SEJAK TAHUN 2013 PBB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan ke Pemerintah Daerah PBB mjd Pajak Daera dan pengenaannya berbeda-beda sesuai Perda masing-masing.PBB KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.13 THN 2011

ORANG/ BADAN YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI HAK DAN/ MEMILIKI DAN/ MEMPEROLEH MANFAAT DAN/ MENGUASAI ATAS BUMI DAN/ BANGUNAN

BUMI DAN ATAU BANGUNANBumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan

TERMASUK BANGUNAN YANG DIKENAKAN PBB ANTARA LAIN:Rumah, gedung, gudangJalan lingkungan suatu komplek bangunanJalan TolKolam RenangTaman MewahPagar MewahTempat Olah Raga

*Digunakan semata2 untuk kepentingan umum : ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan yg tidak di-maksudkan untuk mencari keuntungan.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.Merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasionalDigunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas reciprocal.Digunakan untuk perwakilan organisasi Internasional yg ditentukan oleh Menkeu

*Tarif kali Dasar Pengenaan Pajak/Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) NJOPKP = NJOP-NJOPTKP

Besarnya NJOP ditentukan dari harga rata-rata tansaksi jual beli/ perbandingan harga obyek yang sejenis atau nilai perolehan baru

Dalam prakteknya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi bumi dan atau bangunan

Bumi /Tanah : Letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi ling-kungan dll.Bangunan : Bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dll.Penentuan Klasifikasi tsb. memperhatikan :

NJOPTKP DITETAPKAN SEBESAR Rp. 10.000.000,- untuk setiap WPTARIF PBB :TARIF PBB = 0,1% UNTUK NJOP SAMPAI DENGAN RP. 1.000.000.000,-TARIF PBB = 0,2% UNTUK NJOP DIATAS RP.1.000.000.000,-

TUAN RAJA MEMILIKI SEBUAH RUMAH DI JALAN SRIWIJAYA 9 SEMARANG DENGAN :Tanah seluas 900 m2 dengan harga jual Rp.500.000/m2Bangunan Rumah seluas 500 m2 dengan harga jual Rp. 400.000/m2Taman seluas 200m2 dengan nilai jual Rp. 75.000/ m2Pagar sepanjang 150m dan tinggi rata-rata 2 m dengan nilai jual rp. 200.000/m2 HITUNG PBB!

TUAN NANDA MEMILIKI SEBUAH RUMAH DI JALAN KALIWIRU 4 SEMARANG DENGAN :Tanah seluas 1.500 m2 dengan harga jual Rp.750.000/m2Bangunan Rumah seluas 900 m2 dengan harga jual Rp. 600.000/m2Taman seluas 400m2 dengan nilai jual Rp. 100.000/ m2Pagar sepanjang 300 m dan tinggi rata-rata 2 m dengan nilai jual rp. 400.000/m2 HITUNG PBB!

BENAR = + 8SALAH = 0KETAHUAN CURANG = - 5TIDAK ADA UPAH NULISNILAI DITAMBAHKAN KE NILAI TUGAS

*SEJAK TAHUN 2013 BPHTB diserahkan ke Pemerintah Daerah BPHTB mjd Pajak Daera dan pengenaannya berbeda-beda sesuai Perda masing-masing.BPHTB KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.2 THN 2011

* .Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

MELIPUTI : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan.

Yang disebabkan karena :1. Pemindahan :Jual beliTukar menukarHibah, hibah wasiat, warisanPemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

Pemisahan hak yang mengakibatkan adanya peralihanPenunjukan pembeli dalam lelangPelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetapPenggabungan usahaPeleburan usahaPemekaran usahahadiah

Yang disebabkan karena :2. Pemberian Hak baru :Kelanjutan pelepasan hakDi luar pelepasan hak

* .Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas reciprocal Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan /pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umumBadan atau organisasi Internasional yang ditetap kan oleh Menkeu

* .Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan namaOrang pribadi atau badan karena wakaf.Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah

*NPOPNPOPTKPNPOPKPTARIF 5% (BPHTB)BPHTB warisan = 50% x Nilai BPHTB

*NPOP DITETAPKAN BERDASARKAN :HARGA TRANSAKSI/ NILAI WAJAR/ NILAI PASAR/NILAI PEROLEHANNILAI JUAL OBJEK PAJAK PBB (NJOP PBB)UNTUK PERHITUNGAN BPHTB DIPILIH NILAI YAG LEBIH TINGGI ANTARA HARGA DAN NJOP PBB

*NPOPTKP DITETAPKAN:NPOPTKP = 60 juta utk perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual-beli dan peroleh hak lainnyaNPOPTKP = 300 juta utk perolehan hak atas tanah dan bangunan karena memperoleh hibah wasiat dan warisan (hub.sedarah dlm garis keturunan lurus 1 derajat)

1 Pak Tio membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan Rp.250 jt, NJOP tanah Rp. 100 jt dan NJOP bangunan Rp. 110 jt. Hitung BPHTB

2. Pak Moko menerima warisan dengan nilai perolehan Rp 400 jt NJOP tanah Rp. 250 jt dan NJOP bangunan Rp. 210 jt. Hitung BPHTB

1 Agustinus membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan Rp.300 jt, NJOP tanah Rp. 200 jt dan NJOP bangunan Rp. 110 jt. Hitung BPHTB

2. Pak Nasim menerima warisan berupa tanah dan bangunan dengan nilai perolehan Rp 350 jt NJOP tanah Rp. 200 jt dan NJOP bangunan Rp. 250 jt. Hitung BPHTB warisannya

NYONYA MANDA MEMILIKI SEBUAH RUMAH DI JALAN TEMBALANG SEMARANG DENGAN :Tanah seluas 1.750 m2 dengan harga jual Rp.700.000/m2Bangunan Rumah seluas 1000 m2 dengan harga jual Rp. 650.000/m2Taman seluas 400m2 dengan nilai jual Rp. 150.000/ m2Pagar sepanjang 350 m dan tinggi rata-rata 2 m dengan nilai jual rp. 400.000/m2 HITUNG PBB!

PENGERTIANBea meterai adalah pajak yg dikenakan terhadap dokumen berdasarkan UU Bea Meterai*

Surat perjanjian dan surat lainnya yg dibuat untuk tujuan sebagai alat bukti yg bersifat perdata; Akta-akta notaris termasuk salinannya; Akta-akta yg dibuat pejabat oleh PPAT termasuk rangkap2nya;

*

Surat yg memuat jumlah uang (yg mnybutkan penerimaan uang, yg menyatakan pembukuan uang/ penyimpanan uang dlm rek.bank, yg berisi pemberitahuan saldo rekening bank, yg berisi pengakuan bhwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan) Surat berharga seperti wesel, promes, askep, cek Dokumen sbg. Alat bukti di muka pengadilan

*

Dokumjen berupa : Surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman barang dan sejenisnya; Segala bentuk ijazah; Tanda terima gaji, uang tunggu dan sejenisnya; Tanda bukti penerimaan uang negara; Kuitansi untuk pembayaran pajak dan sejenisnya;

Tanda bukti penerimaan uang negara; Kuitansi untuk pembayaran pajak dan sejenisnya; Td.terima uang Negara dari Kas Negara/Pemda & Bank; Td terima uang yang dibuat keperluan intern organisasi; Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian, dll.Tanda pembagian keuntungan atau bunga efek dengan nama dan dalam bentuk apapun

DIKENAKAN BEA METERAI Rp. 6000,-Surat perjanjian dan surat-surat lainnyaAkte-akte termasuk salinannyaSurat berharga yang nilai nominalnya lebih dari Rp. 1000.000,-Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1000.000,-Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan

2.DIKENAKAN BEA METERAI Rp. 3000,-Surat yang memuat jumlah uang diatas Rp.250.000,- s/d Rp. 1.000.000,-Cek da bilyet giro tanpa batasan nominalSurat berharga yang nilai nominalnya sampai dengan Rp. 1000.000,-

A. PELUNASAN BEA METERAI SECARA UMUM :1. menggunakan benda meterai (menempelkan meterai pada dokumen)2. menggunakan kertas bermeterai (kertas segel)*

B. PELUNASAN DENGAN CARA LAIN APABILA DOKUMEN YG AKAN DIBERI METERAI DALAM JUMLAH BANYAK:1. pelunasan bea meterai menggunakan mesin teraan2. pelunasan bea meterai dengan menggunakan komputerisasi3. pelunasan bea meterai dengan teknologi percetakan*

Biasanya digunakan oleh BPR/ KoperasiSyarat :Dokumen yg diterbitkan setiap hari minimal 50 dokumenMengajukan ijin ke Kantor Pajak dengan pernyataan jumlah rata-rata dokumen yang diterbitkan setiap hariMembayar Bea Meterai di muka menimal sebesr Rp. 15.000.000,-Melaporkan ke kantor pajak setiap bulan atas penggunaan Mesin teraan

Biasanya digunakan oleh BANKSyarat :Dokumen yg diterbitkan setiap hari minimal 200 dokumenMengajukan ijin ke Kantor Pajak dengan pernyataan jumlah rata-rata dokumen yang diterbitkan setiap hariMembayar Bea Meterai di muka menimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yg harus dilunasi setiap bulanMelaporkan ke kantor pajak setiap bulan atas pnggunaan komputerisasi

Biasanya digunakan oleh BANKSyarat :Hanya dokumen berupa cek, bilyet giro dan efekMengajukan ijin ke Kantor Pajak dengan pernyataan jumlah dokumen yang diterbitkanMembayar Bea Meterai di muka menimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yg harus dilunasiPerum Peruri dan Perusahaan Sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda meterai lunas pada cek, bilyet giro dan efek dan melaporkan ke kantor pajak

Tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang Dokumen tidak digunakan di Indonesia;

Dalam hal Dokumen digunakan di Indonesia harus, sudah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara Pemeteraian Kemudian dengan denda 200 % Pemeteraian kemudian dilakukan oleh Pejabat Pos

Apa itu bea materai? Jelaskan!Sebutkan yang menjadi objek bea materai!Sebutkan dokumen yag tidak menjadi objek bea materai!Jelaskan mengenai tarif bea materai!Jelaskan cara pelunasan bea materai :Secara UmumUntuk dokumen dalam jumlah banyak

Pajak HotelPajak RestoranPajak HiburanPajak ReklamePajak Penerangan JalanPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak ParkirPajak Air TanahPajak Sarang Burung WaletPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerkotaanBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=3374Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2011 tentang BPHTB Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Perda Kota Semarang No.4 Tahun 2011 tentang Restoran Perda Kota Semarang No.5 Tahun 2011 tentang Hiburan

Perda Kota Semarang No.6 Tahun 2011 tentang Reklame Perda Kota Semarang No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Perda Kota Semarang No.8 Tahun 2011 tentang Air Tanah Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Perda Kota Semarang No.10 Tahun 2011 tentang Parkir Perda Kota Semarang No.11 Tahun 2011 tentang Sarang Burung Walet Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2011 tentang PBB

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak hotel KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.3 THN 2011Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

a . jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan f. jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

*Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dengan dasar pengenaan

BUAT SKEMA UNTUK MEKANISME/ TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Tuan Andri menerima bill dari Hotel Mawar sebagai berikut :- sewa kamar 3 malam @ 350.000 = Rp. 1.050.000- laundry 3 potong baju = Rp.30.000- penggunaan telepon = Rp. 150.000- servise hotel 5 %Pajak Hotel 10%Diskon Rp. 50.000

HITUNG :DPP pajak HotelBesarnya Pajak HotelNilai rupiah yang harus dibayarkan oleh tuan Andri

HITUNGLAH BESARNYA PAJAK HOTEL YANG HARUS DIBAYAR HOTEL ANGGREK, APABILA PADA TANGGAL 1 APRIL HOTEL ANGGREK HENDAK MENYETORKAN PAJAKNYA

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak restoran KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.4 THN 2011RESTORAN adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

(1)Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun .

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran..

*Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dengan dasar pengenaan

Pajak hiburan adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan..

Pajak restoran KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.4 THN 2011HIBURAN adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

(1)Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.(2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :a. tontonan film;b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;f. sirkus, akrobat, dan sulap;g. permainan bilyar, golf, boling;h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); danj. pertandingan olahraga

Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menonton dan/atau menikmati hiburanWajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

*Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

*TARIFBesarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dengan dasar pengenaan

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

.

Pajak parkir KOTA SEMARANG PERDA KOTA SEMARANG NO.10 THN 2011PARKIR adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari objek pajak parkir adalah :penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; danpenyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik..

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotorWajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

*(1)Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

*Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekwensi pemakaian parkir. Tata cara Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekwensi pemakaian parkir. Tata cara Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

*Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaanJumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pajak yang harus dibayar oleh penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekwensi pemakaian parkir. Tata cara Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan

***********