FIVE IN ONE LAHIRKAN “CAKMAN’’ - dpmptsp.badungkab.go.id · masyarakat bahwa mengurus...
Transcript of FIVE IN ONE LAHIRKAN “CAKMAN’’ - dpmptsp.badungkab.go.id · masyarakat bahwa mengurus...
FIVE IN ONE LAHIRKAN
“CAKMAN’’
CEPAT AKURAT AMAN
FIVE IN ONE LAHIRKAN CAKMAN
Ringkasan Singkat
Layanan publik merupakan sebuah proses untuk memenuhi harapan masyarakat
pengguna yang sifatnya dinamis. Karena itu proses layanan hendaknya dievaluasi secara rutin
untuk memastikan kualitasnya mampu memuaskan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan hal
tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung adalah melakukan langkah inovatif penyelenggaraan
pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah inovatif tersebut diwujudkan dalam sebuah penyederhanaan (simplikasi)
perizinan untuk memenuhi harapan masyarakat agar proses perizinan dan non perizinan dapat
dilaksanakan oleh pemerintah dengan Cepat, Akurat dan Aman dari ketentuan peraturan dan
perundang undangan yang berlaku. Selama ini proses layanan perizinan masih dipersepsikan
negatif sehingga menurunkan citranya. Karena itu, penyederhanaan ini diharapkan menjadi
sebuah inovasi yang sifatnya dinamis dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini telah berhasil meningkatkan volume perizinan yang dapat diproses dalam
suatu waktu, memperpendek waktu penyelesaian perizinan, meningkatkan nilai kepuasan
masyarakat pengguna, meningkatkan pendapatan, dan memudahkan mekanisme pengarsipan
dokumen. Meskipun terdapat beberapa kendala terutama masih adanya cara pandang masyarakat
bahwa proses perizinan berbelit-belit dan butuh waktu lama, hal itu justru digunakan sebagai
tantangan untuk selalu melakukan perbaikan.
Selain memberi kemudahan bagi masyarakat, langkah inovatif ini juga menjadi kesan
yang positif bagi DPMPTSP Kabupaten Badung untuk menunjukkan komitmen bahwa dapat
memberikan pelayanan berkualitas yang merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai, sekaligus
menunjukkan bahwa penyelenggaraan, sikap dan perilaku pelayan publik telah berubah
signifikan dibandingkan di masa lalu.
1. Analisis Masalah 5%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung adalah
salah satu penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupatan Badung yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan izin dan non izin yang
diperlukan masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang memerlukan dokumen
perizinan dan non perizinan. Untuk menyelenggarakan pelayanan publik di b idang perizinan
sebagaimana ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah No. 96 Tahun 2012. Pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik didasari 12 azas
yaitu: (1) kepentingan umum; (2) kepastian hukum; (3) kesamaan hak; (4) keseimbangan hak
dan kewajiban; (5) keprofesionalan; (6) partisipatif; (7) persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif; (8) keterbukaan; (9) akuntabilitas; (10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan; (11) ketepatan waktu; dan (12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Selanjutnya pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 yang mengatur secara
lebih jelas tentang Pelaksanaan UU.No. 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sistem pelayanan
terpadu diselenggarakan dengan tujuan: (1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada Masyarakat; (2) mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; (3) memperpendek proses
pelayanan; (4) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau; dan (5) memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh
pelayanan. Maka proses dan terbitnya izin dan non izin dapat dilakukan dengan waktu yang
cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
Disamping telah diberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara Reguler
kepada masyarakat pemohon izin, namun masih ada keluhan masyarakat pengguna. Beberapa
keluhan yang disampaikan antara lain: (1) Proses perizinan dan non perizinan melalui banyak
tahapan (2) Banyaknya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan yang diperlukan dan (3)
Tingginya biaya transportasi. Selain keluhan tersebut satu hal penting lain yang selama ini
ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah persepsi
masyarakat bahwa mengurus perizinan melibatkan proses yang berbau KKN dan uang pelicin.
Persepsi tersebut membuat citra Dinas menjadi negatif. Keluhan dan persepsi tersebut menjadi
tantangan tersendiri bagi DPMPTSP Kabupaten Badung dalam memberikan layanan yang
berkualitas.
Sebelum inovasi “FIVE IN ONE LAHIRKAN CAKMAN” dilaksanakan, masyarakat
yang mengurus izin operasional usaha harus memiliki izin tertentu seperti : (1) Ijin Gangguan
(IG) (2) Izin Restoran dan Mikol (3) TDUP (4) SIUP (5)TDP.
Perizinan tersebut dimohon dan diproses satu persatu maka dengan inovasi ini
masyarakat cukup mengajukan satu permohonan dan mendapatkan 5 (Lima) jenis perizinan
sehingga diperlukan waktu yang sangat cepat untuk dapat beroperasi.
C
A
K
M
A
N
2. Pendekatan Strategis 20%
Aktor dan Solusi
Gagasan inovasi “FIVE IN ONE LAHIRKAN CAKMAN” tercetus didasari oleh
masukan dari masyarakat terhadap pelayanan BPPT bahwa proses penerbitan perizinan masih
lambat dengan persyaratan yang cukup banyak. Atas inisiatif Bapak Bupati dan Wakil Bupati
Badung dilandasi komitmen tinggi dari seluruh komponen penyelenggara pelayanan publik di
bidang perizinan dan non perizinan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka
inovasi dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan mendesak untuk diwujudkan. Gagasan ini
sesuai dengan visi DPMPTSP (dahulu BPPT) Kabupaten Badung yaitu “Terwujudnya Pelayanan
Prima Berdasarkan Tri Hita Karana”. Karena itulah gagasan ini diwujudkan dalam satu program
inovasi yang diberi judul “FIVE IN ONE LAHIRKAN CAKMAN”.
“FIVE IN ONE”merupakan penyederhanaan dalam pengurusan ijin yang merupakan
sebuah ungkapan dimana 1 (satu) permohonan mendapatkan 5 (lima) jenis perizinan untuk dapat
beroperasinya usaha yang bergerak dibidang Akomodasi Pariwisata,sedangkan kata CAKMAN
adalah singkatan dari kata Cepat,Akurat dan Aman.
Dengan penyederhanaan pelayanan perizinan dengan pola satu permohonan dan
mendapat lima jenis izin maka penerbitan perizinan oleh DPMPTSP dapat dilakukan dengan
cepat sesuai waktu yang ditentukan. Akurat yaitu Benar sesuai dengan dukungan data atau
dokumen serta Aman yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan.
Ijin
Gangguan
Ijin
Restoran
& Mikol
TDUP SIUP TDP
FIVE IN ONE
Sasaran dari inovasi ini adalah masyarakat umum yang mengurus perizinan dan non
perizinan khususnya di bidang Akomodasi Pariwisata. Masyarakat diberikan kemudahan dalam
melakukan permohonan perizinan dengan hanya satu permohonan saja untuk mendapatkan lima
jenis perizinan operasional, sehingga diyakini akan sangat membantu masyarakat dalam
pengurusan perizinan mereka.
Adapun tujuannya adalah meningkatkan pelayanan perizinan secara kuantitas maupun
kualitas yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan
maupun non perizinan khususnya di Kabupaten Badung.
Kreatif dan Inovatif
Satu keunikan dalam inovasi ini adalah sederhananya permohonan perizinan operasional
karena dari satu permohonan dapat diterbitkan lima jenis perizinan. Ke 5 (Lima) jenis perizinan
tersebut merupakan izin operasional. Dengan pemberlakuan “FIVE IN ONE LAHIRKAN
CAKMAN” ini, terjadi penyederhanaan dalam hal :
1. Permohonan (1 Permohonan untuk 5 Izin)
2. Waktu (1 siklus proses perizinan untuk 5 izin)
3. Biaya Operasional / Transport (sekali jalan)
Selain hal tersebut di atas, dalam inovasi ini juga dipastikan proses perizinan adalah
bersifat Obyektif tanpa adanya celah untuk ”bermain” antara Back Office dengan Pemohon.
Penerimaan permohonan perizinan pada Front Office membatasi interaksi antara pihak pengguna
dengan petugas yang menangani proses perizinan di administrasi belakang (Back Office)
sehingga bisa mengurangi komunikasi yang berdampak pada terjadinya hal-hal negatif seperti
pelayanan yang diskriminatif, pelayanan yang mengutamakan kerabat atau kelompok
kepentingan tertentu (KKN), serta hal-hal negatif lainnya yang dapat menurunkan citra
pelayanan publik. Satu hal penting lainnya yang ingin dihapus dengan adanya inovasi ini adalah
cara pandang masyarakat yang masih menganggap bahwa mengurus perizinan memerlukan
waktu yang lama, berbelit-belit, dan prosedurnya tidak jelas.
3. Pelaksanaan dan Penerapan 35%
Strategi
Strategi inovasi sarana dan prasarana ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan berikut.
(1) Merancang pemanfaatan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sedemikan rupa agar pelayanan dapat
diberikan secara optimal.
a. Lantai dasar digunakan untuk memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat, yang terdiri atas komponen-komponen berikut:
- Ruang Tunggu
- Ruang Informasi
- Ruang Konsultasi Khusus
- Ruang Pengaduan
- Loket Penerimaan Dokumen
- Ruang ITR ( Informasi Tata Ruang )
- Ruang Tempat Bermain anak-anak
- Ruang Pojok ASI
- Bank BPD Bali
- Fasilitas pemanggilan nomor antrian secara elektronik
b. Lantai dua digunakan untuk Ruang Pimpinan, Bagian Tata Usaha dan Kepala
Bidang serta ruang proses administrasi perizinan (Back Office). Ruang proses
perizinan hanya diperuntukkan bagi petugas yang terkait dan untuk masuk ke
ruangan itu diperlukan kode sidik jari (finger lock). Cara inilah yang dimaksudkan
untuk mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam proses perizinan.
c. Lantai tiga digunakan untuk Kepala Bidang serta ruang proses administrasi
perizinan (Back Office), Ruang Rapat serta Ruang Arsip.
(2) Merancang lay-out kantor sedemikian rupa agar masyarakat pengguna bisa
memperoleh layanan dengan alur yang mudah dijangkau dan mudah dilihat.
(3) Menyediakan fasilitas yang dapat dijangkau oleh kaum disabilitas atau kaum rentan
lainnya sehingga pelayanan tidak bersifat diskriminatif (seperti penyandang cacat dan
ibu-ibu yang sedang menyusui).
(4) Menyediakan halaman kantor yang luas untuk lahan parkir disertai taman dan kebun
yang tertata rapi.
(5) Menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung pesan-pesan positif kepada setiap
orang, baik pegawai maupun pihak lain yang berkunjung ke kantor DPMPTSP.
Kalimat-kalimat tersebut dipasang di dinding dalam pigura cantik yang mengandung
pesan untuk mendorong pembacanya selalu berperilaku menghargai waktu, bekerja
melayani orang dengan senyum yang muncul dari hati bukan senyum semu, bekerja
dengan cermat dan hati-hati namun tetap profesional, serta mengingatkan orang untuk
tidak melanggar aturan yang berlaku.
(6) Merancang format blanko permohonan yang dapat mengakomodir persyaratan yang
ditentukan terhadap masing-masing jenis perizinan yang dimaksud.
(7) Merancang Sistem Informasi terkait dengan proses penyelenggaraan perizinan yang
disederhanakan permohonannya.
(8) Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi.
(9) Menginformasikan kepada masyarakat baik langsung maupun lewat media.
Pemangku Kepentingan
Dalam mewujudkan program inovasi ini, berbagai pihak telah ikut dilibatkan sebagai
stakeholders yaitu:
a. Bupati Badung dengan komitmen beliau untuk Pelayanan Prima di Kabupaten Badung
b. DPRD Kabupaten Badung
c. SKPD Teknis Terkait di Kabupaten Badung sebagai Tim Teknis Perizinan maupun
Petugas Konsultasi
d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Dinas,
Para Kepala Bidang, Para Ka.Sub. Bagian, Ka.Seksi dan Staf DPMPTSP Kabupaten
Badung sebagai Koordinator maupun pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan.
e. Konsultan Pembangunan Gedung DPMPTSP Kabupaten Badung dalam merancang
disain Gedung yang mendukung Visi dan Misi nya.
f. Kontraktor Pembangunan Gedung DPMPTSP Kabupaten Badung dalam membangun
menurut disain dari konsultan untuk terwujudnya pelayanan prima dan mendukung
inovasi ini.
g. Masyarakat melalui masukan dan saran serta keluhan secara lisan kepada petugas Front
Office maupun Petugas Konsultasi, sehingga menjadi pertimbangan dalam merumuskan
ide Inovasi ini.
Sumber Daya
Untuk program inovasi ini, berbagai sumber daya telah digunakan sebagai input, di antaranya
dana kegiatan, teknologi terutama teknologi informasi, barang, jasa, dan SDM.
a. Dana Pembangunan Gedung BPPT Kabupaten Badung Rp.36.930.872.000,00
b. Dana Pembangunan SIM ( sistem informasi manajemen ) perizinan dan non perizinan
Rp. 431.823.700,00
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer dan Perlengkapannya)
Rp. 490.277.000,00
d. Pengadaan Meubelair BPPT Kabupaten Badung Rp. 366.657.999,00
Sumber dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung
Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Untuk Tahun Anggaran 2016 alokasi Dana Kegiatan yang
menunjang sebagai berikut :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang menunjang pelaksanaan pelayanan
(Rp 920.374.820,-)
b. Pengadaan peralatan kantor untuk operasional proses perizinan (Rp 973.784.140,-)
c. Penyusunan Database Perizinan Kabupaten Badung (Rp 36.581.690,-)
d. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan Kabupaten Badung
(Rp 41.568.445,-)
e. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
(Rp 26.011.045,-)
Output
Adanya inovasi sarana dan prasarana ini telah mampu menghasilkan beberapa output, di
antaranya:
(1) Meningkatnya volume kegiatan yang ditunjukkan oleh bertambahnya dokumen yang
diproses dan diselesaikan selama 2015 adalah diatas 95% izin dan non izin
(2) Makin pendeknya waktu penyelesaian izin dan non izin di bawah standar(15 hari kerja)
sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
(3) Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat pengguna atas layanan yang diberikan yaitu
66,48 pada tahun 2013, meningkat menjadi 66,94 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015
mencapai 71,025. Pada Tahun 2016 kembali meningkat menjadi 73,14.
(4) Makin mudahnya mekanisme pengarsipan dokumen izin dan non izin karena sudah
tersedia Ruang Arsip dan Rak Arsip.
Sistem Pemantauan
Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan menyiapkan kotak saran atau kotak
pengaduan, ruang pengaduan, lewat telepon dan website DPMPTSP Kabupaten Badung.
Evaluasi kegiatan juga dilakukan secara rutin melalui rapat dengan Pimpinan dan peninjauan
langsung kelapangan.
Khusus untuk pemantauan serta evaluasi penerapan inovasi ini dilakukan melalui
langkah-langkah berikut ini :
1. Memantau dan mengevaluasi keefektifan syarat-syarat yang diperlukan dalam
permohonan perizinan pada program inovasi ini.
2. Memantau dan mencatat waktu riil yang diperlukan dalam proses perizinan inovasi ini,
apakah lebih cepat atau justru lebih lambat dengan mengacu kepada perbandingan
perolehan perizinan dengan inovasi terhadap perolehan perizinan tanpa inovasi.
3. Membuka masukan atau umpan balik dari pemohon atau masyarakat yang sedang
mengurus perizinan inovasi.
4. Melakukan perbaikan secara bertahap dan menyeluruh dari segala aspek untuk proses
perizinan yang maksimal dari segi kuantitas, kualitas dan biaya.
Kendala dan Solusi
Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan program ini antara lain masih
adanya cara pandang masyarakat bahwa mengurus izin memerlukan waktu lama dan berbelit-
belit serta prosedurnya tidak jelas karena minimnya sosialisasi dan informasi yang berkualitas
tentang hal tersebut untuk mereka. Kendala ini diatasi dengan beberapa cara berikut.
(1) Menyiapkan SOP dan SP untuk setiap jenis pelayanan.
(2) Mempublikasikan janji dan maklumat pelayanan.
(3) Mengunggah prosedur pelayanan perizinan di website DPMPTSP Kabupaten Badung dan
menyampaikan melalui brosur atau leaflet di tempat-tempat yang mudah dijangkau.
(4) Menyajikan informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
Selain kendala tersebut di atas, yang cukup sering terjadi adalah masih kurangnya
pemahaman akan persyaratan yang ada dalam melengkapi syarat perizinan. Walaupun telah
disederhanakan, tetap saja masih cukup sering terjadi ketidaklengkapan data maupun informasi
yang memadai dalam rangka melengkapi persyaratan permohonan para pemohon perizinan. Hal
ini dapat diatasi dengan :
(1) Menyederhanakan persyaratan yang tidak perlu, hanya hal-hal yang penting saja
disyaratkan, dan menghindari permintaan persyaratan yang berulang.
(2) Menyediakan contoh cara pengisian formulir/blanko dengan cara pengisian yang benar
dan dilengkapi dengan contoh lampirannya sehingga dapat dijadikan acuan.
4. Dampak Inovasi 25%
Manfaat Utama
Inovasi ini berdampak baik kepada Pemerintah maupun masyarakat antara lain :
(1) Bagi masyarakat pemohon izin dan non izin, manfaatnya adalah adanya kejelasan proses
dan prosedur pengurusan izin. Selain kejelasan proses, terdapat juga penyederhanaan
persyaratan dan efektifitas pelayanan serta hemat waktu dalam pengurusan perizinan
maupun non perizinan. Hal ini akan bermuara kepada meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagai
ujung tombak pelayanan terpadu dari Pemerintah Kabupaten Badung. Dengan indeks
kepuasan masyarakat yang meningkat, merupakan informasi nyata dari kondisi
penanaman modal khususnya di Kabupaten Badung. Semakin tinggi kepuasan
masyarakat dalam memperoleh perizinan maupun non izin, akan semakin menarik
investor untuk menanamkan modalnya, karena proses yang jelas, transparan dan mudah.
(2) Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, program ini merupakan realisasi pelayanan publik
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Dengan indeks kepuasan masyarakat, kinerja pelayanan publik oleh
Pemerintah Daerah dapat diukur. Selain itu, pendapatan asli daerah dari Retribusi secara
bertahap akan meningkat seiring kepercayaan dari masyarakat baik domestik maupun
asing untuk berinvestasi di Kabupaten Badung. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini telah cukup baik dari sektor Pariwisata.
(3) Bagi DPMPTSP Kabupaten Badung, program ini merupakan salah satu wujud
pelaksanaan visi organisasi dibidang pelayanan perizinan terpadu. Adapun Motto
DPMPTSP adalah “Kepuasan Anda Tujuan Kami” hal mana terwujud dengan
penyederhanaan proses, hemat waktu serta biaya operasional dalam memperoleh
perizinan maupun non perizinan bagi masyarakat umum.
Sebelum Dan Sesudah
Sarana prasarana sebelum adanya inovasi adalah proses penyelenggaraan perizinan dan
non izin antara administrasi depan dan administrasi belakang masih menjadi satu, ruang tunggu
pemohon sangat sempit serta belum tersedianya ruang konsultasi, bahkan pemohon masih bisa
melakukan interaksi dengan staf yang bertugas memproses perizinan dan non izin pada
administrasi belakang (back office). Hasil inovasi Peningkatan Sarana dan Prasarana (Sapras)
dalam “Five In One Lahirkan Cakman” dapat dilihat dari Dokumen/Foto di bawah.
`
Sedangkan perbedaan yang ada sebelum dan setelah diberlakukannya sistem paket
Inovasi “FIVE IN ONE LAHIRKAN CAKMAN” ini adalah sebagai berikut :
1.Ijin Gangguan
2.TDUP Hotel
3.TDUP Restauran
4.SIUP MB
5.TDP
Permohonan
Permohonan
Permohonan
Permohonan
Permohonan
- Pada saat sebelum diterapkannya sistem paket “FIVE IN ONE” ini, dibutuhkan waktu ±5 hari
kerja dikalikan 5 izin operasional setelah IMB terbit, dengan asumsi begitu izin operasional
pertama terbit, dilanjutkan dengan permohonan izin operasional berikutnya. Sehingga total
diperlukan ±25 hari kerja dengan jumlah permohonan sesuai banyaknya perizinan dengan
persyaratan untuk masing-masing perizinan yang kadang diminta kembali sehingga terjadi
duplikasi lampiran permohonan.
- Pada saat setelah diterapkannya sistem paket “FIVE IN ONE” ini, dibutuhkan waktu ±10 hari
kerja untuk seluruh perizinan operasional setelah IMB (ada lima izin) dengan jumlah
permohonan yang hanya satu permohonan dan persyaratan yang dikombinasikan satu sama
lain sehingga lampiran kelengkapan persyaratan tidak terjadi duplikasi.
5.Keberlanjutan 15%
Kelanjutan dan Replikasi
Program inovasi ini telah terbukti mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan di bidang perizinan. Karena itu, ke depan perbaikan akan dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan, tidak hanya di bidang sarana dan prasarana tetapi juga di
bidang pendukung lainnya misalnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Perbaikan berkesinambungan di bidang sarana prasarana akan diupayakan berbasis
teknologi informasi sehingga pelayanan dapat diberikan secara online. Melalui cara ini,
pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien dan yang lebih penting lagi
adalah mengurangi interaksi antara petugas pelayanan kantor belakang (back ofice) dengan
pengguna sehingga dapat dicegah dampak negatif dari proses layanan yang seringkali
menurunkan citra pelayanan publik.
Ke depan, kecepatan dan kemudahan proses layanan menjadi hal yang krusial karena
masyarakat sangat dinamis sehingga harapan dan tuntutannya juga makin tinggi. Hal inilah yang
perlu diantisipasi oleh seluruh komponen di DPMPTSP Kabupaten Badung. Perlu dibuat
himbauan atau bahkan ketentuan bahwa selama memberikan pelayanan, petugas tidak
diperkenankan berkomunikasi melalui telepon seluler atau gadget dan hanya menggunakan
telepon kantor, kecuali yang bersifat darurat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan kepada
pegawai secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari mengubah
mind-set tentang pelayanan, mengubah sikap negatif menjadi positif, dan mengubah perilaku
sehingga pelayanan prima tetap dapat disampaikan dalam koridor hukum dan aturan yang
berlaku.
Program inovasi ini sangat mudah ditiru atau direplikasi untuk diterapkan di berbagai
kantor atau institusi pelayanan publik lainnya, khususnya di lingkungan Kabupaten Badung
mengingat seluruh komponen memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang
memuaskan masyarakat dengan dukungan karakter kepemimpinan yang sangat mendukung
upaya-upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan penyediaan sarana dan
prasarana pendukung termasuk pembiayaan yang dari tahun ke tahun terus meningkat seiring
perbaikan iklim ekonomi dan tentu saja pariwisata di Indonesia umumnya dan Kabupaten
Badung khusus.
Pembelajaran
Adanya program inovasi ini memberi pembelajaran yang sangat berharga bagi para
stakeholders. Bagi pihak internal DPMPTSP, inovasi ini menjadi media promosi untuk
menunjukkan komitmen bahwa memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan kewajiban
bagi seluruh pegawai, sekaligus juga sebagai ajang bahwa sikap dan perilaku pelayan publik
telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan yang pernah dialami masyarakat di
masa lalu.
Selain hal tersebut, dalam penerapan Inovasi sistem paket ini terjadi pembelajaran dari
pihak-pihak penyelenggara pelayanan dari Front Office sampai pada Back Office termasuk para
pimpinan untuk terus memikirkan optimalisasi Inovasi yang ada serta menelaah kekurangan serta
keterbatasan yang masih menjadi kendala untuk dicarikan solusi bersama sehingga apa yang kita
inginkan dalam visi dan misi Kabupaten Badung dapat terwujud atau paling tidak mendekati
terwujud melalui peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan di bidang pelayanan
terpadu kepada masyarakat.
Bagi masyarakat, inovasi ini juga dapat menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang
berkualitas memang dapat diharapkan dan diperoleh secara nyata, asalkan disertai dengan proses
kontrol dengan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan secara
berkesinambungan.
Demikian pemaparan tentang inovasi Five In One lahirkan CAKMAN pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung agar dapat
dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan kinerja bagi pelaksanaan
kegiatan Perangkat Daerah ini sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya di Kabupaten Badung.
Mangupura, 20 Pebruari 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 199212 1 005