Sessi 1. Fungsi Pembangunan DaerahSessi 1. Fungsi Pembangunan Daerah

SESSI 1.

FUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mendasar adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam masa sekarang, target pembangunan daerah dalam konteks otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan derajad Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbicara tentang Indeks Pembangunan Manusia, maka kondisi yang sering digambarkan sebagai perwujudan sejahtera digambarkan dalam kelompok ekonomi dan kelompok non ekonomi. Kedua kelompok ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Suatu gambaran atau perwujudan keadaan yang diinginkan terjadi inilah biasanya diistilahkan sebagai indikator dari suatu gagasan. Sebagai contoh indikator ekonomi suatu daerah:

1. Pertumbuhan PDRB 2. Inflasi 3. PDRB per kapita 4. Ketimpangan kemakmuran (Indeks Gini)5. Pemerataan pendapatan (Indeks Ketimpangan Regional)

6. Penurunan Indeks Kemiskinan Masyarakat

Bebarapa contoh indikator kesejahteraan non ekonomi, atau sering disebut sebagai indikator kesejahteraan sosial antara lain:

1.Pendidikana.Angka melek hurufb.Angka rata-rata lama sekolah c.Angka partisipasi murnid.Angka partisipasi kasar

e.Angka pendidikan yang ditamatkan

2.Kesehatan

a.Angka kelangsungan hidup bayi b.Angka usia harapan hidup c.Persentase balua gizi buruk3.Indikator sosial lain:

a.Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

b.Persentase penduduk yang memiliki lahan

c.Rasio penduduk yang bekerja

d.Angka kriminalitas yang tertangani, dan lain-lain.

Pengejawantahan fungsi dan peran pemerintah dalam pembangunan daerah tersebut, dikerangkakan dalam:

Pelaksanaan urusan: PP 38/2007

Diwadahi dalam Organisasi Perangkat Daerah: PP 41/2007

Diterjemahkan dalam: program dan kegiatan Level daerah: RPJP, RPJMD, RKPD

Level SKPD: Renstra dan Renja

Dievaluasi dengan berpijak pada capaian Indikator Kinerja Penyusunan Indikator mengikuti alur konsistensi antara pemikiran sinkronisasi dari level daerah ke level SKPD, dan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Contoh :Di dalam RPJMD dinyatakan bahwa akan dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian.

Alur penyusunan indikatornya bisa dilihat pada gambar berikut.

Dalam skema di atas, Gambaran berfungsi untuk mengarahkan: Apa yang akan dikerjakan

Bagaimana mengerjakannya

Apa tanda keberhasilannyaLebih jelasnya, bisa dilihat dalam skema berikut ini:

Contoh:

Contoh :Misi Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh

Sasaran:

Apa yang diharapkan terjadi dengan kesempatan kerja?

Apa yang diharapkan terjadi dengan peluang usaha?

Apa yang diharapkan terjadi terkait dengan daya saing daerah?

Apa yang perlu dilakukan?

Indikator:

Tingkat pertumbuhan pendapatan

Tingkat pertumbuhan investasi

Distribusi pendapatan

Cakupan pemerataan akses modal

Cakupan pemberdayaan ekonomi lemah

Cakupan pemberdayaan ekonomi lokal Penurunan angka pengangguran terbuka

Kenaikan angka partisipasi kerja

Rasio penduduk yang bekerja

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Kecepatan proses perijinan

Tingkat produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor (pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa)

Contoh:

RPJMDRENSTRA SKPDRKPDRENJA SKPD

Derajat kesehatanRasio kematian bayiPenurunan jumlah kematian bayiJumlah kunjungan neonatus

Tingkat kemiskinanRasio pastisipasi angkatan kerjaPenurunan jumlah angkatan kerja yang menganggurJumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri

Gambar 3

Contoh Alur Penyusunan Indikator

Program & Kegiatan

SKPD

Gambar 1

Skema Fungsi Pembangunan Daerah

Indikato Kinerja:

(input, output, outcome, benefit, impact)

Dilaksanakan oleh SKPD untuk menyelenggaran pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat

Kebutuhan Masyarakat terdiri dari :

1. Kebutuhan Pokok (Basic Needs)

2. Kebutuhan Pengembangan Sektor

Unggulan (Core Competence)

Digambarkan dengan

a. Indikator ekonomi

b. Indikator non eko-

nomi

Gambar 2

Alur Penyusunan Indikator Kinerja

Visi & Misi

SKPD

Tujuan & Sasaran

SKPD

Visi & Misi

Daerah

Tujuan & Sasaran

Daerah

Indikator Makro

Daerah

Fungsi Pemerintah

Daerah

Melindungi masyarakat

Memajukan kesejahteraan umum

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Daya

Manusia

Daya Dukung Ekonomi

IPTEK

Gambaran

Gambaran

Gambaran

Iklim usaha (cepat, transparan)

UMKM berkembang

Penyerapan tenaga kerja

Regulasi yang jelas

Fasilitas jaringan informasi komunikasi:

Penyelenggaraan pemerintahan

Pendidikan

Peluang usaha

Pemasangan produk informasi, dll.

Sehat

Terdidik

Tidak Menganggur

Pendapatan meningkat

Bisa memenuhi kebutuhan hidup

Indikator

Indikator

Indikator

Apa yang dilakukan

(untuk mencapai kondisi yang diharapkan)

Kondisi awal yang

perlu ada

Bagaimana melakukannya

Tanda

keberhasilan

Rancangan program/kegiatan tahunan beserta pagu anggaran

Indikator

Gambar 4

Hubungan Program dan Kegiatan dengan Tolok Ukur Kinerja

(Pola Pikir Permendagri 13/2006)

Outcome/Hasil

1. Prosentase (%)

2. Rasio

3. Kuantitas, jumlah

Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Dst.

Outcome/Hasil

1. Prosentase (%)

2. Rasio

3. Kuantitas, jumlah

Keluaran

Kuantitas

Jumlah

Indikator Kinerja26Indikator KinerjaIndikator Kinerja5