HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN …efront.site90.net/BNN/new drugist/lap keu bnn...
Transcript of HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN …efront.site90.net/BNN/new drugist/lap keu bnn...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2004
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2004 Nomor : 02/XI/9/2005 Tanggal : 5 September 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2004
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2004 Nomor : 02/XI/9/2005 Tanggal : 5 September 2005 Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp/Fax. : (021) 573-8725 Website : www.bpk.go.id
i
DAFTAR ISI
Hal Daftar Isi i Resume Hasil Pemeriksaan 1 BAB I Gambaran Umum 4 1.1 Dasar Hukum 4 1.2 Tujuan Pemeriksaan 4 1.3 Sasaran Pemeriksaan 4 1.4 Metode Pemeriksaan 4 1.5 Jangka Waktu Pemeriksaan 6 1.6 Obyek Pemeriksaan 6 1.7 Akun-akun Terkait 6 1.8 Batasan Pemeriksaan 6 BAB II Temuan Pemeriksaan 10 2.1 Sistem Pengendalian Intern 10 2.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit
Akuntansi Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan Narkotika Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan.
13
2.1.2 Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Kekayaan (aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan.
15
2.1.3 Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional.
17
2.2 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 18 2.2.1 Terdapat kekurangan pertanggungjawaban realisasi anggaran
belanja TA.2004 Badan Narkotika Nasional sebesar Rp2.440.306.354,- dan pencairan anggaran belanja secara formalitas sebesar Rp365.000.000,-
18
2.2.2 Terdapat pengiriman susulan 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak terpasang senilai Rp98.300.000,-
24
2.2.3 Pembuatan dan pemanfaatan film layar lebar ‘Gerbang 13’ produksi Badan Narkotika Nasional senilai Rp5.470.000.000,- berlarut-larut.
27
2.2.4 Pendapatan dari BKS Parmadi Siwi Tahun 2004 dan Tahun 2005 (s.d. bulan Juni 2005) sebesar Rp1.681.950.508,- belum ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
30
2.2.5 Barang-barang milik BNN yang dipindahkan dari gedung Graha Pemuda ke gedung baru tidak jelas keberadaannya.
32
2.2.6 Pelaksanaan hibah barang inventaris BNN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36
2.2.7 Aset milik BNN hasil pengadaan proyek-proyek Tahun 2004 sebesar Rp52.223.434.650,- yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga status kepemilikannya menjadi tidak jelas.
38
2.3 Hasil Pengujian Substantif 42
1
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Undang-undang Nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa setelah
Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban tersebut berbentuk suatu laporan keuangan
yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu Pemerintah bertanggungjawab untuk
menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, menerapkan
sistem pengendalian intern yang memadai, dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) bertugas untuk
memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tersebut sebelum disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional merupakan dukungan
atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Opini hanya diberikan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga BPK-RI tidak memberikan opini
atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional. BPK-RI melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.
Laporan Realisasi Anggaran Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2004 yang
disampaikan kepada BPK-RI menunjukkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
sebesar Rp168.938.202,- diatas penerimaan yang diestimasikan sebesar Rp0,-.
Sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp152.422.162.544,- di bawah anggaran
sebesar Rp15.726.366.456 atau 90,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp168.148.529.000,-. Sedangkan Neraca per 31 Desember 2004 menunjukkan total
Aset sebesar Rp211.424.390.512,-, total Kewajiban dan Ekuitas Dana per tanggal
yang sama menunjukkan jumlah masing-masing Rp178.447.400,- dan
Rp211.245.943.112,-.
Dari hasil pemeriksaan, terdapat permasalahan yang menurut pendapat kami
merupakan kondisi yang perlu dilaporkan, yaitu:
a. Pengendalian intern:
1) Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit Akuntansi
Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan Narkotika
Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan.
2
2) Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Kekayaan
(aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan.
3) Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika
Nasional.
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
1. Terdapat kekurangan pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja
T.A.2004 Badan Narkotika Nasional sebesar Rp2.440.306.354,- dan pencairan
anggaran belanja secara formalitas sebesar Rp365.000.000,- yang tidak jelas
penggunaannya.
2. Terdapat pengiriman susulan 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak terpasang
senilai Rp98.300.000,-
3. Pembuatan dan pemanfaatan film layar lebar ‘Gerbang 13’ produksi Badan
Narkotika Nasional senilai Rp5.470.000.000,- berlarut-larut.
4. Pendapatan dari BKS Parmadi Siwi Tahun 2004 dan Tahun 2005 (s.d. bulan
Juni 2005) sebesar Rp1.681.950.508,- belum ditetapkan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
5. Barang-barang milik BNN yang dipindahkan dari gedung Graha Pemuda ke
gedung baru tidak jelas keberadaannya.
6. Pelaksanaan hibah barang inventaris BNN belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
7. Aset milik BNN hasil pengadaan proyek-proyek Tahun 2004 sebesar
Rp52.223.434.650,- yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga status
kepemilikannya menjadi tidak jelas.
c. Hasil Pengujian Substantif:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Laporan Realisasi Anggaran
BNN dicatat sebesar Rp168.938.202,- yang seharusnya sebesar
Rp280.021.802.-. Selisih kurang sebesar Rp111.083.600,- tersebut merupakan
penerimaan denda keterlambatan pengadaan lift, pemadam kebakaran dan AC
dari Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat T&R TA.2003 yang telah
disetor tapi belum tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3
2. Saldo Kas di Bendahara Pembayar sebesar Rp 177.097.000.- merupakan saldo
penerimaan UYHD Bendahara Proyek Peningkatan Kapasitas SDM yang
belum disetor ke Kas Negara sampai saat pemeriksaan. Saldo tersebut bukan
dalam bentuk uang tapi sudah di SPP-kan, namun pengajuan SPM-nya ditolak
oleh KPPN karena saldo MAK-nya (MAK.5960) tergeser ke MAK lain
(MAK.5920). Penggeseran tersebut bukan atas permintaan BNN.
3. Saldo Aset Tetap sebesar Rp211.245.943.112,- tidak dapat diuji kebenaran dan
keberadaannya, karena administrasi pencatatan dan pelaporan aset tetap BNN
belum diselenggarakan.
Mengingat kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengendalian intern, serta
kelemahan-kelemahan lainnya, maka BPK-RI menyarankan kepada Kepala Pelaksana
Harian Badan Narkotika Nasional untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan
tindak lanjutnya sebagaimana terinci dalam laporan ini.
Jakarta, 5 September 2005
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Drs. Yulindra Trikusumo Nugroho N.I.P.240001935
4
BAB I GAMBARAN UMUM
1.1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
1.2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004. Sedangkan tujuan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2004 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar
menggambarkan posisi keuangan pemerintah per 31 Desember 2004 sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Pemeriksaan ini juga
dilaksanakan untuk menguji efektivitas pengendalian intern serta kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.3. Sasaran Pemeriksaan
a. Pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas
pengamanan aktiva, termasuk penggunaan sistem yang berbasis komputer.
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Segmen Laporan Keuangan dan informasi keuangan instansi yang terdiri
dari akun-akun di neraca dan Laporan Realisasi Anggaran
1.4. Metode Pemeriksaan
Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar audit pemerintahan yang
ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan
dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit
meliputi pemeriksaan, melalui pengujian atas bukti-bukti yang mendukung
angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang
5
dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan.
Metode pemeriksaan kami adalah pendekatan atas dasar resiko, yang dirancang
untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan
keuangan dengan menelaah operasional instansi. Kegiatan pemeriksaan dimulai
dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi yang akan menentukan area
resiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan
pencatatan yang memadai di laporan keuangan.
Dalam menganalisa proses akuntansi dan pelaporan instansi, kami telah
melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:
a. Memahami sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh
instansi saat ini, termasuk pengendalian intern yang diterapkan serta proses
pengujian yang dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk
pencatatan transaksi.
b. Menganalisa proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk
pengendalian utama yang diterapkan untuk mengurangi resiko salah saji dan
kesalahan yang disengaja.
c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem
akuntansi dan pelaporan.
d. Menganalisa penerapan proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk
efektivitas pengendalian intern yang digunakan.
e. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas,
kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang
dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan.
Program pemeriksaan kami juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur
analitis, dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk
menilai efektivitas pengendalian oleh instansi. Apabila pemeriksa
mempertimbangkan bahwa pengendalian tersebut efektif, maka pemeriksa
melakukan uji lapangan (walkthrough) untuk menentukan resiko pengendalian.
Hasil pengujian pengendalian tersebut akan mempengaruhi kedalaman
pengujian substantif yang akan dilakukan. Semakin efektif pengendalian,
pengujian substantif semakin terbatas.
6
1.5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 16 Juni 2005 dan berakhir pada
tanggal 13 Juli 2005.
1.6. Obyek Pemeriksaan
Obyek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Tahun
2004 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan
Surat Pengantar dari SesLakhar BNN pada bulan April 2005.
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dimaksud, disajikan pada bagian
terakhir Bab I laporan ini.
1.7. Akun-akun Terkait
Pengujian substantif dilaksanakan atas akun-akun sebagai berikut:
1.7.1 Akun-akun Neraca
a. Kas di Bendahara Penerima
b. Aset Tetap
c. Kewajiban Jangka Pendek
d. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
1.7.2 Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
a. Penerimaan negara bukan pajak
b. Belanja Rutin
c. Belanja Pembangunan
1.8. Keterbatasan Pemeriksaan
Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung
jawab manajemen. Data tersebut disajikan kepada kami oleh staf dan
manajemen Badan Narkotika Nasional. Untuk kepentingan pembuatan laporan
ini, kami berdasar pada data tersebut. Selama pemeriksaan, kami beranggapan
bahwa manajemen menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak
menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan, oleh karena itu,
kami tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan
pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak
oleh manajemen.
7
Pemeriksaan yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan
atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan
penyimpangan, akan kami ungkapkan. Pemeriksaan kami meliputi prosedur-
prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam
mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap
laporan keuangan.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, kami juga menyadari kemungkinan adanya
perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun harus diakui bahwa
pemeriksaan kami tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum
akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan
melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap
angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Kami akan
menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau
kesalahan/penyimpangan material yang mungkin kami temukan selama
pemeriksaan.
Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, kami
hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang
terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup
kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak
teridentifikasi.
8
NERACA (UNAUDITED) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PER 31 DESEMBER 2004 (dalam rupiah)
Nama Perkiraan Jumlah
1 2 ASET
Aset Lancar - Kas Di Bendahara Pembayar
178.447.400
Jumlah Aset Lancar 178.447.400Aset Tetap - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya - Konstruksi Dalam Pengerjaan
132.137.296.20014.648.763.05149.211.740.86115.248.143.000
Jumlah Aset Tetap 211.245.943.112JUMLAH ASET 211.424.390.512
KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek - Uang muka dari KPKN 178.447.400Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 178.447.400
JUMLAH KEWAJIBAN 178.447.400EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Aset Tetap 211.245.943.112Jumlah Ekuitas Dana Investasi 211.245.943.112
JUMLAH EKUITAS DANA 211.245.943.112JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 211.424.390.512
9
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004
No. URAIAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
REALISASI DIATAS
(DIBAWAH) ANGGARAN
1 2 3 4 5 A. Pendapatan Negara dan Hibah
1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan
Pajak 2. Hibah
0
00
0
168.938.202 0
0
168.938.2020
Jumlah Pendapatan dan Hibah 0 168.938.202 168.938.202B. Belanja
1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan
a. Pembiayaan Rupiah b. Pembiayaan Proyek
31.148.529.000137.000.000.000137.000.000.000
0
16.613.771.787
135.808.390.757 135.808.390.757
0
(14.534.757.213)(1.191.609.243)(1.191.609.243)
0 Jumlah Belanja 168.148.529.000 152.422.162.544 (15.726.366.456)
10
BAB II
TEMUAN PEMERIKSAAN
Hasil pengujian terhadap pengendalian intern, kepatuhan terhadap
perundang-undangan dan pengujian substantif, ditemukan beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian sebagaimana dituangkan dalam paragraf-paragraf berikut ini.
2.1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang mewajibkannya, yaitu pasal 9
Undang-undang No.17 Tahun 2003, pasal 60 ayat (1) Keppres No.42 Tahun
2002 dan aturan pelaksanaannya pada pasal 10 dan 11 Keputusan Menteri
Keuangan No.12 Tahun 2003, yang mengatur bahwa setiap Kementerian
Negara/Lembaga Negara wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban
penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai
dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang
kemudian disampaikan kepada Departemen Keuangan d.h.i. Badan Akuntansi
Keuangan Negara, sebagai bagian dari seluruh pelaksanaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan Menteri Keuangan untuk
Presiden mempertanggungjawabkannya kepada DPR (pasal 8 dan 30 ayat (2)
UU No.17 Tahun 2003), Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
melalui Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional pada bulan
April 2005 telah menyampaikan Laporan Keuangan dimaksud.
Laporan Keuangan yang telah disampaikan Sekretaris Lakhar BNN kepada Ka
Bakun Departemen Keuangan tersebut disusun langsung dari kompilasi secara
manual laporan keuangan seluruh unit akuntansi kantor/proyek Badan
Narkotika Nasional yang terdiri dari 1 unit akuntansi kantor dan 8 unit
akuntansi proyek (termasuk didalamnya 4 unit akuntansi bagian proyek), tanpa
melalui unit akuntansi kewilayahan. Sampai saat ini, unit akuntansi
kewilayahan BNN tidak diselenggarakan karena BNN tidak mempunyai
instansi vertikal di daerah. Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten
(BNP/BNK) yang ada sekarang bukan bagian instansi vertikal BNN karena
11
struktur organisasi maupun sistem keuangannya ada pada masing-masing
Provinsi/Kabupaten dengan BNN berfungsi sebagai koordinator
operasionalnya.
Unit-unit akuntansi Kantor/Proyek dimaksud adalah:
a. Unit Akuntansi Kantor.
Pelaksana unit akuntansi kantor ini berada pada Bendahara Rutin dan
Sekretaris Lakhar BNN sebagai atasan langsung bendahara yang ditunjuk
sesuai Surat Keputusan Kalakhar BNN No.Kep.02/III/2004 tanggal 5
Maret 2004 dan perubahannya sesuai Surat BNN kepada KPKN Jakarta III
tanggal 8 September 2004. Kegiatan unit akuntansi dimaksud meliputi
seluruh pelaksanaan belanja rutin BNN pada:
- Sekretariat Lakhar BNN yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian
Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Kerja Sama, Bagian Humas
dan Bagian Umum.
- Pusat Dukungan Pencegahan.
- Pusat Dukungan Penegakan Hukum.
- Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi.
- Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
- Koordinator Satgas I s.d VII.
b. Unit Akuntansi Proyek.
Proyek/Bagian Proyek TA.2004 Badan Narkotika Nasional meliputi:
- Proyek pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba.
- Proyek rehabilitasi medik dan sosial, termasuk didalamnya bagian
proyek:
- Bagian Proyek peningkatan sarana dan prasarana pusat T&R
korban narkoba.
- Bagian Proyek penelitian dan pengembangan P4GN.
- Bagian Proyek pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
- Proyek promosi advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat.
12
- Proyek sistem informasi narkoba.
- Proyek operasional pengembangan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, yang termasuk didalamnya bagian proyek:
- Bagian Proyek operasional satgas dalam pengembangan
pemeliharaan kamtibmas.
- Proyek pengadaan sarana dan prasarana kantor BNN.
- Proyek peningkatan kapasitas SDM.
- Proyek pengembangan kelembagaan berkelanjutan.
Pelaksana unit akuntansi proyek ini masing-masing berada pada Pimpro
dan Bendahara Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kalakhar
BNN No.01/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 dan perubahannya sesuai surat
BNN kepada KPKN Jakarta III tanggal 10 Juni 2004, 8 September 2004
dan 28 September 2004. Kegiatan unit akuntansi proyek dimaksud
meliputi seluruh pelaksanaan anggaran pembangunan.
Seperti diketahui bahwa suatu laporan keuangan instansi, sesuai dengan
pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No.337 Tahun 2003 tanggal 18 Juli
2003, merupakan produk dari sub sistem akuntansi pemerintah pusat
(SAPP) yaitu sistem akuntansi instansi. Dokumen-dokumen sumber atas
realisasi penggunaan anggaran belanja rutin/kantor maupun
pembangunan/proyek dan pendapatan instansi dalam suatu tahun anggaran
yaitu SSBP untuk pendapatan bukan pajak dan SPM untuk belanja
rutin/kantor dan pembangunan/proyek yang apabila telah dikumpulkan,
dikelompokkan per mata anggaran dan diinput dalam sistem akuntansi
instansi (SAI) akan menghasilkan pertanggungjawaban berupa Neraca dan
Laporan Realisasi Anggaran. Dengan sistem akuntansi double entry, baik
angaran rutin/kantor maupun pembangunan/proyek yang telah
direalisasikan dengan dibuktikan melalui SPM/SSBP akan tercermin
dalam sisi debet dan kredit Daftar Transaksi (Buku Besar) yang pada akhir
tahun anggaran akan menampilkan perkiraan-perkiraan LRA maupun
Neraca Percobaan. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian/penutupan
akan menghasilkan Neraca pada posisi akhir tahun dan LRA tahun
anggaran berjalan.
13
Dalam rangka mewujudkan suatu Laporan Keuangan (Neraca dan LRA) yang
bisa dipertanggungjawabkan, Menteri Keuangan dengan KMK No.337 tahun
2003 mensyaratkan adanya struktur organisasi, tugas dan fungsi
pejabat/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi. Namun demikian struktur, tugas
dan tanggungjawab pejabat/petugas SAI dimaksud belum dibentuk.
Khusus untuk aset tetap yang tercantum dalam Neraca, seharusnya yang
terlihat pada akhir suatu tahun anggaran dalam sistem akuntansi instansi ini,
adalah gabungan saldo awal aset tetap dan belanja modal tahun berjalan yang
telah diklarifikasikan dengan LMBT hasil inventarisasi Barang Milik
Kekayaan BNN hasil dari Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (SAAT) atau Sistem
Akuntansi BM/KN. Namun demikian, karena struktur organisasi, tugas dan
fungsi pejabat/pelaksana SAAT sampai saat ini juga belum ada, maka
inventarisasi saldo awal aset tetap dan penambahannya dari belanja modal
tahun 2004 belum ada. Sehingga pengendalian atas keberadaan aset dan
jumlah aset yang dikuasai BNN pada akhir tahun 2004 tidak bisa diuji
kebenarannya.
Demikian juga, pemantauan atas kegiatan pelaksanaan anggaran BNN belum
dapat dilaksanakan secara optimal karena unit pengawasan tidak ada dalam
struktur organisasi Badan Narkotika Nasional sesuai Surat Keputusan Ketua
BNN No.Kep/02/VI/2002/BNN tanggal 29 Juni 2002 dan perubahannya sesuai
Surat Keputusan Ketua BNN No.Kep/20/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember
2004 tentang Organisasi dan tata kerja pelaksana harian Badan Narkotika
Nasional.
Uraian lebih lanjut atas permasalahan pengendalian intern tersebut adalah
sebagai berikut:
2.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit Akuntansi
Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan
Narkotika Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan.
Dalam rangka mewujudkan suatu Laporan Keuangan (Neraca dan LRA)
yang bisa dipertanggungjawabkan, Menteri Keuangan dengan KMK
No.337 tahun 2003 mensyaratkan adanya struktur organisasi, tugas dan
fungsi pejabat/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi.
14
Struktur organisasi dimaksud, sesuai dengan Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan SAI yang diterbitkan BAKUN Dep Keu, seharusnya
minimal terdiri pejabat pelaksana SAI unit akuntansi kantor/proyek
(UAK/P) dan unit akuntansi kantor pusat/instansi (UAKP/I) yang
membawahi petugas administrasi, petugas akuntansi/verifikasi, dan
petugas perekaman data/komputer.
Dengan tidak adanya organisasi dan pembagian tugas dan fungsi
pejabat/petugas SAI, a.l. mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
- Laporan Keuangan TA.2004 Badan Narkotika Nasional terlambat
disampaikan ke Badan Akuntansi Nasional Departemen Keuangan,
yang seharusnya sesuai keputusan Ka. Bakun No.Kep-16/Ak/2004
tanggal 24 Juni 2004 adalah tanggal 20 Maret 2005, baru
disampaikan bulan April 2005.
- Laporan keuangan TA.2004 Badan Narkotika Nasional disampaikan
tidak disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab (Statement of
Responsibility) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga d.h.i.
Kalakhar BNN sesuai pasal 11 KMK No.337 Tahun 2003.
- Terjadi perangkapan tugas administrasi, verifikasi dan data entry
akuntansi proyek maupun rutin yang dibebankan kepada seorang
pegawai honorer BNN.
- Sebagian data sumber penerimaan PNBP (SSBP) belum dimasukkan
dalam sistem akuntansi.
- Sebagian laporan RTH, DT, Neraca Percobaan, LRA dan Neraca
proyek TA.2004 (proyek SDM) tidak dapat diakses/di print out
karena back up datanya rusak.
- SPM belanja modal rutin maupun proyek TA.2004 tidak
diadministrasikan pergolongan aset sehingga pencocokan nilai aset
dalam Neraca TA.2004 dengan SPM-nya mengalami kesulitan.
15
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar segera menetapkan
struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat SAI unit akuntansi
kantor/proyek, unit akuntansi kantor pusat/instansi dan unit pelaporan
BNN.
2.1.2 Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik
Kekayaan (aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan.
Untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BM/KN
diperlukan struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat/petugas BM/KN
tiap satuan kerja/proyek secara berjenjang. Setiap jenjang kepengurusan
BM/KM minimal harus ada:
a. Penanggungjawab
Penanggungjawab bertugas:
- Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BM/KN.
- Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN pada
tingkatan kepengurusannya.
- Mengusulkan dana untuk keperluan pelaksanaan Sistem
Akuntansi BM/KN.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN
dilingkungannya.
- Menelaah dan menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat
untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem.
- Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana.
- Menelaah Buku Inventaris, dan menandatangani KIB, DIR dan
laporan BM/KN.
- Menerima BM/KN hasil pengadaan proyek/bagian proyek
dengan berita acara serah terima.
b. Petugas Akuntansi
Petugas Akuntansi BM/KN bertugas:
- Memelihara dokumen sumber dan mengarsipkan dokumen
akuntansi BM/KN.
- Melaksanakan opname fisik.
- Melakukan registrasi BM/KN.
- Merekam dokumen sumber.
16
- Mencetak Registrasi Transaksi Harian (RTH).
- Memverifikasi RTH dengan dokumen sumber.
- Melakukan koreksi bila terdapat perbedaan antara dokumen
sumber dengan RTH.
- Memperbaiki rekaman berdasarkan hasil verifikasi.
- Melakukan proses tutup tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- Mencetak DIR, KIB, BI dan Laporan BM/KN.
- Mengirimkan ADK ke unit akuntansi keuangan setingkat dan unit
akuntansi BM/KN tingkat diatasnya dalam periode triwulanan
dan tahunan.
- Mengirimkan laporan BM/KN triwulanan dan tahunan ke unit
akuntansi diatasnya.
Semua kegiatan pembukuan dan pelaporan BM/KN tersebut diatas, yang
seharusnya diselenggarakan namun sampai saat ini belum dilaksanakan
oleh Badan Narkotika Nasional, walaupun sejak tahun 2003 berdasarkan
laporan tahunan BM/KN kementerian/lembaga yang diselenggarakan
oleh Bakun Departemen Keuangan nilai BM/KN BNN belum masuk
dalam daftar.
Dengan tidak diselenggarakannya pembukuan dan pelaporan BM/KN
tersebut, pengendalian aset yang dikuasai BNN dipertanyakan.
Disamping itu, fungsi laporan akuntansi BM/KN yang antara lain
digunakan untuk mengklarifikasi nilai aset dalam neraca tidak bisa
dilakukan, sehingga keberadaan atas aset yang tercantum dalam Neraca
TA.2004 BNN diragukan.
Pembukuan dan pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN)
yang seharusnya diselenggarakan kementerian/lembaga yang menguasai
anggaran bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar segera melakukan
inventarisasi ulang kekayaan BNN dan segera membentuk struktur
organisasi, fungsi dan tugas pejabat BM/KN.
17
2.1.3 Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika
Nasional.
Sesuai Keppres No.103 Tahun 2001 dan perubahannya Keppres No.3
Tahun 2003 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),
disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional tidak termasuk dalam
kelompok LPND (pasal 3 Keppres 103 Tahun 2001). Didalam struktur
organisasi LPND terdapat unit pengawasan (pasal 91 Keppres 103 Tahun
2001) sedangkan struktur organisasi BNN, sesuai Keppres 17 Tahun
2002 dan Keputusan Ketua BNN No.02 Tahun 2002 dan perubahannya
Keputusan Ketua BNN No.20 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata
kerja Lakhar BNN tidak terdapat unit pengawasan, walaupun BNN
berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan
bertugas mengkoordinasikan semua badan pada LPND maupun
Kementerian Negara yang berhubungan dengan penyediaan, pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (pasal 1,2 dan 4 Keppres
17 Tahun 2002 tentang BNN).
Seperti diketahui bahwa salah satu unsur pengendalian intern yang baik
adalah jika dalam suatu kementerian/lembaga bersangkutan terdapat pula
petugas pemeriksa intern, yang senantiasa meneliti apakah masing-
masing fungsi/tugas telah dijalankan sebagaimana mestinya. Dan dengan
sistem pengendalian intern yang baik tersebut, maka:
- kebenaran berbagai transaksi terjamin, dan
- kelengkapan dan ketelitian pembukuan transaksi terjamin.
Sedangkan sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, diatur bahwa pimpinan lembaga berkewajiban melakukan
pengawasan atas pelaksanaan anggaran (pasal 29 UU 17 Tahun 2003 dan
pasal 4 ayat (2) huruf l UU 1 Tahun 2004). Pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai (pasal 55 ayat (4) UU 1 Tahun 2004). Dengan demikian
pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan
18
Intern dilingkungan kementerian/lembaga negara seharusnya
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (SK. Bakun
No.Kep-16/Ak/2004, pasal 6).
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar mempertimbangkan
pembentukan struktur, tugas dan fungsi Unit Pengawasan Internal BNN.
Kelemahan-kelemahan pada desain dan operasi sistem pengendalian dalam
penyusunan laporan keuangan seperti tersebut di atas dapat berakibat negatif
terhadap kemampuan Badan Narkotika Nasional dalam mencatat, mengolah,
mengikhtisarkan dan melaporkan Laporan Keuangan Badan Narkotika
Nasional Tahun Anggaran 2004.
2.2 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dari hasil pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, masih
ditemukan ketidakpatuhan sebagai berikut:
2.2.1 TERDAPAT KEKURANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA TA.2004 BADAN NARKOTIKA
NASIONAL SEBESAR Rp2.440.306.354,- DAN PENCAIRAN
ANGGARAN BELANJA SECARA FORMALITAS SEBESAR
Rp.365.000.000,- YANG TIDAK JELAS PENGGUNAANNYA
Selama Tahun Anggaran 2004, Badan Narkotika Nasional telah
merealisasikan anggaran belanja rutin maupun pembangunan sebesar
Rp152.421.962.544,- atau 90,65% dari total anggaran tahun 2004 yang
disediakan, dengan rincian :
- Anggaran Rutin sebesar Rp 16.613.771.787,- atau 53,34%,
- Anggaran Pembangunan Rp135.808.190.757,- atau 99,13%,
Pemeriksaan sampling atas belanja ATK, biaya perjalanan dinas dan biaya
pelatihan pada anggaran rutin maupun pembangunan diketahui hal berikut:
19
a. Belanja ATK
Setelah dilakukan pengujian belanja ATK dengan membandingkan
realisasi anggaran ATK dengan Tagihan Riil dari rekanan/pemasok ATK,
diketahui untuk Anggaran Rutin terdapat realisasi formalitas sebesar
Rp537.212.625,- dengan rincian:
1.Realiasasi Anggaran ATK yang diperiksa Rp1.510.011.625,-
2.Tagihan Riil atas pencairan anggaran ATK tersebut Rp 972.799.000,--
Jumlah realisasi formalitas ATK Rp 537.212.625,-
b. Biaya Perjalanan Dinas
Pengujian dilakukan dengan membandingan personil dalam realisasi
anggaran biaya perjalanan dinas dengan daftar absen harian kerja personil
yang bersangkutan dilanjutkan dengan konfirmasi langsung kepada
personil bersangkutan secara sampling. Apabila daftar absen kehadiran ada
sementara dalam surat perjalanan dinas sedang tugas luar dianggap
personil bersangkutan tidak dinas luar. Demikian juga sebaliknya.
Jumlah realiasasi biaya perjalanan dinas formalitas sebesar
Rp 1.804.168.725,- dengan rincian:
1) Anggaran Rutin
Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp649.417.225,- dengan rincian:
a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas
yang diperiksa Rp 958.757.450,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Rp 309.340.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp 649.417.225
2) Proyek Operasional Pengembangan dan Pemeliharaan Kamtibmas.
Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp723.619.500,- dengan rincian:
a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas
yang diperiksa Rp1.177.442.700,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Rp 453.823.200,-
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp 723.619.500,-
3) Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan Pemeliharaan
Kamtibmas.
Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp363.701.000,- dengan rincian:
a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas
yang diperiksa Rp509.359.000,-
20
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Rp145.658.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp363.701.000,-
4) Proyek Sistem Informasi Narkoba:
Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp67.431.000,- dengan rincian:
a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas
yang diperiksa Rp110.509.000,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Rp 43.078.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp 67.431.000,-
c. Biaya Pelatihan, Seminar, Rapat dan sejenisnya.
1) Proyek Pencegahan dan Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba.
Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp98.925.000,- dengan rincian :
a. Kegiatan Safari anti Narkoba.sebesar Rp4.590.000,-
b. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan LSM/NGO sebesar
Rp8.660.000,
c. Sarasehan Nasional sebesar Rp Rp11.700.000,-
d. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi bidang pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/Parenting skill
sebesar Rp1.275.000.00.-
e. Kegiatan Pelatihan & Penataran Instruktur Penyuluh Narkoba
untuk Pegawai instansi Pusat dan Daerah dalam upaya P4GN
sebesar Rp7.470.000.-
f. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba
dalam upaya P4GN untuk Penurus PKK Ketua RT/RW dan
Perangkat Desa DI Yogyakarta sebesar = Rp5.840.000.-
g. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba
untuk kalangan Profesi /lingkungan kerja (wartawan/seniman)
sebesar Rp 11.985.000.-
h. Kegiatan seminar pemuda anti narkoba dalam upaya P4GN sebesar
Rp 13.515.000.-
i. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba
untuk pendidik/ guru SD SLTP dan SLTA sebesar Rp11.375.000.-
21
j. Kegiatan Musyawarah Nasional Organisasi Kemasyarakatan
sebesar Rp22.515.000.-
2) Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan Pemeliharaan
Kamtibmas.
Terdapat realisasi formalitas biaya Akomosdasi dan Konsumsi serta
Sewa Ruang Rapat untuk 20 kegiatan pelatihan dan rapat sebesar
Rp365.000.000,-
Seluruh biaya akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan tersebut diatas
telah dicairkan oleh bendaharawan proyek namun pelaksanaan
kegiatan yang sebenarnya dilakukan tidak sesuai dengan tempat dan
SPMK yang diterbitkan (hasil konfirmasi kepada bendaharawan
proyek). Bukti-bukti pelaksanaan (tempat penyelenggaraan dan biaya
pelaksanaan) telah diminta Tim namun tidak diperoleh.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 :
a. Pasal 10 ayat (2) : Pimpinan departemen/lembaga tidak diperkenankan
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja negara, jika dana untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tersedia
dalam anggaran belanja negara.
b. Pasal 10 ayat (3) : Pimpinan departemen/lembaga tidak diperkenankan
melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan
lain dari yang ditetapkan dalam belanja negara.
c. Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran negara dilakukan
berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran.
d. Pasal 41 : Pimpro/pimbagpro bertanggungjawab atas segi keuangan
maupun fisik pelaksanaan proyek.
Keadaan tersebut mengakibatkan pencapaian manfaat anggaran seperti yang
telah direncanakan diragukan.
22
Hal tersebut diatas terjadi karena :
1. Perencanaan anggaran kurang memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang
kemungkinan akan dihadapi untuk periode pelaksanaan anggaran
2. Pengguna anggaran rutin maupun proyek tidak mematuhi ketentuan
pelaksaaan APBN sebagai mana mestinya dan berkesan menggampangkan
persoalan.
3. Tidak adanya unit pengawasan intern dalam struktur BNN.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan sebagai berikut :
a. Anggaran Rutin.
1. Atas selisih antara realisasi SPM dengan bukti tagihan riil biaya ATK
TA.2004 sebesar Rp537.212.625.
Diakui bahwa memang ada pencairan formalitas ATK yang
diperuntukan membiayai honor PHL.
(rincian dan bukti penggunaan terlampir).
2. Atas selisih biaya perjalanan dinas antara realisasi SPM dengan bukti
absensi, bukti kehadiran kerja, sebesar Rp649.417.225,-
Diakui memang ada pencairan formalitas biaya perjalanan dinas yang
diperuntukkan membiayai Biaya perjalanan dinas tenaga konsultan ahli
BNN sebesar Rp 377.679.400 (rincian dan dan bukti penggunaan
terlampir, sedang sisanya sebesar Rp 271.737.825,- tidak diperoleh
tanggapan dari obyek).
b. Anggaran Proyek
1. Biaya perjalanan dinas
a). Proyek Operasional Pengembangan dan Pemeliharaan Kamtibmas
atas selisih pertanggungjawaban formalitas sebesar
Rp723.619.500,-.
Diakui bahwa terjadi pencairaan formalitas sebesar tersebut, namun
dana yang terserap tersebut digunakan untuk kegiatan pemutusan
jaringan peredaran gelap narkoba yang anggarannya tidak
didukung dinas yaitu:
23
- survelance, under cover buy, under cover agent dan
penanggkapan.
- Pengangutan BB, pemeriksaan lab, identifikasi, pemeriksaan
tersangka,saksi dan saksi ahli, pemberkasan, koordinasi,
dukungan proveder dan analisis, penyerahan tersangka dan BB,
pengembangan kasus kearah distributor dan jaringannya.
(rincian dan bukti penggunaan dana terlampir dalam tanggapan
instansi)
b). Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan
Pemeliharaan Kamtibmas atas selisih pertanggungjawaban
formalitas sebesar Rp363.701.000,-.
Diakui bahwa terdapat pencairan biaya formalitas sebesar tersebut,
namun dana digunakan untuk mendukung kegiatan dinas yang
tidak terdukung anggaran.
(rincian dan bukti penggunaan terlampir dalam tanggapan instansi)
c). Proyek Sistem Informasi Narkoba, atas selisih pertanggungjawaban
formalitas sebesar Rp67.431.000,-.
Diakui terdapat pencairan formalitas, namun rincian penggunaan
selisih pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diuraikan.
(rincian dan bukti penggunaan tidak ada dalam tanggapan instansi)
2. Biaya pelatihan.
a). Proyek Pencegahan dan Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba,
atas selisih pertanggungjawaban formalitas sebesar Rp98.925.000,-
(Tidak diperoleh tanggapan dari obyek).
b). Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan
Pemeliharaan Kamtibmas, atas pencairan formalitas sebesar
Rp365.000.000,-.
Diakui bahwa terdapat pencairan formalitas, namun anggaran tetap
digunakan untuk kegiatan dimaksud, walaupun tempat diadakan
bukan sesuai perwabku namun di Jakarta. Sisa dana digunakan
untuk membiayai biaya transportasi nara sumber/tenaga pengajar
yang tidak didukung biaya.
24
(rincian dan bukti penggunaan tidak terlampir dalam tanggapan
instansi).
Badan menyarankan kepada Kalakhar agar :
1. Memerintahkan Sekretaris/Kepala Bidang Keuangan supaya
mempertanggungjawabkan sisa anggaran yang diperwabkukan secara
formalitas sebesar Rp.271.737.825,- untuk anggaran rutin (SPPD), sebesar
Rp67.431.000,- untuk anggaran proyek Sistem Informasi Narkoba (SPPD),
sebesar Rp98.925.000,- untuk anggaran proyek Pencegahan dan
Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba (biaya pelatihan) dan sebesar
Rp365.000.000,- untuk anggaran bagian proyek Operasional Satgas Dalam
Pengembangan Pemeliharaan Kamtibmas (biaya pelatihan) dan bukti-
buktinya disampaikan kepada BPK-RI.
2. Memberikan teguran/sanksi kepada para pelaksana atas tindakannya
melakukan pencairan anggaran secara formalitas.
3. Untuk masa yang akan datang supaya perencanaan anggaran disusun
secara matang dan menaati disiplin anggaran serta tidak ada lagi pos-pos
kegiatan yang tidak didukung dana. Jika terjadi perubahan anggaran
supaya diusulkan revisi anggaran.
4. Pengendalian intern lebih ditingkatkan.
2.2.2 TERDAPAT PENGIRIMAN SUSULAN 2 UNIT @ 5 pk AC SPLIT DOC
YANG TIDAK TERPASANG SENILAI RP.98.300.000,-
Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 5 Juli 2005 atas peralatan AC Split
Doc yang terpasang pada Gedung Kesehatan Jl.MT Haryono No.11 Cawang,
Jakarta Timur yang sekarang digunakan untuk kantor Badan Narkotika
Nasional diketahui masih terdapat 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak
terpasang senilai Rp98.300.000,- dengan rincian:
25
Jumlah Unit No. Kekuatan AC Pengadaan Terpasang
Selisih Harga Satuan (Rp)
Nilai (Rp)
1 10 pk 26 26 0 2 7,5 pk 1 1 0 3 6 pk 3 3 0 4 5 pk 8 6 2 49.150.000,-
*) 98.300.000,-
5 2,5 pk 18 18 0 56 54 2 98.300.000,-
Keterangan: *) harga berdasarkan nilai kontrak untuk AC kekuatan 5 pk.
Saat ini kegiatan pemipaan dan ducting AC gedung sudah terpasang semua
dan gedung sudah digunakan untuk kegiatan kantor BNN. Kegiatan mekanikal
dan elektrikal termasuk pemipaan, ducting dan pemasangan indoor dan
outdoor AC gedung dilaksanakan semua oleh PT Jaya Wibawaguna.
PT dimaksud juga mensubkontrak pekerjaan pemipaan, ducting, pemasangan
indoor dan outdoor, kegiatan serupa yang seharusnya dilakukan oleh
PT Sinarreka Buana Pertiwi, rekanan pemasangan AC dari Proyek Pengadaan
Sarana dan Prasarana Kantor BNN Tahun 2004 sebanyak 2 unit. Biaya
kontrak pemasangan indoor, outdoor, pemipaan dan ducting untuk gedung
lantai 5 dan 7 senilai Rp1.159.653.865,- (sebelum PPN). Konfirmasi kepada
PT Sinarreka Buana Pertiwi diketahui bahwa rekanan dimaksud hanya
mengadakan peralatan indoor dan outdoor saja, sedang pemasangan oleh PT
Jaya Wibawaguna, dengan alasan pada saat selesai pengadaan peralatan
tersebut, pekerjaan finising gedung belum selesai dan yang melakukan
pekerjaan mekanikal dan elektrikal gedung tahap ke-3 bukan mereka tetapi PT
Jaya Wibawaguna, walaupun pekerjaan yang diserahkan ke PT Jaya
Wibawaguna hanya untuk lantai 1,2,3,4 dan 6. Nilai sub kontrak pekerjaan AC
tersebut dari PT Sinarreka Buana Pertiwi kepada PT Jaya Wibawaguna tidak
diketahui. Gambar pemasangan AC (As Built Drawing) dari lantai 1 s.d 7
semuanya dikerjakan oleh PT Jaya Wibawaguna dengan titik indoor dan
outdoor sesuai jumlah terpasang sebanyak 54 titik, walaupun sesuai rencana
26
(gambar perencanaan) untuk gedung tersebut akan dipasang 68 unit AC Split
Doc.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
1 Keppres 42 Tahun 2002 :
a. Pasal 12 ayat (1) huruf a: Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan
pada kebutuhan teknis yang disyaratkan.
b. Pasal 41 : Pimpro/pimbagpro bertanggungjawab baik dari segi
keuangan maupun segi fisik atas pelaksanaan proyek.
2 Keppres 80 Tahun 2003 :
a. Pasal 3 huruf b : Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan
yang ditetapkan dan memberi manfaat sesuai sasaran yang ditetapkan.
b. Pasal 5 huruf f : Pengguna dan penyedia barang harus menghindari dan
mencegah terjadinya pemborosan anggaran.
c. Pasal 32 ayat (4) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan
tanggungjawab sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain dengan
alasan apapun kecuali kepada spesialis`.
3. Ketentuan kontrak No.SPK/06/XI/2004/Pro-PSPK/BNN tanggal 11
Nopember 2004, pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penyedia jasa
tidak diperkenankan memberikan seluruh maupun sebagian pekerjaan
kepada pihak ketiga, dan apabila terbukti maka pihak pmberi kerja berhak
memutuskan hubungan kontrak secara sepihak.
Keadaan tersebut mengakibatkan Sisa 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang baru
dikirim tersebut tidak jelas penggunaannya.
Hal tersebut terjadi karena :
1. Perencanaan pembangunan gedung dan penyediaan peralatan termasuk AC
gedung belum optimal.
2. Pengawasan pelaksanaan proyek baik dari pimpro maupun atasan langsung
kurang.
3. Tidak adanya unit pengawasan intern dalam struktur organisasi BNN.
27
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan diakui bahwa perencanaan
pembangunan dan pemasangan peralatan AC kurang optimal, sehingga
pengadaan AC melebihi kebutuhan yang digunakan. Namun sisa AC
dimaksud saat ini dalam pengawasan BNN dan berada dalam gudang BNN.
Penggunaan lebih lanjut belum ditentukan oleh pimpinan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar memerintahkan kepada
Sekretaris BNN cq. Bagian Umum supaya merencanakan pemanfaatan AC
sebanyak 2 unit yang masih tersimpan di gudang.
2.2.3 PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN FILM LAYAR LEBAR
‘GERBANG 13’ PRODUKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
SENILAI RP.5.470.000.000,- BERLARUT-LARUT.
Dalam Tahun Anggaran 2004, Badan Narkotika Nasional memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp5.500.000.000,- melalui Bagian Proyek Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika untuk pembuatan film layar lebar sebagai media
kampanye anti narkoba, dengan harapan dapat menyentuh seluruh strata
lapisan masyarakat mengenai bahaya narkoba sehingga masyarakat dapat
menangkal ancaman narkoba, dan turut serta berpartisipasi aktif melawan
peredaran gelap narkoba dengan memberi informasi peredaran gelap narkoba
kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Pelaksanaan pekerjaan
telah dilaksanakan oleh PT Hadi Cinema Putra dengan kontrak kerja
No.Dok/01/P2N/BNN/KTR/V/2004 Bag Pro tanggal 10 Mei 2004 senilai
Rp5.470.000.000,-. Jangka waktu pekerjaan pemborongan selama 180 hari
sejak kontrak ditandatangani atau selesai tanggal 10 Nopember 2004 untuk
durasi film 90 menit. Namun demikian, walaupun pembuatan film tersebut
seharusnya selesai tanggal 10 November 2004, pihak rekanan baru
menyelesaikan pekerjaan dan penyerahkan hasil pekerjaan pada tanggal 2 Mei
2005 sesuai surat Direktur PT Hadi Cinema Putra No.01505/E-M/RF-
G13/V/2005 perihal laporan hasil revisi film Gerbang 13 yang ditujukan
kepada Ketua Panitia Penerimaan Barang pada Proyek Pusduk Cegah Lakhar
BNN.
28
Revisi dimaksud adalah penambahan kekurangan durasi film sepanjang
13 menit, sesuai hasil temuan Tim Verifikasi BNN, walaupun sebenarnya
pekerjaan pembuatan film telah dinyatakan selesai oleh Pimbagpro, telah
dibayar lunas dan hasil pekerjaan telah diserahkan kepada Kalakhar BNN
dengan hasil film berdurasi 77 menit dari 90 menit seharusnya. Sebelumnya
PT Hadi Cinema Putra melalui surat No.03101/E-M/RF-G13/II/2004 tanggal
19 Februari 2005 yang ditujukan kepada Lakhar BNN beralasan bahwa
kekurangan durasi film sepanjang 13 menit tersebut disebabkan adanya revisi
scenario oleh BNN setelah penayangan perdana rought edit.
Dengan adanya kelambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dilakukan
pengenaan denda atas keterlambatan pemborongan pekerjaan pembuatan film
layar lebar tersebut dari tanggal 10 Nopember 2004 s/d 2 Mei 2005 kepada
pihak produser film.
Setelah pembuatan film selesai tanggal 2 Mei 2005 tersebut, Kapusduk Cegah
melalui surat No.B/ND-88/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 kepada Kalakhar
BNN mengusulkan penayangan film layar lebar dengan perantara produser
film ‘Gerbang 13’ melalui pihak bioskop ‘21’. Disebutkan juga dalam surat
bahwa apabila disetujui akan dibuat suatu perjanjian pembagian hasil
penayangan dari pihak bioskop ‘21’ antara BNN dengan produser film sebagai
perantara. Kalakhar menyetujui untuk ditindaklanjuti, sesuai memo Kalakhar
kepada Wakalakhar tanggal 6 Juni 2005. Namun sampai pemeriksaan berakhir
tanggal 13 Juli 2005, surat perjanjian tersebut belum ada, sehingga berapa
jumlah pembagian hasil antara produser film dengan BNN tidak diketahui.
Nantinya penerimaan hasil penayangan film layar lebar ini akan menjadi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
1. Ketentuan Kontrak Kerja Sama No.Dok/01/P2N/BNN/KTR/V/2004 Bag
Pro tanggal 10 Mei 2004 :
a. Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Jangka waktu pekerjaan 180 hari kalender dan
tidak bisa diperpanjang kecuali ada pekerjaan tambahan dan force
majeur.
29
b. Pasal 12 ayat (3) dan (4) : Jika hasil pekerjaan tidak sesuai bestek dan
perubahan penggunaan, segala kerugian ditanggung pemborong tanpa
memperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Apabila pekerjaan tidak diserahkan tepat
waktu, pemborong dikenakan denda 1/1000 (satu permil) dari jumlah
borongan untuk setiap hari keterlambatan maksimal 5 % dari harga
kontrak yang akan diperhitungkan dari pembayaran.
2. Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf b : Pengadaan barang harus sesuai
dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberi manfaat sesuai
sasaran/tujuan yang ditetapkan.
Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan penyuluhan pencegahan penggunaan
narkotika melalui film layar lebar belum tercapai.
Hal tersebut terjadi karena :
1. Kurangnya koordinasi antara pengguna barang dengan penyedia barang
sehubungan hasil film yang diinginkan, sehingga terjadi perubahan
scenario film.
2. Kemungkinan revisi film setelah pemutaran perdana kurang
diperhitungkan oleh rekanan sehingga waktu untuk revisi melampaui
jangka waktu penyerahan pekerjaan.
3. Ketentuan kontrak bahwa durasi film adalah 90 menit tidak dipedomani
oleh pengguna barang, sehingga penyerahan film setelah revisi dengan
durasi 77 menit oleh pemborong dapat diterima.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan :
a. Denda tidak dapat dikenakan kepada rekanan, karena pihak rekanan telah
menyerahkan pekerjaan tepat waktu tanggal 3 Nopember 2004 (bukti
terlampir). Adapun penyerahan kedua hasil revisi bukan kesalahan
rekanan, karena revisi atas permintaan BNN.
b. Permohonan rekanan untuk menayangkan film melalui bioskop ‘21’
merupakan hal yang positif dengan maksud adanya keinginan
pengembalian keuangan negara sekaligus kampanye bahaya narkoba,
namun demikian untuk menindaklanjuti masih dalam proses pembahasan
30
materi kerjasama dan dalam waktu yang tidak terlalu lama perjanjian
kerjasama tersebut bisa direalisasikan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar Film Gerbang 13 segera
dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.
2.2.4 PENDAPATAN DARI BKS PARMADI SIWI TAHUN 2004 DAN
TAHUN 2005 (S.D BULAN JUNI 2005) SEBESAR Rp.1.681.950.508,-
BELUM DITETAPKAN MENJADI PNBP.
Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi merupakan Unit pelayanan terapi dan
rehabilitasi penyalahguna narkoba yang mempunyai tugas memberikan
pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dengan
menyelenggarakan fungsi perawatan terapi dan rehabilitasi medik dan
perawatan terapi dan rehabilitasi sosial.
Dalam menyelenggarakan fungsi perawatan terapi dan rehabilitasi medik
maupun sosial kepada para penyalahguna narkoba dibebankan/dikenakan
biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial.
Jumlah penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun
sosial sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 adalah sebagai
berikut :
No. Tahun/Bulan Penerimaan
Jumlah Penerimaan (Rp)
1. Tahun 2004 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
76.605.000,0075.230.000,0090.198.600,00
107.343.850,00129.432.000,00102.702.590,00130.748.700,00127.083.600,00115.588.328,00 94.902.700,00113.159.140,00 92.416.000,00
Sub Jumlah 1.255.410.508,002. Tahun 2005
31
Januari Februari Maret April Mei Juni
71.390.000,0062.525.000,0068.600.000,0083.450.000,0072.275.000,0068.300.000,00
Sub Jumlah 426.540.000,00 Jumlah Total 1.681.950.508,00
Dari jumlah penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik
maupun sosial sebesar Rp 1.681.950.508,00 seluruhnya digunakan langsung
untuk mendukung kebutuhan BKS Parmadi Siwi. Jumlah penerimaan tersebut
belum ditetapkan sebagai PNBP dan belum dicatat dalam LRA TA.2004.
Untuk mendukung kebutuhan BKS Parmadi Siwi dalam DIK/DIP tahun 2004
dan DIPA tahun 2005 telah disediakan anggaran, sehingga penggunaan
langsung penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun
sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak :
1. Pasal 2 ayat (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi
: point d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
Pemerintah.
2. ayat (2) Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang,
jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 :
1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahawa anggaran pendapatan dan belanja
negara dalam satu tahun anggaran mencakup antara lain pendapatan
negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah
dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan negara pada
departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke
rekening kas Negara.
32
Keadaan tersebut mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial yang
sudah diterima oleh BKS Parmadi Siwi Badan Narkotika Nasional sebesar
Rp1.681.950.508,00 belum menjadi penerimaan negara.
Hal tersebut terjadi karena para pengelola BKS Parmadi Siwi Badan Narkotika
Nasional belum memahami ketentuan peraturan perundangan tentang
penerimaan negara bukan pajak.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan BKS Pamardisiwi belum
ditetapkan (dikukuhkan) sebagai unit swadaya (belum ada surat keputusan dari
Menteri PAN) sehingga belum ada ketetapan yang mengatur penerimaan biaya
perawatan dari pasien sebagai PNBP.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar mengusulkan kepada Menteri
Keuangan untuk memperoleh penetapan ke dalam Peraturan Pemerintah atas
hasil penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik dan sosial
yang diterima oleh BKS Parmadi Siwi sebagai PNBP.
2.2.5 BARANG-BARANG MILIK BNN YANG DIPINDAHKAN DARI
GEDUNG GRAHA PEMUDA KE GEDUNG BARU TIDAK JELAS
KEBERADAANNYA
Dalam rangka perpindahan kantor dari Gedung Graha Pemuda ke Gedung
Baru BNN di Jl. MT Haryono Cawang, Bagian Umum telah melakukan
pendataan barang inventaris masing-masing satuan kerja di lingkungan BNN
yang akan dipindahkan.
Hasil pendataan atas barang inventaris yang dibawa pindah dari masing-
masing satuan kerja dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim pada
tanggal 6 Juli 2005 terdapat selisih barang- barang inventaris pindahan yang
tidak jelas keberadaannya sebagai berikut :
33
No. Satker/Ruangan Jenis Barang Banyaknya Cek Fisik Selisih Ket. 1 2 3 4 5 6 7
1. Ketua,Kalakhar, Wakalakhar, Setlakhar BNN
a. Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Meja Rapat d.Meja Panjang
berlaci e.Meja komputer f.Meja Kecil g.Kursi Kerja h.Kursi Hadap i. Kursi Lipat j. Kursi Rapat k.Kursi Tamu/
Sofa l. Filing Cabinet m.Lemari besi n.Lemari besi
kecil o.Lemari kayu
Arsip p.Lemari Pakaian q.Lemari white
board tempel r.Lemari
Brandkas s.Lemari Besar
Rupat t.Buffet u. Rak Map v.Kulkas w.Dispenser x.White Board y. Televisi 29” 1.VCD Aiwa
7 buah40 buah3 buah1 buah
16 buah6 buah
53 buah6 buah
38 buah8 buah
6 set
21 buah12 buah1 b uah
9 buah
4 buah1 buah
1 buah
2 buah
1 buah8 buah
1 buah 2 buah 6 buah
2 buah1 buah
1 buah16 buah1 buah1 buah
16 buah6 buah
29 buah6 buah
25 buah8 buah
2 set
16 buah7 buah1 buah
7 buah
1 buah1 buah
1 buah
2 buah
1 buah-
1 buah2 buah6 buah2 buah1 buah
6 buah 24 buah 2 buah
-
- -
24 buah -
13 buah -
4 set
5 buah 5 buah
-
2 buah
3 buah -
-
-
- 8 buah
- - - - -
RB
2.Tape Sony
3. Tempat Tidur pejabat
4.AC Split 5.Alat Pemadam
1 buah 3 buah 16 buah 10 buah
1 buah1 buah
14 buah8 buah
- 2 buah
2 buah 2 buah
34
Kebakaran 2. Pusduk Cegah a.Meja 1 biro
b.Meja 0,5 biro c.Meja Komputer d.Kursi Kerja e.Kursi Hadap f.Kursi Lipat g.Kursi Tamu/ Sofa h.Filing Cabinet i.Lemari Besi j.Lemari Kayu Arsip k.AC Split l.White Board
4 buah 3 buah 6 buah 18 buah 5 buah 2 buah 1 set 2 buah 1 buah 2 buah 2 buah 2 buah
-3 buah1 buah3 buah
-2 buah
1 set
2 buah1 buah2 buah
--
4 buah -
5 buah 15 buah 5 buah
- -
- - -
2 buah 2 buah
3. PusdukGakkum a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Kursi kerja d.Kursi hadap e.Kursi Lipat f. Kursi tamu/ sofa g.Filing Cabinet h.Lemari Besi i.Lemari besi kecil j.Lemari Kayu Arsip k.Lemari Pakaian l.Lemari Buffet Kecil m.AC Split n. White Board o. Dispenser
6 buah 10 buah 13 buak 8 buah 3 buah 1 set 4 buah 1 buah 4 buah 3 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah
-3 buah1 buah3 buah1 buah
-
3 buah1 buah4 buah
3 buah
1 buah1 buah
-1 buah1 buah
6 buah 7 buah
12 buah 5 buah 2 buah
1 set
1 buah - -
-
- -
2 buah - -
4. Puslitbang & Info
a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Kursi Kerja d.Kursi Lipat e.Filing Cabinet f.Lemari besi
4 buah 16 buah 15 buah 2 buah 3 buah 6 buah
4 buah14 buah15 buah2 buah3 buah6 buah
- 2 buah
- - - -
g.Lemari Kayu Arsip h.AC Split i. White Board j. UPS
3 buah 2 buah 3 buah 15 buah
1 buah
2 buah1 buah
15 buah
2 buah
- 2 buah
-
5 Koorsatgas 1 s.d 7 dan Staf
a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Meja besar d.Kursi kerja
3 buah 8 buah 1 buah 18 buah
---
13 buah
3 buah 8 buah 1 buah 5 buah
35
e.Filing Cabinet f.Lemari Besi g.Lemari Kayu Arsip h.AC Split i.White board j.Dispenser k.UPS
6 buah 2 buah 6 buah 4 buah 1 buah 2 buah 1 buah
6 buah2 buah6 buah
-1 buah1 buah1 buah
- - -
4 buah -
1 buah -
Dari daftar tersebut diatas dapat diketahui terdapat barang-barang inventaris
yang tidak jelas pertanggungjawaban administrasi maupun penguasaan fisik
barangnya berupa :
No. Jenis Barang Jumlah 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meja 1 biro Meja 0,5 biro Meja rapat Meja besar Kursi kerja Kursi lipat Kursi tamu/Sofa Filing Cabinet Lemar Besi Lemari Kayu Arsip Lemari Pakaian Rak Map Tempat Tidur Pejabat AC Split Meja Komputer White Board Alat Pemadam Kursi Hadap Dispenser
19 buah 41 buah 2 buah 1 buah 56 buah 15 buah 5 set 6 buah 5 buah 4 buah 3 buah 8 buah 2 buah 10 buah 5 buah 4 buah 2 buah 10 buah 1 buah
Keppres No.80 Tahun 2003, Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa pengguna
barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan
fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanaannya
Keadaan tersebut mengakibatkan :
1. Kewajiban satker untuk mengamankan barang milik negara kurang
mendapatkan prioritas.
2. Tidak ada tanggungjawab satker atas ketidakjelasan administrasi dan fisik
atas barang inventaris yang dikuasai.
Hal tersebut terjadi karena :
36
1. Sistem pengelolaan barang inventaris sebagai aset kekayaan negara belum
dilaksanakan.
2. Tidak ada tuntutan ganti rugi atas barang inventaris yang tidak jelas
administrasi dan fisik barangnya.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan bahwa dalam rangka untuk
mengetahui selisih barang inventaris dilingkungan BNN secara pasti, BNN
sedang melaksanakan Opname Fisik seluruh Barang Milik Negara (BMN)
yang ada di BNN sebagaimana Surat Keputusan Kalakhar BNN Nomor :
Kep/32/VII/2005/Ses/BNN tanggal 12 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim
Inventarisasi BMN di lingkungan BNN.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar :
1. Menginventarisasi seluruh BMN hasil pengadaan BNN.
2. Menetapkan status kepemilikan BMN baik yang berada di kantor BNN
maupun yang dipijam pakaikan kepada BNP atau instansi pemerintah
lainnya.
3. Mengklasifikasikan kondisi BMN dan BMN yang rusak berat (RB) dapat
diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan.
4. Memberi kodering BMN dan menyusun Daftar Inventaris Ruangan (DIR).
2.2.6 PELAKSANAAN HIBAH BARANG INVENTARIS BNN BELUM
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
Dalam tahun anggaran 2005 BNN telah melaksanakan hibah atas barang-
barang inventaris kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah raga, sesuai
dengan Berita acara serah terima ruangan dan barang inventaris BNN No:
BA/--/IV/2005/BNN tanggal 1 April 2005. Pelaksanaan hibah tersebut
dilakukan karena BNN menempati Gedung Kantor baru di Jl. MT. Haryono
Cawang yang sebelumnya menempati Gedung Graha Pemuda Lt.9 dan 10 di
Jl. Gerbang Pemuda.
Daftar barang-barang inventaris yang merupakan aset kekayaan BNN
diserahkan dan dihibahkan kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah raga
adalah sebagai berikut :
37
No. Nama Barang Jumlah Kondisi Keterangan 1. Lift 1 unit Baik 2. Ac Splite 13 unit Baik 3 unit rusak 3. White Board Rak Kayu 3 set Baik 4. Penyekat Fooding Door 2 set Baik 5. Gorden Vertikal Blind 162 meter Baik 6. Gradenza 92 meter Baik 7. Speacker 23 buah Baik 8. Kitchen Set 2 set Rusak Ringan
Atas barang-barang inventaris yang dihibahkan tersebut diatas, BNN tidak
menyampaikan surat usulan penghapusannya kepada Dirjen Anggaran
untuk mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Dirjen Anggaran atas
nama Menteri Keuangan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab IV Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 19 September 1994 tentang
tindak lanjut penghapusan bagian kedua mengenai Hibah/Disumbangkan
antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Barang milik/kekayaan negara hanya dapat dihibahkan/disumbangkan
setelah mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Dirjen Anggaran atas
nama Menteri Keuangan.
2) Barang yang telah dihibahkan/disumbangkan selanjutnya dihapus dari
daftar inventaris dengan surat keputusan penghapusan barang yng
ditetapkan oleh Pembina Barang Inventaris (Pebin) dhi. Menteri/Ketua
Lembaga.
Keadaan tersebut mengakibatkan Barang inventaris yang dihibahkan BNN
kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga belum dapat dihapus dari
daftar inventaris dan masih merupakan aset milik BNN .
38
Hal tersebut terjadi karena Pengelola barang inventaris (Bagian Umum)
kurang memahami peraturan pengelolaan dan penghapusan barang inventaris
milik negara.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan bahwa dalam rangka
pelaksanaan hibah barang inventaris BNN kepada Kantor Menpora, BNN
segera menyampaikan usulan ke Departemen Keuangan untuk mendapat
persetujuan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar memerintahkan Sekretaris
BNN supaya menyampaikan usulan penghapusan aset BNN kepada Menteri
Keuangan atas aset yang diserahkan kepada Kantor Menpora dan melaporkan
hasilnya kepada BPK-RI.
2.2.7 ASET MILIK BNN HASIL PENGADAAN PROYEK-PROYEK TAHUN
2004 SEBESAR Rp.52.223.434.650,- YANG DISERAHKAN KEPADA
INSTANSI ATAU PIHAK KETIGA STATUS KEPEMILIKANNYA
MENJADI TIDAK JELAS.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dari proyek-proyek tahun 2004
dilingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat aset BNN yang
diserahkan kepada instansi lain (pihak ketiga) yang status kepemilikannya
menjadi tidak jelas, antara lain :
a. Proyek Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
No. Nama Barang Jml unit
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Diserahkan ke
1. Mobile Test Urine 4 unit 2.245.800.000 8.983.200.000. BNP DKI, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali
2. Alat Deteksi Narkoba
3 unit 3.981.500.000 11.944.500.000. Satgas Airport Bandara Sukarno Hatta, Polonia dan Ngurah Rai
b. Proyek Sistem Informasi Narkoba
No. Nama Barang Jml Harga satuan Jumlah Diserahkan ke
39
unit (Rp) (Rp) 1. Komputer data base 6 unit 229.350.000.- 1.376.400.000.- BNP Sumut,
Sumsel,Sulsel,Sulut,Lampung dan DI Yogyakarta
c. Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan P4GN
No. Nama Barang Jml unit
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Diserahkan ke
1. 2. 3.
Komputer data base Radio Mobile (Base Stattion) Radio Mobile
4 unit 3 unit 3 unit
305.450.000.-
17.800.000.-
15.300.000.-
1.221.800.000.-
53.400.000.-
45.900.000.-
BNP Jabar, Jateng, Jatim dan Bali Satgas Airport, Satgas Seaport, Satgas Lapas Sda
d. Proyek operasional pengembangan dan pemeliharaan Kamtibmas.
No. Nama Barang Jml unit
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Diserahkan ke
1. 2.
Alat deteksi narkoba Itemiser Narkoba Sintetis
4 unit 23 unit
1.272.000.000
16.203.000
5.088.000.000
372.669.000
Satgas Airport Interdiction BNP Riau, DKI,Jatim dan Sulsel Diklat Instansi 13 Unit dan Diklat Polri 10 unit
e. Proyek Promosi Advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat
No. Nama Barang Jml unit
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Diserahkan ke
1. Sarana Vokasional 14 pkt 39.820.000 557.480.000 14 Panti Sosial / Rehabilitasi
2. Sarana Medik 10 pkt 64.920.000 649.200.000 10 Panti Sosial /Rehabilitasi
3. Perlengkapan rumah dampingan
4 pkt 30.800.000 123.200.000 4 Panti Sosial /Rehabilitasi
4. Perlengakapan Terapi Medis
4 pkt 29.920.000 119.680.000 Sda
5. Sarana Terapi musik
10 pkt 26.800.000 268.000.000 10 Panti Sosial /Reahbilitasi
f. Proyek Rehab Medik dan Sosial
No. Nama Barang Jml Harga satuan Jumlah Diserahkan ke
40
unit (Rp) (Rp) 1. Alat Laboratorium
Toxilab 6 pkt 1.000.000.000 6.000.000.000 Polda Metro,
Jatim, dan Makassar, RS Akpol Smg, BNP NTB, dan BLKS Bandung
2. Peralatan Medis 6 pkt 480.000.000 2.880.000.000 LP Cipinang,
Cirebon, Palembang , Semarang , Yogyakarta dan Panti Sosial Khusnul
g. Bagian Proyek Operasional Satgas
No. Nama Barang Jml unit
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Diserahkan ke
1. 2. 3.
Alat Deteksi Narkoba Vapor tracer Alat Deteksi Narkoba GT 200 Alat Partikel Perusak Jaringan (Blank Spot)
2 unit 2 unit 6 unit
8.232.500.000
362.250.000
73.084.275
16.465.000.000
724.500.000
438.505.650
Dit IV dan Polda Metro Jaya LP Cipinang dan LP Tng Dit IV dan Polda Metro Jaya
Barang-barang tersebut belum dicatat sebagai barang inventaris milik BNN
dan oleh masing-masing proyek telah diserahkan sesuai dengan berita acara
serah terima barang, namun dalam berita acara tersebut tidak dijelaskan
mengenai status kepemilikannya dan hanya dijelaskan untuk mendukung
kegiatan operasional instansi yang bersangkutan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang tata cara penghapusan
dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara pasal 2 ayat (1) Penghapusan
barang milik/kekayaan negara dapat dilakukan dengan cara dijual;
41
dipertukarkan (ruilslag); dihibahkan/disumbangkan; dijadikan penyertaan
modal pemerintah dan dimusnahkan.
Ayat (2) Pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dapat dilakukan dengan
cara disewakan; bangun guna serah dan dipinjamkan.
Keadaan tersebut mengakibatkan Nilai aset BNN yang tercantum dalam
Laporan Keuangan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang yang dikuasai.
Hal tersebut terjadi karena :
1. BNN belum melaksanakan inventarisasi barang milik negara yang
merupakan aset yang setiap tahun harus tercatat dalam Laporan Keuangan.
2. Penyerahan barang-barang inventaris kepada pihak ketiga/instansi lain
sesuai dengan PO DIP masing-masing proyek yang harus dilaksanakan.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan :
1. Dalam rangka memperjelas aset milik negara, hasil pengadaan proyek
tahun 2004 yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga, BNN telah
mendapat bantuan tenaga dari BPKP sebagaimana surat Deputy PIP
Bidang Polsoskam BPKP Nomor : S-288/D2.02/2/2005 tanggal 22 Juni
2005 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara pada Kantor
Badan Narkotika Nasional, berikut Surat Tugas No. ST-88/D2.02/2/2005
tanggal 22 Juni 2005.
2. Terhadap barang-barang inventaris/aset BNN yang telah diserahkan ke
BNP/instansi anggota BNN sebagaimana BAST adalah suatu kebijakan
BNN dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar :
1. Menginventarisir BMN pada BNN yang diserahkan kepada BNP atau
instansi pemerintah lainnya.
2. Menetapkan status kepemilikan BMN yang diserahkan kepada BNP atau
instansi pemerintah lainnya untuk memperjelas penguasaan BMN
dimaksud dan sekaligus memperjelas penanggungjawab operasional serta
pemeliharaannya.
42
43
2.3 HASIL PENGUJIAN SUBSTANTIF
Dari hasil pengujian substantif terbatas atas Laporan Keuangan Badan
Narkotika Nasional ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:
2.3.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Laporan Realisasi Anggaran
BNN dicatat sebesar Rp168.938.202,- yang seharusnya sebesar
Rp280.021.802.-. Selisih kurang sebesar Rp111.083.600,- tersebut merupakan
penerimaan denda keterlambatan pengadaan lift, pemadam kebakaran dan AC
dari Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat T&R TA.2003 yang telah
disetor tapi belum tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2.3.2 Saldo Kas di Bendahara Pembayar sebesar Rp 177.097.000.- merupakan saldo
penerimaan UYHD Bendahara Proyek Peningkatan Kapasitas SDM yang
belum disetor ke Kas Negara sampai saat pemeriksaan. Saldo tersebut bukan
dalam bentuk uang tapi sudah di SPP-kan, namun pengajuan SPM-nya ditolak
oleh KPPN karena saldo MAK-nya (MAK.5960) tergeser ke MAK lain
(MAK.5920). Penggeseran tersebut bukan atas permintaan BNN.
2.3.3 Saldo Aset Tetap sebesar Rp211.245.943.112,- tidak dapat diuji kebenaran
keberadaannya, karena administrasi pencatatan dan pelaporan aset tetap BNN
belum diselenggarakan.
Temuan-temuan tersebut telah disetujui oleh Badan Narkotika Nasional. Namun,
adanya kelemahan signifikan atas pengendalian intern seperti diuraikan dalam butir
2.1. tidak memungkinkan BPK-RI melakukan prosedur yang memadai untuk
menemukan semua salah saji yang material dalam Laporan Keuangan Badan
Narkotika Nasional.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA