GAMBARAN UMUM KERAWANAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU ... · Pemerintah Daerah wajib memberikan...
Transcript of GAMBARAN UMUM KERAWANAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU ... · Pemerintah Daerah wajib memberikan...
PRESENTATION
GAMBARAN UMUM
KERAWANAN DAN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi
Diperlukan upaya mengawal kualitas Pemilu
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN
MENGHADAPI PEMILU 2019
98KOTA
416KAB
34PROV
Praktik politik identitas
Penerapan konsep
peace building
Isu agama Politik uang
Kesadaran demokrasi
Pemerintah Daerah wajib memberikanbantuan dan fasilitas untuk kelancaranpenyelenggaraan Pemilu (Pasal 434Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
Diperlukan persamaan dan pemahamanpersepsi di antara pemangkukepentingan Pemilu dalam upayapencapaian tujuan Pemilu yang lebihberkualitas dan demokratis
Bentuk Bantuan dan Fasilitasi dariPemerintah dan Pemerintah Daeraha. Penugasan personel pada sekretariat PPK,
Panwaslu Kecamatan dan PPS; b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK,
Panwaslu Kecamatan dan PPS; c. Pelaksanaan sosialisasi; d. Pelaksanaan pendidikan politik;e. Kelancaran transportasi pengiriman logistik; f. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan
pemilu;g. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan pemilu.
Kewajiban Pemerintah dan PemerintahDaerah Dalam Pelaksanaan PemiluSerentak tahun 2019 terdapat pada pasal201,306,341,440 UU No. 7 Tahun 2017
Peran Pemerintah Dan Pemerintah DaerahDalam Kampanye terdapat pada pasal 306ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017
Peran Linmas Dalam Pelaksanaan PemiluSerentak 2019 terdapat pada pasal 351Ayat (4) UU No.7 Tahun 2017
Percetakan dan Distribusi Logistik terdapatpada pasal 341 dan 345 UU No. 7 Tahun2017
Netralitas ASN/PNS terdapat pada pasal 9ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf c UU No. 5Tahun 2014
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
DUKUNGAN DATA KEPENDUDUKAN
PENGUATAN KERJASAMA PENGAWASAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMILU 2019
DUKUNGAN PENINGKATAN PARTISIPASI
PEMILIH
MENJAGA NETRALITAS ASN5
| 6
DUKUNGAN KEMENDAGRI TERKAIT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019 DI DAERAH
KERAWANAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
KATEGORI BERDASARKAN VARIABEL DAN INDIKATORNYA
01 Variabel Kamtibmas; indikatornya: konflikpendukung, isu SARA, Hax dan konflik bataswilayah
Variabel DPT; indikatornya: pemilih gandadan perekaman KTP
02
Variable Netralitas ASN; indikatornya:mobilisasi ASN, penggunaan fasilitas negara
03
Variabel Penyelenggara Pemilu;indikatornya: netralitas penyelenggarapemilu dan penyelenggara pemilu yangterkena sanksi.
04
Variabel Bantuan dan dukungan;indikatornya: distirbusi logistic, penertibanalat peraga kampanye dan pengamanan TPS.
05
1. Papua Barat dengan skor IKP: 52.832. DI Yogyakarta dengan skor IKP: 52.143. Sumatera Barat dengan skor IKP: 51.21
1. Bangka Beliting dengan skor IKP: 44.182. DKI Jakarta dengan skor IKP: 44.793. Bali dengan skor IKP: 46.71
PROVINSI DENGAN INDEKS KERAWANAN PEMILU TERTINGGI ADALAH
PROVINSI DENGAN INDEKS KERAWANAN PEMILU TERENDAH ADALAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAKesiapan Kemendagri dalam
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
Penyiapan Data laporan Menyiapkan tim
Pemantauan orang asing dan lembaga pemantau asing
Pemetaan daerah rawan
Mewaspadai peristiwa di perbatasan
Peningkatan penggunahak pilih pemilih
Sinergitas Antar K/L Koordinasi tahapan
Optimalisasi sosialisasiKebijakan
Update indeks demokrasi Indonesia
Pemberdayaan Ormas
Dukungan personil
1 2 3 4
5 6
9
87
10 11 12
PRA PWMILU
1. DETEKSI DINI TERHADAP GEJOLAK MASYARAKT DARIBAKAL CALON PESERTA PEMILU;
2. SEGERA MELAPORKAN APABILA MENEMUKAN INDIKASIPOTENSI GUANTIBMAS;
3. BERSAMA-SAMA POLRI DAN POTENSI MASYARAKATLAINYA, MENJAGA DAN MEMELIHARA STABILITASKAMTIBMAS JELANG PEMILU;
4. PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGAMANANPEMILU;
PERAN SATPOL PP DAN SATLINMAS:
9
SAAT PEMILU
PERAN SATPOL PP DAN SATLINMAS:
PENGAMANAN TERBUKA PD TIAP TAHAPAN PEMILU (JAGA, KAWAL & PATROLI);
PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU(GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK, TPS DAN PENJAGAAN LOGISTIK HASIL PUNGUT SUARA);
BERSAMA POLRI MELAKSANAKAN PATROLI PADA MASA TENANG (TERKAIT ATRIBUT PERAGA KAMPANYE, ANTISIPASI SERANGAN FAJAR, ANTISIPASI MONEY POLITIC)
DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI GUAN KAMTIBMAS (LAPORAN SEGERA);
BERSAMA POLRI MELAKS PENANGANAN TAHAP AWAL SETIAP GUAN KAMTIBMAS YG TERJADI SELAMA TAHAPAN PEMILU
MENJAGA NETRALITAS;
10 10
PASKA PEMILU
DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI KETIDAK PUASAN
PENDUKUNG PASLON KALAH, YANG DAPAT
MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL DI TENGAH
MASYARAKAT;
BERPERAN AKTIF DALAM UPAYA PEMULIHAN SITUASI
DAN CIPKON YG KONDUSIF DALAM MEMPERSATUKAN
KEMBALI HUBUNGAN MASY SGB DAMPAK PEMILU;
11
PERAN SATPOL PP DAN SATLINMAS:
11
Menyiapkan dukungan
anggaran operasional
tibum, ketentraman
dan linmas, untuk
Satpol PP dan
Satlinmas pada APBD
tahun 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
SE MendagriNo. 300/9889/SJ
Tgl14 -11-2018
Meningkatkan
kesiapsiagaan dalam
menjaga tibum, tran dan
linmas didaerah masing-
masing
Satlinmas terlibat secara
aktif sebagai pengamanan
langsung KPPS
Meningkatkan koordinasi,
intergrasi dan sinkronisasi
Meningkatkan
kewaspadaan dalam
pengamanan langsung
asset/bangunan milik
pemerintah daerah
Membantu KPU dalam
penertiban APK sesuai
ketentuan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAARAHAN SEKRETARIS JENDERAL
Meningkatkan koordinasi
melalui forum komunikasi
pimpinan daerah
Meningkatkan deteksi
dini dan lapor cepat
terkait kondisi wilayah
masing-masing dan
segera mengambil
langkah-langkah
antisipasi
Menciptakan iklim
daerah yang
kondusif
Melakukan pembinaan ormas
dengan mengambil langkah-
langkah koordinasi dengan
instansi/aparat terkait
Mendorong dan
meningkatkan peran
aktif masyarakat
dalam berbagai
program kemitraan
Memperkuat kapasitas
aparat Satpol PP dan
Satlinmas di daerah
14
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
14