Hak klien dan persetujuannya untuk bertindak

"Hak - hak klien dan persetujuannya untuk bertindak"

1. Hak Pasien Dan Persetujuannya

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk klien :

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi

bidan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan

keinginannya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan,

persalinan, nifas dan bayinya yaitu baru dilahirkan. Pasien berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama

proses persalinan berlangsung. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan

pendapat kritis dan pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang dirawat.

Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a. Prognosb. Penyakit yang diderita c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukand. Alternatif therapi lainnya perkiraan biaya pengobatan

Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya

selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam

perawatan di rumah sakit. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritiual. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus

mal praktek.

2. Kewajiban Pasien

Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.

Pasien / penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/ institusi pelayanan kesehatan, doker, bidan dan perawat.

Pasien dn atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

rahma wardah

Senin, 12 Juli 2010BIDAN HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PELAYANAN ATAU PRAKTEK BIDAN DAN KODE ETIK

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI No. 369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia.

Pelayanan Kebidanan Adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Falsafah Kebidanan a. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup pancasila, seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk bio psiko sosio kultural dan spiritual yang unik b. Manusia terdiri dari pria dan wanita yang kemudian kedua jenis individu itu berpasangan menikah membentuk keluarga yang mempunyai anakc. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan budaya d. Persalinan adalah satu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelolah dengan tepat dapat berubah menjadi abnormale. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya behak mendapatkan pelayanan yang berkualitasf. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan persiapang. Kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan dan pelayanan kesehatan

Paradigma Kebidanan Kebidanan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma berupa pandangan terhadap manusia/wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. a. Wanita Wanita/ manusia adalah makhluk biopsiko sosial kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang bemacam-macam sesual dengan tingkat perkembangannya. b. Lingkungan Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya. c. Perilaku ‘Perilaku merupakan hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan. d. Pelayanan kebidanan Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk

mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

e. Keturunan Kualitas manusia diantaranya ditentukan oleh keturunan. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat. Hal ini menyangkut penyiapan wanita sebelum perkawinan, masa kehamilan, masa kelahiran dan masa nifas.

Lingkup Praktek Kebidanan Lingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan membeirkan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil, bersalin dan nifas.

Standar Praktek Kebidanan Standar I : Metode asuhan Metode asuhan meliputi : pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Standar II : Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar III : Diagnosa kebidanan Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar IV : Rencana asuhan Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar V : Tindakan Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien.

Standar VI : Partisipasi klien Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/ partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar VII : Pengawasan Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar VII : Evaluasi Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Standar IX : Dokumentasi Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.

Kode Etik Bidan Di Indonesia

Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi terciptanya cita-cita pembangunan nasional di bidan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan kesehatan keluarga. Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu naik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktek kebidanan jgua terikat oleh suatu etika profesi.Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Hukum adalah perkumpulan peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang timbal balik dan mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Perjanjian adalah ikatan antara 1 orang dengan orang lain atau lebih yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Hukum kesehatan merupakan keseluruhan aturan hukum menurut Prof. H. J.J. Leenen adalah : 1. Langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan 2. Merupakan penerapan hukum perdata, pidana dan hukum administrasi negara dalam kaitan dengan pemeliharaan kesehatan 3. Bersumber dari hukum otonom yang berlaku untuk kalangan tertentu saja, hukum kebiasaan, yurisprudensi, aturan-aturan internasional, ilmu pengetahuan dan literatur yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan

Kode Etik Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.

Tujuan Kode Etik 1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan atra profesiDalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar/ masyarakat mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota Kesejahteraan materill dan spritual (mental) 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 4. Untuk meningkatkan mutu profesi

HAK – HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA UNTUK BERTINDAK

1. Hak Pasien Dan Persetujuannya Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk klien : Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yaitu baru dilahirkan. Pasien berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang dirawat. Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :a. Prognosa

b. Penyakit yang diderita c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan d. Alternatif therapi lainnya perkiraan biaya pengobatan Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritiual. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal praktek.

2. Kewajiban Pasien Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya. Pasien / penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/ institusi pelayanan kesehatan, doker, bidan dan perawat. Pasien dn atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT DALAM PRAKTEK KEBIDANAN

A. Tanggung Jawab Dalam Praktek Kebidanan 1. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat a. Setiap bidan senantiasa menjungjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang

dimilikinya.f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

2. Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.

3. Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun lainnya

4. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK.c. Setiap bidan senantiasa berperans serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

5. Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat b. Setiap bidan melalui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga

B. Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan Tanggung gugat terjadi karena beberapa hal : 1. Mal episiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien 2. Mal praktek/ lalai : Gagal melakukan tugas

Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar Melakukan kegiatan yang mencederai klien Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas 3. Mal praktek terjadi karena : Ceroboh Lupa Gagal mengkomunikasikan Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum tetapi belum dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik.Contoh kasus : Di sebuah desa terpencil seorang ibu mengalami perdarahan post partum telah melahirkan bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan suntikan utero tonika, bila ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang menyangkut dirinya maka bidan bisa saja memberikan suntikan jika kemauan pasien tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah yang rumit lagi. Bila terjadi perdarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk merujuk pasien dan yang lebih fatal lagi bila pasien akhirnya meninggal akibat perdarahan dalam hal ini bidan dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun bidan harus memaksa pasiennya untuk disuntik mungkin itu keputusan yang terbaik untuk dilakukan.

Diposkan oleh rahma wardah di 01.06

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Poskan KomentarPosting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Pengikut

Arsip Blog

▼ 2010 (6) o ▼ Juli (6)

BIDAN HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PELAYANAN ATAU ... ASUHAN KELUARGA BINAAN DENGAN MASALAH KESEHATAN LI... DISTOSIA KARENA KELAINAN ALAT KANDUNGAN A. VULVA... PROGRAM KB DI INDONESIA 1. PENGERTIAN PROGRAM KB... PROGRAM KIE DALAM PELAYANAN KB KOMUNIKASI Adal... <!--[if gte mso 9]> Normal 0 false ...

Mengenai Saya

rahma wardah

judes,ramah,ndut,putih end gak sombong dech...

Lihat profil lengkapku

Template Travel. Gambar template oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.

hak dan kewajiban bidan

MAKALAH

HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA UNTUK BERTINDAK

DISUSUN OLEHKelompok 2

SHINTA IIS SAFITRI SUMINAR SANTI

YULI HARTINA

AULIA SARI DINI FITRIA ADELIA SABARINA USWATUL HANAH 

DOSEN PEMBIMBING : ASRIAH, S,SiT, M.Kes

POLITEKNIK KEMENTRIAN KESEHATAN ACEHPRODI D III KEBIDANAN BANDA ACEH

2013/2014KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat yang dilimpakan

dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul HAK KLIEN

DAN PERSETUJUANNYA UNTUK BERTINDAK. Semoga kita semua berada dalam ridha-

Nya. Tanpa ridha dan kasih sayang serta petunjuk dari-Nya, mustahil makalah ini bisa kami

selesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.

Makalah  ini disusun guna memenuhi tugas diskusi mata Kuliah ETIKOLEGAL DALAM

PRAKTIK KEBIDANAN  kepada ibu yang telah membimbing selama kami  mengikuti Mata

kuliah Etikolegal dalam praktik kebidanan kami mengucapkan banyak terima kasih.

Karena keterbatasan yang kami miliki tentunya makalah ini tak luput dari kesalahan baik

dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun

sangat kami harapkan dari guru pembimbing dan juga kawan-kawan.

                                                                              B.Aceh, 09 Maret 2014

                                                                             

                                                                                    KELOMPOK 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................          i    

DAFTAR ISI..............................................................................................          ii   

Bab I Pendahuluan.....................................................................................          1

A. Latar Belakang ..............................................................................           1

B. Rumusan Masalah...........................................................................          1

C. Tujuan Masalah...............................................................................          1

D. Manfaat Masalah............................................................................          1

Bab II Pembahasan......................................................................................          2

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban.......................................................          2

1. Pengertian hak..........................................................................          2

2. Pengertian kewajiban.................................................................          2

B.  Hak-hak klien dan kewajiban klien................................................          2

C. Persetujuan Dan Penolakan Terhadap Tindakan Medis...................          4

D. Informent Consent..........................................................................          5

Bab III Penutup.........................................................................................          7

A. KESIMPULAN .............................................................................          7

B. SARAN..........................................................................................          7

DAFTAR PUSTAKA................................................................................          8

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

 Perawat wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan

atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada

dalam asuhan keperawatan karena disis lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan

atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perawat wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Jika dalam konteks ini memang

agak membingungkan, saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, pelaksanaan gawat darurat yang

sangat membutuhkan pertolongan segera dapat dilaksanakan dengan baik yaitu di rumah sakit

yang tercipta kerja sama antara perawat serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung,

sedangkan untuk daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan modern tentunya perawat

kebanyakan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan tindakan pertolongan, demi

keselamatan jiwa klien. Kewajiban lain yang jarang diperhatikan dengan serius yaitu menambah

ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan

profesionalsme. Beberapa faktor-faktor yang membuat kita malas mengembangkan ilmu

keperawata banyak sekali.

            Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan moral

dan susila, falsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, serta himpunan hal-hal

yang diwajibkan, larangan untuk suatu kelompok/masyarakat dan bukan merupakan hukum atau

undang-undang. Dan hal ini menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari etik, dan etika

merupakan ilmu tentang moral sedangkan moral satu kesatuan nilai yang dipakai manusia

sebagai dasar prilakunnya. Maka etika keperawatan (nursing ethics)  merupakan bentuk ekspresi

bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode

etik keperawatan.

B.    Rumusan Masalah

1.      Apa saja hak klien dan persetujuannya untuk bertindak?

C.   Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui tentang hak klien dan persetujuannya untuk bertindak.

D.   Manfaat Penulisan

1.      Mahasiswi mampu mengetahui tentang hak klien dan persetujuannya untuk bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    HAK DAN KEWAJIBAN

1.    Pengertian Hak

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya

sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Pada hal ini klien juga dapat meminta untuk

lebih dapat menentukan sendiri dan mengontrol tubuh mereka sendiri bila sakit. Persetujuan,

kerahasiaan, dan hak klien untuk menolak pengobatan merupakan aspek dari penentuan diri

sendiri.

Ketika sakit, seseorang sering tidak mampu menyatakan hak-haknya sebagaimana bila ia

sakit.  Menyatakan hak memerlukan energi dan kesadaran tentang hak seseorang dalam situasi

tersebut.  Oleh karenanya seseorang yang lemah atau terkait dengan penyakitnya, mungkin tidak

mampu menyatakan hak-haknya.

2.      Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus

dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan haknya.

a)      Peranan Hak:

1.    Mengekspresikan kekuasaan dalam konflik

2.    Pembenaran pada suatu tindakan

3.    Menyelesaikan perselisihan

b)      Jenis-Jenis Hak

1.      Hak Kebebasan

2.      Hak kesejahteraan

3.      Hak Legislatif

B.     HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Hak : Kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk

mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.

1.      Kewajiban : Sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu

badan hukum.

2.      Pasien : Penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun

sakit.

a)    Hak pasien :

1)    Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku  di rumah

sakit

2)    Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3)    Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi

kedokteran / kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi .

4)    Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan

5)    Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

6)    Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat

etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

7)    Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut

(second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

8)    Pasien berhak atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data

medisnya.

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a.       penyakit yang diderita tindakan medik apa yang hendak dilakukan

b.      kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tsb sebut dan tindakan untuk mengatasinya

c.       alternatif terapi lainnya

d.      prognosisnya.

e.       perkiraan biaya pengobatan                    

9)    Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter

sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

10) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri

pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang

jelas tentang penyakitnya.

11) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

12) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu

tidak mengganggu pasien lainnya.

13) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit

14) Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan perlakuan rumah sakit terhadap

dirinya.

15) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

b)    Kewajiban Pasien

1.      Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah

sakit.

2.       Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.

3.      Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit

yang diderita kepada dokter yang merawat.

4.      Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa

pelayanan rumah sakit/dokter.

5.      Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah

disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

6.      Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.

7.      Memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa.

C.      INFORMED CONSENT

Kata concent berasal dari bahasa latin, consentio yang artinya persetujuan izin,

menyetujui ; atau pengertian yang lebih luas adalah memberi izin atau wewenang kepada

seseorang untuk melakukan suatu informed consent (IC), dengan demikian suatu penyataan

setuju atau izin oleh pasien secara sadar, bebas dan rasional setelah memperoleh informasi yang

dipahaminya darri tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya. Harus diingat bahwa yang

terpenting adalah pemahaman oleh pasien.

Pengertian lain yaitu Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien

(orang tua/wali/suami/istri/orang yang berhak mewakilinya) kepada tenahga kesehatan/dokter

untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang

dideritanya. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat

informasi secukupnya.

Jay katz  mengemukakan falsafah dasar informed consent yaitu pada hakikatnya suatu

keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi secara kolaboratif (kerjasama) antara

tenaga kesehatan/dokter dan pasien serta bukan semata-mata keputusan sepihak. Dengan

demikian, informed consent mengandung 2 unsur utama, yakni sukarela (voluntariness) dan

memahami (understanding).

            Ada 2 bentuk informed consent yaitu :

1.      Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied consent)

a.       Keadaan normal

b.      Keadaan darurat

2.      Dinyatakan (expressed consent)

a.       Lisan

b.      Tulisan 

Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa

pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.

Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui

umum.

Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency)

sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa

memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat maka dokter dapat melakukan

tindakan medic terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis

persetujuan ini disebut sebagai Presumed Consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar,

dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

Exressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang

akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan

demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan

dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

1.      Informasi

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang informed consent dinyatakan bahwa dokter

harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak

diminta, jadi indormasi harus disampaikan. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai apa

(what) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (when), siapa yang harus menyampaikan

(Who), dan informasi yang mana (Which) yang perlu disampaikan.

2.      Persetujuan

The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical

Practice,menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Informed Consent

yaitu :

a.       Diberikan secara bebas

b.      Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian

c.       Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami

tindakan itu perlu dilakukan

d.      Mengenai sesuatu hal yang khas

e.       Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

3.      Penolakan

Seperti dikemukakan pada bagian awal, Tidak selamanya pasien atau keluarga setuju

dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter

maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai

hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut sebagai informed Refusal.

Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter

menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter gagal dalam

meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan

dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga

menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang diperlukan.

    

                                                      

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Keperawatan sebagai suatu profesi bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas

pelayanan/asuhan keperawatan yang diberikan. Oleh sebab itu pemberian pelayanan/asuhan

keperawatan harus berdasarkan pada landasan hukum dan etika keperawatan. Standar asuhan

perawatan di Indonesia sangat diperlukan untuk melaksanakan praktek keperawatan, sedangkan

etika keperawatan telah diatur oleh organisasi profesi, hanya saja kode etik yang dibuat masih

sulit dilaksanakan dilapangan karena bentuk kode etik yang ada masih belum dijabarkan secara

terinci dan lengkap dalam bentuk petunjuk tehnisnya.

            Etik merupakan kesadaran yang sistematis terhadap prilaku yang dapat dipertanggung

jawabkan, etik bicara tentang hal yang benar dan hal yang salah dan didalam etik terdapat nilai-

nilai moral yang merupakan dasar dari prilaku manusia (niat). Prinsip-prinsip moral telah banyak

diuraikan dalam teori termasuk didalamnya bagaimana nilai-nilai moral di dalam profesi

keperawatan. Penerapan nilai moral professional sangat penting dan sesuatu yang tidak boleh

ditawar lagi dan harus dilaksanakan dalam praktek keperawatan.

B. SARAN

Diharapkan dengan adanya makalah tentang konsep hak klien dan persetujuannya untuk

bertindak ini teman-teman jadi lebih mengerti dan dapat bermanfaat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Redjeki, S. (2005). Etika keperawatan ditinjau dari segi hukum. Materi seminar tidak

diterbitkan. Staunton, P and Whyburn, B. (1997). Nursing and the law. 4th ed.Sydney: Harcourt.

http://rayidaanggi.blogspot.com/2013/02/hak-dan-kewajiban-pasien-dan-perawat.html

hak dan kewajiban bidan

MAKALAH

HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA UNTUK BERTINDAK

DISUSUN OLEHKelompok 2

SHINTA IIS SAFITRI SUMINAR SANTI

YULI HARTINAAULIA SARI DINI FITRIA ADELIA SABARINA USWATUL HANAH 

DOSEN PEMBIMBING : ASRIAH, S,SiT, M.Kes

POLITEKNIK KEMENTRIAN KESEHATAN ACEHPRODI D III KEBIDANAN BANDA ACEH

2013/2014KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat yang dilimpakan

dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul HAK KLIEN

DAN PERSETUJUANNYA UNTUK BERTINDAK. Semoga kita semua berada dalam ridha-

Nya. Tanpa ridha dan kasih sayang serta petunjuk dari-Nya, mustahil makalah ini bisa kami

selesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.

Makalah  ini disusun guna memenuhi tugas diskusi mata Kuliah ETIKOLEGAL DALAM

PRAKTIK KEBIDANAN  kepada ibu yang telah membimbing selama kami  mengikuti Mata

kuliah Etikolegal dalam praktik kebidanan kami mengucapkan banyak terima kasih.

Karena keterbatasan yang kami miliki tentunya makalah ini tak luput dari kesalahan baik

dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun

sangat kami harapkan dari guru pembimbing dan juga kawan-kawan.

                                                                              B.Aceh, 09 Maret 2014

                                                                             

                                                                                    KELOMPOK 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................          i    

DAFTAR ISI..............................................................................................          ii   

Bab I Pendahuluan.....................................................................................          1

A. Latar Belakang ..............................................................................           1

B. Rumusan Masalah...........................................................................          1

C. Tujuan Masalah...............................................................................          1

D. Manfaat Masalah............................................................................          1

Bab II Pembahasan......................................................................................          2

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban.......................................................          2

1. Pengertian hak..........................................................................          2

2. Pengertian kewajiban.................................................................          2

B.  Hak-hak klien dan kewajiban klien................................................          2

C. Persetujuan Dan Penolakan Terhadap Tindakan Medis...................          4

D. Informent Consent..........................................................................          5

Bab III Penutup.........................................................................................          7

A. KESIMPULAN .............................................................................          7

B. SARAN..........................................................................................          7

DAFTAR PUSTAKA................................................................................          8

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

 Perawat wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan

atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada

dalam asuhan keperawatan karena disis lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan

atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perawat wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Jika dalam konteks ini memang

agak membingungkan, saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, pelaksanaan gawat darurat yang

sangat membutuhkan pertolongan segera dapat dilaksanakan dengan baik yaitu di rumah sakit

yang tercipta kerja sama antara perawat serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung,

sedangkan untuk daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan modern tentunya perawat

kebanyakan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan tindakan pertolongan, demi

keselamatan jiwa klien. Kewajiban lain yang jarang diperhatikan dengan serius yaitu menambah

ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan

profesionalsme. Beberapa faktor-faktor yang membuat kita malas mengembangkan ilmu

keperawata banyak sekali.

            Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan moral

dan susila, falsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, serta himpunan hal-hal

yang diwajibkan, larangan untuk suatu kelompok/masyarakat dan bukan merupakan hukum atau

undang-undang. Dan hal ini menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari etik, dan etika

merupakan ilmu tentang moral sedangkan moral satu kesatuan nilai yang dipakai manusia

sebagai dasar prilakunnya. Maka etika keperawatan (nursing ethics)  merupakan bentuk ekspresi

bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode

etik keperawatan.

B.    Rumusan Masalah

1.      Apa saja hak klien dan persetujuannya untuk bertindak?

C.   Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui tentang hak klien dan persetujuannya untuk bertindak.

D.   Manfaat Penulisan

1.      Mahasiswi mampu mengetahui tentang hak klien dan persetujuannya untuk bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    HAK DAN KEWAJIBAN

1.    Pengertian Hak

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya

sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Pada hal ini klien juga dapat meminta untuk

lebih dapat menentukan sendiri dan mengontrol tubuh mereka sendiri bila sakit. Persetujuan,

kerahasiaan, dan hak klien untuk menolak pengobatan merupakan aspek dari penentuan diri

sendiri.

Ketika sakit, seseorang sering tidak mampu menyatakan hak-haknya sebagaimana bila ia

sakit.  Menyatakan hak memerlukan energi dan kesadaran tentang hak seseorang dalam situasi

tersebut.  Oleh karenanya seseorang yang lemah atau terkait dengan penyakitnya, mungkin tidak

mampu menyatakan hak-haknya.

2.      Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus

dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan haknya.

a)      Peranan Hak:

1.    Mengekspresikan kekuasaan dalam konflik

2.    Pembenaran pada suatu tindakan

3.    Menyelesaikan perselisihan

b)      Jenis-Jenis Hak

1.      Hak Kebebasan

2.      Hak kesejahteraan

3.      Hak Legislatif

B.     HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Hak : Kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk

mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.

1.      Kewajiban : Sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu

badan hukum.

2.      Pasien : Penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun

sakit.

a)    Hak pasien :

1)    Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku  di rumah

sakit

2)    Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3)    Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi

kedokteran / kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi .

4)    Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan

5)    Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

6)    Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat

etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

7)    Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut

(second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

8)    Pasien berhak atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data

medisnya.

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a.       penyakit yang diderita tindakan medik apa yang hendak dilakukan

b.      kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tsb sebut dan tindakan untuk mengatasinya

c.       alternatif terapi lainnya

d.      prognosisnya.

e.       perkiraan biaya pengobatan                    

9)    Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter

sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

10) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri

pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang

jelas tentang penyakitnya.

11) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

12) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu

tidak mengganggu pasien lainnya.

13) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit

14) Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan perlakuan rumah sakit terhadap

dirinya.

15) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

b)    Kewajiban Pasien

1.      Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah

sakit.

2.       Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.

3.      Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit

yang diderita kepada dokter yang merawat.

4.      Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa

pelayanan rumah sakit/dokter.

5.      Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah

disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

6.      Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.

7.      Memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa.

C.      INFORMED CONSENT

Kata concent berasal dari bahasa latin, consentio yang artinya persetujuan izin,

menyetujui ; atau pengertian yang lebih luas adalah memberi izin atau wewenang kepada

seseorang untuk melakukan suatu informed consent (IC), dengan demikian suatu penyataan

setuju atau izin oleh pasien secara sadar, bebas dan rasional setelah memperoleh informasi yang

dipahaminya darri tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya. Harus diingat bahwa yang

terpenting adalah pemahaman oleh pasien.

Pengertian lain yaitu Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien

(orang tua/wali/suami/istri/orang yang berhak mewakilinya) kepada tenahga kesehatan/dokter

untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang

dideritanya. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat

informasi secukupnya.

Jay katz  mengemukakan falsafah dasar informed consent yaitu pada hakikatnya suatu

keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi secara kolaboratif (kerjasama) antara

tenaga kesehatan/dokter dan pasien serta bukan semata-mata keputusan sepihak. Dengan

demikian, informed consent mengandung 2 unsur utama, yakni sukarela (voluntariness) dan

memahami (understanding).

            Ada 2 bentuk informed consent yaitu :

1.      Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied consent)

a.       Keadaan normal

b.      Keadaan darurat

2.      Dinyatakan (expressed consent)

a.       Lisan

b.      Tulisan 

Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa

pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.

Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui

umum.

Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency)

sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa

memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat maka dokter dapat melakukan

tindakan medic terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis

persetujuan ini disebut sebagai Presumed Consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar,

dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

Exressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang

akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan

demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan

dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

1.      Informasi

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang informed consent dinyatakan bahwa dokter

harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak

diminta, jadi indormasi harus disampaikan. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai apa

(what) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (when), siapa yang harus menyampaikan

(Who), dan informasi yang mana (Which) yang perlu disampaikan.

2.      Persetujuan

The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical

Practice,menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Informed Consent

yaitu :

a.       Diberikan secara bebas

b.      Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian

c.       Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami

tindakan itu perlu dilakukan

d.      Mengenai sesuatu hal yang khas

e.       Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

3.      Penolakan

Seperti dikemukakan pada bagian awal, Tidak selamanya pasien atau keluarga setuju

dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter

maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai

hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut sebagai informed Refusal.

Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter

menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter gagal dalam

meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan

dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga

menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang diperlukan.

    

                                                      

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Keperawatan sebagai suatu profesi bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas

pelayanan/asuhan keperawatan yang diberikan. Oleh sebab itu pemberian pelayanan/asuhan

keperawatan harus berdasarkan pada landasan hukum dan etika keperawatan. Standar asuhan

perawatan di Indonesia sangat diperlukan untuk melaksanakan praktek keperawatan, sedangkan

etika keperawatan telah diatur oleh organisasi profesi, hanya saja kode etik yang dibuat masih

sulit dilaksanakan dilapangan karena bentuk kode etik yang ada masih belum dijabarkan secara

terinci dan lengkap dalam bentuk petunjuk tehnisnya.

            Etik merupakan kesadaran yang sistematis terhadap prilaku yang dapat dipertanggung

jawabkan, etik bicara tentang hal yang benar dan hal yang salah dan didalam etik terdapat nilai-

nilai moral yang merupakan dasar dari prilaku manusia (niat). Prinsip-prinsip moral telah banyak

diuraikan dalam teori termasuk didalamnya bagaimana nilai-nilai moral di dalam profesi

keperawatan. Penerapan nilai moral professional sangat penting dan sesuatu yang tidak boleh

ditawar lagi dan harus dilaksanakan dalam praktek keperawatan.

B. SARAN

Diharapkan dengan adanya makalah tentang konsep hak klien dan persetujuannya untuk

bertindak ini teman-teman jadi lebih mengerti dan dapat bermanfaat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Redjeki, S. (2005). Etika keperawatan ditinjau dari segi hukum. Materi seminar tidak

diterbitkan. Staunton, P and Whyburn, B. (1997). Nursing and the law. 4th ed.Sydney: Harcourt.

http://rayidaanggi.blogspot.com/2013/02/hak-dan-kewajiban-pasien-dan-perawat.html

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dokter, perawat mempunyai hubungan langsung dengan pasien. Agar

perawat mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien, sehingga tidak

mengakibatkan munculnya gugatan pasien/keluarganya maka diperlukan pemahaman mengenai

konsep keperawatan dan konsep hukum bagi para perawat. Selain itu, perawat juga dapat

memahami hak-hak klien, kewajiban klien dan persetujuan tindakan medis.

            Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu, menyumbangkan bahan, tenaga, pikiran,dalam pembuatan makalah ini.  Apabila

dalam makalah ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Kritik dan

saran yang membangun semoga dapat kami jadikan motivasi untuk memperbaiki tugas makalah

ini. Semoga makalah ini dapat memperkaya kepustakaan ilmiah, khususnya dalam hak klien,

kewajiban klien, undang-undang perlindungan konsumen, dan informed consent dan bermanfaat

bagi masyarakat pelaku, pengguna, dan penyedia jasa pelayanan kesehatan. Semoga Allah SWT

memberkahi.

Banjarmasin, 20 Maret 2012

    Penulis

 

 

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR..........................................................................................................  1

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………… 2

PENDAHULUAN.................................................................................................................. 3       

Latar belakang.............................................................................................................  3

PEMBAHASAN.....................................................................................................................   4

            HAK dan KEWAJIBAN KLIEN.............................................................................4

a)      Hak-hak Klien...............................................................................................4

b)      Kewajiban Klien............................................................................................ 6

c)      Undang-undang Perlindungan Konsumen....................................................7

d)     Informed Consent.........................................................................................8

KESIMPULAN....................................................................................................................11

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….12

                                   

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pembangunan bidang kesehatan secara terpadu dimulai sejak tahun 1978, yaitu sejak

dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1978  tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Keputusan Presiden Nomor 7

Tahun 1979 tentang REPELITA III. Sejak itu kesehatan menempati bagian tersendiri dalam

pembangunan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam

GBHN, disusunlah Sistem Kesehatan Nasional. Sistem ini merupakan suatu tatanan yang

mencerminkan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kemampuan derajat kesehatan yang

optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

Konsekuensi kebijakan UU 23/1992, setiap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam

upaya pelayanan kesehatan menempati peran yang setara, baik tenaga, sarana, dan prasarana

bahkan pengguna jasa layanan kesehatan dan masyarakat pada umumnya mengmban kewajiban

yang sama besar untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan upaya

kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan

prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana

kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan

sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter dan perawat sebagai tenaga kesehatan

yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam penanganan penyakit.

Peningkatan jenjang pendidikan, niscaya meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga

keperawatan. Standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan

upaya pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh

tenaga kesehatan terhadap pasien,sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan

tenaga kesehatan serta ketersediaan fasiliatas dalam sarana layanan kesehatan yang ada.

Sementara itu, hak pasien harus dihormati oleh tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan

kesehatan.

HAK DAN KEWAJIBAN PASIENA.    HAK KLIEN

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya

sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas.

Dewasa ini klien juga untuk meminta untuk lebih dapat menentukan sendiri dan

mengontrol tubuh mereka sendiri bila sakit. Persetujuan, kerahasiaan, dan hak klien untuk

menolak pengobatan merupakan aspek dari penentuan diri sendiri.

Kebutuhan untuk hak klien adalah hasil secara luas dari dua keadaan yaitu kerentanan

(vulnerability) klien dari penyakit dan kompleksitas hubungan dalam tatanan asuhan kesehatan.

Ketika sakit, seseorang sering tidak mampu menyatakan hak-haknya sebagaimana bila ia sakit. 

Menyatakan hak memerlukan energi dan kesadaran tentang hak seseorang dalam situasi

tersebut.  Oleh karenanya seseorang yang lemah atau terkait dengan penyakitnya, mungkin tidak

mampu menyatakan hak-haknya.

Pola baru dari hubungan asuhan kesehatan muncul sebagai akibat dari beberapa kekuatan

di masyarakat, mencakup konsumen yang lebih berpengetahuan dan pengakuan dari peranan

gaya kehidupan di dalam penyakit.  Tujuan kesehatan meliputi pengembalian otonomi dan

kemendirian klien serta penerimaan kesehatan yang baik sebagai tanggung jawab pemberi

asuhan, klien, serta masyarakat.  Tujuan ini tidak dapat di capai, kecuali klien menerima

tanggung jawab secara aktif untuk kesehatan mereka dan asuhan kesehatan, serta kecuali klien

dan pemberi asuhan saling menghargai.  Penggerakan hak-hak klien meningkatkan hubungan

kesehatan yang baru ini, dan perawat dewasa ini di cegah untuk mengurangi hak-hak klien

dengan mengidentifikasi dan melindungi hak klien serta pembantu klien menyatakan haknya

(Healey, 1983).

Pada tahun 1973 di American Hospital Association menerbitkan a Patient’s Bill of Rights

dalam upaya meningkatkan hak klien yang dirawat. Seringkali klien tidak mengetahui haknya,

walaupun banyak rumah sakit dewasa ini memberi klien pada saat masuk pernyataan haknya.

Empat hak yang dinyatakan dalam fasilitas asuhan kesehatan (Annas dan Healey, 1974)

1.       Hak untuk kebenaran secara menyeluruh

2.      Hak untuk privasi dan martabat pribadi

3.      Hak untuk memelihara penentuan diri dengan berpartisipasi dalam keputusan sehubungan

dengan kesehatan seseorang

4.      Hak untuk memperoleh catatan medis, baik selama maupun setelah dirawat

Pernyataan hak pasien/klien

Uraian pernyataan hak pasien (a Patient’s Bill of Rights) adalah sebagai berikut :

1.       Klien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan.

2.      Klien mempunyai hak untuk memperoleh informasi terbaru dan lengkap dari dokter mengenai

diagnosis, pengobatan, dan prognosisnya.

3.      Klien mempunyai hak untuk menerima informasi penting dari dokternya untuk memberikan

persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta risiko kemungkinan

dialaminya, kecuali dalam sistem darurat.

4.      Klien mempunyai hak untuk menolak pengobatan sejauh diijinkan oleh hukum dan

diinformasikan tentang konsekuensi tindakannya.

5.      Klien mempunyai hak untuk mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut

program asuhan medis diskusi medis konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan yang dilakukan

dengan cermat dan dirahasiakan.

6.      Klein mempunyai hak untuk mengharapkan bahwa semua komunikasi dan catatan mengenai

asuhannya harus diberlakukan sebagai rahasia.

7.      Klien mempunyai hak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ke tempat lain yang lebih lengkap

dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan rumah sakit yang

ditunjuk dapat menerimanya.

8.      Klien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang hubungan rumah sakit dengan

instansi lain, seperti pendidikan institusi atau instansi lainnya sehubungan dengan asuhan yang

diterimanya.

Contoh : hubungan individu yang merawatnya, nama yang merawat dan sebagainya.

9.      Klien mempunyai hak untuk diberikan penasehat apabila rumah sakit mengajukan untuk terlibat

atu berperan dalam eksperimen manusiawi yang memengaruhi asuhan atau pengobatannya.

Klien mempunyai hak untuk menolak berpartisipasi dalam proyek riset tersebut.

10.  Klien mempunyai hak untuk mengharapkan asuhan berkelanjutan yang dapat diterima. Klien

mempunyai hak untuk mengetahi lebih jauh waktu perjanjian dengan dokter yang ada. Klien

mempunyai hak untuk mengharapkan rumah sakit menyediakan mekanisme sehingga ia

mendapat informasi dari dokter atau staf yang didelegasikan oleh dokter tentang kesehatan klien

selanjutnya.

11.  Klien mempunyai hak untuk mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang harus

diikitunya sebagai klien.

12.  Klien mempunyai hak untuk mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang diikutinya.

Menurut Fred Ameln hak-hak tersebut meliputi hak atas informasi, hak memberikan

informasi, hak memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan, hak atas rahasia kedokteran, hak

menolak pengobatan, hak menolak sesuatu tindakan medik tertentu, hak untuk menghentikan

pengobatan, hak melihat rekam medis, hak second opinion.

Hak-hak pasien yang paling menonjol dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan,

yaitu (1) rekam medis, (2) persertujuan tindakan medis, (3) rahasia medis. Ketiga hak tersebut

dengan tiga doktrin kesehatan ( Poernomo, 2000).

B.     KEWAJIBAN KLIEN

Menurut Fred Ameln, kewajiban pasien adalah :

1.    Memberi informasi lengkap perihal penyakitnya kepada tenaga kesehatan.

2.    Mematuhi nasehat tenaga kesehatan.

3.    Menghormati privasi tenaga kesehatan yang mengobatinya.

4.    Memberi imbalan jasa.

Selain itu, menurut buku Pengantar Pendidikan Keperawatan karya A. Aziz Alimul H.,

S.Kep.,Kewajiban pasien antara lain :

1.      Pasien dan keluarga berkewajiban untuk mentaati segala peraturan tata tertib rumah sakit.

2.      Pasien wajib menceritakan sejujurnya tentang segala sesuatu mengenai penyakit yang diderita.

3.      Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter atau perawat dalam rangka

pengobatan.

4.      Pasien beserta penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan

rumah sakit atau dokter.

5.      Pasien dan penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang

ditandatangani.

Sedangkan menurut M. Jusuf Hanafiah dalam buku Etika Kedokteran & Hukum

Kesehatan edisi 3, kewajiban pasien adalah :

1.      Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter.

2.      Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.

3.      Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter.

4.      Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di rumah sakit dan lain – lainnya.

5.      Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh.

6.      Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium

dokter.

C.    UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999(UUPK) mengartikan

konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk

dipedagangkan. Pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perseorang atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi. Pengertian jasa menurut UU konsumen adalah setiap layanan yang

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan

konsumen.

Dalam UU ini dijabarkan hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha dan jasa yang

kalau kita periksa satu-persatu semuanya dapat kita aplikasikan dalam tatanan hubungan antara

perawat dan pasien/klien. Hal ini mengingat bahwa hubungan antara perawat dan pasien

kontraktual, adanya jasa asuhan keperawatan yang disepakati bersama, dan juga mengingat ada

kecenderunagan konsumerasi pelayanan kesehatan yang memandang pasien atau klien sebagai

konsumen pelayanan kesehatan. Salah satu hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang

nyaman, aman, dan selamat.

D.    INFORMED CONSENT

Kata concent berasal dari bahasa latin, consentio yang artinya persetujuan izin,

menyetujui ; atau pengertian yang lebih luas adalah member izin atau wewenang kepada

seseorang untuk melakukan suatu informed consent (IC), dengan demikian suatu penyataan

setuju atau izin oleh pasien secara sadar, bebas dan rasional setelah memperoleh informasi yang

dipahaminya darri tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya. Harus diingat bahwa yang

terpenting adalah pemahaman oleh pasien.

Pengertian lain yaitu Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien

(orang tua/wali/suami/istri/orang yang berhak mewakilinya) kepada tenahga kesehatan/dokter

untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang

dideritanya. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat

informasi secukupnya.

Jay katz  mengemukakan falsafah dasar informed consent yaitu pada hakikatnya suatu

keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi secara kolaboratif (kerjasama) antara

tenaga kesehatan/dokter dan pasien serta bukan semata – mata keputusan sepihak. Dengan

demikian, informed consent mengandung 2 unsur utama, yakni sukarela (voluntariness) dan

memahami (understanding).

            Ada 2 bentuk informed consent yaitu :

1.      Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied consent)

a.       Keadaan normal

b.      Keadaan darurat

2.      Dinyatakan (expressed consent)

a.       Lisan (oral)

b.      Tulisan  (written)

Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa

pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.

Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui

umum.

Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency)

sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa

memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat maka dokter dapat melakukan

tindakan medic terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis

persetujuan ini disebut sebagai Presumed Consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar,

dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

Exressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang

akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan

demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan

dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

1)      Informasi

            Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang informed consent dinyatakan bahwa

dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak

diminta, jadi indormasi harus disampaikan. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai apa

(what) yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (when), siapa yang harus menyampaikan

(Who), dan informasi yang mana (Which) yang perlu disampaikan.

2)      Persetujuan

            The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical

Practice,menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Informed Consent

yaitu :

1.      Diberikan secara bebas

2.      Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian

3.      Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami

tindakan itu perlu dilakukan

4.      Mengenai sesuatu hal yang khas

5.      Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

3)      Penolakan

            Seperti dikemukakan pada bagian awal, tidak selamanya pasien atau keluarga setuju

dengan tindakan medic yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter

maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai

hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan. In I disebut sebagai informed Refusal.

            Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter

menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien.

            Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan,

maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau

keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medic yang diperlukan.

                                    KESIMPULAN1.      Hak-hak pasien yang paling menonjol dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, yaitu 

rekam medis, persertujuan tindakan medis, rahasia medis.

2.      Kewajiban klien antara lain, memberi informasi lengkap perihal penyakitnya mematuhi nasehat

perawat, menghormati privasi, memberi imbalan jasa.

3.      Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 (UUPK) mengartikan konsumen

sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk

dipedagangkan.

Dalam UU ini dIjabarkan hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha dan jasa yang kalau kita

periksa satu-persatu semuanya dapat kita aplikasikan dalam tatanan hubungan antara perawat

dan pasien/klien.

4.       Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat informasi

secukupnya.

   

DAFTAR PUSTAKAPraptianingsih, S.H., M.H., Sri. 2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan

di Rumah Sakit. Jakarta : Rajawali Pers.

Alimul H, Aziz. 2002. Pengantar Pendidikan Keperawatan. Jakarta : CV. Sagung Seto.

Priharjo, Robert. 2008. Konsep & Perspektif Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta : EGC.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri. 1991. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC.

Potter & Perry. 1999. Fundamental Keperawatan Edisi 4 Volume 1. Jakarta : EGC.