INDEKS KERAWANAN PEMILU IKP -...
Transcript of INDEKS KERAWANAN PEMILU IKP -...
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
i
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2017
ii BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TIM PENYUSUN
Pengarah1. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si
2. Nasrullah, S.H., M.H.
3. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.
4. Endang Wihdatiningtyas, S.H.
5. Daniel Zuchron
PembinaGunawan Suswantoro, S.IP., M.Si.
Penanggung JawabFerdinand Eskol Tiar Sirait
Ketua TimFeizal Rahman
Wakil Ketua1. R. Alief Sudewo
2. Fathul Andi Rizky Harahap
Tim Peneliti1. Dirga Ardiansa, S.IP., M.Si.(Koor)
2. Rikson Nababan
3.Yusfi triadi
4. M. Afi ffudin
5. Masykuruddin Hafi dz
6. Sunanto
7. Toto Sugiarto
8. Veri Junaedi
9. Jojo Rohi
10. Erik Kurniawan
11. Tarmizi
12. Muslim Aisha
13. Abdul Ghofur
14. Siti Khofi fah
15. Nurlia Dian Paramitha
16. Muamarullah
Sekretariat1. Ike Meisye Laksmi
2. Djoni Irfandi
3. Andika Asykar
4. Inti Priswari
5. Abdul Rahman Mansyur
6. Adriansyah Pasga Dagama
7. M. Qodri Imaduddin
8. Anjar Arifi n
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
iii
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT,
karena atas izin-Nya Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP)
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. IKP 2017
ini merupakan salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap
pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), baik Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). IKP 2017
merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan
deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan
dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak
tahun 2017. Kerawanan yang dimaksud adalah berbagai hal yang
berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang
demokratis.
Pada tahun 2017, terdapat 101 daerah yang akan melaksanakan
Pilkada, yang terdiri dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Bawaslu
menyusun IKP di 101 daerah tersebut dengan mengukur 3 (tiga) aspek
utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang
demokratis. Ketiga aspek tersebut adalah aspek penyelenggaraan,
aspek kontestasi, dan aspek partisipasi. Dari ketiga aspek tersebut,
kami merumuskannya menjadi 10 variabel dan 31 indikator. Hasil
pengukuran dari masing-masing aspek, variabel, dan indikator 101
daerah tersebut yang kemudian Bawaslu susun menjadi IKP 2017.
KATA PENGANTAR
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
V
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI vPENDAHULUAN 1Latar Belakang 1Tujuan dan Kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu 2Defi nisi dan Operasionalisasi Konsep 3Tahapan Penyusunan IKP 2017 6Data dan Metode 8Metode Pengukuran dan Analisis Data 8Gambaran Umum Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada 2017) 9
HASIL SKOR DIMENSI, VARIABEL, DAN INDIKATOR 27Dimensi Penyelenggaraan 27Dimensi Kontestasi 43Dimensi Partisipasi 59
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 75Kesimpulan 75Rekomendasi Internal 77Rekomendasi Eksternal 78
LAMPIRAN 83
viii BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
1
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan baik dalam penindakan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang lebih komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian dan analisis secara deret waktu (time series) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan para stakeholders akan informasi yang akurat dan valid. Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kepemiluan yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan revitalisasi peran dan fungsi Bawaslu sebagai pusat kajian dan analisis kepemiluan di Indonesia.
Dalam pelaksanaan tugas di atas, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai suatu rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang kepemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan Pilkada. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi, dan dicegah.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses dan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2015 lalu, terdapat beberapa
LATAR BELAKANG
PENDAHULUAN
2 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
hal yang telah diperbaiki dan dirumuskan ulang untuk perbaikan pelaksanaan IKP tahun 2017. Perbaikan dimaksud meliputi (1) Perumusan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada); (2) Defi nisi konseptual dari Kerawanan Pemilu; (3) Operasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item indikator berupa pertanyaan; (4) Melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan para ahli dalam expert judgement, (terdiri dari para akademisi, praktisi dan kementerian/lembaga terkait); serta (5) Perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen Indeks Kerawanan Pemilu.
Dalam melakukan sejumlah perbaikan di atas, pada pelaksanaan riset Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Bawaslu memfasilitasi proses perbaikan dan penyusunan instrumen IKP untuk periode pelaksanaan tahun 2017. Bawaslu melakukan serangkaian workshop yang lebih intensif serta pelibatan berbagai pihak yang lebih luas. Proses riset melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pegiat di bidang kepemiluan serta kementerian/lembaga terkait. Bawaslu juga melibatkan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota dalam proses pengumpulan data.
TUJUAN DAN KEGUNAAN INDEKS KERAWANAN PEMILU
(1) Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifi kasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis;
(2) Mengidentifi kasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu;
(3) Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisasi
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
3
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
kerawanan pelaksanaan pemilu.
Indeks Kerawanan Pemilu selain berguna bagi internal Bawaslu RI juga berguna bagi stakeholders (kementerian dan lembaga negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta publik secara luas). Indeks Kerawanan Pemilu bisa dijadikan sumber data rujukan dalam produksi data, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan, terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.
DEFINISI DAN OPERASIONALISASI KONSEP
Konsep pemilihan umum yang demokratis bersandar pada dua dimensi penting yakni kontestasi dan partisipasi (Robert Dahl, 1982). Kontestasi yakni menyangkut subjek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik terntentu. Dalam dimensi kontestasi, akan dilihat seberapa adil dan setara proses kompetisi yang berlangsung diantara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subjek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak. Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilihan umum. Selain dua dimensi yang menjadi dasar dalam pemilihan umum yang demokratis juga ada satu hal yang berpengaruh dalam literasi kontemporer manajemen pelaksanaan pemilu yakni faktor penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh subjek penyelenggara pemilu. Hal ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan demokratis.
Mengacu pada tiga konsep dasar di atas dalam workshop yang diikuti oleh para ahli yang terdiri dari akademisi, pegiat pemilu
4 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
dan unsur kementerian/lembaga terkait dirumuskan defi nsi tentang kerawanan pemilu serta bagaimana mengukur kerawanan melalui berbagai dimensi, variabel, dan indikator.
Defi nisi dari konsep Kerawanan Pemilu (Pilkada) : ‘Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses
pemilu yang demokratis’
Berdasarkan defi nsi di atas operasionalisasi Konsep Kerawanan Pemilu terdiri dari: 3 Dimensi, 10 Variabel, dan 31 Indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. Proses pemberian bobot dilakukan melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan para ahli dalam expert judgement. Hasilnya dapat dilihat di tabel berikut:
Tabel 1 : Pembobotan Dimensi, Variabel, dan Indikator
Dimensi, Variabel, dan Indikator BobotDIMENSI 1 : Penyelenggaraan
Integritas Penyelengara (variabel 1) Netralitas Penyelenggara (Indikator 1) Penyalahgunaan Wewenang (Indikator 2)
30%
20.1%11.9%8.2%
Profesionalitas Penyelenggara (variabel 2) Penganggaran untuk penyelenggara (Indikator 3) Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan
tahapan (Indikator 4) Kualitas DPT (Indikator 5) Penyediaan akses informasi oleh penyelenggara
(Indikator 6) Dukungan kesekretariatan (indikator 7)
7.1%1.1%2.1%
2.7%0.7%
0.6%
Kekerasan terhadap Penyelenggara (variabel 3) Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
(Indikator 8) Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara
(Indikator 9) Intimidasi terhadap penyelenggara (Indikator 10)
2.7%0.7%
1.5%
0.5%
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
5
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Dimensi, Variabel, dan Indikator BobotDIMENSI 2 : Kontestasi
Pencalonan (variabel 4) Dukungan ganda calon independen (Indikator 11) Dukungan ganda oleh partai politik (Indikator 12) Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri
(Indikator 13) Identifi kasi sengketa pencalonan (Indikator 14)
35%
7.9%0.7%4.5%1.3%
1.5%
Kampanye (variabel 5) Substansi materi kampanye (Indikator 15) Pelaporan praktik politik uang (Indikator 16) Penggunaan fasilitas negara (Indikator 17)
17.2%2.7%6.3%8.2%
Kontestan(variabel 6) Kepengurusan ganda partai politik (Indikator 18) Konfl ik antar peserta (kandidat, timses,
pendukung) (Indikator 19)
4.7%1%
3.7%
Kekerabatan (variabel 7) Identifi kasi hubungan keluarga / kekerabatan
calon (Indikator 20)
5.4%5.4%
DIMENSI 3 : Partisipasi
Hak Pilih (variabel 8) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
(indikator 21) Laporan tidak tercatatnya pemilih dalam DPT
(Indikator 22)
35%
8.2%1.9%
6.3%
Karakteristik Lokal (variabel 9) Kategori kemiskinan masyarakat (Indikator 23) Tantangan geografi s (Indikator 24) Kondisi budaya patriarki (Indikator 25) Pengaruh pemuka agama/adat (Indikator 26)
11.1%1.4%2.7%2.1%4.9%
6 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Dimensi, Variabel, dan Indikator BobotPengawasan /kontrol masyarakat (variabel 10) Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO,
Ormas) (Indikator 27) Akses Partisipasi kelompok diasibilitas
(Indikator 28) Pemberitaan media atas laporan masyarakat &
penyelenggara (Indikator 29) Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan
oleh warga negara (Indikator 30) Kekerasan terhadap pemilih (Indikator 31)
15.5%1.6%
1.1%
4.6%
1.2%
7%
TAHAPAN PENYUSUNAN IKP 2017
Dalam pelaksanaan riset Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 ada beberapa rangkaian tahapan yang dilalui:
• Workshop Evaluasi IKP 2015
• Workshop penyusunan devinisi konseptual (penentuan dimensi, variabel, indikator) dan pembobotan expert judgment
• Workshop penyusunan instrumen pengumpulan data
• Sosialisasi ke daerah
• Pengumpulan data
PenulisanLaporan
Akhir
• Verifi kasi dan konfi rmasi data
• Skoring
• Skoring penyusunan indeks melalui metode AHP
Workshop Sosialisasi dan pengumpulan
dataProses verifi kasi
dan skoringFinalisasi skoring/penetapan indeks
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
7
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Workshop (Januari s.d Juni 2016)
• Rangkaian workshop diawali dengan proses evaluasi atas hasil dan instrumen IKP 2015. Workshop dilanjutkan dengan perumusan, penyusunan, dan penetapan instrumen IKP 2017, termasuk penentuan prioritas dan bobot nilai dilakukan melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software komputasi yang dilakukan oleh Bawaslu, akademisi, praktisi dan pegiat kepemiluan.
Sosialisasi (Juni - Juli 2016)
• Proses sosialiasi dan penjelasan pengisian instrumen dilakukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/kota.
• Proses pengumpulan dan pengisian data dilakukan selama 1 bulan oleh Bawaslu Propinsi dan Panwas kabupaten/kota.
Verifi kasi dan Skoring (Juli–Agustus 2016)
• Proses verifi kasi dan konfi rmasi data dengan menghadirkan Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
• Proses skoring oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (sebagai salah satu komponen skoring) .
• Proses skoring akhir oleh peneliti berdasarkan triangulasi data isian dan data skoring Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
• Hasil Skoring akhir seluruh indikator untuk tiap wilayah akan diperbandingkan satu per satu secara berpasangan antar wilayah dengan metode AHP.
Penyusunan Laporan Akhir (Agustus 2016)
8 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DATA DAN METODE
Sumber data dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)Pilkada 2017 terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer disusun dan dikumpulkan berdasarkan isian data item indikator yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, serta dilakukan proses verifi kasi dan validasi data melalui wawancara tatap muka oleh peneliti. Data Sekunder merupakan data resmi yang bersumber dari DKPP, KPU, kementerian/lembaga, dan media.
Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, Tim peneliti menyusun kerangka item data indikator yang terdiri dari 2 jenis data baik primer maupun sekunder (kerangka item data terlampir dalam lampiran laporan). Kedua, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan data di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pada kerangka item data selama kurun waktu satu bulan. Ketiga, tim peneliti melakukan proses verifi kasi dan validasi isian item data indikator dengan wawancara tatap muka kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
METODE PENGUKURAN DAN ANALISIS DATA
Pengukuran untuk menghasilkan skor akhir IKP menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara berpasangan (pairwise comparison) setiap wilayah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) satu persatu untuk tiap indikator. Prinsip kerja penentuan skor akhir melalui metode AHP seperti layaknya kompetisi yang mempertemukan head to head setiap wilayah pilkada 2017 untuk menghasilkan klasemen peringkat.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
9
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 2 : Kategori skor IKP
Skor Kategori Keterangan
0 – 1,99 Kerawanan Rendah
Indikasi kerawanan relatif kecil cenderung tidak rawan
2,00 – 2,99 Kerawanan Sedang
Ada indikasi potensi kerawanan yang cukup signifi kan sehingga perlu diperhatikan dan diantisipasi
3,00 – 5,00 Kerawanan Tinggi
Ada indikasi potensi kerawanan yang signifi kan yang perlu diperhatikan, diantisipasi serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan
GAMBARAN UMUM HASIL INDEKS KERAWANAN PEMILU (PILKADA 2017)
Hasil IKP 2017 Pilkada Provinsi
Terdapat tujuh Provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi (Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Partisipasi), terdapat tiga daerah yang berada pada kategori kerawanan tinggi (skor ≥ 3). Daerah tersebut secara berurutan dari yang tertinggi yaitu Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) kemudian Banten (3,13). Sementara sisanya adalah daerah dengan kategori kerawanan sedang (skor antara 2,00–2,99), daerah tersebut secara berurutan adalah Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29) dan Gorontalo (2,01). Secara keseluruhan, tingkat kerawanan bagi Pilkada tingkat Provinsi terbagi dalam dua kerawanan yaitu kerawanan tinggi dan kerawanan sedang.
10 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 3 : Skor IKP 2017 Provinsi
No
Propinsi Total IKP DimensiPenyelenggaraan
DimensiKontestasi
DimensiPartisipasi
Peringkat IKP (Bobot AHP) Nilai Rata-rata Nilai Rata-rata
Nilai Rata-rata
Tertinggi-Terendah Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5
1 Papua Barat 3.381 3.378 2.917 2.667
2 Aceh 3.327 3.267 3.125 3.000
3 Banten 3.147 3.133 3.708 2.433
4 Sulawesi Barat 2.367 2.556 2.083 2.233
5 DKI Jakarta 2.297 1.822 2.958 1.500
6 Kep. Bangka Belitung
2.293 1.956 2.625 1.900
7 Gorontalo 2.015 1.556 2.083 2.067
No
Dimesi Penyelaenggara
Nama Daerah
Integritas Penyelenggara
Profesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap Penyelenggara
Bobot 20.1% Bobot 7.1% Bobot 2.7%
Range 1-5 Range 1-5 Range 1-5
1 Papua Barat 4,00 3,80 2,33
2 Aceh 3,00 3,80 3,00
3 Banten 3,00 3,40 3,00
4 Sulawesi Barat 3,00 3,00 1,67
5 DKI Jakarta 2,00 1,80 1,67
6 Kep. Bangka Belitung 2,00 2,20 1,67
7 Gorontalo 2,00 1,00 1,67
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
11
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
No
Dimensi Kontestasi
Nama Daerah
Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan politik Calon
Bobot 7,9% Bobot 17,2% Bobot 4,7% Bobot 5,4%
Range 1-5 Range 1-5 Range 1-5 Range 1-5
1 Papua Barat 3,00 3,67 2,00 3,00
2 Aceh 3,50 3,00 3,00 3,00
3 Banten 3,50 4,33 2,00 5,00
4 Sulawesi Barat 1,00 2,33 2,00 3,00
5 DKI Jakarta 3,50 4,33 3,00 1,00
6 Kep. Bangka Belitung 2,50 3,00 2,00 3,00
7 Gorontalo 3,00 2,33 2,00 1,00
No
Dimensi Partisipasi
Nama Daerah
Hak Pilih Karakteristik Lokal
Keterlibatan Masyarakat
Bobot 8,2 % Bobot 11,1% Bobot 15,5%
Range 1-5 Range 1-5 Range 1-5
1 Papua Barat 1,00 4,00 3,00
2 Aceh 2,00 4,00 3,00
3 Banten 2,00 3,50 1,80
4 Sulawesi Barat 2,00 2,50 2,20
5 DKI Jakarta 2,00 1,50 1,00
6 Kep. Bangka Belitung 2,00 1,50 2,20
7 Gorontalo 2,00 2,00 2,20
12 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Wilayah Kerawanan Tinggi
Dari tujuh Provinsi tersebut, kerawanan tinggi di Provinsi Papua Barat terdapat pada dimensi penyelenggaraan (3,37) diikuti dimensi kontestasi (2,91) dan dimensi partisipasi (2,66) yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifi kan. Keputusan dan tindakan penyelenggara Pemilu menjadi faktor dominan atas kerawanan Pilkada di Provinsi Papua Barat. Tingginya kerawanan dimensi penyelenggaraan dikontribusikan oleh aspek integritas (4.00) dan profesionalitas (3,80) penyelenggara Pemilu dibanding kekerasan terhadap penyelenggara (2,33). Sementara dalam dimensi kontestasi, tingginya kerawanan dikontribusikan secara setara oleh aspek aktivitas kampanye (3,67), proses pencalonan (3,50), dan hubungan kekerabatan antarcalon (3,00) dibanding peserta Pemilu (2,00). Terakhir, dimensi partisipasi, aspek paling rawan di Papua Barat adalah aspek karakteristik lokal (4,00) diikuti oleh aspek keterlibatan masyarakat (3,00), dan hak pilih masyarakat (1,00).
Daerah kedua dengan kategori kerawanan tinggi adalah Provinsi Aceh. Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Provinsi ini relatif setara. Dimensi penyelenggaraan (3,26), kontestasi (3,12), dan partisipasi (3,00) berkontribusi secara berimbang terhadap kerawanan Pilkada Aceh. Semua pihak dalam pelaksanaan Pilkada Aceh berpotensi menimbulkan kerawanan dengan kategori kerawanan tinggi. Dalam dimensi penyelenggaraan, tingginya kerawanan dikontribusikan secara setara dari aspek profesionalitas penyelenggara (3,80), integritas penyelenggara (3,00), dan kekerasan terhadap penyelenggara (3,00). Tingginya kerawanan dalam level ini juga terdapat pada dimensi kontestasi yang dikontribusikan secara setara oleh aspek pencalonan (3,50), kampanye (3,00), dan peserta Pemilu (3,00). Sementara dimensi partisipasi, kerawanan tinggi dikontribusikan oleh karakteristik lokal (4,00) dan keterlibatan masyarakat (3,00) dibanding hak pilih (2,00).
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
13
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Daerah ketiga dengan kategori kerawanan tinggi adalah Provinsi Banten. Aspek kontestasi menjadi dimensi kerawanan paling tinggi (3,70) dibandingkan dimensi penyelenggaraan (3,13) dan partisipasi (2,23) dengan perbedaan yang cukup siginifi kan. Adanya hubungan kekerabatan antarcalon yang berpotensi mencalonkan dalam Pilkada Banten menjadi faktor determinan dalam tingkat kerawanan daerah ini. Dalam dimensi penyelenggaraan, ketiga aspek yang diukur dalam kategori ini relatif tingkat kerawanan yang setara yaitu profesionalitas penyelenggara (3,40), integritas penyelenggara (3,00), dan kekerasan terhadap penyelenggara (3,00). Sementara dalam dimensi kontestasi, kekerabatan politik calon menjadi faktor kerawanan dengan skor paling tinggi yaitu (5,00), kampanye (4,33), pencalonan (3,50) dibanding peserta Pemilu (2,00). Adapun dimensi partisipasi aspek paling tinggi kerawanannya adalah karakteristik lokal (3,50) dibanding dengan hak pilih (2,00) dan keterlibatan masyarakat (1,80).
Wilayah Kerawanan Sedang
Kategori kerawanan sedang terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung dan Gorontalo. Tingkat kerawanan daerah ini masing-masing adalah Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29), dan Gorontalo (2,01).
Di Provinsi Sulawesi Barat, aspek kerawanan tertinggi terdapat dalam dimensi penyelenggaraan (2,55) dibanding dimensi partisipasi (2,23) maupun dimensi kontestasi (2,08). Dalam dimensi penyelenggaraan, kerawanan tertinggi terletak pada variabel integritas dan profesionalitas penyelenggara (3,00) dibanding dengan kekerasan terhadap penyelenggara (1,67). Sementara dimensi kontestasi memiliki kerawanan tertinggi di variabel kampanye (4,33), pencalonan (3,50), peserta Pilkada (3,00) dan kekerabatan politik calon (1,00). Dimensi partisipasi sendiri memiliki kerawanan
14 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
tertinggi pada karakteristik lokal (2,50), keterlibatan masyarakat (2,20), dan hak pilih (2,00).
Di Provinsi DKI Jakarta, aspek kerawanan tertinggi terdapat dalam dimensi kontestasi (2,95) dibanding penyelenggaraan (1,82) atau dimensi partisipasi (1,50). Dimensi penyelenggaraan memiliki kerawanan pada variabel integritas penyelenggara (2,00), profesionalitas penyelenggara (1,80), lalu kekerasan terhadap penyelenggara (1,67). Sementara dalam dimensi kontestasi, variable paling rawan terdapat pada kampanye (4,33), pencalonan (3,50), peserta Pemilu (3,00) dibandingkan kekerabatan politik calon (1,00). Adapun dalam dimensi partisipasi, variabel rawan tertinggi pada hak pilih (2,00) dibandingkan karakteristik lokal (1,50) dan keterlibatan masyarakat (1,00).
Di Provinsi Bangka Belitung, aspek kerawanan terdapat pada dimensi kontestasi (2,62) dibanding dimensi penyelenggaraan (1,95) dan partisipasi (1,90). Dimensi penyelenggaraan mempunyai kerawanan tertinggi pada variabel profesionalitas penyelenggara (2,20) dibanding integritas penyelenggara (2,00) dan kekerasan terhadap penyelenggara (1,67). Sementara dimensi kontestasi, kerawanan tertinggi terdapat pada variabel kampanye (3,00) dan kekerabatan politik calon (3,00) dibanding dengan variabel pencalonan (2,50) dan peserta Pemilu (2,00). Adapun dimensi partisipasi, kerawanan tertinggi terdapat pada keterlibatan masyarakat (2,20) dibandingkan karakteristik lokal (2,00) dan hak pilih (2,00).
Di Provinsi Gorontalo, aspek kerawanan terdapat pada dimensi kontestasi (2,08) dan partisipasi (2,06) dibanding penyelenggaraan (1,55). Dimensi penyelenggaraan mempunyai kerawanan tertinggi pada variabel integritas penyelenggara (2,00) dibanding kekerasan terhadap penyelenggaran (1,67) dan profesionalitas penyelenggara (1,00). Sementara dimensi kontestasi mempunyai kerawanan
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
15
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
tertinggi pada variabel pencalonan (3,00) dibanding dengan variabel kampanye (2,33), peserta Pemilu (2,00), dan kekerabatan politik calon (1,00). Adapun dimensi partisipasi, kerawanan relatif sama pada variabel keterlibatan masyarakat (2,20), hak pilih (2,00), dan karakteristik lokal (2,00).
Hasil IKP 2017 Pilkada Kabupaten/Kota
Berdasarkan dari skor total IKP mencakup keseluruhan dimensi (Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Partisipasi), dari 94 Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, sementara ada 40 (empat puluh) daerah dengan kategori kerawanan sedang dan 50 (lima puluh) daerah dengan kategori kerawanan rendah.
Wilayah Kerawanan Tinggi
Empat daerah dengan kategori kerawanan tinggi adalah Kabupaten Tolikara (3,50), Kabupaten Intan Jaya (3,30), Kabupaten Nduga (3,24), dan Kabupaten Lanny Jaya (3,03). Kerawanan tinggi di empat wilayah tersebut memiliki pola yang cenderung sama, di mana dimensi penyelenggaraan memiliki skor lebih tinggi dibanding dimensi partisipasi dan kontestasi. Dimensi partisipasi memiliki skor lebih tinggi dibanding dimensi kontestasi. Meskipun keempat daerah tersebut ada dalam tingkat kerawanan tinggi, untuk dimensi kontestasi Kabupaten Lanny Jaya memiliki skor kerawanan rendah. Sementara tiga daerah lainnya masuk dalam skor kerawanan sedang.
16 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 4 : Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Tinggi
Peringkat
Kabupaten / Kota
TOTAL IKP Dimensi Penyelenggaraan
Dimensi Kontestasi
Dimensi Partisipasi
Peringkat IKP (Bobot 100%) (Bobot 30%) Bobot (35%) Bobot (35%)
Tertinggi-Terendah
Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5
1 Tolikara 3,503 4,200 2,500 3,182
2 Intan Jaya 3,301 3,600 2,333 3,182
3 Nduga 3,241 3,400 2,208 3,182
4 Lanny Jaya 3,035 3,600 1,458 3,000
Wilayah Kerawanan Sedang
Wilayah dengan kategori kerawanan sedang sebanyak 40 daerah, yaitu: Aceh Tengah (2,91), Kepulauan Yapen (2,88), Takalar (2,87), Kepulauan Mentawai (2,68), Buton (2,65), Mappi (2,64), Jayapura (2,64), Kota Tebing Tinggi (2,64), Tambraw (2,60), Aceh Barat Daya (2,57), Tapanuli tengah (2,57), Kota Jayapura (2,53) dan Puncak Jaya (2,50). Daerah lainnya dengan kategori kerawanan sedang adalah Maybrat (2,47), Aceh Utara (2.45), Sarmi (2.34), Aceh Singkil, (2.32), Kota Cimahi (2.30), Kendari (2.29), Nagan Raya (2.29), Aceh Besar (2.29), Langsa (2.29), Barito Selatan (2.29), Dogiyai (2.27), Musi Banyuasin (2.25), Barito Kuala (2.22), Bombana (2.22), Aceh Timur (2.21), Kampar (2.20), Lhokseumawe (2.19), Maluku Tenggara Barat (2.15), Buol (2.14), Pulau Morotai (2.10), Gayo Lues (2.08), Pekanbaru (2.08), Banda Aceh (2.05), Kota Sabang (2.05), Bekasi (2.05), Sorong (2.05), Brebes (2.00).
Meskipun keempat puluh wilayah tersebut berada di kategori kerawanan sedang, ada delapan daerah yang memiliki skor kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan. Kedelapan daerah
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
17
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
tersebut adalah: Kepulauan Yapen (3,00), Tambrauw (3,40), Aceh Barat Daya (3,20), Kota Jayapura (3,00), Puncak Jaya (3,00), Aceh Utara (3,00), Sarmi (3,00) dan Dogiyai (3,00).
Tabel 5 : Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Sedang
Peringkat
Kabupaten / Kota
TOTAL IKP Dimensi Penyelenggaraan
Dimensi Kontestasi
Dimensi Partisipasi
Peringkat IKP (Bobot 100%) (Bobot 30%) Bobot (35%) Bobot (35%)
Tertinggi-Terendah
Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5
5 Aceh Tengah 2,915 2,600 2,542 2,091
6 Kep. Yapen 2,885 3,000 2,083 2,636
7 Takalar 2,877 2,400 1,875 2,818
8 Kepulauan Mentawai
2,681 2,400 1,458 2,636
9 Buton 2,653 2,400 1,708 2,273
10 Mappi 2,649 2,400 2,375 2,636
11 Jayapura 2,645 2,600 2,000 2,636
12 Kota Tebing Tinggi
2,645 2,800 1,600 2,455
13 Tambrauw 2,601 3,400 1,958 2,636
14 Aceh Barat Daya
2,579 3,200 1,667 2,818
15 Tapanuli Tengah
2,577 2,400 1,583 2,273
16 Kota Jayapura 2,531 3,000 1,833 2,091
17 Puncak Jaya 2,505 3,000 1,583 1,727
18 Maybrat 2,479 2,400 2,208 1,545
19 Aceh Utara 2,459 3,000 1,542 2,818
20 Sarmi 2,343 3,000 1,417 1,909
21 Aceh Singkil 2,321 2,200 1,458 2,636
22 Kota Cimahi 2,309 2,000 2,417 1,545
23 Kendari 2,297 2,000 1,333 1,364
24 Nagan Raya 2,295 2,400 2,375 1,909
18 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
25 Aceh Besar 2,293 2,600 1,583 2,636
26 Langsa 2,293 2,000 1,458 2,091
27 Barito Selatan 2,293 2,000 2,250 2,273
28 Dogiyai 2,277 3,000 1,583 1,727
29 Musi Banyuasin 2,259 2,400 1,917 1,545
30 Barito Kuala 2,229 1,800 2,375 2,455
31 Bombana 2,229 2,400 1,583 1,727
32 Aceh Timur 2,219 2,200 1,708 2,818
33 Kampar 2,207 1,600 2,250 2,273
34 Lhokseumawe 2,197 2,400 1,417 2,091
35 MalukuTenggaraBarat
2,157 2,400 2,250 1,909
36 Buol 2,143 2,000 1,875 1,909
37 Pulau Morotai 2,109 1,600 1,750 1,545
38 Gayo Lues 2,085 2,200 2,458 1,545
39 Pekanbaru 2,081 1,800 2,042 1,909
40 Banda Aceh 2,059 2,400 1,458 1,909
41 Kota Sabang 2,059 2,400 1,458 1,909
42 Bekasi 2,053 1,200 2,250 2,273
43 Kab Sorong 2,051 2,000 2,333 2,455
44 Brebes 2,001 1,600 2,542 1,909
Wilayah Kerawanan Rendah
Sementara daerah dengan kategori rendah adalah Aceh Tamiang (1.96), Kota Tasikmalaya (1.96), Bireuen (1.91), Kulonprogo (1.90), Seram Bagian Barat (1.88), Tulang Bawang (1.87), Hulu Sungai Utara (1.86), Kota Jogjakarta (1.86), Kota Payakumbuh (1.85), Aceh Barat (1.85), Kota Singkawang (1.83), Landak (1.83), Bolaang Mongondow (1.827), Banggai Kepulauan (1.79), Mesuji (1.78), Simeulue (1.75), Buleleng (1.73), Kabupaten, Jepara (1.735), Aceh Jaya (1.71), Tebo (1.70), Kolaka Utara (1.69), Kota Ambon (1.69), Tulang Bawang Barat
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
19
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(1.67), Flores Timur (1.67), Bener Meriah, (1.66), Bengkulu Tengah (1.66). Pringsewu (1.65), Aceh Tenggara (1.64), Cilacap (1.63), Muna Barat (1.63), Kota Kupang (1.59), Buton Selatan (1.59), Kotawaringin Barat (1.57), Halmahera Tengah (1.55), Pati (1.53), Boalemo (1.53), Buton Tengah (1.50), Pidie (1.49), Lembata (1.49), Kab Sangihe (1.48), Banjarnegara (1.45), Kota Sorong (1.45), Lampung Barat (1.42), Kota Salatiga (1.42), Maluku Tengah (1.39), Buru 1.385, Kota Batu (1.25),Muaro Jambi (1.25), Sarolangun (1.21), Batang, (1.21).
Aceh Barat memiliki temuan yang menarik karena berada dalam kategori kerawanan rendah. Akan tetapi, pada dimensi penyelenggaraan daerah ini memiliki skor yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi.
Tabel 6 : Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah
Peringkat
Kabupaten / Kota
TOTAL IKP Dimensi Penyelenggaraan
Dimensi Kontestasi
Dimensi Partisipasi
Peringkat IKP (Bobot 100%) (Bobot 30%) Bobot (35%) Bobot (35%)
Tertinggi-Terendah
Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5 Range 0-5
45 Aceh Tamiang 1,969 1,800 2,625 2,091
46 Kota Tasikmalaya
1,965 1,600 2,083 1,727
47 Bireuen 1,915 1,600 1,625 2,091
48 Kulonprogo 1,907 1,600 1,458 2,455
49 Seram Bagian Barat
1,885 1,800 1,792 1,000
50 Tulang Bawang 1,875 2,000 1,458 1,364
51 Hulu Sungai Utara
1,869 1,600 1,708 2,273
52 Kota Jogjakarta
1,861 1,800 1,583 1,727
20 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
53 Kota Payakumbuh
1,859 2,200 1,583 2,273
54 Aceh Barat 1,851 3,000 1,167 2,091
55 Kota Singkawang
1,839 1,800 1,792 1,909
56 Landak 1,835 1,600 2,083 2,273
57 Bolaang Mongondow
1,827 1,600 1,292 2,636
58 Banggai Kepulauan
1,795 2,000 1,625 2,091
59 Mesuji 1,785 1,600 1,833 1,727
60 Simeulue 1,757 2,200 1,250 1,727
61 Buleleng 1,737 1,400 1,583 1,545
62 Jepara 1,735 1,600 1,792 1,182
63 Aceh Jaya 1,717 1,600 1,333 2,091
64 Tebo 1,709 2,000 1,458 1,727
65 Kolaka Utara 1,699 1,600 1,583 1,909
66 Kota Ambon 1,695 1,600 1,708 1,727
67 Tulang Bawang Barat
1,679 1,400 1,458 1,909
68 Flores Timur 1,677 2,400 1,292 2,091
69 Bener Meriah 1,669 1,200 2,333 1,909
70 Bengkulu Tengah
1,661 1,400 1,458 1,909
71 Pringsewu 1,659 1,600 1,458 1,545
72 Aceh Tenggara 1,645 1,200 1,417 2,455
73 Cilacap 1,635 1,600 1,583 1,727
74 Muna Barat 1,631 1,400 1,458 1,909
75 Kota Kupang 1,597 1,800 1,917 1,545
76 Buton Selatan 1,593 1,400 1,708 1,545
77 Kotawaringin Barat
1,577 1,600 1,292 2,091
78 Halmahera Tengah
1,551 1,400 1,667 1,727
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
21
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
79 Pati 1,535 1,400 1,875 1,545
80 Boalemo 1,535 1,400 1,625 1,545
81 Buton Tengah 1,503 1,200 1,708 1,182
82 Pidie 1,493 1,600 1,167 1,909
83 Lembata 1,491 2,000 1,667 1,727
84 Kab Sangihe 1,485 1,200 1,292 1,727
85 Banjarnegara 1,457 1,600 1,458 1,182
86 Kota Sorong 1,455 1,800 1,458 1,364
87 Lampung Barat 1,425 1,200 1,667 1,727
88 Kota Salatiga 1,423 1,800 1,292 1,545
89 Maluku Tengah 1,397 1,800 1,292 1,545
90 Buru 1,385 1,000 1,292 1,727
91 Kota Batu 1,257 1,400 1,292 1,182
92 Muaro Jambi 1,257 1,000 1,458 1,364
93 Sarolangun 1,219 1,000 1,167 1,545
94 Batang 1,213 1,400 1,167 1,182
Dimensi Penyelenggaraan
Dalam dimensi penyelenggaraan daerah dengan kerawanan tinggi terdapat di 13 daerah yaitu: Tolikara (4.20), Intan Jaya (3.60), Nduga (3.600), Lanny Jaya (3.40), Aceh Tengah (3.40), Kep. Yapen (3.20), Takalar (3.00), Kepulauan Mentawai (3.00), Buton (3.00), Mappi (3.00), Kab Jayapura (3.00), Kota Tebing Tinggi (3.00), Tambrauw (3.00).
Sementara untuk kategori kerawanan sedang terdapat di 34 daerah yaitu: Aceh Barat Daya (2.80), Tapanuli Tengah (2.60), Kota Jayapura (2.60), Puncak Jaya (2.60), Maybrat (2.40), Aceh Utara (2.400),
22 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Sarmi (2.40), Aceh Singkil (2.40), Kota Cimahi (2.40), Kendari (2.40), Nagan Raya (2.40), Aceh Besar (2.40), Langsa (2.40), Barito Selatan (2.40), Dogiyai (2.40), Musi Banyuasin (2.40), Barito Kuala (2.40), Bombana (2.40), Aceh Timur Kampar (2.20), Lhokseumawe (2.20), Maluku Tenggara Barat (2.20), Buol (2.20), Pulau Morotai (2.00), Gayo Lues (2.00), Pekanbaru (2.00), Banda Aceh (2.00), Kota Sabang (2.00), Bekasi (2.00), Kab Sorong (2.00), Brebes (2.00), Aceh Tamiang (2.00), Kota Tasikmalaya (2.00).
Grafi k 1.
DimensiPenyelenggaraan
13
TingkatKerawanan Tinggi
TingkatKerawanan Sedang
TingkatKerawanan Rendah
34
47
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
23
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Dimensi Kontestasi
Dalam dimensi Kontestasi, tidak ada wilayah Kabupaten/kota masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Terdapat 23 daerah yang masuk dalam kategori kerawanan sedang yaitu: Tolikara (2.62), Intan Jaya (2.54), Nduga (2.54), Lanny Jaya (2.50), Aceh Tengah (2.450), Kepulauan Yapen (2.41), Takalar (2.37), Kepulauan Mentawai (2.37), Buton (2.37), Mappi (2.33), Kab Jayapura (2.33), Kota Tebing Tinggi (2.33), Tambrauw (2.25), Aceh Barat Daya (2.25), Tapanuli Tengah (2.25), Kota Jayapura (2.25), Puncak Jaya (2.20), Maybrat (2.20), Aceh Utara (2.08), Sarmi (2.08), Aceh Singkil (2.08), Kota Cimahi (2.04), Kendari (2.00).
Grafi k 2
DimensiKontestasi
0
TingkatKerawanan Tinggi
TingkatKerawanan Sedang
TingkatKerawanan Rendah
23
71
24 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Dimensi Partisipasi
Dalam dimensi Partisipasi, daerah dengan kerawanan tinggi terdapat di empat yaitu Tolikara (3.18), Intan Jaya (3.18), Nduga (3.18) dan Lanny Jaya (3.00).
Sementara, wilayah yang berada di kategori kerawanan sedang terdapat di Aceh Tengah (2.81), Kepulauan Yapen (2.81), Takalar (2.81), Kepulauan Mentawai (2.81), Buton (2.63), Mappi (2.63), Jayapura (2.63), Kota Tebing Tinggi (2.63), Tambrauw (2.63), Aceh Barat Daya (2.63), Tapanuli Tengah (2.63), Kota Jayapura (2.63), Puncak Jaya (2.45), Maybrat (2.45), Aceh Utara (2.45), Sarmi (2.45). Aceh Singkil (2.45), Kota Cimahi (2.27), Kendari (2.27), Nagan Raya (2.27), Aceh Besar (2.27), Langsa (2.27), Barito Selatan (2.27), Dogiyai (2.27), Musi Banyuasin (2.27), Barito Kuala (2.09), Bombana (2.09), Aceh Timur (2.09), Kampar (2.09), Lhokseumawe (2.091), Maluku Tenggara Barat (2.091), Buol (2.09), Pulau Morotai (2.09), Gayo Lues (2.09), Pekanbaru (2.09), Banda Aceh (2.09).
Sementara wilayah yang berada di kategori kerawanan rendah terdapat di Kota Sabang (1.90), Bekasi (1.90), Kab Sorong (1.90), Brebes (1.90), Aceh Tamiang (1.90), Kota Tasikmalaya (1.90), Bireuen (1.90), Kulonprogo (1.90), Seram Bagian Barat (1.90), Tulang Bawang (1.90), Hulu Sungai Utara (1.90), Kota Jogjakarta (1.90), Kota Payakumbuh (1.90), Aceh Barat (1.90), Kota Singkawang (1.90), Landak (1.72), Bolaang Mongondow (1.72), Banggai Kepulauan (1.72), Mesuji (1.72), Simeulue (1.72), Buleleng (1.72), Jepara (1.72), Aceh Jaya (1.72), Tebo (1.72), Kolaka Utara (1.72), Kota Ambon (1.72), Tulang Bawang Barat (1.72), Flores Timur (1.72), Bener Meriah (1.72), Bengkulu Tengah (1.72), Pringsewu (1.54), Aceh Tenggara (1.54), Cilacap (1.54), Muna Barat (1.54), Kota Kupang (1.54), Buton Selatan (1.54), Kotawaringin Barat (1.54), Halmahera
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
25
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tengah (1.54), Pati (1.54), Boalemo (1.54), Buton Tengah (1.54), Pidie (1.54), Lembata (1.54), Kab Sangihe (1.54), Banjarnegara (1.36), Kota Sorong (1.36), Lampung Barat (1.36), Kota Salatiga (1.36), Maluku Tengah (1.18), Buru (1.18), Kota Batu (1.18), Muaro Jambi (1.18), Sarolangun (1.18), Batang (1.00).
Grafi k 3.
DimensiPartisipasi
4
TingkatKerawanan Tinggi
TingkatKerawanan Sedang
TingkatKerawanan Rendah
36
54
26 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
27
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DIMENSI PENYELENGGARAAN
Dimensi penyelenggaraan terdiri dari 3 variabel, yaitu integritas penyelenggara; profesionalitas penyelenggara; dan kekerasan terhadap penyelenggara.
Variabel integritas penyelenggara terdiri dari 2 indikator, yaitu netralitas penyelenggara dan penyalahgunaan wewenang. Variabel profesionalitas penyelenggara terdiri dari 5 indikator, yaitu penganggaran untuk penyelenggara; ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan; kualitas DPT; penyediaan akses informasi oleh penyelenggara; dan dukungan kesekretariatan. Variabel kekerasan terhadap penyelenggara terdiri dari 3 indikator, yaitu perusakan terhadap fasilitas penyelenggara; kekerasan fi sik terhadap penyelenggara; dan intimidasi terhadap penyelenggara.
a. Provinsi
Dilihat dari dimensi penyelenggaraan, ada 3 daerah rawan dari 7 Provinsi yang menyelenggarakan pilkada 2017. Ketiga daerah ini adalah Provinsi Papua Barat dengan skor (3.37), Provinsi Aceh (3.26) dan Provinsi Banten (3.13). Seperti tampak dalam tabel di bawah ini
HASIL SKOR DIMENSI, VARIABEL, DAN INDIKATOR
28 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 7 : Skor Variabel dari Dimensi Penyelenggaraan (Provinsi)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
SKOR PenyelenggaraanVariabel Integritas
PenyelenggaraProfesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
1 Papua Barat 4.00 3.80 2.33 3.378
2 Aceh 3.00 3.80 3.00 3.267
3 Banten 3.00 3.40 3.00 3.133
4 Sulawesi Barat 3.00 3.00 1.67 2.556
5 Kep. Bangka Belitung
2.00 2.20 1.67 1.956
6 DKI Jakarta 2.00 1.80 1.67 1.822
7 Gorontalo 2.00 1.00 1.67 1.556
Papua Barat dinilai paling rawan karena ada 2 variabel yang tingkat kerawanannya cukup tinggi. Kedua variabel ini adalah integritas penyelenggara dengan skor 4,00 dan profesionalitas penyelenggara skor 3,80. Variabel integritas penyelenggara menyumbang kerawanan paling tinggi yang dipengaruhi oleh dua indikator yakni netralitas penyelenggara dengan skor 5 dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara dengan tingkat kerawanan skor 3.
Kerawanan di Papua Barat juga dipengaruhi variabel profesionalitas penyelenggara. Indikator dari variabel profesionalitas penyelenggara dalam beberapa isu memperlihatkan kondisi sangat rawan (skor 5). Indikator yang sangat rawan antara lain persoalan penganggaran yakni belum adanya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), pencairan anggaran, serta masalah kualitas daftar pemilih. Sedangkan kasus lain dinilai cukup rawan dengan skor 3 untuk indikator ketegasan penyelenggara, penyediaan dan aksesibilitas informasi, serta dukungan kesekretariatan.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
29
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Selain Papua Barat, dua Provinsi lainnya juga dinilai rawan yakni Aceh dan Banten. Kerawanan dua Provinsi ini cukup merata untuk 3 variabel yakni integritas, profesionalitas penyelenggara hingga kasus-kasus kekerasan terhadap penyelenggara. Rata-rata tingkat kerawanannya mencapai 3 point (rawan).
Kerawanan untuk Provinsi Aceh yang harus diantisipasi adalah persoalan penganggaran dan dukungan kesekretariatan yang dinilai sangat rawan. Sedangkan untuk Provinsi Banten, kerawanan terjadi dalam penganggaran dan persoalan kualitas daftar pemilih.
Selain tiga Provinsi rawan di atas, Provinsi Sulawesi Barat juga perlu diantisipasi untuk beberapa variabel yakni soal integritas dan profesionalitas penyelenggara. Kedua variabel ini memiliki indikator yang cukup rawan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kualitas daftar pemilih yang dinilai sangat rawan. Kerawanan daftar pemilih ini juga perlu diantisipasi di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai sangat rawan.
Tabel 8 : Skor Indikator dari Dimensi Penyelenggaraan (Provinsi)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
Variabel Integritas Penyelenggara
Profesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Papua Barat 5 3 5 3 5 3 3 3 1 3
2 Aceh 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3
3 Banten 3 3 5 1 5 3 3 3 3 3
4 Sulawesi Barat 3 3 3 3 5 3 1 1 1 3
30 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
5 DKI Jakarta 3 1 1 1 5 1 1 1 1 3
6 Kep. Bangka Belitung
3 1 3 1 3 3 1 1 1 3
7 Gorontalo 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Keterangan Indikator 1 : Netralitas Penyelenggara
Indikator 2 : Penyalahgunaan Wewenang
Indikator 3 : Penganggaran untuk penyelenggara
Indikator 4 : Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan
Indikator 5 : Kualitas DPT
Indikator 6 : Penyediaan akses informasi oleh penyelenggara
Indikator 7 : Dukungan kesekretariatan
Indikator 8 : Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
Indikator 9 : Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara
Indikator 10 : Intimidasi terhadap penyelenggara
b. Kabupaten / Kota
Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Tinggi
Dilihat dari seluruh variabel dan indikator pada dimensi penyelenggaraan, ada 10 daerah rawan. Kesepuluh daerah rawan secara berurutan (dari tertinggi ke terendah) adalah Tolikara, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Tambrauw, Kepulauan Yapen, Sarmi, Aceh Barat Daya, Puncak Jaya dan Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
31
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 9 : Skor Variabel Dimensi Penyelenggaraan dengan Tingkat Kerawanan Tinggi (Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
SKOR PenyelenggaraanVariabel Integritas
PenyelenggaraProfesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
1 Tolikara 5.00 4.20 3.67 4.29
2 Intan Jaya 5.00 3.80 2.33 3.71
3 Lanny Jaya 5.00 3.80 2.33 3.71
4 Nduga 5.00 3.80 1.67 3.49
5 Tambrauw 3.00 3.80 3.00 3.27
6 Kep. Yapen 5.00 3.00 1.67 3.22
7 Sarmi 5.00 3.00 1.67 3.22
8 Aceh Barat Daya 3.00 3.80 2.33 3.04
9 Puncak Jaya 4.00 3.40 1.67 3.02
10 Kota Jayapura 3.00 3.00 3.00 3.00
Daerah paling rawan berdasarkan data di atas adalah Tolikara dengan skor 4,29. Ketiga variabelnya menunjukkan tingkat kerawanan tinggi, baik integritas, profesionalitas maupun persoalan kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. Merujuk ketiga variabel itu, skor kerawanan paling tinggi ada pada persoalan integritas penyelenggara dengan nilai 5. Persoalan integritas mendapatkan skor kerawanan yang tinggi karena dua indikatornya yakni netralitas dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara mengindikasikan kerawanan yang tinggi pula.
Variabel profesionalitas penyelenggara di Tolikara ini juga menunjukkan tingkat kerawanan sangat tinggi yakni skor 5,00.
32 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Beberapa indikator yang dinilai sangat rawan antara lain: persoalan penganggaran, kualitas daftar pemilih, dan dukungan kesekretariatan. Sedangkan untuk variabel kekerasan terhadap penyelenggara sangat rawan untuk kasus-kasus perusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu.
Kesembilan daerah lainnya juga memiliki variabel maupun indikator yang menunjukkan kerawanan baik keseluruhan maupun sebagian. Untuk Intan Jaya dengan tingkat kerawanan (3,71), kemudian Lanny Jaya (3,71), dan Nduga (3.49) memiliki pola kerawanan yang cenderung sama dan perlu antisipasi terhadap dua variabel yakni integritas penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara. Pada variabel integritas yang memiliki kerawanan tinggi adalah indikator netralitas dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara. Sedangkan pada variabel profesionalitas penyelenggara, indikator yang rawan dipersoalan penganggaran dan dukungan kesekretariatan.
Tambrauw dengan tingkat kerawanan (3.27) perlu antisipasi terhadap semua variabel yakni integritas penyelenggara (3.00), profesionalitas penyelenggara (3.80) dan kekerasan terhadap penyelenggara (3.00). Variabel integritas cukup merata kerawanannya. Namun yang perlu menjadi perhatian serius adalah variabel profesionalitas penyelenggara untuk indikator penganggaran dan kualitas daftar pemilih.
Kepulauan Yapen dan Sarmi memiliki karakteristik kerawanan yang sama dengan skor kerawanan (3.22). Pada dua wilayah ini diperlukan antisipasi terhadap dua variabel yakni integritas penyelenggara (5.00) dan profesionalitas penyelenggara (3.00). Variabel integritas sangat rawan untuk kasus netralitas dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara. Sedangkan variabel profesionalitas sangat rawan untuk kasus penganggaran dan pendaftaran pemilih.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
33
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Aceh Barat Daya dengan skor kerawanan (3.04) perlu antisipasi terhadap dua variabel yakni integritas penyelenggara (3.00) dan profesionalitas penyelenggara (3.80). Variabel yang sangat rawan dilihat dari indikatornya adalah variabel profesionalitas penyelenggara untuk indikator penganggaran dan dukungan kesekretariatan.
Puncak Jaya dengan tingkat kerawanan (3.02) perlu diantisipasi terhadap dua variabel yakni integritas penyelenggara (4.00) dan profesionalitas penyelenggara (3.40). Dalam variabel integritas penyelenggara yang rawan adalah indikator netralitas penyelenggara. Sedangkan untuk variabel profesionalitas yang rawan adalah indikator penganggaran dan pendaftaran pemilih.
Kota Jayapura skor kerawanan (3.00) perlu diantisipasi terhadap tiga variabel yakni integritas penyelenggara (3.00), profesionalitas penyelenggara (3.00) dan kekerasan terhadap penyelenggara (3.00). Untuk variabel profesionalitas penyelenggara, indikator yang sangat rawan adalah kasus penganggaran.
Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Sedang
Selain sepuluh daerah di atas, ada beberapa daerah yang masuk ketagori kerawanan tinggi jika dilihat dari masing-masing variabel. Misalnya, untuk variabel integritas penyelenggara pemilu, ada daerah kerawanan tinggi antara lain Aceh tengah, Buton, Dogiyai, Aceh Utara, Kota Tebing Tinggi, Kepulauan Mentawai, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Bombana, Kab Jayapura, Kab Takalar, Maybrat, Kendari, Lhokseumawe, Mappi, Aceh Singkil, Simelue, Kota Cimahi, Buol, Tulang Bawang, Seram Bagian Barat, Langsa, dan Pulau Morotai.
34 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan variabel profesionalitas penyelenggara ada wilayah, selain wilayah sepuluh besar, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi antara lain: Dogiyai, Aceh Utara, Kota Tebing Tinggi, Mappi, Aceh Besar, Banda Aceh, Kota Sabang, Flores Timur, dan Lembata. Sedangkan daerah rawan berdasarkan variable kekerasan terhadap penyelenggara tidak terlalu banyak daerah yang mengalami kerawanan. Hanya beberapa daerah rawan antara lain: Aceh Barat, Nagan Raya, Maluku Tenggara Barat, Kota Payakumbuh, dan Maluku Tengah.
Tabel 10 : Skor Variabel Dimensi Penyelenggaraan dengan Tingkat Kerawanan Sedang (Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
SKOR PenyelenggaraanVariabel Integritas
PenyelenggaraProfesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
11 Aceh Barat 2.00 2.60 4.33 2.98
12 Aceh Tengah 5.00 2.20 1.67 2.96
13 Buton 5.00 1.40 2.33 2.91
14 Dogiyai 3.00 3.40 2.33 2.91
15 Aceh Utara 3.00 3.80 1.67 2.82
16Kota Tebing Tinggi
4.00 3.40 1.00 2.80
17 Kepulauan Mentawai 5.00 2.20 1.00 2.73
18 Tapanuli Tengah 5.00 2.20 1.00 2.73
19 Musi Banyuasin 5.00 2.20 1.00 2.73
20 Bombana 4.00 1.80 2.33 2.71
21 Jayapura 3.00 2.60 2.33 2.64
22 Takalar 4.00 2.20 1.67 2.62
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
35
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
23 Maybrat 4.00 2.60 1.00 2.53
24 Nagan Raya 2.00 1.80 3.67 2.49
25Maluku Tenggara Barat
2.00 1.80 3.67 2.49
26 Kendari 5.00 1.40 1.00 2.47
27 Lhokseu-mawe 3.00 2.60 1.67 2.42
28 Mappi 3.00 3.00 1.00 2.33
29 Aceh Singkil 3.00 2.20 1.67 2.29
30 Aceh Besar 2.00 3.80 1.00 2.27
31 Gayo Lues 2.00 1.80 3.00 2.27
32 Banda Aceh 2.00 3.00 1.67 2.22
33 Kota Sabang 2.00 3.00 1.67 2.22
34 Simeulue 3.00 2.60 1.00 2.20
35 Kota Cimahi 3.00 1.80 1.67 2.16
36 Buol 3.00 1.80 1.67 2.16
37 Tulang Bawang 3.00 1.80 1.67 2.16
38Seram Bagian Barat
4.00 1.40 1.00 2.13
39 Flores Timur 1.00 3.00 2.33 2.11
40 Aceh Timur 2.00 2.60 1.67 2.09
41 Langsa 3.00 2.20 1.00 2.07
42 Kota Paya-kumbuh 1.00 2.20 3.00 2.07
43 Tebo 2.00 1.80 2.33 2.04
44 Pulau Morotai 4.00 1.00 1.00 2.00
36 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Rendah
Selain daerah yang dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tinggi dan sedang, ada 50 Kabupaten/kota yang masuk pada kategori tingkat kerawanan rendah. Beberapa daerah yang masuk kedalam kategori rendah adalah sebagai berikut:
Tabel 11 : Skor Variabel Dimensi Penyelenggaraan dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
SKOR PenyelenggaraanVariabel Integritas
PenyelenggaraProfesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
45 Barito Selatan 2.00 2.20 1.67 1.96
46 Pekanbaru 2.00 1.80 1.67 1.82
47 Kota Jogjakarta 2.00 1.80 1.67 1.82
48 Maluku Tengah 1.00 1.40 3.00 1.80
49 Sorong 1.00 2.60 1.67 1.76
50 Banggai Kepulauan 1.00 2.60 1.67 1.76
51 Kota Singkawang 2.00 2.20 1.00 1.73
52 Kota Sorong 1.00 1.80 2.33 1.71
53 Bireuen 2.00 1.40 1.67 1.69
54 Mesuji 2.00 1.40 1.67 1.69
55 Lembata 1.00 3.00 1.00 1.67
56 Aceh Tamiang 1.00 2.20 1.67 1.62
57 Kota Salatiga 1.00 2.20 1.67 1.62
58 Kampar 2.00 1.80 1.00 1.60
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
37
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
59 Kota Tasikmalaya 2.00 1.80 1.00 1.60
60 Bolaang Mongondow 2.00 1.80 1.00 1.60
61 Pringsewu 2.00 1.80 1.00 1.60
62 Cilacap 1.00 1.40 2.33 1.58
63 Barito Kuala 1.00 2.60 1.00 1.53
64 Kota Kupang 1.00 2.60 1.00 1.53
65 Brebes 1.00 1.80 1.67 1.49
66 Jepara 1.00 1.80 1.67 1.49
67 Kota Ambon 1.00 1.80 1.67 1.49
68 Pidie 1.00 1.80 1.67 1.49
69 Buleleng 2.00 1.40 1.00 1.47
70Tulang Bawang Barat
2.00 1.40 1.00 1.47
71 Kulonprogo 1.00 2.20 1.00 1.40
72 Hulu Sungai Utara 1.00 2.20 1.00 1.40
73 Landak 1.00 2.20 1.00 1.40
74 Aceh Jaya 1.00 2.20 1.00 1.40
75 Kolaka Utara 1.00 2.20 1.00 1.40
76 Kotawaringin Barat 1.00 2.20 1.00 1.40
77 Banjarnegara 1.00 2.20 1.00 1.40
78 Buton Selatan 1.00 1.40 1.67 1.36
79 Pati 1.00 1.40 1.67 1.36
80 Batang 1.00 1.40 1.67 1.36
81 Bengkulu Tengah 1.00 1.80 1.00 1.27
82 Muna Barat 1.00 1.80 1.00 1.27
83 Halmahera Tengah 1.00 1.80 1.00 1.27
38 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
84 Boalemo 1.00 1.80 1.00 1.27
85 Kota Batu 1.00 1.80 1.00 1.27
86 Bekasi 1.00 1.40 1.00 1.13
87 Bener Meriah 1.00 1.40 1.00 1.13
88 Aceh Tenggara 1.00 1.40 1.00 1.13
89 Buton Tengah 1.00 1.40 1.00 1.13
90 Sangihe 1.00 1.40 1.00 1.13
91 Lampung Barat 1.00 1.40 1.00 1.13
92 Buru 1.00 1.00 1.00 1.00
93 Muaro Jambi 1.00 1.00 1.00 1.00
94 Sarolangun 1.00 1.00 1.00 1.00
Meskipun masuk ke dalam kategori kerawanan rendah, beberapa Kabupaten/kota itu justru memiliki tingkat kerawanan pada indikator-indikator tertentu. Misalnya, persoalan netralitas penyelenggara sangat rawan di daerah Aceh Tengah, Buton, Dogiyai, Kota Tebing Tinggi, Kepulauan Mentawai, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Takalar, Maybrat dan Kendari.
Persoalan penyalahgunaan wewenang penyelenggara sangat rawan di daerah Aceh Tengah, Buton, Kepulauan Mentawai, Kabuapten Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Bombana, Kendari, Seram Bagian Barat dan Pulau Morotai.
Persoalan Penganggaran untuk penyelenggara pemilu sangat rawan di daerah Aceh Barat, Dogiyai, Aceh Utara, Musi Banyuasin, Banda Aceh, Kota Sabang, Simeuleu, Aceh Timur, Lembata dan Aceh Tamiang.
Persoalan Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan sangat rawan di daerah Kota Tebing Tinggi, dan Aceh Besar. Persoalan
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
39
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
kualitas daftar pemilih sangat rawan di daerah Dogiyai, Kota Tebing Tinggi, Takalar, Barito Selatan, Banggai Kepulauan, Kota Singkawang dan Kota Salatiga.
Secara keseluruhan persoalan penyediaan dan aksesibilitas informasi oleh penyelenggara tidak mengalami masalah. Sedangkan persoalan dukungan kesekretariatan sangat rawan di daerah Dogiyai, Aceh Utara, Aceh Besar dan Simeuleu. Persoalan perusakan terhadap fasilitas penyelenggara sangat rawan di daerah Maluku Tenggara Barat, dan Gayo Lues. Persoalan Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara sangat rawan di daerah Aceh Barat, Nagan Raya, dan Maluku Tengah. Terakhir persoalan intimidasi terhadap penyelenggara sangat rawan di Aceh Barat, Nagan Raya, Flores Timur, dan Kota Payakumbuh.
Tabel 12 : Skor Indikator dari Dimensi Penyelenggaraan (Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Penyelenggaraan
Variabel Integritas Penyelenggara
Profesionalitas Penyelenggara
Kekerasan Terhadap
Penyelenggara
Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tolikara 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3
2 Intan Jaya 5 5 5 3 3 3 5 1 3 3
3 Lanny Jaya 5 5 5 3 3 3 5 1 3 3
4 Nduga 5 5 5 3 3 3 5 1 1 3
5 Tambrauw 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3
6 Kep. Yapen 5 5 5 3 5 1 1 1 1 3
7 Sarmi 5 5 5 1 5 1 3 1 1 3
8 Aceh Barat Daya 3 3 5 3 3 3 5 1 3 3
40 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
9 Puncak Jaya 5 3 5 1 5 3 3 1 1 3
10 Kota Jayapura 3 3 5 3 3 1 3 3 3 3
11 Aceh Barat 3 1 5 1 3 1 3 3 5 5
12 Aceh Tengah 5 5 3 1 3 3 1 3 1 1
13 Buton 5 5 1 1 3 1 1 3 3 1
14 Dogiyai 5 1 5 1 5 1 5 3 1 3
15 Aceh Utara 3 3 5 3 3 3 5 1 1 3
16 Kota Tebing Tinggi 5 3 3 5 5 3 1 1 1 1
17 Kepulauan Mentawai 5 5 3 1 3 3 1 1 1 1
18 Tapanuli Tengah 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1
19 Musi Banyuasin 5 5 5 1 3 1 1 1 1 1
20 Bombana 3 5 3 1 3 1 1 1 3 3
21 Jayapura 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
22 Takalar 5 3 1 1 5 3 1 1 1 3
23 Maybrat 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1
24 Nagan Raya 1 3 3 1 3 1 1 1 5 5
25 Maluku Tenggara Barat 1 3 1 1 1 3 3 5 3 3
26 Kendari 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1
27 Lhokseumawe 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1
28 Mappi 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
29 Aceh Singkil 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3
30 Aceh Besar 1 3 3 5 3 3 5 1 1 1
31 Gayo Lues 3 1 1 1 3 3 1 5 1 3
32 Banda Aceh 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3
33 Kota Sabang 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3
34 Simeulue 3 3 5 1 1 1 5 1 1 1
35 Kota Cimahi 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3
36 Buol 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
41
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
37 Tulang Bawang 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3
38 Seram Bagian Barat 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1
39 Flores Timur 1 1 3 3 3 3 3 1 1 5
40 Aceh Timur 3 1 5 1 3 3 1 1 1 3
41 Langsa 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1
42 Kota Payakumbuh 1 1 3 1 3 3 1 1 3 5
43 Tebo 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3
44 Pulau Morotai 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Barito Selatan 3 1 1 3 5 1 1 1 1 3
46 Pekanbaru 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3
47 Kota Jogjakarta 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3
48 Maluku Tengah 1 1 1 1 3 1 1 1 5 3
49 Sorong 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1
50 Banggai Kepulauan 1 1 3 1 5 1 3 1 1 3
51 Kota Singkawang 1 3 3 1 5 1 1 1 1 1
52 Kota Sorong 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3
53 Bireuen 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3
54 Mesuji 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3
55 Lembata 1 1 5 3 3 1 3 1 1 1
56 Aceh Tamiang 1 1 5 1 1 1 3 1 1 3
57 Kota Salatiga 1 1 3 1 5 1 1 1 1 3
58 Kampar 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1
59 Kota Tasikmalaya 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1
60 Bolaang Mongondow 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1
61 Pringsewu 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1
62 Cilacap 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3
42 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
63 Barito Kuala 1 1 3 1 5 3 1 1 1 1
64 Kota Kupang 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1
65 Brebes 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3
66 Jepara 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3
67 Kota Ambon 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3
68 Pidie 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3
69 Buleleng 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
70 Tulang Bawang Barat 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
71 Kulonprogo 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
72 Hulu Sungai Utara 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
73 Landak 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
74 Aceh Jaya 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1
75 Kolaka Utara 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1
76 Kotawaringin Barat 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1
77 Banjarnegara 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1
78 Buton Selatan 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1
79 Pati 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3
80 Batang 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
81 Bengkulu Tengah 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
82 Muna Barat 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
83 Halmahera Tengah 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
84 Boalemo 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
85 Kota Batu 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
86 Bekasi 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
87 Bener Meriah 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
88 Aceh Tenggara 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
89 Buton Tengah 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
43
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
90 Sangihe 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
91 Lampung Barat 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
92 Buru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
93 Muaro Jambi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 Sarolangun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan Indikator 1 : Netralitas Penyelenggara
Indikator 2 : Penyalahgunaan Wewenang
Indikator 3 : Penganggaran untuk penyelenggara
Indikator 4 : Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan
Indikator 5 : Kualitas DPT
Indikator 6 : Penyediaan akses informasi oleh penyelenggara
Indikator 7 : Dukungan kesekretariatan
Indikator 8 : Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
Indikator 9 : Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara
Indikator 10 : Intimidasi terhadap penyelenggara
DIMENSI KONTESTASI
Dimensi kontestasi terdiri dari 4 variabel, yaitu pencalonan, kampanye, kontestan, dan kekerabatan.
Variabel pencalonan terdiri dari dukungan ganda calon independen; dukungan ganda dalam pencalonan oleh partai politik; identifi kasi petahana yang mencalonkan diri; dan identifi kasi sengketa pencalonan. Variabel kampanye terdiri dari substansi materi kampanye; pelaporan praktik politik uang; dan penggunaan fasilitas negara. Variabel kontestan terdiri dari kepengurusan ganda partai politik; dan konfl ik antarpeserta pemilu (antarkandidat, antartimses, antarpendukung). Variabel kekerabatan memiliki indikator berupa
44 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
identifi kasi hubungan keluarga/kekerabatan calon.
a. Provinsi
Pada dimensi kontestasi ada dua Provinsi yang masuk dalam kategori dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu Banten (3,70) dan Provinsi Aceh (3,12). Sementara lima Provinsi lainnya masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan sedang yaitu DKI Jakarta (2,95), Papua Barat (2,91), Kepulauan Bangka Belitung (2,62) Sulawesi Barat (2,08), dan Gorontalo (2,08).
Tabel 13 : Skor Variabel dari Dimensi Kontestasi (Provinsi)
Peringkat
Dimensi Kontestasi
Variabel Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan politik Calon
SKOR Kontestasi
1 Banten 3.50 4.33 2.00 5.00 3.708
2 Aceh 3.50 3.00 3.00 3.00 3.125
3 DKI Jakarta 3.50 4.33 3.00 1.00 2.958
4 Papua Barat 3.00 3.67 2.00 3.00 2.917
5Kep. Bangka Belitung
2.50 3.00 2.00 3.00 2.625
6 Sulawesi Barat 1.00 2.33 2.00 3.00 2.083
7 Gorontalo 3.00 2.33 2.00 1.00 2.083
Untuk variabel pencalonan, Banten, Aceh, dan DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 3,50. Sedangkan Papua Barat dengan skor 3,00. Tingkat kerawanan yang
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
45
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
tinggi dapat diidentifi kasi dari banyaknya petahana yang kembali mencalonkan sebagai kepala daerah di empat Provinsi tersebut.
Untuk wilayah DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur disinyalir masing-masing akan mencalonkan kembali. Untuk Aceh, Gubernur dan wakil Gubernur masing-masing akan mencalonkan sebagai kepala daerah, selain dua mantan gubernur pada periode sebelumnya yang disinyalir akan kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2017. Sementara Papua Barat, Wakil Gubernur akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan beberapa Bupati disinyalir juga akan mengikuti kontetasi pemilihan gubernur Papua Barat pada 2017.
Untuk variabel kampanye, Banten dan DKI Jakarta merupakan daerah dengan kerawanan tertinggi jika dilihat dari variabel kampanye dengan skor 4,33. Subtansi materi kampanye dan pelaporan politik uang menjadi faktor yang menyebabkan tingginya kerawanan kampanye di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Banten, pelaporan politik uang dan penggunaan fasilitas negara yang menjadi faktor penyebab tingginya kerawanan dalam kampanye.
Selain dua Provinsi tersebut, Papua Barat juga masuk dalam kategori daerah yang rawan pada variabel kampanye dengan skor 3,67. Faktor penyebabnya adalah tingginya pelaporan politik uang yang terjadi selama kampanye di pemilu sebelumnya.
Pada variabel peserta pemilu, hanya DKI Jakarta dan Aceh yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi (3,0) untuk variabel peserta pemilu pemilu. Hal ini disebabkan tingginya konfl ik antar peserta pemilu, tim sukses, dan pendukung pasangan calon. Untuk DKI Jakarta, konfl ik yang terjadi adalah perang opini di media sosial yang sangat masif dari, baik dari para tim sukses maupun pendukung pasangan calon.
46 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Sementara untuk variabel kekerabatan politik calon, Banten memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dengan skor 5,0. Hal ini terlihat dari indikator yang menjadi alat ukur yaitu identifi kasi hubungan keluarga dari calon.
Tabel 14 : Skor Indikator dari Dimensi Kontestasi (Provinsi)
Peringkat
DImensi Kontestasi
Variabel Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan Calon
Indikator 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Papua Barat 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3
2 Aceh 3 3 5 3 3 3 3 1 5 3
3 Banten 3 3 5 3 3 5 5 1 3 5
4 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3
5 DKI Jakarta 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1
6 Kep. Bangka Belitung
1 3 3 3 3 3 3 1 3 3
7 Gorontalo 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1
Keterangan Indikator 11: Dukungan ganda calon independen
Indikator 12: Dukungan ganda oleh partai politik
Indikator 13: Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri
Indikator 14: Identifi kasi sengketa pencalonan
Indikator 15: Substansi materi kampanye
Indikator 16: Pelaporan praktik politik uang
Indikator 17: Penggunaan fasilitas negara
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
47
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Indikator 18: Kepengurusan ganda partai politik
Indikator 19: Konfl ik antar peserta (kandidat, timses, pendukung)
Indikator 20: Identifi kasi hubungan keluarga / kekerabatan calon Kabupaten/ Kota
Secara akumulatif tidak ada Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi. Hanya ada empat Kabupaten/kota dengan skor tertinggi yang memiliki skor mendekati kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu Aceh Tamiang (2,63), Aceh Tengah (2,54) Brebes (2,54) dan Tolikara (2,50).
Tabel 15 : Skor Variabel Dimensi Kontestasi dengan Tingkat Kerawanan Sedang (Kabupaten/Kota)
PeringkatDimensi Kontestasi SKOR
Variabel Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan politik Calon
Dimensi Kontestasi
1 Aceh Tamiang 2.50 3.00 4.00 1.00 2.63
2 Aceh Tengah 2.50 3.67 1.00 3.00 2.54
3 Brebes 1.50 3.67 2.00 3.00 2.54
4 Tolikara 2.00 3.00 2.00 3.00 2.50
5 Gayo Lues 1.50 4.33 1.00 3.00 2.46
6 Cimahi 2.00 3.67 1.00 3.00 2.42
7 Mappi 1.50 3.00 2.00 3.00 2.38
8 Nagan Raya 2.50 3.00 1.00 3.00 2.38
9 Barito Kuala 1.50 3.00 2.00 3.00 2.38
10 Intan Jaya 2.00 2.33 2.00 3.00 2.33
11 Sorong 2.00 2.33 2.00 3.00 2.33
12 Bener Meriah 2.00 2.33 2.00 3.00 2.33
13 Barito Selatan 2.00 3.00 1.00 3.00 2.25
48 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
14 Kampar 2.00 3.00 1.00 3.00 2.25
15Maluku Tenggara Barat
1.00 3.00 2.00 3.00 2.25
16 Bekasi 2.00 3.00 1.00 3.00 2.25
17 Nduga 1.50 2.33 2.00 3.00 2.21
18 Maybrat 1.50 2.33 2.00 3.00 2.21
19 Kep. Yapen 2.00 2.33 1.00 3.00 2.08
20 Kota Tasikmalaya 2.00 2.33 3.00 1.00 2.08
21 Landak 2.00 2.33 1.00 3.00 2.08
22 Pekanbaru 2.50 3.67 1.00 1.00 2.04
23 Jayapura 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00
Dari daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah, ada beberapa daerah yang memiliki skor kerawanan tinggi untuk beberapa variabel. Untuk variabel kampanye, ada 8 daerah yang memiliki skor kerawanan di atas 3,00 (kerawanan tinggi) yaitu: Takalar, Buol, Pati, Jepara, Pulau Morotai, Banggai Kepulauan, Bireuen dan Boalemo. Untuk variabel kekerabatan politik calon, ada 7 daerah yang memiliki skor kerawanan di atas 3,00 (kerawanan tinggi) yaitu: Tambrauw, Musi Banyuasin, Kota Kupang, Seram Bagian Barat, Kota Singkawang, Halmahera Tengah dan Lampung Barat.
Aceh Tamiang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi pada variabel peserta pemilu. Variabel kampanye menjadi variabel yang memiliki tingkat kerawanan tinggi di Aceh Tengah dan Brebes. Sedangkan untuk Tolikara yang memiliki kerawanan tinggi adalah variabel kampanye dan kekerabatan politik calon.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
49
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 16 : Skor Variabel Dimensi Kontestasi dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kabupaten/Kota)
PeringkatDimensi Kontestasi SKOR
Variabel Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan politik Calon
Dimensi Kontestasi
24 Tambrauw 1.50 2.33 1.00 3.00 1.96
25 Musi Banyua-sin 2.00 1.67 1.00 3.00 1.92
26 Kota Kupang 2.00 1.67 1.00 3.00 1.92
27 Takalar 1.50 3.00 2.00 1.00 1.88
28 Buol 1.50 3.00 2.00 1.00 1.88
29 Pati 2.50 3.00 1.00 1.00 1.88
30 Kota Jaya-pura 2.00 2.33 2.00 1.00 1.83
31 Mesuji 2.00 2.33 2.00 1.00 1.83
32 Seram Bagian Barat 1.50 1.67 1.00 3.00 1.79
33 Kota Sing-kawang 1.50 1.67 1.00 3.00 1.79
34 Jepara 1.50 3.67 1.00 1.00 1.79
35 Pulau Morotai 1.00 3.00 2.00 1.00 1.75
36 Buton 2.50 2.33 1.00 1.00 1.71
37 Aceh Timur 1.50 2.33 2.00 1.00 1.71
38 Hulu Sungai Utara 1.50 2.33 2.00 1.00 1.71
39 Kota Ambon 1.50 2.33 2.00 1.00 1.71
40 Buton Selatan 2.50 2.33 1.00 1.00 1.71
41 Buton Tengah 2.50 2.33 1.00 1.00 1.71
42 Aceh Barat Daya 2.00 1.67 2.00 1.00 1.67
43 Halmahera Tengah 1.00 1.67 1.00 3.00 1.67
50 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
44 Lembata 2.00 1.67 2.00 1.00 1.67
45 Lampung Barat 1.00 1.67 1.00 3.00 1.67
46 Bireuen 1.50 3.00 1.00 1.00 1.63
47 Banggai Kepulauan 1.50 3.00 1.00 1.00 1.63
48 Boalemo 1.50 3.00 1.00 1.00 1.63
49 Tapanuli Tengah 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
50 Puncak Jaya 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
51 Aceh Besar 1.00 2.33 2.00 1.00 1.58
52 Dogiyai 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
53 Bombana 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
54 Kota Jogja-karta 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
55 Kota Paya-kumbuh 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
56 Buleleng 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
57 Kolaka Utara 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
58 Cilacap 2.00 2.33 1.00 1.00 1.58
59 Aceh Utara 1.50 1.67 2.00 1.00 1.54
60 Lanny Jaya 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
61 Kepulauan Mentawai 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
62 Kota Tebing Tinggi 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
63 Aceh Singkil 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
64 Langsa 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
65 Banda Aceh 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
66 Kota Sabang 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
67 Kulonprogo 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
68 Tulang Bawang 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
51
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
69 Tebo 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
70 Tulang Bawang Barat 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
71 Bengkulu Tengah 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
72 Pringsewu 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
73 Muna Barat 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
74 Banjarnegara 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
75 Kota Sorong 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
76 Muaro Jambi 1.50 2.33 1.00 1.00 1.46
77 Sarmi 2.00 1.67 1.00 1.00 1.42
78 Lhokseumawe 2.00 1.67 1.00 1.00 1.42
79 Aceh Teng-gara 2.00 1.67 1.00 1.00 1.42
80 Kendari 1.00 2.33 1.00 1.00 1.33
81 Aceh Jaya 1.00 2.33 1.00 1.00 1.33
82 Bolaang Mon-gondow 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
83 Flores Timur 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
84 Kotawaringin Barat 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
85 Sangihe 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
86 Kota Salatiga 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
87 Maluku Tengah 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
88 Buru 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
89 Kota Batu 1.50 1.67 1.00 1.00 1.29
90 Simeulue 2.00 1.00 1.00 1.00 1.25
91 Aceh Barat 1.00 1.67 1.00 1.00 1.17
92 Pidie 1.00 1.67 1.00 1.00 1.17
93 Sarolangun 1.00 1.67 1.00 1.00 1.17
52 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
94 Batang 1.00 1.67 1.00 1.00 1.17
Dari empat variabel yang masuk pada dimensi kontestasi, untuk kekerabatan politik calon sebanyak 26 Kabupaten/kota dari 94 Kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi, sisanya sebanyak 58 daerah masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah. Variabel kampanye, 23 dari 94 Kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, 46 daerah masuk dalam kategori dengan kerawanan sedang, dan sisanya 25 daerah masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah.
Sementara itu, variabel peserta pemilu hanya dua daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yaitu Aceh Tamiang (4,0) dan Kota Tasikmalaya (3,0), sedangkan 23 daerah lainnya termasuk dalam tingkat kerawanan sedang, dan 69 daerah dengan tingkat kerawanan rendah. Sedangkan pada variabel pencalonan tidak ada satupun Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Secara umum, kekerabatan politik calon merupakan variabel yang paling banyak memiliki tingkat kerawanan tinggi dari dimensi kontestasi. Sebanyak 26 Kabupaten/kota atau 51% dari seluruh daerah yang memiliki tingkat kerawanan pada dimensi kontestasi. Selanjutnya adalah variabel kampanye dengan 23 atau 43%. Untuk variabel peserta pemilu hanya dua daerah atau 4%. Sedangkan variabel pencalonan tidak satupun daerah dengan kerawanan tinggi.
Pada persoalan pencalonan, daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan sedang dipengaruhi oleh indikator banyaknya calon petahana yang kembali mencalonkan diri. Banyaknya calon petahana disinyalir akan meningkatkan tensi pencalonan karena masing-
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
53
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
masing calon petahana memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pada proses pilkada.
Sebanyak lima daerah yaitu Aceh Tamiang, Nagan Raya, Pekanbaru, Puncak Jaya, dan Sarmi memiliki skor 5 atau sangat rawan dikarenakan disinyalir tidak hanya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi juga Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas maju untuk berkontestasi dalam Pilkada 2017.
Menyangkut persoalan kampanye, Gayo Lues merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi pada variabel ini dengan skor 4,33. Hal ini disebabkan pada indikator subtansi materi kampanye dan pelaporan politik uang. Pada kedua indikator tersebut, Gayo Lues mendapatkan skor 5 atau sangat rawan. Pada pemilu sebelumya lebh dari 200 kasus politik uang diteruskan ke kepolisian.
Terdapat lima daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dari variabel kampanye adalah Aceh Tengah, Brebes, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, dan Jepara dengan skor 3,67. Pelaporan politik uang menjadi penyebab dari tingginya tingkat kerawanan di Aceh Tengah dan Jepara, Kota Cimahi, dan Kota Pekanbaru. Sementara di Brebes, penggunaan fasilitas negara menjadi penyebab tingginya kerawanan di variabel Kampanye.
Secara umum, pada variabel ini terdapat 23 dari 94 Kabupaten/Kota memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, 46 daerah masuk dalam kategori dengan kerawanan sedang, dan sisanya 25 daerah masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah
Untuk persoalan peserta pemilu, hanya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Tasikmalaya yang masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dengan skor masing-masing 4,0 dan 3,0. Indikator
54 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
konfl ik antarpeserta pemilu, tim sukses, dan pendukung pasangan calon (skor 5,0) menjadi penyebab tingginya tingkat kerawanan di Aceh Tengah. Sementara untuk Kota Tasikmalaya, kedua indikator dalam variabel ini menjadi penyumbang dari tingginya tingkat kerawanan dengan skor masing-masing 3,0.
Di luar dua wilayah di atas, sebanyak 23 daerah termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang, dan 69 daerah merupakan daerah dengan tingkat kerawanan rendah.
Untuk persoalan kekerabatan politik, secara umum pada variabel kekerabatan politik calon terdapat 26 Kabupaten/kota dari 94 Kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi, sisanya sebanyak 58 daerah masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan rendah. Tidak ada satu pun daerah yang masuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang.
Tabel 17 : Skor Indikator dari Dimensi Kontestasi (Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Kontestasi
Variabel Pencalonan Kampanye Kontestan Kekerabatan Calon
Indikator 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Aceh Tamiang 3 1 5 1 3 3 3 3 5 1
2 Aceh Tengah 3 1 3 3 3 5 3 1 1 3
3 Brebes 1 1 3 1 3 3 5 1 3 3
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
55
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
4 Tolikara 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3
5 Gayo Lues 1 1 3 1 5 5 3 1 1 3
6 Kota Cimahi 3 1 3 1 3 5 3 1 1 3
7 Mappi 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3
8 Nagan Raya 1 1 5 3 1 3 5 1 1 3
9 Barito Kuala 1 1 3 1 1 3 5 1 3 3
10 Intan Jaya 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3
11 Sorong 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3
12 Bener Meriah 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3
13 Barito Selatan 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3
14 Kampar 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3
15Maluku Tenggara Barat
1 1 1 1 3 3 3 1 3 3
16 Bekasi 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3
17 Nduga 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3
18 Maybrat 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3
19 Kep. Yapen 1 1 3 3 1 5 1 1 1 3
20 Kota Tasikmalaya 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1
21 Landak 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3
22 Pekanbaru 1 3 5 1 3 5 3 1 1 1
23 Jayapura 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1
24 Tambrauw 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3
25 Musi Banyuasin 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3
26 Kota Kupang 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3
27 Takalar 1 1 3 1 1 3 5 3 1 1
28 Buol 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1
56 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
29 Pati 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1
30 Kota Jayapura 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1
31 Mesuji 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1
32 Seram Bagian Barat 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3
33 Kota Singkawang 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3
34 Jepara 1 1 3 1 1 5 5 1 1 1
35 Pulau Morotai 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1
36 Buton 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1
37 Aceh Timur 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1
38 Hulu Sungai Utara 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1
39 Kota Ambon 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1
40 Buton Selatan 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1
41 Buton Tengah 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1
42 Aceh Barat Daya 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1
43 Halmahera Tengah 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
44 Lembata 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1
45 Lampung Barat 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3
46 Bireuen 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1
47 Banggai Kepulauan 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1
48 Boalemo 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1
49 Tapanuli Tengah 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
50 Puncak Jaya 1 1 5 1 1 3 3 1 1 1
51 Aceh Besar 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1
52 Dogiyai 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
57
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
53 Bombana 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1
54 Kota Jogjakarta 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
55 Kota Payakumbuh 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
56 Buleleng 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
57 Kolaka Utara 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1
58 Cilacap 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1
59 Aceh Utara 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1
60 Lanny Jaya 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
61 Kepulauan Mentawai 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
62 Kota Tebing Tinggi 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
63 Aceh Singkil 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
64 Langsa 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
65 Banda Aceh 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
66 Kota Sabang 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
67 Kulonprogo 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
68 Tulang Bawang 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
69 Tebo 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
70 Tulang Bawang Barat 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
71 Bengkulu Tengah 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
72 Pringsewu 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
73 Muna Barat 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
74 Banjarnegara 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1
75 Kota Sorong 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
76 Muaro Jambi 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1
77 Sarmi 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1
58 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
78 Lhokseumawe 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1
79 Aceh Tenggara 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1
80 Kendari 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1
81 Aceh Jaya 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1
82 Bolaang Mongondow 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
83 Flores Timur 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
84 Kotawaringin Barat 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1
85 Sangihe 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
86 Kota Salatiga 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
87 Maluku Tengah 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
88 Buru 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
89 Kota Batu 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
90 Simeulue 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
91 Aceh Barat 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
92 Pidie 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
93 Sarolangun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
94 Batang 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Keterangan Indikator 11: Dukungan ganda calon independen
Indikator 12: Dukungan ganda oleh partai politik
Indikator 13: Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri
Indikator 14: Identifi kasi sengketa pencalonan
Indikator 15: Substansi materi kampanye
Indikator 16: Pelaporan praktik politik uang
Indikator 17: Penggunaan fasilitas negara
Indikator 18: Kepengurusan ganda partai politik
Indikator 19: Konfl ik antar peserta (kandidat, timses, pendukung)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
59
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Indikator 20: Identifi kasi hubungan keluarga / kekerabatan calon
DIMENSI PARTISIPASI
Dimensi partisipasi terdiri dari 3 variabel yaitu hak pilih, karakteristik lokal, dan pengawasan/kontrol masyarakat.
Variabel hak pilih terdiri dari 2 indikator yaitu: pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan laporan mengenai tidak tercatatnya pemilih dalam daftar pemilih. Variabel karakteristik lokal terdiri dari 4 indikator, yaitu: kategori kemiskinan masyarakat; tantangan geografi s; kondisi budaya patriarki dan pengaruh pemuka agama/adat. Variabel pengawasan/kontrol masyarakat terdiri dari 5 indikator, yaitu: keberadaan pemantau pemilu; akses partisipasi kelompok disabilitas; pemberitaan media terhadap laporan masyarakat dan penyelenggara; jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warga negara dan kekerasan terhadap pemilih.
a.Provinsi
Dalam dimensi partisipasi yang dirumuskan IKP ini, ada tiga variabel yang bisa menjadi titik rawan pelaksanan pilkada serentak 2017. Pertama, variabel hak pilih masyarakat. Menyangkut tingginya partisipasi masyarakat serta seberapa besar pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan tak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyaknya pemilih yang tidak terdaftar bisa menjadi kerawanan dalam proses pilkada. Kedua, variabel karakteristik lokal. Karakteristik lokal ini menyangkut kondisi kemiskinan masyarakat, tantangan geografi s, budaya patriarki di daerah tersebut, dan juga pengaruh pemuka agama/adat setempat. Ketiga, variabel keterlibatan masyarakat. Variabel ini akan melihat seberapa banyak
60 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
keterlibatan masyarakat dalam pemantauan, akses kelompok penyandang disabilitas terhadap proses pelaksanaan pemilu, pemberitaan media terhadap laporan masyarakat, jumlah laporan pelanggaran yang disampaikan oleh warga, serta kekerasan yang terjadi terhadap pemilih.
Dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat, dari 7 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017, Provinsi Aceh masuk kategori daerah kategori rawan tinggi dengan skor tertinggi diantara provinsi lainnya, yaitu skor 3.00. Kerawanan dimensi ini diukur dari 3 variabel yakni hak pilih masyarakat, karakteristik lokal, dan keterlibatan masyarakat. Lihat dalam tabel di bawah
Tabel 18 : Skor Variabel dari Dimensi Partisipasi (Provinsi)
PeringkatDimensi Partisipasi SKOR
DIMENSI PARTISIPASIVariabel Hak Pilih Karakteristik
LokalKeterlibatan Masyarakat
1 Aceh 2.00 4.00 3.00 3.000
2 Papua Barat 1.00 4.00 3.00 2.667
3 Banten 2.00 3.50 1.80 2.433
4 Sulawesi Barat 2.00 2.50 2.20 2.233
5 Gorontalo 2.00 2.00 2.20 2.067
6 Kep. Bangka Belitung 2.00 1.50 2.20 1.900
7 DKI Jakarta 2.00 1.50 1.00 1.500
Dari 3 variabel dalam dimensi partisipasi masyarakat, skor paling rawan untuk Provinsi Aceh adalah pada variabel karakteristik lokal (4.00) dan keterlibatan masyarakat (3.00) yang di semua indikatornya menunjukkan kerawanan. Pada indikator budaya patriarki dan pengaruh tokoh agama/adat mendapatkan skor 5. Sementara untuk
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
61
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
2 indikator lainnya, kondisi kemiskinan masyarakat dan tantangan geografi s sama-sama mendapakan skor 3.
Provinsi kedua adalah Papua Barat dengan skor 2.66 yang berarti tingkat kerawanan sedang untuk dimensi partisipasi. Sama seperti Aceh, variabel karakteristik lokal juga memperoleh skor tertinggi (4.00) yang artinya kerawanan tinggi.
Peringkat kerawanan 6 provinsi lainnya yang akan menggelar pilkada 2017 adalah sebagai berikut; yang masuk kerawanan sedang; Papua Barat (2.66), Banten (2.43), Sulawesi Barat (2.23), Gorontalo (2.06). Sementara yang masuk kategori kerawanan rendah adalah Bangka Belitung (1.90), dan DKI Jakarta (1.50). Ada catatan tersendiri untuk provinsi Banten, variabel karateristik lokal juga mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi. Ini bisa dilihat dari indikator kategori kemiskinan masyarakat dan potensinya terhadap politik uang yang mendapat skor 5. Untuk 3 indikator lainnya; tantangan geografi s, budaya patriarki, dan pengaruh pemuka agama/adat, mendapat skor 3. Untuk provinsi lainya, tidak ada kerawanan yang signifi kan jika dilihat dari skor IKP dalam dimensi pertisipasi masyarakat.
Tabel 19 : Skor Indikator dari Dimensi Partisipasi (Provinsi)
Peringkat
Dimensi Partisipasi
Variabel Hak Pilih Karakteristik Lokal Keterlibatazn Masyarakat
Indikator 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Provinsi Aceh 1 3 3 3 5 5 1 3 3 3 5
2 Papua Barat 1 1 3 5 3 5 3 3 3 3 3
3 Banten 3 1 5 3 3 3 1 3 3 1 1
62 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
4Provinsi Sulawesi Barat
3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1
5 Gorontalo 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1
6
Provinsi Kep. Bangka Belitung
3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1
7 DKI Jakarta 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Keterangan Indikator 21 : Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
Indikator 22 : Laporan tidak tercatatnya pemilih dalam DPT
Indikator 23 : Kategori kemiskinan masyarakat
Indikator 24 : Tantangan geografi s
Indikator 25 : Kondisi budaya patriarki
Indikator 26 : Pengaruh pemuka agama/adat
Indikator 27 : Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO, Ormas)
Indikator 28 : Akses Partisipasi kelompok diasibilitas
Indikator 29 : Pemberitaan media atas laporan masyarakat & penyelenggara
Indikator 30 : Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga negara
Indikator 31 : Kekerasan terhadap pemilih
b. Kabupaten/Kota
Potret kerawanan dimensi partisipasi masyarakat di tingkat Kabupaten/kota jika diurut berdasarkan skor, maka 10 besar daerah paling rawan adalah sebagai berikut. Tingkat kerawanan tinggi mencakup Tolikara (3.20), Intan Jaya (3.17), Nduga (3.17), Lanny Jaya (3.00); Tingkat kerawanan sedang meliputi Bolaang Mongondow (2.90), Takalar (2.87), Aceh Barat Daya (3.83), Aceh Utara (2.83), Kepulauan Mentawai (2.70), Aceh Timur (2.67). Lebih lengkapnya lihat tabel di bawah ini.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
63
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Tabel 20 : Skor Variabel Dimensi Partisipasi dengan Tingkat Kerawanan Tinggi (Kabupaten/Kota)
PeringkatDimensi Partisipasi SKOR
DIMENSI PARTISIPASIVariabel Hak Pilih Karakteristik
LokalKeterlibatan Masyarakat
1 Tolikara 3.00 4.00 2.60 3.20
2 Intan Jaya 3.00 3.50 3.00 3.17
3 Nduga 3.00 3.50 3.00 3.17
4 Lanny Jaya 3.00 3.00 3.00 3.00
Untuk kerawanan dimensi partisipasi masyarakat di Tolikara, perlu mewaspadai kerawanan pada variabel karakteristik lokal, terutama untuk indikator kondisi geografi s dan pengaruh tokoh agama/adat. Kedua indikator ini mendapatkan skor 5 yang berarti rawan tinggi. Sementara indikator lainnya di dimensi partisipasi masyarakat mendapatkan skor 3 yang berarti rawan sedang.
Untuk Intan Jaya, perlu diantisipasi kerawanan akibat tantangan geografi s yang berat karena mendapatkan skor 5 yang berarti rawan tinggi. Indikator lainnya dikategorikan rawan kategori sedang dengan skor 3. Potret Intan Jaya persis sama dengan Nduga, baik skor total dimensi partisipasi masyarakat (3.17), skor per variabel: hak pilih (3.00), karakteristik lokal (3.50), dan keterlibatan masyarakat (3.00). Artinya, Intan Jaya dan Nduga adalah dua wilayah yang sama-sama dipetakan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan sedang dalam dimensi partisipasi masyarakat. Kerawanan tertinggi di Intan Jaya dan Nduga terletak pada indikator tantangan geografi k yang mendapatkan skor 5 yang berarti kerawanan tinggi. Sedangkan, 9 Indikator lainnya di dua daerah itu, mendapatkan skor 3 yang berarti juga masuk kerawanan tinggi.
Untuk Lanny Jaya semua variabelnya mendapatkan skor 3.00 dan semua indikatornya juga mendapatkan skor 3 yang artinya masuk
64 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
kategori kerawanan tinggi. Ini berarti tingkat kerawanan di Lanny Jaya merata untuk semua indikator.
Tabel 21 : Skor Variabel Dimensi Partisipasi dengan Tingkat Kerawanan Sedang (Kabupaten/Kota)
PeringkatDimensi Partisipasi SKOR
DIMENSI PARTISIPASIVariabel Hak Pilih Karakteristik
LokalKeterlibatan Masyarakat
5 Bolaang Mongondow 4.00 2.50 2.20 2.90
6 Takalar 3.00 3.00 2.60 2.87
7 Aceh Barat Daya 3.00 2.50 3.00 2.83
8 Aceh Utara 3.00 2.50 3.00 2.83
9 Kepulauan Mentawai 3.00 2.50 2.60 2.70
10 Aceh Timur 2.00 3.00 3.00 2.67
11 Kep. Yapen 2.00 4.00 1.80 2.60
12 Kulonprogo 3.00 3.00 1.80 2.60
13 Tambrauw 2.00 3.50 2.20 2.57
14 Barito Kuala 3.00 2.50 2.20 2.57
15 Kab Sorong 3.00 2.50 2.20 2.57
16 Kab Jayapura 2.00 3.00 2.60 2.53
17 Kota Tebing Tinggi 3.00 2.00 2.60 2.53
18 Aceh Singkil 2.00 3.00 2.60 2.53
19 Aceh Besar 2.00 3.00 2.60 2.53
20 Kota Payakumbuh 4.00 1.00 2.60 2.53
21 Buton 3.00 2.50 1.80 2.43
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
65
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
22 Barito Selatan 3.00 2.50 1.80 2.43
23 Bekasi 3.00 2.50 1.80 2.43
24 Kampar 3.00 2.00 2.20 2.40
25 Mappi 1.00 3.50 2.60 2.37
26 Hulu Sungai Utara 3.00 1.50 2.60 2.37
27 Aceh Tenggara 2.00 2.50 2.60 2.37
28 Lhokseumawe 3.00 2.00 1.80 2.27
29 Tapanuli Tengah 2.00 2.50 2.20 2.23
30 Landak 2.00 2.00 2.60 2.20
31 Aceh Barat 2.00 3.00 1.40 2.13
32 Aceh Jaya 2.00 3.00 1.40 2.13
33 Kolaka Utara 3.00 2.00 1.40 2.13
34 Bengkulu Tengah 3.00 2.00 1.40 2.13
35 Langsa 2.00 2.50 1.80 2.10
36 Aceh Tamiang 2.00 2.50 1.80 2.10
37 Bireuen 2.00 2.50 1.80 2.10
38 Kota Singkawang 3.00 1.50 1.80 2.10
39 Banggai Kepulauan 2.00 2.50 1.80 2.10
40 Flores Timur 2.00 2.50 1.80 2.10
41 Muna Barat 3.00 1.50 1.80 2.10
42 Kotawaringin Barat 2.00 2.00 2.20 2.07
43 Aceh Tengah 2.00 1.50 2.60 2.03
44 Kota Jayapura 2.00 1.50 2.60 2.03
Perhatian khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diberikan untuk variabel hak pilih yang mendapatkan skor 4.00. Pada indikator banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu sebelumnya, Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan
66 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
skor 5, sementara indikator banyaknya pemilih yang tak tercatat dalam daftar mendapatkan skor 3. Untuk variabel karakteristik lokal dan keterlibatan masyarakat, Bolaang Mongondow masuk kategori rawan sedang.
Untuk Takalar (2,87), variabel hak pilih dan karakteristik lokal mendapatkan skor sama, 3.00 yang berarti rawan tinggi. Keterlibatan masyarakat sendiri mendapatkan skor 2.60 yang berarti rawan sedang. Hasil ini menunjukkan ada indikator-indikator di variabel hak pilih dan karakteristik masyarakat, seperti banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, tantangan geografi s, pengaruh tokoh agama/adat, yang perlu diperhatikan secara khusus.
Untuk Aceh Barat Daya dan Aceh Utara, dua daerah ini memperoleh skor yang sama persis (2.83). Demikian juga perolehan skor pervariabel juga sama. Untuk variabel hak pilih dan keterlibatan masayarakat mendapatkan skor 3. Sementara variabel karakteristik masyarakat mendapatkan skor 2.50. Semua indikator mendapatkan skor 3 kecuali kondisi geografi s yang mendapat skor 1. Dengan demikian selain faktor geografi s, kewaspadaan perlu diberlakukan sama ke semua indikator dalam dimensi partisipasi masyarakat dalam kerawanan Pilkada Serentak 2017 di daerah ini.
Untuk kepulauan mentawai (2.70), varibel hak pilih mendapat skor 3.00, lebih besar daripada variabel lainnya; karakteristik lokal 2.50, keterlibatan masyarakat 2.60. Tantangan geografi s menjadi indikator yang mempunyai skor paling tinggi di kepulauan Mentawai, yaitu skor 5. Artinya perhatian khusus diberikan pada bagaimana bisa mengantisipasi geografi s yang berat tersebut.
Untuk Aceh Timur (2.67), variabel karakteristis lokal dan keterlibatan masyarakat mendapatkan poin sama, 3.00. Indikator kondisi kemiskinan di masyarakat terkait potensi politik uang mendapat
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
67
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
skor paling tinggi, yaitu 5. Artinya indikator inilah yang harus mendapatkan perhatian serius dalam pencegahan kerawananannya saat Pilkada.
Tabel 22 : Skor Variabel Dimensi Partisipasi dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kabupaten/Kota)
PeringkatDimensi Partisipasi SKOR
DIMENSI PARTISIPASIVariabel Hak Pilih Karakteristik
LokalKeterlibatan Masyarakat
45 Sarmi 2.00 2.50 1.40 1.97
46 Bombana 3.00 1.50 1.40 1.97
47 Brebes 2.00 2.50 1.40 1.97
48 Kota Tasikma-laya 3.00 1.50 1.40 1.97
49 Bener Meriah 2.00 2.50 1.40 1.97
50 Sangihe 3.00 1.50 1.40 1.97
51 Maluku Teng-gara Barat 2.00 2.00 1.80 1.93
52 Buol 2.00 2.00 1.80 1.93
53 Banda Aceh 2.00 2.00 1.80 1.93
54 Kota Sabang 2.00 2.00 1.80 1.93
55 Pekanbaru 2.00 1.50 2.20 1.90
56 Tulang Bawang Barat 2.00 1.50 2.20 1.90
57 Pidie 2.00 1.50 2.20 1.90
58 Tebo 2.00 2.00 1.40 1.80
68 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
59 Halmahera Tengah 2.00 2.00 1.40 1.80
60 Buru 2.00 2.00 1.40 1.80
61 Nagan Raya 1.00 2.50 1.80 1.77
62 Kota Ambon 2.00 1.50 1.80 1.77
63 Maybrat 2.00 2.00 1.00 1.67
64 Maluku Tengah 2.00 2.00 1.00 1.67
65 Puncak Jaya 1.00 2.50 1.40 1.63
66 Kota Cimahi 2.00 1.50 1.40 1.63
67 Simeulue 1.00 2.50 1.40 1.63
68 Kota Kupang 2.00 1.50 1.40 1.63
69 Pati 2.00 1.50 1.40 1.63
70 Boalemo 2.00 1.50 1.40 1.63
71 Dogiyai 1.00 2.00 1.80 1.60
72 Kota Jogja-karta 1.00 2.00 1.80 1.60
73 Mesuji 1.00 2.00 1.80 1.60
74 Buleleng 2.00 1.00 1.80 1.60
75 Cilacap 1.00 2.00 1.80 1.60
76 Lembata 1.00 2.00 1.80 1.60
77 Lampung Barat 1.00 2.00 1.80 1.60
78 Kota Salatiga 2.00 1.00 1.80 1.60
79 Pulau Morotai 1.00 2.50 1.00 1.50
80 Kendari 2.00 1.00 1.40 1.47
81 Buton Selatan 1.00 2.00 1.40 1.47
82 Kota Sorong 2.00 1.00 1.40 1.47
83 Sarolangun 1.00 2.00 1.40 1.47
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
69
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
84 Musi Banyua-sin 1.00 1.50 1.80 1.43
85 Gayo Lues 1.00 1.50 1.80 1.43
86 Pringsewu 1.00 1.50 1.80 1.43
87 Tulang Bawang 1.00 1.50 1.40 1.30
88 Muaro Jambi 1.00 1.50 1.40 1.30
89 Buton Tengah 1.00 1.50 1.00 1.17
90 Jepara 1.00 1.00 1.40 1.13
91 Banjarnegara 1.00 1.00 1.40 1.13
92 Kota Batu 1.00 1.00 1.40 1.13
93 Batang 1.00 1.00 1.40 1.13
94 Seram Bagian Barat 1.00 1.00 1.00 1.00
Dari 50 Kabupaten/kota yang berada pada kategori kerawanan rendah, terdapat 3 yang memiliki skor 3,00 untuk variabel hak pilih, yaitu: Bombana, Kota Tasikmalaya dan Sangihe.
Tabel 23 : Skor Indikator dari Dimensi Partisipasi(Kabupaten/Kota)
Peringkat
Dimensi Partisipasi
Variabel Hak Pilih Karakteristik Lokal Keterlibatazn Masyarakat
Indikator 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Tolikara 3 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3
2 Intan Jaya 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3
3 Nduga 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3
4 Lanny Jaya 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Bolaang Mongondow 5 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1
6 Takalar 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
70 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
7 Aceh Barat Daya 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
8 Aceh Utara 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
9 Kepulauan Mentawai 3 3 3 5 1 1 3 3 3 3 1
10 Aceh Timur 1 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3
11 Kep. Yapen 3 1 3 5 3 5 1 1 1 5 1
12 Kulonprogo 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1
13 Tambrauw 3 1 3 5 3 3 1 3 1 3 3
14 Barito Kuala 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1
15 Kab Sorong 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1
16 Kab Jayapura 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
17 Kota Tebing Tinggi 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1
18 Aceh Singkil 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
19 Aceh Besar 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
20 Kota Payakumbuh 5 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1
21 Buton 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1
22 Barito Selatan 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1
23 Bekasi 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3
24 Kampar 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1
25 Mappi 1 1 3 5 1 5 3 3 1 3 3
26 Hulu Sungai Utara 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1
27 Aceh Tenggara 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3
28 Lhokseumawe 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3
29 Tapanuli Tengah 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1
30 Landak 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1
31 Aceh Barat 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1
32 Aceh Jaya 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
71
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
33 Kolaka Utara 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1
34 Bengkulu Tengah 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
35 Langsa 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 3
36 Aceh Tamiang 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3
37 Bireuen 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1
38 Kota Singkawang 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1
39 Banggai Kepulauan 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1
40 Flores Timur 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1
41 Muna Barat 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1
42 Kotawaringin Barat 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1
43 Aceh Tengah 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3
44 Kota Jayapura 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3
45 Sarmi 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1
46 Bombana 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1
47 Brebes 3 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1
48 Kota Tasikmalaya 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1
49 Bener Meriah 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1
50 Kab Sangihe 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1
51Maluku Tenggara Barat
1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3
52 Buol 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1
53 Banda Aceh 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3
54 Kota Sabang 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3
55 Pekanbaru 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1
56 Tulang Bawang Barat 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1
57 Pidie 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3
72 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
58 Tebo 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1
59 Halmahera Tengah 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
60 Buru 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1
61 Nagan Raya 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3
62 Kota Ambon 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1
63 Maybrat 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
64 Maluku Tengah 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1
65 Puncak Jaya 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3
66 Kota Cimahi 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1
67 Simeulue 1 1 1 5 1 3 1 1 1 3 1
68 Kota Kupang 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1
69 Pati 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
70 Boalemo 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
71 Dogiyai 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1
72 Kota Jogjakarta 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1
73 Mesuji 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
74 Buleleng 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1
75 Cilacap 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3
76 Lembata 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
77 Lampung Barat 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
78 Kota Salatiga 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1
79 Pulau Morotai 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1
80 Kendari 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1
81 Buton Selatan 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1
82 Kota Sorong 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1
83 Sarolangun 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1
84 Musi Banyuasin 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
73
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
85 Gayo Lues 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1
86 Pringsewu 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1
87 Tulang Bawang 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
88 Muaro Jambi 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
89 Buton Tengah 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
90 Jepara 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
91 Banjarnegara 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
92 Kota Batu 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
93 Batang 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
94 Seram Bagian Barat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan Indikator 21 : Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
Indikator 22 : Laporan tidak tercatatnya pemilih dalam DPT
Indikator 23 : Kategori kemiskinan masyarakat
Indikator 24 : Tantangan geografi s
Indikator 25 : Kondisi budaya patriarki
Indikator 26 : Pengaruh pemuka agama/adat
Indikator 27 : Keberadaan pemantau pemilu (CSO, NGO, Ormas)
Indikator 28 : Akses Partisipasi kelompok diasibilitas
Indikator 29 : Pemberitaan media atas laporan masyarakat &
penyelenggara
Indikator 30 : Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga
negara
Indikator 31 : Kekerasan terhadap pemilih
74 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
75
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kesimpulan
Hasil IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 untuk tingkat provinsi menunjukkan 3 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi secara berurutan adalah: Papua Barat (3,38); Aceh (3,32); dan Banten (3, 14). Sementara 4 provinsi lainnya berada pada kategori tingkat kerawanan sedang secara berurutan adalah: Sulawesi Barat (2,36); DKI Jakarta (2,29); Kepulauan Bangka Belitung (2,29) dan Gorontalo (2,01).
Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda dan unik. Papua Barat memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan terkait integritas dan profesionalitas penyelenggara, serta harus mengantisipasi berbagai ancaman tindak kekerasan terhadap penyelenggara. Aceh juga membutuhkan perhatian khusus karena memiliki kerawanan di setiap aspek dimensi baik penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Selain itu, Aceh akan melaksanakan Pilkada di tingkat provinsi sekaligus kabupaten/kota pada tahun 2017. Aceh adalah wilayah yang memiliki jumlah Kabupaten/kota terbanyak yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2017 dibanding wilayah lain. Banten adalah wilayah yang memiliki kerawanan pada dimensi kontestasi dan penyelenggaraan. Pengaruh terbesar adalah kerawanan yang tinggi pada dimensi kontestasi terutama pada faktor kekerabatan dan hubungan keluarga calon yang bisa berdampak pada dimensi lain yakni dimensi penyelenggaraan
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
76 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
terkait integritas penyelenggara. Sementara provinsi lain relatif memiliki kerawanan sedang. DKI Jakarta merupakan ibukota sekaligus pusat pemerintahan memerlukan perhatian meski hanya berkategori kerawanan sedang. Hal ini terutama terkait dengan dimensi kontestasi menyangkut variabel kampanye (terkait isu suku, agama, ras, dan golongan, serta fi tnah dan hasutan) dan variabel konfl ik antar peserta pemilu yang rentan terjadi gesekan sosial antar pendukung di wilayah ibukota.
Hasil IKP 2017 untuk tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi yang semuanya berasal dari propinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut adalah Tolikara (3.50); Intan Jaya (3.30); Nduga (3.24) dan Lanny Jaya (3.03). Sementara ada empat puluh Kabupaten/kota yang berada pada kategori kerawanan sedang. Dilihat dari sebaran wilayahnya, dari empat puluh wilayah tersebut didominasi oleh Kabupaten/kota dari Papua, Aceh, Papua Barat. Akan tetapi adapula Kabupaten/kota seperti Takalar (2.88) yang berada di peringkat 7; Kepulauan Mentawai (2.68) di peringkat 8; dan Buton (2.65) di peringkat 9. Ketiga Kabupaten/kota tersebut masuk dalam 10 besar wilayah rawan di luar kabupaten/kota yang berasal dari propinsi Papua dan Aceh.
Karakteristik wilayah Kabupaten/kota, untuk kategori kerawanan sedang, memiliki corak kerawanan yang beragam yang setiap wilayah memiliki dimensi,variabel, dan indikator kerawanan yang bisa berbeda satu sama lain. Patut digarisbawahi, meski skor total IKP suatu kabupaten/kota tergolong tidak tinggi, tetapi ada variabel dan indikator yang memiliki skor kerawanan tinggi di daerah tersebut yang memerlukan perhatian khusus. Secara umum untuk hasil IKP Kabupaten/kota tahun 2017 memperlihatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan lebih tinggi daripada 2 dimensi lainnya (kontestasi dan partisipasi), sementara dimensi kontestasi
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
77
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
memiliki kecenderungan pola lebih rendah kerawanannya dibanding dimensi partisipasi.
Rekomendasi Internal
1. Pencegahan
a. Menyusun strategi pencegahan berdasarkan karakter dan latar belakang elemen masyarakat setempat;
b. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan partisipatif untuk meminimalisasi pelanggaran di masyarakat dengan memasukkan materi non-SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), dan gerakan penolakan terhadap politik uang;
c. Menyusun strategi penyediaan informasi dari lembaga pengawas terkait tahapan penyelenggaraan dan strategi pencegahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.
2. Sistem Pengawasan
a. Mensupervisi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada;
b. Menyusun pembagian peran antara pengawas dan kelompok masyarakat dalam membangun sinergi pengawasan bersama;
c. Menyusun metode pengawasan secara melekat dan partisipatif untuk menemukan dan menindaklanjuti pelanggaran pilkada.
78 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
3. Sistem Penegakan Hukum Pemilu
a. Menguatkan koordinasi dengan penegak hukum dalam sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu), untuk penanganan pelanggaran SARA dan politik uang;
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi ASN terkait pengawasan terhadap netralitas ASN, Pemerintah Daerah dan pengunaan fasilitas negara
c. Membangun sistem yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Pilkada;
d. Membangun sistem penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran khususnya terkait dengan politik uang.
Rekomendasi Eksternal
Berdasarkan hasil analisis terhasil Indeks Kerawanan Pilkada, maka disampaikan beberapa rekomendasi kepada kelembagaan terkait yakni sebagai berikut:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Berdasarkan hasil IKP 2017, dimensi penyelenggaraan masih menjadi masalah yang banyak terjadi di daerah dan berpengaruh besar terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara. Oleh karena itu, KPU dapat melakukan:
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
79
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
a. Supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada;
b. Supervisi terhadap struktur di bawahnya untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal.
Peserta Pilkada (Partai Politik dan Pasangan Calon)
a. Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunaan politik uang, dan fasilitas negara;
b. Menjaga soliditas partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pilkada.
Kementerian Dalam Negeri
a. Melakukan supervisi terhadap kepastian proses penganggaran dan pencairan anggaran Pilkada oleh pemerintah daerah;
b. Memastikan netralitas ASN dan pemerintah daerah dalam Pilkada serta menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah
a. Memberikan jaminan dan percepatan proses penyediaan serta penyaluran pendanaan penyelenggaraan pilkada;
b. Memastikan tidak adanya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye;
80 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
c. Memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN;
d. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Aparat Keamanan/ Penegak Hukum
a. Kepolisian mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu, terhadap potensi tindak kekerasan serta potensi konfl ik antarpeserta pilkada;
b. Kepolisian memberikan perlindungan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri;
c. Kepolisian dan Kejaksaan segera membentuk peraturan bersama dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu serta Gakkumdu (penegakan hukum terpadu);
d. TNI memberikan dukungan pengamanan terhadap penyelenggara pemilu, pemilih atas potensi tindak kekerasan serta potensi konfl ik antar peserta pilkada.
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
a. Mengokordinasikan serta melakukan supervisi terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
b. Mengantisipasi adanya penggunaan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam pelaksanaan Pilkada.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
81
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Keuangan
Melakukan supervisi terhadap proses penganggaran dan pencairan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Masyarakat Sipil
a. Masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawal proses pilkada serentak untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi;
b. Meningkatkan partisipasi bagi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marginal lainnya dalam Pilkada Serentak tahun 2017.
82 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
83
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Laporan HasilProses Penyusunan Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu
IKP Pilkada 2017
Workshop 1 : Bogor, 28 – 30 Januari 2016
Agenda : Perumusan Defi nisi dan Penyusunan Instrumen IKP 2017
Latar Belakang
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses dan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2015lalu, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dirumuskan ulang terkait dengan instrumen IKP yang ada. Perbaikan dimaksud meliputi:
1. Perumusan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pilkada
2. Defi nisi konseptual dari ‘Kerawanan Pilkada’
3. Operasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item data/pertanyaan
4. Melakukan pembobotan melalui expert judgement menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
LAMPIRAN
84 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
5. Penetapan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu yang meliputi penentuan dimensi, variabel, dan indikator
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Workshop Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2017
Untuk melakukan sejumlah perbaikan di atas, maka Bawaslu memfasilitasi proses perbaikan dan penyusunan instrumen IKP untuk periode pelaksanaan tahun 2017. Proses fasilitasi dibantu oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, dan menghadirkan 15 ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pegiat di bidang kepemiluan. Workshop penyusunan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 28-30 Januari 2016. Workshop memiliki tahapan sebagai berikut: (1) merumuskan tujuan dan kegunaan IKP bagi Bawaslu dan stakeholders; (2) Merumuskan defi nisi konseptual ‘Kerawanan Pemilu’; (3) Operasionalisasi konsep (penentuan Dimensi, Variabel, dan Indikator); (4) Melakukan pembobotan melalui metode AHP terhadap Dimensi, Variabel, dan Indikator.
Metode Fasilitasi Instrumen IKP dengan prinsip perdebatandalam mencari konsensus, sebelum memberikan penilaian atau keputusan dengan bantuan aplikasi statistika (expert choice)
(1) Diskusi curah pendapat (brainstorming); (2) Pemberian penilaian ; (3) Pengambilan keputusan
Hasil Workshop Penyusunan Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu
Tujuan Indeks Kerawanan Pemilu : (1)Sebagai alat untuk melakukan pemetaan, prediksi pengukuran, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifi kasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu. (2) Sebagai alat untuk mengetahui
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
85
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
karakteristik dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu.
Kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu bagi Bawaslu dan Stakeholders : Sebagai sumber data rujukan dalam produksi pengetahuan dan dalam mengambil keputusan, terutama bagi langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.
Operasionalisasi Konsep
Defi nisi dari konsep Kerawanan Pemilu (Pilkada) :‘Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis’
Operasionalisasi Konsep Kerawanan Pemilu terdiri dari :3 Dimensi, 11 Variabel, dan 42 Indikator. Selain itu hasil Pembobotan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) terasaji dalam tabel di bawah ini
Konsep Dimensi Variabel Indikator
KERAWANAN PEMILU
PENYELENGGARAAN(35%)
Integritas Penyelenggara (67%)
1. Netralitas penyelenggara 2. Penyalahgunaan wewenang
penyelenggara (korupsi dan manipulasi)
3. Ketegasan penyelenggara dalam sengketa pencalonan
4. Ketegasan penyelenggara terhadap pelanggaran aturan kampanye
Profesionalitas Penyelenggara (23%)
1. Respon terhadap (perubahan) regulasi
2. Ketepatan waktu pengajuan anggaran
3. Kualitas Daftar Pemilih 4. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat
86 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KERAWANAN PEMILU
PENYELENGGARAAN(35%)
Kekerasan Terhadap Penyelenggara (10%)
5. Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara (kantor, media sosialisasi, kotak suara, surat suara, dll)
6. Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara
7. Intimidasi terhadap penyelenggara
KONTESTASI(35 %)
Pencalonan (27%)
8. Jumlah paslon9. Dukungan ganda dalam
pencalonan oleh parpol10. Calon petahana11. Sengketa pencalonan
Kampanye(42%)
12. Isu SARA (hate speech)13. Black campaign14. Pelaporan praktik politik
uang (siapa yang dilaporkan)15. Penggunaan fasilitas negara
dalam kampanye16. Pelibatan birokrasi dalam
kampanye17. Penggunaan dana APBD (cat
mis: bansos)
Kontestan(14%)
18. Kepengurusan ganda partai politik
19. Dukungan ganda untuk calon independen
20. Konfl ik internal partai politik21. Jumlah Bakal Calon dari
perseorangan
Kekerabatan Politik Calon(17%)
22. Hubungan calon dengan penyelenggara pemilu
23. Hubungan calon dengan petahana
24. Hubungan calon dengan kelompok bisnis lokal dan nasional
25. Hubungan calon dengan elit politik (lokal dan nasional)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
87
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KERAWANAN PEMILU
PARTISIPASI(30%)
Hak Pilih(26%)
30 Voters turnout (pemilih yang mencoblos pemilu sebelumnya)
31 Pemilih yang tidak masuk DPT
Karakteristik Masyarkat(25%)
32. Tingkat pendidikan masyarakat
33. Tingkat ekonomi masyarakat34. Kondisi budaya patriarki
(daerah ramah/tidak ramah perempuan)
Pemberitaan Media(14%)
35. Jumlah media Lokal36. Jumlah pemberitaan (tone
negatif)37. Jumlah media sosial
(termasuk website, blog, aplikasi)
Keterlibatan Masyarakat(35%)
38. Keberadaan Pemantauan terdaftar
39. Keberadaan CSO, NGO, dan Ormas
40. Lembaga survey (kehadiran dan rilis)
41. Jumlah relawan demokrasi dan gerakan sejuta relawan (GSRPP)
42. Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih
88 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Workshop 2 : Bogor, 19 - 21 Februari 2016
Agenda : Finalisasi Instrumen IKP dan Penyusunan Rencana Kerja Penelitian
Review Indikator dan Identifi kasi Data
Penyusunan defi nisi konsep, dimensi, variabel, dan indikator yang dihasilkanpada workshop pertama pada bulan Januari lalu, direview kembali pada awal workshop kedua. Hal ini untuk mengevaluasi apakah indikator yang dirumuskan sudah valid dan reliable untuk mengukur variabel dan dimensi IKP dalam memproyeksi keadaan kerawanan pemilu di daerah, selain itu juga dikaitkan dengan keberadaan data-data yang relevan terhadap indikator-indikator yang ada.
Hasil dari review indikator dan identifi kasi data yang dilakukan, berhasil memangkas beberapa indikator yang dianggap saling beririsan dan kurang relevan. Dari jumlah 42 Indikator yang dihasilkan sebelumnya, disederhanakan menjadi 34 Indikator yang akhirnya difi nalisasi sebagai indikator akhir IKP 2017. Selain itu juga ada penggabungan 1 variabel yakni variabel Pemberitaan media yang dimasukkan ke dalam variabel keterlibatan masyarakat.
Pembobotan Indikator
Setelah dilakukan review dan fi nalisasi indikator, selanjutnya dilakukan proses pembobotan untuk seluruh indikator yang ada. Pembobotan dilakukan oleh sejumlah ahli, dengan menggunakan metode analytical Hierarchy Process (AHP) melalui bantuan software statistika ‘expert choice’.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
89
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Maka tersusunlah Operasionalisasi Konsep, Dimensi, Variabel, dan Indikator fi nal IKP 2017 sebagai berikut :
Konsep Dimensi Variabel Indikator
KERAWANAN PEMILU
PENYELENGGARAAN(30%)
Integritas Penyelenggara (20%)
1. Netralitas penyelenggara (12%)
2. Penyalahgunaan wewenang penyelenggara (8%)
Profesionalitas Penyelenggara (7%)
3. Respon penyelenggara terhadap penganggaran (1%)
4. Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan (2%)
5. Kualitas Daftar Pemilih (3%)6. Penyediaan dan
aksesibilitas informasi oleh penyelenggara (0.5%)
7. Dukungan Kesekretariatan(0.5%)
Kekerasan Terhadap Penyelenggara (3%)
8. Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara (0.7%)
9. Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara (1.5%)
10. Intimidasi terhadap penyelenggara (0.8%)
KONTESTASI(35 %)
Pencalonan (8%)
11. Dukungan ganda untuk calon independen (0.7%)
12. Dukungan ganda dalam pencalonan oleh parpol (4.5%)
13. Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri (1.3%)
14. Identifi kasi sengketa pencalonan (1.5%)
Kampanye(17%)
15. Substansi materi kampanye (2.7%)
16. Pelaporan praktik politik uang (6.3%)
17. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (8%)
90 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KERAWANAN PEMILU
KONTESTASI
Kontestan(5%)
18. Kepengurusan ganda partai politik (1%)
19. Konfl ik internal partai politik (1%)
20. Jumlah pasangan Calon (perorangan dan partai) (0.5%)
21. Konfl ik antar peserta pemilu (2.5%)
(35 %) 22. Identifi kasi hubungankeluarga calon(3.3%)
23. Identifi kasi hubungan perkawanan calon (1.7%)
PARTISIPASI(35%)
Hak Pilih(8%)
24. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya
25. Pemilih yang tidak masuk DPT
Karakteristik Lokal (11%)
26. Angka Kemiskinan Masyarakat (1.4%)
27. Tantangan geografi s (2.7%)28. Kondisi budaya patriarki
(2%)29. Pengaruh pemuka agama/
adat (4.9%)
Keterlibatan Masyarakat(16%)
30. Keterlibatan pemantau pemilu, CSO, NGO, dan Ormas (1.6%)
31. Partisipasi kelompok difabel/disabilitas (1.1%)
32. Potensi keberpihakan media (4.6%)
33. Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih (1.2%)
34. Kekerasan terhadap pemilih (7.5%)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
91
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Identifi kasi Sumber Data Indikator
NoSumber Data
Sekunder Internet Primer
Integritas Penyelenggara
1 Netralitas penyelenggara Laporan & Putusan DKPP; Pemberitaan
media
2Penyalahgunaan wewenang penyelenggara
Laporan & Putusan DKPP Pemberitaan media
Profesionalitas Penyelenggara
3Respon Penyelenggara terhadap Penganggaran
Nilai pengajuan dan nilai realisasi; wawancara
4Ketegasan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Tahapan
Keputusan Bawaslu / TUN Pemberitaan media wawancara
5Penyediaan dan aksesibilitas informasi oleh penyelenggara
Pemberitaan media
6 Kualitas Daftar Pemilih
Data KPU; hasil pengawasan; Putusan MK; DPT (KPU) dan DPT Pencermatan (Bawaslu)
Pemberitaan media
7 Dukungan Kesekretariatan wawancara
Kekerasan Terhadap Penyelenggara
8 Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
Laporan Panwas, Laporan Kepolisian; Permohonan & Putusan MK
Pemberitaan media
9Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara
Laporan Panwas; Laporan Kepolisian; Permohonan & Putusan MK
Pemberitaan media
10 Intimidasi terhadap penyelenggara
Laporan Panwas; Laporan Kepolisian; Permohonan & Putusan MK
Pemberitaan media
92 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NoSumber Data
Sekunder Internet Primer
Pencalonan
11 Dukungan ganda untuk calon independen Laporan KPU Pemberitaan
media
12Dukungan ganda dalam pencalonan oleh parpol
Laporan KPU Pemberitaan media
13 Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri
Pemberitaan media wawancara
14 Identifi kasi sengketa pencalonan
Laporan Bawaslu; Keputusan PTTUN dan MA
Pemberitaan media
Kampanye
15
Substansi materi Kampanye (SARA, Kampanye hitam dan negatif)
Laporan Panwas; Laporan Kepolisian; Data dari Pemantau
Pemberitaan media wawancara
16Pelaporan praktik politik uang (siapa yang dilaporkan)
Laporan Panwas, Bawaslu; Laporan Kepolisian; Data dari Pemantau
Pemberitaan media
17
Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi dan APBD)
Laporan Panwas, Bawaslu; Laporan Kepolisian; Data dari Kemendagri (Otda); Data dari Pemantau
Pemberitaan media wawancara
Kontestan
18 Kepengurusan ganda partai politik
Laporan KPU, Bawaslu; Keputusan PTTUN
Pemberitaan media
19 Konfl ik internal partai politik
Laporan pemantauan CSO/NGO; Laporan Panwas; Keputusan PTTUN dan MA
Pemberitaan media
20Jumlah pasangan calon (perseorangan dan partai politik)
Data KPU; laporan pemantauan
Pemberitaan media
21Konfl ik antar peserta pemilu (calon, timses, pendukung)
Laporan Panwas; Pemberitaan media wawancara
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
93
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NoSumber Data
Sekunder Internet Primer
Kekerabatan Politik Calon
22Identifi kasi hubungan keluarga pasangan calon
Pemberitaan media wawancara
23Identifi kasi hubungan perkawananan pasangan calon
Pemberitaan media wawancara
Hak Pilih
24Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
Data KPU; Laporan Panwas
25 Pemilih yang tidak masuk DPT
Data KPU; Laporan Panwas
Karakteristik Lokal
26 Angka kemiskinan masyarakat Data BPS
27 Tantangan geografi s Data Potensi Desa (Podes) - BPS;
28 Kondisi budaya patriarki
Data GDI, GEM (dari Puskapol);
Pemberitaan media wawancara
29 Pengaruh pemuka agama/adat
Pemberitaan media wawancara
Keterlibatan Masyarakat
30KeterlibatanPemantau Pemilu, CSO, NGO, dan Ormas
Data KPU Pemberitaan media
31 Partisipasi kelompok difabel / disabilitas
Data dari AGENDA dan CSO lainnya; wawancara
32 Potensi keberpihakan media
Pemberitaan media (dianalisis)
94 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NoSumber Data
Sekunder Internet Primer
33
Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih
Laporan Panwas (Informasi Awal); laporan JPPR, KIPP
wawancara
34 Kekerasan terhadap pemilih
Laporan Panwas, Bawaslu; Laporan Kepolisian; Permohonan ke dan Putusan MK; Data dari Pemantau
Pemberitaan media
Sumber Data
Tema Data
KPU - Kualitas Daftar Pemilih- Dukungan ganda pencalonan (partai dan independen)- Kepengurusan Ganda- Jumlah Pasangan Calon- Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya- Pemilih yang tidak masuk DPT- Data Keberadaan pemantau terdaftar
Panwas - Ketegasan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Tahapan- Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara- Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara- Intimidasi terhadap penyelenggara- Identifi kasi sengketa pencalonan- Substansi materi Kampanye (SARA, Kampanye hitam dan
negatif)
Panwas - Pelaporan praktik politik uang (siapa yang dilaporkan)- Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi
dan APBD)- Kepengurusan ganda partai politik- Konfl ik internal partai politik- Konfl ik antar peserta pemilu (calon, timses, pendukung)- Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya- Pemilih yang tidak masuk DPT- Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang
disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih (Informasi awal)
- Kekerasan terhadap pemilih
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
95
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Sumber Data
Tema Data
DKPP - Netralitas penyelenggara- Penyalahgunaan wewenang penyelenggara
MK - Kualitas Daftar Pemilih- Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara- Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara- Intimidasi terhadap penyelenggara- Kekerasan terhadap pemilih
PTTUN - Ketegasan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Tahapan- Identifi kasi sengketa pencalonan- Kepengurusan ganda partai politik- Konfl ik internal partai politik
Kepolisian - Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara- Kekerasan fi sik terhadap penyelenggara- Intimidasi terhadap penyelenggara- Substansi materi Kampanye (SARA, Kampanye hitam dan
negatif)- Pelaporan praktik politik uang (siapa yang dilaporkan)- Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi
dan APBD)- Kekerasan terhadap pemilih
MA - Identifi kasi sengketa pencalonan- Konfl ik internal partai politik
Kemendagri - Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi dan APBD)
Pemantau / CSO
- Substansi materi Kampanye (SARA, Kampanye hitam dan negatif)
- Pelaporan praktik politik uang (siapa yang dilaporkan)- Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi
dan APBD)- Konfl ik internal partai politik- Jumlah pasangan calon (perseorangan dan partai politik)- Partisipasi kelompok difabel / disabilitas- Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang
disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih- Kekerasan terhadap pemilih
BPS - PODES- Angka Kemiskinan
96 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
INSTRUMEN PERTANYAAN IKP 2017
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
1 Netralitas penyelenggara
Keberpihakan penyelenggara pemilu yakni KPUD Kab/Kota dan Panwas Kab/Kota terhadap salah satu peserta pemilu yang didasarkan pada (1) laporan DKPP pada pemilu sebelumnya dan (2) laporan media dan masyarakat
Adakah pengaduan kepada DKPP terkait keberpihakan KPUD pada pemilu sebelumnya (Pilkada terakhir, Pemilu legislatif terakhir, pemilu presiden terakhir)?
Adakah pengaduan kepada DKPP terkait keberpihakan Panwas pada pemilu sebelumnya (Pilkada terakhir, Pemilu legislatif terakhir, pemilu presiden terakhir)?
Adakah laporan masyarakat terkait dugaan keberpihakan KPUD menjelang pilkada 2017?
Adakah laporan masyarakat terkait dugaan keberpihakan Panwas menjelang pilkada 2017?
2 Penyalahgunaan wewenang penyelenggara
Tindakan penyelenggara (KPU dan panwas) yang tidak sesuai (melampaui) dengan tugas dan wewenangnya, serta tidak berdasarkan ketentuan yang ada
Apakah ada laporan (ke Panwas ataupun DKPP) tentang penyelenggara pemilu yang mengambil tindakan melampaui wewenangnya?
Jika ada, apa bentuk tindakan tersebut?
Berapa jumlah laporan tersebut
Apakah ada Keputusan DKPP tentang penyelenggara yang mengambil tindakan melampaui wewenangnya?
Jika ada, apa bentuk tindakan tersebut?
Berapa jumlah Keputusan DKPP tersebut?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
97
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
98 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
Penyalahgunaan wewenang penyelenggara
Tindakan penyelenggara (KPU dan panwas) yang tidak sesuai (melampaui) dengan tugas dan wewenangnya, serta tidak berdasarkan ketentuan yang ada
Apakah ada Rekomendasi Pengawas Pemilu tentang dugaan KPU Kab/Kota yang mengambil tindakan melampaui wewenangnya?
Jika ada, apa bentuk tindakan KPU Kab/Kota tersebut?
Berapa jumlah Rekomendasi Panwas tersebut?
Apakah ada Rekomendasi Panwas yang melampaui wewenangnya?
Jika ada, apa bentuk tindakan tersebut?
Berapa jumlah Rekomendasi tersebut?
Apakah ada pemberitaan media (cetak maupun elektronik) tentang penyelenggara yang mengambil tindakan melampaui wewenangnya?
Jika ada, apa bentuk tindakan tersebut?
3 Penganggaran untuk penyelenggara pemilu
Melihat bagaimana Penyelenggara dan pemerintah daerah melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu
Apakah penyelenggara mengajukan anggaran tepat waktu?
Apakah besaran anggaran penyelenggara sesuai dengan kebutuhan?
Apakah pencairan anggaran tepat waktu?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
99
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
4 Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan
Melihat terpenuhinya pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan. serta melihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaksanaan tahapan berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang di tetapkan?
Adakah pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
5 Kualitas daftar pemilih
Melihat apakah daftar pemilih tetap yang memuat data pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (DPT yang di tetapkan sudah memenuhi prinsip akurat, komprehensif dan mutakhir)
Apakah DPT yang ditetapkan akurat?
Masih adakah pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak masuk DPT?
6 Penyediaan aksessibilitas informasi oleh penyelenggara
Kemudahan masyarakat dalam meminta data dan informasi penyelenggaraan oleh penyelenggara
Adakah penyelenggara telah menyediakan unit informasi aktivitas penyelenggaraan tahapan pemilihan?
Apakah masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi penyelenggaraan tahapan dari penyelenggara ?
7 Dukungan kesekretariatan
Terpenuhinya kantor, personel dan fasilitas lainnya sebelum tahapan persiapan dimulai. Serta mengidentifi kasi adakah dukungan sekretariat dalam menunjang kerja penyelenggara
Adakah dukungan personnel, infrastruktur dan fasilitas lainnya?
Adakah dukungan kesekretariatan dalam menunjang kerja-kerja penyelenggara?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
101
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
102 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
8 Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
Tindakan yang dapat merusak fasilitas penyelenggaraan pemilu
Adakah perusakan terhadap fasilitas penyelenggara?
Apa bentuk perusakan terhadap fasilitas penyelenggara tersebut?
Berapa jumlah insiden perusakan terhadap fasilitas penyelenggara?
Siapa pelaku/aktor yang melakukan perusakan tersebut?
9 Kekerasan Fisik terhadap penyelenggara
Tindakan yang dapat melukai secara fi sik terhadap penyelenggara di semua tingkatan baik KPU maupun Bawaslu
Adakah tindak kekerasan fi sik yang dialami oleh penyelenggara pemilu?
Apa bentuk tindak kekerasan fi sik yang dialami penyelenggara pemilu tersebut?
Berapa jumlah insiden kekerasan fi sik yang dialami oleh penyelenggara pemilu?
Siapa pelaku/aktor yang melakukan tindak kekerasan fi sik tersebut?
10 Intimidasi terhadap penyelenggara
Tindakan berupa ancaman dan/atau tekanan terhadap penyelenggara di semua tingkatan baik KPU maupun Bawaslu/Panwas
Adakah intimidasi yang dialami oleh penyelenggara pemilu?
Apa bentuk intimidasi yang dialami penyelenggara pemilu tersebut?
Seberapa banyak insiden intimidasi yang dialami oleh penyelenggara?
Siapa pelaku/aktor yang melakukan intimidasi tersebut?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
103
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
104 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
11 Dukungan ganda untuk calon perseorangan
Dukungan yang diberikan oleh 1 orang pemilih terhadap lebih dari satu pasangan calon perseorangan (hanya di wilayah yang ada pasangan calon perseorangan)
Adakah dukungan ganda (KTP) dalam proses pencalonan?
Siapa calon yang memperoleh dukungan ganda ?
Ada berapa banyak dukungan KTP ganda yang diperoleh masing-masing calon?
Bagaimana modus dukungan KTP ganda? (pemilih yang sama memberikan dukungan bagi lebih dari satu pasangan calon perseorangan; pemilih memberikan lebih dari satu copy KTP untuk satu pasangan calon perseorangan; satu pemilih dengan lebih dari satu NIK)
12 Dukungan ganda dalam pencalonan oleh Parpol
Dukungan yang diberikan oleh 1 parpol terhadap lebih dari 1 pasangan calon
Adakah dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan?
Siapa saja pasangan calon yang memperoleh dukungan ganda dari partai?
Partai mana yang memberikan dukungan ganda?
Bagaimana dukungan ganda tersebut bisa terjadi?
Adakah kepengurusan (ketua dan sekretaris) satu partai tertentu yang mencalonkan 2 pasangan yang berbeda?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
105
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
106 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
13 Identifi kasi petahana yang mencalonkan diri (petahana mengacu pada defi nisi dalam PKPU)
Adanya petahana (mengacu pada PKPU) yang mencalonkan diri dalam pilkada.
Adakah calon petahana?
Jika ada, berapa jumlah calon petahana?
Apa saja jabatan petahana saat mencalonkan diri?
Apakah petahana tersebut maju sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah?
14 Identifi kasi sengketa pencalonan
Adanya perselisihan antara peserta dengan penyelenggara yang diajukan kepada Bawaslu/Panwas
Adakah sengketa pencalonan?
Ada berapa banyak sengketa?
Siapa pasangan calon yang bersengketa?
Apa keputusan Bawaslu Propinsi/Panwas dalam penyelesaian sengketa tersebut?
Adakah sengketa yang sampai banding ke PTUN?
15 Substansi materi kampanye
Isi kampanye yang mengandung SARA, fi tnah, hasutan dan adu domba?
Adakah materi kampanye yang mengandung isu SARA?
Adakah materi kampanye yang mengandung fi tnah?
Adakah materi kampanye yang mengandung hasutan?
Adakah materi kampanye yang mengandung adu domba?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
107
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
108 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
16 Pelaporan praktik politik uang
Praktik pemberian uang, barang dan jasa atau materi lainnya yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih (merujuk kepada defi nisi KPU)
Adakah laporan praktek pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih?
Jika ada, siapa yang dilaporkan?
Berapa jumlah laporan politik uang yang dilaporkan?
17 Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye (Birokrasi dan APBD)
Pemanfaatan sumber daya birokrasi dan APBD yang dilakukan untuk melakukan kampanye
Apakah ada pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon?
Adakah penggunaan fasilitas negara seperti gedung, mobil dinas dan fasilitas lainnya dalam kegiatan kampanye pasangan calon?
18 Kepengurusan ganda partai politik
Adanya dualisme kepengurusan partai politik di daerah
Apakah ada kepengurusan ganda partai politik di daerah anda ?
Jika ada, partai apa yang memiliki kepengurusan ganda?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
109
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
110 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
19 Konfl ik antar peserta pemilu (calon, timses, pendukung)
Konfl ik yang terjadi antara pasangan calon, tim pemenangan dan/atau pendukung pasangan calon yang berdampak pada kekerasan dan terganggunya pelaksanaan tahapan pilkada
Apakah ada konfl ik yang terjadi antar pasangan calon yang berujung pada kekerasan?
Apakah ada konfl ik yang terjadi antar tim sukses yang berujung pada kekerasan?
Apakah ada konfl ik yang terjadi antar pendukung pasangan calon yang berujung pada kekerasan?
Apakah ada konfl ik yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tahapan pilkada?
Jika ada, tahapan apa saja yang terganggu?
20 Identifi kasi hubungan keluarga pasangan calon
Adanya hubungan kekerabatan antara calon kepala daerah dengan petahana
Adakah hubungan kekerabatan antara pasangan calon dengan petahana?
Apakah ada hubungan kekerabatan antara pasangan calon dengan kepala daerah lain di satu provinsi yang sama?
Apakah ada hubungan kekerabatan antara pasangan calon dengan penyelenggara?
21 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya
Mengungkap tingkat ketidakhadiran pemilih dalam menggunakan hak pilih
Berapa jumlah pemilih yang tidak hadir di TPS berdasarkan DPT pada pemilu sebelumnya?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
111
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
112 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
22 Laporan mengenai tidak tercatatnya pemilih dalam daftar pemilih
Mengidentifi kasi laporan mengenai pemilih yang tidak tercatat dalam DPT dalam rangka pemulihan hak pilih
Adakah laporan mengenai pemilih yang tidak tercatat dalam DPT?
Jika ada, berapa jumlah laporan tersebut?
23 Angka kemiskinan masyarakat
Angka kemiskinan Kabupaten/Kota mengacu Data Podes BPS mengenai angka kemiskinan
Berapa angka kemiskinan di Kab/Kota?
24 Tantangan geografi s
Mengungkap apakah ada kendala geografi s yang menghambat partisipasi dalam pemilu
Apakah kondisi geografi s menghambat pemilih mencapai TPS?
Apakah kondisi geografi s menghambat penyampaian laporan warga kepada panwas?
Apakah kondisi geografi s menghambat pemilih untuk mengecek DPT (dalam rangka memastikan terpenuhinya hak pilihnya)?
25 Kondisi budaya patriarki
Mengungkap sejauh mana tradisi masyarakat lokal menjadi potensi menghambatnya kebebasan perempuan dalam menentukan hak pilihnya
Berapa nilai GEM (Gender Empowerment Measurement – UNDP) daerah Kab/Kota yang bersangkutan?
Adakah pemberitaan bermuatan diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh tahapan pilkada?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
113
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
114 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
26 Pengaruh pemuka agama / adat
Mengungkap potensi penggunaan hak pilih yang dimobilisasi oleh para pemangku agama/adat
Adakah tokoh agama/adat yang mendukung salah satu pasangan calon?
Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh agama/adat dan kelompoknya terhadap pemilih?
27 Keterlibatan Pemantau Pemilu, CSO, NGO Dan ORMAS
Indikator melihat keberadaan dan keterlibatan pemantau pemilu, CSO, NGO dan Ormas dalam penyelenggaraan pemilu.
Adakah lembaga pemantau pemilu, CSO, NGO dan Ormas yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu?
Berapa jumlahnya yang terakreditasi?
28 Partisipasi Kelompok Difabel/Disabilitas
Indikator ini ingin melihat Jumlah pemilih difabel yang menggunakan hak pilih; ketersedian sarana pendukung utk kelompok difabel; dan keterlibatan mereka dalam mengawasi penyelenggaran pemilu.
Adakah pemilih difabel/disabilitas yang menggunakan hak pilihnya ditempat anda?
Adakah keluhan tentang hambatan yang dialami pemilih difabel / disabilitas dalam menggunakan hak sebagai pemilih?
Adakah sarana atau alat bantu (braille template) untuk memfasilitasi pemilih difabel/disabilitas dalam menggunakan hak sebagai pemilih?
Adakah organisasi kelompok difabel/ disabilitas yang ikut terlibat dalam proses pemilu?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
115
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
116 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NO INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR ITEM PERTANYAAN
29 P e m b e r i t a a n Media terhadap L a p o r a n Masyarakat
Indikator ini mengindikasikan potensi keberpihakan media terhadap salah satu pasangan kandidat yang dapat diidentifi kasi dari content pemberitaan media tersebut.
Apakah Panwas terfasilitasi oleh media lokal dalam memberitakan tentang laporan temuannya?
30 Jumlah Laporan Pelanggaran Dan Pemantauan Yang Disampaikan Oleh Warganegara Yang Memiliki Hak Pilih
Indikator Ini mengindikasikan jumlah keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan hasil pemantauan pemilu
adakah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warganegara yang memiliki hak pilih kepada pengawas pemilu?
berapakah jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warganegara yang memiliki hak pilih kepada pengawas pemilu?
31 Kekerasan Terhadap Pemilih
Indikator ini mengindikasikan potensi kekerasan terhadap pemilih dalam bentuk intimidasi atau ancaman baik secara fi sik maupun verbal
adakah laporan dugaan kekerasan terhadap pemilih di daerah anda?
apa bentuk kekerasan terhadap pemilih di daerah anda?
berapakah jumlah dugaan kekerasan yang terjadi di daerah tersebut?
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017
117
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ISIAN KETERANGAN/SUMBER DATA lain (seperti pilkada
sebelumnya)Pelaksanaan Pileg/Pilpres Kondisi Menjelang Pilkada
2017
118 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA