Humas Pemerintah & Diseminasi Informasi Utk Kesatuan Bangsa - Moh. Mahfud MD
Humas Pemerintah dalam Masyarakat Demokratis Humas... · Demokrasi Online HumasPemerintahsebagai...
Transcript of Humas Pemerintah dalam Masyarakat Demokratis Humas... · Demokrasi Online HumasPemerintahsebagai...
20/11/2013
1
Peran Humas Pemerintah dalam
Masyarakat Demokrasi
Freddy H. TulungDirektur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
20 November 2013, Hotel Sunan, Solo.
Pengantar
• Kita akan mengakhiri 2013 sebagai Tahun Politik dan
menyongsong 2014 sebagai Tahun Pemilu.
• Kehidupan sosial dan ekonomi semakin dinamis
seiring dengan meningkatnya suhu politik.
• Kian intensifnya para politisi menguasai bisnis media.
• Media berperan dalam rivalitas politik menuju
pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014.
• Isi media bakal marak dengan pesan-pesan politik –
dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.
20/11/2013
2
Pemilu Sebagai Ciri Pelaksanaan Kehidupan
Demokrasi
• Indonesia, sebagai negara yang menganut sistempolitik demokrasi, telah menyelenggarakan 10 kali Pemilu sejak 1945.
• Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan padatahun 1955. Pemilu terakhir diselenggarakan padatahun 2009.
• Sejak tahun 2004, Indonesia melaksanakanpemilihan presiden secara langsung.
Menghadapi 2014 - Tahun Pemilu
• Konten media yang dikelola swasta cenderungkurang memberikan ruang apresiasi terhadapcapaian (achievement) para penyelenggara negara.
• Isi media cenderung menjadi partisan – sehinggameninggalkan “trauma politik’’ bagi warga dan“menyandera legitimasi kelembagaan”.
• Dikhawatirkan menimbulkan efek delegitimasi bagiinstitusi penyelenggara negara.
• Kehidupan demokrasi terancam oleh kelompokmasyarakat yang apatis, egois, sinis, dan pesimis.
20/11/2013
3
Tingkat Partisipasi Pemilu
1971-2009
Sumber: KPU Pusat
Tingkat Partisipasi Pemilu (Pileg dan Pilpres)
2004-2009
Sumber: KPU Pusat
20/11/2013
4
Trend Golput dalam Pemilu Legislatif
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
• Terjadi penurunan hingga 20% dalam kurun waktu 10 tahun(1999-2009)
• Jika penurunan terjadi secara linier diperkirakan partisipasi masyarakat hanyamencapai sekitar 60% pada 2014 dan kurang dari 50% pada 2019.
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
20/11/2013
5
Belajar dari PemilukadaDKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Riau, Bogor, dan
Makassar.
Pemilukada DKI Jakarta2007: Pemenang Pemilukada
DKI Jakarta 2007 adalahGOLPUT
2012: GOLPUT berada di urutan ke-DUA – setelah
Jokowi-Ahok
Jumlah GOLPUT Pemilukada DKI Jakarta 2012 LEBIH BESAR Dibanding 2007
20/11/2013
6
Pemilukada Sumut
Pemilukada Sumatera Utara 2013 Dimenangkan OlehGOLPUT (5,3 Juta)
Pemilukada Jawa Barat
Jumlah Suara GOLPUTPemilukada Jabar 2013 Jauh LebihBesar Dibandingkan Pemenang
Jumlah Suara GOLPUT 2013 JauhLebih Besar Dibandingkan
GOLPUT 2008
20/11/2013
7
Pemilukada Jawa Tengah
Pemilukada JatengDimenangkan Oleh
GOLPUT
Persentase GOLPUT padaPemilukada Jateng
Meningkat
Peningkatan Persentase GOLPUT JugaTerjadi di Pileg dan Pilpres
Pemilukada Jawa Timur
20/11/2013
8
Pemilukada Riau
Pemilukada Bogor
20/11/2013
9
Pemilukada Makassar
• 2005-2008: Dari 486 Pemilukada, hampir
50% di antaranya bermasalah.
• 2010: Ada 224 daerah menyelenggarakan
Pemilukada. Sebanyak 73% di antaranya
diwarnai proses gugatan.
• Sejak pelaksanaan Pemilukada di seluruh
Indonesia, sudah 50 orang tewas akibat
kisruh antarkandidat
• 2012: Konflik Pemilukada di Puncak Ilaga,
Papua, menelan 47 korban jiwa dan
ratusan orang luka.
PERISTIWA DAN KORBAN KONFLIK PEMILUKADA
Sumber: Kemendagri, 2012
Pemilukada dan Konflik
20/11/2013
10
TANTANGAN HUMAS PEMERINTAH
Government Public Relationsengagement and involvement
• Menyampaikan program kerja dan capaian kinerja
lembaga dengan menggunakan berbagai media yang
tersedia – media cetak, media penyiaran, media
tatap muka, media luar ruang, media pertunjukan
rakyat, dan media jejaring sosial – untuk mencapai
khalayak sasaran publik yang beraneka ragam.
• Melibatkan partisipasi warga dalam proses
perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut dalam
pengawasan pelaksanaan kebijakan publik
(engagement dan involvement).
20/11/2013
11
Upaya Humas Pemerintah untuk
Meningkatkan Partisipasi Politik
• Humas Pemerintah yang mengedepankan
involvement dan engagement dalam proses
perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut serta
dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik
inilah yang diharapkan dapat menimbulkan gairah
politik.
• Gairah Politik inilah yang menjadi modal bagi publik
untuk meningkatkan Partisipasi Politik.
Government Public Relations 2.0 bersifat transformatif
yang artinya memiliki unsur inovasi, transparansi,
kolaborasi, dan partisipasi warga.
20/11/2013
12
Perkembangan Teknologi Informasi
dan Demokrasi
Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi
dengan penggunaan mobile internet dan smartphone telah
memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka
inginkan dengan cara yang mudah dan cepat.
Demokrasi Online
Humas Pemerintah sebagai
Komunikator Kebijakan Publik
• Humas Pemerintah bekerja: 24/7/365 dalam menghadapi publik online.
• Humas Pemerintah berperan sebagai: Komunikator, Mediator, Inisiator, Negosiator, dan Fasilitator.
• Peran dan fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik.
• Humas harus proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi publik.
20/11/2013
13
Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih
20/11/2013
1
Peran Humas Pemerintah dalam
Masyarakat Demokrasi
Freddy H. TulungDirektur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
20 November 2013, Hotel Sunan, Solo.
Pengantar
• Kita akan mengakhiri 2013 sebagai Tahun Politik dan
menyongsong 2014 sebagai Tahun Pemilu.
• Kehidupan sosial dan ekonomi semakin dinamis
seiring dengan meningkatnya suhu politik.
• Kian intensifnya para politisi menguasai bisnis media.
• Media berperan dalam rivalitas politik menuju
pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014.
• Isi media bakal marak dengan pesan-pesan politik –
dan cenderung mengabaikan kepentingan publik.
20/11/2013
2
Pemilu Sebagai Ciri Pelaksanaan Kehidupan
Demokrasi
• Indonesia, sebagai negara yang menganut sistempolitik demokrasi, telah menyelenggarakan 10 kali Pemilu sejak 1945.
• Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan padatahun 1955. Pemilu terakhir diselenggarakan padatahun 2009.
• Sejak tahun 2004, Indonesia melaksanakanpemilihan presiden secara langsung.
Menghadapi 2014 - Tahun Pemilu
• Konten media yang dikelola swasta cenderungkurang memberikan ruang apresiasi terhadapcapaian (achievement) para penyelenggara negara.
• Isi media cenderung menjadi partisan – sehinggameninggalkan “trauma politik’’ bagi warga dan“menyandera legitimasi kelembagaan”.
• Dikhawatirkan menimbulkan efek delegitimasi bagiinstitusi penyelenggara negara.
• Kehidupan demokrasi terancam oleh kelompokmasyarakat yang apatis, egois, sinis, dan pesimis.
20/11/2013
3
Tingkat Partisipasi Pemilu
1971-2009
Sumber: KPU Pusat
Tingkat Partisipasi Pemilu (Pileg dan Pilpres)
2004-2009
Sumber: KPU Pusat
20/11/2013
4
Trend Golput dalam Pemilu Legislatif
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
• Terjadi penurunan hingga 20% dalam kurun waktu 10 tahun(1999-2009)
• Jika penurunan terjadi secara linier diperkirakan partisipasi masyarakat hanyamencapai sekitar 60% pada 2014 dan kurang dari 50% pada 2019.
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2013
20/11/2013
5
Belajar dari PemilukadaDKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Riau, Bogor, dan
Makassar.
Pemilukada DKI Jakarta2007: Pemenang Pemilukada
DKI Jakarta 2007 adalahGOLPUT
2012: GOLPUT berada di urutan ke-DUA – setelah
Jokowi-Ahok
Jumlah GOLPUT Pemilukada DKI Jakarta 2012 LEBIH BESAR Dibanding 2007
20/11/2013
6
Pemilukada Sumut
Pemilukada Sumatera Utara 2013 Dimenangkan OlehGOLPUT (5,3 Juta)
Pemilukada Jawa Barat
Jumlah Suara GOLPUTPemilukada Jabar 2013 Jauh LebihBesar Dibandingkan Pemenang
Jumlah Suara GOLPUT 2013 JauhLebih Besar Dibandingkan
GOLPUT 2008
20/11/2013
7
Pemilukada Jawa Tengah
Pemilukada JatengDimenangkan Oleh
GOLPUT
Persentase GOLPUT padaPemilukada Jateng
Meningkat
Peningkatan Persentase GOLPUT JugaTerjadi di Pileg dan Pilpres
Pemilukada Jawa Timur
20/11/2013
8
Pemilukada Riau
Pemilukada Bogor
20/11/2013
9
Pemilukada Makassar
• 2005-2008: Dari 486 Pemilukada, hampir
50% di antaranya bermasalah.
• 2010: Ada 224 daerah menyelenggarakan
Pemilukada. Sebanyak 73% di antaranya
diwarnai proses gugatan.
• Sejak pelaksanaan Pemilukada di seluruh
Indonesia, sudah 50 orang tewas akibat
kisruh antarkandidat
• 2012: Konflik Pemilukada di Puncak Ilaga,
Papua, menelan 47 korban jiwa dan
ratusan orang luka.
PERISTIWA DAN KORBAN KONFLIK PEMILUKADA
Sumber: Kemendagri, 2012
Pemilukada dan Konflik
20/11/2013
10
TANTANGAN HUMAS PEMERINTAH
Government Public Relationsengagement and involvement
• Menyampaikan program kerja dan capaian kinerja
lembaga dengan menggunakan berbagai media yang
tersedia – media cetak, media penyiaran, media
tatap muka, media luar ruang, media pertunjukan
rakyat, dan media jejaring sosial – untuk mencapai
khalayak sasaran publik yang beraneka ragam.
• Melibatkan partisipasi warga dalam proses
perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut dalam
pengawasan pelaksanaan kebijakan publik
(engagement dan involvement).
20/11/2013
11
Upaya Humas Pemerintah untuk
Meningkatkan Partisipasi Politik
• Humas Pemerintah yang mengedepankan
involvement dan engagement dalam proses
perumusan, pengambilan keputusan, dan ikut serta
dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik
inilah yang diharapkan dapat menimbulkan gairah
politik.
• Gairah Politik inilah yang menjadi modal bagi publik
untuk meningkatkan Partisipasi Politik.
Government Public Relations 2.0 bersifat transformatif
yang artinya memiliki unsur inovasi, transparansi,
kolaborasi, dan partisipasi warga.
20/11/2013
12
Perkembangan Teknologi Informasi
dan Demokrasi
Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi
dengan penggunaan mobile internet dan smartphone telah
memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka
inginkan dengan cara yang mudah dan cepat.
Demokrasi Online
Humas Pemerintah sebagai
Komunikator Kebijakan Publik
• Humas Pemerintah bekerja: 24/7/365 dalam menghadapi publik online.
• Humas Pemerintah berperan sebagai: Komunikator, Mediator, Inisiator, Negosiator, dan Fasilitator.
• Peran dan fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik.
• Humas harus proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi publik.
20/11/2013
13
Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih