1

PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN EKSISTENSI KOMINDA

DI PROVINSI BALI

Oleh :KEPALA BADAN KESBANG DAN LIMASDA

PROVINSI BALI

PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN DAN PERKUATANWAWASAN KEBANGSAAN TGL. 16 S/D 17 JUNI 2008

DI DENPASAR

2

LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA

PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN

2006

TENTANG

KOMONITAS INTELIJEN DAERAH

3

VISI BANGNAS 2004-2009terwujudnya kehidupan masy, bangsa, & neg yg aman,

bersatu, rukun & damai

MISI BANGNAS S.D. 2009MISI BANGNAS S.D. 2009

MEWUJUDKAN INDONESIAMEWUJUDKAN INDONESIA

AMAN & DAMAI ADIL & DEMOKRATIS

SEJAHTERA

TGJW TGJW BERSAMABERSAMA

PEMPEMDA

MASY

4

44 PILAR PILAR UTAMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARAUTAMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA

PANCA-PANCA-SILASILA UUD ‘45UUD ‘45

BHIN-BHIN-NEKANEKA

TUNGGALTUNGGALIKAIKA

NKRINKRI

PEMERINTAH, PEMDA, & MASY DLM MELAKS TUGASPEMERINTAH, PEMDA, & MASY DLM MELAKS TUGAS

5

TUJUAN GAR PEMERINTAHAN DAERAH(PASAL 2 AYAT (3) UU 32/2004)

MENING-KATKANKESRA

MENING-KATKANYAN UM

MENING-KATKAN

DAYA SAINGDAERAH

6

MELIN-DUNGIMASY

JAGA PER-SATUAN & KE-

SATUAN

JAGAKERUKUNAN

NAS

JAGAKEUTUHAN

NKRI

KEWAJIBANDAERAH

(UU 32/2004PSL 22)

7

KEWAJIBAN KDH/WKDH YG LAIN SESUAI KEWAJIBAN KDH/WKDH YG LAIN SESUAI PASAL 27 AYAT (1) UU 32/2004PASAL 27 AYAT (1) UU 32/2004

UU 32/2004PASAL 27

Pegang teguh & Pegang teguh & amalkan Pancasilaamalkan Pancasila

1

2

Melaks UUD ’45Melaks UUD ’45

pertahankan & pertahankan & pelihara NKRIpelihara NKRI

3PeliharaPelihara

kamtibmaskamtibmas4

8

KOMINDAKOMINDA

forum kom & koord unsur intelijen & unsur pimda

Tujuan utama:terwujudnya koord scr optimal pengelolaan baket &

intelijen dr bbg sumber yg berkaitan dg potensi, gejala atau peristiwa yg menjadi ancaman stab nas di daerah

Kominda memiliki tgs jembatani but Pem & sekaligus kebutuhan pem-an daerah

PERLU EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KDH/WKDH APAPUN PARTAINYA

9

DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2006

● UU No.2/2002 ttg Polri.

● UU No.3/2002 ttg Hanneg.

● UU No.16/2004 ttg Kejaksaan RI.

● UU No. 32/2004 ttg Pemda.

● UU No.34/2004 ttg TNI.

● PP No.6/1988 ttg Koordinasi Giat Instansi Vertikal di Daerah.

● Inpres No.5/2002 ttg Pengkoordinasian Ops & Giat Intelijen seluruh instansi dlm rangka deteksi dini ATHG thdp stabnas NKRI.

● Kepmendagri No.130/2003 ttg OTK Depdagri.

10

KETENTUAN UMUM

Intelijen adalah sgl usaha, giat & tindakan yg terorganisir dlm menggunakan metode tertentu utk menghasilkan produk ttg mslh yg dihadapi dari seluruh aspek kehidupan utk disampaikan kpd pimpinan sbg bahan pertimbangan dlm mengambil keputusan.

Komunitas Intelijen Daerah yg selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi & Koordinasi unsur intelijen & unsur pimpinan daerah di prov & kab/kota.

Jaringan Intelijen adalah hub antar perorangan, pok maupun instansi tertentu yg dpt memberikan data & / atau informasi atau baket utk kepentingan tugas intelijen.

Ancaman adalah setiap usaha & giat baik dari dalam maupun dari luar negeri yg dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wil NKRI, & keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nas lainnya.

11

PENYELENGGARAAN KOMINDA

GAR KOMINDA DI PROV MENJADI TUGAS & TGJWB GUB.

GAR KOMINDA DI KAB/KOTA MENJADI TUGAS & TGJWB BUP/WALKOT.

TUGAS DAN KEWAJIBAN GUB MELIPUTI :

a) MEMBINA & MEMELIHARA TRANTIBMAS THD KEMUNGKINAN TIMBULNYA ANCAMAN STABNAS DI DAERAH;

b) MENGKOORDINASIKAN BUP/WALKOT DLM GAR PEMDA DI BID TRANTIB & LINMAS, DNG MENINGKATKAN PERAN & FUNGSI KOMINDA;

c) MENGKOORDINASIKAN FUNGSI & GIAT INSTANSI VERTIKAL DI PROV SBG JARINGAN INTELIJEN.

PELAKS TUGAS GUB TSB DIDELEGASIKAN KPD WAGUB

12

TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI / WALIKOTA :

MEMBINA & MEMELIHARA TRAMTIBMAS THD KEMUNGKINAN TIMBULNYA ANCAMAN STABNAS DI DAERAH.

MENGKOORDINASIKAN FUNGSI & GIAT INSTANSI VERTIKAL DI KAB/KOTA SBG JARINGAN INTELIJEN.

PELAKS TUGAS BUPATI / WALIKOTA TSB DIDELEGASIKAN KPD WABUP / WKL WALIKOTA

13

KELEMBAGAAN KOMINDA

KOMINDA DIBENTUK DI PROV & KAB/KOTA.

PEMBENTUKAN KOMINDA PROV DILAKUKAN OLEH GUBERNUR.

PEMBENTUKAN KOMINDA KAB/KOTA DILAKUKAN OLEH BUPATI / WALIKOTA.

KOMINDA PROV & KOMINDA KAB/KOTA MEMILIKI HUB YG BERSIFAT KOORDINATIF & KONSULTATIF

14

• KEANGGOTAAN KOMINDA PROV DITETAPKAN OLEH GUBERNUR DNG SUSUNAN :

KETUA : WAKIL GUBERNUR WAKIL KETUA : KAPOSWILBIN SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL PROV ANGGOTA : UNSUR INTELIJEN DARI BIN, TNI, POLRI,

KEJATI, IMIGRASI, BEA & CUKAI & UNSUR

TERKAIT LAIN

• KEANGGOTAAN KOMINDA KAB/KOTA DITETAPKAN OLEH BUPATI / WALIKOTA DNG SUSUNAN :

KETUA : WKL BUPATI / WKL WALIKOTA WAKIL KETUA : UNSUR INTELIJEN DARI TNI ATAU POLRI SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA ANGGOTA : UNSUR INTELIJEN DARI BIN, TNI, POLRI, KEJARI, IMIGRASI, BEA & CUKAI & UNSUR TERKAIT LAIN.

15

● KOMINDA PROVINSI MEMPUNYAI TUGAS :

MERENCANAKAN, MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOORDINASIKAN & MENGOMUNIKASIKAN INFORMASI/BAKET & INTELIJEN DARI BERBAGAI SUMBER TTG POTENSI, GEJALA, ATAU PERISTIWA YG MENJADI ANCAMAN STABNAS DI DAERAH;

MEMBERIKAN REKOMENDASI SBG BAHAN PERTIMBANGAN BAGI GUB MENGENAI BIJAK YG BERKAITAN DNG DETEKSI DINI, PERINGATAN DINI & PENCEGAHAN DINI THDP ANCAMAN STABNAS DI DAERAH.

● KOMINDA KAB/KOTA MEMPUNYAI TUGAS :

MERENCANAKAN, MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOORDINASIKAN & MENGOMUNIKASIKAN INFORMASI/BAKET & INTELIJEN DARI BERBAGAI SUMBER TTG POTENSI, GEJALA, ATAU PERISTIWA YG MENJADI ANCAMAN STABNAS DI DAERAH;

MEMBERIKAN REKOMENDASI SBG BAHAN PERTIMBANGAN BAGI BUP/ WALKOT MENGENAI BIJAK YG BERKAITAN DNG DETEKSI DINI, PERINGATAN DINI & PENCEGAHAN DINI THDP ANCAMAN STABNAS DI DAERAH.

16

● DLM RANGKA BIN KOMINDA DIBENTUK DEWAN PEMBINA KOMINDA DI PROV & KAB/ KOTA.

● DEWAN PEMBINA KOMINDA MEMPUNYAI TUGAS: MEMBANTU KDH DLM MERUMUSKAN BIJAK BIN DAN PEMBERDAYAAN

KOMINDA; MEMFASILITASI HUB KERJA KOMINDA DNG PEMDA & HUB ANTAR INSTANSI

DI DAERAH DI BID INTELIJEN.

● KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA KOMINDA PROV DITETAPKAN OLEH GUB DNG SUSUNAN :

KETUA : GUBERNUR ANGGOTA : PANGDAM / DANREM, KAPOLDA, KAJATI, KAKANWIL

IMIGRASI, KAKANWIL BEA & CUKAI, & UNSUR TERKAIT LAIN

● KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA KOMINDA KAB/KOTA DITETAPKAN OLEH BUPATI / WALIKOTA DNG SUSUNAN :

KETUA : BUP/WALKOT ANGGOTA : DANDIM, KAPOLRES / KAPOLRESTA, KAJARI, KAKAN

IMIGRASI, KAKAN BEA & CUKAI & UNSUR TERKAIT LAIN

● KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KOMINDA PROV & KAB/KOTA DIATUR DNG PERATURAN GUB.

17

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

● DLM RANGKA BIN GAR KOMINDA, GUB MELAKUKAN PENGAWASAN THD BUP/WALKOT & INSTANSI TERKAIT DI DAERAH.

● PELAKS GAR TUGAS KOMINDA DI PROV DILAPORKAN OLEH GUB KPD MENDAGRI DNG TEMBUSAN KPD MENKO POLHUKAM, MENHAN, MENKUM & HAM, MENKEU, KABIN, JAKGUNG, PANGLIMA TNI & KAPOLRI.

● PELAKS GAR KOMINDA DI KAB/KOTA DILAPORKAN OLEH BUP/WALKOT KPD GUB DNG TEMBUSAN MENKO POLHUKAM, MENDAGRI, MENHAN, MENKUM & HAM, MENKEU, KABIN, JAKGUNG, PANGLIMA TNI & KAPOLRI SERTA UNSUR PIMPINAN DAERAH PROV.

● LAPORAN DILAKUKAN SCR BERKALA SETIAP 6 (ENAM) BLN PD BLN JAN & JULI, & SE-WAKTU2 JIKA DIPANDANG PERLU.

● DLM KEADAAN MENDESAK MEKANISME PELAPORAN DPT DISAMPAIKAN SCR LISAN SERTA DPT MELAMPAUI HIRARKHI YG ADA, DNG KETENTUAN TETAP SGR MENYAMPAIKAN LAP & TEMBUSAN TERTULIS SECARA HIRARKHI.

18

PENDANAAN

● PENDANAAN BAGI GAR KOMINDA DI PROV DIDANAI DARI & ATAS BEBAN APBD PROV.

● PENDANAAN BAGI GAR KOMINDA KAB/KOTA DIDANAI DARI & ATAS BEBAN APBD KAB/KOTA.

● PENDANAAN TERKAIT DNG PENGAWASAN & PELAPORAN GAR TUGAS KOMINDA SCR NAS DIDANAI DARI & ATAS BEBAN APBN.

19

Keamanan menjadi isu penting di Provinsi Bali, terutama sejak terjadinya peristiwa bom Bali I dan II. Peristiwa ini sangat memukul keberlangsungan kegiatan sektor pariwisata yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Bali.Dalam era modernisasi dan globalisasi dewasa ini percepatan proses interaksi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok menjadikan tingkat heterogenitas dinamika kehidupan masyarakat Bali menjadi semakin luas dan kompleks yang pada hakekatnya mengandung potensi konflik.Proses interaksi tersebut akan dapat menimbulkan gesekan bahkan benturan yang dapat menimbulkan gejala sosial atau konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara pada terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di Bali. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 dan Pemilihan Umum Tahun 2009.Mengingat situasi dan kondisi tersebut diatas, maka dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, diperlukan upaya deteksi dini melalui komunitas intelijen.

Eksistensi Kominda di Provinsi Bali

20

Keputusan Gubernur BaliNomor 340/04-1/HK/2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Bali

Keputusan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.Kominda Provinsi Bali mempunyai tugas :

a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah;

21

Selama ini kegiatan Komunitas Intelijen Daerah telah banyak dirasakan manfaatnya terutama dalam memberikan informasi kepada Gubernur Bali. Mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di Daerah.Selain itu kita selalu meningkatkan kemampuan Intelijen dari Unsur Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Bali maupun Kabupaten / Kota se-Bali, yang sampai saat ini telah dilaksanakan 2 kali angkatan yaitu tahun 2005 dan tahun 2008 masing-masing angkatan sebanyak 30 orang, sehingga kita memiliki tenaga-tenaga yang dapat memberikan informasi untuk memantau situasi dan kondisi daerah Bali setiap saat, sehingga akan mencapai tujuan kominda adalah mendeteksi dini melalui temu cepat dan lapor cepat, sebagai dasar oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan yang tepat.

c. Mengadakan rapat koordinasi minimal sekali sebulan atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Bali.

22

PENINGKATAN PERAN KOMINDA DI DAERAH Srt. Gubernur Bali kepada Bupati/Walikota se-Bali. Nomor : 120.04/2593/KBPM. Tgl. 28 April 2008.

Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan meningkatnya suhu politik yang dinamikanya sangat kompleks akan membawa konsekuensi bagi terjadinya instabilitas keamanan, sehingga diharapkan kominda tidak hanya dituntut untuk menajamkan deteksi dini terhadap setiap fenomena politik lokal dan nasional, tetapi sekaligus juga meningkatkan kemampuan melakukan upaya cegah dini atas setiap kemungkinan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional di daerah;Kerjasama dan koordinasi antar komunitas intelijen di daerah perlu lebih ditingkatkan, guna mengantisi pasi dan menangani berbagai permasalahan di daerah, sesuai tugas dan fungsi Kominda sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

2323

Agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkem Agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkem bangan ancaman dlm rangka pelaksanaan Pemilihan Gub. bangan ancaman dlm rangka pelaksanaan Pemilihan Gub. dan Wakil Gub.Bali bln. Juli 2008 serta menghadapi Pemilu dan Wakil Gub.Bali bln. Juli 2008 serta menghadapi Pemilu tahun 2009, dengan melakukan upaya antisipasi sesuai tahun 2009, dengan melakukan upaya antisipasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing secara dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing secara profesional dan proporsional.profesional dan proporsional.

Guna meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kominda Guna meningkatkan peran, tugas dan fungsi Kominda yang lebih instensip diminta perhatian Bupati / Walikota yang lebih instensip diminta perhatian Bupati / Walikota untuk dapat meningkatkan dana operasional bagi Kominda untuk dapat meningkatkan dana operasional bagi Kominda yang bersumber pada APBD masing-masing, sebagaimana yang bersumber pada APBD masing-masing, sebagaimana tercantum pada pasal 12 dan 13 Peraturan Mendagri No. tercantum pada pasal 12 dan 13 Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 2006.11 Tahun 2006.

Selain itu, Tim Kominda Provinsi Bali telah melaksanakan Selain itu, Tim Kominda Provinsi Bali telah melaksanakan Pembinaan jaring Deteksi Dini kepada Kominda Kabupaten Pembinaan jaring Deteksi Dini kepada Kominda Kabupaten / Kota se-Bali dari tanggal 22 Mei 2008 s/d tanggal 5 Juni / Kota se-Bali dari tanggal 22 Mei 2008 s/d tanggal 5 Juni 2008, untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi 2008, untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi menjelang Pilgub 2008 dan kemungkinan terjadinya menjelang Pilgub 2008 dan kemungkinan terjadinya berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

24

K E S I M P U L A N.

Keterbukaan Bali sebagai daerah tujuan wisata utama semakin memperbesar / memperluas proses interaksi berbagai kepentingan termasuk interaksi perseorangan maupun kelompok. Kondisi tersebut diatas memperluas potensi konflik di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali berupaya secara optimal untuk melaksanakan deteksi dini dengan mengantisipasi/menyikapi potensi konflik tersebut melalui program kegiatan yang mengacu pada upaya pemberdayaan masyarakat dan aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Bali melalui Pendidikan dan Pelatihan Intelijen. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dibidang intelijen, maka Pemerintah Provinsi Bali telah mengadakan kerjasama 2 kali angkatan dengan Satinduk BAIS TNI, Cilendek Bogor untuk melatih tenaga PNS sebagai tenaga Intelijen di Daerah.

25

Komonitas Intelijen yang ditugaskan di Pemerintah Provinsi Bali dengan sekretariatnya di Badan Kesbang dan Linmasda Provinsi Bali, telah dirasakan manfaatnya dalam mendeteksi terjadinya ATHG dengan temu cepat dan lapor cepat, sehingga pimpinan dengan cepat dapat mengambil kebijakan dan keputusan serta memberikan petunjuk untuk mengantisipasinya.

Kominda Provinsi Bali selalu berupaya meningkatkan peranannya melalui peningkatan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Serta meningkatkan peranan Kominda Kabupaten/Kota melalui pembinaan jaring yang dilaksanakan oleh Tim Kominda Provinsi Bali kepada Kominda Kabupaten/Kota dengan harapan terjadinya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik sehingga tercapai tujuan temu cepat dan lapor cepat mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya, untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasinya.

26

TERIMAKASIHTERIMAKASIH TERIMAKASIHTERIMAKASIH