GI-Strategy-BAH 1

Memaksimalkan dampak ekonomi dan sosial dari potensi besar yang dimiliki Indikasi Geografi s Indonesia

Proposal Strategi

IG Nasional

PROPOSAL STRATEGI IG NASIONAL 2

Memperkenalkan strategi

Apakah Indikasi Geografis

Sejarah IG di Indonesia

Menjaga keberlangsungan IG di Indonesia

Strategi IG yang diusulkan

IG Indonesia: delapan fokus area yang harus ditindaklanjuti

Fokus Area 1: Fokus pada produk-produk yang bisa mendapatkan IG

Fokus Area 2: Memperbaiki proses registrasi IG

Fokus Area 3: Memperkuat rantai nilai IG

Fokus Area 4: Mendukung kelompok IG dan asosiasi IG

Fokus Area 5: Membangun sistem kontrol IG yang efektif

Fokus Area 6: Mempromosikan dan memasarkan IG

Fokus Area 7: Melindungi IG

Fokus Area 8: Membangun hubungan antar pemerintahan yang lebih kuat

Prioritas implementasi

Daftar Isi


Proposal strategi pengembangan lebih lanjut Indikasi Geografis di Indonesia ini merupakan hasil dari kemitraan selama empat tahun antara Sub direktorat Indikasi Geografis di DJKI dan Fasilitas Kerjasama Perdagangan-didanai Uni Eropa (TCF), yang telah menyediakan bantuan teknis.

Proposal strategi ini diharapkan menjadi dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti bagi masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang potensi indikasi geografis di Indonesia dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi potensi tersebut.

Proposal strategi ini menjelaskan apa itu Indikasi Geografis dan bagaimana sejarahnya di Indonesia

Delapan fokus area untuk perbaikan telah diidentifikasi, beserta dengan rekomendasinya

Enam Prioritas penerapan yang diusulkan: (1) memperkenalkan aturan Indikasi Geografis secara spesifik; (2) Mengadopsi pendekatan bottom-up yang melibatkan para produsen dan pengolah sejak tahap awal di semua aspek pengembangan IG mereka –melengkapi pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah. (3) menciptakan sebuah pendekatan multi-disipliner dan tim di dalam pemerintah untuk menyediakan dukungan yang terkoordinasi dan terpadu untuk Indikasi Geografis; (4) memperkuat seluruh proses identifikasi dan persiapan mendapatkan Indikasi Geografis untuk memastikan terbentuknya kekuatan dan keberlanjutan sejak awal; (5) mengembangkan strategi promosi nasional; (6) membangun strategi perlindungan yang umum.

Sistem Indikasi Geografis penting bagi Indonesia terutama di wilayah terpencil – untuk pendapatan, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan bahkan beberapa Indikasi Geografis bisa jadi memberikan sesuatu yang signifikan di tingkat global, seperti Indikasi Geografis terbaik yang berasal dari Eropa. Kami berharap dokumen ini akan membantu perjalanan menjadi yang terbaik.

StrategiMemperkenalkan


Naskah strategi ini dibahas pada pertemuan para pemangku kepentingan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2016. Naskah ini menjadi dasar untuk

pengembangan lebih lanjut dari Strategi IG Nasional bagi Indonesia, yang mana sedang disusun oleh DJKI.


Indikasi Geografi s?Menurut WTO: “Kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari suatu produk yang dapat ditentukan dari tempat asalnya. Indikasi Geografi s adalah nama tempat atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu tempat yang digunakan untuk mengidentifi kasi produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tersebut dan memiliki karakteristik tersebut” (misalnya, “Champagne”, “Gruyère cheese” atau “Parma ham”).

Apa yang dimaksud dengan

EMPAT KOMPONEN PENTING INDIKASI GEOGRAFIS

Champagne adalah salah satu Indikasi Geografi s unggulan dunia

ProdukKualitas, reputasi atau karakteriktik

lainnyaNama Asal Geografi s Indikasi

Geografi s


IG di IndonesiaIndonesia telah mengembangkan konsep IG sejak tahun 2001. Payung hukum untuk IG diatur oleh Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek Dagang dan Peraturan Pemerintah No. 51/2007 tentang pengembangan sistem IG.

Selama ini Indonesia telah menjadi salah satu negara ASEAN terkemuka dalam hal pengembangan IG untuk meningkatkan daya saing, memberi keuntungan kepada produsen, mengembangkan masyarakat lokal dan mendorong ekonomi lokal.

Sejauh ini, sebanyak 40 produk Indonesia yang dikenal luas telah mengikuti IG dan secara resmi terdaftar sebagai IG di Indonesia di badan yang menangani IG, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada saat penulisan ini, enam registrasi lainnya sedang dalam tahap proses persiapan.

Sub-Direktorat IG perlu menerima penghargaan untuk upaya luar biasa yang telah dilakukan dalam mengembangkan sistem IG di Indonesia.

Sejarah

IG Indonesia yang ada saat ini termasuk antara lain Kopi Arabika Gayo (Gayo Arabica Coffee), Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) dan Madu Sumbawa (Sumbawa Honey).

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

Undang-Undang 15/2001

IG Gayo Arabica coffee

IG Muntok White Pepper

IG Sumbawa Honey

2016 d an seterusnya:

Keberhasilan IG Indonesia di masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah 51/2007

April 2010

Desember 2011


IG di Indonesia Menjaga keberlangsungan

Komitmen untuk bertindak Sembilan tahun setelah pembentukan sistem IG di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 51/2007, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap berkomitmen untuk mengembangkan IG di Indonesia.

Pada bulan Oktober 2015, DKJI menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Industri dan Perdagangan.

MoU tersebut bertujuan untuk:

» menggali dan mengembangkan potensi produk-produk IG guna mendorong perekonomian Indonesia;

» mendorong pemanfaatan IG untuk melindungi produk-produk pertanian, kerajinan tangan dan industri yang berasal dari sumber daya alam dalam negeri; dan

» meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral di antara lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung sistem IG secara nasional.

Kontribusi TCF Selama empat tahun terakhir Fasilitas Kerja Sama Perdagangan UE-Indonesia (Trade Cooperation Facility/TCF) telah memberikan dukungan yang sangat signifi kan terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem IG, diantaranya membantu memperkuat sistem registrasi IG yang sudah ada dan meningkatkan pengetahuan tentang proses IG di antara para pejabat di lingkungan Sub-Direktorat DJKI untuk IG.

Para ahli TCF juga telah melakukan pengembangan kapasitas untuk para pemangku kepentingan dari IG terdaftar guna meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan membantu registrasi produk-produk IG Indonesia di tingkat nasional dan UE.

Selain itu, proyek tersebut telah mendukung komitmen dari otoritas daerah untuk mendukung prakarsa IG baru di tingkat daerah dan meningkatkan identifi kasi jumlah produk lokal yang berpotensi memenuhi syarat untuk menjadi produk IG.

Seiring dengan berakhirnya proyek, maka TCF berkomitmen untuk memberikan strategi secara menyeluruh untuk masa depan IG di Indonesia kepada para pemangku kepentingan.

Memorandum of understanding

KOMITMEN

STRATEGIC SUPPORT


yang diusulkanStrategi IG

Sebuah pendekatan praktis, bukan pendekatan akademis

Usulan strategi didasarkan pada hasil kegiatan terkait IG yang dilakukan oleh TCF selama empat tahun terakhir, dimana proyek tersebut bekerja sama dengan DJKI, kementerian nasional terkait lainnya, para pemangku kepentingan IG, serta otoritas setempat.

Usulan strategi ini menawarkan penilaian yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang ada tentang kekuatan dan kelemahan sistem IG yang ada dan berisi suatu pendekatan untuk:

» Meningkatkan pengetahuan tentang IG diantara para pemangku kepentingan pemerintah dan swasta;

» mengembangkan dan melindungi IG di Indonesia, baik yang telah terdaftar maupun yang akan dikembangkan di masa yang akan datang;

» meningkatkan proses registrasi IG; dan

» meningkatkan koordinasi dan kerja sama di antara badan-badan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Dibuat sederhana Strategi IG dikelompokkan menjadi delapan Fokus Area yang memerlukan pengembangan.

Kami melihat situasi yang ada saat ini dan isu-isu apa yang timbul pada setiap fokus area tersebut.

Pada bagian akhir, kami mengajukan enam Prioritas Implementasi.

Secara jelas dan sederhana kami mengusulkan beberapa pedoman tentang tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut.

Kajian komprehensif

tentang isu-isu tersebut

… rekomendasi yang tersampaikan

dengan baik

Penilaian yang sesuai dengan situasi saat ini

Sebuah pendekatan

praktis terhadap hal-hal yang

perlu dilakukan…

IG Indonesia yang efektif dan berkelanjutan


delapan fokus area yang perlu ditindaklanjutiIG Indonesia

FA1: Fokus pada produk yang berpotensi

memiliki IGMeningkatkan kesadaran tentang

IG dan manfaatnya, dengan memastikan keberlanjutan komersial dan teknis dari

produk-produk IG potensial dan melengkapi pendekatan top-

down yang didukung pemerintah dengan strategi inklusif, bottom-

up, untuk memberikan peran utama kepada para produsen IG.

FA2: Memperbaiki proses registrasi IG

Memperkuat proses IG melalui payung hukum yang

jelas, keterlibatan penuh para produsen dan pengolah,

penempatan staf DJKI dan peningkatan metodologi untuk keberlanjutan produk, aplikasi

IG dan Buku Persyaratan (Book of Requirements).

TITIK BERANGKAT

IG Indonesia: menawarkan

potensi yang besar tetapi saat ini belum

dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber perekonomian.

FA4: Mendukung kelompok IG dan

asosiasi IGMenjelaskan dan memperkuat peran kelompok-kelompok IG

dan menjelaskan fungsinya sehingga mereka dapat

memainkan peran penting dalam mengelola dan mengembangkan

IG-nya; memperkuat kemampuan AIGI untuk

mendukung dan mengkoordinasi kegiatan kelompok-kelompok IG.

FA3: Memperkuat rantai nilai IG

Mendorong para produsen dan pengolah untuk melakukan

proses kepemilikan IG, dengan bantuan para ahli IG yang berasal dari dalam negeri

untuk memberikan pelatihan teknis jangka panjang dan meningkatkan kesadaran

IG di antara para pedagang, eksportir dan konsumen.

FA8: Membangun hubu-ngan antar pemerinta-han yang lebih kuatMemastikan semua badan pemerintah memainkan perannya dalam mendukung IG, mengembangkan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan kementerian terkait dan membentuk tim multi disiplin yang dipimpin DJKI untuk mengkoordinasikan kegiatan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

FA7: Melindungi IGMemberikan perlindungan hukum dan mekanisme pelaksanaan yang efektif untuk IG Indonesia dan menjelaskan penerapannya dan manfaatnya bagi kelompok IG.

TITIK TUJUANIG Indonesia: produk-produk IG yang unik dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

FA5: Membangun sistem kontrol IG yang efektifMemajukan kredibilitas IG Indonesia di dunia internasional dengan membantu kelompok-kelompok IG meningkatkan sistem ketelusurannya dan rancangan sistem kontrol; membiarkan badan-badan ekternal melakukan pengendalian dan sertifikasi akan meringankan kerja DJKI sehingga dapat fokus pada pemeriksaan dan perlindungan IG.

FA6: Mempromosikan dan memasarkan IGMeningkatkan kesadaran tentang IG, mengembangkan strategi pemasaran IG, mengadopsi strategi promosi IG nasional dan menjamin penggunaan nama, logo, pelabelan dan pengemasan IG yang tepat; mengembangkan potensi yang ditawarkan oleh para mitra sektor swasta.


FOKUS AREA 1:

Fokus pada produk-produk yang bisa mendapatkan IG

Situasi saat iniJumlah IG terdaftar di Indonesia meningkat secara signifi kan dan Sub-Direktorat DJKI untuk IG sedang menginventarisasi produk-produk lokal yang berpotensi untuk mendapatkan IG.

Beberapa pemangku kepentingan IG Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut IG mereka.

Otoritas nasional telah mensosialisasikan informasi tentang IG, terkadang dengan dukungan kelompok-kelompok IG.

PermasalahanKurangnya pengetahuan tentang IG diantara para pemangku kepentingan, asosiasi/kelompok IG, badan-badan pemerintah, para mitra eksternal dan konsumen dapat mengakibatkan kurangnya motivasi untuk memperoleh status IG.

Pemerintah pusat melakukan proses identifi kasi dan registrasi IG tetapi para produsen dan otoritas lokal tidak cukup dilibatkan dalam proses penyusunan IG-nya, sehingga menyulitkan bagi mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan IG dalam jangka panjang.

DJKI perlu menerapkan pendekatan yang konsisten untuk mengevaluasi dan menguji produk dengan potensi IG; seringkali tidak dilakukan penilaian yang tepat tentang kesesuaian produk, keberlanjutan dan bagaimana potensi pasar dari produk tersebut.

Pada saat produk lokal diidentifi kasi berpeluang untuk menjadi IG, para produsen/pengolah lokal tidak dipertanyakan mengenai komitmen dan minat mereka untuk memiliki IG.

MENINGKATKAN KESADARAN: tentang cara membuat aplikasi IG dan manfaat IG.

MELIBATKAN OTORITAS PEMERINTAH YANG BERSANGKUTAN: sehingga otoritas yang berwenang, bergantung pada jenis produknya, memperoleh informasi dan dapat mendukung proses IG sejak awal.

MELIBATKAN PARA PRODUSEN/PENGOLAH: dengan meminta mereka menegaskan minatnya untuk menjalani proses IG bagi produknya dan dilibatkan dalam proses IG, termasuk penulisan BoR; pendekatan bottom-up ini akan melengkapi pendekatan top-down yang diadopsi oleh berbagai kementerian dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya IG.

KONSISTEN: dalam pemilihan produk, mengidentifi kasi produk, menilai kelayakan IG-nya, membahasnya dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan, menegaskan strategi dan menyusun aplikasi Buku Persyaratan.

MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN PRODUK: dengan menegaskan keterkaitannya dengan asal geografi snya, keberlanjutan teritorialnya, dukungan para produsen, keberlanjutan ekonomisnya dan potensi pasar.

Rekomendasi


FOKUS AREA 2:

Memperbaiki proses registrasi IG

Situasi saat iniIndonesia telah menerapkan sistem IG sejak tahun 2001, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 51/2007. Sistem tersebut dikelola oleh DJKI, yang Sub-Direktorat GI-nya telah mengembangkan metodologi untuk menguji IG dan mengembangkan Buku Persyaratan IG untuk didaftarkan, termasuk ketelusuran produk sebagai dasar bagi sistem pengendalian IG. Saat ini Indonesia sedang memodifi kasi perundang-undangannya tentang merek dagang, termasuk masalah-masalah terkait IG.

PermasalahanUndang-undang yang baru tidak secara spesifi k membahas perundang-undangan IG, terpisah dari Undang-Undang tentang Merek Dagang, dan hanya memberikan kerangka hukum yang umum tanpa peraturan yang berlaku.

Subdirektorat IG, DJKI tidak memiliki sumber daya staf yang memadai untuk menanggung beban kerjanya.

DJKI perlu beradaptasi dengan pendekatannya untuk menangani pengujian IG, karena jumlah informasi yang diperlukan seringkali berlebihan.

Buku Persyaratan tidak dilaksanakan karena tidak ditulis oleh para produsen/pengolah sendiri. Dengan demikian para produsen/pengolah tidak mengetahui atau memahami apa yang tercantum dalam Buku Persyaratan dan tidak menyadari tentang praktik-praktik produksi IG yang terdapat di dalamnya yang harus ditaati.

Pengetahuan staf DJKI tentang ketelusuran dan sistem pengendalian perlu ditingkatkan; diperlukan sebuah metodologi untuk memantau kemajuan IG.

Peningkatan jumlah registrasi dengan menggunakan sistem yang berlaku saat ini dapat mengakibatkan tidak terlaksananya studi kelayakan yang tepat, sehingga menimbulkan risiko terkait keberlanjutan jangka panjang.

MERUMUSKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SPESIFIK: untuk IG, beserta peraturan yang terperinci dan konsisten untuk diterapkan dan pengembangan lebih lanjut.

MEMPERKUAT SUB-DIREKTORAT IG: dalam penyusunan staf, pelatihan dan metodologi untuk menangani beban kerja IG yang semakin meningkat.

MENGKAJI METODOLOGI: untuk menguji aplikasi IG, termasuk memeriksa keberlanjutan sebelum memutuskan untuk mengajukan aplikasi.

MELIBATKAN PARA PRODUSEN/PENGOLAH: dalam menyusun Buku Persyaratan, beserta otoritas setempat yang relevan, sehingga pada saat mereka memperoleh IG, mereka akan memahami dan mentaati praktik-praktik produksi yang harus diterapkan di lapangan.

MENGKAJI ISI Buku Persyaratan: penyusunannya dipimpin oleh para pemangku kepentingan yang relevan serta jelas dan hanya berisi informasi yang diperlukan (tidak semua IG memerlukan data terperinci; hanya yang diperlukan untuk “penamaan daerah asal” produk).

MENINGKATKAN PEMAHAMAN: DJKI harus meningkatkan pemahaman di antara kementerian dan para pejabat daerah tentang proses registrasi IG.

Rekomendasi


FOKUS AREA 3:

Memperkuat rantai nilai IG

Situasi saat iniBeberapa pemangku kepentingan IG telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan dan mengembangkan IG-nya. Pemangku kepentingan lainnya telah membangun hubungan komersial reguler dengan para pedagang dan eksportir. Para pembeli dan konsumen di seluruh negara menghargai kualitas produk lokal tertentu yang berasal dari wilayah-wilayah tertentu Indonesia. Otoritas nasional telah menyerbarkan informasi tentang IG dan sosialisasinya kadang-kadang didukung oleh kelompok-kelompok IG.

PermasalahanPara produsen dan pengolah seringkali tidak memahami apa yang dimaksud dengan IG, bagaimana IG bekerja dan IG katakan. Mereka seringkali berfi kir bahwa IG berarti dapat memperoleh harga premium atau dapat mengakses pasar ekspor, tanpa memahami apa sesungguhnya yang tercakup dalam skema IG dan bagaimana hal tersebut harus dikelola. Kurangnya pengetahuan ini menimbulkan tidak adanya motivasi untuk terlibat dan keengganan untuk mengupayakan kepemilikan. Para produsen juga memerlukan pelatihan dan bantuan teknis secara reguler untuk meningkatkan keterampilan manajerialnya.

Kurangnya pengetahuan secara umum tentang konsep IG dan potensi manfaatnya menyimpulkan bahwa para pedagang dan eksportir tidak memahami manfaat IG dan oleh karena itu, tidak dapat menggunakan nama atau logo IG ketika melakukan penjualan dan ekspor.

Secara umum, tidak ada kesadaran di antara konsumen tentang IG dan logo nasional, implikasi dan manfaatnya.

Kegiatan sosialisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap para produsen setelah kegiatan sosialisasi itu berakhir karena para produsen tidak menerima dukungan permanen untuk mempraktekan apa yang telah mereka pelajari.

MENDORONG PARA PRODUSEN/PENGOLAH UNTUK MENGUPAYAKAN KEPEMILIKAN IG-NYA: dengan meningkatkan kesadaran tentang cara kerja IG dan potensi manfaatnya sedemikian rupa, sehingga para produsen/pengolah termotivasi untuk mengambil tanggung jawab atas pengelolaan IG dan pelaksanaannya. Hal ini juga meliputi proses untuk mengidentifi kasi pasar potensial dan pengembangan rantai pasokan, termasuk membangun hubungan dengan para pedagang, eksportir dan konsumen.

MELIBATKAN PARA PEDAGANG DAN EKSPORTIR: sebagai duta potensial untuk IG di pasar eksternal, dengan mengidentifi kasi, melibatkan dan memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka menjadi bagian dari strategi IG, sehingga mereka menyadari tentang konsep IG, implikasi, potensi manfaatnya dan pentingnya menggunakan nama dan logo IG pada saat menjual/mengekspor; hal ini harus diperhatikan bahwa suatu IG dapat melakukan perdagangan atas haknya sendiri.

MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG IG/PRODUK IG DI ANTARA KONSUMEN: dengan menyadarkan para pembeli dan konsumen tentang IG dan produk IG serta manfaat yang diharapkan dari produk-produk yang memiliki nama dan logo IG

MEMBERIKAN DUKUNGAN JANGKA PANJANG KEPADA PARA PRODUSEN/PENGOLAH: dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis reguler kepada mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam menjual dan memasarkan keterampilannya; dukungan ini dapat diberikan di luar pemerintahan melalui para ahli yang berasal dari Indonesia (kami mengembangkan hal ini kemudian di dalam dokumen).

Rekomendasi


FOKUS AREA 4:

Mendukung Kelompok IG dan Asosiasi IG

Situasi saat iniSetiap IG yang terdaftar mempunyai satu kelompok IG yang ditentukan untuk memegang sertifi kat IG; kelompok ini merupakan badan penting untuk mengelola dan mengembangkan IG serta untuk berkomunikasi dengan otoritas pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Kelompok-kelompok IG merupakan dasar untuk menjamin kesinambungan IG dalam jangka panjang, karena kelompok tersebut bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan IG, termasuk sistem pelacakan dan rencana pengendalian.

Asosiasi Indikasi Geografi Indonesia (AIGI) dibentuk pada tahun 2015, untuk mengkonsolidasikan semua kelompok IG Indonesia. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa pembentukan badan ini bersifat prematur, karena sebagian besar kelompok IG belum memiliki kendali atas GI-nya sendiri dan alat untuk memastikan kesinambungannya; meskipun demikian, badan ini ada dan berpotensi memainkan peranan penting.

PermasalahanDengan beberapa pengecualian, sebagian besar kelompok IG tidak memahami peran dan fungsinya dalam mengelola IG atau tugas dan tanggung jawabnya, dalam keseluruhan strategi IG. Mereka gagal memainkan peran utama untuk mewakili para produsen IG.

Dalam banyak kasus, kelompok IG adalah kelompok yang lemah, tidak memiliki sumber pembiayaan sendiri dan staf tetap untuk mengelola IG. Seringkali kelompok ini tidak memahami cara membangun sistem pelacakan atau rencana pengendalian. Mereka tidak memahami atau tidak mengetahui persyaratan pengendalian atau biaya yang harus ditanggung oleh para pemilik IG.

AIGI, pada dasarnya, adalah suatu badan lobi yang mewakili dan membela kepentingan IG Indonesia. Suatu peran yang akan berkembang terus hingga sistem IG menguat.

MENJELASKAN PERAN DAN FUNGSI: sedemikian rupa sehingga kelompok IG dapat berfungsi sebagai titik kontak utama dengan otoritas pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya; mendorong kesinambungan dan menjamin independensinya melalui struktur pembiayaan mandiri dengan staf permanen; kelompok IG harus belajar dari contoh-contoh praktik yang baik di Indonesia dan membangun hubungan dengan kelompok IG lainnya, sekurang-kurangnya di tingkat daerah.

MEMBERIKAN DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS YANG BERSIFAT JANGKA PANJANG KEPADA KELOMPOK IG: memberikan pelatihan secara teratur dan bantuan teknis yang terkait IG, khususnya mengenai manajemen IG, isu keturunutan, pengawasan dan sertifi kasi, sehingga mereka dapat memperkuat IG mereka dan memastikan keberlanjutan serta pengembangannya dalam jangka panjang.

MENGEMBANGKAN ASOSIASI INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA SECARA BERKESINAMBUNGAN: sehingga badan ini secara efektif mampu melakukan lobi untuk mempromosikan IG Indonesia dan melindungi kepentingan pemegang IG dengan lebih baik.

MERENCANAKAN KESINAMBUNGAN AIGI: Asosiasi juga harus menentukan suatu strategi untuk memastikan kesinambungannya di masa yang akan datang (dengan merinci sumber daya, personel, dll. yang diperlukan) dan menentukan rencana kegiatan tahunan untuk pengembangan lebih lanjut.

Rekomendasi


FOKUS AREA 5:

Membangun sistem kontrol IG yang efektif

Situasi saat iniBuku persyaratan (BoR) dari sebagian besar IG meliputi suatu bagian ekstensif mengenai pelacakan produk, yang merupakan dasar dari sistem pengendalian IG. IG diajukan untuk kontrol eksternal yang dilakukan oleh DJKI setiap dua tahun.

PermasalahanDJKP (Tim tenaga ahli bidang IG dan Subdirektorat Indikasi Geografi s) tidak memiliki pengetahuan tentang isu-isu pelacakan, dengan hasil bahwa kebanyakan IG yang terdaftar tidak mempunyai sutu sistem pelacakan.

Tidak tersedia metodologi pengendalian yang dirancang oleh DJKI, sehingga sistem pengendalian yang ada dari IG yanjg terdaftar menjadi lemah.

Kurangnya pengetahuan tentang persyaratan sertifi kasi dan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh para pemegang IG.

Selain itu, persyaratan pengendalian termasuk waktu, tidak cukup jelas karena di Indonesia tidak diperlukan persyaratan sertifi kasi produk sebelum memasuki pasar, sesuatu yang membahayakan kredibilitas IG Indonesia di luar negeri.

MEMBERIKAN PELATIHAN TENTANG PELACAKAN: kepada para pejabat pemerintah sehingga mereka dapat mengawasi manajemen dan pengembangan yang tepat dari masing-masing IG; dan kepada para produsen dan pengolah sehingga mereka dapat membangun sistem pelacakan untuk masing-masing IG – begitu memahami buku persyaratan (BoR), mereka harus melaksanakannya dalam praktik (menentukan bagaimana kendali otomatis dapat berfungsi di perkebunan mereka).

MEMISAHKAN PERAN PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN: memungkinkan DJKI berkonsentrasi terhadap pemeriksaan dan perlindungan IG dan membiarkan badan eksternal dan independen untuk melakukan pengendalian dan sertifi kasi (perlu diterapkan sanksi berdasarkan undang-undang yang baru, beserta defi nisi pengendalian yang diperlukan, untuk menjamin kredibilitas sistem).

MEMBERIKAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KELOMPOK IG UNTUK MEMBANGUN SISTEM PELACAKAN: termasuk pembentukan dan pengelolaan daftar produsen/pengolah IG yang efektif dan terbaru serta penyusunan rencana pemantauan dan pengendalian.

MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN KELOMPOK IG: tentang 1) pentingnya PELACAKAN dan pengendalian dalam menjamin mutu produk dan mempertahankan nilai produk; dan 2) biaya sertifi kasi dan manfaat yang diperoleh para petani kecil terkait dengan pengendalian dan sertifi kasi yang dilakukan oleh badan independen.

Rekomendasi


FOKUS AREA 6:

Mempromosikan dan memasarkan IG

Situasi saat iniBeberapa produsen IG memiliki hubungan komersial dengan para pedagang dan eksportir, namun seringkali pedagang tidak menggunakan logo IG sehingga dengan demikian melewatkan kesempatan untuk melakukan diferensiasi produk IG. Para pembeli dan konsumen nasional menyadari kualitas produk-produk lokal tertentu yang datang dari wilayah tertentu di Indonesia. Sebagian besar pemilik IG melakukan pengemasan dan pelabelan sendiri walaupun seringkali kemasan dan label tersebut ketinggalan zaman, mengabaikan tren pasar dan tidak sesuai dengan pedoman.

Pemerintah membantu meningkatkan pemasaran produk-produk IG (misalnya, prakarsa pengemasan yang dipimpin oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional). Semua IG terdaftar memiliki logonya sendiri. Logo IG nasional, wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan IG pada kemasan mereka, diatur secara hukum melalui Peraturan No. 29/2013, tetapi belum dilaksanakan.

PermasalahanKurangnya pengetahuan tentang IG dan manfaatnya menunjukkan bahwa para pedagang tidak menggunakan nama IG pada saat melakukan penjualan. Hanya sebagian kecil pedagang yang menggunakan logo IG atau logo IG nasional pada kemasan mereka pada saat menjual produk. IG Indonesia tidak memiliki strategi pemasaran secara nasional dan internasional dan tidak tersedia bantuan teknis yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Tidak ada strategi promosi di tingkat daerah, nasional dan internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang IG dan manfaatnya. Selain itu, peningkatan kesadaran diperlukan di antara para pejabat pemerintah untuk mempromosikan IG Indonesia di luar negeri.

Hingga saat ini, sektor swasta tidak terlibat dalam pengembangan IG di Indonesia.

MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG IG: sehingga semua pemangku kepentingan di seluruh rantai nilai memahami peran IG dan pentingnya kerja sama untuk memperoleh manfaat dari IG.

MEMBANTU KELOMPOK IG UNTUK MENGEMBANGKAN STRATEGI PEMASARAN YANG DITARGETKAN: dengan menentukan target pasar dan cara untuk produk IG mereka dapat masuk ke pasar tersebut dan mendapatkan kesepakatan di tingkat nasional dan internasional.

MENYUSUN KESELURUHAN STRATEGI PROMOSI IG: untuk mensosialisasikan informasi tentang IG yang ada, serta tentang skema IG dan manfaatnya di tingkat daerah, nasional dan internasional.

MENDORONG KOORDINASI DUKUNGAN PEMASARAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT: mendorong semua kementerian, serta para pihak yang berkepentingan lainnya, untuk menandatangani MoU dan menyepakati strategi promosi; dan memberikan pedoman dan bantuan teknis apabila diperlukan, serta menggali kerja sama antar kementerian untuk memasarkan produk-produk IG di luar negeri.

MEMASTIKAN DIGUNAKANNYA ALAT PROMOSI SECARA TEPAT: dengan menetapkan persyaratan hukum wajib dalam penggunaan nama/logo IG dan logo IG nasional dan mengharuskan kelompok-kelompok IG menerapkan pengemasan dan pelabelan yang tepat.

MELIBATKAN SEKTOR SWASTA: dalam bentuk mitra komersial potensial, distributor, pembeli akhir, dll., untuk membantu mengembangkan IG dan strategi pemasaran IG dan untuk bertindak sebagai duta IG Indonesia di pasar.

Rekomendasi


FOKUS AREA 7:

Melindungi GI

Situasi saat iniPerundang-undangan yang berlaku saat ini menetapkan aturan umum untuk perlindungan dan pemberlakuan IG. Produk IG terdaftar dan produk lokal yang berpotensi menjadi IG terkadang disalahgunakan oleh pihak ketiga yang menggunakan namanya untuk mendulang keuntungan dari reputasi produk-produk tersebut.

PermasalahanMeskipun terdapat kerangka hukum yang umum tentang perlindungan dan pemberlakuan IG, otoritas pemerintah belum menentukan strategi dan alat yang konkrit yang diperlukan untuk melindungi dan memberlakukan IG di tingkat nasional dan internasional.

Setelah terdaftar, sebuah IG hanya dapat digunakan terhadap barang-barang yang sesuai dengan ketentuan Buku Persyaratan. Jika orang lain menggunakan nama IG tersebut, tetapi tidak mematuhi ketentuan yang ada, dan menyesatkan masyarakat tentang daerah asal produk yang sesungguhnya, para pemilik IG dapat mengambil tindakan terhadap penggunaan ilegal tersebut, dengan menuntut perlindungan terhadap nama IG mereka dan penegakan hukum oleh otoritas pemerintah.

Otoritas pemerintah masih perlu menjelaskan mekanisme yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan hukum bagi IG terdaftar. Sementara itu, para pemilik IG, pedagang, pembeli dan bahkan konsumen tidak memahami perlindungan yang ditawarkan oleh status IG atau pentingnya menerapkan ketentuan hukum untuk melindungi produk-produk IG.

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IG: termasuk prosedur yang jelas untuk perlindungan spesifi k IG di Indonesia.

MENJELASKAN MANFAAT PERLINDUNGAN IG: sehingga para pemangku kepentingan IG menyadari hak-haknya setelah registrasi; hal ini merupakan salah satu tugas DJKI.

MENENTUKAN DAN MENYEPAKATI STRATEGI PERLINDUNGAN IG SECARA UMUM: di tingkat lokal, nasional dan internasional bersama dengan asosiasi pengacara HAKI, DJKI dan kementerian terkait, otoritas lokal dan kelompok IG, dengan mempertimbangkan pendaftaran IG Indonesia di negara-negara ASEAN dan UE.

MENJELASKAN PERLINDUNGAN IG DAN ATURAN PELAKSANAAN: misalnya membahas fakta bahwa undang-undang yang berlaku saat ini menetapkan batas waktu dua tahun untuk mempertahankan Merek Dagang sebelumnya, tetapi tidak memberikan pedoman yang jelas tentang pelaksanaan atau apa yang akan terjadi dengan merek dagang tersebut setelah jangka waktu dua tahun.

MENGEMBANGKAN DAN BERBAGI ALAT PERLINDUNGAN IG: seperti surat peringatan, bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap layanan polisi dan bea cukai dan teknik pengawasan pasar; setelah upaya penangkalan tersebut diterapkan, otoritas pemerintah harus menjelaskan kepada para pemangku kepentingan IG terdaftar tentang apa yang harus dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran.

Rekomendasi


FOKUS AREA 8:

Membangun hubungan antar pemerintahan yang lebih kuat

Situasi saat iniSebagian besar otoritas lokal mendukung pengembangan IG yang ada dan potensial. Dengan dipimpin oleh DJKI, enam kementerian telah menandatangani MoU tentang perlindungan dan pengembangan IG dan ini dapat menjadi alat yang kuat untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan di tingkat nasional. Kementerian lain juga tertarik untuk ikut dalam MoU tersebut, menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama melakukan konsolidasi dalam mengembangkan IG di Indonesia.

Para mitra eksternal telah terlibat dalam proses tersebut (EU-TCF, Swiss-ISIP, Invention Promotion Korea Association, ASEAN-ECAP, LSM). Dalam beberapa kasus, dukungan eksternal ini diberikan oleh negara-negara mitra dalam bentuk bantuan teknis sebagai tanggapan atas permintaan para pemangku kepentingan (umumnya dari DJKI). Beberapa LSM juga memberikan dukungan kepada para produsen IG.

PermasalahanKurangnya pengetahuan yang memadai tentang konsep IG, implikasi dan manfaat potensialnya. Sebagian besar pemerintah daerah tidak paham peran mereka atau bagaimana cara mendukung proses tersebut. Belum tersedianya aturan baku bagaimana cara DJKI megelola para pihak dan belum didefi nisikannya peran serta fungsi kementrian lain secara jelas

Kurangnya koordinasi di antara para mitra eksternal yang terlibat menyebabkan terjadinya tumpang tindih, duplikasi atau kegiatan yang saling bertentangan.

Sejauh ini, pemerintah belum menggali kemungkinan kerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan IG. LSM kadang-kadang menerima kritik karena hanya memberikan dukungan sementara, tanpa melibatkan pemerintah daerah sehingga tidak memberikan hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

MENINGKATKAN KESADARAN DI ANTARA PARA PEJABAT DAERAH DAN KEMENTERIAN: melalui sosialisasi IG yang dilakukan oleh DJKI, sehingga semua kementerian paham tentang IG dan dapat memberi dukungan

MENDORONG SEGERA IMPLEMENTASI MoU: mendorong semua kementerian terkait yang sudah menandatangani MOU, berbagi peran secara jelas untuk pengembangan promosi dan perlindungan IG di tingkat daerah, nasional dan internasional, beserta metodologi, keterampilan dan sumber daya yang akan mereka perlukan.

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN: setiap kementerian menunjuk staf untuk menangani tentang IG dan mengembangkan keahlian tentang IG, sehingga mereka dapat mengkoordinasi berbagai kegiatan tentang IG dan memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah jika diiperlukan.

MEMBUAT RENCANA KERJA TAHUNAN: melalui tim multi disiplin, sesuai dengan pandangan para pihak dan mengkoordinasikan kegiatan dimana semua pihak terlibat.

MEMBENTUK TIM MULTI DISIPLIN YANG DIPIMPIN DJKI: untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat nasional dan lokal dalam mendukung proyek-proyek IG serta para mitra eksternal, termasuk para pemain sektor swasta dan LSM.

Rekomendasi


Prioritas implementasiKami mengusulkan aksi-aksi berikut ini, yang kami kelompokkan menurut 6 prioritas implementasi

Memperkenalkan Undang-undang khusus IG Memperkenalkan Undang-undangan dan ketentuan spesifik yang mencakup IG yang terpisah dari peraturan tentang merek dagang, didukung dengan aturan yang detail dan konsisten untuk menciptakan suatu sistem IG yang efektif.

Mengadopsi pendekatan bottom-up di tingkat masyarakat (untuk melengkapi pendekatan top-down yang diterapkan saat ini)Memperkenalkan strategi bottom up, yang mencakup dan melibatkan para produsen dan pengolah sejak proses awal, dengan mendorong kepemilikan dan kepemimpinan untuk menjamin kesinambungan IG mereka dalam jangka panjang. Para produsen dan pengolah harus memimpin penulisan Buku Persyaratan (Book of Requirements) serta pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut dari IG mereka melalui kelompok-kelompok IG.

Dukungan konsultasi dan pelatihan dari Tim Tenaga Ahli IG diperlukan pada tingkat lokal dengan menggunakan pendekatan ‘bottom-up’. Tim ini terdiri dari sekelompok tenaga ahli dari kalangan non-pemerintah, yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus bidang IG, dan akan memberikan pelatihan secara teratur dan bantuan tetap kepada para pemegang kepentingan lokal dalam pembentukan, pengelolaan dan pengembangan IG mereka lebih lanjut, baik secara langsung dengan produsen dan prosesor maupun melalui kelompok IG.

Jenis dukungan ini merupakan hal yang mendasar dan perlu dibentuk dengan menggunakan tenaga ahli Indonesia (seperti yang dilakukan dalam proyek TCF) dan dukungan yang tepat waktu dari tenaga ahli internasional jika diperlukan. Ini harus menjadi fitur yang permanen dan hakiki dari sistem IG.

Menciptakan pendekatan dan tim multi disiplin di lingkungan pemerintah untuk mempromosikan IGMembentuk tim multi-disiplin untuk mengembangkan IG, dengan menentukan metodologi, pembagian kompetensi, keterampilan, tugas dan sumber daya yang diperlukan oleh masing-masing kementerian dan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diperlukan kepada para staf/tim yang bertanggung jawab atas masalah IG.

Memberi kesempatan kepada DJKI untuk berkonsentrasi pada pemeriksaan, pendaftaran dan perlindungan IG, serta mengkoordinasi tindakan-tindakan pada mitra eksternal, dengan mengijinkan lembaga-lembaga independen melakukan pengendalian dan sertifikasi.

Mendorong pengembangan para ahli IG dalam negeri sehingga proses IG di Indonesia akan memperoleh akses terhadap dukungan jangka panjang yang berkesinambungan jika diperlukan.

1

2 3


Memperkuat keseluruhan proses untuk mengidentifikasi dan menentukan IGMengadopsi pendekatan yang konsisten, dengan mengidentifikasi produk yang berpotensi untuk diproses menjadi IG, melakukan penilaian kesinambungan, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal, untuk menegaskan minat dan komitmennya untuk mengembangkan strategi IG dan kemudian membantu mereka menyusun BoR (Buku persyaratan) dan aplikasi IG.

Mengkaji metodologi pemeriksaan dan pendafataran IG dari DJKI, khususnya ketelusuran, pengendalian dan isi BoR (Buku persyaratan), yang seharusnya dibatasi hanya untuk informasi yang sangat diperlukan.

Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada para staf dan pejabat lokal sub-direktorat DJKI sehingga mereka paham tentang peran mereka dengan beban kerja yang semakin meningkat sesuai metodologi pemeriksaan IG yang telah direvisi (khususnya tentang ketelusuran dan kontrol).

Memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem sebelum menambah pendaftaran IG yang baru, dengan memprioritaskan penguatan IG yang ada daripada menambah pendaftaran IG yang baru.

Memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada para produsen dan kelompok IG untuk memahami tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pemantauan, pengendalian mutu, ketelusuran, pengumpulan dan penyimpanan data serta pemasaran.

Keberlanjutan IG dan keseluruhan proses IG Indonesia di masa mendatang tergantung pada komitmen semua pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan implementasinya sesuai dengan prioritas yang diuraikan di atas: pendekatan bottom-up, kepemilikan semua pihak; undang-undang khusus IG; peningkatan kapasitas dan pelatihan sesuai kebutuhan dan bantuan teknis; dilakukan oleh para ahli IG dalam negeri; dan dengan pemilihan yang cermat, promosi yang efektif dan perlindungan hukum yang tepat terhadap produk-produk yang berkesinambungan.

Mengembangkan suatu strategi promosi IG secara keseluruhanMenentukan keseluruhan strategi promosi IG untuk menyebarkan informasi di tingkat daerah, nasional dan internasional terkait skema IG dan manfaat IG untuk Indonesia; sektor swasta harus dilibatkan dalam keseluruhan proses sebagai duta IG Indonesia di pasar.

Meningkatkan kesadaran tentang proses IG dan manfaat IG di sepanjang rantai nilai dan untuk semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari produsen dan pengolah, kelompok IG sampai dengan pedagang, eksportir dan konsumen.

Mengembangkan strategi perlindungan bersama Mengembangkan strategi perlindungan bersama untuk IG Indonesia di tingkat daerah, nasional dan internasional, bersama dengan asosiasi para pengacara HKI, DJKI dan kementerian terkait, otoritas lokal dan kelompok IG.

4 5

6

GI-Strategy-BAH 1

Documents

Transcript of GI-Strategy-BAH 1