HASIL SIDANG KOMISI III Paradigma Sehat : · PDF filePeningkatan kepedulian pemerintah...
Transcript of HASIL SIDANG KOMISI III Paradigma Sehat : · PDF filePeningkatan kepedulian pemerintah...
HASIL SIDANG KOMISI III
Paradigma Sehat :
Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Upaya Promotif Preventif
Rakerkesnas Regional Barat
Batam, 4-7 Maret 2015
1
Tim Komisi III• Pengarah :
1. Ka Badan Litbangkes
2. SAM Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan Masy
• Pimpinan Sidang: Ka Dinkes Prov. Sumatera Utara
• Sekretaris: Ka Dinkes Prov. Jambi
• Pemdamping Pusat: Unit Utama Kementerian Kesehatan
• Anggota:
1. Dinkes Prov/Kab/Kota Sumbar, Jateng, Tapanuli Selatan, Dairi, Deli
Serdang, Payakumbuh, Dharmasraya, Palembang, Indragiri Hulu,
Bengkulu Selatan, Pesisir Barat, Bangka Tengah, Dumai, Sumedang,
Cimahi, Semarang
2. RSUD dr. F.L. Tobing Sibolga, Pasaman Barat, Tais, Riyacudu,
Balaraja, Cileungsi, RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jkt.
3. UPT Vertikal: Badan Pengawasan Obat & Makanan, Balai Kesehatan
Mata Masyarakat Cikampek, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Surakarta, KKP Banten, KKP Dumai, BTKL-PP Kelas I Batam, Poltek
Kesehatan Tasikmalaya, dan BTKL-PP Medan.
PROGRAM• Pengarusutamaan
kesehatan dalampembangunan
• Promotif preventifsebagai pilar utamaupaya kesehatan
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Indikator• Kota Sehat• Kecamatan Sehat
PARADIGMA SEHAT
PROGRAM• Peningkatan Akses• Peningkatan Mutu
Indikator• Jumlah kecamatan
yang minimal memiliki1 Puskesmasterakreditasi
• Jumlah Kabupaten/ Kota yang minimal memiliki 1 RSUD yang terakreditasi
PENGUATAN YANKES
PROGRAM• Benefit• Sistem Pembiayan :
asuransi – Gotongroyong
• Kendali mutu & biaya• Sasaran : PBI & non
PBI
JKN
Indikator• Total Coverage
PROGRAM INDONESIA SEHAT
1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat untuk semua orang dlm lingkungan hidup yg sehat agar terwujudnya
derajat kesehatan masyarakat yg optimal melalui terciptanya perilaku hidup
sehat, sehingga terwujudnya bangsa yg mandiri , maju dan sejahtera.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dlm
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1) Komitmen
2) Kelembagaan (pemerintah dan masyarakat)
3) Mutu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) masih rendah
4) SDM (provider dan masyarakat)
5) Tata kelola pusat-daerah
6) Indikator Renstra
KOMITMEN (1)
Masalah (1)
Masih rendahnya kepedulian pemerintah daerah dlm upaya promotif
preventif bidang kesehatan
Solusi:
a. Perlu dibuat Pergub, perbup dan perwako agar pemda lebih
memperhatikan upaya prom-prev
b. Perlu dibuat Perbup/walikota utk mengatur lebih lanjut implementasi UU
no. 6 tahun 2014 ttg desa termasuk juknis dan pernik lainnya
a) Kab/Kota
- Triwulan II tahun 2015 akan menyusun Peraturan Bupati/ Walikota yang
mendukung UU Nomor 6 tahun 2014.
b) Provinsi
- Tahun 2015 akan menyusun Peraturan Gubernur yang mendukung UU
Nomor 6 tahun 2014
c) Pusat
- Tahun 2015 akan membuat SKB 3 Menteri (Kemenkes, Kemendagri,
Kemendes, PDT dan tran)
KOMITMEN (2)
Masalah (2)
Belum ada regulasi di daerah yang mendukung
pemerintahan desa dalam pengalokasian dana desa
untuk kesehatan
Solusi:
Perlu advokasi untuk meningkatkan kepedulian
Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi
a) Kab/Kota
- Tahun 2015 akan dibuat Perbup/wal .
b) Provinsi
- Tahun 2015 akan dibuat Pergub, .
c) Pusat
- Tahun 2015 akan membuat SKB 3 Menteri (Kemenkes,
Kemendagri, Kemendes, PDT dan Trans)
KELEMBAGAAN (1)
Masalah (1)
Struktur organisasi promkes di daerah/kab/kota belum memadai
Solusi:
Pengembangan struktur organisai promkes
a) Kab/Kota
Perubahan perda terhadap yang sudah ada dan ditambahkan pada tahun 2016
b) Provinsi
Perubahan perda terhadap yang sudah ada dan ditambahkanpada tahun 2016
c) Pusat
- Permenkes 65 tahun 2013.
KELEMBAGAAN (2)
Masalah (2)
Belum maksimalnya fungsi promkes di daerah/kab/kota
Solusi:
Perlu penguatan struktur organisasi
a) Kab/Kota
Memperjelas uraian tugas dan tupoksi dan sumber daya yang adapada tahun 2015
b) Provinsi
Memperjelas uraian tugas dan tupoksi dan sumber daya yang adapada tahun 2015
c) Pusat
Peningkatan advokasi pada pemerintah daerah
Masalah (3)
Lembaga di daerah/kab/kota belum terbentuk dan tidak terjadi sinergisitas padalembaga yang sudah ada
Solusi:
a. Pembentukan pokjanal (Posyandu, Desa Siaga, tim Pembina UKS)
b. Pengaktifan pokjanal (Posyandu, Desa Siaga, tim Pembina UKS)
a) Kab/Kota
Pembentukan, Penguatan, dan revitalisasi pokjanal pada tahun 2015
b) Provinsi
Pembentukan, Penguatan, dan revitalisasi pokjanal pada tahun 2015
c) Pusat
Penguatan keberadaan organisasi
KELEMBAGAAN (3)
KELEMBAGAAN (4)Masalah (4)
Belum maksimalnya peran serta masyarakat dlm upaya prom-prev
Solusi:
Meningkatkan peran serta masyarakat dlm upaya prom-prev dg pembentukandan/atau pengaktifan kelompok-kelompok masyarakat (UKS, PMR, PKK, Pramuka, dll)
a. Kab/Kota
Penguatan peran serta masyarakat dlm upaya prom-prev melalui pembentukandan/atau pengaktifan kelompok-kelompok masyarakat ( PMR, PKK, Pramuka, dll) pada tahun 2015
b. Provinsi
Penguatan peran serta masyarakat dlm upaya prom-prev melalui pembentukandan/atau pengaktifan kelompok-kelompok masyarakat ( PMR, PKK, Pramuka, dll) pada tahun 2015
c) Pusat
Pembuatan NSPK (Norma Standar, Prosedure dan Kriteria) dalam bentukpermenkes
KELEMBAGAAN (5)
Masalah (5)
Belum optimalnya peranan UKS dalam promotif dan preventiv
Solusi:
Memantapkan peranan promotiv dan preventif pada anak sekolah pada semua tingkatan, melalui UKS
a. Kab/Kota
Penguatan peran serta stakeholders dlm upaya prom-prevmelalui revitalisasi tim pembina UKS
b. Provinsi
Penguatan peran serta stakeholders dlm upaya prom-prevmelalui revitalisasi tim pembina UKS
c) Pusat
Peraturan Bersama 4 Menteri (Kemenkes, Kemendagri, Kemendikbud,Kemenag)
Masalah (1)
Terjadinya pergeseran nilai sosial dan gotong royong dlm
kehidupan bermasyarakat
Solusi:
Peningkatan kepedulian pemerintah terhadap kader dan UKBM
a) Kab/Kota
- Pembinaan terpadu yang lebih intens oleh SKPD terkait pada
tahun 2015 dan reward sistem
b) Provinsi
- Pembinaan terpadu yang lebih intens oleh SKPD terkait pada
tahun 2015 dan reward sistem
c) Pusat
- Pemantapan reward sistem pada tahun 2015
Mutu Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (1)
Masalah (2)
Rendahnya kepedulian pemerintah daerah kepada kader
promotif-preventif kesehatan
Solusi:
Pemda memberi dukungan sumber daya untuk kegiatan kader
a) Kab/Kota
- Membuat keputusan daerah terkait pengalokasikan
anggaran untuk promotif-preventif pada tahun 2015
b) Provinsi
- Membuat keputusan daerah terkait pengalokasikan
anggaran untuk promotif-preventif pada tahun 2015
c) Pusat
- Pembuatan NSPK
Mutu UKBM (2)
Masalah (3)
Terbatasnya sarpras UKBM kit (mainan anak, Alat Peraga
Edukasi (APE), dan lain-lain) yang layak dan lengkap
Solusi:
Pengadaan APE dan dukungan sarana prasarana UKBM kit
a) Kab/Kota
- Pemanfaatan sumber dana yang ada (APBD, Dana Desa
APBN, Pajak rokok, dan lain-lain) pada tahun 2015.
b) Provinsi
- Pemanfaatan sumber dana yang ada (APBD, Dana Desa
APBN, Pajak rokok, dan lain-lain) pada tahun 2015.
c) Pusat
- Pembuatan NSPK UKBM
Mutu UKBM (3)
Masalah (1)
Terbatasnya SDM Promkes sesuai standar
Solusi:
Peningkatan kualitas tenaga di tahun 2015
a) Kab/Kota
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kalakarya, dan
lain-lain tahun 2015.
b) Provinsi
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kalakarya, dan
lain-lain tahun 2015.
c) Pusat
- Pembuatan modul TOT.
SDM (1)
Masalah (2)
Belum semua daerah memiliki promotor dan pendidik bidang
kesehatan
Solusi:
Pemerintah Kab/kota agar mengadakan dan mengisi formasi jabfung
promosi kesehatan
a) Kab/Kota
- Mengusulkan formasi kebutuhan jabfung Promkes
- Melakukan advokasi kepada BKD
b) Provinsi
- Mengusulkan formasi kebutuhan jabfung Promkes
- Melakukan advokasi kepada BKD
c) Pusat
- Pembuatan NSPK
- Fasilitasi Latihan Jarak Jauh (LJJ) Jabfung Promkes.
- Advokasi ke Kemenpan RB dan BKN
SDM (2)
Masalah (3)
Belum semua petugas kesehatan memiliki kemampuan untuk
melakukan promosi kesehatan.
Solusi:
Perlu peningkatan kapasitas petugas kesehatan terhadap
promosi kesehatan melalui kalakarya dan pendidikan formal
lainya
a) Kab/Kota
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kalakarya, dan lain-lain
pada tahun 2015.
b) Provinsi
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kalakarya, dan lain-lain
pada tahun 2015.
c) Pusat
- Pembuatan modul TOT
SDM (3)
Masalah (4)
Formasi tenaga promkes (PNS/CPNS) terbatas.
Solusi:
Pengusulan formasi tenaga promosi kesehatan.
a) Kab/Kota
- Mengusulkan formasi kebutuhan CPNS Promkes
- Melakukan advokasi kepada BKD
b) Provinsi
- Mengusulkan formasi kebutuhan CPNS Promkes
- Melakukan advokasi kepada BKD
c) Pusat
- Pengembangan prodi D IV promkes di 7 Poltekes pada
tahun 2015.
- Advokasi ke Kemenpan RB, BKN dan Pemda
SDM (4)
Masalah (5)
Pengalihan jabfung lain menjadi jabfung Promkes sehingga
terkendala dalam penyesuaian pangkat/angka kredit.
Solusi:
Sebaiknya jabfung PKM dilakukan sejak lulus sekolah/pada saat
pangkat ybs masih IIIa.
a) Kab/Kota
- Melakukan sosialisasi kpd semua jabfung yang akan mengikuti
pendidikan lanjutan (agar pendidikannya linier dg rencana jabfung
nya).
b) Provinsi
- Melakukan sosialisasi kpd semua jabfung yang akan mengikuti
pendidikan lanjutan (agar pendidikannya linier dg rencana jabfung
nya).
c) Pusat
- Sosialisasi aturan jabfung
SDM (5)
Masalah (6)
Belum maksimalnya potensi kelompok2 masyarakat dlm
mendukung strategi promkes (pemberdayaan masyarakat).
Solusi:
• Mengoptimalkan potensi kelompok masyarakat dalam
mendukung pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
a) Provinsi dan Kab/Kota
• Meningkatkan potensi kelompok masyarakat thd strategi
promkes.
• Memberdayakan kelompok potensial menjadi pendamping
masyarakat
• Menggalang kemitraan dengan ormas dan swasta.
b) Pusat
- Pembuatan NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria)
dalam bentuk Permenkes pada tahun 2015.
SDM (6)
Masalah (1)
Belum maksimalnya peran Pokjanal dalam desa siaga aktif
Solusi:
Memantapkan peranan lintas sektor dalam Pokjanal
a) Kab/Kota
- Identifikasi permasalahan, pembuatan rencana kerja dan
kegiatan Pokjanal pada tahun 2015
- Melakukan monev secara berjenjang dan berkesinambungan
b) Provinsi
- Identifikasi permasalahan, pembuatan rencana kerja dan
kegiatan Pokjanal pada tahun 2015.
- Melakukan monev secara berjenjang dan berkesinambungan
c) Pusat
- Peningkatan pembinaan
TATA KELOLA (1)
Masalah (2)
Desa/kelurahan siaga aktif belum dikelola dengan baik
Solusi:
Memaksimalkan forum desa/kelurahan
a) Provinsi dan Kab/Kota
- Identifikasi permasalahan, pembuatan rencana kerja dan
kegiatan forum desa/kelurahan
- Bimtek terpadu (lintas sektor) ke desa/kelurahan
- Reward sistem pada tahun 2015
b) Pusat
- Peningkatan pembinaan secara berjenjang pada tahun
2015.
TATA KELOLA (2)
Masalah (3)
Rendahnya kesinambungan dalam pengelolaan program prom-
prev yang mendukung pencapaian desa siaga aktif
Solusi:
Peningkatan peran aktif seluruh stakeholder terkait di semua
lini/tingkat
a) Kab/Kota
- Peningkatan koordinasi dan sumber daya lainnya pada tahun
2015
b) Provinsi
- Peningkatan koordinasi dan sumber daya lainnya pada tahun
2015
c) Pusat
- Peningkatan pembinaan secara berjenjang pada tahun 2015
TATA KELOLA (3)
Masalah (1)
PKRS belum berfungsi secara optimal di RS
Solusi:
PKRS harus ada dan berfungsi di RS
a) Provinsi dan Kab/Kota
- Masukan program PKRS dalam Indikator renstra RS
- Memberikan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan
PKRS
b) Pusat
- Pembuatan NSPK (Norma Satandar, Prosedure dan Kriteria)
dan pembinaan bersama KARS
PKRS (1)
Masalah (2)
Belum semua RS memiliki unit PKRS
Solusi:
• Ada unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
tupoksi PKRS
a) Provinsi dan Kab/Kota
- Pembuatan SK Direktur tentang unit PKRS
b) Pusat
- Pembuatan NSPK (Norma Satandar, Prosedure dan Kriteria)
dan pembinaan bersama unit terkait
PKRS (2)
Masalah (1)
Promkes belum menjadi program prioritas dalam Rencana
Strategi Daerah (Renstrada)
Solusi:
• Promkes masuk ke dalam Rencana Strategi daerah
(Renstrada) tahun 2015
Kab/Kota
- Penyesuaian Renstra sesuai kebutuhan daerah pada
tahun 2015
b) Provinsi
- Penyesuaian Renstra sesuai kebutuhan daerah pada
tahun 2015
c) Pusat
- Adovokasi pada semua lini pada tahun 2015
Indikator Renstra (1)
Masalah (2)
Program di daerah belum optimal dalam mendukung Renstrada
Solusi:
Perencanaan program di daerah disesuaikan dengan Renstrada
tahun 2015
a) Kab/Kota
- Penyesuaian Renstra sesuai kebutuhan daerah tahun 2015
b) Provinsi
- Penyesuaian Renstra sesuai kebutuhan daerah tahun 2015
c) Pusat
- Advokasi pada semua lini pada tahun 2015
Indikator Renstra (2)
29