Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama...
Transcript of Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama...
INTERVENSI
�Masuknya pihak ke-3 dalam perkarayang sedang diperiksa diPengadilan.Pengadilan.
�Ada 3 jenis Intervensi :
�Tussenkomst (menengahi)
�Voeging (menyertai)
�Vrijwaring (ditarik sbg penjamin)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Bentuk Intervensi Inisitatif dari Untuk Kepentingan Cara
Tussenkomst Intervenient Diri sendiri Mengajukan gugatanintervensi kepadahakim
Voeging Intervenient Salah satu,Penggugat atau
Mengajukan gugatanintervensi kepadaPenggugat atau
Tergugatintervensi kepadahakim
Vrijwaring Tergugat Tergugat Tergugat memohonkepada Hakim agar Pihak ke-3 dimasukansebagai penjaminyang ikutbertanggungjawab
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
REPLIK - DUPLIK
� REPLIK : diajukan oleh Penggugat setelah Tergugatmengajukan Jawaban, untuk menanggapi jawabantsb.
� DUPLIK : diajukan oleh Tergugat untuk menanggapi
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� DUPLIK : diajukan oleh Tergugat untuk menanggapiREPLIK yang diajukan oleh Penggugat.
PROVISI
� Putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
� Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu
Provisi dlm Perkara Perceraian
� Pasal 24 PP No. 9/1975 Jo. Pasal 77 dan 78 UU No. 7/1989
1. Selama berlangsung gugatan perceraian, ataspermohonan Penggugat atau Tergugat atau
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
permohonan Penggugat atau Tergugat atauberdasarkan bahaya yg mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengijinkan suami-istri tidaktinggal dalam 1 rumah
Lanjutan Provisi…
2. Atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat :
a. Menentukan nafkah yg ditanggung suami
b. Menentukan hal-hal yg perlu untuk menjaminpemeliharaan dan pendidikan anak
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
pemeliharaan dan pendidikan anak
c. Menentukan hal-hal yg perlu untuk menjaminterpeliharanya barang-barang yg menjadiharta bersama suami-istri ataubarang=barang yg menjadi hak istri.
SITA (BESLAG)
� Tindakan hukum oleh Hakim yg bersifat eksepsionalatas permohonan salah satu pihak yg bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa ataubarang jaminan dipenuhinya tuntutan hak, darikemungkinan dipindahtangankan, dibebani suatu
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
kemungkinan dipindahtangankan, dibebani suatujaminan utang, dirusak atau dimusnahkan olehpihak yg menguasai barang tsb, untuk menjaminpelaksanaan Putusan Hakim.
JENIS SITA
� CONSERVATOIR BESLAG
� REVINDICATOIR BESLAG
� MARITAL BESLAG
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
CONSERVATOIR BESLAG (CB)/ SITA JAMINAN
� Penyitaan terhadap benda tetap atau bendabergerak milik Tergugat
CIRI : - benda tetap atau benda bergerak
- milik tergugat, atau- milik tergugat, atau
- benda tetap milik Penggugat
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Tujuan CB
� Untuk menjamin pembayaran
�Menyita harta Tergugat sebelum Putusan
� Harta Tergugat tidak dialihkan / dibebani jaminan hutang
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Lanjutan..
� Pembayaran ganti rugi
� tuntutan dapat berupa penggantian biaya, bunga, keuntungan yang mungkin diperoleh (perkarawanprestasi – 1243 KUH Perdata)
� Penggantian kerugian dalam bentuk materiil danimmaterial (perkara Perbuatan MelanggarHukum/PMH - Pasal 1365 KUH Perdata)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Lanjutan..
� Menjamin diserahkannya objek sengketa
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
REVINDICATOIR BESLAG
� Penyitaan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang ada pada pihak lain (Tergugat) dengan tujuan agar benda tersebut kembali kepada Penggugat– Pasal 226 HIR
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
CIRI :
� Benda Bergerak
� Milik Penggugat
� Dikuasai oleh Tergugat tanpa alasan hukumyang sahyang sah
� Penggugat dapat meyebutkan ciri bendatersebut secara jelas.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
MARITAL BESLAG / SITA MARITAL /SITA HARTA BERSAMA
� Harta bersama (Pasal 35 (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) :
�Harta yang diperoleh suami istri selama masaperkawinan berlangsungperkawinan berlangsung
� Terhadap harta bersama suami istri dapatbertindak atas persetujuan bersama
Catatan : Suami istri tidak membuat perjanjian nikah ygberisi pemisahan harta sebelummelangsungkan pernikahan
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Harta Pribadi/Bawaan(Pasal 35 (2) UU Perkawinan) :
� Harta yang diperoleh suami atau istri pada saatsebelum menikah
� Harta yang diperoleh suami atau istri sebagaihadiah, hibah, wasiat, warisan selamahadiah, hibah, wasiat, warisan selamaperkawinan berlangsung
� Harta pribadi masing-masing suami atau istrimempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatanhokum atasnya.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
MANFAAT MARITAL BESLAG
� tidak menghalangi Suami/Istri memanfaatkan barang
� Pemanfaatan barang tidak boleh mengurangipemenuhan kesejahteraan keluarga spt: pendidikananak, nafkah anak atau tdk boleh mengusir salahanak, nafkah anak atau tdk boleh mengusir salahsatu pihak dari kediaman semula
� Pemanfaatan yg memberikan hasil, berkewajibanmembagi hasil tsb kepada pihak lain
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
ALASAN PENGAJUAN SITA
� Menjamin Pelaksanaan isi Putusan/agar gugatantidak illusoir
� Tergugat dikhawatirkan akan memindah tangankan, menghilangkan, membebankan dgn jaminan utang
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
menghilangkan, membebankan dgn jaminan utangbarang-barang sengketa/hartanya
� Terdapat tanda-tanda yg mendasari kekhawatiranitu
BENDA YANG DAPAT DISITAPasal 197 (1) HIR
� Hanya sebatas benda tertentu � jika perkarahanya sebatas pada sengketa kepemilikan bendatertentu
� Seluruh harta Tergugat sampai mencukupi seluruh
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Seluruh harta Tergugat sampai mencukupi seluruhtagihan � jika perkara utang-piutang atautuntutan ganti rugi
� Didahulukan menyita benda bergerak
Waktu pengajuan permohonan sita
� Diajukan pada saat belum dijatuhkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (pengadilan Negeri)
� Diajukan selama Putusan belum dieksekusi (Pasal � Diajukan selama Putusan belum dieksekusi (Pasal 227 (1) HIR
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
TIDAK SEMUA BARANG DAPAT DISITA
� Yang tidak dapat disita Pasal 197 (8) HIR
� Hewan
� Perkakas yang sungguh-sungguh digunakansebagai alat pencari nafkah sehari-harisebagai alat pencari nafkah sehari-hari
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Penjelasan alat pencari nafkah ..
� Digunakan langsung oleh seseorang dengan kekuatan tenaga fisik untuk mencari nafkah sehari-hari, seperti cangkul, parang termasuk pakaian yang digunakan sehari-hari
� Alat yang digunakan oleh seorang ahli atau profesi seperti gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi pematung.gergaji bagi seorang tukang, pahat bagi pematung.
� Jika hewan atau barang tersebut benar-benar digunakan sebagai alat pencari nafkah dilarang untuk disita. Tetapi jika barang atau berfungsi sebagai sarana jasa atau produksi, dapat disita.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
PEMBUKTIAN
�Definisi :
�Memberikan kepastian kepada HAKIM tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/dasarmenjadi dasar gugatan/dasarbantahan dengan alat-alat bukti yang ada.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
ASAS-ASAS DALAM PEMBUKTIAN
� AUDI ET ALTERAM PARTEM
� UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS
� TESTIMONIUM DE AUDITU
ACTORI INCUMBIT PROBATIO (163 HIR)� ACTORI INCUMBIT PROBATIO (163 HIR)
� NEGATIVA NON SUNT PROBANDA
� IUS CURIA NOVIT
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
APA YANG HARUS DIBUKTIKAN
� Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA, bukan hukumnya.
� Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam gugatan, dan yang dibantah dlm dalam gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban
� Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Hal-hal yang TIDAK perlu dibuktikan
� Hal-hal yang diakui oleh Tergugat
� Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat
� Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm persidanganpersidangan
� Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan umum
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Beban Pembuktian
� Pasal 163 HIR, 1865 BW :
“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau
menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan haknya
itu, atau untuk membantah hak orang lain, makaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka
orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau
adanya kejadian itu.”
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
KEKUATAN PEMBUKTIAN
A. Bukti Mengikat dan Menentukan
B. Bukti Sempurna
C. Bukti Bebas
D. Bukti Permulaan
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
D. Bukti Permulaan
E. Bukti Bukan Bukti
A. Mengikat dan Menetukan
� Meskipun hanya 1 alat bukti, sudah cukup bagiHakim untuk memutus perkara berdasarkan buktiitu, tanpa alat bukti lain
� Hakim terikat dgn bukti itu, shg tdk dpt memutus
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Hakim terikat dgn bukti itu, shg tdk dpt memutuslain dari yg alat bukti tsb
� Tidak dpt dilumpuhkan dgn alat bukti lain.
Contoh alat bukti Mengikat danMenetukan
� Sumpah Decisoir (156 HIR / 183 R.Bg)
� Pengakuan (174 HIR / 311 R.Bg)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
B. Bukti Sempurna
� Meskipun hanya ada 1 alat bukti, sudah cukup bagiHakim untuk memutus perkara dgn dasar alat buktitsb
� Hakim terikat dgn bukti tsb, kecuali jika dibuktikan
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Hakim terikat dgn bukti tsb, kecuali jika dibuktikansebaliknya
� Bukti tsb dapat dilumpuhkan dgn bukti lawan
Contoh :
Akta Otentik (165 HIR / 285 R.Bg)
C. Bukti Bebas
� Hakim bebas untuk menilai sesuai dgnpertimbangannya
� Hakim tdk terikat dgn bukti tsb
� Hakim bebas untuk menilai alat bukti tsb
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Hakim bebas untuk menilai alat bukti tsb
� Hakim dapat mengenyampingkan alat bukti ini dgnpertimbangan2 tertentu
� Dapat dilumpuhkan dgn bukti lawan
Contoh Bukti Bebas
� Saksi yg disumpah (172 HIR / 307 R.Bg)
� Saksi Ahli (154 HIR / 181 R.Bg)
� Pengakuan di luar sidang (175 HIR / 312 R.Bg)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
D. Bukti Permulaan
� Meskipun alat bukti itu sah, tp belum mencukupisyarat formil sebagai alat bukti yg cukup
� Bukti ini masih perlu ditambah dgn alat bukti lain
� Haki bebas dan tidak terikat dgn alat bukti ini
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Bukti ini dapat dilumpuhkan dgn alat bukti lawan
Contoh :� Saksi tp hanya 1 orang (136 HIR/306 R.Bg) perluditambah alat bukti lain
� Akta dibawah tangan yg dibantah isi dan TTD nya olehlawan (165 HIR / 289 R.Bg)
E. Bukti Bukan Bukti
� Tidak memenuhi syarat formal sbg bukti
� Tidak mempunyai kekuatan pembuktian
Contoh :
� Saksi yg tidak disumpah (145 (4) HIR / 172 R.Bg)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Saksi yg tidak disumpah (145 (4) HIR / 172 R.Bg)
� Saksi yg belum cukup umur (dibawah 15 tahun)
� Kesaksian tidak lansung (testimonium de auditu) (717 HIR / 308 R.Bg)
� Yang harus membuktikan adalah para Pihak (Penggugat dan Tergugat)
Permasalahan :Permasalahan :
� Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ?
� Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Alat bukti
Pasal 164 HIR
� Surat/tulisan
� Saksi
� Pengakuan� Pengakuan
� Persangkaan
� Sumpah
Alat bukti Lain :
� Pemeriksaan Setempat (90 RO)
� Keterangan Ahli (154 HIR)Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
1. ALAT BUKTI SURAT
Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg memuat tanda baca yg dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
BUKTI SURAT/TULIS
Dibagi menjadi 2 :
ambtelijk
otentik
partijpartij
� Akta
dibawah tangan
� Bukan akta
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
AKTA
� AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberitanda tangan, yg memuat peristiwa ygmenjadi dasar suatu hak atau perikatan.
� BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: � BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: karcis, buku register, catatan
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang.
Akta ambtelijk : akta pejabat publik
Akta partij : akta notarisAkta partij : akta notaris
� Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA
� AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya lengkapdan sempurna.
� AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan� AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatanpembuktiannya tergantung diakui atau tidaknyaakta tersebut. Jika diakui kekuatan pembuktiannyasama dengan akta otentik. Jika isi dan ttd nya tidakdiakui oleh pihak lawan, maka kedudukanya sbgbukti permulaan.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
2. BUKTI SAKSI
� Kesaksian : kepastian yang diberikan kepadaHakim di persidangan ttg peristiwa ygdisengketakan dgn jalan pemberitahuan scrlisan dan pribadi oleh orang yang lisan dan pribadi oleh orang yang bersangkutan, bukan salah satu pihak ygberperkara.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
SAKSI MENJADI BUKTI JIKA :
� Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan.
� Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi
� Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya
� Tidak Testimonium de auditu
� Tidak Unnus testis nullus testis
� Mengucapkan sumpah
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
SYARAT SAKSI :
� Dewasa
� Tidak ada hubungan keluarga
� Tidak ada hubungan kerja
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
3. BUKTI PERSANGKAAN
Persangkaan merupakan bukti sementara, danbersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat buktiyg berdiri sendiri.
Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikankehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
�Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau UU ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang keadaannya.yang belum terang keadaannya.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
PERSANGKAAN dibedakan menjadi:
1. Persangkaan berdasarkan kenyataan
2. Persangkaan berdasarkan hukum
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Persangkaan berdasarkan kenyataan
� Hakim yg berwenang memutuskan kemungkinan kenyataan tsb
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan UU.
Persangkaan Berdasarkan Hukum
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
4. Pengakuan
� Pengakuan dapat diberikan di dlm maupun diluarpersidangan
� Tertulis maupun lisan
� Membenarkan seluruh maupun sebagian� Membenarkan seluruh maupun sebagian
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pengakuan Murni
� Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan tuntutan lawan
� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pengakuan dengan kualifikasi
� Pengakuan disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan
� Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta, bukan 5 juta.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pengakuan dengan clausula
� Pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan
� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi telah dibayar lunas.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu)
� Pengakuan harus diterima bulat
� Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Pengakuan di dalam Persidangan SEMPURNA danMENENTUKAN
Kekuatan Pembuktian Pengakuan
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
5. Bukti Sumpah
�Sumpah dibagi menjadi 2 :
� Sumpah Supletoir
Sumpah Decisoir� Sumpah Decisoir
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Sumpah Supletoir/Pelengkap
� Ada bukti permulaan/alat bukti lain
� Diperintahkan oleh hakim
� Tidak dapat dikembalikan oleh lawan
� Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA� Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
sumpah Decisoir
� Sama sekali tidak ada bukti lain
� Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihaklawan
� Dapat dikembalikan� Dapat dikembalikan
� Kekuatan pembuktiannya MENENTUKAN
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
6. Pemeriksaan Setempat
� Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan
� Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilan
� Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh Hakim
� Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian objek sengketa (letak, batas-batas, luas)
� Kekuatan pembuktian bebas� Kekuatan pembuktian bebas
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
7. Bukti Saksi Ahli
� Hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh keterangan yg lebih mendalam ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu
� Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV.� Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV.
� Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
� Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang sama
� Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan
� Kekuatan Pembuktian bebas� Kekuatan Pembuktian bebas
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pasal 1 angka 1 UU ITE
� Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pasal 1 angka 4 UU ITE
� Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Pasal 5 UU ITE
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyamerupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Cerai alasan menuduh zina
� Dengan 4 orang saksi
� Apabila tdk ada 4 saksi dan Tergugatmenyangkalnya, Penggugat wajib mengucapkansumpah lian
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
sumpah lian
� Tergugat juga diberi kesempatan untuk mengucapsumpah
Cerai Alasan Tergugat dipidana
� Dengan bukti surat, berupa salinan putusan asli PN yg memutus hukuman 5 tahun/lebih
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
Cerai karena alasan Tergugatcacat badan
� Pengakuan Tergugat di persidangan
� Saksi
� Hakim memerintahkan kepada Termohon/Tergugatmemeriksakan ke dokter. Apabila
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
memeriksakan ke dokter. ApabilaTergugat/Termohon menolak memeriksakan diri kedokter, maka Tergugat/termohon dikalahkan.
Cerai Alasan syiqoq
� Dengan saksi yg mengungkapkan bentukpertengkaran beserta penyebab pertengkaran itu
� Hakim harus mendengarkan saksi dari pihakkeluarga suami/istri yg bersengketa
Heri Hartanto - Hukum Acara Peradilan Agama FH-UNS
keluarga suami/istri yg bersengketa
� Hakim dapat mengangkat seorang/lebih hakamdari pihak keluarga suami/istri.