BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia, itulah dasar cita–cita para pejuang bangsa ini. Negara yang

masyarakatnya sadar akan keberadaan hukum, menjadikan hukum sebagai tameng

yang mampu melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi

berdasarkan ras, jabatan, status dan strata sosialnya. Kekuasaan negara di batasi oleh

hak asasi manusia sehingga aparatur negara tidak dapat bertindak dan berlaku

sewenang-wenangnya, menyalahgunakan kekuasaan

Tidak hanya para penegak hukum saja yang memiliki tanggung jawab  untuk

penegakkan hukum, tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab besar pemerintahan

atau negara itu sendiri, dengan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang

memiliki makna kuat dalam berkeadilan, berkepastian hukum dan mampu di

peragakan dalam kehidupan riil masyarakat.

Tetapi dalam praktik penegakkannya kita ketahui masih banyak sekali

catatan-catatan hitam tentang penegakkan hukum di negara kita ini. Bentuk keadilan

di Indonesia saat ini cenderung menggambarkan isyarat bahwa orang yang kuat pasti

hidup sedangkan orang yang lemah pasti akan tertindas. Peran hukum yang tadinya

mempunyai arti yang kuat ternyata belum bisa diterapkan dengan baik dan sesuai

1

dengan atauran-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ironisnya, keadilan di

Indonesia belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Jika kepuasan akan keadilan dapat tercapai dan dirasakan secara merata oleh

seluruh masyarakat baik yang berkelebihan maupun berkekurangan, maka kita tidak

akan melihat lagi adanya penumpukan berkas perkara di MA, ataupun adanya aksi

demonstrasi di depan kantor – kantor pemerintahan oleh rakyat pencari keadilan.

Hal tersebut tentu tidak mudah, seperti apa kemudian konsep – konsep

keadilan dalam hukum itu sendiri tentu menjadi pertanyaan mendasar yang harus kita

jawab terlebih dahulu. Untuk itu, ada baiknya kembali kita menelaah konsep keadilan

menurut para ahli, dan bagaimana konsep keadilan di lihat dalam perspektif filsafat

hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Apa pengertian dari keadilan?

2. Bagaimanakah keadilan dalam perspektif filsafat hukum ?

 

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang didapat dari rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Agar dapat memahami dan mengetahui pengertian dari keadilan.

2. Agar dapat mengetahui bagaimana keadilan dalam perspektif filsafat hokum

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Keadilan

            Keadilan berasal dari bahasa Arab “adil” yang artinya tengah. Keadilan berarti

menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain

keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Adil adalah sifat perbuatan manusia. Menurut arti katanya “adil” artinya tidak

sewenang-wenang pada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Maksud dari ketidak

sewenang-wenangnya dapat berupa keadaan :

a. Sama (seimbang), Nilai yang tidak berbeda;

b. Tidak berat sebelah, perlakukan yang sama dan tidak pilih kasih;

c. Wajar, seperti apa adanya, tidak menyimpang, tidak lebih dan tidak

kurang;

d. Patut / layak, dapat diterima karena sesuai, harmonis dan proporsional;

e. Perlakuan pada diri sendiri sama seprti perlakuan kepada pihak lain

dan sebaliknya;

3

Dalam konsep adil berlaku tolak ukur yang sama kepada pihak yang berbuat

dan kepada pihak lain yang berbuat dan kepada pihak lain terhadap mana perbuatan

itu ditujukan. Implikasinya, perlakuan kepada diri sendiri, seharusnya sama pula

dengan perlakuan kepada pihak lain. Bagaimana berbuat adil kepada pihak lain jika

kepada diri sendiri saja tidak adil. Konsep adil (tidak sewenang-wenang) baru jelas

bentuknya apabila sudah diwujudkan dalam perbautan nyata dan nilai yang di

hasilkan atau akibat yang ditimbulkannya. Situasi dan kondisi juga ikut melakukan

perbuatan adil manusia.

Keadilan adalah pengakuan dan perilaku seimbang antara hak dan kewajiban.

Keadilan terletak pada keserasian menuntut hak dan kewajiban atau dengan kata lain

keadilan adalah keadaan dimana setiap orang mendapatkan atau memperoleh bagian

yang sama dari kekayaan bersama.  Ada hubungan timbal balik antara hak dan

kewajiban, hak haruslah di sertai dengan kewajiban begitu juga sebaliknya kewajiban

haruslah disertai dengan hak.

            Keadilan itu merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Setiap orang ingin merasakan keadilan

yang sama antar sesamanya. Adil dalam melaksanakan suatu situasi dan kondisi atau

masalah jiwa seseorang yang  memiliki jiwa sosial tinggi. Setiap warga Negara

Indonesia wajib dan layak menerima atau memperoleh keadilan yang merata satu

dengan yang lain sesuai dengan HAM dalam berbagai bidang.

4

            Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat di pungkiri karena dalam kehidupan

manusia itu sendiri sering kali dan hampir setiap hari merasakan keadilan dan

ketidakadilan. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan menimbulkan banyak

perbincangan dan menjadi kreativitas tersendiri. Maka dari itu keadilan sangatlah

penting dan untuk kehidupan sehari – hari karena akan menciptakan kesejahteraan

untuk semua masyarakat bumi.

            Keadilan tercantum dalam Pancasila dan yang paling utama ada dalam sila

kelima yang berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang

memiliki arti dan makna bahwa warga negara Indonesia berhak dan layak untuk

mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang berwenang.

Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai keadilan. Berikut ini

beberapa pendapat mengenai makna keadilan.1

a. Menurut W.J.S. Poerdaminto, keadilan berarti tidak berat sebelah,

sepatutunya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di

dalamnya tidak terdapat kesewenang wenangan. Orang yang bertindak

sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.

b.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat

perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang

dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang

semestinya harus diterima oleh pihak lain.

1 Isra Saldi, 2013, Filsafat Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada, hal, 53-54

5

c. Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan

bahwa keadilan sebagai suatu keadaan dimana orang dalam situasi yang sama

diperlakukan secara sama.

d. Filosof Yunani yang terkenal yaitu Aristoteles dalam bukunya yang berjudul

“Rhetorica dan Ethica Nicomachea” memperkenalkan teori yang bernama

teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata – mata untuk

mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah ius suum cuique tribuere yang

artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

haknya.2 Mengenai makna keadilan, Sedangkan Aristoteles membedakan dua

macam keadilan, yaitu3

I. Keadilan Kumulatif,

Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa; Keadilan kumulatif

adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota

tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan

pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela atau tidak.

Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam

perjanjian tukar-menukar.

II. Keadilan Distributive.

Keadilan distributif atau justitia distributiva; Keadilan distributif

adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang

2 Sjachran Basah, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Armico, 1986, hal. 8

3 Soetikno, 1976, Filsafat Hukum Bagian I, Jakarta, Pradnya Paramita, hal, 57.

6

didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-

masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara

masyarakat dengan perorangan.

2.2 Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika

berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan

dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan

sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum .

 Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat

beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan.

Namun untuk  memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks

pengertian  tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara

tentang makna berarti  sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan

secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.4

Dalam sistem hukum eropa kontinental hukum ditanggapi sebagai terjalinnya

prinsip – prinsip keadilan yaitu, hukum adalah undang – undang yang adil, pengertian

hukum yang dimaksud serasi dengan ajaran filsafat tradisional yaitu, hukum yang

hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Apabila suatu hukum yang

4 ? Angkasa, 2010, Filsafat Hukum ( Materi Kuliah ), Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal.105

7

kongkrit yaitu undang – undang yang betentangan dengan prinsip – prinsip keadilan,

maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan sebenarnya tidak dapat disebut

sebagai hukum lagi karena undang – undang itu sendiri diwujudkan sebagai hukum

yang adil. Dapat dirumuskan bahwa adil merupakan unsur konstitutif segala perhatian

tentang hukum.5

1. Paradigma Hukum Alam6

Meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga

dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum

menyatakan: Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique

suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere). Cicero juga

menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia,

tetapi oleh alam.

2. Paradigma Positivisme Hukum

Keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula

sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang

juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan

adalah Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux. Secara harfiah ungkapan

5 ? Zainudin Ali, 2010, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hal, 86

6 ? Muhamad, Erwin, 2013, Filsafat Hukum Reflksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, Hal, 143

8

tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat

menolongnya.

3. Dalam paradigma hukum Utiliranianisme7

Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran

satu-satunya untuk mengukur sesauatu adil atau tidak adalah seberapa besar

dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa yang dianggap

bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.”.8

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto

Rahardjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang  melihat tentang

hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut

Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang

dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar  diri orang tersebut. Mengingat

objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh

seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang

tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat

orang lain sebagai mahluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebutpun akan

mengikuti anggapan yang dipakai sebagai ancangan  dan  sekaligus akan mentukan

ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain.  Dengan demikian dapatlah

7 ? Ibid, hal, 179

8 ? E. Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta,  hal, 109

9

dikatakan bahwa  masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang

manusia.

Terlepas dari berbagai pandangan konsep keadilan tersebut diatas, dalam hal

ini penulis ingin berbagi pendapat tentang bagaimana konsep keadilan yang

sesungguhnya terlepas dari latar belakang penulis. Keadilan pada dasarnya sifatnya

adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas

dari setiap individu/masyarkat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat

namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita

lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang

bagaimana halnya suatu keadaan yang “Adil”.9 Secara sederhana kapan keadilan itu

dibicarakan dan mengapa? Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat

mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan atau dengan kata lain

keadilan muncul ketika adanya ketidak adilan yang dirasakan.

Namun sebelumnya perlu dikethui bahwa setiap manusia pada dasarnya

terlahir dalam kehendak bebas (dalam arti luas) masing-masing, oleh karena adanya

kehendak bebas dari setiap individu tersebut akhirnya membentur kehendak bebas

dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak disadari kehendak bebas

dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain

dan sebaliknya. Dengan berbagai factor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat

karena masing-masing indivu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain

9 ? Sukarno, Aburaera, dkk, 2014, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Hal, 74

10

dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas

dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbul usaha untuk mencari keadilan.

Seseorang/individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa

ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasannya yang dicurangi atau

dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan kita/manusia baik itu

kebebasan (dalam arti luas atau kebebasan terbatas) maka menurut saya tidak akan

muncul kata tentang “Keadilan”.

11

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, bahwa

keadilan tercantum dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang memiliki arti dan makna bahwa warga negara

Indonesia berhak dan layak untuk mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang

berwenang. Kesimpulan Pengertian keadilan dari pendapat para sarjana yakni,

keadilan merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban kepada setiap orang

yang harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang.

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dimaksud dapat ditemukan dalam

penganut aliran yaitu, Paradigma Hukum Alam, Paradigma Positivisme Hukum dan

Paradigma Hukum Utiliranianisme. Sehingga menurut Satjipto Rahardjo dalam

perspektif tentang keadilan, bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang 

melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh kami sebagai penulis, bahwa pada

dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan

adanya suatu ketidakadilan. Sehingga setiap warga Negara Indonesia wajib dan layak

12

menerima atau memperoleh keadilan yang merata satu dengan yang lain sesuai

dengan Hak Asasi Manusia baik dalam berbagai bidang. Maka dari itu keadilan

sangatlah penting dan untuk kehidupan sehari – hari karena akan menciptakan

kesejahteraan untuk semua masyarakat bumi.

13

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin, 2010, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Angkasa, 2010, Filsafat Hukum ( Materi Kuliah ), Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto.

Aburaera, Sukarno, dkk, 2014, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jkarta, Kencana Prenada Media Grup.

Basah, Sjachran, 1986, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Armico.

Erwin, Muhamad, 2013, Filsafat Hukum Reflksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, Raja Grafindo.

Manullang, E. Fernando M, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta

Saldi, Isra, 2013, Filsafat Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada.

Soetikno, 1976, Filsafat Hukum Bagian I, Jakarta, Pradnya Paramita.

14