada pasar yang bersaing

(WC dan LC) kita rubah menjadi upah dan jumlah tenaga kerja pada pasar

monopsoni (WN* dan LN

* ), seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Analisis Surplus Produsen dan Surplus Konsumen dari Kekuatan Monopsoni

Surplus Pasar Persaingan Sempurna

Pasar Monopsoni Selisih

Konsumen (Perusahaan)

Produsen (Pekerja)

A+B

C+D+E

A+D

E

+D-B

-C-D

Surplus Bersih -B-C

Sumber : Gambar 5.

Dengan monopsoni maka upah akan lebih rendah dan tenaga kerja yang

terserap di pasar kerja lebih sedikit. Karena upah yang lebih rendah, pekerja

kehilangan sejumlah surplus yang diberikan oleh segi empat D. Selain itu,

pekerja sebagai penjual jasa tenaga kerja kehilangan surplus yang diberikan oleh

segi tiga C karena penjualan yang berkurang. Oleh karena itu, total kerugian

surplus pekerja sebagai produsen jasa tenaga kerja adalah sebesar C+D.

Perusahaan sebagai pembeli jasa tenaga kerja memperoleh surplus yang diberikan

oleh segi empat D dengan membeli tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah.

Namun, perusahaan membeli lebih sedikit tenaga kerja (LN*-LC) sehingga

kehilangan surplus sebesar segi tiga B. Total kelebihan surplus bagi perusahaan

adalah D-B. Secara keseluruhan terdapat kerugian bersih surplus sebesar luas segi

tiga B+C (deadweight loss) akibat kekuatan monopsoni. Deadweight loss adalah

51

biaya sosial yang ditanggung oleh pekerja karena adanya ketidakefisienan pasar

monopsoni tenaga kerja.

Dari perbandingan teoritis dua struktur pasar di atas jelas terlihat bahwa

pada pasar tenaga kerja monopsoni, adalah beralasan bagi pemerintah untuk

menerapkan kebijakan upah minimum sebesar CM WW = untuk menghilangkan

deadweight loss dari kekuatan monopsoni. Dengan penetapan ini dapat

meningkatkan upah dari WN* menjadi WM sementara penyerapan tenaga kerja

juga akan meningkat dari LN* menjadi LM. Berbeda dengan dampak penetapan

kebijakan upah minimum pada struktur pasar persaingan sempurna, kebijakan

upah minimum pada pasar monopsoni justru berdampak pada peningkatan upah

maupun penyerapan tenaga kerja.

Menurut hasil kajian Suryahadi (2003) belum ada bukti empiris yang

menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia secara umum bersifat

monopsoni. Ada beberapa kecenderungan adanya kekuatan monopsoni pada

perusahaan-perusahaan besar di daerah-daerah yang relatif terisolasi di luar jawa.

Namun, untuk membangun gambaran realistis tentang bagaimana identifikasi

struktur pasar tenaga kerja secara umum di Indonesia dapat diamati melalui data

jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Data tenaga kerja

(BPS, 2005) menunjukkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan formal yang tersedia

(29.2 juta pekerja) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja

(102.9 juta pekerja). Diperkuat pula dengan studi empiris oleh Priyono (2002)

bahwa indikasi di lapangan memperlihatkan bahwa kekuatan tawar menawar

(bargaining power) pengusaha di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan

52

kekuatan buruh. Dari dua karakteristik di atas dapat diasumsikan bahwa struktur

pasar tenaga kerja Indonesia cenderung mengarah pada struktur pasar monopsoni.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem pengupahan yaitu

Upah Minimum yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Penetapan upah minimum pada prinsipnya didasarkan atas faktor-faktor : (1)

Kebutuhan dasar hidup pekerja dengan keluarganya, (2) Tingkat upah pada

sektor-sektor industri dan usaha-usaha lainnya, (3) Keadaan perekonomian pada

umumnya dan perusahaan pada khususnya yang dikaitkan dengan pembangunan

daerah dan pembangunan nasional, (4) Kemampuan perusahaan di sektor yang

bersangkutan.

Dalam penetapan upah minimum di Indonesia didasarkan pada kebutuhan

hidup pekerja lajang yang telah mengalami dua kali perubahan. Pertama,

penetapan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum

(KFM) dan kedua, didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Kebutuhan fisik Minimum adalah kebutuhan minimum seorang pekerja yang

diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin-vitamin, dan bahan mineral

lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang

pekerja dengan syarat-syarat kesehatan (Depnakertrans, 2004b).

Menurut Depnakertrans, dengan perkembangan teknologi dan sosial

ekonomi yang cukup pesat maka dirasakan penetapan upah minimum didasarkan

pada KFM sudah tidak sesuai lagi. Pemerintah beranggapan dasar kebutuhan

hidup layak dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja dan produktifitas

perusahaan sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas

nasional. Namun pada awalnya penetapan upah minimum berdasarkan KHM

53

mendapat koreksi yang relatif besar dari pekerja karena mereka beranggapan hal

tersebut dapat berimplikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan

masyarakat terutama para pekerja level bawah.

3.3. Keterkaitan Pasar Tenaga Kerja dan Keseimbangan Ekonomi Makro

Teori ekonomi makro tradisional difokuskan pada analisis variabel

ekonomi agregat tertentu. Teori tersebut cenderung mengagregatkan ekonomi

menjadi empat pasar yaitu : (1) Pasar barang, (2) Pasar uang, (3) Pasar Obligasi

dan (4) pasar tenaga kerja. Terkait dengan hukum Walras maka hanya tiga dari

keempat pasar ini yang independen. Dengan demikian salah satu dari pasar ini

dapat dihapuskan, karena keseimbangannya dapat dijamin oleh keseimbangan

ketiga pasar yang lainnya. Secara tradisional, pasar obligasilah yang akan

dihilangkan dan analisisnya difokuskan pada ketiga pasar yang lainnya. Dengan

demikian, defenisi teori ekonomi makro dapat dikembangkan dalam konteks pasar

barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja.

Menurut Romer (1996) dikotomi dalam sistem klasik sudah pecah.

Perubahan keseimbangan pada salah satu pasar dapat menyebabkan perubahan

keseimbangan di pasar lainnya melalui mekanisme transmisi. Secara keseluruhan

sistem dalam ekonomi makro saling berhubungan (Mankiw, 2000). Pasar tenaga

kerja dan pasar lainnya secara makro ikut menentukan jumlah penyerapan tenaga

kerja. Pada khususnya, ini berarti bahwa kebijakan moneter dan fiskal dapat

mempengaruhi tingkat pengangguran dan output nasional begitu pula sebaliknya.

Sebagai contoh, diberlakukannya kebijakan peningkatan upah minimum.

Secara makro, upah berpengaruh terhadap pendapatan nasional baik secara

54

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, upah akan mempengaruhi

produktivitas kerja dan mengakibatkan output yang dihasilkan meningkat. Secara

kumulatif hal ini akan meningkatkan produksi nasional dan pada akhirnya

meningkatkan pendapatan nasional. Secara tidak langsung, peningkatan upah

akan meningkatkan daya beli pekerja untuk mengkonsumsi barang-barang. Hal

ini mengakibatkan permintaan barang meningkat, sehingga mendorong pengusaha

untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produksi akan memperluas

kesempatan kerja, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional.

Hubungan ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 6.

Equilibrium Makro

AS = AD

Indikator Makro: 1. Pengangguran 2. Inflasi 3. Output nasional

AD

AS

Eq Ps IS

Eq Ps Uang LM

Eq Ps TK STK = DTK

Fungsi Produksi

AE=C+I+G+X-M

AE=Y

MD=L(r,Y)

MS/P=MD

DTK=P.f(L)

STK=Pe.g(L)

Gambar 6. Skema Hubungan Pasar Tenaga Kerja dan Keseimbangan Ekonomi Makro

Sumber: Mankiw, 2000.

55

3.3.1. Shock di Pasar Tenaga Kerja dan Transmisinya

Teori ekonomi makro tradisional dapat dirangkumkan sebagai berikut

(Mankiw, 2000):

Keseimbangan pasar tenaga kerja : Pe . g (L) = P . f (L)

Fungsi produksi : Y = f (L)

Keseimbangan pasar barang (IS) : Y = C (Y – T) + I (r) + G + X – M

Keseimbangan pasar uang (LM) : MS/P = MD (r,Y)

Keterangan:

Pe = Ekspektasi indeks harga umum. P = Indeks harga umum.

L = Jumlah tenaga kerja. Y = Output nasional.

C = Konsumsi. T = Pajak.

I = Investasi. r = Suku bunga.

G = Pengeluaran pemerintah. X = Ekspor.

M = Impor. MS/P = Penawaran uang riil.

MD = Permintaan uang.

Secara teoritis, idealnya output selalu berada pada tingkat penggunaan

tenaga kerja penuh atau full employment (Branson, 1976). Namun pada

kenyataannya kondisi ketenagakerjaan (digambarkan oleh pasar tenaga kerja)

tampaknya menyesuaikan diri secara lambat terhadap perubahan permintaan

agregat. Dalam dunia nyata informasi adalah tidak sempurna. Para pengusaha

mengetahui informasi harga dengan sempurna sementara tidak demikian halnya

dengan para pekerja. Akibatnya besar pergeseran kurva permintaan tenaga kerja

tidak sama besar dengan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Keadaan ini

lebih jelas diperlihatkan pada contoh kasus seperti pada Gambar 7.

W WS1 = P1e.g(L)

WS0 = P0e.g(L)

W0 B A 1 WD0 = P0.f(L)

WD1 = P1.f(L) L2 L1 L0 L Y Y0 Y= f (L) Y1

L2 L1 L0 L r r LM (P ) r M1 M P1 P0

LM (P0) r1

r2 r 2 B r2 r2 r2 B r2

r0 r 0 A r0

r0 r0 A r0

I (r) IS LD0 LD1

I (r) IS LD0

LD1

I I I Y1 0 P

1 0 P

1 Y0 Yriil MS, MD I I I Y1 Y0 Yriil MS, MD

AS AS1 AS0

1 AS0 P P1 B

1 B P A P A 0 A

0 A AD0

AD0

Y1 Y0 Yriil Y1 Y0 Yriil

B B

AA

AS

(b) Pasar Barang, Pasar Uang dan Keseimbangan Makro

B

A

W1

W2

(a) Pasar TK dan Fungsi Produksi

56

Gambar 7. Shock di Pasar Tenaga Kerja dan Transmisi Gambar 7. Shock di Pasar Tenaga Kerja dan Transmisi

57

Gambar 7 memperlihatkan keseimbangan awal pada setiap pasar berada

pada titik A. Adanya kebijakan pemerintah yang menyesuaikan Upah Minimum

Propinsi (UMP) dengan tingkat inflasi ditambah kebijakan-kebijakan

ketenagakerjaan antara lain: (i) Keputusan Menteri no. 150 tahun 2000 tentang

pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, (ii) Undang-undang

ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 tentang aturan mempekerjakan perempuan dan

(iii) Undang-undang no 2 / 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga menjadi

pemicu berkurangnya permintaan tenaga kerja. Mekanisme perubahan

keseimbangan di pasar tenaga kerja akan mempengaruhi keseimbangan di semua

pasar secara makro.

Permintaan tenaga kerja berkurang, kurva permintaan tenaga kerja

bergeser ke kiri (D0 ke D1). Pada saat upah tetap di W0 akan terjadi kelebihan

penawaran tenaga kerja sehingga upah keseimbangan cenderung turun menjadi

W1. Bila diasumsikan adanya kebijakan upah minimum merupakan kendala bagi

perusahaan untuk menurunkan upah sementara diasumsikan informasi bersifat

tidak sempurna dan adanya kekuatan serikat pekerja untuk menuntut kenaikan

upah maka kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kiri atas (S0 ke S1).

Kesempatan kerja berkurang. Keseimbangan di pasar tenaga kerja terjadi pada

titik B (W2,L2). Pada fungsi produksi terlihat output berkurang (Y0 ke Y1).

Pada keseimbangan makro, penurunan output nasional karena efek di

pasar tenaga kerja di ilustrasikan dari pergeseran penawaran agregat AS ke kiri

atas (AS0 ke AS1). Pada indeks harga umum yang konstan di P0 terjadi kelebihan

58

permintaan agregat sehingga harga cenderung meningkat (P0 ke P1).

Keseimbangan makro bergeser ke titik B (P1,Y1). Peningkatan indeks harga-harga

umum ke P1 menyebabkan perubahan keseimbangan di pasar uang dan pasar

barang. Kurva penawaran uang bergeser ke kiri (M/P0 ke M/P1), LM bergeser ke

kiri (LM(P0) ke LM(P1)). Keseimbangan IS-LM bergeser ke titik B(r2,Y1).

Kesimpulan dari adanya pemberlakuan kebijakan ketenagakerjaan pada

kasus di atas menimbulkan beberapa dampak secara makro. Dampak tersebut

adalah : i) penurunan growth dari Y0 ke Y1, ii) inflasi karena peningkatan indeks

harga-harga umum dari P0 ke P1, iii) penurunan kesempatan kerja dari L0 ke L2,

dan iv) peningkatan jumlah pengangguran sebesar selisih L0 dan L2.

3.3.2. Pengangguran

Dalam pembahasan ekonomi makro dibedakan berbagai jenis

pengangguran. Keynes membedakan pengangguran berdasarkan kesediaan

bekerja menjadi pengangguran yang disengaja (voluntary unemployment) dan

pengangguran yang tidak disengaja (unvoluntary unemployment). Pengangguran

yang disengaja terjadi bila ada pekerjaan tetapi orang yang menganggur tidak mau

menerima pekerjaan dengan upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.

Pengangguran yang tidak disengaja terjadi bila seseorang bersedia menerima

pekerjaan dengan upah yang berlaku tetapi pekerjaannya tidak ada.

Menurut Lucas dalam Romer (1996), pengangguran disebabkan oleh

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja membuat

kesalahan mengenai upah riil dan melepas pekerjaannya atau menolak pekerjaan

59

yang ditawarkan karena upah yang terlalu rendah. Pengusaha juga membuat

kesalahan tentang permintaan dan kadang-kadang memproduksi dalam jumlah

yang terlalu kecil dan terlalu sedikit mempekerjakan pekerja. Tetapi karena

manusia adalah mahluk rasional, yang melihat kedepan dalam membuat

pengharapan, kesalahan akan diperbaiki dengan segera dan pengangguran akan

hilang.

Keynes mengemukakan pendapat mengawali “The General Theory” -nya

dengan menyerang Hukum Say, yaitu pandangan bahwa “penawaran

menciptakan permintaannya sendiri”. Menurut hukum ini, pengangguran adalah

hal yang tidak mungkin, karena setiap ada penawaran tenaga kerja (atau setiap ada

penawaran barang dalam ekonomi) maka akan ada permintaan untuk tenaga kerja

tersebut (atau permintaan untuk barang tersebut). Keynes kemudian berpendapat

bahwa permintaan agregat atau permintaan total menentukan penawaran dari

output dan tingkat tenaga kerja. Ketika permintaan tinggi, ekonomi akan makmur,

perusahaan akan berkembang dan mempekerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja

dan masalah pengangguran akan terpecahkan. Tetapi ketika permintaan rendah,

perusahaan tidak akan mampu menjual barang mereka sehingga terpaksa

mengurangi produksi dan tenaga kerja. Apabila keadaan semakin memburuk,

maka akan tejadi pemecatan besar-besaran dan pengangguran yang tinggi.

Kondisi tingkat permintaan tenaga kerja yang rendah dibandingkan dengan

penawaran tenaga kerja tercermin di pasar tenaga kerja Indonesia. Pertumbuhan

angkatan kerja Indonesia yang tinggi tidak dibarengi dengan pertumbuhan dan

skala ekonomi yang tinggi. Kondisi seperti ini terus berlangsung di Indonesia.

60

Sekarang Indonesia dikategorikan sebagai Labour Surplus Economy

Depnakertrans dan BPPS, 1999)

Pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan dan

masalah ekonomi yang serius karena menyangkut pemborosan dalam penggunaan

sumberdaya (Depnakertrans dan BPPS, 1999). Pemborosan ini terjadi sebagai

akibat belum dimanfaatkannya sumberdaya tenaga kerja ke arah kegiatan

produktif. Kerugian akibat pemborosan akan merupakan beban yang harus

ditanggung negara, masyarakat dan individu. Beban yang ditanggung negara

menyangkut biaya pemeliharaan keamanan, ketenangan dan stabilitas kehidupan

masyarakat yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari pengangguran.

Masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk penghidupan tenaga kerja yang

belum dimanfaatkan secara produktif. Individu akan menanggung beban moral,

merasa terasing, rendah diri, kehilangan kepercayaan dan penghargaan keluarga

dan masyarakat. Dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pengangguran

dapat menyebabkan timbulnya keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Pengangguran juga telah menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian

produksi barang dan jasa akibat belum digunakannya sumberdaya tenaga kerja

tersebut. Sebagai contoh, kerugian akibat pengangguran siklis bagi masyarakat

adalah adanya output yang hilang karena perekonomian tidak beroperasi pada

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Ukuran pertama atas kerugian itu adalah

seperti pada hukum Okun. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap laju

pertumbuhan GNP riil sebesar 2.2 persen di atas tingkat trend yang telah dicapai

61

pada tahun tertentu tingkat pengangguran akan menurun sebesar 1 persen

(Mankiw, 2000).

Terdapat kerugian tambahan bagi masyarakat akibat pengangguran, yang

sangat sulit untuk diukur. Kerugian itu timbul dari distribusi beban pengangguran

yang tidak merata antar penduduk yang ada. Pengangguran cenderung terpusat

pada kaum miskin dan hal ini membuat aspek distribusi pengangguran menjadi

masalah yang serius. Pengangguran ini tidak dapat kita ukur secara mudah

meskipun seharusnya tidak boleh diabaikan.

3.3.3. Inflasi

Menurut Mankiw (2000) inflasi adalah peningkatan dalam seluruh tingkat

harga. Inflasi dapat disebabkan oleh reaksi dari sisi permintaan dan sisi

penawaran. Inflasi dorongan biaya disebut juga inflasi dari sisi penawaran

(supply shock inflation). Ada tiga faktor yang menyebabkan inflasi dari sisi

penawaran. Pertama, disebabkan oleh kenaikan upah yang merupakan tuntutan

serikat pekerja, yang disebut juga wage-push inflation. Kedua, disebabkan

penetapan harga yang tinggi oleh industri monopolistik atau oligopolistik, yang

disebut juga profit-push inflation. Ketiga, disebabkan adanya transmisi inflasi

dari negara pengekspor ke negara pengimpor (import driven).

Prasyarat terjadinya wage-push adanya pasar tenaga kerja yang tidak

kompetitif, terutama dengan adanya serikat pekerja. Sementara prasyarat profit-

push inflation adanya pasar persaingan tidak sempurna. Penetapan harga, melalui

administered price yang jauh lebih besar dari biaya, dapat juga menyebabkan

62

inflasi. Peningkatan harga faktor, dengan cara yang sama seperti wage-push

menyebabkan bergesernya kurva penawaran agregat ke kiri menyebabkan inflasi

yang disebut cost-push inflation (Shapiro, 1978).

Mekanisme pergeseran kurva penawaran agregat, akibat terjadi perubahan

di pasar tenaga kerja, dalam hal ini tuntutan serikat pekerja untuk menaikan upah

dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Inflasi Dorongan-Biaya akibat Tuntutan Kenaikan Upah oleh Serikat Pekerja

Y0

Y1

Y

B

B B

AA

A

B

A

S0

D0

P1

P0

Y = f (L)

YriilY1 Y0 LL0 L1

AS0

AD0

W S1 P AS1

W1

W0

Y

Y0

Y1

L1 L0 L Y1 Y0 Yriil Sumber : Shapiro, 1978.

Gambar 8 memperlihatkan pada kondisi kurva AD tertentu, keseimbangan

awal terjadi pada saat kurva AD0 berpotongan dengan kurva AS0 pada tingkat

upah W0, tenaga kerja L0, produksi Y0 dan harga P0. Jika serikat pekerja

63

menuntut kenaikan upah, pada tingkat harga tetap di P0, permintaan tenaga kerja

tetap di D0, sedangkan upah meningkat dari W0 ke W1. Akibatnya kurva

penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri dari S0 ke S1. Peregeseran kurva

penawaran tenaga kerja ke kiri menyebabkan jumlah faktor yang digunakan

menurun dari L0 ke L1, sehingga output menurun dari Y0 ke Y1. Dengan harga

tetap di P0, penurunan output dari Y0 ke Y1 menyebabkan kurva penawaran

agregat bergeser dari AS0 ke AS1. Akibatnya terjadi excess demand yang

menyebabkan harga meningkat dari P0 ke P1. Kenaikan harga ini disebut wage-

push inflation.

Grafik sebelah kiri bawah merupakan kurva produksi dan grafik di kiri

atas merupakan kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga

kerja. Pada permintaan tenaga kerja yang tetap, perubahan W menyebabkan

pergeseran kurva penawaran tenaga kerja, S. Hal ini menyebabkan kurva AS

bergeser. Dengan demikian shifter AS adalah upah, W. Jika dianalogkan upah

sebagai input, maka harga input lain juga merupakan shifter kurva AS. Dalam

jangka panjang, perubahan teknologi juga akan menggeser kurfa AS ke kanan

yang dapat menurunkan tingkat harga.

3.3.4. Kurva Phillips

Kurva Phillips dapat diterjemahkan kedalam kurva yang mengaitkan

perubahan upah dengan senjang keluaran dengan memperhatikan bahwa

pengangguran dan senjang ini mempunyai hubungan negatif. Senjang resesi

berkaitan dengan tingkat pengangguran tinggi, dan senjang inflasi berkaitan

64

dengan tingkat pengangguran rendah. Kurva Phillips diperlihatkan pada Gambar

9.

(+) (+)

U*U0

Tingkat Pengangguran (%) Y* Y0

Pendapatan Nasional Riil

Laju Perubahan

Laju Perubahan

W0 W0

0 0

(-) (-)

Gambar 9. Kurva Phillips

Sumber: Mankiw, 2000.

Kedua kurva di atas memberikan informasi yang sama. Senjang inflasi

(yang berkaitan dengan pengangguran rendah) berkaitan dengan kenaikan upah

relatif terhadap produktifitas. Sementara senjang resesi (yang berkaitan dengan

tingkat pengangguran tinggi) berkaitan dengan penurunan upah relatif terhadap

produktifitas.

Kurva Phillips menunjukkan bahwa laju inflasi upah menurun dengan

naiknya pengangguran. Laju inflasi upah dapat dinyatakan sebagai berikut

(Dornbusch, 1997):

1

1

−

−−=

WWW

gW …………………………………………………….. (10)

keterangan :

gW = Laju inflasi upah

W = Tingkat upah dalam periode ini

65

W-1 = Tingkat upah periode yang lalu

Kurva Phillips menyiratkan bahwa upah dan harga-harga menyesuaikan

diri secara lambat terhadap perubahan permintaan agregrat. Mengapa bisa

demikian? Dimisalkan perekonomian berada dalam keadaan equilibrium dengan

tingkat harga yang stabil dan pengangguran dengan tingkat alamiahnya. Sekarang

ada kenaikan uang beredar sebanyak 10 persen. Harga-harga dan upah

semestinya naik sebesar 10 persen agar perekonomian tersebut kembali kepada

keadaan equilibriumnya. Akan tetapi kurva Phillips menunjukkan bahwa bila

upah naik 10 persen angka pengangguran akan merosot. Ini akan mengakibatkan

tingkat upah mulai menanjak. Tingkat upah mulai naik, harga juga meningkat,

dan akhirnya perekonomian akan kembali kepada kondisi permulaan tenaga kerja

penuh. Namun sementara itu, kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan

turunnya jumlah pengangguran.

Kurva Phillips yang digunakan para ekonom dewasa ini berbeda dalam

tiga hal dari hubungan yang dipelajari Phillips. Pertama, kurva Phillips modern

mensubtitusi inflasi harga untuk inflasi upah. Perbedaan ini tidak penting, karena

inflasi harga dan inflasi upah terkait erat. Dalam periode ketika upah meningkat

pesat, harga-harga juga meningkat pesat. Kedua, kurva Phillips modern

mencakup inflasi yang diharapkan. Penambahan ini mengacu pada hasil kerja

Milton Friedman dan Edmund Phelps. Dalam mengembangkan model kesalahan

persepsi pekerja pada tahun 1960-an kedua ekonom ini menekankan pentingnya

harapan pada penawaran agregrat. Ketiga, kurva Phillips modern mencakup

goncangan penawaran. Kredit untuk penambahan ini diberikan kepada OPEC,

66

organisasi negara-negara pengekspor minyak. Pada tahun 1970-an, OPEC

menyebabkan kenaikan besar dalam harga minyak dunia yang membuat para

ekonom lebih menyadari pentingnya goncangan terhadap penawaran agregrat.

Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi

tergantung pada tiga kekuatan yaitu : 1). Inflasi yang diharapkan (expected

inflation), 2). Defiasi pengangguran dari tingkat alamiah atau disebut

pengangguran siklikal (cyclical unemployment) dan 3). Goncangan penawaran

(supply shock). Tiga kekuatan ini ditunjukan dalam persamaan berikut (Mankiw,

2000):

…………………………………..………….. (11) vuu ne +−−= )(βππ

dimana : π = Tingkat inflasi aktual

πe = Tinggat inflasi yang diharapkan

β = Parameter yang mengukur respon inflasi terhadap pengangguran

siklikal

u = tingkat pengangguran aktual

un = tingkat pengangguran alamiah

v = goncangan tingkat pengangguran

3.4. Bagan Alur Penelitian

Berdasarkan kerangka teori tentang keterkaitan pasar tenaga kerja dengan

keseimbangan di pasar uang, pasar barang dan keseimbangan makro maka

penelitian ini diharapkan mampu menjawab dampak kebijakan ketenagakerjaan

67

terhadap perubahan di pasar tenaga kerja dan perekonomian Indonesia di era

otonomi daerah. Bagan alur penelitian diilustrasikan seperti pada Gambar 10.

Gambar 10. Kerangka dan Bagan Alur Penelitian

Produksi Sektoral Keseimbangan Pasar TK

Permintaan Agregat

Penawaran Agregat

Keseimbangan Pasar Uang

Keseimbangan Pasar Barang

Indikator: 1. Tingkat Pengangguran 2. Tingkat Inflasi 3. Output Nasional

Keseimbangan Makro

1. Upah Minimum: → 89.63 % KHM. → Upah sundulan → Peningkatan W.

2. Kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Pekerja dan pengusaha sama-sama diberatkan dengan argumen berbeda → Pemogokan dan unjuk rasa. → Maraknya sistem kontrak dan Outsourching.

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN