EVALUASI ATAS LAKIPekobang.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2015/07/LAKIP-Menpan-… ·...
Transcript of EVALUASI ATAS LAKIPekobang.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2015/07/LAKIP-Menpan-… ·...
1 | P a g e
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014
telah dapat terlaksana dengan baik.
Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2014,
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah
menyelesaikan kegiatannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-
2016 yang telah di gunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam upaya memenuhi visi dan misi Bagian Perekonomian
Kabupaten Blitar.
Kemudian guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disusun
LAKIP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar selama tahun
2014. Penyusunan LAKIP memuat uraian sasaran-sasaran, target,
realisasi dan tingkat capaiannya.
Akhir kata, semoga LAKIP Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar serta dapat
meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.
Blitar, 30 Januari 2015
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660909 199603 1 001
2 | P a g e
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI ......................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................ 1
B. Kondisi Bagian Perekonomian ............................ 2
BAB II PERENCANAN KINERJA ......................................... 10
A. Ikhtisar Eksekutif ............................................. 10
B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .......................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... 13
A. Capaian Kinerja ............................................... 13
B. Realisasi Anggaran ........................................... 16
BAB IV PENUTUP ............................................................ 19
LAMPIRAN I Form RS : Rencana Strategis ...........................
II Form RKT : Rencana Kinerja Tahunan .................
III Form PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan ............
IV Form PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran ........
V Form : Indikator Kinerja Kegiatan………………….
VI Form : Penetapan Kinerja…………………………………….
3 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, maka Bagian
Perekonomian Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan
Rencana Strategis Tahun 2011-2016. Perwujudan Renstra setiap
tahunnya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana
Kerja (Renja) yang kemudian sebagai dasar penyusunan program dan
kegiatan Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar dalam APBD
Kabupaten Blitar.
Selanjutnya, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
harus diukur, dievaluasi dan dilaporkan capaian kinerjanya yang
dirumuskan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi
pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Selanjutnya, Permasalahan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Urusan
Wajib Bagian Perekonomian adalah belum adanya sinkronisasi antar
lembaga yang menangani penanaman modal, belum optimalnya
promosi produk unggulan ke luar negeri serta masalah dalam
pendistribusian Raskin ke RTS-PM masih adanya system Bagito (bagi
Rata) karena masih banyak masyarakat yang harusnya menerima
raskin tetapi tidak masuk dalam data RTS-PM yang dikirim dari TimNAs
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Sedangkan solusinya adalah diharapkan untuk Kabupaten
BLitar segera dibentuk Badan Penanaman Modal sehingga investor
tidak akan bingung bila ingin menanamkan modalnya di Kabupaten
4 | P a g e
Blitar. Untuk promosi keluar negeri diharapkan Pemerintah Daerah
lebih aktif dan giat lagi dalam upayanya untuk mempromosikan produk
unggulan. Solusi untuk Raskin adalah dengan diadakannya kembali
pemutakhiran data RTS-PM dengan Muskel/Musdes dan hasilnya harus
dituangkan dalam Berita Acara kemudian dimasukkan dimasukkan ke
Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. Setelah pelaksanaan
Muskel/Musdes dan pencatatan Berita Acara dan FRP, maka penyaluran
beras raskin dapat langsung dilakukan.
Selanjutnya pencapaian keberhasilan maupun kendala yang
muncul pada proses pencapaian sasaran di tahun 2014 ini akan
menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan dan
pelaksanaan rencana pada tahun 2015.
B. Kondisi Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
merupakan salah satu dari 8 (Delapan) bagian yang berada di wilayah
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Bagian Perekonomian dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008
Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar maka Bagian Perekonomian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan
dan kebijakan penanaman modal, administrasi sumber daya alam
dan pengembangan perekonomian rakyat.
5 | P a g e
Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Bagian
Perekonomian mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan
peningkatan dan pengembangan usaha daerah.
b. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
kebijakan pengembangan penanaman modal daerah.
c. Pengkoordinasian perumusan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan
pengembangan penanaman modal daerah.
d. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan
peningkatan produksi berbagai komoditi daerah.
e. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program serta
petunjuk teknis pembinaan, pemantauan perkembangan sarana
perekonomian daerah.
f. Pengumpulan bahan dan data serta perumusan kebijakan dalam
rangka pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan Sumber
Daya Alam.
g. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang peningkatan perekonomian rakyat.
h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Ekonomi dan Pembangunan
Dalam pasal 38 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008
berbunyi:
(1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf b membawahi :
a. Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal
b. Sub Bagian Perekonomian Rakyat
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan
c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Perekonomian.
6 | P a g e
Dalam pasal 39 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008
berbunyi:
(1) Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan
pedoman, prosedur dan petunjuk teknis pembinaan dibidang
peningkatan dan pengembangan penanaman modal dan usaha
daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal
mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan terhadap sarana perekonomian daerah.
b. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan perusahaan dan perbankan di daerah.
c. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan penanaman modal di daerah.
d. Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka
penyusunan program pembinaan, petunjuk teknis dalam
upaya peningkatan pengusaha daerah.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perekonomian.
Dalam pasal 67 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008
berbunyi:
(1) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan
produksi berbagai komoditi daerah dan Sumber Daya Alam.
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan usaha-usaha peningkatan produksi pertanian.
7 | P a g e
b. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan usaha penanganan dan peningkatan produksi
kehutanan.
c. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan usaha-usaha peningkatan produksi
pertambangan dan energi.
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perekonomian.
Dalam pasal 68 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008
berbunyi :
(1) Sub Bagian Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang perekonomian rakyat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi
:
a. Pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan
pengembangan usaha dibidang perekonomian rakyat;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan
program, dan evaluasi dibidang perekonomian rakyat;
c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dan pengembangan usaha perkreditan, permodalan,
koperasian dan perdagangan;
d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis perekonomian rakyat;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perekonomian.
8 | P a g e
Bagan Susunan Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar sebagai berikut :
B. Kepegawaian Dan Perlengkapan
Susunan kepegawaian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan dan
pangkat/golongan sebagai berikut :
NO PANGKAT/GOL PENDIDIKAN
S2 S1 Akademi SLTA SMP SD
1 Pembina Tk. I / IV-b 1
2 Penata Tk. I / III-d 2
3 Penata / III-c 1
4 Penata Muda Tk. I / III-b 1
5 Penata Muda / III-a 1
6 Pengatur Tk. I / II-d 1
7 Pengatur / II-c 1
KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN
KASUBBAG.
SUMBER DAYA ALAM
KASUBBAG.
PEREKONOMIAN RAKYAT KASUBBAG.
PENGEMBANGAN
PENANAMAN MODAL
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
9 | P a g e
PERSONALIA BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2014
NO NAMA / NIP JABATAN ESELON PNDDKN GOL
1 ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos
19660909 199603 1 001
Kepala Bagian
Perekonomian
- S - 1 IV/b
2 M.HARUN WITONO,SH,MM
NIP. 19640625 198610 1 005
Kasubag
Penanaman Modal
- S - 2 III/d
3 SRI SUPARTINGSIH, SE, MM NIP. 19710514 200312 2 002
Kasubag
Perekonomian
Rakyat
- S - 2 III/d
4 WINDU SUSILO, SE, MM
19720330 200312 1 001
Kasubag Sumber
Daya Alam
- S - 2 III/c
5 TINIS SRI HUTAMI
NIP. 19650116 198703 1 013 Staf
- SLTA III/b
6 DHANIS FARDIANTO
NIP. 19830822 201101 1 009 Staf
- S - 1 III/a
7 TSANIATUL MAHMUDAH
NIP. 19840730 200912 2 001 Staf
- D-3 II/d
8 YUSI MARDANI
NIP. 19810325 201101 1 008 Staf
- D-3 II/c
Sarana prasarana kantor yang tersedia di Bagian Perekonomian
sebagai berikut:
No Jenis Jumlah (Unit ) Keterangan
1 Gedung kantor permanen - -
2 Mobil 1 Baik
3 Sepeda motor 4 Baik
4 Mesin Tik 1 Baik
5 Alat penghancur kertas 1 Baik
6 Display 1 Baik
7 Lemari kayu 1 Baik
8. Proyektor + Attachment 1 Baik
9 Kompact disc player 1 Baik
10 Wireless 4 Baik
11 Microphone 4 Baik
8 Pengatur Muda Tk. I / II-b
9 Pengatur Muda / II-a
Jumlah 3 2 2 1
10 | P a g e
12 Handt Talkie 4 Baik
13 Lensa Kamera 1 Baik
14 P.C Unit 2 Baik
15 Printer 5 Baik
16 Scaner 1 Rusak
17 Lap Top 5 Baik
18 Camera + Attachment 1 Baik
19 Peta Lokasi 2 Baik
DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pembentukan
Sekretariar Daerah Kabupaten Blitar :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan
Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
11 | P a g e
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blitar ;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
12 | P a g e
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban
dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.
Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari
Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar selama tahun 2014 yang
merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Pemerintah. LAKIP
Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
dalam bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar.
Mengacu pada Rencana Strategis Bagian Perekonomian Kabupaten
Blitar Tahun 2011-2016, berikut uraian secara ringkas mengenai
pencapaian sasaran-sasaran utama tahun 2014 :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
(%)
1. Para distributor
pupuk dan pestisida di
wilayah Kabupaten
Blitar.
Banyak
ditemukannya permasalahan dalam
penyediaan dan
penditribusian pupuk
dan pestisida
100% 41.185.000,- 97,56
2. Meningkatnya
investor yang
akan berinvestor di Kabupaten
Blitar
Diharapkan akan
banyak investor
yang akan berinvestor di
Kabupaten BLitar
100 % 97,588.600,- 96,28
3. Meningkatkan
informasi masalah
aturan dibidang
penanaman modal
Terwujudnya
Peningkatan jumlah
penanam modal di
Kabupaten Blitar
100 % 37,687,550,- 70,77
4. Terlaksananya
pengawasan dan pengendalian
raskin di
Kabupaten BLitar
Diharapkan untuk
pendistribusian raskin tidak ada
kendala dan masalah
22 kec. 26.451.500,- 99,41
13 | P a g e
5. Terlaksananya
penditribusian
raskin dari satgas raskin di titik
distribusi ke
penerima manfaat
Terwujudnya
penditribusian raskin
dari satgas raskin di titik distribusi ke
penerima manfaat
22 Kec.
165.075.300,- 53,36
6. Tersedianya
pemenuhan
kebutuhan sembako untuk
masyarakat
Terpenuhinya akan
kebutuhan sembako
bagi masyarakat.
22 Kec. 528.748.000 99,67
7. Meningkatkan
Terciptanya
peningkatan
pengembangan sumber daya alam
(SDA) di wilayah
Kab. BLitar
Tersedianya
informasi sumber
daya alam yang ada
di Kab. Blitar 1 Laporan
6.526.250,-
26,10
8. Diharapkan
dengan adanya
promosi pameran
produk unggulan Kab. BLitar ini
akan semakin
dikenal dan bisa
diketahu oleh masyarakat luas.
Akan dapat lebih
mengembangkan
para UMKM di Kab.
BLitar. 3 kegiatan
494.693.800,-
95,77
9. Meningkatnya pemahaman
masyarakat akan
cukai ilegal
Diharapkan masyarakat akan
lebih berpartisipasi
dalam
pemberantasan cukai
illegal di Kab. Blitar.
2 kali
112.158.000,-
44,86
10. Meningkatnya
pemahaman SKPD akan aturan
DBHCHT
Diharapkan para
SKPD penerima DBHCHT
mengetahui dan
memahami tatacara
pelaksanaan DBHCHT
6 Kali
4.847.000
20,71
[Type text] Page 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada bab ini akan dijelaskan pencapaian tugas pokok dan fungsi
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang
dilaksanakan pada tahun 2014 beserta indikator keberhasilannya.
Secara umum Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu:
- melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat, pelayanan
informasi, dokumentasi dan siaran radio daerah dan pelayanan
protokol.
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan baik yang bersifat administratif maupun bersifat
teknis. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi,
maka dilakukan pengukuran kinerja yang pada prinsipnya adalah :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai
berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET
(Rp.) REALISASI
%
1 Monitoring pupuk dan pestisida 42.200.000 41.185.000 97,56
2 Peningkatan manjemen investasi daerah
101.350.000 97.588.600 96,28
3 Sosialisasi atura dibidang penanaman modal
53.250.000 37.687.550 70,77
4 Pengawasan dan pengendalian raskin 26.600.000 26.451.500 99,41
5 Pendistribusian raskin dari satgas raskin
di titik distribusi ke penerima manfaat
309.310.000 165.075.300 53,36
6 Penyelenggaraan pasar murah Kab.
Blitar menjelang idulfitri
530.490.000 528.748.000 99,67
7 Monitoring dan evaluasi SDA 25.000.000 6.526.250 26,10
8 Penyelenggaraan promosi pameran
produk unggulan Kab. Blitar
516.500.000 494.693.800 95,77
9 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 250.000.000 112.158.000 44.86
10 Monitoring dan evaluasi DBHCHT 23.400.000 4.487.000 20,71
15 | P a g e
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan Tahun lalu sebagai berikut :
NO Program/Kegiatan
TAHUN JUMLAH
TOTAL 2013
(%)
2014
(%)
1. Monitoring pupuk dan pestisida 93,36 %
97,56
2. Peningkatan manjemen investasi daerah 100 %
96,28
3. Sosialisasi aturan dibidang penanaman
modal - 70,77
4. Pengawasan dan pengendalian raskin 98,31 % 99,41
5. Pendistribusian raskin dari satgas raskin
di titik distribusi ke penerima manfaat
54,68% 53,36
6. Penyelenggaraan pasar murah Kab.
Blitar menjelang idulfitri
99,65% 99,67
7. Monitoring dan evaluasi SDA 0 % 26,10
8. Penyelenggaraan promosi pameran
produk unggulan Kab. Blitar
100 % 95,77
9. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 56,39% 44.86
10. Monitoring dan evaluasi DBHCHT 54,23% 20,71
‘3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional
sebagai berikut :
NO Program/Kegiatan REALISASI
(Rp.)
Standar
Nasional
1 Monitoring pupuk dan pestisida 41.185.000 -
2 Peningkatan manjemen investasi daerah 97.588.600 -
3 Sosialisasi atura dibidang penanaman
modal
37.687.550 -
4 Pengawasan dan pengendalian raskin 26.451.500 -
5 Pendistribusian raskin dari satgas raskin
di titik distribusi ke penerima manfaat
165.075.300 -
6 Penyelenggaraan pasar murah Kab.
Blitar menjelang idulfitri
528.748.000 -
7 Monitoring dan evaluasi SDA 6.526.250 -
8 Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. Blitar
494.693.800 -
9 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai 112.158.000
10 Monitoring dan evaluasi DBHCHT 4.487.000
16 | P a g e
‘4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
di lakukan sebagai berikut :
Selanjutnya, kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan
Urusan Wajib Bagian Perekonomian adalah belum adanya
sinkronisasi antar lembaga yang menangani penanaman modal,
belum optimalnya promosi produk unggulan ke luar negeri serta
masalah dalam pendistribusian Raskin ke RTS-PM masih adanya
system Bagito (bagi Rata) karena masih banyak masyarakat yang
harusnya menerima raskin tetapi tidak masuk dalam data RTS-PM
yang dikirim dari TimNAs Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Sedangkan solusinya adalah diharapkan untuk Kabupaten
BLitar segera dibentuk Badan Penanaman Modal sehingga investor
tidak akan bingung bila ingin menanamkan modalnya di Kabupaten
Blitar. Untuk promosi keluar negeri diharapkan Pemerintah Daerah
lebih aktif dan giat lagi dalam upayanya untuk mempromosikan
produk unggulan. Solusi untuk Raskin adalah dengan diadakannya
kembali pemutakhiran data RTS-PM dengan Muskel/Musdes dan
hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara kemudian
dimasukkan dimasukkan ke Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)
2015. Setelah pelaksanaan Muskel/Musdes dan pencatatan Berita
Acara dan FRP, maka penyaluran beras raskin dapat langsung
dilakukan.Selanjutnya pencapaian keberhasilan maupun kendala
yang muncul pada proses pencapaian sasaran di tahun 2014 ini
akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan
dan pelaksanaan rencana pada tahun 2015.
‘5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai berikut :
17 | P a g e
NO NAMA / NIP JABATAN ESELON PNDDKN GOL KET
1 ACHMAD BUDI HARTAWAN,
S.Sos
Kepala Bagian
Perekonomian
- S - 1 IV/b
2 M.HARUN WITONO,SH,MM
NIP. 19640625 198610 1 005
Kasubag
Penanaman Modal
- S - 2 III/d
3 SRI SUPARTINGSIH, SE, MM
NIP. 19710514 200312 2 002
Kasubag
Perekonomian
Rakyat
- S - 2 III/d
4 WINDU SUSILO, SE, MM Kasubag Sumber
Daya Alam
- S - 2 III/c
5 TINIS SRI HUTAMI NIP. 19650116 198703 1 013
Staf - SLTA III/b
6 DHANIS FARDIANTO NIP. 19830822 201101 1 009
Staf - S - 1 III/a
7 TSANIATUL MAHMUDAH
NIP. 19840730 200912 2 001 Staf
- D-3 II/d
8 YUSI MARDANI NIP. 19810325 201101 1 008
Staf - D-3 II/c
‘7. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :
A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan :
1. Monitoring pupuk dan pestisida
B. Program Peningkatan Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :
1. Peningkatan manjemen investasi daerah
2. Sosialisasi atura dibidang penanaman modal
C. Program Pengembangan usaha dan Lembaga Perdagangan
dengan Kegiatan ;
1. Pengawasan dan pengendalian raskin Peningkatan Pelayanan
Seremonial dan Keprotokolan
2. Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke
penerima manfaat
18 | P a g e
3. Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri
Peningkatan Pelayanan Kehumasan
D. Program Peningkatan Sumber Daya Alam dengan kegiatan :
1. Monitoring dan evaluasi Sumber Daya Alam
2. Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab.
BLitar
E. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan :
1. Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai
2. Monitoring dan Evaluasi DBHCHT
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Tahun 2014
NO PROGRAM
/KEGIATAN
ALOKASI BIAYA
KELUARAN(OUTPUT)
ANGGARAN REALISASI % URAIAN TARGET REALISA
SI
1 Monitoring pupuk
dan pestisida
16.760.000 41.185.000 97,56 Banyak
ditemukannya permasalahan
dalam
penyediaan dan
penditribusian
pupuk dan pestisida
22 kec 22 kec
2 Peningkatan
manjemen investasi daerah
23.300.000 97.588.600 96,28 Diharapkan
akan banyak investor yang
akan
berinvestor di Kabupaten
BLitar
1 Profil VCD
1 Profil VCD
3 Sosialisasi atura dibidang
penanaman
modal
803.090.000 37.687.550 70,77 Terwujudnya Peningkatan
jumlah
penanam modal di
Kabupaten Blitar
1 kali
1 kali
4 Pengawasan dan pengendalian
raskin
300.000.000 26.451.500 99,41 Diharapkan untuk
pendistribusian raskin tidak
ada kendala
dan masalah
22 kec.
22 kec.
5 Pendistribusian raskin dari satgas
raskin di titik
distribusi ke
124.000.000 165.075.300 53,36 Terwujudnya penditribusian
raskin dari
satgas raskin
22 Kec.
22 Kec.
19 | P a g e
penerima manfaat di titik
distribusi ke penerima
manfaat
6 Penyelenggaraan pasar murah Kab.
Blitar menjelang idulfitri
257.991.940 528.748.000 99,67 Terpenuhinya akan
kebutuhan sembako bagi
masyarakat
4 Kegiatan
4
Kegiatan
7 Monitoring dan
evaluasi SDA
127.660.000 6.526.250 26,10 Tersedianya
informasi sumber daya
alam yang ada
di Kab. Blitar
1 Laporan 1
Laporan
8 Penyelenggaraan promosi pameran
produk unggulan
Kab. Blitar
250.000.000 494.693.800 95,77 Akan dapat lebih
mengembangk
an para UMKM di Kab. BLitar.
3 kegiatan 3 kegiatan
9 Sosialisasi
ketentuan dibidang cukai
112.158.000 44.86 Diharapkan
masyarakat akan lebih
berpartisipasi
dalam pemberantasa
n cukai illegal
di Kab. Blitar.
2 kali 1 kali
10 Monitoring dan evaluasi DBHCHT
4.487.000 20,71 Diharapkan para SKPD
penerima
DBHCHT mengetahui
dan memahami
tatacara
pelaksanaan DBHCHT
1 laporan 1 laporan
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I Nip. 19660909 199603 1 001
20 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun
sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan
selama kurun waktu satu tahun sekaligus sebagai bahan dalam
penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015.
Di lain pihak bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar selain sebagai media pertanggungjawaban, LAKIP ini
dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh
prestasi keberhasilan yang di raih, sehingga dapat membantu
stakeholders yang ada dalam pengambilan keputusan serta untuk
keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Dengan uraian capaian pada bab sebelumnya maka dibutuhkan
upaya yang lebih maksimal lagi bagi Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan misinya . Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ini diharapkan dapat menjadikan
komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama
mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diharapkan.
Demikian semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini dapat bermanfaat untuk lebih
meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas
dan pengabdian kita. Amin.
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I
NIP. 19660909 199603 1 001
21 | P a g e
Blitar, 20 Maret 2015
Nomor : 050/
/409.018/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman Lakip TA
2014
Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bappeda
Kabupaten Blitar
Di
B L I T A R
Menindak lanjuti surat saudara nomor :
050/62/409.201/2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 perihal
penyusunan LAKIP SKPD, maka bersama ini kami kirimkan
dengan hormat Laporan Akuntabilitas kinerja
Pemerintahan (LAKIP) pada Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana
terlampir.
Blitar, 13 Maret 2015
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN
PROT
OKOL
KABUPATEN BLITAR
BAMBANG SETIADJI,SE, MSi
Pembina
Nip. 19640830 199003 1 010
22 | P a g e
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
23 | P a g e
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2014
F. a. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah
terpenuhinya Penyediaan dan Peningkatan Administrasi
Perkantoran dengan target sebesar Rp. 16.760.000,- Dari
target tersebut telah tercapai sebesar Rp. 12.708.250,- atau
75.82 %. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran
24 | P a g e
personil di Bagian Humas dan Protokol terhadap ketentuan
yang berlaku.
b. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah
terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target
sebesar Rp. 23.300.000,- dari target tersebut telah tercapai
sebesar Rp. 22.240.000,- atau 95.45 %. Keberhasilan ini
disebabkan meningkatnya kesadaran personil di Bagian Humas
dan Protokol terhadap ketentuan yang berlaku
c. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah
terlaksananya Publikasi Advetorial Potensi/hasil pembangunan
dengan target sebesar Rp. 803.090.000,- dari target tersebut
telah tercapai sebesar Rp. 790.040.000,- atau 99.32 %.
Keberhasilan ini disebabkan oleh kesadaran personil di Bagian
Humas dan Protokol terhadap ketentuan yang berlaku
d. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah
terselesaikanya kegiatan Peningkatan pelayanan seremonial dan
keprotokolan dengan target sebesar : Rp. 300.000.000,- dari
target kinerja tersebut telah tercapai sebesar Rp. 196.922.000,-
atau 65.64 %. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya SDM
personil Bagian Humas dan Protokol terhadap acara-acara
seremonial keprotokolan.
e. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan /
kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terselesaikanya
Operasional Korsik dengan target sebesar : Rp. 124.000.000,-
dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar Rp.
117.535.000,- atau 94.79 %. Keberhasilan ini disebabkan
meningkatnya SDM personil Bagian Humas dan Protokol
khususnya personil korsik terhadap ketentuan yang berlaku
25 | P a g e
f. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan /
kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terselesaikanya
Peningkatan Pelayanan Kehumasan dengan target sebesar Rp.
257.991.940,- Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar
Rp. 208.004.172,- atau 80.62 %. Keberhasilan ini disebabkan
meningkatnya SDM personil Bagian Humas dan Protokol terhadap
pelayanan kehumasan
g. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan /
kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terselesaikanya
Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan dengan
target sebesar Rp. 127.660.000,- Dari target kinerja tersebut
telah tercapai sebesar Rp. 125.618.500,- atau 98.40 %.
Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran personil di
Bagian Humas dan Protokol terhadap ketentuan yang
berlaku.
h. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan /
kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terpenuhinya Sosialisasi
tentang Ketentuan cukai di Media Informasi dengan target
sebesar : Rp. 250.000.000,- Dari target tersebut telah tercapai
sebesar Rp. 247.763.000,- atau 99.11 %. Keberhasilan ini
disebabkan kesadaran personil Bagian Humas dan Protokol
terhadap ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan 1, input berupa dana tercapai sebesar 100 %
Sedangkan output kegiatan telah tercapai 72.82 %. Sumber data
yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan
26 | P a g e
yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kebutuhan
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran selama 12
bulan.
Pada kegiatan 2, input berupa dana tercapai sebesar 100 %
demikian pula output kegiatan telah tercapai 95.45 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 12
bulan.
Pada kegiatan 3, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Sedangkan output kegiatan telah tercapai 99.32 %. Sumber data
yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan
yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kebutuhan
Publikasi Advetorial Potensi/hasil pembangunan selama 12 bulan.
Pada kegiatan 4, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Demikian pula output kegiatan telah tercapai 65.64 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Peningkatan pelayanan seremonial dan keprotokolan
selama 12 bulan.
Pada kegiatan 5, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Demikian pula output kegiatan telah tercapai 94.79 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Operasional Korsik selama 12 bulan.
Pada kegiatan 6, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Demikian pula output kegiatan telah tercapai 80.62 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan selama 12 bulan.
27 | P a g e
Pada kegiatan 7, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Demikian pula output kegiatan telah tercapai 98.40 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan
selama 12 bulan.
Pada kegiatan 8, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%.
Demikian pula output kegiatan telah tercapai 99.11 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ
kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kegiatan Sosialisasi tentang Ketentuan cukai di Media Informasi
selama 12 bulan.
28 | P a g e
1 | P a g e