Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah Daerah
Transcript of Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah Daerah
Peran dan Fungsi StrategisHumas Pemerintah
Freddy H. Tulung
KINI BERLANGSUNGREVOLUSI INFORMASI & KOMUNIKASIPengantar:Revolusi Tekonologi Informasi
• Informasi berjalan cepat-aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif.
• Media tak lagi terkendala periodisitas dan bersifat interaktif.
• Realitas baru informasi: revolusi informasi dan komunikasi membuat publik menjadi konsumen (news getter) sekaligus produsen (news maker) informasi – menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
• Batas Ruang Publik dan Ruang Privat menjadi kabur.
Ruang Publik yang Demokratis
Ruang Publik/Negara(Nasional/Prov/Kab/Kota)
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Warga
Rumah Tangga/Keluarga
Perusahaan
Ruang Privat
ARUS INFORMASIBERBASIS ISU
OPINI PUBLIK
Diskusi dan Debat Publik
Kontestasi Publik
Berbasis Isu
Elemen Konstitutif:• Kebebasan sipil (pers,
berserikat, conscience)• Free, plural, sistem media
independen• Akses ke informasi publik• Masyarakat sipil• Semua pihak dapat
membincangkan persoalan publik
Konvergensi danHak Warga Memperoleh Informasi
• Media konvergensi dan modernisasi TIK dengan penggunaan internet yang masif memungkinkan masyarakat mendapat informasi dengan cepat.
• Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.
Konglomerasi Media danBad News is Good News
• Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk.
• Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis.
• Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara di pusat dan di daerah.
ASPEK NEGATIFKEMAJUAN PESAT TIKdan KEBEBASAN PERS
ANCAMANDISINTEGRASI BANGSA
noisy but no substance still plural, to be multiculture
mar
ak ti
ndak
keke
rasa
n ata
s nam
a
suku
, etn
is, ra
s, ag
ama,
dan
kelom
pok
siapap
un bisa bers
uarasia
papun bisa
mengk
ritik
siapap
un bisa
men
yalah
kan
siapa
pun b
isa m
engh
ujat
Kebebasan Mengemukakan Pendapat
Globalisasi
TIKDemokrasi
Tantangan Gelombang Perubahan Abad XXI
POTENSI KONFLIK
LOYALITAS PRIMORDIAL
DEKADENSI MORAL
INTOLERANSI
“KETERBUKAAN”KEKERASAN
Peran dan Fungsi StrategisHumas Pemerintah/Government Public Relations
Humas Pemerintah
Mensinergikan Informasi Publik
Optimalisasi Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Membentuk Opini Publik melalui Agenda Setting
Pemerintah Daerah
Humas Pemerintah Daerah jangan menari-nari di atas
tabuhan gendang orang lain.
Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia
memenangi opini publik dan menguasai agenda publik.
Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik
Peran Strategis Humas Pemerintah (1)
• CredibilityMenjadi sumber informasi yang dipercaya media atau publik.
• ContextIsi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran dan media.
• ClarityInformasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media.
Peran Strategis Humas Pemerintah (2)
• ContinuityLayanan informasi publik diberikan secara terus menerus kepada publik atau media.
• ChannelMenggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media.
TujuanHumas Pemerintah
Pemenuhan hak tahu
publik
Mengakomodasi
aspirasi masyarakat
dalam perumusan kebijakan
publik
Meningkatkan citra
positif Pemerinta
h
• Humas Pemerintah harus mampu menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik.• Humas Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang
benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.
Humas Pemerintah Harus Mendapatkan Public Trust dalam Kehidupan Demokrasi
Public Trust
Kebebasan Politik
Public ApprovalHumas
Pemerintah
DEMOKRASI
KOMPETENSI LEGITIMASI
Government Public Relations
Profesi Humas Pemerintah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena:• Meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik akan
hak atas informasi (people right to know).
• Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional di bidang kehumasan pemerintah (Government Public Relations).
Profesi Humas Pemerintah
• Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.
• Profesi Humas Pemerintah memiliki karakteristik antara lain:– Memiliki standar kompetensi– Memiliki jadwal dan kurikulum pelatihan yang intensif dan
ekstensif.– Memiliki instrumen uji kompetensi dan sertifikasi.– Memiliki Kode Etik profesi dan organisasi.
Standar KompetensiProfesi Humas Pemerintah
• Standar kompetensi profesi Humas Pemerintah tertuang dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.39/MEN/II/2008 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang kehumasan.
• Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dijelaskan melalui PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/109/M.PAN/11/2005 tentang jabatan fungsional pranata humas, dan angka kreditnya.
Pelatihan Humas Pemerintah
• Bakohumas telah mengadakan pelatihan yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan mengacu pada standardisasi kompetensi profesi kehumasan pemerintah.
• Sejak 2012-213 sudah dilaksanakan lima kali kegiatan BimTek yang kurikulumnya mengacu pada SKKNI. (Regional Tengah di Pontianak dan Solo, Regional Barat di Medan dan Bukittinggi, serta Regional Timur di Yogyakarta, dan sekarang di Mataram).
Uji Kompetensi dan Sertifikasi
• Konsekuensi dari penerapan SKKNI yaitu standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
• Pemerintah (KemKominfo) bersama para pemangku kepentingan masih dalam proses menyelesaikan administrasi penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
• LSP juga menjadi acuan standardisasi kompetensi bagi jabatan fungsional pranata humas.
Kode Etik Humas Pemerintah
• Kode etik: standar umum yang harus dipatuhi suatu profesi berupa norma, nilai, dan aturan tertulis sebagai pedoman tentang sikap dan tingkah laku dalam menjalankan profesi.
• Dalam KepMen Kominfo No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah sudah mencakup aktivitas yang ditujukan pada hubungan internal, eksternal, hubungan antar dinas/instansi/lembaga, dan Badan Kehormatan.
• Bakohumas melakukan pemutakhiran untuk revisi Kode Etik – sudah dilakukan uji petik kepada anggota Bakohumas Regional Barat (mencakup 11 Provinsi).
Memanfaatkan TIK sebagaiSarana Sinergitas
• Humas Pemerintah bersama Kemkominfo secara terpadu dan konsisten mengkomunikasikan tentang konten informasi yang positif (3E+1N) sebagai wujud moral action di akar rumput.
• Humas Pemerintah dapat memanfaatkan TIK sebagai sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam menjalin kebersamaan dan keberagaman untuk mewujudkan BHINNEKA TUNGGAL IKA.
• Humas Pemerintah dapat memberikan nilai tambah melalui penyajian konten positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi arus perubahan nilai sosial budaya dari gelombang era globalisasi.
Kunci Sukses
• Pertama, aspek kewenangan/legalitas.• Kedua, jaminan akses/koordinasi intra dan antar K/L.• Ketiga, kompetensi pelaksana tugas kehumasan di
lingkungan K/L.
Penutup
Humas pemerintah harus melakukan perubahan pendekatan dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik, yaitu:• Meninggalkan peran Pasif – Reaktif menjadi Proaktif.• Tidak lagi menjalankan praktek one-way communication
tetapi menjadi two-way communication (interaktif).• Memahami khalayak sasaran dan jenis media sebagai
sarana dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
• Menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator.
Terima Kasih