SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 1

MERASA Indonesia, apalagi hidup sebagai rakyat Indonesia sejati sungguh tak mudah. Sekuat apapun se-mangat ingin menjadi seorang Indonesia saat ini, tetap terasa seperti orang asing. Kita seperti berada di belantara ke-hidupan negara lain dari

sejak bangun tidur sampai tidur lagi.Pagi-pagi ingin minum air segar seperti

Aqua atau Mizon, ternyata 74 persen milik Danone yang berbau Prancis. Ingin ngeteh Sariwangi dan minuman Buavita ternyata milik Unilever, Inggris. Ingin ganti selera di pagi hari bertemu dengan Nescafe, Milo, Nestea ternyata merupakan produk Nesle Indofood Citarasa, Switzerland. Anak kitapun dari sejak awal sudah sulit jadi orang Indonesia. Susu SGM yang populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah 82 persen sahamnya milik Numico, pe-rusahaan dari Belanda. Belum lagi susu lainya.

Ingin memoles diri? Mulai sejak mandi ternyata aliran asing makin terasa. Lifebuoy, Lux, Dove, termasuk Pepsodent merupakan produk Unilever. Shampo dari Clear, Sunsilk, juga Univelever. Sedang sikat gigi Oral B serta Shampo Pentene, Rejoice produk P&G dari USA. Jika ingin lengkap dengan aroma segar usai mandi tersedia Axe, Rexona; juga Unilever. Ter-masuk juga Vaseline, Citra, Pond’s. Parfum lain apalagi yang bermerk allamak, makin terasa aroma asingnya.

Mandi dan berdandan sudah. Tentu perlu sarapan dengan menikmati beras Thaeland atau

Vietnam. Jika berlauk tempe yang kandun-gannya kedelai dan sedikit jagung, sudah hampir pasti meru-pakan komoditas dari USA dan Thaeland. Demikian pula gu-lanya.

Usai sarapan, bagi sebagian pria perlu menikmati sebatang dua batang rokok Sampoerna yang sahamnya 97 persen kini milik Philip Mor-ris, USA. Di tengah

asap mengepul kita berkomunikasi memakai Samsung (Korea), Nokia (Finlandia), BlackBerry; Mito, Imo, Nexian dan aneka macam produk Cina. Kartu alat komunikasi yang dipakaipun ternyata tak beda jauh.Yang pakai Telkomsel ternyata beraroma Temasek, Singapura. XL kepanjangan tangan Malaysia. Indosat, milik Qtel, Qatar. Axispun yang sudah dibeli XL milik STC Arab Saudi. Hem.

Berkemas lalu siap berangkat kerja. Ting-gal pilih mau naik apa. Naik motor ada produk Jepang, Cina dan India. Mau naik mobil lebih beragam: ada Mitsubisi, Nissan, Honda, Isuzu, Kijang, Avanza, Yaris, Camry yang semuanya dikenal sebagai produk Jepang. Lalu ada Lexus, BMW, Mercedes Benz, Chevrolet, Hyundai, KIA semua asing. Pakai bus pun akan bertemu Mer-cedes, Hino dan Daewo. Asemka yang katanya produk negeri ini, masih sulit dicari. Mungkin lebih mudah mencari di Google, ketimbang di jalanan.

Sampai di kantor, dari sejak menyalakan AC lalu bekerja tetap terasa sebagai orang as-ing. Fujitsu, Lenovo, Acer, Apple, Asus, Benq, Dell, Sony Vio, Toshiba semuanya diimpor. Bahkan ketika istirahat menonton televisi juga dikepung produk asing. Termasuk untuk beru-rusan dengan bank pun, di luar bank pemer-intah semuanya sudah berada di tangan asing. Bahkan secara menyedihkan, bisa jadi garam dan singkong yang kita nikmati, produk impor.

Terlalu sempit ruang ini untuk menuliskan lebih banyak tentang deretan produk yang mengepung kita sehingga menyulitkan un-tuk menjadi seorang Indonesia. Kita mungkin masih menyisakan sedikit kebanggaan ketika tim-tim olahraga mewakili Indonesia walau

belakangan tim sepak bola juga diwarnai naturalisasi, yang sedikit berbau as-ing. Apalagi yang tersisa ya? =

Menjadi

26 NOVEMBER 2013

Koran Madura

SELASA

Oleh : Miqdad HuseinKolumnis, tinggal di Jakarta

Cak Munali

g PAMANGGHI

Sekuat apapun semangat

ingin menjadi seorang

Indonesia saat ini, tetap terasa

seperti orang asing.

Susu

Seorang pria di ruang ICU sebuah rumah sakit sedang sekarat mendekati ajal. Saat na-fasnya sudah timbul tenggelam, ia berpesan pada tiga anak dan istrinya.

“Dudi, kamu mendapat bagian Peruma-han Madura Indah. Santi Mall Suramadu. Un-tuk Syaiful mendapat Kompleks Perkantoran di Jalan Sudirman,” pesan pria itu, kepada tiga anaknya.

Lalu lanjutnya, “Istriku, kau dapat bagian Perumahan Madura Indah dan Tower Megah Utama.”

Dokter Matrawi yang mendampingi pasien ini kagum sekali. “Bu, hebat sekali. Walau hanya pedagang susu, suami ibu warisannya luar bia-sa.”

“Warisan apa. Itu pembagian tempat peme-san susu, yang harus kami antar setiap hari,” kata si ibu, sinis.

Berita di hal 8

Pesta GolMan City

JAKARTA-Wakil Pres-iden (Wapres) Boediono hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus bail out Bank Century. Boediono tidak bisa mengelak mengingat perannya yang sangat sentral dalam kasus pemberian Fasilitas Pen-danaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Boediono pasti menjadi tersangka. Kecuali ada kekuatan besar, kekuatan kingkong atau siluman yang bisa merubah arah kasus ini,” kata anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuan-gan, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Senin (25/11).

Menurut dia, satu hal yang mengganjal karena saat ini status Boediono adalah Wapres. Hen-drawan mengatakan, Timwas in-gin menegaskan status Boediono yang pada saat pengucuran dana terjadi masih sebagai Gubernur BI. “Masalahnya yang logis ser-ing tidak jalan. Kalau KPK fokus pada penegakkan hukum, bekerja

sesuai bukti, ya tunggu waktu-lah,” terang dia.

Fakta lain, kata dia, peruba-han peraturan BI yang tergop-poh-gopoh. Pencairan FPJP tak sesuai hukum. “Data yang son-toloyo, terlebih kronologisnya, perlakuan tidak adil dan lain-lain membuat Boediono tak bisa menghindar,” jelas Hendrawan.

Sementara itu, anggota

Tim Pengawas Kasus Century, Syarifuddin Sudding, meminta Boediono bersikap kesatria dan tidak melempar kesalahan skan-dal Bank Century pada Lem-baga Penjamin Simpanan (LPS). “Wapres jangan lempar kesala-han ke LPS. Kebijakan memang tidak bisa dikriminalisasi, tapi di situ ada tanggungjawabnya.

Nah, Pak Boediono jangan me-lemparkan masalah ke pihak lain, sebab secara tersirat sudah mengakui dalam kasus itu ada penyelewenangan, tapi dilempar ke pihak lain, yaitu LPS. Padahal, kalau tidak ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, dana Rp 6,7 trliun itu tak akan dikucurkan, “ tegas Sudding pada wartawan di Gedung DPR RI Ja-karta, Senin (25/11).

Menurut dia, pengambilan keputusan soal Bank Century merupakan tanggung jawab Boediono, selaku pengambil keputusan tertinggi BI, saat Century mendapat dana ta-langan. “Kalau pengambilan keputusan di BI sifatnya kolektif kolegial, maka semua tanggung-jawab termasuk Pak Boediono,” ujarnya.

Dalam konfrensi pers setelah di periksa oleh KPK Sabtu (23/11) pekan lalu, Boediono menga-takan, ketika dana talangan itu membengkak, Century sudah diambil alih oleh LPS. “Untuk penyelamatan, LPS menjadi pe-megang saham. Setelah itu, yang terjadi adalah antara LPS dan pengawas bank. Saya kira di situ jawabannya kalau ingin mencari jawaban tepat apa yang terjadi antara pengawas, century (Muti-ara sekarang) dan LPS?” tandas Boediono. (gam/abd)

Boediono Pasti Menjadi Tersangka

ant/septianda perdana

PENGUNGSI SINABUNG. Beberapa anak pengungsi menggunakan masker di Pengungsian Blangkejeren, Karo, Sumut, Senin (25/11). Pasca ditetapkan status Gunung Sinabung menjadi Awas level IV jumlah pengungsi Sinabung mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 6.168 jiwa di 16 titik kini telah mencapai 11.618 jiwa yang tersebar di 23 titik lokasi pengungsian.

Timwas: Jangan Lempar Kesalahan pada LPSK

Boediono pasti menjadi tersangka.

Kecuali ada kekuatan besar, kekuatan

kingkong atau siluman yang bisa merubah

arah kasus ini

Hendrawan SupratiknoAnggota Timwas Century

JAKARTA-Bupati Kabupaten Lebak, Banten, Iti Oktavia di-periksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penan-ganan perkara pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi yang menjerat mantan ketua MK Akil Mochtar, Senin.

“Saya hanya dimintai keteran-gan terkait pilkada lebak,” kata Iti di Gedung KPK, Jakarta, Senin. Iti tiba di KPK pukul 10.00 WIB dengan men-genakan pakaian atasan dan bawahan yang senda dengan warna biru.

Ia menjelaskan kehadirannya di KPK terkait putusan MK mengenai pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan MK pada pencalonan dirinya tahun 2013. Iti menambahkan data keterangannya akan digunakan untuk kelanjutan sidang di MK.

“Sudah selesai PSU, hasil PSU kan

harus dilaporkan kembali ke MK, ya terkait itu,” ujarnya.

Pada pilkada Lebak tahun 2013, pasangan Iti Oktavia dan Ade Sumardi meraih suara terbanyak yaitu 407.156

suara atau 62,37 persen. Mereka mengalahkan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah-Kasmin yang meraih 226.440 suara atau 34,69 persen. Adapun pasangan Pepep

Faisaludin-Aang Rasidi yang maju dari perseorangan meraih 19.163 suara atau 2,94 persen.

Kemudian pasangan Amir Hamzah dan Kasmin yang merupakan pasangan calon yang kalah pada pilkada Kabu-paten Lebak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Amir Hamzah dan Kasmin menggu-gat keputusan KPU ke MK terkait hasil pilkada yang dimenangkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi higga MK memutuskan dilakukannya Pemungu-tan Suara Ulang (PSU).

Namun putusan MK yang memu-tuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Lebak, Banten di-duga didasari suap. Pasalnya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang disebut-sebut sebagai tim sukses Amir Hamzah-Kasmin diduga menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua MK sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan melalui seorang pengacara Susi Tur Andayani. (ant/mon/mid)

SKANDAL SUAP MK

Bupati Lebak Dimintai Keterangan Terkait Kasus Akil

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II2

Seperti diberitakan, Boe-diono menggelar jumpa pers setelah diperiksa hampir 10 jam oleh KPK di kantornya pada Sabtu (23/11). Dalam jumpa pers itu, Wapres Boe-diono merasa tak bertang-gung jawab soal dana bailout Bank Century yang BI senilai Rp 6,7 triliun. Boediono pun menyatakan jika kebijakan penyelamatan tersebut ada-lah bukan bailout, melainkan pengambilalihan bank gagal berdampak sistemik.Boedi-ono menyatakan jika ia yakin tak terlibat dalam kasus bail-out Bank Century. Dia pun menyatakan jika BI melaku-kan pengambilalihan, bukan memberikan bailout.

“Sebenarnya pengambi-lan alih, karena pengambilan alih karena pemegang saham lama sudah tidak ada di sana. Kalau bailout pemegang sa-ham lama ada dan diinjeksi. Ini diambil alih ke bank, pe-megang sahamnya sahamnya 0. dan itu yang kita lakukan,” ujar Boediono.

Namun menurut inisia-tor Bank Century Mukhamad Misbakhun, kucuran dana yang dilakukan BI adalah bentuk dana talangan atau bailout. Sebab, pemilik Bank Robert Tantular masih sah menjadi pemegang saham saat dana itu dicairkan.

“Pernyataan Pak Boedi-ono kemarin bisa kita carikan buktinya. Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat perny-ataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilaku-kan LPS,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11).

Bahkan untuk mem-perkuatnya pernyataannya, Misbakhun menyebarkan bukti surat Robert Tantular kepada para wartawan. De-ngan bukti penandatanganan tersebut, Misbakhun yakin kasus Century, bukanlah pengambilalihan, melainkan bailout. Karena, jika pengam-bilalihan, artinya bank terse-but tidak jelas milik siapa.

“Dalam terminologi terse-but, itu bailout (bukan ambil alih), pasal 32, 33, penangan melibatkan pemegang saham lama ini bailout,” tegas dia.

“Kenyataan ini dianggap tidak ada oleh Pak Boediono, bahkan pernyataan tersebut sudah disetujui oleh LPS, artinya bahwa ada upaya ke-bohongan, ada upaya untuk membohongi publik,” tegas dia.

Karena itu, ia curiga ada bentuk pembelokan isu dalam hal status pemberian dana Rp 6,7 triliun dari BI ke Bank Century. “Ini upaya apa? Kenapa kemudian bail-out berubah pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama,” tambah dia.

Selain itu, ia menilai, jika Boediono melempar tanggung jawabnya sebagai Gubernur BI yang memiliki kewenangan mem-bailout justru melempar kesalahan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia menam-bahkan, pernyataan Boedi-ono sangat berbeda kala Pan-sus Hak Angket Century DPR memanggil Boediono.

Anggota Komisi III DPR sekaligus Tim Penga-was Century, Chandra Tirta Wijaya mengeritik langkah KPK yang terkesan mem-berikan perlakukan khusus terhadap Boedion0. “Boedi-ono seharusnya mundur atau menonaktifkan diri sebagai

wapres agar pemeriksaan KPK itu tidak terganggu keg-iatan protokoler,” ujar Chan-dra Tirta Wijaya, di Jakarta, Senin (25/11).

Ia menambahkan, terkait pemerintahan di Istana Ne-gara mengenai kasus Cen-tury, Boediono terkesan lepas tangan dan mengang-gap dana Century sebesar Rp6,7 triliun bukan tanggung jawabnya.

ValidasiSecara terpisah, anggota

Timwas Century DPR, Bam-bang Soesatyo mengatakan, KPK juga perlu mem-validasi serta mendalami temuan lain yang pernah diungkap mantan Wakil Presiden Ju-suf Kalla (JK), yakni tentang pengakuan ketua KSSK/Men-teri Keuangan Sri Mulyani bahwa dia merasa telah di-bohongi BI dalam konteks penyelamatan Bank Century.

Selain itu menurut Bam-bang, yang membingungkan adalah penjelasan Boediono yang cenderung melimpah-kan seluruh ekses kebija-kan penyelamatan Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pengawas bank dan manajemen Bank Century saat itu.

“Padahal, fungsi penga-wasan bank saat itu masih digenggam BI. Artinya, BI-lah yang mengawasi Bank Century saat itu. Perlu juga diperjelas dulu institusi apa yang menghitung dan me-nyetujui gelembung dana ta-langan sampai Rp 6,7 trliun itu,” kata Bambang saat di-hubungi, Senin (25/11).

Diketahui bahwa kebija-kan strategis BI yang ditetap-kan oleh Dewan Gubernur BI adalah keputusan kole-ktif kolegial. “Pertanyaan-nya apakah pada tempatnya semua ekses penyelamatan Bank Century ditimpakan kepada dua mantan deputi Gubernur BI, Budi Mulya dan Siti Fadjriah?” tanya Anggota Komisi III DPR RI ini.

Anggota Tim Pengawas Bank Century Ahmad Yani mengatakan kasus Century sudah jelas dan tidak perlu ditutupi. “Century sudah terang, enggak perlu ditut-up-tutupi lagi. Ini jelas per-ampokan uang negara mela-lui perbankan,” ujar Ahmad Yani dalam konferensi pers di gedung Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (25/11). (gam/abd/aji)

Timwas Minta Boediono Mundur JAKARTA-Tim Pengawas Century meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono mundur atau meno-naktifkan diri dari jabatannya. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dinilai telah memberikan keterangan bohong saat diperiksa Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) Sabtu lalu.

Konpers sendiri dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Auditorium gedung KPK, Jakarta. Saat itu hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Wid-jojanto, Deputi Penindakan dan pelaksana tugas Direktur Penyidikan Wareh Sadono, dan juru bicara KPK Johan Budi. Konpers dilakukan terkait pemeriksaan Boedi-ono di kantor Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta, Sabtu (23/11).

Namun, petinggi KPK yang sudah duduk di ruang jumpa pers terpaksa balik ke ruang kerjanya karena diboikot wartawan. Mulanya juru bicara KPK Johan Budi membuka acara jumpa pers kali ini, tapi perwakilan wartawan meminta izin untuk

menyampaikan aspirasinya. “Baik teman-teman, nanti akan disampaikan penjelasan resmi berkaitan dengan pros-es yang dilakukan penyidik KPK, di Istana Wapres, Sabtu lalu,” ujar Johan Budi.

Akan tetapi, belum selesai Johan Budi berbicara, warta-wan langsung angkat suara. Sejumlah pekerja pers ini menyampaikan kritikannya kepada pimpinan KPK begitu konpers dibuka. “Apa bedanya JK dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Teman-teman sudah sangat ke-cewa, tidak ada transparansi. Mendekati tahun politik, KPK makin aneh. Ada apa ini?,” tegas salah satu perwakilan awak media.

“Saya minta teman-teman meletakkan semua alat reka-

man, foto, dan kamera dan kita sama-sama keluar, karena KPK sudah bersikap diskrimi-nasi terhadap media,” ujar awak media lain.

“Kami inginkan pimpinan KPK bisa setara terhadap semua media massa dan atas semua informasi. Kalau hari ini pimpinan hanya menceri-takan soal pemeriksaan hari Sabtu, lebih baik tidak usah,” tegasnya lagi.

Bahkan,wartawan lainnya menimpali, bahwa pihak KPK semakin tidak transparan dan tidak independen mendekati tahun politik 2014. “Pimpi-nan KPK kerap menyatakan, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Faktanya, pihak KPK justru memberikan “kesi-timewaan” kepada Boediono saat memeriksanya di kantor Wapres pada akhir pekan kemarin,” tambahnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, satu per satu awak media meninggalkan ruang jumpa pers. Semen-tara itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto hanya bisa tersenyum menyaksikan wartawan melakukan aksi boikot tersebut.

Pemeriksaan Boediono

terkait kasus dugaan korupsi bailout Bank Century di kan-tor Wapres oleh penyidik KPK di kantor Wapres pada akhir pekan lalu, mengundang tanda tanya. Sebab, belum ada informasi sebelumnya dari pihak KPK mengenai pemeriksaan orang nomor dua di Indonesia itu. Bahkan, Abraham Samad pada hari itu mengaku belum tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama sekitar sembi-lan jam, akhirnya Boediono menggelar jumpa pers di kan-tornya, Wapres, pada Sabtu malam.

Boediono mengakui, kan-tor Wapres dipilih sebagai tempat pemeriksaan karena khawatir pasukan protokoler dirinya selaku Wapres akan mengganggu proses pemerik-saan bila dilakukan di kantor KPK. “Pertimbangannya adalah masalah logistik. Kalau saya datang ke suatu tempat, perangkat saya itu pasukan-nya besar, terkait protokol kenegaraan. Sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu suasana di tempat itu,” kata Boediono. (gam/abd)

SKANDAL BANK CENTURY

Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK JAKARTA-Ratusan wartawan dari berbagai media massa cetak dan elektronik memboikot jumpa pers pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang auditorium kantor KPK, Jakarta, Senin (25/11) petang. Boikot dilakukan lantaran KPK dinilai tak transparan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boedi-ono terkait penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pen-danaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

ant/agung rajaza

BOIKOT KONFERENSI PERS KPK. Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) menghadiri konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/11). Wartawan melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan disampaikan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11) lalu, boikot tersebut merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

NASIONAL

Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular

pernah tanda tangan surat pernyataan

selaku direktur Bank Century, pemegang

saham Bank Century untuk ikut sebanyak

20 persen saham dalam penanganan

dilakukan LPS

Muhammad MisbachunAnggota DPR RI

JAKARTA- Satuan Penga-manan (Satpam) Rumah Dinas Rudi Rubiandini Joko Supriyo-no mengungkapkan Deviardi alias Ardi sering bertandang ke kediaman mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelak-sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Ya Pak Ardi memang ser-ing datang, tidak mengisi buku tamu,” ujar Joko Supriyono saat menjadi saksi atas terdak-wa Komisaris PT. Kernel Oil Si-mon Gunawan Tanjaya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakar-ta, Senin.

Joko juga membenarkan bahwa Deviardi pernah mem-bawa sepeda motor jenis BMW ke kediaman Rudi Rubiandini serta sebuah tas yang belakan-gan diungkap KPK berisi uang.

“Iya Pak Ardi memarkir motor jenis BMW di rumah dan membawa tas ‘laptop’ hi-tam, saya nggak tahu isinya apa baru tahu isinya saat di-periksa KPK,” ungkapnya.

Barang-barang yang dibawa Deviardi, pelatih golf Rudi, akhirnya terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam sebagai barang bukti dugaan suap.

Mantan Kepala SKK Migas

Rudi Rubiandini diduga men-erima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Si-mon Gunawan Tanjaya mela-lui pelatih golf Rudi, Deviardi bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS agar dime-nangkan dalam tender minyak mentah dan kondensat bagian negara oleh Fossus Energy.

Belakangan KPK juga me-netapkan Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi sejak ekspose pada 12 November 2013.

Dari bulu tangkis ke golf Rudi yang awalnya lebih sen-ang bermain bulu tangkis akh-irnya tergoda bermain golf. Dari lapangan golf ini juga menjadi tempat pertemuan Rudi dengan Deviardi, pelatih golf-nya.

Hal ini terungkap dari keterangan saksi Kadip Pe-nunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. Menurut pen-gakuannya, dia adalah orang

yang mempertemukan Rudi dengan Deviardi di lapangan golf kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Pusat.

Bahkan Iwan juga yang awalnya mengajak Rudi ber-main golf sejak Rudi menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, meng-gantikan (Almarhum) Widja-jono Partowidagdo yang wafat saat mendaki Gunung Tam-bora pada 2012.

“Kata orang-orang, “Wa-men-nya kok enggak golf ?”

Saya bilang ke pak Rudi, “Pak ayo main golf. Kan bapak su-dah jadi Wamen. Biar sama seperti yang lain,” kata Iwan yang menambahkan Rudi sempat ogah-ogahan bermain golf.

“Kata Pak Rudi waktu itu, ‘Enak ya, keringatan’,” tambah Iwan mengungkapkan ucapan Rudi saat itu.

Kemudian, Iwan melan-jutkan, saat Rudi bermain golf lagi pada pekan depannya, saat itulah mereka bertemu Deviardi.

“Saat lagi main, di situ ada Deviardi sama teman-te-mannya. Saya kenalkan ke Pak Rudi. Saya bilang, ‘Pak Rudi, ini Deviardi, jago main golfn-ya’,” kata Iwan saat bersaksi dalam sidang Simon.

Akan tetapi Iwan mengaku tidak tahu apakah Rudi dan Deviardi sempat membicara-kan masalah bisnis dan lelang di SKK Migas karena dia hanya sebatas mengenalkan saja.

Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa Devia-rdi akhirnya menjadi tangan kanan Rudi Rubiandini. Hal ini disampaikan oleh saksi lain yakni Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Mi-gas, Gerhard Marten Rumeser, yang mengakui sempat berke-nalan dengan Deviardi di Sin-gapura awal tahun ini. (gam)

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Deviardi Sering Datangi Rumah Rudi Rubiandini

JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan tetap memigrasikan teknologi sistem televisi analog ke sistem teknologi digital, meski Mahkamah Agung (MA) mem-batalkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 22 tahun 2011.

“Keputusan MA itu tidak membatalkan proses migra-si. Pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Gatot mengatakan implikasi pembatalan Permenkominfo Nomor 22 tahun 2011 yaitu tidak ada penghentian (switch off) sistem televisi analog, tidak ada kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru.

Namun, Kemkominfo, lanjut Gatot, akan tetap mempersiapkan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua yang meliputi Sumatera Barat,

Riau, dan Jambi; dan zona tiga yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lam-pung, dan Bangka Belitung.

“Masih dibahas tepatnya,” kata Gatot ke-pada Antara tentang apakah penyelenggaraan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua dan zona tiga akan dilakukan pada kuartal pertama 2014.

Gatot mengatakan keputusan MA itu bersifat retroaktif yang berarti hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing sebelumnya tetap berlaku.

“Masyarakat dan pelaku industri televisi tidak perlu resah karena Kementerian Kominfo akan segera mener-bitkan Peraturan Menteri Kominfo sebagai penggan-tinya,” tutur Gatot.

Pada Oktober, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kem-kominfo, Syukri Batubara, mengatakan konsekuensi atas pembatalan Permen-kominfo itu adalah pem-batalan jadwal pengalihan siaran analog ke digital pada 2018. (ant/beth)

TEKNOLOGI INFORMASI

Kemkominfo Tetap Migrasikan Sistem Televisi Analog

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 3

ant/widodo s. jusuf

SAMBUT KTT WTO. Mendag Gita Wirjawan (kanan) didampingi Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Rapat kerja tersebut membahas persiapan dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember di Bali.

MIGAS NATUNA

Santos Jadi Operator

JAKARTA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Min-yak dan Gas Bumi menyetujui usul perusahaan migas asal Australia, Santos Limited se-bagai operator Blok Northwest Natuna menggantikan AWE Limited.

VP Santos Asia Pacific Martyn Eames dalam siaran pers di Jakarta, Senin, menga-takan pihaknya juga mem-peroleh persetujuan akui-sisi 50 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok tersebut dari AWE.

Dengan pengalihan tersebut, pemegang PI Northwest Natuna menjadi Santos 50 persen sekali-gus operator dan AWE yang juga berasal dari Australia, berkurang menjadi 50 persen.

Perusahaan migas asal Australia tersebut memper-oleh persetujuan pengalihan PI dari Dirjen Migas Kemente-rian ESDM atas nama Men-teri ESDM pada 17 Oktober 2013. Sedangkan, persetujuan operator diberikan SKK Migas pada 7 November 2013.

Blok Northwest Natuna di lepas pantai Natuna memiliki Lapangan Ande Ande Lumut dengan potensi cadangan ter-bukti dan terduga (proved and probable/2P) sekitar 100 juta barel ekuivalen minyak.

Ande Ande Lumut ditemu-kan April 2000 dan selanjutnya dilakukan pengeboran dua sumur penilai pada 2006.

Sejumlah rencana pengembangan yang akan dilakukan Santos di Northwest Natuna antara lain memasang anjungan sumur lepas pantai (well-head platform) dan satu unit floating production stor-age and offloading (FPSO).

Pengambilan minyak (offtake) akan dilakukan de-ngan menggunakan tanker ulang-alik (shuttle).

Santos menargetkan kepu-tusan akhir investasi (final investement decision/FID) diharapkan rampung pada 2014. (ant/lik)

Demikian diungkapkan pengamat sosial Benny Sa-setyo dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Ja-karta, Senin (25/11). “(Uji ma-teri) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakim-hakim itu dalam memandang masalah ini,” ungkapnya.

Menurut dia, MK harus sangat berhati-hati dalam

mengambil putusannya. Sebab MK tidak hanya mengambil kesimpulan dari fakta yang kelihatannya logis dan masuk akal tetapi juga harus meli-hat apa motif dari Uji Materi tersebut.

“Apa tujuannya benar un-tuk bikin BUMN lebih profe-sional dan lebih baik, atau me-nyelamatkan dari intervensi KPK dan lembaga pengawas

negara?” lanjut Benny.Jika nantinya MK menolak

uji materi ini, maka menu-rut Benny, secara perlahan MK akan berhasil menaikkan kredibilitasnya. Namun jika MK menerimanya, maka lem-baga 9 pilar tersebut dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mempertimbang-kan kepentingan rakyat dalam mengambil putusannya.

Malahan Emerson Juntho mengkhawatirkan kasus yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu kembali akan terulang dalam uji materi keuangan negara ini. Kekhawatiran Em-erson itu, tidak lain dilatarb-elakangi karena uji materi ini dianggapnya dapat meng-hasilkan keuntungan yang besar bagi pihak-pihak yang

memanfaatkan.“Kita semua berharap, MK

bisa mengambil keputusan de-ngan hati-hati. Kita berharap MK tidak masuk angin lagi seperti kemarin,” kata Emer-

son.Uji materi ini dimohon-

kan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indone-sia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah pasal 2 huruf g dan I UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-gara. Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuan-gan negara.

Sementara itu, anak buah pengacara Hotma Sitompul yaitu Mario Cornelio Bernardo dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai

Mario terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelati-han Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman.

“Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan ku-rungan penjara,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadi-lan Tindak Pidana Korupsi, Ja-karta, Senin (25/11).

Mario dinilai terbukti mel-anggar Pasal 5 ayat (1) Un-dang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-gaimana diubah UU Nomor 20

tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak men-dukung pemberantasan ko-rupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mence-markan nama baik advokat. Selain itu, selama di persidan-gan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.

“Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menye-diakan uang mengurus perka-ra dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Suprat-man,” lanjut Jaksa Pulung. (gam/aji)

MK Menguji Materi UU Keuangan NegaraJAKARTA - Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpuruk pasca penangkapan Akil Mochtar akan teruji dan menjadi taruhan saat memutus-kan perkara uji materi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). MK didorong agar menolak uji materi kedua UU tersebut karena akan berdampak buruk bagi masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) berharap alokasi dana haji ke perbankan syariah ta-hun depan akan memberikan stimulus positif bagi pengem-bangan dan pertumbuhan bank syariah. Bahkan, sebesar 30% dana haji diharapkan benar-benar bisa masuk ke perbankan syariah.

Direktur Direktorat Per-bankan Syariah Bank Indone-sia Edy Setiadi mengatakan, adanya dana haji yang akan masuk ke perbankan syariah pada tahun depan harus bisa

dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah. Ini penting mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil. “Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Saya kira komposisinya akan seperti apa kedepannya akan kita lihat lagi seperti apa”, ungkap Edy, kepada wartawan, ditemui dalam sebuah seminar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (25/11).

Edy juga berharap, alokasi dana haji sebesar 30% di perbankan pada tahun depan bisa terserap penuh oleh per-bankan syariah. Bila mampu terserap secara penuh alokasi sebesar 30% itu bukan tidak mungkin akan meningkat-kan kemampuan perbankan syariah dalam berekspansi, dan nantinya memperbesar

pangsa pasarnya.Proses perbankan syariah

memperbesar pangsa pasarnya dirasa perlu. Apalagi, nilai kapi-talisasi pasar perbankan syariah Indonesia yang sebesar Rp2.763 triliun masih tergolong belum mencapai titik yang ideal, ka-rena jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 151,79% dibanding jumlah muslim di Timur Tengah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menar-getkan pertumbuhan aset keuangan syariah di atas 40 persen pada tahun depan. “Maka dari itu perlu ada kerja sama antar lembaga keuangan syariah dan terciptanya in-terkoneksi lembaga keuangan syariah, mengingat penetrasi keuangan syariah di Indone-sia masih kecil,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani saat Islamic Finance Conference 2013, di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menambahkan, “Pon-dasi transaksi ini mengharus-kan lembaga jasa keuangan syariah harus mengenali siapa rekan kerjanya dan jenis usaha rekan kerjanya. Hal tersebut memastikan ter-jadinya hubungan kerjasama yang dekat antar lembaga keuangan syariah dan meng-hindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”

Dalam lima tahun terakhir, lembaga keuangan syariah telah tumbuh dengan signifikan. Pada 2007, aset perbankan syariah dan indus-tri keuangan non bank syariah baru mencapai R38,4 triliun.

Jumlah itu menanjak pada tahun lalu menjadi Rp247,2 triliun. Itu terdiri dari aset perbankan syariah Rp199,7 triliun dan IKNB syariah sebe-sar Rp47,5 triliun.

“Artinya secara total aset lembaga keuangan syariah di Indonesia telah meningkat sebanyak 6,5 kali,” jelas dia. (gam/abd)

DANA HAJI

BI Berharap Bank Syariah Bisa Menyerap hingga 30%

Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30%

di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang

luar biasa.

Edy SetiadiDirektur Direktorat Perbankan

Syariah Bank Indonesia

JAKARTA-Upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit pada 2013 akan semakin sulit bila unit-unit rumah rakyat diambil oleh mereka yang tidak menghuni, melainkan berinvestasi. Karena itum harus ada upaya mengatur hal ini agar jeda antara kebutuhan dan penye-diaannya tidak semakin tinggi.

Menurut Wakil Presiden Boedi-ono jumlah mereka yang berupaya mendapatkan capital gain (keun-tungan financial) dari membeli unit rumah yang seharusnya dipa-kai oleh mereka yang membutuh-kan tidak sedikit. Baik rumah susun atau rumah tapak, para pengambil keuntungan ini membeli rumah dengan tujuan investasi, bukan untuk dihuni. “Harus ada kebija-kan terintegrasi untuk menekan jumlah ini. Mungkin mereka yang berupaya mendapat capital gain itu berpikir daripada dideposito, lebih beruntung jika dibelikan rumah murah. Tapi jangan sampai kita terus membangun, lalu dijadikan objek investasi. Bentuk kebijakan-

nya mungkin bukan larangan, tapi lebih pada sistem insentif. Capital gain boleh, tapi jumlahnya tidak dominan. Rasionya harus pas. Ini tugas moral kita,” kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional Realestat Indonesia 2013 di Hotel Grand Melia, Jakarta, (25/11).

Dia mengatakan backlog atau kekurangan 15 juta rumah pada tahun 2013 berarti laju suplai tak bisa memenuhi perkembangan permintaan. Kekurangan suplai ini harus diwujudkan menjadi pro-gram-program operasional. “Kalau ada backlog, kita semua di pemerin-tahan mestinya perlu mempertan-yakan di mana prioritasnya selama ini,” katanya.

Wapres meminta agar prioritas utama diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, yang belum bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri, dibanding kelom-pok masyarakat yang penghasilan-nya sudah menengah. Baik pemer-

intah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri harus bekerja bersama-sama

menyatukan fokus. “Yang penghasilannya sudah

cukup tidak perlu dijadikan pri-oritas lagi. Kalau ada kemampuan mari kita curahkan pada mereka yang belum mampu. Ini pilihan yang logis dan etis, sesuai dengan semangat kita sebagai satu bangsa yang mempunyai rasa persatuan yang kuat,” katanya.

Wapres meminta agar anatomi dari permintaan yang sangat tinggi tersebut harus dijabarkan lebih rinci, misalnya siapa yang membutuhkan bentuk hunian seperti apa, dengan syarat bagaimana mengingat solusi bisa bermacam-macam. Bentuk hu-nian bisa rumah tapak atau rumah susun, modanya bisa beli atau sewa. Yang jelas, tak bisa semua per-mintaan tersebut dijawab dengan membangun rumah tapak yang sama sebesar 36 meter persegi.

Setelah memerinci permintaan, maka langkah selanjutnya adalah peran apa yang harus dijalankan oleh masing-masing seperti pemer-intah pusat, pemerintah daerah maupun REI secara tajam dan rinci.

Wapres mengatakan, peran REI sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat mengingat hal itu adalah kebutu-han hidup yang mendasar. “Satu keunikan dari kebutuhan papan ini adalah harus disediakan di sini, tak bisa diimpor. Itulah keunikan seka-ligus tantangannya,” katanya.

Wapres mencontohkan, di daerah perkotaan kebutuhan untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sangat besar. Namun mengingat skema ini belum dir-espon baik, Wapres meminta agar skema pembiayaan dirumuskan dengan lebih memberikan insentif yang cukup bagi calon konsumen-nya. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa melakukan banyak hal antara lain pemberian subsidi, proyek-proyek APBN maupun peraturan yang memudahkan. (gam/abd)

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Batasi Capital Gain di Pemukiman Murah

(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas

MK. MK sedang diuji sejauh mana visi

negarawan hakim-hakim itu dalam

memandang masalah ini

Benny SasetyoPeneliti ICW

EKONOMI

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II4

Nanti kami akan melakukan

peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari

usulan penangguhan perusahaan itu.

Hary SoegiriKadisnakertransduk

Provinsi Jatim

LINTAS JATIM

ant/adhitya hendra

MINIATUR MASJID. Seorang siswa menunjukan hasil karya miniatur masjid yang terbuat dari kertas koran yang di pamerkan di halaman sekolah SMAN 1 Kejayan, Kejayan, Pasuruan, Jatim, Senin (25/11). Pameran karya miniatur masjid yang berjumlah 222 buah tersebut dibuat oleh siswa kelas 10 dengan tujuan untuk meningkatkan daya kreatifitas siswa serta memanfaatkan limbah kertas koran.

Pemprov Sebaiknya Mewujudkan Kesetaraan Gender

"Komitmen itu dapat dinilai dari tiga aspek yang se-lama ini dikelola pemerintah provinsi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin (25/11).

Ia mengemukakan hal itu di sela pembukaan Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender Badan Pemberdayaan Perem-puan dan Keluarga Bencana Jatim.

"Ketiga aspek tersebut yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menin-gkat dari 71,06 persen pada

2009 menjadi 72,18 persen pada 2012," katanya.

Aspek kedua, yaitu Indeks Pembangunan Gender yang meningkat dari 63,48 persen pada 2009 menjadi 65,38 persen pada dua tahun beri-kutnya.

Aspek ketiga, yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat dari 2009 sebesar 60,26 persen menjadi 68,11 persen pada 2011.

"Meningkatnya tiga as-pek itu tak lepas dari program pembentukan koperasi wanita yang menghapus kesenjangan

gender sebagai salah satu pe-nyebab kemiskinan keluarga," katanya.

Wakil Gubernur yang akr-ab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan melalui koperasi wanita maka perempuan di-harapkan bisa berperan dalam meningkatkan pendapatan ke-luarga.

Tidak hanya itu saja, ben-tuk perlindungan perempuan lainnya dari berbagai tindak kekerasan seperti ekspolitasi dan diskriminasi diupayakan ditanggulangi dan dicegah melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, korban "trafficking" hingga pendampingan kesehatan.

"Pengembangan kebijakan yang responsif gender juga di-

aplikasikan dengan pelayanan KB pascasalin untuk menu-runkan Angka Kematian Ibu (AKI), pemberian Bosda, Ren-ovasi RTLH dan Jamkesda," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim juga telah menginisiasi pengembangan menuju kabupaten/kota la-yak anak. Pihaknya mendiri-kan 10.000 Taman Posyandu Terintegratif yang terdiri dari PAUD, Posyandu, Bina Kelu-arga Balita dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Pemprov juga mencatat bahwa peran perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya an-gka keterwakilan perempuan di parlemen dari 12,5 persen

pada 1990 menjadi 18,18 pers-en pada 2012.

Di lingkungan Pemprov Jatim atau eksekutif, kata dia, keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik seba-nyak 549 orang, dari jumlah laki-laki yang mencapai 1.292 orang.

"Ini artinya perempuan dil-ibatkan dalam pembangunan dan menyejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi, misalnya Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan," katanya.

Selain itu, Kepala BPPKB, Kepala Biro Kesra, Direktur RS Haji dan RS Saiful Anwar. "Mereka adalah perempuan yang memiliki potensi dan ke-mampuan di bidangnya," kata-nya. (ant/fqh/dik)

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara makro serta penanganan perlindun-gan terhadap perempuan dan anak.

UMK 2014

Penangguhan UMK Paling Lambat 21 Desember

SURABAYA – Pemerin-tah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada sejumlah perusa-haan yang tidak mampu membayar Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai Pergub No 78 Tahun 2013 untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan penetapan UMK 2014 pal-ing lambat, 21 Desember mendatang.

Hal tersebut disampai-kan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadis-nakertransduk) Provinsi Jatim, Hary Soegiri ke-pada wartawan disela-sela kegiatan sosialisasi Pergub No 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupten/Kota di Jawa Timur 2014 di Hotel Satelit Surabaya, Senin (25/11) kemarin.

Menurut Hary, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika perusahaan mengajukan penangguhan penetapan UMK 2014. Diantaranya melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, ne-raca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang serta jum-lah tenaga kerjanya yang dimintakan penangguhan serta adanya persetujuan dari serikat buruh (pekerja) dengan manajemen perusa-haan. Lalu usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Disnakertransduk Jawa Timur.

“Nanti kami akan mela-kukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memas-tikan kebenaran atas pen-gajuan dari usulan penang-guhan perusahaan itu. Jadi itu merupakan salah satu persyaratan ketika peru-sahaan akan melakukan pengajuan permohonan penangguhan penetapan UMK yang ditembuskan ke Disnakertransduk Jatim,” jelasnya.

Jika memenuhi per-syaratan usulan penang-guhan UMK 2014 akan diterima, namun jika tidak, maka tidak ada alasan bagi perusahan untuk tidak menjalankan

keputusan gubernur terse-but. Dalam kesempatan itu, Kadisnakertransduk mengingatkan perusa-haan-perusahaan yang sudah terlanjur memberi-kan UMK lebih tinggi yang ditetapkan oleh peme-rintah untuk tidak boleh menurunkannya.

Untuk diketahui, pada penetapan UMK tahun 2013 lalu, sedikitnya 35 perusahaan di Jawa Timur mengajukan penanggu-han UMK. Namun hanya 24 perusahaan disetujui Disnakertransduk karena memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

meminta kepada para buruh dan pengusaha agar menerima dengan legowo keputusan gubernur ten-tang UMK. Hal itu disam-paikan Gus Ipul kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (25/11) kemarin.

Menurutnya, keputusan gubernur tersebut telah melalui masukan atau rekomendasi dari dewan pengupahan Jatim, seperti mulai dari penghitungan kebutuhan hidup yang la-yak baik.

“Saya minta kepada semua stakeholder baik buruh dan pengusaha dapat menerima keputusan gu-bernur dengan legowo, se-hingga kondisi dan suasana Jatim semakin kondusif,” tandasnya. (han)

NARKOTIKA

Polisi Menggerebek PenyabuSURABAYA – Tiga orang

yang sedang pesta narkoba jenis sabu, dibekuk satuan Reskrim Polsek Tandes. Mereka adalah Risnandar Sugiarto (35) warga gadukan Utara, Ganda Gunawan (27) warga Tambak asri dan Willy Andrean (25) warga Jl Gadu-kan Utara.

Kejadian bermula saat tersangka Risnandar meng-antar Willy yang masih kera-bat, kerumah Ganda untuk menjual camera. Rencananya uang dari hasil menjual cam-era akan digunakan untuk untuk bayar hutang. Namun, sesampai ditempat, Ganda menawarkan narkoba dengan harga 200 ribu untuk dipakai bersama, yang dapat dibayar kemudian hari.

Risnandar dan Willy setu-ju, kemudian ketiganya me-lakukan pesta sabu, saat istri tersangka Ganda pergi men-jemput anaknya yang ditit-pkan dirumah orang tuanya. "Saya tawarkan pada mereka, ternyata mau dengan bayar belakangan, akhirnya kami pakai bersama," terang Gan-da, Senin (25/11).

Saya dapat barang terse-but dari Tuwek, tapi selama ini saya tidak pernah ketemu, untuk pembayarannya juga sistim ranjau," tambah bapak satu anak tersebut.

“Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa ditem-pat tersebut sering diadakan pesta narkoba, setelah kami lakukan penyidikan benar

ditempat kost tersebut se-dang gelar pesta dan anggota langsung melakukan pen-angkapan," Terang Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan.

“Saat ini kami masih mengejar tersangka Tuwek, yang diakui sebagai penyu-plai barang dan kami tetap-kan sebagai Daftar pencarian Orang (DPO), namun mereka mengaku selama ini tidak pernah bertemu hanya via telepon," lanjut Bagus.

Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengaman-kan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai 200 ribu, tersangka dijerat pasal 112 UU RI no 35 tahun 2009 dengan ancaman huku-man 12 tahun penjara.(ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan menunjukkan barang bukti dan ketiga tersangka di Mapolsek Tandes.

KEBUTUHAN DAN HAK POLITIK

Perempuan Harus Penuhi Implementasi Affirmative Action

"Jawa Timur yang meru-pakan provinsi ke-6 diseleng-garakan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sisi peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang memungkin-kan terjadi peningkatan jum-lah keterpilihan perempuan

di parlemen pada Pemilu 2014," ujar Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma disela-sela acara fasilitasi ket-erwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

Sri Danti menjelaskan, Jawa Timur masuk kluster dua dalam meraih kursi DPRD Provinsi yakni 18% dari 100 kursi yang diperebutkan. "Provinsi Jawa Tengah, DI Yo-gyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta meraih kursi 20%-25% masuk dalam kategori satu," paparnya.

Sementera itu, keterwaki-lan perempuan DPRD di 38 kabupaten/kota di Jatim, tam-bah Sri Danti, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Probolinggo mencapai target amanat UU Pemilu yakni minimal 30%.

"Yang paling kritis ialah Kabupaten Bangkalan, Kabu-paten Sampang, Kabupaten

Bondowoso, dan Kabupatem Tulungagung hanya memper-oleh 1 kursi DPRD yakni 2%", jelasnya.

Menurutnya, kondisi keterwakilan perempuan se Jatim seharusnya dapat mendongkrak percepatan pembangunan SDM-nya. "Fakta dilapangan menunjuk-kan bahwa IPM-nya masih belum kompetitif dengan provinsi yang memiliki IPM, IPG dan IDG lebih tinggi," tegasnya.

Untuk itu, ujar Sri Danti, peningkatan kapasitas per-empuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipe-nuhi, sekaligus implementasi affirmative action.

"Calon perempuan legislatif memiliki keterbatasan penge-tahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingam

di pasar politik. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pe-merintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ujarnya.

Selain itu, ujar Sri Danti, caleg perempuan harus me-miliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas poltik dan ekonomi dengan cara mem-bangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghema-tan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi.

"Saya harap para perem-puan calon legislatif harus mampu tampil beda de-ngan menawarkan program terobosan untuk mengatasi pembangunan, sehingga da-pat meyakinkan calon pemilih agar mendapat simpati luas untuk mendukung keterpili-han perempuan di legislatif pusat dan daerah," pungkasn-ya. (ara)

SURABAYA - Kemen-terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-ungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sin-ergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidi-kan politik dan keter-wakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014.

ari armadianto/koran madura

SAMBUTAN. Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma memberikan pemaparan di hadapan para caleg perempuan dalam acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 5LINTAS JATIM

Saifullah YusufWakil Gubernur Jatim

Pembangunan Double Track Jakarta-Surabaya belum Tuntas

ant/eric ireng

BOZEM PENAMPUNGAN AIR HUJAN. Foto udara bozem Morokrembangan Surabaya, Senin (25/11). Bozem Morokrembangan yang memiliki luas 79,5 Hektar dan satu dari enam bozem besar yang berfungsi sebagai penampungan limpahan air hujan di Surabaya tersebut, dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM) Plus oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sri Winarto kepada wartawan di Surabaya, Senin (25/11) kemarin me-ngatakan sejauh ini progress pembangunan double track baru mencapai 75-80 persen.

“Menurut Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Per-hubungan RI yang bertang-gung jawab proyek double track, pengerjaan mega proyek double track tersebut sudah mencapai sekitar 75 persen.

Jadi ini pasti molor karena masih ada di beberapa titik yang belum selesai penyam-bungan relnya,” kata Win, sa-paan karib Sri Winarto.

Jalur yang belum ter-sambung kata Win, berada di Tandes dan Cerme Gresik. Sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan double track tersebut. Harga tanah yang cukup tinggi tampaknya menyebabkan pemilik lahan

dan pemerintah tidak mene-mukan kata sepakat. Memang sesuai dengan target yang ditetapkan Ditjen Perkeretaa-pian Kementerian Perhubun-gan, pengoperasian double track akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan pe-nyelesaian pada beberapa ruas jalur.

“Di beberapa spot masih ada pembebasan lahan yang masih berlangsung. Ada spot-spot yang belum kelar, karena harga tanah belum ada kes-epakatan antara masyarakat dan Satker. Sudah ada kema-juan di Semarang-Bojonegoro, Bojonegoro-Surabaya cukup baik yang sebelumnya sempat ada kendala,” paparnya.

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi rute Cirebon-Brebes, Pekalongan-Sema-rang, Semarang-Bojonegoro, dan tahap akhir Bojone-goro-Surabaya. Double track sepanjang 725 kilometer yang menghubungkan Ja-karta dengan Surabaya ini diharapkan dapat mempers-ingkat waktu tempuh Jakar-ta-Surabaya. Jika saat ini waktu tempuh Jakarta-Sura-baya 11 jam, setelah double track beroperasi diharapkan bisa ditempuh dalam 8,5 jam. Ruas Jakarta–Semarang di-harapkan sudah selesai sebe-lum Lebaran kemarin sehing-ga dapat dioperasikan dan membantu kelancaran per-

jalanan kereta api ke wilayah itu.

Setelah itu, jalur ganda akan diselesaikan secara ber-tahap ke arah timur. Penye-lesaian jalur ganda masih on schedule, meskipun pada be-berapa lokasi masih terkend-ala pembebasan lahan karena dalam proses negosiasi dan sebagainya.

Adapun double track yang sudah selesai dan telah diope-rasikan adalah rute Tegal–Pekalongan, kemudian Peka-longan–Brebes, sedangkan jalur ganda Cirebon–Brebes sepanjang 60 kilometer masih dalam proses penyelesaian yang ditargetkan rampung dalam tahun ini. (han)

SURABAYA – Pemerintah belum menuntaskan pembangunan jalur ganda atau double track kereta api (KA) jurusan Jakarta–Surabaya. Padahal, sesuai target, pembangunan double track sepanjang 725 km tersebut selesai akhir Desember 2013.

PELAYANAN MASYARAKAT

Wagub Minta Birokrasi Tak Berbelit-belit

SURABAYA - Wakil Guber-nur Jawa Timur Saifullah Yu-suf meminta jajaran birokrasi tidak berbelit-belit dan di-wajibkan tepat waktu dalam melayani masyarakat dengan tidak diskriminasi atau meng-istimewakan rakyat tertentu.

"Seperti filosofi prorakyat, yakni tidak ada pengistime-waan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan menetapkan biaya adminis-trasi sesuai ketentuan atau tidak melakukan pungutan liar," ujarnya saat menerima peserta orientasi lapangan di

Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (25/11).Menurut dia, pemimpin menjadi faktor terpenting dalam

filosofi "prorakyat" tersebut guna melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan peme-rintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik.

"Sebab pemimpin merupakan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan terhadap masyarakat," kata wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia juga menekankan pemerintahan yang baik harus men-jadi orientasi seorang kepala daerah agar kehadirannya da-pat memberikan warna pelayanan dan kinerja pelaksanaan pembangunan korelatif dengan kemakmuran yang lebih baik.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan observasi lapangan yang dilakukan saat ini, yaitu mempelajari 'good practice' de-ngan praktik kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerin-tahan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Terting-gal tersebut.

Selain itu, pihaknya mengingatkan bahwa instrumen penting membangun pelayanan publik yang prima adalah tersedianya ruang komunikasi antara pemerintah daerah de-ngan masyarakat atau "Citizen Charter".

Prasyaratnya, lanjut Gus Ipul, melalui reformasi birokrasi yang dilakukan terukur. Salah satu hal paling mendasar men-jadi filosofi kepemimpinan daerah merupakan tugas utama pemerintah dalam menjaga agar manfaat pelayanan publik dirasakan masyarakat.

"Implementasi praktik kepemerintahan yang baik hen-daknya ditindaklanjuti melalui rencana aksi nyata, seperti pe-layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat demi pelayanan, baik dalam administrasi investor, maupun masyarakat umum seperti KTP atau akta kelahiran," katanya.

Setelah bertemu Gus Ipul didampingi Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Sanyoto, peserta observasi lapangan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pe-merintahan daerah bagi bupati dan wali kota dan wakilnya itu melakukan orientasi ke Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan. (ant/fqh/dik)

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bule Bandar Sabu Lintas SuramaduSURABAYA - Edward Gera-

dus Lutter alias Edo (53) warga keturunan Belanda-Cina yang tinggal di Rungkut Asri Utara Gang 12 Surabaya, diamankan Polsek Rungkut di rumah kon-trakannya saat pesta narkoba.

Dalam penangkapan terse-but, petugas dapat menga-mankan 11 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik untuk dijual, Edo yang meru-pakan Residivis, memasarkan kristal putih tersebut ke dae-rah Pamekasan Madura.

Selain Edo, petugas juga mengamankan Abdul hadi (43), yang dalam kesehariann-ya sebagai pembantu dirumah Edo, meski berstatus pem-bantu, kedua tersangka selalu bersama saat melakukan pesta narkoba.

"Kedua tersangka ini kami tangkap, saat melakukan

pesta narkoba, ini merupa-kan pengembangan dari in-formasi dari masyarakat yang telah melaporkan pada kami," Terang Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana, Senin (25/11)..

Setelah melakukan pengintaian selama seming-gu, kami langsung melaku-kan penangkapan pada kedua tersangka yang merupakan majikan dan pembantu terse-but, setelah kami lakukan penggeledahan kami amankan barang bukti sabu seberat 11 gran yang temukan didalam lemari," Lanjut Yakhob.

Dalam pengakuan pada petugas, tersangka Edo menga-ku mendapat barang tersebut dari seseorang yang dibeli se-cara ranjau, namun setiap tran-saksi, pria setengah baya ini mengaku dilakukan disebuah

tempat di sedati Sidoarjo.Sebelum ditangkap, Edo

sempat membeli barang har-am tersebut sebanyak 20 gram, namun kami hanya menemu-kan sisa barang tersebut se-dang 9 gram lainnya sudah

dijual oleh tersangka kedaerah Pamekasan," ujar perwira de-ngan 1 melati dipundak terse-but.

Kapolsek menambahkan, Edo ini merupakan residivis. Dimana belum lama ini, di-

rinya pernah ditangkap oleh Pasuruan dengan kasus yang sama. Sebagai alibi, Edo men-yatakan bahwa bahwa sabu tersebut, merupakan candu yang bisa mendatangkan arwah.(ddy)

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana (kiri) menunjukkan barang bukti dan kedua tersangka.

ddy/koran madura

PENGADAAN SARANA

Pelindo III Kembali Beli 8 Unit Container Crane dan 2 Unit Grab Ship Unloader

"Pelindo III juga penga-daan 2 (dua) unit Grab Ship Unloader baru yang akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong senilai USD 19, 9 ribu," ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, Senin (25/11).

Edi mengatakan pengada-an 8 (delapan) unit Container Crane (CC) dan 2 (dua) unit

Grab Ship Unloader tersebut dituangkan dalam kontrak kerjasama oleh PT Pelindo III selaku pemesan alat dan Dalian Huarui Heavy Interna-tional Co, Ltd selaku pemasok alat bongkar muat tersebut yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat PT Pelindo III Surabaya, Senin, (25/11).

Edi menjelaskan, Dalian

Huarui Heavy International Co, Ltd sendiri merupakan badan usaha milik Ne-gara China, dengan lingkup pekerjaan mulai pengadaan alat, pengiriman, pengetesan, sertifikasi, pelatihan dan pen-genalan alat, penyediaan suku cadang, masa garansi serta babysitting.

"Sebelumnya, Pelindo III telah menggelontorkan ang-garan senilai US$ 162,6 juta setara Rp 1,5 Triliun untuk pemenuhan alat angkat dan angkut serta sistem operasi di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," paparnya.

Edi menambahkan, dana tersebut diperuntukkan untuk

pengadaan 10 unit Ship to Shore Crane (STS), 20 unit Automated Stacking Crane (ASC), 5 unit Straddle Car-rier (SC), 50 unit Combined Terminal Tractor (CTT), dan pengadaan Terminal Operat-ing System (TOS).

"Peningkatan arus petike-mas di lingkungan PT Pelindo III selama ini menunjukkan bahwa angkutan barang mela-lui transportasi laut meng-gunakan petikemas saat ini menjadi primadona, hal ini juga menjadi salah satu ala-san manajemen PT Pelindo III kembali berinvestasi menam-bah 8 (delapan) unit Con-tainer Crane (CC), disamping dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada customer" tambah Edi.

Selama lima tahun terakhir, ungkap Edi, pertumbuhan arus petikemas melalui wilayah kerja PT Pelindo III terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 3,2 juta Teus, dan meningkat lagi menjadi 3,5 juta Teus tahun 2011 dan 3,9 juta Teus pada tahun 2012 lalu.

Sepanjang tahun 2013, PT Pelindo III menargetkan arus bongkar muat kontainer melalui Terminal Petikemas Semarang (TPKS) mengalami pertumbuhan 10% dibanding tahun 2012 lalu yang telah

mencapai 457.055 Teus.Selanjutnya 2 (dua) unit

Contaner Crane (CC) ren-cananya akan ditempatkan di Terminal Multipurpose Nilam Timur (TMTL) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Jumlah alat bongkar muat petikemas eksisting tersedia 3 (tiga) unit Container Crane (CC) sehingga dengan penam-bahan 2 (dua) unit CC baru ini maka total CC di TMTL Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 5 (lima) unit, dengan demikian jumlah total CC di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 16 (enam belas) unit.

Dari data capaian sepan-jang Januari hingga Septem-ber (Triwulan III/2013) arus

petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Perak sudah menca-pai 2.200.701 Teus atau setara 1.836.110 Box. Sementara arus petikemas di Terminal Kon-vensional Pelabuhan Tanjung Perak meliputi terminal Jam-rud, Nilam dan Mirah sejak Jan-uari sampai dengan September tahun 2013 terealisir sebanyak 476.569 Teus atau setara de-ngan 446.779 Box.

Sementara 2 (dua) unit Grab Ship Unloader akan di-operasikan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak guna mempercepat lay-anan dan melayani kegiatan bongkar muat barang jenis curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak. (ara)

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau (Pelindo III) membeli peralatan bongkar muat sebesarUS$ 68,2 ribu. Investasi tersebut di antara-nya berupa pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane baru untuk Pelabuhan Banjarmasin, Pelabu-han Tanjung Perak dan Terminal Petikemas Sema-rang (TPKS) senilai USD 48,2 ribu.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II6 PROBOLINGGO

PROBOLINGGO - Belakan-gan ini hujan kerap kali tu-run diberbagai daerah. Ketika musim penghujan tak jarang bencana banjir bandang akan melanda, termasuk di tempat wisata Air Terjun. Untuk men-gantisipasi bencana tersebut pengujung wisata tersebut di-imbau untuk berhati-hati.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kabu-paten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro, kepada warta-wan, Senin (25/11).

Doddy Nurbaskoro men-gatakan kawasan wisata air terjun di daerahnya tergolong banyak, termasuk wisatawan yang berkujung kelokasi itu. Namun. jika musim penghu-jan tiba wisata air terjun terse-but berpotensi terjadi banjir bandang.“Jadi masyarakat yang berkunjung lebih ber-waspada ketika hujan sudah mulai turun,” terangnya.

Oleh karenanya, pihak pariwisata yang ada dilokasi tersebut akan terus meng-ingatkan kepada pengujung jika mendung sudah menye-limuti lokasi wisata. Pasalnya mendung tersebut bertanda hujan akan segera turun dan kawasan wisata tersebut akan mengalami banjir.“Setiap pen-gujung akan diingatkan untuk tidak masuk ketampat wisaya air terjun. Hal ini dilakukan

demi menjaga keselamatan para pengujung,” tandas Dod-dy Nurbaskoro.

Tempat wisata air ter-jun yang ada di Kabupaten Probolinggo, lanjut Doddy Nurbaskoro, memang banyak, diantaranya wisata air ter-jun Madakaripura Kecamatan Lumbang,wisata air terjun Darungan Kecamatan Bremi dan air terjun yang ada di kecamatan Gading dan Pa-kuniran. Namun wisata yang dikelola oleh pihak pem-kab hanya wisata air terjun Madakaipura saja.“Wisata Air terjun yang lain masih pen-duduk desa setempat yang mengelolanya,” ucap pria yang pernah menjabat Kadis Perijinan ini.

Dia juga menjelaskan, upaya pemkab melalui Dis-budpar yang akan dilakukan pada 2014 mendatang, akan menyediakan fasilitas helm dan jas hujan ditempat wisata air terjun yang dikelolanya. Karena, pihaknya berasa-lan dengan langkah tersebut wisatawan yang berkujung ketempat itu bisa terjaga keamananya.”Sebab lokasinya berada dibawah tebing yang sangat curam, ini untuk an-tisipasi bagi pengujung dari jatuhnya kerikil tebing yang dinilai sangat membahaya-kannya” tegas Doddy Nur-baskoro.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah (BPBD) Kabu-paten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, membenarkan rawannya banjir bandang di lokasi wisata air terjun ketika hujan datang.”Kalau hujan tiba wisatawan harus berhati-hati. Karena tempat tersebut bisa terjadi banjir bandang,” katanya.

Ia menambahkan, memang sebelum terjadi hujan, aliran arus wisata air terjun tidak be-gitu deras. Tetapi jika terjadi hujan kondisi tersebut akan terjadi banjir dengan arus yang sangat kuat.”Karena vol-ume aliran sungai dari wisata air terjun terus bertambah karena air hujan dari berbagai daerah yang berdekatan de-ngan lokasi itu akan menyatu ketempat itu,” papar Dwijoko Nurjayadi.

Lebih lanjut, Dwijoko Nurjayadi, mengungkap-kan pihaknya akan melaku-kan upaya koordinasi de-ngan pihak terkait termasuk Disbudpar dan Muspika di wilayah wisata itu. Sesuai dengan surat edaran Bupati Probolinggo tentang tang-gap bencana.”Agar banjir bandang yang seringkali ter-jadi tempat wisata air terjun tidak membawa petaka dan musibah jiwa pengujung,” pungkasnya.(fud)

WASPADA BANJIR

Wisata Air Terjun Rawan Banjir Bandang

TEMPAT WISATA, Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu tempat wisata, pada musim penghujan lokasi tersebut rawan terjadi banjir.

Demikian diungkapkan Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasat Reskrim, AKP.Agus.I. Suprianto, usai sosial-isasi perlindungan profesi dan keamanan guru di Puri Man-ggala Bhkati, Kantor Walikota Probolinggo, kepada warta-wan, Senin (25/11).

AKP.Agus I Suprianto men-gatakan menindaklanjuti MoU yang telah disepakati antara Mabes Polri dengan PGRI, ten-tang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan ter-hadap profesi guru.

“Ini juga untuk menin-daklanjuti bagaimana proses dalam mengamankan pen-egakan hukum, terutama untuk memuliakan masalah profesi guru di sekolah, tata cara menangani murid itu seperti apa, dan materi-ma-teri yang disampaikan mem-bahas tentang MoU terse-but,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak lain juga untuk mem-beritahukan bahwasannya, jika oknum guru yang terlibat permasalahan hukum, melalui

pedoman MoU tersebut su-dah mengetahui pemecahan masalahnya.

Apalagi, adanya per-masalahan-permasalahan antara guru dengan murid, pihak kepolisian sebagai leading sektornya akan se-lalu kooperatif dalam tindak hal penyelesaian, contoh ada permasalahan guru dan mu-rid, masing-masing ada per-lindungan, jangan sampai ada masalah langsung melakukan tindakan tegas.

“Di mata hukum semua masyarakat sama, mekan-isme dan caranya yang harus di pahami. Teknisnya pihak PGRI akan membentuk fo-rum yang akan memfasilitasi berbagai permasalahan terse-but. Pihak kepolisian dalam penindakan, tidak serta-merta melakukan penanganan mela-lui penangkapan,”tandas AKP.Agus I Suprianto.

Rencana kedepan, lanjut AKP.Agus I Suprianto, pihak Polres Probolinggo Kota, akan berkelanjutan hingga ke sekolah-sekolah untuk men-

ingkatkan kesepahaman sin-ergisitas dalam menegakan aturan di sekolah.

“Yang penting, jika men-ghukum siswa sesuai dengan aturan sekolah. Jangan sampai melanggar hukum dan me-nyiksa anak, ataupun mem-buat anak tersebut terganggu secara psikologisnya, karena di Undang-Undang (UU) per-lindungan anak itu sudah di atur. Tapi berdasarkan atu-rannya harus dilaksanakan secara proporsional dan pro-fesional,” sebutnya. Semen-tara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo, Abdul Choliq menjelaskan dengan adanya MoU tentang perlind-ungan profesi Guru dengan pihak Polres Probolinggo Kota akan memberikan sebuah kea-manan, perlindungan hukum dan kenyamanan guru. “Saya berharap nantinya, tidak lagi lagi was-was dan cemas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dasar-dasar dan prin-sip psikologis, dan pedagogik yang telah diterima sesuai metodik,”ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua PGRI menambahkan, bahwa sebel-umnya tidak ada MoU, setiap laporan masyarakat wajib hu-kumnya ditanggapi oleh pihak Kepolisian. Kedepan dengan adanya MoU, akan bisa memi-

lah mana yang bisa diselesai-kan PGRI bersama DKGI, dan mana yang harus masuk ke ranah hukum.

“Insyaallah kedepan per-masalahan guru didalam ke-las, kita dapat atasi bersama melalui kerjasama yang baik, antara guru, siswa, Dispendik dan Kemenang,”tandas Abdul Choliq.

Terkait penyelesaian kasus hukum, Abdul Choliq, menyatakan pihaknya di Kota Probolinggo masih dalam taraf penyelesaian secara mufakat dan kekeluargaan.”Saya ber-harap hal semacam ini dapat diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan, dan tidak

dapat diteruskan keranah hu-kum,” pintanya.

Secara terpisah, Ketua De-wan Kehormatan Guru Indo-nesia (DKGI) Kota Proboling-go, Drs. Hendro Suroso, Msi mengatakan pihaknya tidak akan intervensi jika ada per-masalahan guru yang tersang-kut masalah hukum.

”DKGI fungsinya hanya sinkronisasi, jika masih bisa diselesaikan secara keke-luargaan kenapa tidak. Se-belum mengambil kepu-tusan, alangkah lebih baik dilakukan mediasi terle-bih dahulu sebelum dipu-tuskan untuk mengambil proses,”pungkasnya.(hud).

Mediasi Harus DidahulukanTerkait MoU Mabes Polri dan PGRIPROBOLINGGO – Proses mediasi harus kali per-tama didahulukan. Jika terjadi permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa. Sinergisitas ini bisa dilakukan antara pihak sekolah, dewan kehormatan, dan orang tua murid.

PROBOLINGGO - Keingi-nan Gubernur Soekarwo agar di Jatim bebas prostitusi pada tahun 2014 mendatang, men-dapat respon dari sejumlah kalangan. Bahkan, sejum-lah kalangan ulama sangat mendukung dengan rencana tersebut. Salah satunya, Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

“Kita mendukung dengan rencana minimalisir loka-lisasi itu,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin ke-pada wartawan, Senin (25/11).

Di Kota Probolinggo, memang tidak ada temuan tempat lokalisasi seperti di kota-kota besar lainnya. Namun, indikasi adanya praktek prostitusi “gelap” bisa saja terjadi. Itulah sebabnya, MUI nantinya akan mengundang pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo.

“Kita akan undang se-mua pemilik tempat hiburan yang ada,” tandasnya. Menurut dia, rencana untuk mengundang para pemilik tempat hiburan itu akan dilakukan pada awal bulan

Desember mendatang. Mantan anggota DPRD

Kabupaten Probolingg itu menjelaskan, di Kota Probolinggo ada sejumlah tempat hiburan karaoke. Dia tidak ingin keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut dijadikan kedok prostitusi gelap. “Bisa saja itu sebuah kedok. Makanya, mereka nanti kita akan un-dang untuk membicarakan soal ini,” katanya.

Dia menjelaskan, tujuan MUI mengundang mereka, agar pemilik tempat-tempat hiburan tidak membebaskan pengunjung mengumbar napsu. “Kalau hanya dijadi-kan tempat hiburan biasa, saya kira tidak masalah. Namun keberadaan tempat hiburan tersebut jangan sampai dijadikan kedok,” terang dia.

Untuk mengundang para pemilik tempat hiburan tersebut, kata dia, MUI akan melakukan koordinasi terle-bih dulu dengan Dinas Pari-wisata. Karena persoalan itu menjadi tanggungjawabnya pihak Dinas terkait.(ugi).

LOKALISASI

MUI Dukung Gubernur Jatim Berantas Prostitusi

PROBOLINGGO - Komi-si Pemilihan Umum Kota Probolinggo, akhirnya resmi menetapkan zonasi pema-sangan alat peraga kampa-nye. Hal ini menyusul ter-bitnya Keputusan KPU Kota

Probolinggo nomor 274/22/KPU Kota/014.329449/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penetapan Zona dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik pada pemilihan umum

(pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Ketua KPU Kota Proboling-go, Sukirman, WHP, Senin (25/11) mengugkapkan, dalam keptusan KPU Kota Proboling-go tersebut, menyatakan bah-

wa menetapkan zona alat per-aga berupa baliho, billboard, spanduk bagi partai politik dan perorangan satu unit un-tuk satu kelurahan. Sedangkan titik pemasangan alat peraga kampanye sebagai tempat pe-masangan alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul partai politik titik –titiknya per RW.

”Jadi, dengan adanya Kepu-tusan KPU Kota Probolinggo tersebut, yang diperkuat PKPU beserta Surat Edaran (SE) KPU Provinsi Jatim tentang peratu-ran kampaye ini penempatan alat peraga tidak bisa semba-rangan lagi,”katanya.

Lebih lanjut, ia mengata-kan, penetapan alat peraga berupa bendera partai poli-tik peserta Pemilu 2014 di halaman kantor KPU Kota Probolinggo, halaman atau depan kantor kelurahan dan kecamatan, dan alat peraga berupa bendera berukuran 90

cm x 120 cm, serta tinggi tiang 3 meter dari bambu.

Menurutnya, untuk alat peraga kampaye DPR, DPD, dan DPRD yang telah terpa-sang yang melebihi ketentuan, satu zona satu alat peraga maka akan segera dilakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut. Selain itu, diharapkan untuk para calon yang akan memasang alat per-aga kampaye koordinasi ter-lebih dahulu.”Ya, supaya para calon ini mengetahui zona yang telah ditetapkan dimana saja,” tandas Sukirman WHP.

Meskipun peraturan pe-masangan alat peraga ini sudah ditetapkan, lanjut dia, sesuai nomor pihaknya masih belum bisa melakukan penertiban sebelum disosial-isasikan ke masing-masing parpol dan caleg. ‘’Setelah peraturan ini disosialisasi-kan baru kami tertibkan,’’ tegasnya.(hud).

ALAT PERAGA

KPU Kota Tetapkan Zonasi Alat Peraga Kampanye

RESMI, KPU Kota Probolinggo menetapkan zonasi alat peraga kampanye bersama perwakilan partai politik.

PROBOLINGGO - Iden-titas atau jati diri pelajar saat ini dinilai sudah mu-lai luntur. Pasalnya banyak terjadinya tawuran pelajar bahkan mereka cenderung berbuat anarkis. “Memang pelajar saat ini sudah men-galami kemunduran moral dan jati dirinya sebagai kaum yang berilmu,” kata Ketua Pusat Study dan Kebijakan Publik (Puskab) Proboling-go, Mushafi Miftah, kepada wartawan, Senin, (25/11).

Mushafi Miftah, men-gungkapkan persoalan pela-jar saat ini yakni hilangnya identitas dirinya serta mero-sotnya moral baginya. Ban-yak terjadinya tawuran, mel-akukan hal-hal yang dinilai negatif. Sehingga ulah pela-jar seperti itu, merupakan perilaku yang kurang di-harapkan oleh publik “Bah-kan nilai kebangsaan yang dimilikinya sudah mulai berkurang. Padahal pelajar merupakangenerasi emas bangsa ini,” katanya.

Ia mengingatkan ke-pada para guru atau tenaga pendidik dalam peringa-

tan hari guru yang jatuh setiap 25 November, untuk dijadikan sebagai momen-tum refleksi diri bagi mere-ka. Agar jiwa perjuangan seoarang guru tetap harus dipertahankan.”Guru seba-gai ujung tombak pembinaan keilmuan bagi para pelajar,” jelas Mushafi Miftah.

Lebih lanjut Mushafi Miftah, mengingatkan ke-pada yang berprofesi sebagai guru, agar profesinya terse-but jangan hanya dijadikan sebagai ladang bekerja se-mata. Dan mereka melalai-kan akan tugas yang diam-anatkan kepadanya. Namun guru harus paham profesi tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi bangsa ini.

“Guru jangan hanya mikirin bayaran samata. Tetapi guru harus mampu mencetak pelajar yang me-miliki kemampuan intle-ktual dan spiritual yang tinggi.Sehingga para pelajar tersebut mampu menjawab tantangan jaman,” tegasnya.(fud)

JATI DIRI

Identitas Pelajar Mulai Memudar

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II 7OPINI

salam songkem

Benteng Moral

Hari guru sudah berlalu, Senin (25/11) kemarin, na-mun hari itu masih meninggalkan catatan yang memilukan. Sebab dari refleksi peringatan hari

guru di Pamekasan, Madura, yang dilakukan oleh aktivis PMII terungkap fungsi guru sudah tergeser. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pendidik, melainkan berfungsi sebagai tenaga pengajar, sehingga berdampak pada bu-ruknya kwalitas pendidikan di Indonesia.

Padahal seharusnya fungsi guru konsisten seba-gai pendidik. Karena antara tenaga pengajar dengan tenaga pendidik memang berbeda. Sebagai tenaga pe-ngajar, guru hanya bertanggungjawab mentransper ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Sedangkan guru yang berfungsi sebagai pendidik, selain bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan juga berkewajiban menanamkan karakter moralitas pendidikan terha-dap siswa-siswinya. Karena itulah, dapat dilihat gaga-lnya pendidikan selama ini, karena fungsi guru sudah ditempatkan pada posisi sebagai tenaga pengajar.

Dampaknya sangat terasa, pendidikan tidak membuat para pelajar menjadi lebih baik prilakunya. Tawuran nyaris terjadi di semua lembaga pendidik-an di tanah, mulai dari jenjang paling rendah hingga setingkat perguruan tinggi. Tawuran pelajar menjadi penyakit menular yang sangat membahayakan, bah-kan kini mulai merambah ke Pamekasan, Madura. Tawuran bukan lagi terjadi di lembaga pendidikan di kota-kota besar.

Tidak jarang, pelajar dan mahasiswa terlibat masalah narkoba, terjaring razia di tempat-tempat pelacuran, menjadi tontonan video tak sopan, dan tindak kriminal lainnya. Itu saja sudah cukup men-jadi potret bobroknya pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, tampaknya hal itu masih belum cukup men-corengkan aib ke wajah pendidikan di tanah. Karena aib pendidikan di Indonesia makin sempurna dengan adanya keterlibatan guru dalam tindak pidana pen-cabulan terhadap siswinya sendiri, juga ada guru yang tersandung prostitusi, narkoba, pencurian, adu ayam, dan perbuatan tak sopan lainnya.

Bila gurunya saja sudah tidak bisa menjaga dirinya menjadi lebih baik, bagaimana mungkin mereka bisa membentengi moralitas peserta didiknya. Ibaratnya panggang jauh daripada api, hasil pendidikan tak sesuai seperti yang diharapkan, akibat guru tidak bisa menjadi benteng moral dirinya sendiri,apalagi membentengi moralitas para muridnya.

Memang tidak semua guru bermoral tidak baik. Di antara mereka pun masih ada yang baik. Punya dedi-kasi dan tanggung jawab terhadap profesi guru yang disandangnya. Ini juga tak ubahnya karena nila seti-tik jadi rusak susu sebelanga, akibat sebagian guru yang tak bermoral maka jadi rusaknya citra semua guru dan pendidikan Indonesia. Untuk itulah peme-rintah harus mengembalikan fungsi guru menjadi tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. (*)

A Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Guru Harus Menjadi Teladan Pelajar

Sinergi Membangun Negeri

Mereka rela memberikan ilmun-ya tanpa dibayar. Meski diba-yar, kadang tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi ia terima dengan lapang dada. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dalam mendidiknya anak-anak bangsa yang membutuhkan bimbingannya.

Pertanyaannya, guru seperti yang disebut di atas, apakah masih berlaku di era modern ini? Tentu kita kesuli-tan untuk menjawabnya, pasalnya, se-mua tergantung pribadi seorang guru masing-masing, apakah ia menga-jar untuk mencari keuntungan atau mengabdi kepada bangsa. Fenomen yang sering kita jumpai dewasa ini, banyak prilaku ‘guru’ yang kurang rel-evan terhadap identitas dan penger-tian seorang guru itu sendiri. Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi media pengabdian kepada bangsa dan ne-gara. Status guru telah menjadi pro-fesi kerja dan tidak lagi menjadi abdi masyarakat. Bahkan tidak jarang kita temukan seorang ‘guru’ tidak bisa memberi teladan yang baik kepada muridnya. Bahkan mereka sering me-lakukan demonstrasi, guna menuntut kenaikan gaji dan fasilitasnya harus dipenuhi.

Diakui atau tidak, kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat subtansial dalam kehidupan. Kare-nanya, dalam konteks saat ini sedi-anya pemerintah memberikan pela-yanan dan fasilitas yang cukup kepada para guru-guru sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal lain yang da-pat menimbulkan kelalaian dalam du-nia pendidikan, yang berakibat pada tiadak adanya efektifitas dalam me-ngajar. Karenanya, kebutuhan seorang guru perlu dicukupi agar tindakan-tindakan yang kurang mendidik di-lakukan oleh seorang guru.

Pendidik dan TeladanOrang tua mana yang tidak sedih

dan prihatin melihat anak-anak pela-jar terlibat kasus-kasus asusila, se-perti tawuran, mesum, narkoba dan lain sebagainya. Mengingat mereka ini adalah tunas-tunas masa depan bangsa. Potret masa depan bangsa bisa kita lihat dari kondisi pemuda (pelajar) saat ini, sehingga sangat dis-ayangkan jika pelajar saat ini banyak teribat pada prilaku-prilaku amoral. Tentu hal ini dikarenakan apa yang di-sampaikan oleh seorang guru kepada siswa ketika di kelas tidak terserap de-ngan baik. Sehingga nilai-nilai pendi-dikan dalam diri seorang pelajar tidak ada. Akibatnya, banyak pelajar yang terlibat kasus-kasus amoral.

Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran sentral dalam men-didik murid-muridnya. Baik buruknya peserta didik tergantung bagaimana seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Di samping mengajar, peran guru juga sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Peran guru seba-gai pendidik (nurturer) tersebut, me-rupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervi-sor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap atu-ran-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan de-ngan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk

memperoleh pengalaman-pengala-man lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, mo-ralitas tanggungjawab kemasyaraka-tan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pen-didik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pen-disiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyim-pang dengan norma-norma yang ada. Yang perlu diketahui sebagai guru baru atau calon guru adalah tu-gas seorang guru.

Tugas tersebut diantaranya ada-lah: pertama, Mengajar. Mengajar berarti menyampaikan ilmu pengeta-huan kepada siswa. Menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi mengetahui tentang berbagai disiplin ilmu sesuai mata pelajaran masing-masing. Fokus utamanya adalah aspek kognitif (inte-lektual) siswa. Tugas mengajar dilak-sanakan dengan berbagai strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Kedua, Mendidik. Tugas guru sebagai pendidik boleh dibilang agak sulit. Mendidik berkaitan de-ngan sikap dan tingkah laku (afektif) siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya mendidik secara intelektual tapi juga

harus mendidik melalui keteladanan. Jadi guru tidak hanya mendidik juga memberikan teladan.

Mendidik berarti mengubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang le-bih baik. Pameo “Guru Kencing Berdi-ri, murid kencing berlari” akan benar-benar jadi kenyataan bila guru tidak memahami tugas yang satu ini. Ketiga, Melatih. Tugas guru melatih bertu-juan agar siswa memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Pada sekolah umum, maka keterampilan dan kecakapan yang dimaksud disini adalah keterampilan dan kecakapan dasar. Berbeda dengan sekolah keju-ruan yang memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan. Akan tetapi, tugas pokok guru tersebut terka-dang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan teoritik dari tugas pokok guru. Seorang guru terkadang tidak bisa menjadi con-toh atau teladan yang baik kepada muridnya. Sikap-sikap yang keluar dari nilai-nilai pendidikan seringkali dilakukan oleh seorang guru. Guru, bagaimanapun juga, masih berperan sebagai sosok panutan yang sangat dominan dalam mempengaruhi per-ilaku siswa.

Karenanya, momentum peringa-tan hari guru nasional ini, sedianya dijadikan media refleksi oleh seorang guru. Kondisi pelajar yang demikian carut, tanpa moral dan akhlak harus dijadikan cambuk untuk lebih inten-sif dalam mendidikan anak. Sebab, jika tidak demikian, maka masa depan bangsa ini akan semakin buram. Dalam sekolah guru harus menjadi te-ladan yang baik teruma dalam hal mo-ralitas. Nilai-nilai pendidikan karak-ter, pendidikan kebangsaan harus dimulai dari seorang guru. Baik bu-ruknya masa depan bangsa Indonesia tergantung bagaimana guru menjadi teladan yang baik pada muridnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Se-lain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada guru agar mereka bekerja lebih profesional yaitu sebagai tenaga pen-didik dan abdi masyarakat.=

*) Ketua RMI NU dan Anggota Komi-si A DPRD Kota Probolinggo.

Sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Istilah ini muncul seba-gai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam diri seorang guru. Ia mengajar anak bangsa tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang etnis, suku, agama anak didiknya.

Sayang, kekayaan Indonesia yang dimiliki, belum mampu mem-berikan kesejahteraan bagi rak-

yatnya. Keindahan dan kekayaan nusantara pun seakan sekadar cerita sebelum tidur dan hanya mimpi se-mata.

Kondisi demikian bisa dilihat dari realitas kehidupan sosial rakyat, yang masik banyak di bawah garis kemiski-nan. Ini masih diperparah dengan mentalitas para pejabat yang elitis dan para wakil rakyat yang tidak mer-akyat sama sekali. Bahasa mudahnya, mayoritas rakyat Indonesia masih bermental inlander dan inferior. Un-tuk sekedar menampakkan kualitas aslinya saja tidak percaya diri.

Lantas, jika pertanyaannya bagaimana memajukan Indonesia? Jujur dengan beribu alas an, susah un-tuk menjawabnya. Untuk problem ini, membutuhkan kerja ekstra dan waktu

lama. Sejauh ini, Indonesia belum lagi bisa dikatakan sebagai negara maju, meski usaha-usaha untuk mencapa-inya senantiasa dilakukan.

Berbagai usaha untuk memajukan Indonesia itu bisa dilihat dari ikhtiar pembangunan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pertahanan, pertanian, pendidikan, perekono-mian, hingga bidang politik. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, negara bisa dikatakan maju setidaknya aman dalam segala sektor.

Namun harus disadari, jika memi-liki komitmen, Indonesia sebenarnya mampu berdikari dan berkibar megah di dunia (Bung Karno), sehingga akan mematahkan rumor bahwa untuk memperoleh kejayaan, setidaknya In-donesia butuh ratusan tahun seper-ti Amerika. Itu semua hanya omong kosong, selagi bias kenapa tidak seka-rang juga untuk memacu semangat perubahan.

Hanya saja, memang banyak sisi kelemahan di Indonesia yang perlu diperbaiki. Bahkan dari sek-tor birokrat, yang dalam bahasa KH Musthofa Bisri (Gus Mus), dipandang masih dalam periode pubertas (belum stabil). Bahkan, yang paling memperi-hatinkan, Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi peradilan tert-inggi negeri, justru pimpinannya Akil Mochtar tersendat kasus korupsi.

Jadi wajar jika dewasa ini masyarakat semakin geram dengan peradilan Indonesia, tanpa terkecuali terhadap birokrat Negara. Masyarakat memang mengakui mereka cerdik, tapi munafik. Sebab, hak rakyat diperm-ainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Seakan prioritas ke rakyat semakin lenyap oleh hembusan keruh para petinggi Negara.

Titik Perbaikan Paling VitalAkan tetapi, jika mau jujur, prob-

lem mendasar yang dialami Indone-sia sehingga menghambat kemajuan, yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang ada, tidak diimbangi dengan intelektualitas dan kapasitas diri. Seharusnya proglam Keluarga Berencena KB harus benar-benar di-galakkan.

Sebab lambat tahun jumlah pen-dudukan Indonesia semakin melonjak. Ironisnya perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan perkembang-an kualitas warga. Oleh sebab itu, ber-tambahnya penduduk justru memicu bertambahnya beban dan tanggungan negara. Dengan kata lain, tambah ma-nusia justru tambah dosa (Firozut Ta-jul Wafa).

Tidak jauh berbeda jika diterapkan dalam ranah internasional, memiliki banyak anak dapat dikatakan sebagai dosa sosial. Sebab, jumlah manusia yang menempati bumi ini hampir 7 miliar. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso, dengan semangat juangnya juga mengisyarat-kan agar mengerem produktifitas anak. Dengan program KB, cukup dua anak (Wawasan, 16/05/13).

Di sisi lain, KB juga membuka masa depan lebih baik. Logikanya, dengan program cukup dua anak, maka secara otomatis tanggungan pasangan rumah tangga hanya dua anak. Dan itu akan lebih mudah dan ringan, serta hasilnya pun maksimal. Tentu dapat berqiblat ke negeri China yang jauh hari sudah me-nerapkan program ini, dan hasilnya pun membanggakan. Dan secara otomatis pula, mematahkan mitos jawa bahwa akeh anak akeh rejeki.

Akibatnya, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak di-imbangi dengan aspek kualitas, maka banyak rakyat Indonesia menjadi bu-ruh, termasuk harus menjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekono-mi keluarga, sementara tenaga ahli mesti impor dari luar. Pendek kata, rakyat Indonesia masih “akrab” de-ngan kemiskinan dan belum terpec-ahkan solusinya hingga sekarang.

Apakah kemiskinan ini hanya di-karenakan problem kapasitas dan rendahnya SDM? Para ahli menge-mukakan, kemiskinan dilatarb-elakangi setidaknya oleh tiga hal. Pertama, kelembagaan. Dikatakan, betapa orang miskin (kaum inlander) itu tidak mempunyai akses serta ru-ang gerak yang cukup. Kedua, regulasi. Regulasi dimaksud ini, yaitu kebijakan pemerintah yang lebih mengutama-kan sektor ekonomi. Ketiga, tangan kotor pemerintah. Yaitu adanya kebi-jakan yang tidak pro rakyat dan tidak transparan.

Menyikapi berbagai problem yang mendera Indonesia, maka dibutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, mahasiswa, para civitas academica, pakar ilmu, ulama’, sas-trawan, dan seluruh rakyat Indonesia agar negeri ini benar-benar bisa men-jadi negeri zamrut khatulistiwa yang bisa dinikmati kekayaannya oleh rakyat, dan lebih dari itu untuk dunia. Sebab Indonesia merupakan jantung dunia.

Bagaimanapun juga, sinergi mem-bangun negeri menjadi keniscayaan, karena tanpa ini, hanya saling men-ghujat dan saling menyalahkan lah yang akan selalu mengemuka. Dan sinergi seperti ini akan terbangun, jika para pejabat tidak hanya didikte oleh kepentingan partai politik dan mangabaikan kepentingan negara dan rakyat yang semestinya diutamakan.Wallahu A’lam Bishawab.=

*) Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Peraih Beasiswa Ung-

gulan Monash Institute.

Indonesia ibarat bukit yang elok nan menawan. Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, baik yang nampak oleh kelopak mata, atau yang terpen-dam di dalamnya, menjadikan negeri ini dikenal sebagai negeri zamrut khatulistiwa.

Ketahanan Nasional

Dalam sebuah survei, kata pengajar profesional Lemhanas, Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra, ke-tahanan nasional Negara Kesatuan Republik In-

donesia masih labil. Ketidaktangguhan ketahanan nasi-onal NKRI itu terlihat dari 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, yaitu diantaranya geografi, demo-grafi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan hakam. Kedelapan gatra tersebut mengindikasikan ketidakstabilan. Salah satunya di sektor pertahanan dan keamanan, tampak Indonesia sedang dikacaukan dengan berbagai gangguan, mulai dari penyadapan yang rentan berujung pada genjatan senjata.

Apabila proses penyelesaian penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap para petinggi negeri ini tidak happy ending, maka dapat dipasti-kan genjatan senjata tersebut menjadi ancaman yang serius. Saat ini SBY sudah menarik mundur semua pasukan TNI yang sedang melakukan latihan ber-sama dengan tentara Ausiee tersebut sebagai dam-pak dari penyadapan itu. Selain itu, Indonesia juga perlu mengkaji pemutusan kerja sama bilateral de-ngan negara tetangga yang tak baik itu. Pemutusan kerja sama kedua negara memang harus dikaji secara mendalam agar tidak dapat mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkannya.

Penyadapan tersebut merupakan sebagian dari peristiwa yang dapat dijadikan diindikator lemahnya ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan nasional juga dapat diketahui dari adanya guncangan dalam negeri, seperti upaya merongrong negara dari dalam. Rongrongan dari dalam bisa terlihat dari berbagai kegiatan melawan hukum, seperti maraknya kolu-si, korupsi, dan nepotisme, serta kejahatan lainnya yang dapat memburamkan citra Indonesia di mata rakyat dan dunia.

Diduga pula, gugatan materi yang diajukan Fo-rum BUMN terhadap UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan merupakan upaya meng-goncang ketahanan nasional. Sebab bila gugatan uji materi itu dikabulkan oleh MK, maka BUMN akan terpisah dari keuangan negara. Dampaknya resiko korupsi yang terjadi di BUMN tak bisa lagi diendus KPK, karena tak lagi merugikan negara.

Pemerintah harus lebih serius lagi memperkuat ketahanan nasional,yang kini tampaknya menjadi permasalahan serius Indonesia. Jika tidak, maka ne-gara ini akan tercerai-beraikan. Rakyat tentu tidak menghendaki NKRI terusik, karena rakyat juga yang mendapat sengsara karenanya.(*)

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II8SELASA 26 NOVEMBER 20138 OLAHRAGA

CARDIFF - Satu gol pemain pengganti Cardiff City Kim Bo-Kyung pada menit akhir akhir memaksa Manchester United pulang dengan hanya satu poin. Berlaga di Cardiff City Stadium, “The Red Devils” dipaksa bermain 2-2 oleh Cardiff dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Ing-gris, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil berbeda justru diraih rival sekota MU, Manchester City yang berpesata enam gol tanpa balas ke gawang Tottenham Hotspurs.

Tambahan satu angka tidak men-gubah posisi MU di tabel klasifika. Sang jawara bertahan masih tertahan di urutan keenam dengan poin 21. Mereka terpaut satu angka dari City yang berada di po-sisi keempat dan berbeda tujuh poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Se-mentara, Cardiff masih berkutat di papan tengah dengan bercokol di tempat ke-15 dengan 13 poin.

Tampil tanpa Robin van Persie, “Setan Merah” bertumpu kepada Wayne Rooney sebagai target man. Tanggungjawab yang diem-ban penggawa Timnas Ing-gris ini pun berhasil dijawabnya melalui golnya pada menit ke-15 setelah memak-simalkan sodoran manis Javier ‘Chichari-to’ Hernandez yang menjadi tandemnya.

Tertinggal satu gol membuat Cardiff bermain lebih menyerang. Setelah se-jumlah peluang, Cardiff akhirnya berhasil menyamakan keadaan di menit 33. Men-erima umpan matang dari Jordan Mutch, pemain buangan asal MU Fraizer Campbell menceploskan si kulit bundar ke gawang David De Gea.

Namun, tuan rumah kembali keco-longan jelang turun minum. Melalui situ-asi bola mati, sepak pojok akurat Rooney disambar dengan sempurna oleh Patrice Evra untuk mengubah skor menjadi 2-1 di babak pertama.

Tidak kunjung mendapatkan hasil konkret di babak kedua, Andreas Cornelius dan Kim Bo-Kyung dimasukan. Namun pe-rubahan juga tidak kunjung terjadi hingga akhirnya keajaiban terjadi di injury time. Pada menit ke-90+1, Kim tampil sebagai penyelamat Cardiff dari kekalahan melalui tandukan tajamnya di muka gawang yang gagal dihentikan De Gea. Sontak, para pe-main Cardiff pun berlarian mengejar pe-

main asal Korea itu yang melakukan sele-brasi dengan membuka jersey-nya itu.

“Saya kecewa kami gagal menda-patkan tiga poin. Cardiff berhasil mem-berikan tekanan kepada kami dan kami memberikan tendangan bebas yang tidak penting yang akhirnya menjadi gol mereka,” ucap pelatih MU David Moyes yang tidak bisa menyembunyikan keke-cewaannya seusai laga.

Di Etihad Stadium, City diluar dugaan mampu membantai tim yang tengah naik daun Tottenham dengan skor 6-0. Sergio Aguero dan Jesus Navas menjadi bin-tang dalam laga ini dengan melesakan masing-masing dua gol. Sementara, dua gol lainnya tercipta dari gol bunuh diri Sandro dan lesakan Alvaro Negredo. Ke-menangan ini membawa “The Citizens” naik ke peringkat empat dengan 22 an-gka, tertinggal enam poin dari Arsenal. Sedangkan, Tottenham merosot ke posisi sembilan dengan koleksi 20 poin.

Tanda-tanda kehancuran “The Lyli-whites” sejatinya telah terlihat setelah City mampu mencetak gol cepat melalui aksi Navas. Laga baru berjalan 13 detik, mantan winger Sevilla sukses meman-faatkan bola rebound hasil tendangan Aguero yang gagal ditepis dengan sem-purna oleh Hugo Lloris.

Tuan rumah menggandakan kedudu-kan pada menit ke-34 lewat gol bunuh diri Sandro. Lloris mencoba mengaman-kan usaha Aguero yang mendapat umpan dari Fernandinho, tetapi bola jatuh di depan Negredo yang melakukan tend-angan akrobatik. Bola masuk ke gawang setelah menyentuh Sandro.

Empat menit jelang jeda pertandin-gan, giliran Aguero yang memaksa Llo-ris memungut bola dari gawangnya. Za-baleta memberikan passing indah kepada Navas melalui sisi kanan yang kemudian meneruskan umpan kepada Agüero yang tanpa kesulitan mengubah skor menjadi 3-0 untuk menutup babak pertama.

Di menit 50, Aguero mencetak gol ked-uanya di laga ini setelah mendapat umpan Yaya Toure. Tidak mau ketinggalan, Ne-gredo ikut mencatatkan namanya di papan skor selang lima menit berkat penyelesaian akhir brilian usai meneruskan assist Fer-nandinho yang melewati Michael Dawson. City menutup pesta golnya melalui aksi Navas di injury time. (espn/aji)

MADRID - Sevilla mengukuhkan diri sebagai penguasa Andalusia setelah me-naklukan rival sekota Real Betis dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan pertand-ingan La Liga Spanyol, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil ini membantu posisi Se-villa terdongkrak ke urutan kedelapan dengan koleksi 19 angka. Sementara, Betis semakin terjerembab di dasar klasemen dengan hanya sembilan poin dari hasil dua kemenangan, tiga kali seri dan sembilan kekalahan.

Berlaga di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla tampil perkasa dan langsung membuka keran golnya pada menit per-tama pertandingan lewat kaki Carlos Bacca. Ivan Rakitic melepaskan umpan matang kepada Bacca yang tanpa kesu-litan mampu menaklukkan kiper Betis Guillermo Sara.

Pada menit ke-41, Betis yang bernafsu mengejar ketertinggalan harus bermain dengan sepuluh orang menyusul akumu-lasi kartu kuning yang diterima Paulao usai menjegal Antonio Reyes. Sevilla pun mampu memanfaatkan situasi tersebut. Hanya selang dua menit setelah insiden itu, Stephane M’Bia membawa tuan ru-mah menggandakan keunggulan lewat tandukannya.

Interval kedua praktis menjadi miliki Sevilla. Pada menit ke-59, Vitolo semakin menjauhkan keunggulan timnya sebelum Vincent Iborra menggenapkan kemenan-gan menjadi empat gol tanpa balas dua menit jelang laga usai. “Kami tahu sebagai tuan rumah harus mengalahkan mereka (Betis). Derby seperti pertandingan final dan sepanjang minggu ketika saya sedang di restauran bersama keluarga saya, orang-orang berhenti untuk memberitahu saya betapa pentingnya partai ini,” ucap Bacca mengenai kemenangan timnya.

Di laga lain, Elche diluar dugaan mampu mengatasi Valencia dengan me-raih tiga poin berkat kemenangan 2-1. Tambahan tiga poin membawa tim pro-mosi itu menuju posisi kesepuluh klase-men dengan 17 poin. Sementara, Valen-cia menguntit tepat di bawahnya dengan poin serupa tetapi kalah dalam selisih gol.

Bermain imbang di babak pertama, Elche yang bertindak sebagai tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntu-an melalui Fidel Gonzalez pada menit ke-57. Sempat disamakan oleh Juan Ber-nat di menit ke 74, Elche kembali berbalik unggul melalui gol pamungkas di laga itu yang dicetak Cristian Herrera pada enam menit jelang bubaran. (espn/aji)

ROMA - Inter Milan membuang pe-luang untuk masuk tiga besar Liga Serie A Italia setelah hanya bermain imbang 1-1 Melawan tuan rumah Bologna dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Ita-lia di Renato Dall’Ara, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Kalau saja “Nerazzurri” bisa meraih tiga angka, mereka akan menggu-sur Napoli di posisi ketiga klasemen. Al-hasil, Inter harus puas tertahan di urutan keempat tabel klasifika dengan nilai 26 dan tertinggal dua angka dari Napoli yang kalah atas Parma pada pekan ke-13.

Tampil di depan pendukung lawan, Inter langsung mengambil inisiatif seran-gan. Namun, keputusan tersebut justru membuat lini belakang mereka mening-galkan celah. Inter pun kecolongan lebih dulu lewat skema serangan balik yang disusun pemain Bologna ketika laga baru memasuki 12 menit.

Berawal dari tendangan penjuru yang berhasil dihalau, tuan rumah dengan cepat balik menyerang lewat Jonathan Cristaldo yang memberikan umpan da-tar kepada Panagiotis Kone yang bebas di area kotak penalty. Tanpa kesulitan, Kone menaklukkan Samir Handanovic untuk membuat timnya unggul satu bola hingga turun minum.

Memasuki interval kedua Inter kem-bali tancap gas untuk mencari gol peny-ama kedudukan. “La Beneamata” akh-irnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui aksi Jonathan. Tusukan sang pemain bertahan sukses melewati beberapa pemain Bologna se-belum melepaskan tembakan datar yang sempat berbelok arah setelah mengenai kaki pemain Bologna.

Di menit akhir, Inter mendapat pe-luang emas untuk dapat menyegel keme-nangan lewat dua kesempatan yang diraih

Rolando dan Juan Jesus, Rolando meraih peluang lewat tandukannya yang masih bisa ditepis kiper Bologna Gianluca Curci, sementara tembakan Juan Jesus masih menerpa tiang gawang.

Jika Inter gagal menyalip Napoli, ce-rita berbeda justru dialami Juventus. Ke-menangan 2-0 atas tuan rumah Livorno pada laga beberapa jam sebelumnya, me-mastikan “La Vecchia Signora” mengam-bil alih pimpinan klasemen dari AS Roma dengan nilai 34 dan unggul dua angka

atas “Giallorossi”. Namun, su-sunan tabel klasifika tersebut bisa saja berubah mengingat Roma baru memainkan par-tainya pada Selasa (26/11) dini hari WIB melawan Cagliari.

Di laga lain, Fiorentina secara menge-jutkan kalah dari Udinese di Stadio Friuli dengan skor tipis 0-1. Thomas Heurtaux berhasil mencuri gol di menit 34 setelah tendangannya dari jarak dekat tidak mam-pu diantisipasi Roberto Muarara Neto. De-ngan kekalahan ini, “La Viola” a gagal mel-angkahi Inter Milan di urutan keempat dan tetahan satu strip di bawahnya dengan 24 poin. Di sisi lain, Udinese naik ke peringkat 11 dengan koleksi 16 angka. (espn/aji)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indone-sia U-23 Rahmad Darmawan membawa 20 pemain terbaik yang ada saat ini un-tuk menjalani pertandingan Grup B SEA Games 2013 Myanmar, 9-21 Desember.

Sebanyak 20 pemain ini merupakan hasil penyaringan yang dilakukan selama pelatnas. Sebelumnya ada 26 pemain yang terus dipantau kemampuannya hingga pertandingan ujicoba terakhir melawan Maladewa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (24/11).

“Enam pemain sudah resmi dicoret. Saat ini ting-gal 20 pemain saja sesuai dengan kuota yang diberi-kan oleh penyelenggara SEA Games,” kata pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, enam pemain yang tidak akan dibawa ke Myanmar terdiri dari seorang penjaga gawang yaitu Sa-har Ginanjar, satu pemain belakang yaitu Fandry Imbiri, dua pemain tengah yaitu Syakir Sulaiman dan Oktovianus Mani-ani serta dua pemain depan yaitu Aldaier Makatindu dan Sunarto.

Dari 20 pemain yang masuk tim inti SEA Games 2013, lima pemain dian-taranya pada kompetisi ISL 2012/2013 memperkuat klub Arema Indonesia yaitu Kurnia Meiga, Egi Melgiansyah, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso dan Yandi So-fyan Munawar.

“Saat ini 20 pemain menjalani lanju-tan dan refreshing di Pulau Pelangi hing-ga dua hari ke depan,” kata pelatih yang akrab dipanggil RD itu.

Setelah ke Pulau Pelangi, kata dia, se-mua pemain terpilih akan kembali men-jalani pemusatan latihan hingga 5 Desem-ber nanti. Sesuai dengan jadwal, Andik Vermansyah dan kawan-kawan akan berla-tih di Lapangan Karawaci Tangerang.

Sesuai dengan hasil drawing, Tim-nas Garuda Muda berada di Grup B ber-sama tuan rumah Myanmar, Thailand, Timor Leste dan Kamboja dan akan bertanding di Yangon.

Pada penyisihan pertama Grup B, Bayu Gatra dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja (9/12), melawan Thailand (12/12), Timor Leste (14/12) dan pertandingan penyisihan terakhir mela-wan Myanmar (16/12). (ant/dar)

LA LIGA SPANYOL

Sevilla Penguasa Andalusia

SEA GAMES 2013

Rahmad Darmawan Bawa 20 Pemain ke Myanmar

SERIE A ITALIA

Inter Milan Buang Peluang

MU Tertahan Dramatis, Man City Pesta Gol

Tekel

Gol OffsidePelanggaranSepak PojokThrow-inDribbleTekel

Gol OffsidePelanggaranSepak PojokThrow-inDribbleTekel

46

163

33 8

26

02

21 1

40 5

20

STATISTIK SEVILLA

STATISTIK REAL BETIS

53% 75%

Penguasaan bola Umpan Sukses

47% 70%

Penguasaan bola Umpan Sukses

Pemain Inter Milan Ricky Alvarez (#11) mencoba menghadang laju pemain Bologna pada laga di Renato Dell’Ara. Inter Milan gagal menjaga keunggulan dan ditahan imbang oleh tuan rumah Bologna 1-1.

Penjaga gawang: Kurnia Meiga, Andritany Ardiyasa

Pemain belakang: Alfin Tuasalamony, Roni Esar, Andri Ibo, Manahati Lestusen, Syahrizal, Mokh. Syaifuddin dan Diego Michiels.

Pemain tengah: Rizky Pellu, Andik Vermansyah, Ramdani Lestaluhu, Ferinando Pahabol, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso, Bayu Gatra, Egi Melgiansyah dan Nelsom Alom.

Pemain dePan: Fandi Eko Utomo, Yandi Sofyan.

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

LIVEONTVRabu 27 November 2013

LIGA CHAMPIONSajax vs barcelona

02:45 WIB SCTVb. dortmUnd vs naPoli

02:45 WIB Nex Entertainment

Kamis 28 November 2013bayer leverkUsen vs man. United

02:45 WIB SCTV

MASA INJURY TIME. Para pemain Manchester United (kaos hitam) mencoba menghalau sundulan dari pemain Cardiff City (kaos merah). Pada momen ini, Kim Bo-Kyung sukses menyundul bola ke dalam gawang De Gea, yang membuat laga harus berakhir imbang 2-2.

RAPOR JESUS NAVAS

KARAKTERISTIK BERMAIN + kekUatan

Dribel Penguasaan bola - kelemahanKontribusi BertahanDuel udara

gaya bermain

Suka melakukan umpan crossing

kuatkuat

lemahlemah

Akurasi UmpanMenang Duel UdaraSentuhanPelanggaranDribel suksesTekel suksesTotal TembakanMencetak gol

79%25%5511232

RATING PENAMPILAN

(Manchester City vs Tottenham)

10

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 1Taneyan Lanjang26 NOVEMBER 2013 SELASA 9

Kalau di Sampang ini normalisasi

sungai kali Kemuning tidak

bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir,”

Moh. ZainullahKabid Bina Manfaat

Dinas Pengairan Sampang

Tetapi untuk antisipasi

kekurangan guru, kami

memaksimalkan guru yang PNS,

dengan cara menerapkan

pola mengajar minimal 24 jam per

minggu,”

KadarismanSekretaris Disdik

Sumenep

Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab,”

ElmanduroKoordinator Aksi

PENDIDIKAN

Kota Sumekar Kekurangan Guru

awa/koran madura

AKSI. Anak kecil mengikuti aksi jalan mundur bersama sejumlah aktivis PMII Pamekasan. Aksi itu menjadi simbol protes mereka terhadap mundurnya peran guru yang hanya sebagai tenaga pengajar dan bukan sebagai tenaga pendidik.

Fungsi Guru TergeserPAMEKASAN – Senin (25/11)

kemarin, aktivis Pergerakan Maha-siswa Islam Indonesia (PMII) Pame-kasan melakukan jalan mundur di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura. Aksi tersebut merupakan simbol dari mundurnya pendidikan di Indonesia. Bahkan dalam pan-dangan PMII ini, fungsi guru telah bergeser jauh. Guru kini sudah tidak lagi berfungsi sebagai tenaga pendidik, melainkan sudah menge-dapankan fungsi tenaga pengajar. Akibatnya, pendidikan di Indone-sia, termasuk di Pamekasan, tidak mampu lagi membentuk karakter generasi bangsa yang ideal.

Pergeseran fungsi guru terli-hat dalam nilai-nilai moral yang nyaris tidak tertanam lagi dalam kepribadian siswa. Para pelajar kini cenderung bertindak radikal, emo-sional, dan brutal. Mereka mudah terprovokasi oleh perkara-perkara sepele. Sebuah kebiasaan hidup yang jauh dari nilai moral sudah tertanam pada pelajar di Indonesia, itu juga sebagai bias dari penddi-kan di Indonesia yang sudah tidak lagi mengedepankan pembentukan karakter moralitas dan keberaga-maan. Pemerintah juga sepertinya terlalu bangga dengan kurikulum yang lebih memprioritaskan pen-guasaan sains dan pengetahuan semata. Sehingga menghasilkan warga pendidikan yang hanya bisa mencorengkan malu ke wajah pen-didikan di Indonesia.

Koordinator aksi, Elmanduro mengatakan sejumlah kasus yang melibatkan pelajar, tidak seharus-nya diarahkan kepada pelajar atau pada lemahnya pengawasan wali murid. Tidak seharusnya murid dan orangtua mereka dikambinghitam-kan. Sebab pelajar berprilaku brutal dan cenderung destruktif seperti itu lebih dipengaruhi oleh hasil pen-didikan yang membentuk mereka di sekolah. Proses pendidikan di lingkungan sekolah ternyata tidak mampu lagi mempengaruhi warga pelajar. Sehingga mereka lebih ter-bentuk oleh pergaulan sesama te-

man-temannya di sekolah. "Tidak sepantasnya hanya men-

yalahkan pelajar saat mereka terli-bat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggung-jawab," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini di se-kolah-sekolah di Pamekasan, nyaris tidak ada pendidikan moral dan keagamaan, dan yang ada hanya pelajaran pengetahuan agama.

Elman mengatakan kasus tera-khir yang terjadi di kota pendidikan itu adalah tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar salah satu sekolah lanjutan atas di wilayah itu. Apalagi tawuran tersebut disebabkan oleh hal yang sepele. Karenanya, ia me-minta agar pemerintah bertang-

gungjawab dan mencarikan lang-kah untuk mengembalikan peran guru sebagai tenaga pendidik dan bukan hanya sebagai tenaga pen-gajar. Caranya dengan memasukkan kurikulum lokal yang memiliki ba-sis keagamaan dan basis moral yang kuat disamping kurikulum yang masuk dalam materi Ujian Nasional.

Ia meminta agar pemerintah setempat meminta Dewan Pendidi-kan dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LP2SI) merumuskan kurikulum lokal terse-but sebagai pijakan untuk pengam-bilan kebijakan di bidang pendidikan. "Dewan Pendidikan dan LP2SI perlu merumuskan ini, agar keberadaan dua lembaga tersebut manfaatnya lebih terasa," kata Elman.

Jaminan Keselamatan Guru Sementara itu di Kabupaten

Bangkalan, Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta menyata-kan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kapolri telah mela-kukan kesepakatan untuk menjaga keselamatan guru. Kesepakatan itu tertuang dalam sebuah MoU.

”Mou tersebut dilakukan antara Persatuan Guru Republik Indone-sia dengan Kapolri. Itu menjaga keselamatan guru,” kata Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Har-tanta, kemarin (25/11).

Dia menjelaskan, selama ini guru selaku pendidik selalu me-nyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa dan wali murid tanpa melibatkan pihak kepolisian. Di masa yang akan datang diharapkan guru bisa melakukan koordinasi agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selama ini, banyak kasus yang terjadi antara guru dan siswa sehing-ga penyelesaiannya selalu mengam-bang. Hal itu disebabkan tidak ada-nya sikap keterbukaan guru.

Keselamatan guru sering merasa terancam. Padahal secara peranan mempunyai tugas yang sangat mulia. Kalau ada permasalahan antara guru dan murid, kepolisian akan terlibat untuk mencarikan solusi terbaik bagi keduanya,” terangnya.

Selama ini, sikap guru memang cenderung tertutup, sehingga per-masalahan yang terjadi di sekolah pihak kepolisian tidak mengetahui. Dikhawatirkan setiap permasalahan yang tidak diselesaikan, justru akan merugikan semua pihak. ”Kalau ada laporan, baru kita mengetahui hal itu. Kedepan, setelah dilakukan MoU tersebut, kami harap guru leb-ih terbuka,” harapnya.

Tentunya, pihaknya tidak akan menghukum guru atau pun murid, melainkan lebih pada pendekatan musyawarah. Namun, jika itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tentu-nya akan dilakukan upaya hukum.(awa/muj/ori/rah)

GURU SEKOLAH DASAR

Jumlah Sekolah : 587Jumlah Guru : 3.743Ideal Jumlah Guru : 5.111Kekurangan Guru : 1.368

Sumber data diolah dari pemberitaan Koran Madura

Hidup Mandiri

Diana Saputri, perempuan kelahiran 30 Desember 1994 adalah salah satu dari sekian perempuan yang

telah memilih hidup mandiri. Memang bagi Diana cukup berat, selain jauh dari orang tua, ia juga berusaha untuk men-jaga semangat agar bisa terus bertahan dari hiruk pikuk dunia kota yang keras dan kejam.

Sebab, perempuan asal Giligenting harus mengembara ke Surabaya demi se-buah tugas mulia, berusaha dan bekerja dan menghilangkan ketergantungan-nya kepada orangtua. Kini, ia bekerja di salah satu perusahaan besar di Surabaya, bahkan dia pun dipercaya untuk ikut mengembangkan perusahaan karena ke-jujuran dan ketekunannya dalam dunia bisnis.

"Saat saya baru berangkat ke Sura-baya, hanya satu hal yang ada dalam pikiran, yakni bisa menjadi anak yang berbakti bagi orangtua. Sebab sudah cukup Bapak-Ibu menjaga saya hingga umur 19 tahun," ucap perempuan yang akrab disapa Diana.

Perempuan yang jago menghitung dan menulis itu seolah hendak me-ngatakan kepada para generasi perem-puan lainnya bahwa dalam hidup, yang terpenting adalah mampu memberikan contoh kepada orang lain mengenai bagaimana harus hidup, termasuk beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian saat sebuah pribadi tidak dibentuk berdasarkan kerja keras atau hanya ingin hidup enak dengan sedikit kerja. Sehingga barangkali etos kerja bisa dibangun jika diawali dengan nilai kemandirian.

Oleh karena itu, efek positif dari kemandirian itu, bagi perempuan berkulit putih tersebut, nantinya dapat memicu kreatifitas anak dimana akan memunculkan ide-ide sesuai dengan keinginan mereka dan berusaha mere-alisasikannya sekuat mereka mampu. Bahkan setelah dewasa nanti, mereka akan menjadi seseorang dengan cita-cita tinggi dan mampu mengendalikan berbagai hal sesuai dengan harapan yang akan diraihnya. Nah, itu semua su-dah mulai dirintis oleh Diana. (sym)

SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengatakan kekurangan tenaga penga-jar. Beberapa institusi pendidikan yang berada di bawah naungan disdik kekurangan jumlah tenaga pendidik. Kekurangan guru di Kota Sumekar men-capai ribuan orang.

Kekurangan guru dinominasi sekolah dasar (SD). Kekurangan guru sekolah dasar mencapai 1.368 tenaga pengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep, Kadarisman, menuturkan, kekurangan guru itu berdasarkan analisa kebutuhan.

Menurutnya, idealnya, masing-masing se-kolah memiliki enam guru kelas, selain Kepala sekolah, guru agama, dan penjaskes. Ketika disesuaikan dengan rasio idealnya, berarti kebu-tuhan guru SD yang berada di bawah naungan disdik mencapai 5.111 dari jumlah 587 lembaga yang tersebar.

“Sedangkan untuk tahun ini, guru SD yang ada baru berjumlah 3.743 guru. Ketika di akumulasikan dengan jumlah secara keseluruhan, maka ditemu-kan kurang lebih ada 1.368 tenaga pendidikan yang dibutuhkan,” katanya kepada Koran Madura.

Kadarisman menjelaskan, kekurangan guru tersebut merata di daratan dan kepulauan. Khusus kepulauan, kekurangan guru mencapai 918 orang, dan di daratan hanya 450 guru.

“Tetapi untuk an-tisipasi kekurangan guru, kami memak-simalkan guru yang PNS, dengan cara menerapkan pola mengajar minimal 24 jam per ming-gu,” ucapnya, Senin (25/11).

Ia menyadari minimnya tenaga pengajar sangat mengganggu terhadap efektifi-tas kegiatan belajar mengajar (KBM). Sehingga dengan pola itu, dampak buruk hingga dapat berimp-likasi terhadap kegiatana belajar mengajar harus dilakukan. “Selain menambah jam belajar, juga telah memanfaatkan tenaga honorer agar tidak sampai ada jam kosong,” jelasnya.

Mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan tersebut menyatakan bahwa kurangnya tenaga pendidik hingga mencapai 1.368 itu paling ba-nyak dialami oleh sekolah tingkat dasar. Se-dangkan untuk jenjang yang lain seperti SMP masih normal, kondisi tenaga pengajar yang ada sebanyak 818 tenaga, hanya kekurangan 95 guru pada 9 mata pelajaran, tetapi untuk 7 mapel justru kelebihan 137 tenaga guru. “Oleh karena itu, harapan kami hanya ada pada THL Kategori 2 yang ikut tes ikut seleksi CPNS awal November lalu. Semoga banyak yang lulus, sehingga dapat menutupi kekurangan guru di beberapa jenjang tersebut,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Kabupa-ten Sumenep, Samsul Rijal, membantah jika Kota Sumekar dikatakan kekurangan guru, tetapi tak ada pemerataan. “Saya tidak percaya jika Sume-nep itu kekurangan guru, bahkan sampai ribuan. Jadi, itu perlu dikroscek ulang,” ucapnya.

Menurut Rijal, isu kekurangan guru itu sudah sejak dulu mengemuka, tetapi ternyata bukan kurang, tetapi memang tidak ada pemeraataan guru. “Kebijakan Disdik saat masih dipegang oleh Pak Rais, akan ada pemerataan guru, tetapi sampai Kadis berubah tiga kali pemerataan itu hanya sekadar isapan jempol belaka, tong kosong nyaring bunyinya,” jelasnya. (sym/mk)

MUSIM PENGHUJAN

3 Kelurahan, 2 Desa Rawan BanjirSAMPANG - Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Kabupaten Sampang mencatat terdapat tiga kelurahan dan dua desa di Kecamatan Kota setempat yang berpotensi dilanda banjir. Warga daerah setempat diharap was-pada saat terjadi hujan lebat.

Wilayah yang berpotensi di-landa banjir itu meliputi Kelura-han Dalpenang, Gunung Sekar, dan Rong Tengah. Sedangkan dua desa lainnya Desa Pasean dan Gunung Maddeh.

Daerah tersebut rawan dilanda banjir akibat luapan sungai kali Kemuning. Bahkan, terkadang genangan banjir akibat kiriman air hujan dari

kawasan wilayah utara seperti Kecamatan Ketapang, Robatal maupun Kecamatan Kedung-dung. Ketinggian air biasanya mencapai 2,5 meter.

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang Moham-mad Zainullah mengatakan, lima titik tersebut merupakan wilayah paling parah jika ter-genang banjir. Pasalnya, wilayah itu tidak jauh dengan kali Kemuning yang sering meluap saat terjadi hujan. "Ya karena wilayah tiga kelurahan dan dua desa ini sangat dekat dengan sungai kali Kemuning," ucapnya, Senin (25/11).

Saat ini, pihaknya sedang

melakukan pengerukan kali Kemuning sepanjang 1,5 kilometer. Hal itu dilakukan agar bisa mengurangi debit air saat banjir. Pasalnya, di Kabu-paten Sampang sendiri tidak bisa mencegah bencana banjir. "Kalau di Sampang ini nor-malisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir," jelasnya.

Dari hasil analisa yang di-lakukan PU Pengairan, satunya-satunya cara untuk mencegah banjir harus membuat sungai. Namun, hal itu cukup sulit terealisasi karena terkait pem-bebasan lahan milik masyarakat

yang rawan terjadi konflik. "Cara mencegah banjir ya harus buat sungai, tapi kita sulit dengan lahan milik warga, apalagi ini rawan konflik," tuturnya.

Di samping itu, pihak-nya juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kali Kemuning untuk terus men-jaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sem-barangan. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci agar banjir tidak terlalu parah. "Hanya satu kuncinya supaya masyarakat di pinggiran sungai Kemun-ing tidak membuang sampah sembarangan menjadi penyebab banjir," imbuhnya. (ryn/lum)

Diana SaputriKaryawati

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II10 SUMENEP

Mereka juga menuntut pencabutan kontrak kouta pendistribusian. Juga, izin lain yang diberikan kepada APMS sesuai dengan Perbup Nomor 3/2011. Untuk itu, pemkab harus meyusun ulang kebijakan distribusi BBM ke kepulauan Masalembu. Re-kom yang diberikan diefektif-kan dengan pengawasan yang maksimal. Serta menindak tegas pejabat yang menjadi mafia BBM.

Sebab, menurut warga, pemkab terkesaan tutup mata dengan fenomena BBM kepu-lauan. Buktinya, tidak ada solusi hingga berlangsung selama tiga bulan. Bahkan, mereka menduga telah terjadi

penyelewengan distribusi oleh Agen Premiun Minyak dan So-lar (APMS). Di mana penjualan BBM (bahan bakar minyak) tidak melalui dispenser.

Aksi puluhan warga kepu-lauan ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka membawa sejumlah poster, yang salah satunya bertuliskan “APMS Kejam Tak Tertandingi”, “Pemda Tak Berdaya di Ha-dapan APMS”, “Pecat Pejabat Korup”, “Pak Bupati, Mana Janjimu”, “Cabut Izin APMS”, dan sejumlah lainnya. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Sambil beorasi, mereka me-maksa untuk menerobos pintu masuk gedung DPRD Sume-

nep. Mereka meminta untuk bisa bertemu dengan dewan. Tak selang berapa lama, akh-irnya sejumlah anggota dewan dari komisi A DPRD Sumenep menemui massa.

Dewan mendukung lang-kah warga kepulauan. Setelah itu, mereka menggelar hear-ing di ruang komisi A DPRD Sumenep. Ikut Asisten II ba-gian perekonomian.

Korlap Aksi, Ahmad Sholeh, menjelaskan, pihakn-ya sudah menyampaikan se-mua tuntutan kepada pemer-intah dan legislatif. Termasuk, meminta pemerintah untuk menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar.

“Kami minta segera men-untaskan masalah BBM, juga pemerintah harus menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar, sebab ini bu-kan hanya persoalan kuota atau distribusi, tetapi kami menaruh curiga ada banyak oknum yang menjadikan isu BBM sebagai peluang para pembisnis hitam,” katanya.

Hal yang sama diungkap-kan Aminullah. Menurutnya, model penjualan BBM yang selama ini terjadi sangat tidak sehat, sehingga memicu ting-ginya harga. Akibatnya, pelu-ang penimbunan BBM men-jadi semakin besar. ”Ternyata Pemerintah Sumenep malah tinggal diam, seolah kelang-kaan BBM kepulauan adalah terjadi secara alami,” ujarnya.

Asisten II Bagian Pereko-nomian Setkab Sumenep M. Syahrial mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak APMS. Itu untuk meminta keterangan terkait tuntutan para pen-demo.

“Sebab kedatangan pulu-han rakyat kepulauan ke sini, karena ditengarai ada pengu-saha yang bermain di balik distribusi BBM melalui APMS. Oleh karena itu, langkah kami adalah Senin mendatang akan memanggil APMS,” katanya.

Syahrial mengungkapkan, apabila ada keterlibatan pihak APMS dalam permainan bis-

nis hitam BBM ini, pihaknya tidak akan tinggal diam. Pasti pihaknya akan mem-berikan sanksi tegas. “Nanti akan langsung dikomuni-kasikan kepada Pertamina, sebab APMS itu kepanjangan tangan dari Pertamina. Jadi sanksinya dari Pertamina, termasuk jika izinnya hendak dicabut,” ujarnya.

Minta Segera Telusuri

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, masalah kel-angkaan BBM Masalembu bukan hanya persolan kuota, tetapi memang ada oknum yang bermain. Juga meman-faatkan isu kelangkaan BBM kepulauan.

“Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan terhadap prob-lem BBM yang melanda kepu-lauan, biar tidak berkepan-jangan, termasuk yang paling penting tidak membantu para pebisnis hitam semakin kaya,” jelasnya. (sym/yat)

Rakyat Masalembu Demo DPRDDesak Tuntaskan Kelangkaan BBM Kepulauan

DORONG. Puluhan warga saat melakukan aksi dorong dengan petugas untuk bisa menerobos masuk ke gedung DPRD Sumenep, Senin (25/11). Mereka mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan BBM di Masalembu.

SUMENEP - Puluhan warga Kepulauan Masalembu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kepulauan Masalembu menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (25/11). Mereka menuntut eksekutif dan legislatif menuntaskan kelangkaan BBM di Masalembu.

SUMENEP –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, membentuk helpdesk atau warung konsultasi bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 soal pelaporan dana kampanye.

Komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, menjelaskan, petugas helpdesk ini terdiri dari lima komisioner dan dibantu dari staf sekretariat KPU. “Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan ke-pada parpol peserta pemilu, kemarin (25/11). Jadi peserta pemi-lu dapat berkonsultasi soal pelaporan dana kampanye kepada petugas tersebut,” kata

Menurut Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto, agar tidak mengganggu aktivitas seluruh staf dan komisioner KPU, help-desk ini akan mulai bekerja setiap hari efektif sejak pukul 13.00-15.30 Wib. “Jadwal sudah kita susun. Kalau helpdesk dibuka sejak pagi hari, akan menganggu pekerjaan yang lain. Makanya kita sepakati helpdesk ini mulai efektif pada pukul 13.00-15.30 Wib,” terangnya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada KPU.

Untuk itu, partai politik harus membukukan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan laporan peneri-maan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU, dileng-kapi dengan keterangan sumber dana kampanye, baik berupa uang, barang atau jasa.

Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye termasuk identi-tas penyumbang dana kampanye.

“Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada kita, maka parpol itu akan dikenakan sangsi tidak akan diikutkan sebagai Peserta Pemilu 2014. Art-inya kalau partai politik tersebut nantinya memperoleh kursi maka jatah kursi itu akan dibatalkan,” ungkapnya.

Didik berharap semua partai politik dapat mematuhi berba-gai aturan pemilu yang telah ditetapkan KPU sehingga pelak-sanaan pemilu jujur dan adil yang mengedepankan persamaan hukum sesama peserta pemilu dapat diwujudkan.

Jumlah warga Sumenep yang tercacat dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 904.192 orang. Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April (edy/mk)

SUMENEP - Nahruddin, 54, warga Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, ter-dakwa pencuri kayu akh-irnya divonis bebas. Senin (25/11), Majelis Hakim Pen-gadilan Negeri (PN) Sume-nep memvonis Nahrudin tidak bersalah. Sehingga, dia dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Deny Indrayana jelas ber-tentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara dengan denda Rp 652 ribu dan subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, tuntutan JPU tidak memenuhi unsur.

Salah satu alasan pembe-basannya, karena kayu yang dicuri sudah tidak masuk kat-egori milik perhutani. Sebab, kayu itu sudah dibakar, se-hingga tidak melahirkan faktor ekonomis. Termasuk, fakta dipersidangan tidak terbukti ada pencurian. Se-hingga, semua tuntutan jaksa dianggap gugur. Terdakwa gagal dijerat dengan UU RI pasal 78 No 41/1999 tentang

kehutanan.Materi vonis yang dijatuh-

kan terdakwa dibacakan secara bergantian oleh tiga majelis hakim pimpinan Deny Indray-ana itu. Sidang berlangsung sekitar setengah jam. Usai di-bacakan vonis, terdakwa Nah-rudin langsung menagis. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut kakek tua itu. Saat Koran Madura mencoba me-nanyakan terkait hasil putusan hakim, terdakwa hanya ter-diam dan mengeluarkan tangis kebahagian.

Sementara itu, meski si-dang yang berisi tentang pen-jatuhan vonis terhadap Nah-rudin berlangsung singkat, rupanya jaksa masih belum terima degan keputusan hakim tersebut. Buktinya, pasca per-sidangan, jaksa enggan di-minta keterangan terkait tun-tutannya yang tak dikabulkan oleh majelis hakim.

“Saya masih akan mem-bicarakan hasil vonis be-bas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa. Saya belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh kejak-saan berikutnya menyikapi putusan bebas tehdap Nahru-din. Tapi yang jelas, saya akan

segera koordinasikan dengan atasannya (Kajari Sumenep),” terang Susmiyati, selaku JPU.

Nahrudin dituduh men-curi kayu jati milik perhutani sebanyak 110 x 19 sentimeter. Akhirnya, pihak perhutani

membawa kasus ini ke Ke-jari Sumenep. Hingga, masuk persidangan. Namun, dalam vonis sidang yang dijatuhkan ternyata terdakwa tidak ber-salah, sehingga dibebaskan. (edo/yat)

SUMENEP – Sungguh memalukan prilaku pemuda yang diduga berasal dari Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang. Sejak lulusan dari sebuah lembaga pendidikan tingkat atas tahun lalu, justru menjadi bintang video mesum. Video yang dinilai merusak moral dan mencoreng nama baik lingkungannya itu, sekarang beredar dikalangan masyarakat setempat.

Video mesum itu sudah banyak beredar dari ponsel ke ponsel milik masyarakat setempat. Namun, sayang tak satupun di antara mereka yang menyebutkan dari mana asal mula video itu diperoleh. “Video ini sudah beredar luas, Mas! Tidak tahu dari mana asalnya,” ujar Ugik (41), salah seorang pemuda asal Batang-Batang.

Video mesum itu berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh orang lain. Yang jelas, dalam video itu sangat jelas sengaja untuk direkam prilaku layaknya suami istri tersebut. Laki-laki

yang kelihatan bertubuh gemuk menggunakan sarung warna hijau kembang dan kaos singklet putih, tak terlihat canggung.

Sesekali sang perempuan yang menggunakan baju warna kuning juga terlihat enjoi mel-akukan perbuatan mesum terse-but. Sarung yang digunakan sang perempuan didominasi warna kuning campur coklat liris-liris.

“Yang laki-lakinya itu, mirip siswa salah satu lembaga pen-didikan di Batang-Batang yang lulus tahun kemarin, mas!,” kata salah seorang penjual pentol ke-liling di wilayah Batang-Batang, Sumenep, Senin (25/11).

Empat EpisodeVideo mesum berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul

‘Wawan Bergoyang’ ternyata bukan satu-satunya video yang ‘diproduksi’ oleh siswa lulusan SMA asal Batang-Batang.

Sedikitnya, ada empat video mesum yang beredar di masyarakat. “Kalau yang beredar itu ada empat video, mas!, tapi saya baru punya dua yang menggunakan sarung,” kata salah seorang pemuda asal Legung, Batang-Batang, Sumenep yang enggan disebutkan identitasnya.

Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan ulah pemuda pengangguran tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada tindakan tegas pada pembuat maupun pengedar video yang mencoreng nama baik lingkungan setempat.

“Sampai saat ini, belum ada informasi kalau pelakunya berurusan dengan aparat penegak hukum. Padahal, video itu beredar sudah hampir satu bulanan dan bukan rahasia lagi dikalangan masyarakat Kecamatan Batang-Batang,” ujar Ugik.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Batang-Batang santer membicarakan soal video mesum tersebut. Dari warga biasa, hingga pemuda yang biasa ‘nongkrong’ di pinggir jalan. Bahkan, sebagian besar mereka nampaknya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun, ketakutan untuk menyebut identi-tas pelaku video mesum tersebut.

(Sumber: http://portalmadura.com)

INFORMASI PEMILU

KPU Bentuk “HelpDesk”

ASUSILA

Pemuda Jadi Bintang Video Mesum

DIDUGA MENCURI KAYU

Pengadilan Memvonis Bebas Nahruddin

KANDAS: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akhirnya tidak terbukti, saat pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Nahrudin di PN Sumenep, Senin (25/11).

Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk

kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu.

Hidayat AndiyantoKomisioner KPU

Video mesum itu berdurasi 10 menit

20 detik dengan judul ‘Wawan

Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari

pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh

orang lain.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II 11SUMENEP

LOWONGAN KERJAGrup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper)2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER &

PERAWAT LANSIA3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN

KETENTUAN• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN• TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X• Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3)

Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

SUMENEP - Mayat Mr X yang sebagian tubuhn-ya tinggal tulangnya saja, ditemukan men-gapung oleh Rafi’ei (42), warga Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, saat sedang jalan-jalan sore di Pantai Taneros, sekitar 50 meter dari bi-bir pantai, Senin (25/11) sekitar pukul 17.00. Mayat yang hampir se-luruh dagingnya hancur oleh hempasan air laut, ditemukan mengam-bang sekitar 45 meter dari bibir pantai.

Rafi’ei sekitar pukul 16.15 sedang berjalan bersama is-trinya, tepatnya di bibir Pan-tai Tanaros. Sekitar pukul 17.00, Rifa’ei melihat baju yang mengapung di tengah laut, sekitar 45 meter dari bibir pantai. Karena Rifa’ie merasa curiga maka dirinya bersama istrinya langsung mendekat, tidak tahunya setelah sampai didekatnya ternyata mayat de-ngan kondisi yang miris.

Rifa’ei menemukan kondisi mayat sudah lapuk. Kedua betis hanya tinggal tu-lang benulang dan kepalanya juga sudah nyaris putus. Hal itu diduga karena terkena arus di tengah laut.

”Awalnya kami tidak per-caya bahwa itu mayat, karena sudah tidak ada kepalanya, bahkan betisnya tinggal tu-langnya,” cerita Rifa’ei.

Setelah dirinya memasti-kan bahwa itu adalah mayat orang, Rifa’ei langsung me-manggil warga sekitar, untuk mengevakuasi korban. ”Ka-rena kami tidak tega dengan kondisi korban, maka kami

meminta bantuan warga di sini,” terangnya.

Tidak berselang begitu lama, puluhan warga berda-tangan dan langsung men-gevakuasi korban ke bibir pantai. ”Ada yang menarik korban, dan sebagian lagi ada yang melaporkan ke pihak ke-polisian,” tukasnya

Menurut sumber Koran Madura, mayat itu diduga ber-

nama Aziqin, 45, warga Desa Sedayu, Kab Gresik. Selama ini, tinggal di Kecamatan Batu-marmar, Pamekasan. Dia dika-barkan hilang sejak satu bulan terakhir, saat dirinya sedang mancing di tengah laut.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, men-gaku sudah menerima infor-masi penemuan mayat itu.

Namun, hingga malam tadi, masih belum diketahui iden-titas mayat tersebut. Hanya, masih dugaan saja.

Di pakaian korban me-mang tidak ada identitas yang bersangkutan. Sehingga, polisi terus menampung in-formasi dari para pihak. “Itu belum pasti, masih perlu kro-scek lebih lanjut mas,” katan-ya. (edy/mk)

SUMENEP - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, dan Dinas Perhubungan menggelar razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang, misalnya Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Razia terhadap PKL dilakukan di Taman Adipura dan sejum-lah jalan protokol. Dalam operasi itu, pihaknya menurunkan lapak-lapak yang ada di trotoar depan Masjid Agung Sumenep. Razia para PKL itu berlangsung cukup cepat, karena tidak ada berlawanan dari para.

Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh Saleh mengatakan, pihanya menertibkan PKL yang dianggap melanggar Perda No. 3/2002 tentang Ketertiban Umum. Semua PKL yang melanggar pasti ditertibkan. ”Untuk di Taman Adipura yang berjualan di bagian timur Taman Adipura tidak ada masalah, sebab belum direlokasi,” terang Saleh.

Di bagian timur akan dilarang nanti kalau sudah ada tempat relokasi. Sebab, mau diusir paksa PKL itu ke pasar, tentu tidak akan menyelesaikan masalah.

”Untuk itu, rencana ke depan pemerintah akan menyediakan lahan untuk relokasi PKL. Sehingga lokasi Taman Adipura ber-fungsi sebagai taman bukan untuk lahan berjualan,” ujar Saleh.

Selain itu, razia gabungan ini juga menyasar kendaraan yang diparkir di trotoar-trotoar. Sebab, itu juga termasuk area terlarang untuk parkir kendaraan bermotor. Dari razia itu, pulu-han motor masih nekat markir di trator-trotoar teruma daerah pertokoan. (edo/yat)

SUMENEP – Upah Mini-mum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Sumenep dinilai ter-lalu kecil. Sebab, UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Soekarwo itu tidak sesuai de-ngan kebutuhan layak hidup (KHL) di Kota Sumekar.

Untuk tahun 2014, UMK yang ditetapkan sebesar Rp 1.090.000. UMK itu lebih be-sar dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp 965.000.

Penetapan UMK Sume-nep itu tertuang dalam Pera-turan Gebernur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa timur 2014 tetanggal

20 November 2013. Kendati demikian, kalangan DPRD Sumenep ternyata masih mempertanyakan kecilnya UMK yang ada. Sebab, layak hidup di kota Sumekar sudah cukup tinggi.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dul Siam, men-gatakan, ketetapan UMK ta-hun 2014 itu terlalu minim, naiknya hanya sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal, taraf hidup lay-ak itu sudah meningkat.

”Itu untuk daerah Sume-nep masih terlalu minim, karena biaya kehidupan di Sumenep itu sangat mahal.

Mungkin di atas Rp 1,2 juta sudah layak,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu sangat tidak etis jika dibandingkan dengan dae-rah yang lain, seperti halnya Kabupaten Sampang yang UMK-nya sebesar Rp 1.120.000 dan juga Bangkalan sebesar Rp 1.202.000. ”Kalu dibandingkan dengan daerah lain di Madura, masih terlalu kecil, padahal dilihat dari KHL dan juga SDA-nya Sumenep cukup besar,” tambahnya

Dia menjelaskan, kepu-tusan UMK itu sangat tidak sepadan dengan kondisi geo-grafis. Sebab, di kabupaten

ujung timur Pulau Madura ini banyak pulau. Sementara ke-hidupan di beberpa pulau itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan.

”Di Sumenep ini terdiri dari 27 Kecamatan, dan 9 Kecamatan berada di daerah kepulauan. Sementara biaya hidup di daerah kepulaun itu sangat mahal dibanding-kan dengan daerah daratan,” terangnya

Oleh sebab itu, lanjut Politisi asal Kepulaun Sa-peken itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil disnakertrans. Hal itu untuk meninjau ulang atas keputu-

san yang telah ditetapkan oleh gubernur. ”Ini harus ditinjau ulang, makanya kami akan me-manggil Disnakertrans, karena Disnakertrans yang banyak tahu persoalan itu,” tergasnya

Sementara Kepala Dis-nakertrans Sumenep, Susto-no, saat Koran Madura kon-firmasi terkait persoalan tersebut, sedang tidak ada di ruang kerjanya. Informasinya, dia sedang berda di luar kota.

”Kalau diklatnya sudah selesai, namun kebetulan sekarang masih ada acara khusus di luar kota,” kata stafnya yang enggan disebut-kan namanya. (edy/yat)

SUMENEP - Sorotan demi sorotan terkait maraknya tenaga me-dis yang bertugas di kepulauan tidak masuk kerja membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Geram. Dinkes memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada tenaga medis yang dengan sengaja tidak mas-uk kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, jika ada tenaga medis seperti dokter dan bidan sering membolos atau tidak menempati tempat tugasnya, maka akan disanksi. Bahkan ter-ancam langsung diberhentikan.

“Jadi, dimanapun jika ada tenaga medis seringkali bo-los dan tidak mengantor, maka laporkan pada saya, namanya siapa, bertugas dimana, bidan dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami berhentikan,” katanya, Senin (25/11).

Rizka mengungkapkan, un-tuk bidan pihaknya bisa lebih mudah memberhentikan. Sebab, mayoritas bidan yang bertu-gas masih kontrak. “Jadi, kalau tenaga medis yang sering tak menempati tempat tugasnya itu

adalah bidan, maka lebih mudah untuk memberhentikan, ting-gal memutuskan kontrak sudah selesai, kalau PNS masih harus melalui banyak tahapan, tetapi tetap akan disanksi,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Pulau Arjasa ada yang melaporkan salah satu bidan jarang ada di tempat kerjanya. “Maka saya lang-sung sampaikan kepada pihak terkait untuk dibina, jika tidak bisa dibina, maka laporkan ke saya, akhirnya bisa dibina dan ia kembali ke tempat dimana ia bertugas,” tandasnya. (sym/yat)

SUMENEP - Keberadaan pondok bersalin desa (polindes) di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, menda-pat protes dari warga setem-pat. Senin (25/11), sejumlah warga Bicabbi terpaksa men-datangi Kantor Dinas Keseha-tan (Dinkes) Sumenep sekitar pukul 10.30).

Mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polindes Bi-

cabbi. Itu lantaran, pelayanan yang diberikan dinilai buruk. Padahal, polindes ini sudah pernah diprotes warga.

Tuni, 50, saat mendata-ngi dinkes, mengatakan, pe-layanan bidan polindes san-gat mengecewakan. Buktinya, warga atau pasien yang sering ditakut-takuti untuk menye-diakan sejumlah uang ketika hendak melakukan operasi, padahal kategori penyakitnya

terbilang sepele. “Bidan ini maunya apa

sih, kok warga masih ditakut-takuti. Keluarga pasien itu su-dah terkena musibah, masih saja dibuat resah. Bukannya membantu meringankan be-ban penderitaan yang dialami pasien, malah pasien dibuat waswas dan takut,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Tuni, pasien yang hendak berobat ke Polindes Bicabbi

juga dipaksa untuk dibawa ke polindes, meski kondisinya tidak memungkinkan. Se-hingga, warga terpaksa mem-bawa pasien ke polindes lan-taran bidan tersebut enggan mendatangi rumah pasien atau warga yang sakit.

Kadinkes Sumenep, Anuge-rah Rizka Rahadi, mengatakan, sudah memberikan teguran pada bidan di polindes terse-but. Selain itu, dia juga sudah

pernah melakukan pembinaan pada bidan tersebut berdasar-kan laporan masyarakat, be-berapa waktu silam.

“Nah, ternyata sekarang ada laporan lagi dari warga Desa Bicabbi terkait kasus yang sama yakni keluhan atas pe-layanan bidan Polindes. Untuk itu, Dinkes berjanji akan mel-akukan pembinaan yang lebih masif lagi nantinya,” terang Kadinkes. (edo/mk)

INDISIPLINER

Tenaga Medis yang Bolos Bakal Disanksi

Warga Menemukan Mayat Mengapung di Tengah Laut

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Nilai UMK 2014 Terlalu Kecil

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Polindes Dikeluhkan

ePaper

Terbit Siang!Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini:http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan PKL

TETAP MANGKAL: Sejumlah PKL yang terjaring razia penertiban di area Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Dimanapun jika ada tenaga

medis seringkali bolos dan tidak

mengantor, maka laporkan pada saya,

namanya siapa, bertugas dimana, bidan dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami

berhentikan.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II12 PAMEKASAN

DAPATKANINFORMASI SEBELUM

BERINVESTASI

KAMI SIAP MELAYANI ANDA!

HUBUNGI KAMI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADUJALAN JOKOTOLE NO. 143KABUPATEN PAMEKASANDIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

Koordinator HMPG Pame-kasan, Agus Sumantri menud-ing DKP Pamekasan tebang pilih dalam menentukan kelompok penerima bantuan dana pemberdayaan petani garam. Sebab penyaluran program itu hanya diberikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (KOMPAG).

Sedangkan kelompok tani yang tergabung dalam organ-

isasinya tidak menerima ban-tuan itu, meski sudah menga-jukan proposal permohonan.

Dia menjelaskan KOMPAG dan HMPG sama-sama men-gelola lahan sengketa antara petani dengan PT. Garam. Na-mun, HMPG dicoret, karena alasan tak cukup syarat ad-ministratif. Padahal, pihaknya sudah melampirkan bukti ket-erangan swakelola lahan dari PT. Garam.

“Kami masih siapkan ma-teri gugatan ke PN Pame-kasan. Kami merasa dirugikan, karena kami juga petani yang juga punya hak atas bantuan pemerintah,” katanya.

Agus menegaskan DKP Pamekasan seharusnya tidak perlu mempersoalkan status tanah yang kini masih diseng-ketakan antara petani dengan PT. Garam, karena sangat mer-ugikan anggota HMPG yang tidak diberi hak untuk men-dapatkan bantuan. Ia menilai DKP Pamekasan diskriminatif, karena hanya menyalurkan bantuan untuk kelompok ter-tentu.

Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik menya-takan penyaluran pugar untuk 170 kelompok lebih di Pame-

kasan sudah sesuai petunjuk teknis (Juknis). Yakni dikucur-kan bagi kelompok yang ang-gotanya memiliki status lahan yang jelas.

Kejelasan status itu dibuktikan dengan surat keterangan sewa, kerjasama bagi hasil atau surat keteran-gan kepemilikan tanah. Se-dangkan HMPG tidak memi-liki persyaratan administratif yang ditentukan.

“Semua kelompok tani su-dah kami fasilitasi yang ber-pedoman pada Juknis. Kalau kelompok lain bisa dapat ket-erangan dari PT. Garam, kena-pa HMPG gak dapat, silahkan tanyakan pada PT. Garam,” katanya.

Adapun dana pugar sebe-sar Rp 3,6 miliar sudah dis-

alurkan kepada 170 kelom-pok tani lebih. Dari total dana itu, sebanyak Rp 100 juta dikembalikan ke kas ne-gara, karena petaninya tidak bersedia mengelola program sesuai Juknis.

“Yang kami kembalikan ke kas negara bukan karena tidak cukup syarat adminis-tratif, tetapi mereka memang tidak mau mengerjakan sesuai juknis. Kalau tidak cukup syarat tentu sudah kami coret sejak awal,” katanya.

Ia menambahkan dana pugar yang disalurkan kepada petani 70 persen digunakan untuk pembelian peralatan sewa lahan, sedangkan 30 persen sisanya digunakan un-tuk optimalisasi lahan. (uzi/muj/rah)

DKP Akan Diseret ke Meja HijauKarena Bantuan Pugar Hanya Diberikan pada KOMPAGPAMEKASAN - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mengancam akan menggugat Dinas Kelau-tan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat setelah gabungan kelompok tani itu tidak menerima penyaluran dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 2013.

Sejumlah mahasiswa yang diduga pelaku pembakaran fasilitas kampus diamankan polisi di Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulsel, Senin (25/11). Tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dangan Fakultas Bahasa dan Sastra mengakibatkan gedung bengkel seni dan dua sepeda motor hangus dibakar.

PAMEKASAN - Dinas Kes-ehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan menunjuk tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Puskes-mas yang menangani korban banjir di wilayah itu. Ketiga Puskesmas tersebut berada di kawasan yang selama ini menjadi lokasi bencana ban-jir setiap musim penghujan.

Tiga Puskesmas yang ditunjuk masing-masing, Puskemas Teja, Puskesmas Pademawu, dan Puskes-mas Sopaah. Penunjukan Puskesmas tersebut karena berdekatan dengan wilayah yang sering terdampak ben-cana banjir.

Kepala Dinkes, Ismail Bey mengatakan penunjukan tiga puskesmas itu dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memetakan kawasan rawan banjir.

“Dari hasil koordinasi itu kami menunjuk tiga Puskes-mas tersebut dan meminta ketiganya untuk selalu siaga disaat turun hujan deras se-cara merata untuk mengan-tisipasi terjadinya banjir,” katanya.

Dinkes juga telah meny-erahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir ke-pada BPBD untuk penanga-nan secara cepat.

Penyiapan tiga Puskes-mas itu, jelas Ismail, juga diimbangi dengan penyia-pan obat-obatan yang dibu-tuhkan oleh korban bencana tersebut termasuk peralatan yang akan digunakan dalam

keadaan darurat.Sementara itu, BPBD

setempat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di musim hujan tahun ini. Bencana yang biasa terjadi di wilayah itu antara lain banjir, longsor, dan angin kencang. Tidak menutup kemungkinan bencana itu juga akan terjadi pada ta-hun ini, sehingga harus di-waspadai.

Khusus untuk banjir, data di BPBD Pamekasan menyebutkan kawasan yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir ada di tiga ke-camatan yang dialiri sungai Keluang, Jombang, dan Se-majid.

Kawasan itu antara lain, di Kecamatan Kota ada-lah Kelurahan Patemon, Jungcangsang, Parteker, Barkot, Desa Laden, Jalmak, Teja Barat, dan Kelurahan Gladak Anyar. Sedang di Ke-camatan Pademawu adalah Desa Sumedangan, Lem-per, Kelurahan Barurambat Timur, Durbuk, dan Prek-bun. Sementara di Kecama-tan Larangan hanya di Desa Montok.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan pihaknya sudah menetapkan Kecamatan Kota sebagai pos utama penanganan bencana banjir. Sebab di wilayah itu, jumlah kawasan yang ter-dampak lebih luas dibanding kecamatan lainnya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan juga lebih besar, karena be-rada di pusat kota.

BPBD, kata dia, sudah mengajukan tambahan per-alatan dan bantuan bagi korban bencana ke Provinsi Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, ger-gaji mesin untuk penan-ganan angin kencang dan perahu karet untuk korban banjir serta makanan siap saji, juga usulan bantuan sembako.

“Sementara ini kami hanya punya satu perahu karet. Jadi untuk memaksi-malkan kinerja dalam pen-anganan korban banjir, kami ajukan bantuan tambahan perahu karet,” katanya. (oni/muj/rah)

ANTISIPASI GENANGAN AIR

Tiga Puskesmas Siaga Banjir

Dinkes juga telah menyerahkan nomer

handphone (hp) petugas kesehatan

yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban

banjir kepada BPBD untuk penanganan

secara cepat.

Sejumlah kendaraan berjalan pelan saat melintasi genangan air di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Ter-padu (KPPT) Kabupaten Pamekasan membuka lay-

anan penerbitan izin lokasi dan izin persetujuan pe-manfaatan ruang. Kepala KPPT, Mohammad Amin mengatakan pemohon izin lokasi disyaratkan mengisi formulir permohonan ber-materai Rp 6.000, berisi pernyataan luas tanah, su-rat kuasa, dan surat perny-ataan data benar.

Disyaratkan foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy izin lokasi terdahulu untuk perluasan/peruba-han, akte pendirian peru-sahaan. Khusus PT, harus ada pengesahan dari Dep-kumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.

Membuat pernyataan ke-sanggupan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang ber-

hak atas tanah. Gambar atau sketsa rencana pemanfatan tanah yang dimohon, juga foto copy surat persetujuan penanaman modal bagi pen-anaman modal dalam negeri (PMDN)/surat persetujuan presiden bagi penanaman modal asing (PMA). “Meny-ertakan foto copy surat ket-erangan terdaftar sebagai anggota REI/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan, dibuat rangkap empat,” jelasnya.

Pemohon perpanjangan izin lokasi, bagi tanah yang belum dikuasai setelah habis masa berlakunya, disayarat-kan permohonan bermat-erai Rp 6.000, foto copy KTP pemohon, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian pe-rusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-

ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.

Menyerahkan foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 % dari yang diajukan. Izin lokasi asli terdahulu harus dilampirkan. Foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 persen dari yang diajukan.

Pemohon izin persetu-juan pemanfaatan ruang (PPR) baru dan perubahan, pemohon harus mengisi formulir permohonan ber-materai Rp 6000, foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian peru-sahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma.

Menyerahkan gambar/sketsa lokasi yang dimo-

hon, foto copy kepemilikan tanah bisa berupa sertifi-kat tanah, petok D, letter C, surat hibah, akta perjan-jian sewa menyewa, atau SPH khusus lahan yang su-dah dikuasai. “Dilampirkan SK persetujuan pemanfa-taan ruang asli, surat kua-sa, dibuat rangkap empat,” kata Amin.

Pemohon perpanjangan PPR disyaratkan permoho-nan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP pemohon/penanggung jawab, SK Per-setujuan Pemanfaatan Ru-ang, foto copy KTP kuasa, dibuat rangkap tiga. “Per-syaratan perpanjangan PPR diatas, apabila belum menindak lanjuti izin-izin lain yang telah diwajibkan sampai masa berlaku PPR habis,” jelasnya. (adv/uzi/muj/rah)

SEREMONIAL

KPPT Layani Izin Lokasi dan Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II 13PAMEKASAN

PAMEKASAN - Panwaslu Pamekasan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Senin (25/11), menurunkan paksa sebuah baliho besar millik salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPR RI. Bal-iho berukuran 12 x 6 meter itu terpasang di depan Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Marto-dirjo, Jalan Raya Panglegur.

Penurunan paksa tersebut dilakukan setelah sebelumnya Panwaslu sudah berkirim su-rat kepada partai pengusung caleg tersebut dan meminta untuk menurunkan sendiri baliho tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. Say-angnya, permintaan tersebut tidak dilaksanakan.

Penurunan tersebut ber-langsung selama setengah jam, dengan menggunakan mobil hidrolis. Selain meli-batkan Satpol PP, Panwaslu juga meminta pengamanan dari petugas kepolisian. Tidak ada aksi protes terhadap pe-nurunan baliho tokoh yang cukup dikenal di Madura tersebut.

Anggota Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono menyatakan penertiban itu merupakan bentuk komitmen Panwaslu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan pen-ertiban alat peraga kampanye.

Ia memastikan seluruh atribut dan alat peraga yang berkaitan dengan pemilihan

umum yang tidak sesuai de-ngan Peraturan Komisi Pe-milihan Umum (PKPU) akan ditertibkan tanpa memandang caleg maupun partai pemilik. “Kalau masih ada yang ter-cecer, mohon dipahami bahwa kami harus melakukan penert-iban secara bertahap, karena keterbatasan petugas dan alat yang kami miliki,” katanya.

Sapto menjelaskan pen-ertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Karena sekalipun pemasangan baliho tersebut memiliki izin, namun pemasangan dan isinya dinilai tidak sesuai dengan Peratu-ran KPU. Diantara yang tidak sesuai, baliho tersebut dibuat oleh perorangan dan bukan oleh partai pengusung.

“Semua baliho dan alat peraga yang berisi tentang pemilu, kami memiliki hak untuk mengaturnya sesuai undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu dinilai kurang serius dalam menegakkan pelaksanaan Peraturan KPU tentang alat peraga kampanye. Sebab di beberapa lokasi, masih di-dapati baliho yang belum ditertibkan. Baliho tersebut milik Caleg DPR RI yang su-dah dikenal di Pamekasan. Namun Sapto membantah dikatakan tidak serius. Sebab untuk menurunkan baliho tersebut, timnya harus men-datangkan alat hidrolis. (awa/muj/rah)

PENERTIBAN ALAT PERAGA

Baliho Caleg DPR RI Diturunkan Paksa

Salah satu baliho besar milik salah seorang caleg DPR RI di Pamekasan diturunkan paksa oleh Panwaslu dan Pol PP setempat. Baliho itu dinilai melanggar peraturan pemasangan alat peraga kampanye.

Wakil Ketua Komisi D, Ju-haini mengaku belum men-erima laporan hasil investigasi itu sehingga belum mengeta-hui perkembangan penanga-nan kasus tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa kasus itu

sudah ditangani Inspektorat dan masih menunggu lapo-rannya.

Menurut Juhaini jika pemeriksaan tersebut sudah tuntas, dipastikan lembaga tersebut akan menyampaikan

laporan secara terbuka kepada masyarakat. Dimungkinkan saat ini proses penyelidikan itu sedang berjalan sehingga laporannya belum disampai-kan.

“Kasus ini menjadi sorotan masyarakat sehingga selay-aknya jika sudah ada hasil dari penyelidikan yang dilakukan Inspektorat, segera disampai-kan ke masyarakat,” katanya.

Ia berharap agar hasil investigasi itu disampai-kan secara terbuka sehingga tidak menjadi pertanyaan di masyarakat. Sayangnya,

Pelaksana Tugas Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Su-tomo tidak bisa dikonfirmasi, karena sedang tidak berada di kantornya. Namun, salah satu petugas di kantor Inspektorat mengatakan kasus dugaan penggelapan dana itu masih dalam proses penyelidikan.

Sebelumnya, Bupati se-tempat, Achmad Syafii berjanji akan memberi tindakan tegas kepada pelakunya jika kasus tersebut benar-benar terbukti. Ia menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada Inspektorat setempat. (awa/muj/rah).

DPR Minta Hasil Investigasi DiumumkanTerkait Kasus Penggelapan Dana di SMP PademawuPAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Inspektorat setempat mengumumkan hasil inves-tigasi (penyelidikan secara mendalam) terhadap kasus dugaan penggelapan uang sekolah di SMPN 1 Pademawu yang dilaporkan sejumlah guru di sekolah tersebut.

PAMEKASAN - Banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) untuk menaikkan populari-tasnya. Selain memasang alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di sejum-lah ruas jalan, sebagian dari mereka juga memasang alat peraga berupa stiker yang ditempel pada mobil pe-numpang umum (MPU).

Kondisi ini bisa terlihat saat MPU itu, antre penump-ang di sejumlah ruas jalan, seperti di jalan Stadion yang menjadi tempat mangkal MPU jurusan Pakong-Waru.

Di tempat itu, nampak beberapa stiker Caleg DPRD Pamekasan menempel pada bagian kaca MPU jurusan itu. Demikian juga MPU jurusan Palengaan dan Proppo, se-bagian terpasang stiker caleg berbagai ukuran.

Maimun, salah satu sopir MPU jurusan Pakong menga-takan stiker itu dipasang, ka-rena caleg yang maju masih temannya. Stiker itu dipa-sang atas permintaan teman-nya agar ia lebih dikenal dan

diketahui sebagai caleg.“Saya hanya ingin bantu

teman saya. Kebetulan pemi-lik mobil ini tidak memper-masalahkan, ya saya pasang,” katanya.

Menanggapi hal itu, Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum, Panwa-slu Pamekasan, Sapto Wahy-ono mengatakan alat peraga kampanye yang dipasang di motor maupun MPU milik pribadi, baik plat hitam mau-pun plat kuning tidak bisa ditertibkan, karena tidak ada payung hukum yang bisa di-jadikan landasan.

Berdasar Peraturan Komi-si Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, pasal 17 ayat 1 huruf a, kewenangan Panwaslu sebatas menert-ibkan alat peraga kampanye yang dipasang di kendaraan milik pemerintah, baik, mo-tor, mobil maupun angkutan umum milik pemerintah. Di luar itu, pihaknya hanya bisa memberi imbauan, namun tidak bisa merekomendasi untuk dilakukan penertiban.

“Kami tidak bisa mere-

komendasikan untuk me-nertibkan alat peraga yang ditempel di kendaraan prib-adi. Kami sudah sampaikan imbauan, mudah-mudahan bisa dipatuhi dalam rangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu Pamekasan sudah mereko-mendasikan penertiban se-jumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Seperti di lokasi terlarang, kendaraan milik pemerin-tah, tempat ibadah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah maupun gedung sekolah.

Rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan pen-ertiban. Alat peraga itu ditu-runkan paksa, karena partai politik (parpol) maupun caleg yang memasang alat peraga perorangan, tidak mengindahkan imbauan KPU untuk memindah atau menurunkan sendiri. (uzi/muj/rah)

BALIHO KAMPANYE

Alat Peraga Marak Ditempel di MPU

Petugas Satpol PP bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan, membongkar baliho atribut kampanye bergambar calon legislatif di Jalan Raya Raci, Pasuruan, Jatim. KPU bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan dibantu Satpol PP menerbitkan atribut kampanye yang melanggar aturan.

PAMEKASAN – Minggu (25/11) kemarin, tiga orang remaja menemukan seorang bayi di pinggir jalan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pame-kasan. Ketika ditemukan bayi dalam kondisi masih hidup. Dia ditemukan di dekat mus-alla yang masuk wilayah Du-sun Nangger.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan saat ketiga remaja, yakni Ku-sairi, 16, Helmi, 19, dan Mustofa,16, hendak pulang ke rumah masing-masing usai bermain. Belum jelas siapa orangtua bayi tersebut dan alasan hingga bayi itu dibuang yang diduga oleh or-angtua kadungnya.

Menurut warga, saat ditemukan, bayi tersebut berada di dalam sebuah kar-dus makanan ringan yang dibungkus kain batik warna kuning. Di dalam kardus tersebut juga ditemukan se-limut bayi dan uang sebesar Rp 100 ribu.

Ketiga remaja itu segera melaporkan penemuan mereka ke Kepala Desa se-tempat, Syamsul Arifin. Kades segera membawa bayi itu ke rumahnya. Bayi de-ngan berat 3,1 kilogram dan panjang 49 sentimeter itu saat ini dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan Kades Klompang.

Syamsul Arifin mengata-

kan saat pertama kali dibawa ke rumahnya, di kepala bayi tersebut masih terdapat bercak darah, sehingga kuat dugaan bayi tersebut belum berumur satu hari. Namun ia tidak mau menyimpulkan

bahwa bayi itu merupakan hasil hubungan gelap, karena hal itu belum bisa dibukti-kan.

Rencananya, ia akan men-gadopsi (mengambil hak asuh) bayi itu, kecuali ada pihak

yang mengaku sebagai orang-tua yang dibuktikan dengan surat keterangan bidan atau kepolisian.

“Kalau ada orang yang mengaku orang tua bayi ini harus dibuktikan dan harus menyelesaikan proses hukum, karena telah membuang bay-inya,” katanya.

Kapolsek Pakong, Ajun Komisaris A. Jauhari Anwar mengatakan dari keterangan bidan yang didatangkan un-tuk memeriksa kesehatan bayi tersebut, diperkirakan bayi itu belum berumur sehari dan di-lahirkan pada pagi hari sebe-lum ditemukan.

Pihaknya sudah menye-lidiki kasus itu dengan me-minta keterangan terhadap bidan dan dukun beranak di wilayah pakong untuk meng-etahui identitas bayi tersebut dan orang tuanya. Namun diperkirakan bayi tersebut lahir melalui bidan di luar Kecamatan Pakong, karena seluruh bidan di wilayah itu mengaku tidak melayani per-salinan pada hari penemuan bayi tersebut.

“Kami hanya bisa memas-tikan bahwa proses kelahi-ran bayi itu ditangani tenaga medis, karena bungkus tali pusarnya menggunakan kain kasa, baju, dan gurita yang dikenakan saat ditemukan merupakan alat bayi bantuan program pemerintah,” katan-ya. (oni/muj/rah)

KRIMINALITAS

Bayi Ditemukan di Pinggir Jalan

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II14 SAMPANG BANGKALAN

Empat orang saksi yang rencananya akan diperiksa H Fauzi, Slamet Terbang, Dr A Malik Masyur, dan M Warto-mo. Ketidakhadiran mereka karena sedang berada di luar kota. Kejari sendiri sudah mengirimkan surat pemanggi-lan penyidikan pertama kalin-ya Senin (18/11).

Kasi Pidsus Kejari Sam-pang Ach Fauzan mengata-kan, surat panggilan ke empat orang sebagai saksi dana pe-sangon itu sudah dikirim mel-alui sekda yang disampaikan kepada kabag hukum pemkab. Tetapi hasilnya masih belum ada yang memenuhi panggi-lan.

“Kita sudah melakukan pemanggilan kepada empat orang sebagai saksi dengan mengirim surat panggilan penyidikan kepada Sekda ke-mudian disampaikan ke Ka-bag Hukum Pemkab Sampang. Ternyata Sampai hari ini (25/11) belum ada yang da-tang,” ucapnya kepada Koran Madura.

Dari keterangan Kabag Hukum Pemkab Sampang, lanjutnya, salah satu dari empat terpanggil itu sedang berada di luar kota. Dirinya juga berencana akan kem-bali melakukan pemanggi-lan secara terus menerus kepada yang bersangkutan. Sehingga, proses pangggi-lan penyidikan tetap berja-lan.

“Kita belum tahu kemana

entah di luar kota pindah ru-mah atau ada kepentingan apa. Namun dari informasi Kabag Hukum, salah satu-nya sedang ada tugas intern di luar kota. Kalau seperti ini juga menghambat kan,” ka-tanya.

Ditanya apakah nan-ti dari hasil penyidikan akan ada tersangka baru? Fauzan masih belum bisa berkomentar banyak. Menurutnya, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap sem-bilan anggota dewan yang masih belum lunas meski membayar deengan menyi-cil. “Ya pokoknya kita masih membidik sembilan anggota dewan dulu yang lainnya nanti bisa diketahui apakah ada tersangka lagi,” ungka-pnya.

Dikatakan Fauzan, dari rencana pihak bangkar ek-sekutif pada tahun 1999 mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dana ang-garan non PNS. Akan tetapi, hal ini oleh keempat ang-gota legislatif yang sudah dieksekusi yakni Sayuti, Fathur Rozi Farouq, serta KH hasan asyari (alm), dan Herman Hidayat (belum dieksekusi) mengubah dana tersebut menjadi dana pe-sangon anggota DPRD pe-riode 199-2004 hingga dana itu diterima oleh anggota DPRD lainnya yang telah merugikan uang negara

sebesar 1.912.500.000.“Kita masih fokus kepada

sembilan anggota itu, karena agar bisa membedakan, apal-agi dulu yang diusulkan oleh eksekutif Pemkab Sampang itu dana anggaran untuk non PNS. Kemudian sama empat orang anggota dewan yang sudah dieksekusi ini diubah menjadi dana pesangon,” terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pe-manggilan terhadap semua anggota dewan yang ber-sangkutan. Namun, masih belum diketahui pasti kapan pemeriksaan itu dilakukan. “Kita akan panggil lagi dan masih nunggu kapan hari apa belum bisa dipastikan,” im-

buhnya.Sementara itu, Kabag Hu-

kum Pemkab Sampang Moh Djuawni saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya membenarkan pemanggilan terhadap empat orang terse-but dan tidak bisa hadir. Ka-tanya, surat itu baru diterima pada Jumat (22/11) malam, seperti H Fauzi sedang be-rada di luar kota begitu pun Slamet Terbang masih ada di Jakarta.

“Ya memang benar sedang ada di luar kota, sehingga tidak bisa memenuhi pang-gilan Kejari, dan surat saya sudah diterima pada malam Sabtu kemarin, sehingga kini masih proses penyampaian,” paparnya. (ryn/lum)

Empat Saksi Tak HadirPengusutan Korupsi Dana Pesangon DPRD Periode 1999-2004SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (25/11) berencana meminta keterangan empat orang saksi dari tim badan anggaran (bangkar) dari eksekutif dan legislatif terkait korupsi dana pesan-gon DPRD setempat periode 1999-2004. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi pamggilan kejari.

SAMPANG - Wali siswa dari dua sekolah dasar (SD) Gersempal I dan II, Kecamatan Omben, sampai saat ini mengaku belum me-nerima dana bantuan siswa miskin (BSM). Hal itu disebabkan terjadi keterlambatan penga-juan data penerima. Wali siswa sudah men-gadukan hal itu ke LSM Lira.

Anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Hasan mengatakan, dua sekolah terse-but sampai sekarang masih belum menerima dana BSM. Padahal, sekolah yang lain di seki-tar Kecamatan Omben sudah banyak men-erima. Sehingga, wali siswa dari dua sekolah tersebut banyak yang mengadu.

Alasan keterlambatan data tersebut, men-urut Hasan, sangat tidak masuk akal karena sekolah yang lain sudah banyak yang men-cairkannya. Itu dimungkinkan karena kepala sekolah tidak bekerja dengan serius, apalagi kondisi sekolah dengan sekolah yang lain ja-raknya berdekatan. Sehingga, sering terjadi kecemburuan sosial dari masing-masing se-kolah.

“Dua SDN Gersempal 1 dan II sampai seka-rang masih belum mendapatkan dana BSM, padahal dari dua sekolah tersebut sudah me-

megang kartu penyandang sosial (KPS), dan kami setelah mendatangi kepala sekolah tese-but alasannya karena keterlambatan data dan masih diajukan. Kenapa itu baru diajukan se-mentara untuk sekolah yang lain sudah banyak yang cair,” ucapnya, Senin (25/11) kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui staf Bagian Pembiayaan Arief Karya ketika dikonfir-masi mengaku masih akan menghubungi pihak bank dulu tentang pecairan dana BSM tersebut. Akan tetapi untuk sekolah Gersempal II tidak masuk dalam data dan masih belum mengajukan ke UPTD setem-pat, namun itu dimungkinkan akan masuk pada tahap kedua setelah pencairan dana BSM untuk sekoah lanjutan tingkat per-tama (SLTP).

“Untuk SDN Gersempal I datanya ada dan untuk Gersempal II masih belum masuk, dan itu dimungkinkan akan masuk pada ta-hap dua, karena kemarin masih pencairan pada tahap pertama. Sedangkan yang dipri-oritaskan adalah siswa yang memegang KPS,” ucapnya. (jun/lum)

BANTUAN SISWA MISKIN

Sekolah Belum Menerima BSM

SAMPANG - Terjadinya kekeliruan administrasi, mem-buat pencairan anggaran Pro-gram Peningkatan Sarana Prasana Lingkungan Sehat Perumahan tahun 2013 untuk rukun tangga (RT) sehingga sampai sekarang masih belum cair. Dinas Pedapatan Pen-gelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang masih melakukan perbaikan, dan berjanji akan dicairkan dalam minggu ini.

Sebelumnya, Camat Kota Sampang Suryanto berjanji akan mencairkan dana terse-but pada mingu kemarin. Akan tetapi, sampai sekarang anggaran tersebut belum cair juga. Hal itu disebabkan ter-jadi kesalahan teknis, karena antara RT dengan pihak ke-camatan salah faham dan be-rangggapan kalau pencairan-

ya seperti sebelumnya waktu masih belum masuk program kecamatan dan masih dana hibah yang pencairannya langsung 100 persen. Pada-hal untuk sekarang berbeda dengan dulu, karena itu mer-upakan program kecamatan yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Karena dana tersebut su-dah masuk program kecama-tan, maka tahapan pencairan-nya untuk tahapan awal 50 persen dari dana sebesar Rp 10 juta untuk setiap RT dan untuk pencairan selanjutnya akan diberikan pada tahapan kedua ketika pengerjaannya sudah mencapai 50 persen. Sedangkan jumlah anggaran-nya sebesar 1,4 miliar dari sejumlah 139 RT dalam enam kelurahan.

“Sebelumnya yang men-

jadi kendala yaitu untuk mem-bangun sepemahaman dengan RT, karena dana tersebut bu-kan dana hibah seperti dulu yang harus dicairkan langsung 100 persen. Akan tetapi, sejak tahun 2013 itu sudah masuk pada program kecamatan yang pencairannya harus dikerjakan dulu baru dicairkan. Sedang-kan dulu cair dahulu baru dik-erjakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Di-nas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispen-daloka) Kabupaten Sampang melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Sumarno men-gatakan, sampai sekarang masih belum cair, karena ter-jadi kesalahan administrasi dan terjadi perubahan nama-nama direkening RT. Sehingga, oleh pihak bank dikembalikan. (jun/lum)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA LINGKUNGAN SEHAT

Ditargetkan Cair Minggu Ini

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II 15BANGKALAN

Petugas memperhatikan papan pemberitahuan premium habis di SPBU (Stasiun Pengisiian Bahan Bakar Umum) Kepandean, Serang, Banten, Senin (25/11). Kelangkaan BBM terjadi di Serang sejak Minggu (24/11) karena kuota BBM bersubsidi yang ada sudah terserap.

Tes tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk meng-etahui kemampuan dari mas-ing-masing peserta. Apalagi peserta dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni demi tercapainya kualitas so-sialisasi yang berkualitas.

“Ujian maupun tes tulis sebagai langkah untuk men-gukur standar kemampuan para relawan. Sebab relawan harus benar-benar memiliki kualitas yang dapat diper-taruhkan,” papar Saiful Ismail Komisioner KPUD Bangkalan.

Menurutnya, anggota rela-wan demokrasi nantinya bertu-gas melakukan sosialisasi pent-ingnya pemilu bagi masyarakat. Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang men-jelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat. Dita-kutkan, jika tidak dilakukan tes terlebih dahulu, yang direkrut tidak mampu menyampaikan dengan baik saat sosialisasi Pemilu.

“Kalau sampai tidak bisa dis-ampaikan dengan baik betapa pentingnya Pemilu 2014 dampa-

knya sangat besar, karena tujuan

kami agar tingkat partisipasi se-makin meningkat,” imbuhnya.

Selain tes tulis, kata Saiful, peserta akan juga menjalan-kan tes kompetensi pada 4 De-sember. KPUD Bangkalan me-mang memberikan porsi ujian maupun tes selama 2 hari ber-turut-turut. Dengan harapan dapat menemukan atau men-

jaring para relawan yang siap untuk diterjunkan ke lapan-

gan. Sedangkan yang berhasil lolos di dua tes tersebut akan diumumkan sebagai relawan pada tanggal 9 Desember.

“Semua tahapan harus dii-kuti oleh relawan. Tidak ada alasan bagi peserta tidak ikut ujian. Konsekuensinya tidak

akan lolos menjadi relawan,” ujarnya. (dn/rah)

Penjaringan Relawan Demokrasi Harus SelektifUjian Akan Digelar Selama Dua HariBANGKALAN - Guna menjaring 25 peserta relawan demokrasi untuk Pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan menggelar tes tulis pada 3 Desember akan datang.

BANGKALAN - Menghada-pi pelaksanaan Pemilihan Leg-islatif (Pileg) 2014, masyarakat perlu meningkatkan kede-wasaan, kecerdasan, dan ke-sadaran berpolitik agar kuali-tas demokrasi semakin baik. Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjel-ang Pileg 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepent-ingan perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak mengganggu publik.

Pernyataan tersebut dis-ampaikan pakar politik Bang-kalan M. Syafi, karena begitu dekatnya momentum pesta Pileg 2014. Momen tersebut dinilai berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun hori-zontal apabila masyarakat dan elit politik tidak memiliki kedewasaan yang matang.

“Pada hakekatnya masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi.

Akibatnya, kata pakar hukum tata negara Unver-sitas Trunojo Madura ini, seringkali para elit tersebut melampiaskan kekalahan itu dengan memobilisasi massa untuk melakukan tinda-

kan yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Hal itu menjadi salah satu indika-tor para elit politisi belum dewasa dalam berpolitik. Se-mestinya harus bisa bersikap dewasa, karena dalam per-tarungan itu sudah pasti ada kalah dan menang.

“Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingan-nya sendiri,” imbuhnya.

Syafi mengimbau masyarakat untuk mening-katkan kedewasaan berpoli-tik dalam menghadapi Pileg 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon anggota legislatif yang ber-tarung dapat mengimbau pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekala-han sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.

“Harus disadari, masyarakat lain harus dihor-mati pilihannya terutama para elit politik. Kalau ada kelompok lain yang jumlah pemilihnya lebih besar, harus dihormati. Jadi kesadaran masyarakat harus ditingkat-kan. Tidak terbawa pengaruh anarkis yang justru men-coreng pesta demokrasi itu sendiri,” tandasnya.(dn/rah)

KESADARAN POLITIK

Masyarakat Penentu Kualitas Demokrasi

BANGKALAN - Dinas Per-tanian dan Peternakan (Dis-pertanak) Kabupaten Bang-kalan menilai gagasan Bank Tani yang diwacanakan DPRD setempat merupakan langkah positif untuk kemajuan bagi petani untuk jangka panjang. Pemkab Bangkalan sejatinya telah memberikan kemuda-han fasilitas berupa Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Us-aha Pangan (KUP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semua itu untuk petani. Namun harus melewati kelompok tani dengan jum-lah luas lahan yang telah ditentukan,” ungkap Kepala Dispertanak Bangkalan, Ir. Puguh Santoso.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Pu-guh, merupakan gagasan yang sangat bagus. Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada. Permodalan bagi para petani merupakan permasalahan klasik ketika mereka belum mampu melakukan analisa usaha tani dengan baik.

“Apakah mereka untung apa tidak? Jika dengan luas lahan di bawah 0,3 hektare, kebutuhan para petani sulit bisa terpenuhi. Di Bangka-lan, mayoritas luas lahannya hanya (0,3 hektare) segitu,” jelasnya.

Ia menambahkan gaga-san agar pemkab mendirikan

Bank Tani itu akan dikoor-dinasikan dengan instansi terkait. Apalagi hal itu masih pada tataran wacana yang be-lum dibentuk secara formu-lasi. Namun Puguh menyata-kan respek terhadap gagasan yang cukup akomodatif bagi kebutuhan petani itu.

Perlu diketehui DPRD Bangkalan memiliki inisiatif untuk mendirikan Bank Tani. Gagasan itu timbul, karena seringkali petani tidak men-dapatkan akses permodalan yang tepat dan mudah. Se-hingga terpaksa untuk men-golah lahan mereka harus berhutang pada rentenir. Oleh sebab itu, mendirikan Bank Tani diharapkan mam-pu menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasala-han tersebut.

“Sudah saatnya petani

itu mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan perta-niaannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal. Bank Tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Bang-kalan, Moh. Ikhsan.

Seorang petani padi, So-hibul Hikam (39), warga Desa/Kecamatan Burneh menga-takan, ia terpaksa tidak be-raktivitas seperti biasanya di musim tanam padi pertama ini. Pria dengan empat anak itu mengaku kesulitan modal bercocok tanam.

“Sudah lama saya bertani. Tapi tetap saja tidak ada pe-rubahan dalam hal perekono-mian. Untuk musim tanam ini, saya libur tanam dulu karena tak ada modal,” tuturnya.

Ia mengatakan setiap musim tanam dirinya selalu meminjam modal melalui rentenir. Karena biaya untuk sekali tanam membutuhkan modal hingga lebih dari Rp 1 juta. “Ada ongkos semai padi, ongkos bajak tanah, ongkos tanam benih, belum lagi ong-kos panen, beli bibit, dan beli pupuk” paparnya.

Sementara itu, lahan perta-nian di Kabupaten Bangkalan sendiri seluas 27.207 hektare dengan produksi padi menca-pai 2.596.409.01 ton per tahun. Di tahun mendatang, produksi padi akan ditingkatkan men-jadi 2.622.902,97 ton atau naik dua persen.(dn/rah)

PERTANIAN

Bank Tani Dinilai Dapat Memajukan Petani

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh,

merupakan gagasan yang sangat bagus.

Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II1616

Iklan dan berlangganan0328-6770024 / 081931012753

Biro Sumenep 081939363544Biro Pamekasan 087850600243

Biro Sampang 087775094464Biro Bangkalan 087750670878

Biro Surabaya 081330903119Biro Probolinggo 081336379769

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II2

Seperti diberitakan, Boe-diono menggelar jumpa pers setelah diperiksa hampir 10 jam oleh KPK di kantornya pada Sabtu (23/11). Dalam jumpa pers itu, Wapres Boe-diono merasa tak bertang-gung jawab soal dana bailout Bank Century yang BI senilai Rp 6,7 triliun. Boediono pun menyatakan jika kebijakan penyelamatan tersebut ada-lah bukan bailout, melainkan pengambilalihan bank gagal berdampak sistemik.Boedi-ono menyatakan jika ia yakin tak terlibat dalam kasus bail-out Bank Century. Dia pun menyatakan jika BI melaku-kan pengambilalihan, bukan memberikan bailout.

“Sebenarnya pengambi-lan alih, karena pengambilan alih karena pemegang saham lama sudah tidak ada di sana. Kalau bailout pemegang sa-ham lama ada dan diinjeksi. Ini diambil alih ke bank, pe-megang sahamnya sahamnya 0. dan itu yang kita lakukan,” ujar Boediono.

Namun menurut inisia-tor Bank Century Mukhamad Misbakhun, kucuran dana yang dilakukan BI adalah bentuk dana talangan atau bailout. Sebab, pemilik Bank Robert Tantular masih sah menjadi pemegang saham saat dana itu dicairkan.

“Pernyataan Pak Boedi-ono kemarin bisa kita carikan buktinya. Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat perny-ataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilaku-kan LPS,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11).

Bahkan untuk mem-perkuatnya pernyataannya, Misbakhun menyebarkan bukti surat Robert Tantular kepada para wartawan. De-ngan bukti penandatanganan tersebut, Misbakhun yakin kasus Century, bukanlah pengambilalihan, melainkan bailout. Karena, jika pengam-bilalihan, artinya bank terse-but tidak jelas milik siapa.

“Dalam terminologi terse-but, itu bailout (bukan ambil alih), pasal 32, 33, penangan melibatkan pemegang saham lama ini bailout,” tegas dia.

“Kenyataan ini dianggap tidak ada oleh Pak Boediono, bahkan pernyataan tersebut sudah disetujui oleh LPS, artinya bahwa ada upaya ke-bohongan, ada upaya untuk membohongi publik,” tegas dia.

Karena itu, ia curiga ada bentuk pembelokan isu dalam hal status pemberian dana Rp 6,7 triliun dari BI ke Bank Century. “Ini upaya apa? Kenapa kemudian bail-out berubah pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama,” tambah dia.

Selain itu, ia menilai, jika Boediono melempar tanggung jawabnya sebagai Gubernur BI yang memiliki kewenangan mem-bailout justru melempar kesalahan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia menam-bahkan, pernyataan Boedi-ono sangat berbeda kala Pan-sus Hak Angket Century DPR memanggil Boediono.

Anggota Komisi III DPR sekaligus Tim Penga-was Century, Chandra Tirta Wijaya mengeritik langkah KPK yang terkesan mem-berikan perlakukan khusus terhadap Boedion0. “Boedi-ono seharusnya mundur atau menonaktifkan diri sebagai

wapres agar pemeriksaan KPK itu tidak terganggu keg-iatan protokoler,” ujar Chan-dra Tirta Wijaya, di Jakarta, Senin (25/11).

Ia menambahkan, terkait pemerintahan di Istana Ne-gara mengenai kasus Cen-tury, Boediono terkesan lepas tangan dan mengang-gap dana Century sebesar Rp6,7 triliun bukan tanggung jawabnya.

ValidasiSecara terpisah, anggota

Timwas Century DPR, Bam-bang Soesatyo mengatakan, KPK juga perlu mem-validasi serta mendalami temuan lain yang pernah diungkap mantan Wakil Presiden Ju-suf Kalla (JK), yakni tentang pengakuan ketua KSSK/Men-teri Keuangan Sri Mulyani bahwa dia merasa telah di-bohongi BI dalam konteks penyelamatan Bank Century.

Selain itu menurut Bam-bang, yang membingungkan adalah penjelasan Boediono yang cenderung melimpah-kan seluruh ekses kebija-kan penyelamatan Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pengawas bank dan manajemen Bank Century saat itu.

“Padahal, fungsi penga-wasan bank saat itu masih digenggam BI. Artinya, BI-lah yang mengawasi Bank Century saat itu. Perlu juga diperjelas dulu institusi apa yang menghitung dan me-nyetujui gelembung dana ta-langan sampai Rp 6,7 trliun itu,” kata Bambang saat di-hubungi, Senin (25/11).

Diketahui bahwa kebija-kan strategis BI yang ditetap-kan oleh Dewan Gubernur BI adalah keputusan kole-ktif kolegial. “Pertanyaan-nya apakah pada tempatnya semua ekses penyelamatan Bank Century ditimpakan kepada dua mantan deputi Gubernur BI, Budi Mulya dan Siti Fadjriah?” tanya Anggota Komisi III DPR RI ini.

Anggota Tim Pengawas Bank Century Ahmad Yani mengatakan kasus Century sudah jelas dan tidak perlu ditutupi. “Century sudah terang, enggak perlu ditut-up-tutupi lagi. Ini jelas per-ampokan uang negara mela-lui perbankan,” ujar Ahmad Yani dalam konferensi pers di gedung Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (25/11). (gam/abd/aji)

Timwas Minta Boediono Mundur JAKARTA-Tim Pengawas Century meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono mundur atau meno-naktifkan diri dari jabatannya. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dinilai telah memberikan keterangan bohong saat diperiksa Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) Sabtu lalu.

Konpers sendiri dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Auditorium gedung KPK, Jakarta. Saat itu hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Wid-jojanto, Deputi Penindakan dan pelaksana tugas Direktur Penyidikan Wareh Sadono, dan juru bicara KPK Johan Budi. Konpers dilakukan terkait pemeriksaan Boedi-ono di kantor Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta, Sabtu (23/11).

Namun, petinggi KPK yang sudah duduk di ruang jumpa pers terpaksa balik ke ruang kerjanya karena diboikot wartawan. Mulanya juru bicara KPK Johan Budi membuka acara jumpa pers kali ini, tapi perwakilan wartawan meminta izin untuk

menyampaikan aspirasinya. “Baik teman-teman, nanti akan disampaikan penjelasan resmi berkaitan dengan pros-es yang dilakukan penyidik KPK, di Istana Wapres, Sabtu lalu,” ujar Johan Budi.

Akan tetapi, belum selesai Johan Budi berbicara, warta-wan langsung angkat suara. Sejumlah pekerja pers ini menyampaikan kritikannya kepada pimpinan KPK begitu konpers dibuka. “Apa bedanya JK dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Teman-teman sudah sangat ke-cewa, tidak ada transparansi. Mendekati tahun politik, KPK makin aneh. Ada apa ini?,” tegas salah satu perwakilan awak media.

“Saya minta teman-teman meletakkan semua alat reka-

man, foto, dan kamera dan kita sama-sama keluar, karena KPK sudah bersikap diskrimi-nasi terhadap media,” ujar awak media lain.

“Kami inginkan pimpinan KPK bisa setara terhadap semua media massa dan atas semua informasi. Kalau hari ini pimpinan hanya menceri-takan soal pemeriksaan hari Sabtu, lebih baik tidak usah,” tegasnya lagi.

Bahkan,wartawan lainnya menimpali, bahwa pihak KPK semakin tidak transparan dan tidak independen mendekati tahun politik 2014. “Pimpi-nan KPK kerap menyatakan, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Faktanya, pihak KPK justru memberikan “kesi-timewaan” kepada Boediono saat memeriksanya di kantor Wapres pada akhir pekan kemarin,” tambahnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, satu per satu awak media meninggalkan ruang jumpa pers. Semen-tara itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto hanya bisa tersenyum menyaksikan wartawan melakukan aksi boikot tersebut.

Pemeriksaan Boediono

terkait kasus dugaan korupsi bailout Bank Century di kan-tor Wapres oleh penyidik KPK di kantor Wapres pada akhir pekan lalu, mengundang tanda tanya. Sebab, belum ada informasi sebelumnya dari pihak KPK mengenai pemeriksaan orang nomor dua di Indonesia itu. Bahkan, Abraham Samad pada hari itu mengaku belum tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama sekitar sembi-lan jam, akhirnya Boediono menggelar jumpa pers di kan-tornya, Wapres, pada Sabtu malam.

Boediono mengakui, kan-tor Wapres dipilih sebagai tempat pemeriksaan karena khawatir pasukan protokoler dirinya selaku Wapres akan mengganggu proses pemerik-saan bila dilakukan di kantor KPK. “Pertimbangannya adalah masalah logistik. Kalau saya datang ke suatu tempat, perangkat saya itu pasukan-nya besar, terkait protokol kenegaraan. Sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu suasana di tempat itu,” kata Boediono. (gam/abd)

SKANDAL BANK CENTURY

Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK JAKARTA-Ratusan wartawan dari berbagai media massa cetak dan elektronik memboikot jumpa pers pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang auditorium kantor KPK, Jakarta, Senin (25/11) petang. Boikot dilakukan lantaran KPK dinilai tak transparan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boedi-ono terkait penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pen-danaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

ant/agung rajaza

BOIKOT KONFERENSI PERS KPK. Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) menghadiri konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/11). Wartawan melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan disampaikan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11) lalu, boikot tersebut merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

NASIONAL

Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular

pernah tanda tangan surat pernyataan

selaku direktur Bank Century, pemegang

saham Bank Century untuk ikut sebanyak

20 persen saham dalam penanganan

dilakukan LPS

Muhammad MisbachunAnggota DPR RI

JAKARTA- Satuan Penga-manan (Satpam) Rumah Dinas Rudi Rubiandini Joko Supriyo-no mengungkapkan Deviardi alias Ardi sering bertandang ke kediaman mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelak-sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Ya Pak Ardi memang ser-ing datang, tidak mengisi buku tamu,” ujar Joko Supriyono saat menjadi saksi atas terdak-wa Komisaris PT. Kernel Oil Si-mon Gunawan Tanjaya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakar-ta, Senin.

Joko juga membenarkan bahwa Deviardi pernah mem-bawa sepeda motor jenis BMW ke kediaman Rudi Rubiandini serta sebuah tas yang belakan-gan diungkap KPK berisi uang.

“Iya Pak Ardi memarkir motor jenis BMW di rumah dan membawa tas ‘laptop’ hi-tam, saya nggak tahu isinya apa baru tahu isinya saat di-periksa KPK,” ungkapnya.

Barang-barang yang dibawa Deviardi, pelatih golf Rudi, akhirnya terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam sebagai barang bukti dugaan suap.

Mantan Kepala SKK Migas

Rudi Rubiandini diduga men-erima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Si-mon Gunawan Tanjaya mela-lui pelatih golf Rudi, Deviardi bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS agar dime-nangkan dalam tender minyak mentah dan kondensat bagian negara oleh Fossus Energy.

Belakangan KPK juga me-netapkan Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi sejak ekspose pada 12 November 2013.

Dari bulu tangkis ke golf Rudi yang awalnya lebih sen-ang bermain bulu tangkis akh-irnya tergoda bermain golf. Dari lapangan golf ini juga menjadi tempat pertemuan Rudi dengan Deviardi, pelatih golf-nya.

Hal ini terungkap dari keterangan saksi Kadip Pe-nunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. Menurut pen-gakuannya, dia adalah orang

yang mempertemukan Rudi dengan Deviardi di lapangan golf kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Pusat.

Bahkan Iwan juga yang awalnya mengajak Rudi ber-main golf sejak Rudi menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, meng-gantikan (Almarhum) Widja-jono Partowidagdo yang wafat saat mendaki Gunung Tam-bora pada 2012.

“Kata orang-orang, “Wa-men-nya kok enggak golf ?”

Saya bilang ke pak Rudi, “Pak ayo main golf. Kan bapak su-dah jadi Wamen. Biar sama seperti yang lain,” kata Iwan yang menambahkan Rudi sempat ogah-ogahan bermain golf.

“Kata Pak Rudi waktu itu, ‘Enak ya, keringatan’,” tambah Iwan mengungkapkan ucapan Rudi saat itu.

Kemudian, Iwan melan-jutkan, saat Rudi bermain golf lagi pada pekan depannya, saat itulah mereka bertemu Deviardi.

“Saat lagi main, di situ ada Deviardi sama teman-te-mannya. Saya kenalkan ke Pak Rudi. Saya bilang, ‘Pak Rudi, ini Deviardi, jago main golfn-ya’,” kata Iwan saat bersaksi dalam sidang Simon.

Akan tetapi Iwan mengaku tidak tahu apakah Rudi dan Deviardi sempat membicara-kan masalah bisnis dan lelang di SKK Migas karena dia hanya sebatas mengenalkan saja.

Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa Devia-rdi akhirnya menjadi tangan kanan Rudi Rubiandini. Hal ini disampaikan oleh saksi lain yakni Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Mi-gas, Gerhard Marten Rumeser, yang mengakui sempat berke-nalan dengan Deviardi di Sin-gapura awal tahun ini. (gam)

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Deviardi Sering Datangi Rumah Rudi Rubiandini

JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan tetap memigrasikan teknologi sistem televisi analog ke sistem teknologi digital, meski Mahkamah Agung (MA) mem-batalkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 22 tahun 2011.

“Keputusan MA itu tidak membatalkan proses migra-si. Pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Gatot mengatakan implikasi pembatalan Permenkominfo Nomor 22 tahun 2011 yaitu tidak ada penghentian (switch off) sistem televisi analog, tidak ada kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru.

Namun, Kemkominfo, lanjut Gatot, akan tetap mempersiapkan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua yang meliputi Sumatera Barat,

Riau, dan Jambi; dan zona tiga yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lam-pung, dan Bangka Belitung.

“Masih dibahas tepatnya,” kata Gatot ke-pada Antara tentang apakah penyelenggaraan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua dan zona tiga akan dilakukan pada kuartal pertama 2014.

Gatot mengatakan keputusan MA itu bersifat retroaktif yang berarti hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing sebelumnya tetap berlaku.

“Masyarakat dan pelaku industri televisi tidak perlu resah karena Kementerian Kominfo akan segera mener-bitkan Peraturan Menteri Kominfo sebagai penggan-tinya,” tutur Gatot.

Pada Oktober, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kem-kominfo, Syukri Batubara, mengatakan konsekuensi atas pembatalan Permen-kominfo itu adalah pem-batalan jadwal pengalihan siaran analog ke digital pada 2018. (ant/beth)

TEKNOLOGI INFORMASI

Kemkominfo Tetap Migrasikan Sistem Televisi Analog

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 3

ant/widodo s. jusuf

SAMBUT KTT WTO. Mendag Gita Wirjawan (kanan) didampingi Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Rapat kerja tersebut membahas persiapan dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember di Bali.

MIGAS NATUNA

Santos Jadi Operator

JAKARTA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Min-yak dan Gas Bumi menyetujui usul perusahaan migas asal Australia, Santos Limited se-bagai operator Blok Northwest Natuna menggantikan AWE Limited.

VP Santos Asia Pacific Martyn Eames dalam siaran pers di Jakarta, Senin, menga-takan pihaknya juga mem-peroleh persetujuan akui-sisi 50 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok tersebut dari AWE.

Dengan pengalihan tersebut, pemegang PI Northwest Natuna menjadi Santos 50 persen sekali-gus operator dan AWE yang juga berasal dari Australia, berkurang menjadi 50 persen.

Perusahaan migas asal Australia tersebut memper-oleh persetujuan pengalihan PI dari Dirjen Migas Kemente-rian ESDM atas nama Men-teri ESDM pada 17 Oktober 2013. Sedangkan, persetujuan operator diberikan SKK Migas pada 7 November 2013.

Blok Northwest Natuna di lepas pantai Natuna memiliki Lapangan Ande Ande Lumut dengan potensi cadangan ter-bukti dan terduga (proved and probable/2P) sekitar 100 juta barel ekuivalen minyak.

Ande Ande Lumut ditemu-kan April 2000 dan selanjutnya dilakukan pengeboran dua sumur penilai pada 2006.

Sejumlah rencana pengembangan yang akan dilakukan Santos di Northwest Natuna antara lain memasang anjungan sumur lepas pantai (well-head platform) dan satu unit floating production stor-age and offloading (FPSO).

Pengambilan minyak (offtake) akan dilakukan de-ngan menggunakan tanker ulang-alik (shuttle).

Santos menargetkan kepu-tusan akhir investasi (final investement decision/FID) diharapkan rampung pada 2014. (ant/lik)

Demikian diungkapkan pengamat sosial Benny Sa-setyo dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Ja-karta, Senin (25/11). “(Uji ma-teri) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakim-hakim itu dalam memandang masalah ini,” ungkapnya.

Menurut dia, MK harus sangat berhati-hati dalam

mengambil putusannya. Sebab MK tidak hanya mengambil kesimpulan dari fakta yang kelihatannya logis dan masuk akal tetapi juga harus meli-hat apa motif dari Uji Materi tersebut.

“Apa tujuannya benar un-tuk bikin BUMN lebih profe-sional dan lebih baik, atau me-nyelamatkan dari intervensi KPK dan lembaga pengawas

negara?” lanjut Benny.Jika nantinya MK menolak

uji materi ini, maka menu-rut Benny, secara perlahan MK akan berhasil menaikkan kredibilitasnya. Namun jika MK menerimanya, maka lem-baga 9 pilar tersebut dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mempertimbang-kan kepentingan rakyat dalam mengambil putusannya.

Malahan Emerson Juntho mengkhawatirkan kasus yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu kembali akan terulang dalam uji materi keuangan negara ini. Kekhawatiran Em-erson itu, tidak lain dilatarb-elakangi karena uji materi ini dianggapnya dapat meng-hasilkan keuntungan yang besar bagi pihak-pihak yang

memanfaatkan.“Kita semua berharap, MK

bisa mengambil keputusan de-ngan hati-hati. Kita berharap MK tidak masuk angin lagi seperti kemarin,” kata Emer-

son.Uji materi ini dimohon-

kan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indone-sia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah pasal 2 huruf g dan I UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-gara. Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuan-gan negara.

Sementara itu, anak buah pengacara Hotma Sitompul yaitu Mario Cornelio Bernardo dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai

Mario terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelati-han Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman.

“Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan ku-rungan penjara,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadi-lan Tindak Pidana Korupsi, Ja-karta, Senin (25/11).

Mario dinilai terbukti mel-anggar Pasal 5 ayat (1) Un-dang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-gaimana diubah UU Nomor 20

tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak men-dukung pemberantasan ko-rupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mence-markan nama baik advokat. Selain itu, selama di persidan-gan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.

“Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menye-diakan uang mengurus perka-ra dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Suprat-man,” lanjut Jaksa Pulung. (gam/aji)

MK Menguji Materi UU Keuangan NegaraJAKARTA - Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpuruk pasca penangkapan Akil Mochtar akan teruji dan menjadi taruhan saat memutus-kan perkara uji materi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). MK didorong agar menolak uji materi kedua UU tersebut karena akan berdampak buruk bagi masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) berharap alokasi dana haji ke perbankan syariah ta-hun depan akan memberikan stimulus positif bagi pengem-bangan dan pertumbuhan bank syariah. Bahkan, sebesar 30% dana haji diharapkan benar-benar bisa masuk ke perbankan syariah.

Direktur Direktorat Per-bankan Syariah Bank Indone-sia Edy Setiadi mengatakan, adanya dana haji yang akan masuk ke perbankan syariah pada tahun depan harus bisa

dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah. Ini penting mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil. “Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Saya kira komposisinya akan seperti apa kedepannya akan kita lihat lagi seperti apa”, ungkap Edy, kepada wartawan, ditemui dalam sebuah seminar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (25/11).

Edy juga berharap, alokasi dana haji sebesar 30% di perbankan pada tahun depan bisa terserap penuh oleh per-bankan syariah. Bila mampu terserap secara penuh alokasi sebesar 30% itu bukan tidak mungkin akan meningkat-kan kemampuan perbankan syariah dalam berekspansi, dan nantinya memperbesar

pangsa pasarnya.Proses perbankan syariah

memperbesar pangsa pasarnya dirasa perlu. Apalagi, nilai kapi-talisasi pasar perbankan syariah Indonesia yang sebesar Rp2.763 triliun masih tergolong belum mencapai titik yang ideal, ka-rena jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 151,79% dibanding jumlah muslim di Timur Tengah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menar-getkan pertumbuhan aset keuangan syariah di atas 40 persen pada tahun depan. “Maka dari itu perlu ada kerja sama antar lembaga keuangan syariah dan terciptanya in-terkoneksi lembaga keuangan syariah, mengingat penetrasi keuangan syariah di Indone-sia masih kecil,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani saat Islamic Finance Conference 2013, di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menambahkan, “Pon-dasi transaksi ini mengharus-kan lembaga jasa keuangan syariah harus mengenali siapa rekan kerjanya dan jenis usaha rekan kerjanya. Hal tersebut memastikan ter-jadinya hubungan kerjasama yang dekat antar lembaga keuangan syariah dan meng-hindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”

Dalam lima tahun terakhir, lembaga keuangan syariah telah tumbuh dengan signifikan. Pada 2007, aset perbankan syariah dan indus-tri keuangan non bank syariah baru mencapai R38,4 triliun.

Jumlah itu menanjak pada tahun lalu menjadi Rp247,2 triliun. Itu terdiri dari aset perbankan syariah Rp199,7 triliun dan IKNB syariah sebe-sar Rp47,5 triliun.

“Artinya secara total aset lembaga keuangan syariah di Indonesia telah meningkat sebanyak 6,5 kali,” jelas dia. (gam/abd)

DANA HAJI

BI Berharap Bank Syariah Bisa Menyerap hingga 30%

Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30%

di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang

luar biasa.

Edy SetiadiDirektur Direktorat Perbankan

Syariah Bank Indonesia

JAKARTA-Upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit pada 2013 akan semakin sulit bila unit-unit rumah rakyat diambil oleh mereka yang tidak menghuni, melainkan berinvestasi. Karena itum harus ada upaya mengatur hal ini agar jeda antara kebutuhan dan penye-diaannya tidak semakin tinggi.

Menurut Wakil Presiden Boedi-ono jumlah mereka yang berupaya mendapatkan capital gain (keun-tungan financial) dari membeli unit rumah yang seharusnya dipa-kai oleh mereka yang membutuh-kan tidak sedikit. Baik rumah susun atau rumah tapak, para pengambil keuntungan ini membeli rumah dengan tujuan investasi, bukan untuk dihuni. “Harus ada kebija-kan terintegrasi untuk menekan jumlah ini. Mungkin mereka yang berupaya mendapat capital gain itu berpikir daripada dideposito, lebih beruntung jika dibelikan rumah murah. Tapi jangan sampai kita terus membangun, lalu dijadikan objek investasi. Bentuk kebijakan-

nya mungkin bukan larangan, tapi lebih pada sistem insentif. Capital gain boleh, tapi jumlahnya tidak dominan. Rasionya harus pas. Ini tugas moral kita,” kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional Realestat Indonesia 2013 di Hotel Grand Melia, Jakarta, (25/11).

Dia mengatakan backlog atau kekurangan 15 juta rumah pada tahun 2013 berarti laju suplai tak bisa memenuhi perkembangan permintaan. Kekurangan suplai ini harus diwujudkan menjadi pro-gram-program operasional. “Kalau ada backlog, kita semua di pemerin-tahan mestinya perlu mempertan-yakan di mana prioritasnya selama ini,” katanya.

Wapres meminta agar prioritas utama diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, yang belum bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri, dibanding kelom-pok masyarakat yang penghasilan-nya sudah menengah. Baik pemer-

intah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri harus bekerja bersama-sama

menyatukan fokus. “Yang penghasilannya sudah

cukup tidak perlu dijadikan pri-oritas lagi. Kalau ada kemampuan mari kita curahkan pada mereka yang belum mampu. Ini pilihan yang logis dan etis, sesuai dengan semangat kita sebagai satu bangsa yang mempunyai rasa persatuan yang kuat,” katanya.

Wapres meminta agar anatomi dari permintaan yang sangat tinggi tersebut harus dijabarkan lebih rinci, misalnya siapa yang membutuhkan bentuk hunian seperti apa, dengan syarat bagaimana mengingat solusi bisa bermacam-macam. Bentuk hu-nian bisa rumah tapak atau rumah susun, modanya bisa beli atau sewa. Yang jelas, tak bisa semua per-mintaan tersebut dijawab dengan membangun rumah tapak yang sama sebesar 36 meter persegi.

Setelah memerinci permintaan, maka langkah selanjutnya adalah peran apa yang harus dijalankan oleh masing-masing seperti pemer-intah pusat, pemerintah daerah maupun REI secara tajam dan rinci.

Wapres mengatakan, peran REI sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat mengingat hal itu adalah kebutu-han hidup yang mendasar. “Satu keunikan dari kebutuhan papan ini adalah harus disediakan di sini, tak bisa diimpor. Itulah keunikan seka-ligus tantangannya,” katanya.

Wapres mencontohkan, di daerah perkotaan kebutuhan untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sangat besar. Namun mengingat skema ini belum dir-espon baik, Wapres meminta agar skema pembiayaan dirumuskan dengan lebih memberikan insentif yang cukup bagi calon konsumen-nya. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa melakukan banyak hal antara lain pemberian subsidi, proyek-proyek APBN maupun peraturan yang memudahkan. (gam/abd)

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Batasi Capital Gain di Pemukiman Murah

(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas

MK. MK sedang diuji sejauh mana visi

negarawan hakim-hakim itu dalam

memandang masalah ini

Benny SasetyoPeneliti ICW

EKONOMI

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II4

Nanti kami akan melakukan

peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari

usulan penangguhan perusahaan itu.

Hary SoegiriKadisnakertransduk

Provinsi Jatim

LINTAS JATIM

ant/adhitya hendra

MINIATUR MASJID. Seorang siswa menunjukan hasil karya miniatur masjid yang terbuat dari kertas koran yang di pamerkan di halaman sekolah SMAN 1 Kejayan, Kejayan, Pasuruan, Jatim, Senin (25/11). Pameran karya miniatur masjid yang berjumlah 222 buah tersebut dibuat oleh siswa kelas 10 dengan tujuan untuk meningkatkan daya kreatifitas siswa serta memanfaatkan limbah kertas koran.

Pemprov Sebaiknya Mewujudkan Kesetaraan Gender

"Komitmen itu dapat dinilai dari tiga aspek yang se-lama ini dikelola pemerintah provinsi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin (25/11).

Ia mengemukakan hal itu di sela pembukaan Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender Badan Pemberdayaan Perem-puan dan Keluarga Bencana Jatim.

"Ketiga aspek tersebut yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menin-gkat dari 71,06 persen pada

2009 menjadi 72,18 persen pada 2012," katanya.

Aspek kedua, yaitu Indeks Pembangunan Gender yang meningkat dari 63,48 persen pada 2009 menjadi 65,38 persen pada dua tahun beri-kutnya.

Aspek ketiga, yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat dari 2009 sebesar 60,26 persen menjadi 68,11 persen pada 2011.

"Meningkatnya tiga as-pek itu tak lepas dari program pembentukan koperasi wanita yang menghapus kesenjangan

gender sebagai salah satu pe-nyebab kemiskinan keluarga," katanya.

Wakil Gubernur yang akr-ab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan melalui koperasi wanita maka perempuan di-harapkan bisa berperan dalam meningkatkan pendapatan ke-luarga.

Tidak hanya itu saja, ben-tuk perlindungan perempuan lainnya dari berbagai tindak kekerasan seperti ekspolitasi dan diskriminasi diupayakan ditanggulangi dan dicegah melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, korban "trafficking" hingga pendampingan kesehatan.

"Pengembangan kebijakan yang responsif gender juga di-

aplikasikan dengan pelayanan KB pascasalin untuk menu-runkan Angka Kematian Ibu (AKI), pemberian Bosda, Ren-ovasi RTLH dan Jamkesda," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim juga telah menginisiasi pengembangan menuju kabupaten/kota la-yak anak. Pihaknya mendiri-kan 10.000 Taman Posyandu Terintegratif yang terdiri dari PAUD, Posyandu, Bina Kelu-arga Balita dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Pemprov juga mencatat bahwa peran perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya an-gka keterwakilan perempuan di parlemen dari 12,5 persen

pada 1990 menjadi 18,18 pers-en pada 2012.

Di lingkungan Pemprov Jatim atau eksekutif, kata dia, keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik seba-nyak 549 orang, dari jumlah laki-laki yang mencapai 1.292 orang.

"Ini artinya perempuan dil-ibatkan dalam pembangunan dan menyejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi, misalnya Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan," katanya.

Selain itu, Kepala BPPKB, Kepala Biro Kesra, Direktur RS Haji dan RS Saiful Anwar. "Mereka adalah perempuan yang memiliki potensi dan ke-mampuan di bidangnya," kata-nya. (ant/fqh/dik)

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara makro serta penanganan perlindun-gan terhadap perempuan dan anak.

UMK 2014

Penangguhan UMK Paling Lambat 21 Desember

SURABAYA – Pemerin-tah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada sejumlah perusa-haan yang tidak mampu membayar Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai Pergub No 78 Tahun 2013 untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan penetapan UMK 2014 pal-ing lambat, 21 Desember mendatang.

Hal tersebut disampai-kan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadis-nakertransduk) Provinsi Jatim, Hary Soegiri ke-pada wartawan disela-sela kegiatan sosialisasi Pergub No 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupten/Kota di Jawa Timur 2014 di Hotel Satelit Surabaya, Senin (25/11) kemarin.

Menurut Hary, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika perusahaan mengajukan penangguhan penetapan UMK 2014. Diantaranya melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, ne-raca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang serta jum-lah tenaga kerjanya yang dimintakan penangguhan serta adanya persetujuan dari serikat buruh (pekerja) dengan manajemen perusa-haan. Lalu usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Disnakertransduk Jawa Timur.

“Nanti kami akan mela-kukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memas-tikan kebenaran atas pen-gajuan dari usulan penang-guhan perusahaan itu. Jadi itu merupakan salah satu persyaratan ketika peru-sahaan akan melakukan pengajuan permohonan penangguhan penetapan UMK yang ditembuskan ke Disnakertransduk Jatim,” jelasnya.

Jika memenuhi per-syaratan usulan penang-guhan UMK 2014 akan diterima, namun jika tidak, maka tidak ada alasan bagi perusahan untuk tidak menjalankan

keputusan gubernur terse-but. Dalam kesempatan itu, Kadisnakertransduk mengingatkan perusa-haan-perusahaan yang sudah terlanjur memberi-kan UMK lebih tinggi yang ditetapkan oleh peme-rintah untuk tidak boleh menurunkannya.

Untuk diketahui, pada penetapan UMK tahun 2013 lalu, sedikitnya 35 perusahaan di Jawa Timur mengajukan penanggu-han UMK. Namun hanya 24 perusahaan disetujui Disnakertransduk karena memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

meminta kepada para buruh dan pengusaha agar menerima dengan legowo keputusan gubernur ten-tang UMK. Hal itu disam-paikan Gus Ipul kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (25/11) kemarin.

Menurutnya, keputusan gubernur tersebut telah melalui masukan atau rekomendasi dari dewan pengupahan Jatim, seperti mulai dari penghitungan kebutuhan hidup yang la-yak baik.

“Saya minta kepada semua stakeholder baik buruh dan pengusaha dapat menerima keputusan gu-bernur dengan legowo, se-hingga kondisi dan suasana Jatim semakin kondusif,” tandasnya. (han)

NARKOTIKA

Polisi Menggerebek PenyabuSURABAYA – Tiga orang

yang sedang pesta narkoba jenis sabu, dibekuk satuan Reskrim Polsek Tandes. Mereka adalah Risnandar Sugiarto (35) warga gadukan Utara, Ganda Gunawan (27) warga Tambak asri dan Willy Andrean (25) warga Jl Gadu-kan Utara.

Kejadian bermula saat tersangka Risnandar meng-antar Willy yang masih kera-bat, kerumah Ganda untuk menjual camera. Rencananya uang dari hasil menjual cam-era akan digunakan untuk untuk bayar hutang. Namun, sesampai ditempat, Ganda menawarkan narkoba dengan harga 200 ribu untuk dipakai bersama, yang dapat dibayar kemudian hari.

Risnandar dan Willy setu-ju, kemudian ketiganya me-lakukan pesta sabu, saat istri tersangka Ganda pergi men-jemput anaknya yang ditit-pkan dirumah orang tuanya. "Saya tawarkan pada mereka, ternyata mau dengan bayar belakangan, akhirnya kami pakai bersama," terang Gan-da, Senin (25/11).

Saya dapat barang terse-but dari Tuwek, tapi selama ini saya tidak pernah ketemu, untuk pembayarannya juga sistim ranjau," tambah bapak satu anak tersebut.

“Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa ditem-pat tersebut sering diadakan pesta narkoba, setelah kami lakukan penyidikan benar

ditempat kost tersebut se-dang gelar pesta dan anggota langsung melakukan pen-angkapan," Terang Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan.

“Saat ini kami masih mengejar tersangka Tuwek, yang diakui sebagai penyu-plai barang dan kami tetap-kan sebagai Daftar pencarian Orang (DPO), namun mereka mengaku selama ini tidak pernah bertemu hanya via telepon," lanjut Bagus.

Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengaman-kan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai 200 ribu, tersangka dijerat pasal 112 UU RI no 35 tahun 2009 dengan ancaman huku-man 12 tahun penjara.(ddy)

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan menunjukkan barang bukti dan ketiga tersangka di Mapolsek Tandes.

KEBUTUHAN DAN HAK POLITIK

Perempuan Harus Penuhi Implementasi Affirmative Action

"Jawa Timur yang meru-pakan provinsi ke-6 diseleng-garakan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sisi peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang memungkin-kan terjadi peningkatan jum-lah keterpilihan perempuan

di parlemen pada Pemilu 2014," ujar Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma disela-sela acara fasilitasi ket-erwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

Sri Danti menjelaskan, Jawa Timur masuk kluster dua dalam meraih kursi DPRD Provinsi yakni 18% dari 100 kursi yang diperebutkan. "Provinsi Jawa Tengah, DI Yo-gyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta meraih kursi 20%-25% masuk dalam kategori satu," paparnya.

Sementera itu, keterwaki-lan perempuan DPRD di 38 kabupaten/kota di Jatim, tam-bah Sri Danti, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Probolinggo mencapai target amanat UU Pemilu yakni minimal 30%.

"Yang paling kritis ialah Kabupaten Bangkalan, Kabu-paten Sampang, Kabupaten

Bondowoso, dan Kabupatem Tulungagung hanya memper-oleh 1 kursi DPRD yakni 2%", jelasnya.

Menurutnya, kondisi keterwakilan perempuan se Jatim seharusnya dapat mendongkrak percepatan pembangunan SDM-nya. "Fakta dilapangan menunjuk-kan bahwa IPM-nya masih belum kompetitif dengan provinsi yang memiliki IPM, IPG dan IDG lebih tinggi," tegasnya.

Untuk itu, ujar Sri Danti, peningkatan kapasitas per-empuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipe-nuhi, sekaligus implementasi affirmative action.

"Calon perempuan legislatif memiliki keterbatasan penge-tahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingam

di pasar politik. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pe-merintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ujarnya.

Selain itu, ujar Sri Danti, caleg perempuan harus me-miliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas poltik dan ekonomi dengan cara mem-bangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghema-tan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi.

"Saya harap para perem-puan calon legislatif harus mampu tampil beda de-ngan menawarkan program terobosan untuk mengatasi pembangunan, sehingga da-pat meyakinkan calon pemilih agar mendapat simpati luas untuk mendukung keterpili-han perempuan di legislatif pusat dan daerah," pungkasn-ya. (ara)

SURABAYA - Kemen-terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-ungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sin-ergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidi-kan politik dan keter-wakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014.

ari armadianto/koran madura

SAMBUTAN. Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma memberikan pemaparan di hadapan para caleg perempuan dalam acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 5LINTAS JATIM

Saifullah YusufWakil Gubernur Jatim

Pembangunan Double Track Jakarta-Surabaya belum Tuntas

ant/eric ireng

BOZEM PENAMPUNGAN AIR HUJAN. Foto udara bozem Morokrembangan Surabaya, Senin (25/11). Bozem Morokrembangan yang memiliki luas 79,5 Hektar dan satu dari enam bozem besar yang berfungsi sebagai penampungan limpahan air hujan di Surabaya tersebut, dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM) Plus oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sri Winarto kepada wartawan di Surabaya, Senin (25/11) kemarin me-ngatakan sejauh ini progress pembangunan double track baru mencapai 75-80 persen.

“Menurut Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Per-hubungan RI yang bertang-gung jawab proyek double track, pengerjaan mega proyek double track tersebut sudah mencapai sekitar 75 persen.

Jadi ini pasti molor karena masih ada di beberapa titik yang belum selesai penyam-bungan relnya,” kata Win, sa-paan karib Sri Winarto.

Jalur yang belum ter-sambung kata Win, berada di Tandes dan Cerme Gresik. Sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan double track tersebut. Harga tanah yang cukup tinggi tampaknya menyebabkan pemilik lahan

dan pemerintah tidak mene-mukan kata sepakat. Memang sesuai dengan target yang ditetapkan Ditjen Perkeretaa-pian Kementerian Perhubun-gan, pengoperasian double track akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan pe-nyelesaian pada beberapa ruas jalur.

“Di beberapa spot masih ada pembebasan lahan yang masih berlangsung. Ada spot-spot yang belum kelar, karena harga tanah belum ada kes-epakatan antara masyarakat dan Satker. Sudah ada kema-juan di Semarang-Bojonegoro, Bojonegoro-Surabaya cukup baik yang sebelumnya sempat ada kendala,” paparnya.

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi rute Cirebon-Brebes, Pekalongan-Sema-rang, Semarang-Bojonegoro, dan tahap akhir Bojone-goro-Surabaya. Double track sepanjang 725 kilometer yang menghubungkan Ja-karta dengan Surabaya ini diharapkan dapat mempers-ingkat waktu tempuh Jakar-ta-Surabaya. Jika saat ini waktu tempuh Jakarta-Sura-baya 11 jam, setelah double track beroperasi diharapkan bisa ditempuh dalam 8,5 jam. Ruas Jakarta–Semarang di-harapkan sudah selesai sebe-lum Lebaran kemarin sehing-ga dapat dioperasikan dan membantu kelancaran per-

jalanan kereta api ke wilayah itu.

Setelah itu, jalur ganda akan diselesaikan secara ber-tahap ke arah timur. Penye-lesaian jalur ganda masih on schedule, meskipun pada be-berapa lokasi masih terkend-ala pembebasan lahan karena dalam proses negosiasi dan sebagainya.

Adapun double track yang sudah selesai dan telah diope-rasikan adalah rute Tegal–Pekalongan, kemudian Peka-longan–Brebes, sedangkan jalur ganda Cirebon–Brebes sepanjang 60 kilometer masih dalam proses penyelesaian yang ditargetkan rampung dalam tahun ini. (han)

SURABAYA – Pemerintah belum menuntaskan pembangunan jalur ganda atau double track kereta api (KA) jurusan Jakarta–Surabaya. Padahal, sesuai target, pembangunan double track sepanjang 725 km tersebut selesai akhir Desember 2013.

PELAYANAN MASYARAKAT

Wagub Minta Birokrasi Tak Berbelit-belit

SURABAYA - Wakil Guber-nur Jawa Timur Saifullah Yu-suf meminta jajaran birokrasi tidak berbelit-belit dan di-wajibkan tepat waktu dalam melayani masyarakat dengan tidak diskriminasi atau meng-istimewakan rakyat tertentu.

"Seperti filosofi prorakyat, yakni tidak ada pengistime-waan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan menetapkan biaya adminis-trasi sesuai ketentuan atau tidak melakukan pungutan liar," ujarnya saat menerima peserta orientasi lapangan di

Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (25/11).Menurut dia, pemimpin menjadi faktor terpenting dalam

filosofi "prorakyat" tersebut guna melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan peme-rintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik.

"Sebab pemimpin merupakan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan terhadap masyarakat," kata wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia juga menekankan pemerintahan yang baik harus men-jadi orientasi seorang kepala daerah agar kehadirannya da-pat memberikan warna pelayanan dan kinerja pelaksanaan pembangunan korelatif dengan kemakmuran yang lebih baik.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan observasi lapangan yang dilakukan saat ini, yaitu mempelajari 'good practice' de-ngan praktik kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerin-tahan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Terting-gal tersebut.

Selain itu, pihaknya mengingatkan bahwa instrumen penting membangun pelayanan publik yang prima adalah tersedianya ruang komunikasi antara pemerintah daerah de-ngan masyarakat atau "Citizen Charter".

Prasyaratnya, lanjut Gus Ipul, melalui reformasi birokrasi yang dilakukan terukur. Salah satu hal paling mendasar men-jadi filosofi kepemimpinan daerah merupakan tugas utama pemerintah dalam menjaga agar manfaat pelayanan publik dirasakan masyarakat.

"Implementasi praktik kepemerintahan yang baik hen-daknya ditindaklanjuti melalui rencana aksi nyata, seperti pe-layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat demi pelayanan, baik dalam administrasi investor, maupun masyarakat umum seperti KTP atau akta kelahiran," katanya.

Setelah bertemu Gus Ipul didampingi Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Sanyoto, peserta observasi lapangan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pe-merintahan daerah bagi bupati dan wali kota dan wakilnya itu melakukan orientasi ke Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan. (ant/fqh/dik)

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bule Bandar Sabu Lintas SuramaduSURABAYA - Edward Gera-

dus Lutter alias Edo (53) warga keturunan Belanda-Cina yang tinggal di Rungkut Asri Utara Gang 12 Surabaya, diamankan Polsek Rungkut di rumah kon-trakannya saat pesta narkoba.

Dalam penangkapan terse-but, petugas dapat menga-mankan 11 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik untuk dijual, Edo yang meru-pakan Residivis, memasarkan kristal putih tersebut ke dae-rah Pamekasan Madura.

Selain Edo, petugas juga mengamankan Abdul hadi (43), yang dalam kesehariann-ya sebagai pembantu dirumah Edo, meski berstatus pem-bantu, kedua tersangka selalu bersama saat melakukan pesta narkoba.

"Kedua tersangka ini kami tangkap, saat melakukan

pesta narkoba, ini merupa-kan pengembangan dari in-formasi dari masyarakat yang telah melaporkan pada kami," Terang Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana, Senin (25/11)..

Setelah melakukan pengintaian selama seming-gu, kami langsung melaku-kan penangkapan pada kedua tersangka yang merupakan majikan dan pembantu terse-but, setelah kami lakukan penggeledahan kami amankan barang bukti sabu seberat 11 gran yang temukan didalam lemari," Lanjut Yakhob.

Dalam pengakuan pada petugas, tersangka Edo menga-ku mendapat barang tersebut dari seseorang yang dibeli se-cara ranjau, namun setiap tran-saksi, pria setengah baya ini mengaku dilakukan disebuah

tempat di sedati Sidoarjo.Sebelum ditangkap, Edo

sempat membeli barang har-am tersebut sebanyak 20 gram, namun kami hanya menemu-kan sisa barang tersebut se-dang 9 gram lainnya sudah

dijual oleh tersangka kedaerah Pamekasan," ujar perwira de-ngan 1 melati dipundak terse-but.

Kapolsek menambahkan, Edo ini merupakan residivis. Dimana belum lama ini, di-

rinya pernah ditangkap oleh Pasuruan dengan kasus yang sama. Sebagai alibi, Edo men-yatakan bahwa bahwa sabu tersebut, merupakan candu yang bisa mendatangkan arwah.(ddy)

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana (kiri) menunjukkan barang bukti dan kedua tersangka.

ddy/koran madura

PENGADAAN SARANA

Pelindo III Kembali Beli 8 Unit Container Crane dan 2 Unit Grab Ship Unloader

"Pelindo III juga penga-daan 2 (dua) unit Grab Ship Unloader baru yang akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong senilai USD 19, 9 ribu," ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, Senin (25/11).

Edi mengatakan pengada-an 8 (delapan) unit Container Crane (CC) dan 2 (dua) unit

Grab Ship Unloader tersebut dituangkan dalam kontrak kerjasama oleh PT Pelindo III selaku pemesan alat dan Dalian Huarui Heavy Interna-tional Co, Ltd selaku pemasok alat bongkar muat tersebut yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat PT Pelindo III Surabaya, Senin, (25/11).

Edi menjelaskan, Dalian

Huarui Heavy International Co, Ltd sendiri merupakan badan usaha milik Ne-gara China, dengan lingkup pekerjaan mulai pengadaan alat, pengiriman, pengetesan, sertifikasi, pelatihan dan pen-genalan alat, penyediaan suku cadang, masa garansi serta babysitting.

"Sebelumnya, Pelindo III telah menggelontorkan ang-garan senilai US$ 162,6 juta setara Rp 1,5 Triliun untuk pemenuhan alat angkat dan angkut serta sistem operasi di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," paparnya.

Edi menambahkan, dana tersebut diperuntukkan untuk

pengadaan 10 unit Ship to Shore Crane (STS), 20 unit Automated Stacking Crane (ASC), 5 unit Straddle Car-rier (SC), 50 unit Combined Terminal Tractor (CTT), dan pengadaan Terminal Operat-ing System (TOS).

"Peningkatan arus petike-mas di lingkungan PT Pelindo III selama ini menunjukkan bahwa angkutan barang mela-lui transportasi laut meng-gunakan petikemas saat ini menjadi primadona, hal ini juga menjadi salah satu ala-san manajemen PT Pelindo III kembali berinvestasi menam-bah 8 (delapan) unit Con-tainer Crane (CC), disamping dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada customer" tambah Edi.

Selama lima tahun terakhir, ungkap Edi, pertumbuhan arus petikemas melalui wilayah kerja PT Pelindo III terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 3,2 juta Teus, dan meningkat lagi menjadi 3,5 juta Teus tahun 2011 dan 3,9 juta Teus pada tahun 2012 lalu.

Sepanjang tahun 2013, PT Pelindo III menargetkan arus bongkar muat kontainer melalui Terminal Petikemas Semarang (TPKS) mengalami pertumbuhan 10% dibanding tahun 2012 lalu yang telah

mencapai 457.055 Teus.Selanjutnya 2 (dua) unit

Contaner Crane (CC) ren-cananya akan ditempatkan di Terminal Multipurpose Nilam Timur (TMTL) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Jumlah alat bongkar muat petikemas eksisting tersedia 3 (tiga) unit Container Crane (CC) sehingga dengan penam-bahan 2 (dua) unit CC baru ini maka total CC di TMTL Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 5 (lima) unit, dengan demikian jumlah total CC di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 16 (enam belas) unit.

Dari data capaian sepan-jang Januari hingga Septem-ber (Triwulan III/2013) arus

petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Perak sudah menca-pai 2.200.701 Teus atau setara 1.836.110 Box. Sementara arus petikemas di Terminal Kon-vensional Pelabuhan Tanjung Perak meliputi terminal Jam-rud, Nilam dan Mirah sejak Jan-uari sampai dengan September tahun 2013 terealisir sebanyak 476.569 Teus atau setara de-ngan 446.779 Box.

Sementara 2 (dua) unit Grab Ship Unloader akan di-operasikan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak guna mempercepat lay-anan dan melayani kegiatan bongkar muat barang jenis curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak. (ara)

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau (Pelindo III) membeli peralatan bongkar muat sebesarUS$ 68,2 ribu. Investasi tersebut di antara-nya berupa pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane baru untuk Pelabuhan Banjarmasin, Pelabu-han Tanjung Perak dan Terminal Petikemas Sema-rang (TPKS) senilai USD 48,2 ribu.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II6 PROBOLINGGO

PROBOLINGGO - Belakan-gan ini hujan kerap kali tu-run diberbagai daerah. Ketika musim penghujan tak jarang bencana banjir bandang akan melanda, termasuk di tempat wisata Air Terjun. Untuk men-gantisipasi bencana tersebut pengujung wisata tersebut di-imbau untuk berhati-hati.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kabu-paten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro, kepada warta-wan, Senin (25/11).

Doddy Nurbaskoro men-gatakan kawasan wisata air terjun di daerahnya tergolong banyak, termasuk wisatawan yang berkujung kelokasi itu. Namun. jika musim penghu-jan tiba wisata air terjun terse-but berpotensi terjadi banjir bandang.“Jadi masyarakat yang berkunjung lebih ber-waspada ketika hujan sudah mulai turun,” terangnya.

Oleh karenanya, pihak pariwisata yang ada dilokasi tersebut akan terus meng-ingatkan kepada pengujung jika mendung sudah menye-limuti lokasi wisata. Pasalnya mendung tersebut bertanda hujan akan segera turun dan kawasan wisata tersebut akan mengalami banjir.“Setiap pen-gujung akan diingatkan untuk tidak masuk ketampat wisaya air terjun. Hal ini dilakukan

demi menjaga keselamatan para pengujung,” tandas Dod-dy Nurbaskoro.

Tempat wisata air ter-jun yang ada di Kabupaten Probolinggo, lanjut Doddy Nurbaskoro, memang banyak, diantaranya wisata air ter-jun Madakaripura Kecamatan Lumbang,wisata air terjun Darungan Kecamatan Bremi dan air terjun yang ada di kecamatan Gading dan Pa-kuniran. Namun wisata yang dikelola oleh pihak pem-kab hanya wisata air terjun Madakaipura saja.“Wisata Air terjun yang lain masih pen-duduk desa setempat yang mengelolanya,” ucap pria yang pernah menjabat Kadis Perijinan ini.

Dia juga menjelaskan, upaya pemkab melalui Dis-budpar yang akan dilakukan pada 2014 mendatang, akan menyediakan fasilitas helm dan jas hujan ditempat wisata air terjun yang dikelolanya. Karena, pihaknya berasa-lan dengan langkah tersebut wisatawan yang berkujung ketempat itu bisa terjaga keamananya.”Sebab lokasinya berada dibawah tebing yang sangat curam, ini untuk an-tisipasi bagi pengujung dari jatuhnya kerikil tebing yang dinilai sangat membahaya-kannya” tegas Doddy Nur-baskoro.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah (BPBD) Kabu-paten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, membenarkan rawannya banjir bandang di lokasi wisata air terjun ketika hujan datang.”Kalau hujan tiba wisatawan harus berhati-hati. Karena tempat tersebut bisa terjadi banjir bandang,” katanya.

Ia menambahkan, memang sebelum terjadi hujan, aliran arus wisata air terjun tidak be-gitu deras. Tetapi jika terjadi hujan kondisi tersebut akan terjadi banjir dengan arus yang sangat kuat.”Karena vol-ume aliran sungai dari wisata air terjun terus bertambah karena air hujan dari berbagai daerah yang berdekatan de-ngan lokasi itu akan menyatu ketempat itu,” papar Dwijoko Nurjayadi.

Lebih lanjut, Dwijoko Nurjayadi, mengungkap-kan pihaknya akan melaku-kan upaya koordinasi de-ngan pihak terkait termasuk Disbudpar dan Muspika di wilayah wisata itu. Sesuai dengan surat edaran Bupati Probolinggo tentang tang-gap bencana.”Agar banjir bandang yang seringkali ter-jadi tempat wisata air terjun tidak membawa petaka dan musibah jiwa pengujung,” pungkasnya.(fud)

WASPADA BANJIR

Wisata Air Terjun Rawan Banjir Bandang

TEMPAT WISATA, Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu tempat wisata, pada musim penghujan lokasi tersebut rawan terjadi banjir.

Demikian diungkapkan Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasat Reskrim, AKP.Agus.I. Suprianto, usai sosial-isasi perlindungan profesi dan keamanan guru di Puri Man-ggala Bhkati, Kantor Walikota Probolinggo, kepada warta-wan, Senin (25/11).

AKP.Agus I Suprianto men-gatakan menindaklanjuti MoU yang telah disepakati antara Mabes Polri dengan PGRI, ten-tang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan ter-hadap profesi guru.

“Ini juga untuk menin-daklanjuti bagaimana proses dalam mengamankan pen-egakan hukum, terutama untuk memuliakan masalah profesi guru di sekolah, tata cara menangani murid itu seperti apa, dan materi-ma-teri yang disampaikan mem-bahas tentang MoU terse-but,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak lain juga untuk mem-beritahukan bahwasannya, jika oknum guru yang terlibat permasalahan hukum, melalui

pedoman MoU tersebut su-dah mengetahui pemecahan masalahnya.

Apalagi, adanya per-masalahan-permasalahan antara guru dengan murid, pihak kepolisian sebagai leading sektornya akan se-lalu kooperatif dalam tindak hal penyelesaian, contoh ada permasalahan guru dan mu-rid, masing-masing ada per-lindungan, jangan sampai ada masalah langsung melakukan tindakan tegas.

“Di mata hukum semua masyarakat sama, mekan-isme dan caranya yang harus di pahami. Teknisnya pihak PGRI akan membentuk fo-rum yang akan memfasilitasi berbagai permasalahan terse-but. Pihak kepolisian dalam penindakan, tidak serta-merta melakukan penanganan mela-lui penangkapan,”tandas AKP.Agus I Suprianto.

Rencana kedepan, lanjut AKP.Agus I Suprianto, pihak Polres Probolinggo Kota, akan berkelanjutan hingga ke sekolah-sekolah untuk men-

ingkatkan kesepahaman sin-ergisitas dalam menegakan aturan di sekolah.

“Yang penting, jika men-ghukum siswa sesuai dengan aturan sekolah. Jangan sampai melanggar hukum dan me-nyiksa anak, ataupun mem-buat anak tersebut terganggu secara psikologisnya, karena di Undang-Undang (UU) per-lindungan anak itu sudah di atur. Tapi berdasarkan atu-rannya harus dilaksanakan secara proporsional dan pro-fesional,” sebutnya. Semen-tara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo, Abdul Choliq menjelaskan dengan adanya MoU tentang perlind-ungan profesi Guru dengan pihak Polres Probolinggo Kota akan memberikan sebuah kea-manan, perlindungan hukum dan kenyamanan guru. “Saya berharap nantinya, tidak lagi lagi was-was dan cemas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dasar-dasar dan prin-sip psikologis, dan pedagogik yang telah diterima sesuai metodik,”ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua PGRI menambahkan, bahwa sebel-umnya tidak ada MoU, setiap laporan masyarakat wajib hu-kumnya ditanggapi oleh pihak Kepolisian. Kedepan dengan adanya MoU, akan bisa memi-

lah mana yang bisa diselesai-kan PGRI bersama DKGI, dan mana yang harus masuk ke ranah hukum.

“Insyaallah kedepan per-masalahan guru didalam ke-las, kita dapat atasi bersama melalui kerjasama yang baik, antara guru, siswa, Dispendik dan Kemenang,”tandas Abdul Choliq.

Terkait penyelesaian kasus hukum, Abdul Choliq, menyatakan pihaknya di Kota Probolinggo masih dalam taraf penyelesaian secara mufakat dan kekeluargaan.”Saya ber-harap hal semacam ini dapat diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan, dan tidak

dapat diteruskan keranah hu-kum,” pintanya.

Secara terpisah, Ketua De-wan Kehormatan Guru Indo-nesia (DKGI) Kota Proboling-go, Drs. Hendro Suroso, Msi mengatakan pihaknya tidak akan intervensi jika ada per-masalahan guru yang tersang-kut masalah hukum.

”DKGI fungsinya hanya sinkronisasi, jika masih bisa diselesaikan secara keke-luargaan kenapa tidak. Se-belum mengambil kepu-tusan, alangkah lebih baik dilakukan mediasi terle-bih dahulu sebelum dipu-tuskan untuk mengambil proses,”pungkasnya.(hud).

Mediasi Harus DidahulukanTerkait MoU Mabes Polri dan PGRIPROBOLINGGO – Proses mediasi harus kali per-tama didahulukan. Jika terjadi permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa. Sinergisitas ini bisa dilakukan antara pihak sekolah, dewan kehormatan, dan orang tua murid.

PROBOLINGGO - Keingi-nan Gubernur Soekarwo agar di Jatim bebas prostitusi pada tahun 2014 mendatang, men-dapat respon dari sejumlah kalangan. Bahkan, sejum-lah kalangan ulama sangat mendukung dengan rencana tersebut. Salah satunya, Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

“Kita mendukung dengan rencana minimalisir loka-lisasi itu,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin ke-pada wartawan, Senin (25/11).

Di Kota Probolinggo, memang tidak ada temuan tempat lokalisasi seperti di kota-kota besar lainnya. Namun, indikasi adanya praktek prostitusi “gelap” bisa saja terjadi. Itulah sebabnya, MUI nantinya akan mengundang pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo.

“Kita akan undang se-mua pemilik tempat hiburan yang ada,” tandasnya. Menurut dia, rencana untuk mengundang para pemilik tempat hiburan itu akan dilakukan pada awal bulan

Desember mendatang. Mantan anggota DPRD

Kabupaten Probolingg itu menjelaskan, di Kota Probolinggo ada sejumlah tempat hiburan karaoke. Dia tidak ingin keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut dijadikan kedok prostitusi gelap. “Bisa saja itu sebuah kedok. Makanya, mereka nanti kita akan un-dang untuk membicarakan soal ini,” katanya.

Dia menjelaskan, tujuan MUI mengundang mereka, agar pemilik tempat-tempat hiburan tidak membebaskan pengunjung mengumbar napsu. “Kalau hanya dijadi-kan tempat hiburan biasa, saya kira tidak masalah. Namun keberadaan tempat hiburan tersebut jangan sampai dijadikan kedok,” terang dia.

Untuk mengundang para pemilik tempat hiburan tersebut, kata dia, MUI akan melakukan koordinasi terle-bih dulu dengan Dinas Pari-wisata. Karena persoalan itu menjadi tanggungjawabnya pihak Dinas terkait.(ugi).

LOKALISASI

MUI Dukung Gubernur Jatim Berantas Prostitusi

PROBOLINGGO - Komi-si Pemilihan Umum Kota Probolinggo, akhirnya resmi menetapkan zonasi pema-sangan alat peraga kampa-nye. Hal ini menyusul ter-bitnya Keputusan KPU Kota

Probolinggo nomor 274/22/KPU Kota/014.329449/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penetapan Zona dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik pada pemilihan umum

(pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Ketua KPU Kota Proboling-go, Sukirman, WHP, Senin (25/11) mengugkapkan, dalam keptusan KPU Kota Proboling-go tersebut, menyatakan bah-

wa menetapkan zona alat per-aga berupa baliho, billboard, spanduk bagi partai politik dan perorangan satu unit un-tuk satu kelurahan. Sedangkan titik pemasangan alat peraga kampanye sebagai tempat pe-masangan alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul partai politik titik –titiknya per RW.

”Jadi, dengan adanya Kepu-tusan KPU Kota Probolinggo tersebut, yang diperkuat PKPU beserta Surat Edaran (SE) KPU Provinsi Jatim tentang peratu-ran kampaye ini penempatan alat peraga tidak bisa semba-rangan lagi,”katanya.

Lebih lanjut, ia mengata-kan, penetapan alat peraga berupa bendera partai poli-tik peserta Pemilu 2014 di halaman kantor KPU Kota Probolinggo, halaman atau depan kantor kelurahan dan kecamatan, dan alat peraga berupa bendera berukuran 90

cm x 120 cm, serta tinggi tiang 3 meter dari bambu.

Menurutnya, untuk alat peraga kampaye DPR, DPD, dan DPRD yang telah terpa-sang yang melebihi ketentuan, satu zona satu alat peraga maka akan segera dilakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut. Selain itu, diharapkan untuk para calon yang akan memasang alat per-aga kampaye koordinasi ter-lebih dahulu.”Ya, supaya para calon ini mengetahui zona yang telah ditetapkan dimana saja,” tandas Sukirman WHP.

Meskipun peraturan pe-masangan alat peraga ini sudah ditetapkan, lanjut dia, sesuai nomor pihaknya masih belum bisa melakukan penertiban sebelum disosial-isasikan ke masing-masing parpol dan caleg. ‘’Setelah peraturan ini disosialisasi-kan baru kami tertibkan,’’ tegasnya.(hud).

ALAT PERAGA

KPU Kota Tetapkan Zonasi Alat Peraga Kampanye

RESMI, KPU Kota Probolinggo menetapkan zonasi alat peraga kampanye bersama perwakilan partai politik.

PROBOLINGGO - Iden-titas atau jati diri pelajar saat ini dinilai sudah mu-lai luntur. Pasalnya banyak terjadinya tawuran pelajar bahkan mereka cenderung berbuat anarkis. “Memang pelajar saat ini sudah men-galami kemunduran moral dan jati dirinya sebagai kaum yang berilmu,” kata Ketua Pusat Study dan Kebijakan Publik (Puskab) Proboling-go, Mushafi Miftah, kepada wartawan, Senin, (25/11).

Mushafi Miftah, men-gungkapkan persoalan pela-jar saat ini yakni hilangnya identitas dirinya serta mero-sotnya moral baginya. Ban-yak terjadinya tawuran, mel-akukan hal-hal yang dinilai negatif. Sehingga ulah pela-jar seperti itu, merupakan perilaku yang kurang di-harapkan oleh publik “Bah-kan nilai kebangsaan yang dimilikinya sudah mulai berkurang. Padahal pelajar merupakangenerasi emas bangsa ini,” katanya.

Ia mengingatkan ke-pada para guru atau tenaga pendidik dalam peringa-

tan hari guru yang jatuh setiap 25 November, untuk dijadikan sebagai momen-tum refleksi diri bagi mere-ka. Agar jiwa perjuangan seoarang guru tetap harus dipertahankan.”Guru seba-gai ujung tombak pembinaan keilmuan bagi para pelajar,” jelas Mushafi Miftah.

Lebih lanjut Mushafi Miftah, mengingatkan ke-pada yang berprofesi sebagai guru, agar profesinya terse-but jangan hanya dijadikan sebagai ladang bekerja se-mata. Dan mereka melalai-kan akan tugas yang diam-anatkan kepadanya. Namun guru harus paham profesi tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi bangsa ini.

“Guru jangan hanya mikirin bayaran samata. Tetapi guru harus mampu mencetak pelajar yang me-miliki kemampuan intle-ktual dan spiritual yang tinggi.Sehingga para pelajar tersebut mampu menjawab tantangan jaman,” tegasnya.(fud)

JATI DIRI

Identitas Pelajar Mulai Memudar

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II 7OPINI

salam songkem

Benteng Moral

Hari guru sudah berlalu, Senin (25/11) kemarin, na-mun hari itu masih meninggalkan catatan yang memilukan. Sebab dari refleksi peringatan hari

guru di Pamekasan, Madura, yang dilakukan oleh aktivis PMII terungkap fungsi guru sudah tergeser. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pendidik, melainkan berfungsi sebagai tenaga pengajar, sehingga berdampak pada bu-ruknya kwalitas pendidikan di Indonesia.

Padahal seharusnya fungsi guru konsisten seba-gai pendidik. Karena antara tenaga pengajar dengan tenaga pendidik memang berbeda. Sebagai tenaga pe-ngajar, guru hanya bertanggungjawab mentransper ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Sedangkan guru yang berfungsi sebagai pendidik, selain bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan juga berkewajiban menanamkan karakter moralitas pendidikan terha-dap siswa-siswinya. Karena itulah, dapat dilihat gaga-lnya pendidikan selama ini, karena fungsi guru sudah ditempatkan pada posisi sebagai tenaga pengajar.

Dampaknya sangat terasa, pendidikan tidak membuat para pelajar menjadi lebih baik prilakunya. Tawuran nyaris terjadi di semua lembaga pendidik-an di tanah, mulai dari jenjang paling rendah hingga setingkat perguruan tinggi. Tawuran pelajar menjadi penyakit menular yang sangat membahayakan, bah-kan kini mulai merambah ke Pamekasan, Madura. Tawuran bukan lagi terjadi di lembaga pendidikan di kota-kota besar.

Tidak jarang, pelajar dan mahasiswa terlibat masalah narkoba, terjaring razia di tempat-tempat pelacuran, menjadi tontonan video tak sopan, dan tindak kriminal lainnya. Itu saja sudah cukup men-jadi potret bobroknya pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, tampaknya hal itu masih belum cukup men-corengkan aib ke wajah pendidikan di tanah. Karena aib pendidikan di Indonesia makin sempurna dengan adanya keterlibatan guru dalam tindak pidana pen-cabulan terhadap siswinya sendiri, juga ada guru yang tersandung prostitusi, narkoba, pencurian, adu ayam, dan perbuatan tak sopan lainnya.

Bila gurunya saja sudah tidak bisa menjaga dirinya menjadi lebih baik, bagaimana mungkin mereka bisa membentengi moralitas peserta didiknya. Ibaratnya panggang jauh daripada api, hasil pendidikan tak sesuai seperti yang diharapkan, akibat guru tidak bisa menjadi benteng moral dirinya sendiri,apalagi membentengi moralitas para muridnya.

Memang tidak semua guru bermoral tidak baik. Di antara mereka pun masih ada yang baik. Punya dedi-kasi dan tanggung jawab terhadap profesi guru yang disandangnya. Ini juga tak ubahnya karena nila seti-tik jadi rusak susu sebelanga, akibat sebagian guru yang tak bermoral maka jadi rusaknya citra semua guru dan pendidikan Indonesia. Untuk itulah peme-rintah harus mengembalikan fungsi guru menjadi tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. (*)

A Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Guru Harus Menjadi Teladan Pelajar

Sinergi Membangun Negeri

Mereka rela memberikan ilmun-ya tanpa dibayar. Meski diba-yar, kadang tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi ia terima dengan lapang dada. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dalam mendidiknya anak-anak bangsa yang membutuhkan bimbingannya.

Pertanyaannya, guru seperti yang disebut di atas, apakah masih berlaku di era modern ini? Tentu kita kesuli-tan untuk menjawabnya, pasalnya, se-mua tergantung pribadi seorang guru masing-masing, apakah ia menga-jar untuk mencari keuntungan atau mengabdi kepada bangsa. Fenomen yang sering kita jumpai dewasa ini, banyak prilaku ‘guru’ yang kurang rel-evan terhadap identitas dan penger-tian seorang guru itu sendiri. Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi media pengabdian kepada bangsa dan ne-gara. Status guru telah menjadi pro-fesi kerja dan tidak lagi menjadi abdi masyarakat. Bahkan tidak jarang kita temukan seorang ‘guru’ tidak bisa memberi teladan yang baik kepada muridnya. Bahkan mereka sering me-lakukan demonstrasi, guna menuntut kenaikan gaji dan fasilitasnya harus dipenuhi.

Diakui atau tidak, kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat subtansial dalam kehidupan. Kare-nanya, dalam konteks saat ini sedi-anya pemerintah memberikan pela-yanan dan fasilitas yang cukup kepada para guru-guru sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal lain yang da-pat menimbulkan kelalaian dalam du-nia pendidikan, yang berakibat pada tiadak adanya efektifitas dalam me-ngajar. Karenanya, kebutuhan seorang guru perlu dicukupi agar tindakan-tindakan yang kurang mendidik di-lakukan oleh seorang guru.

Pendidik dan TeladanOrang tua mana yang tidak sedih

dan prihatin melihat anak-anak pela-jar terlibat kasus-kasus asusila, se-perti tawuran, mesum, narkoba dan lain sebagainya. Mengingat mereka ini adalah tunas-tunas masa depan bangsa. Potret masa depan bangsa bisa kita lihat dari kondisi pemuda (pelajar) saat ini, sehingga sangat dis-ayangkan jika pelajar saat ini banyak teribat pada prilaku-prilaku amoral. Tentu hal ini dikarenakan apa yang di-sampaikan oleh seorang guru kepada siswa ketika di kelas tidak terserap de-ngan baik. Sehingga nilai-nilai pendi-dikan dalam diri seorang pelajar tidak ada. Akibatnya, banyak pelajar yang terlibat kasus-kasus amoral.

Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran sentral dalam men-didik murid-muridnya. Baik buruknya peserta didik tergantung bagaimana seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Di samping mengajar, peran guru juga sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Peran guru seba-gai pendidik (nurturer) tersebut, me-rupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervi-sor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap atu-ran-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan de-ngan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk

memperoleh pengalaman-pengala-man lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, mo-ralitas tanggungjawab kemasyaraka-tan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pen-didik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pen-disiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyim-pang dengan norma-norma yang ada. Yang perlu diketahui sebagai guru baru atau calon guru adalah tu-gas seorang guru.

Tugas tersebut diantaranya ada-lah: pertama, Mengajar. Mengajar berarti menyampaikan ilmu pengeta-huan kepada siswa. Menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi mengetahui tentang berbagai disiplin ilmu sesuai mata pelajaran masing-masing. Fokus utamanya adalah aspek kognitif (inte-lektual) siswa. Tugas mengajar dilak-sanakan dengan berbagai strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Kedua, Mendidik. Tugas guru sebagai pendidik boleh dibilang agak sulit. Mendidik berkaitan de-ngan sikap dan tingkah laku (afektif) siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya mendidik secara intelektual tapi juga

harus mendidik melalui keteladanan. Jadi guru tidak hanya mendidik juga memberikan teladan.

Mendidik berarti mengubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang le-bih baik. Pameo “Guru Kencing Berdi-ri, murid kencing berlari” akan benar-benar jadi kenyataan bila guru tidak memahami tugas yang satu ini. Ketiga, Melatih. Tugas guru melatih bertu-juan agar siswa memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Pada sekolah umum, maka keterampilan dan kecakapan yang dimaksud disini adalah keterampilan dan kecakapan dasar. Berbeda dengan sekolah keju-ruan yang memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan. Akan tetapi, tugas pokok guru tersebut terka-dang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan teoritik dari tugas pokok guru. Seorang guru terkadang tidak bisa menjadi con-toh atau teladan yang baik kepada muridnya. Sikap-sikap yang keluar dari nilai-nilai pendidikan seringkali dilakukan oleh seorang guru. Guru, bagaimanapun juga, masih berperan sebagai sosok panutan yang sangat dominan dalam mempengaruhi per-ilaku siswa.

Karenanya, momentum peringa-tan hari guru nasional ini, sedianya dijadikan media refleksi oleh seorang guru. Kondisi pelajar yang demikian carut, tanpa moral dan akhlak harus dijadikan cambuk untuk lebih inten-sif dalam mendidikan anak. Sebab, jika tidak demikian, maka masa depan bangsa ini akan semakin buram. Dalam sekolah guru harus menjadi te-ladan yang baik teruma dalam hal mo-ralitas. Nilai-nilai pendidikan karak-ter, pendidikan kebangsaan harus dimulai dari seorang guru. Baik bu-ruknya masa depan bangsa Indonesia tergantung bagaimana guru menjadi teladan yang baik pada muridnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Se-lain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada guru agar mereka bekerja lebih profesional yaitu sebagai tenaga pen-didik dan abdi masyarakat.=

*) Ketua RMI NU dan Anggota Komi-si A DPRD Kota Probolinggo.

Sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Istilah ini muncul seba-gai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam diri seorang guru. Ia mengajar anak bangsa tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang etnis, suku, agama anak didiknya.

Sayang, kekayaan Indonesia yang dimiliki, belum mampu mem-berikan kesejahteraan bagi rak-

yatnya. Keindahan dan kekayaan nusantara pun seakan sekadar cerita sebelum tidur dan hanya mimpi se-mata.

Kondisi demikian bisa dilihat dari realitas kehidupan sosial rakyat, yang masik banyak di bawah garis kemiski-nan. Ini masih diperparah dengan mentalitas para pejabat yang elitis dan para wakil rakyat yang tidak mer-akyat sama sekali. Bahasa mudahnya, mayoritas rakyat Indonesia masih bermental inlander dan inferior. Un-tuk sekedar menampakkan kualitas aslinya saja tidak percaya diri.

Lantas, jika pertanyaannya bagaimana memajukan Indonesia? Jujur dengan beribu alas an, susah un-tuk menjawabnya. Untuk problem ini, membutuhkan kerja ekstra dan waktu

lama. Sejauh ini, Indonesia belum lagi bisa dikatakan sebagai negara maju, meski usaha-usaha untuk mencapa-inya senantiasa dilakukan.

Berbagai usaha untuk memajukan Indonesia itu bisa dilihat dari ikhtiar pembangunan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pertahanan, pertanian, pendidikan, perekono-mian, hingga bidang politik. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, negara bisa dikatakan maju setidaknya aman dalam segala sektor.

Namun harus disadari, jika memi-liki komitmen, Indonesia sebenarnya mampu berdikari dan berkibar megah di dunia (Bung Karno), sehingga akan mematahkan rumor bahwa untuk memperoleh kejayaan, setidaknya In-donesia butuh ratusan tahun seper-ti Amerika. Itu semua hanya omong kosong, selagi bias kenapa tidak seka-rang juga untuk memacu semangat perubahan.

Hanya saja, memang banyak sisi kelemahan di Indonesia yang perlu diperbaiki. Bahkan dari sek-tor birokrat, yang dalam bahasa KH Musthofa Bisri (Gus Mus), dipandang masih dalam periode pubertas (belum stabil). Bahkan, yang paling memperi-hatinkan, Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi peradilan tert-inggi negeri, justru pimpinannya Akil Mochtar tersendat kasus korupsi.

Jadi wajar jika dewasa ini masyarakat semakin geram dengan peradilan Indonesia, tanpa terkecuali terhadap birokrat Negara. Masyarakat memang mengakui mereka cerdik, tapi munafik. Sebab, hak rakyat diperm-ainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Seakan prioritas ke rakyat semakin lenyap oleh hembusan keruh para petinggi Negara.

Titik Perbaikan Paling VitalAkan tetapi, jika mau jujur, prob-

lem mendasar yang dialami Indone-sia sehingga menghambat kemajuan, yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang ada, tidak diimbangi dengan intelektualitas dan kapasitas diri. Seharusnya proglam Keluarga Berencena KB harus benar-benar di-galakkan.

Sebab lambat tahun jumlah pen-dudukan Indonesia semakin melonjak. Ironisnya perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan perkembang-an kualitas warga. Oleh sebab itu, ber-tambahnya penduduk justru memicu bertambahnya beban dan tanggungan negara. Dengan kata lain, tambah ma-nusia justru tambah dosa (Firozut Ta-jul Wafa).

Tidak jauh berbeda jika diterapkan dalam ranah internasional, memiliki banyak anak dapat dikatakan sebagai dosa sosial. Sebab, jumlah manusia yang menempati bumi ini hampir 7 miliar. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso, dengan semangat juangnya juga mengisyarat-kan agar mengerem produktifitas anak. Dengan program KB, cukup dua anak (Wawasan, 16/05/13).

Di sisi lain, KB juga membuka masa depan lebih baik. Logikanya, dengan program cukup dua anak, maka secara otomatis tanggungan pasangan rumah tangga hanya dua anak. Dan itu akan lebih mudah dan ringan, serta hasilnya pun maksimal. Tentu dapat berqiblat ke negeri China yang jauh hari sudah me-nerapkan program ini, dan hasilnya pun membanggakan. Dan secara otomatis pula, mematahkan mitos jawa bahwa akeh anak akeh rejeki.

Akibatnya, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak di-imbangi dengan aspek kualitas, maka banyak rakyat Indonesia menjadi bu-ruh, termasuk harus menjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekono-mi keluarga, sementara tenaga ahli mesti impor dari luar. Pendek kata, rakyat Indonesia masih “akrab” de-ngan kemiskinan dan belum terpec-ahkan solusinya hingga sekarang.

Apakah kemiskinan ini hanya di-karenakan problem kapasitas dan rendahnya SDM? Para ahli menge-mukakan, kemiskinan dilatarb-elakangi setidaknya oleh tiga hal. Pertama, kelembagaan. Dikatakan, betapa orang miskin (kaum inlander) itu tidak mempunyai akses serta ru-ang gerak yang cukup. Kedua, regulasi. Regulasi dimaksud ini, yaitu kebijakan pemerintah yang lebih mengutama-kan sektor ekonomi. Ketiga, tangan kotor pemerintah. Yaitu adanya kebi-jakan yang tidak pro rakyat dan tidak transparan.

Menyikapi berbagai problem yang mendera Indonesia, maka dibutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, mahasiswa, para civitas academica, pakar ilmu, ulama’, sas-trawan, dan seluruh rakyat Indonesia agar negeri ini benar-benar bisa men-jadi negeri zamrut khatulistiwa yang bisa dinikmati kekayaannya oleh rakyat, dan lebih dari itu untuk dunia. Sebab Indonesia merupakan jantung dunia.

Bagaimanapun juga, sinergi mem-bangun negeri menjadi keniscayaan, karena tanpa ini, hanya saling men-ghujat dan saling menyalahkan lah yang akan selalu mengemuka. Dan sinergi seperti ini akan terbangun, jika para pejabat tidak hanya didikte oleh kepentingan partai politik dan mangabaikan kepentingan negara dan rakyat yang semestinya diutamakan.Wallahu A’lam Bishawab.=

*) Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Peraih Beasiswa Ung-

gulan Monash Institute.

Indonesia ibarat bukit yang elok nan menawan. Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, baik yang nampak oleh kelopak mata, atau yang terpen-dam di dalamnya, menjadikan negeri ini dikenal sebagai negeri zamrut khatulistiwa.

Ketahanan Nasional

Dalam sebuah survei, kata pengajar profesional Lemhanas, Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra, ke-tahanan nasional Negara Kesatuan Republik In-

donesia masih labil. Ketidaktangguhan ketahanan nasi-onal NKRI itu terlihat dari 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, yaitu diantaranya geografi, demo-grafi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan hakam. Kedelapan gatra tersebut mengindikasikan ketidakstabilan. Salah satunya di sektor pertahanan dan keamanan, tampak Indonesia sedang dikacaukan dengan berbagai gangguan, mulai dari penyadapan yang rentan berujung pada genjatan senjata.

Apabila proses penyelesaian penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap para petinggi negeri ini tidak happy ending, maka dapat dipasti-kan genjatan senjata tersebut menjadi ancaman yang serius. Saat ini SBY sudah menarik mundur semua pasukan TNI yang sedang melakukan latihan ber-sama dengan tentara Ausiee tersebut sebagai dam-pak dari penyadapan itu. Selain itu, Indonesia juga perlu mengkaji pemutusan kerja sama bilateral de-ngan negara tetangga yang tak baik itu. Pemutusan kerja sama kedua negara memang harus dikaji secara mendalam agar tidak dapat mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkannya.

Penyadapan tersebut merupakan sebagian dari peristiwa yang dapat dijadikan diindikator lemahnya ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan nasional juga dapat diketahui dari adanya guncangan dalam negeri, seperti upaya merongrong negara dari dalam. Rongrongan dari dalam bisa terlihat dari berbagai kegiatan melawan hukum, seperti maraknya kolu-si, korupsi, dan nepotisme, serta kejahatan lainnya yang dapat memburamkan citra Indonesia di mata rakyat dan dunia.

Diduga pula, gugatan materi yang diajukan Fo-rum BUMN terhadap UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan merupakan upaya meng-goncang ketahanan nasional. Sebab bila gugatan uji materi itu dikabulkan oleh MK, maka BUMN akan terpisah dari keuangan negara. Dampaknya resiko korupsi yang terjadi di BUMN tak bisa lagi diendus KPK, karena tak lagi merugikan negara.

Pemerintah harus lebih serius lagi memperkuat ketahanan nasional,yang kini tampaknya menjadi permasalahan serius Indonesia. Jika tidak, maka ne-gara ini akan tercerai-beraikan. Rakyat tentu tidak menghendaki NKRI terusik, karena rakyat juga yang mendapat sengsara karenanya.(*)

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II8SELASA 26 NOVEMBER 20138 OLAHRAGA

CARDIFF - Satu gol pemain pengganti Cardiff City Kim Bo-Kyung pada menit akhir akhir memaksa Manchester United pulang dengan hanya satu poin. Berlaga di Cardiff City Stadium, “The Red Devils” dipaksa bermain 2-2 oleh Cardiff dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Ing-gris, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil berbeda justru diraih rival sekota MU, Manchester City yang berpesata enam gol tanpa balas ke gawang Tottenham Hotspurs.

Tambahan satu angka tidak men-gubah posisi MU di tabel klasifika. Sang jawara bertahan masih tertahan di urutan keenam dengan poin 21. Mereka terpaut satu angka dari City yang berada di po-sisi keempat dan berbeda tujuh poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Se-mentara, Cardiff masih berkutat di papan tengah dengan bercokol di tempat ke-15 dengan 13 poin.

Tampil tanpa Robin van Persie, “Setan Merah” bertumpu kepada Wayne Rooney sebagai target man. Tanggungjawab yang diem-ban penggawa Timnas Ing-gris ini pun berhasil dijawabnya melalui golnya pada menit ke-15 setelah memak-simalkan sodoran manis Javier ‘Chichari-to’ Hernandez yang menjadi tandemnya.

Tertinggal satu gol membuat Cardiff bermain lebih menyerang. Setelah se-jumlah peluang, Cardiff akhirnya berhasil menyamakan keadaan di menit 33. Men-erima umpan matang dari Jordan Mutch, pemain buangan asal MU Fraizer Campbell menceploskan si kulit bundar ke gawang David De Gea.

Namun, tuan rumah kembali keco-longan jelang turun minum. Melalui situ-asi bola mati, sepak pojok akurat Rooney disambar dengan sempurna oleh Patrice Evra untuk mengubah skor menjadi 2-1 di babak pertama.

Tidak kunjung mendapatkan hasil konkret di babak kedua, Andreas Cornelius dan Kim Bo-Kyung dimasukan. Namun pe-rubahan juga tidak kunjung terjadi hingga akhirnya keajaiban terjadi di injury time. Pada menit ke-90+1, Kim tampil sebagai penyelamat Cardiff dari kekalahan melalui tandukan tajamnya di muka gawang yang gagal dihentikan De Gea. Sontak, para pe-main Cardiff pun berlarian mengejar pe-

main asal Korea itu yang melakukan sele-brasi dengan membuka jersey-nya itu.

“Saya kecewa kami gagal menda-patkan tiga poin. Cardiff berhasil mem-berikan tekanan kepada kami dan kami memberikan tendangan bebas yang tidak penting yang akhirnya menjadi gol mereka,” ucap pelatih MU David Moyes yang tidak bisa menyembunyikan keke-cewaannya seusai laga.

Di Etihad Stadium, City diluar dugaan mampu membantai tim yang tengah naik daun Tottenham dengan skor 6-0. Sergio Aguero dan Jesus Navas menjadi bin-tang dalam laga ini dengan melesakan masing-masing dua gol. Sementara, dua gol lainnya tercipta dari gol bunuh diri Sandro dan lesakan Alvaro Negredo. Ke-menangan ini membawa “The Citizens” naik ke peringkat empat dengan 22 an-gka, tertinggal enam poin dari Arsenal. Sedangkan, Tottenham merosot ke posisi sembilan dengan koleksi 20 poin.

Tanda-tanda kehancuran “The Lyli-whites” sejatinya telah terlihat setelah City mampu mencetak gol cepat melalui aksi Navas. Laga baru berjalan 13 detik, mantan winger Sevilla sukses meman-faatkan bola rebound hasil tendangan Aguero yang gagal ditepis dengan sem-purna oleh Hugo Lloris.

Tuan rumah menggandakan kedudu-kan pada menit ke-34 lewat gol bunuh diri Sandro. Lloris mencoba mengaman-kan usaha Aguero yang mendapat umpan dari Fernandinho, tetapi bola jatuh di depan Negredo yang melakukan tend-angan akrobatik. Bola masuk ke gawang setelah menyentuh Sandro.

Empat menit jelang jeda pertandin-gan, giliran Aguero yang memaksa Llo-ris memungut bola dari gawangnya. Za-baleta memberikan passing indah kepada Navas melalui sisi kanan yang kemudian meneruskan umpan kepada Agüero yang tanpa kesulitan mengubah skor menjadi 3-0 untuk menutup babak pertama.

Di menit 50, Aguero mencetak gol ked-uanya di laga ini setelah mendapat umpan Yaya Toure. Tidak mau ketinggalan, Ne-gredo ikut mencatatkan namanya di papan skor selang lima menit berkat penyelesaian akhir brilian usai meneruskan assist Fer-nandinho yang melewati Michael Dawson. City menutup pesta golnya melalui aksi Navas di injury time. (espn/aji)

MADRID - Sevilla mengukuhkan diri sebagai penguasa Andalusia setelah me-naklukan rival sekota Real Betis dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan pertand-ingan La Liga Spanyol, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil ini membantu posisi Se-villa terdongkrak ke urutan kedelapan dengan koleksi 19 angka. Sementara, Betis semakin terjerembab di dasar klasemen dengan hanya sembilan poin dari hasil dua kemenangan, tiga kali seri dan sembilan kekalahan.

Berlaga di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla tampil perkasa dan langsung membuka keran golnya pada menit per-tama pertandingan lewat kaki Carlos Bacca. Ivan Rakitic melepaskan umpan matang kepada Bacca yang tanpa kesu-litan mampu menaklukkan kiper Betis Guillermo Sara.

Pada menit ke-41, Betis yang bernafsu mengejar ketertinggalan harus bermain dengan sepuluh orang menyusul akumu-lasi kartu kuning yang diterima Paulao usai menjegal Antonio Reyes. Sevilla pun mampu memanfaatkan situasi tersebut. Hanya selang dua menit setelah insiden itu, Stephane M’Bia membawa tuan ru-mah menggandakan keunggulan lewat tandukannya.

Interval kedua praktis menjadi miliki Sevilla. Pada menit ke-59, Vitolo semakin menjauhkan keunggulan timnya sebelum Vincent Iborra menggenapkan kemenan-gan menjadi empat gol tanpa balas dua menit jelang laga usai. “Kami tahu sebagai tuan rumah harus mengalahkan mereka (Betis). Derby seperti pertandingan final dan sepanjang minggu ketika saya sedang di restauran bersama keluarga saya, orang-orang berhenti untuk memberitahu saya betapa pentingnya partai ini,” ucap Bacca mengenai kemenangan timnya.

Di laga lain, Elche diluar dugaan mampu mengatasi Valencia dengan me-raih tiga poin berkat kemenangan 2-1. Tambahan tiga poin membawa tim pro-mosi itu menuju posisi kesepuluh klase-men dengan 17 poin. Sementara, Valen-cia menguntit tepat di bawahnya dengan poin serupa tetapi kalah dalam selisih gol.

Bermain imbang di babak pertama, Elche yang bertindak sebagai tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntu-an melalui Fidel Gonzalez pada menit ke-57. Sempat disamakan oleh Juan Ber-nat di menit ke 74, Elche kembali berbalik unggul melalui gol pamungkas di laga itu yang dicetak Cristian Herrera pada enam menit jelang bubaran. (espn/aji)

ROMA - Inter Milan membuang pe-luang untuk masuk tiga besar Liga Serie A Italia setelah hanya bermain imbang 1-1 Melawan tuan rumah Bologna dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Ita-lia di Renato Dall’Ara, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Kalau saja “Nerazzurri” bisa meraih tiga angka, mereka akan menggu-sur Napoli di posisi ketiga klasemen. Al-hasil, Inter harus puas tertahan di urutan keempat tabel klasifika dengan nilai 26 dan tertinggal dua angka dari Napoli yang kalah atas Parma pada pekan ke-13.

Tampil di depan pendukung lawan, Inter langsung mengambil inisiatif seran-gan. Namun, keputusan tersebut justru membuat lini belakang mereka mening-galkan celah. Inter pun kecolongan lebih dulu lewat skema serangan balik yang disusun pemain Bologna ketika laga baru memasuki 12 menit.

Berawal dari tendangan penjuru yang berhasil dihalau, tuan rumah dengan cepat balik menyerang lewat Jonathan Cristaldo yang memberikan umpan da-tar kepada Panagiotis Kone yang bebas di area kotak penalty. Tanpa kesulitan, Kone menaklukkan Samir Handanovic untuk membuat timnya unggul satu bola hingga turun minum.

Memasuki interval kedua Inter kem-bali tancap gas untuk mencari gol peny-ama kedudukan. “La Beneamata” akh-irnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui aksi Jonathan. Tusukan sang pemain bertahan sukses melewati beberapa pemain Bologna se-belum melepaskan tembakan datar yang sempat berbelok arah setelah mengenai kaki pemain Bologna.

Di menit akhir, Inter mendapat pe-luang emas untuk dapat menyegel keme-nangan lewat dua kesempatan yang diraih

Rolando dan Juan Jesus, Rolando meraih peluang lewat tandukannya yang masih bisa ditepis kiper Bologna Gianluca Curci, sementara tembakan Juan Jesus masih menerpa tiang gawang.

Jika Inter gagal menyalip Napoli, ce-rita berbeda justru dialami Juventus. Ke-menangan 2-0 atas tuan rumah Livorno pada laga beberapa jam sebelumnya, me-mastikan “La Vecchia Signora” mengam-bil alih pimpinan klasemen dari AS Roma dengan nilai 34 dan unggul dua angka

atas “Giallorossi”. Namun, su-sunan tabel klasifika tersebut bisa saja berubah mengingat Roma baru memainkan par-tainya pada Selasa (26/11) dini hari WIB melawan Cagliari.

Di laga lain, Fiorentina secara menge-jutkan kalah dari Udinese di Stadio Friuli dengan skor tipis 0-1. Thomas Heurtaux berhasil mencuri gol di menit 34 setelah tendangannya dari jarak dekat tidak mam-pu diantisipasi Roberto Muarara Neto. De-ngan kekalahan ini, “La Viola” a gagal mel-angkahi Inter Milan di urutan keempat dan tetahan satu strip di bawahnya dengan 24 poin. Di sisi lain, Udinese naik ke peringkat 11 dengan koleksi 16 angka. (espn/aji)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indone-sia U-23 Rahmad Darmawan membawa 20 pemain terbaik yang ada saat ini un-tuk menjalani pertandingan Grup B SEA Games 2013 Myanmar, 9-21 Desember.

Sebanyak 20 pemain ini merupakan hasil penyaringan yang dilakukan selama pelatnas. Sebelumnya ada 26 pemain yang terus dipantau kemampuannya hingga pertandingan ujicoba terakhir melawan Maladewa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (24/11).

“Enam pemain sudah resmi dicoret. Saat ini ting-gal 20 pemain saja sesuai dengan kuota yang diberi-kan oleh penyelenggara SEA Games,” kata pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, enam pemain yang tidak akan dibawa ke Myanmar terdiri dari seorang penjaga gawang yaitu Sa-har Ginanjar, satu pemain belakang yaitu Fandry Imbiri, dua pemain tengah yaitu Syakir Sulaiman dan Oktovianus Mani-ani serta dua pemain depan yaitu Aldaier Makatindu dan Sunarto.

Dari 20 pemain yang masuk tim inti SEA Games 2013, lima pemain dian-taranya pada kompetisi ISL 2012/2013 memperkuat klub Arema Indonesia yaitu Kurnia Meiga, Egi Melgiansyah, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso dan Yandi So-fyan Munawar.

“Saat ini 20 pemain menjalani lanju-tan dan refreshing di Pulau Pelangi hing-ga dua hari ke depan,” kata pelatih yang akrab dipanggil RD itu.

Setelah ke Pulau Pelangi, kata dia, se-mua pemain terpilih akan kembali men-jalani pemusatan latihan hingga 5 Desem-ber nanti. Sesuai dengan jadwal, Andik Vermansyah dan kawan-kawan akan berla-tih di Lapangan Karawaci Tangerang.

Sesuai dengan hasil drawing, Tim-nas Garuda Muda berada di Grup B ber-sama tuan rumah Myanmar, Thailand, Timor Leste dan Kamboja dan akan bertanding di Yangon.

Pada penyisihan pertama Grup B, Bayu Gatra dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja (9/12), melawan Thailand (12/12), Timor Leste (14/12) dan pertandingan penyisihan terakhir mela-wan Myanmar (16/12). (ant/dar)

LA LIGA SPANYOL

Sevilla Penguasa Andalusia

SEA GAMES 2013

Rahmad Darmawan Bawa 20 Pemain ke Myanmar

SERIE A ITALIA

Inter Milan Buang Peluang

MU Tertahan Dramatis, Man City Pesta Gol

Tekel

Gol OffsidePelanggaranSepak PojokThrow-inDribbleTekel

Gol OffsidePelanggaranSepak PojokThrow-inDribbleTekel

46

163

33 8

26

02

21 1

40 5

20

STATISTIK SEVILLA

STATISTIK REAL BETIS

53% 75%

Penguasaan bola Umpan Sukses

47% 70%

Penguasaan bola Umpan Sukses

Pemain Inter Milan Ricky Alvarez (#11) mencoba menghadang laju pemain Bologna pada laga di Renato Dell’Ara. Inter Milan gagal menjaga keunggulan dan ditahan imbang oleh tuan rumah Bologna 1-1.

Penjaga gawang: Kurnia Meiga, Andritany Ardiyasa

Pemain belakang: Alfin Tuasalamony, Roni Esar, Andri Ibo, Manahati Lestusen, Syahrizal, Mokh. Syaifuddin dan Diego Michiels.

Pemain tengah: Rizky Pellu, Andik Vermansyah, Ramdani Lestaluhu, Ferinando Pahabol, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso, Bayu Gatra, Egi Melgiansyah dan Nelsom Alom.

Pemain dePan: Fandi Eko Utomo, Yandi Sofyan.

Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

LIVEONTVRabu 27 November 2013

LIGA CHAMPIONSajax vs barcelona

02:45 WIB SCTVb. dortmUnd vs naPoli

02:45 WIB Nex Entertainment

Kamis 28 November 2013bayer leverkUsen vs man. United

02:45 WIB SCTV

MASA INJURY TIME. Para pemain Manchester United (kaos hitam) mencoba menghalau sundulan dari pemain Cardiff City (kaos merah). Pada momen ini, Kim Bo-Kyung sukses menyundul bola ke dalam gawang De Gea, yang membuat laga harus berakhir imbang 2-2.

RAPOR JESUS NAVAS

KARAKTERISTIK BERMAIN + kekUatan

Dribel Penguasaan bola - kelemahanKontribusi BertahanDuel udara

gaya bermain

Suka melakukan umpan crossing

kuatkuat

lemahlemah

Akurasi UmpanMenang Duel UdaraSentuhanPelanggaranDribel suksesTekel suksesTotal TembakanMencetak gol

79%25%5511232

RATING PENAMPILAN

(Manchester City vs Tottenham)

10

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II 1Taneyan Lanjang26 NOVEMBER 2013 SELASA 9

Kalau di Sampang ini normalisasi

sungai kali Kemuning tidak

bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir,”

Moh. ZainullahKabid Bina Manfaat

Dinas Pengairan Sampang

Tetapi untuk antisipasi

kekurangan guru, kami

memaksimalkan guru yang PNS,

dengan cara menerapkan

pola mengajar minimal 24 jam per

minggu,”

KadarismanSekretaris Disdik

Sumenep

Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab,”

ElmanduroKoordinator Aksi

PENDIDIKAN

Kota Sumekar Kekurangan Guru

awa/koran madura

AKSI. Anak kecil mengikuti aksi jalan mundur bersama sejumlah aktivis PMII Pamekasan. Aksi itu menjadi simbol protes mereka terhadap mundurnya peran guru yang hanya sebagai tenaga pengajar dan bukan sebagai tenaga pendidik.

Fungsi Guru TergeserPAMEKASAN – Senin (25/11)

kemarin, aktivis Pergerakan Maha-siswa Islam Indonesia (PMII) Pame-kasan melakukan jalan mundur di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura. Aksi tersebut merupakan simbol dari mundurnya pendidikan di Indonesia. Bahkan dalam pan-dangan PMII ini, fungsi guru telah bergeser jauh. Guru kini sudah tidak lagi berfungsi sebagai tenaga pendidik, melainkan sudah menge-dapankan fungsi tenaga pengajar. Akibatnya, pendidikan di Indone-sia, termasuk di Pamekasan, tidak mampu lagi membentuk karakter generasi bangsa yang ideal.

Pergeseran fungsi guru terli-hat dalam nilai-nilai moral yang nyaris tidak tertanam lagi dalam kepribadian siswa. Para pelajar kini cenderung bertindak radikal, emo-sional, dan brutal. Mereka mudah terprovokasi oleh perkara-perkara sepele. Sebuah kebiasaan hidup yang jauh dari nilai moral sudah tertanam pada pelajar di Indonesia, itu juga sebagai bias dari penddi-kan di Indonesia yang sudah tidak lagi mengedepankan pembentukan karakter moralitas dan keberaga-maan. Pemerintah juga sepertinya terlalu bangga dengan kurikulum yang lebih memprioritaskan pen-guasaan sains dan pengetahuan semata. Sehingga menghasilkan warga pendidikan yang hanya bisa mencorengkan malu ke wajah pen-didikan di Indonesia.

Koordinator aksi, Elmanduro mengatakan sejumlah kasus yang melibatkan pelajar, tidak seharus-nya diarahkan kepada pelajar atau pada lemahnya pengawasan wali murid. Tidak seharusnya murid dan orangtua mereka dikambinghitam-kan. Sebab pelajar berprilaku brutal dan cenderung destruktif seperti itu lebih dipengaruhi oleh hasil pen-didikan yang membentuk mereka di sekolah. Proses pendidikan di lingkungan sekolah ternyata tidak mampu lagi mempengaruhi warga pelajar. Sehingga mereka lebih ter-bentuk oleh pergaulan sesama te-

man-temannya di sekolah. "Tidak sepantasnya hanya men-

yalahkan pelajar saat mereka terli-bat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggung-jawab," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini di se-kolah-sekolah di Pamekasan, nyaris tidak ada pendidikan moral dan keagamaan, dan yang ada hanya pelajaran pengetahuan agama.

Elman mengatakan kasus tera-khir yang terjadi di kota pendidikan itu adalah tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar salah satu sekolah lanjutan atas di wilayah itu. Apalagi tawuran tersebut disebabkan oleh hal yang sepele. Karenanya, ia me-minta agar pemerintah bertang-

gungjawab dan mencarikan lang-kah untuk mengembalikan peran guru sebagai tenaga pendidik dan bukan hanya sebagai tenaga pen-gajar. Caranya dengan memasukkan kurikulum lokal yang memiliki ba-sis keagamaan dan basis moral yang kuat disamping kurikulum yang masuk dalam materi Ujian Nasional.

Ia meminta agar pemerintah setempat meminta Dewan Pendidi-kan dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LP2SI) merumuskan kurikulum lokal terse-but sebagai pijakan untuk pengam-bilan kebijakan di bidang pendidikan. "Dewan Pendidikan dan LP2SI perlu merumuskan ini, agar keberadaan dua lembaga tersebut manfaatnya lebih terasa," kata Elman.

Jaminan Keselamatan Guru Sementara itu di Kabupaten

Bangkalan, Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta menyata-kan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kapolri telah mela-kukan kesepakatan untuk menjaga keselamatan guru. Kesepakatan itu tertuang dalam sebuah MoU.

”Mou tersebut dilakukan antara Persatuan Guru Republik Indone-sia dengan Kapolri. Itu menjaga keselamatan guru,” kata Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Har-tanta, kemarin (25/11).

Dia menjelaskan, selama ini guru selaku pendidik selalu me-nyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa dan wali murid tanpa melibatkan pihak kepolisian. Di masa yang akan datang diharapkan guru bisa melakukan koordinasi agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selama ini, banyak kasus yang terjadi antara guru dan siswa sehing-ga penyelesaiannya selalu mengam-bang. Hal itu disebabkan tidak ada-nya sikap keterbukaan guru.

Keselamatan guru sering merasa terancam. Padahal secara peranan mempunyai tugas yang sangat mulia. Kalau ada permasalahan antara guru dan murid, kepolisian akan terlibat untuk mencarikan solusi terbaik bagi keduanya,” terangnya.

Selama ini, sikap guru memang cenderung tertutup, sehingga per-masalahan yang terjadi di sekolah pihak kepolisian tidak mengetahui. Dikhawatirkan setiap permasalahan yang tidak diselesaikan, justru akan merugikan semua pihak. ”Kalau ada laporan, baru kita mengetahui hal itu. Kedepan, setelah dilakukan MoU tersebut, kami harap guru leb-ih terbuka,” harapnya.

Tentunya, pihaknya tidak akan menghukum guru atau pun murid, melainkan lebih pada pendekatan musyawarah. Namun, jika itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tentu-nya akan dilakukan upaya hukum.(awa/muj/ori/rah)

GURU SEKOLAH DASAR

Jumlah Sekolah : 587Jumlah Guru : 3.743Ideal Jumlah Guru : 5.111Kekurangan Guru : 1.368

Sumber data diolah dari pemberitaan Koran Madura

Hidup Mandiri

Diana Saputri, perempuan kelahiran 30 Desember 1994 adalah salah satu dari sekian perempuan yang

telah memilih hidup mandiri. Memang bagi Diana cukup berat, selain jauh dari orang tua, ia juga berusaha untuk men-jaga semangat agar bisa terus bertahan dari hiruk pikuk dunia kota yang keras dan kejam.

Sebab, perempuan asal Giligenting harus mengembara ke Surabaya demi se-buah tugas mulia, berusaha dan bekerja dan menghilangkan ketergantungan-nya kepada orangtua. Kini, ia bekerja di salah satu perusahaan besar di Surabaya, bahkan dia pun dipercaya untuk ikut mengembangkan perusahaan karena ke-jujuran dan ketekunannya dalam dunia bisnis.

"Saat saya baru berangkat ke Sura-baya, hanya satu hal yang ada dalam pikiran, yakni bisa menjadi anak yang berbakti bagi orangtua. Sebab sudah cukup Bapak-Ibu menjaga saya hingga umur 19 tahun," ucap perempuan yang akrab disapa Diana.

Perempuan yang jago menghitung dan menulis itu seolah hendak me-ngatakan kepada para generasi perem-puan lainnya bahwa dalam hidup, yang terpenting adalah mampu memberikan contoh kepada orang lain mengenai bagaimana harus hidup, termasuk beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian saat sebuah pribadi tidak dibentuk berdasarkan kerja keras atau hanya ingin hidup enak dengan sedikit kerja. Sehingga barangkali etos kerja bisa dibangun jika diawali dengan nilai kemandirian.

Oleh karena itu, efek positif dari kemandirian itu, bagi perempuan berkulit putih tersebut, nantinya dapat memicu kreatifitas anak dimana akan memunculkan ide-ide sesuai dengan keinginan mereka dan berusaha mere-alisasikannya sekuat mereka mampu. Bahkan setelah dewasa nanti, mereka akan menjadi seseorang dengan cita-cita tinggi dan mampu mengendalikan berbagai hal sesuai dengan harapan yang akan diraihnya. Nah, itu semua su-dah mulai dirintis oleh Diana. (sym)

SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengatakan kekurangan tenaga penga-jar. Beberapa institusi pendidikan yang berada di bawah naungan disdik kekurangan jumlah tenaga pendidik. Kekurangan guru di Kota Sumekar men-capai ribuan orang.

Kekurangan guru dinominasi sekolah dasar (SD). Kekurangan guru sekolah dasar mencapai 1.368 tenaga pengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep, Kadarisman, menuturkan, kekurangan guru itu berdasarkan analisa kebutuhan.

Menurutnya, idealnya, masing-masing se-kolah memiliki enam guru kelas, selain Kepala sekolah, guru agama, dan penjaskes. Ketika disesuaikan dengan rasio idealnya, berarti kebu-tuhan guru SD yang berada di bawah naungan disdik mencapai 5.111 dari jumlah 587 lembaga yang tersebar.

“Sedangkan untuk tahun ini, guru SD yang ada baru berjumlah 3.743 guru. Ketika di akumulasikan dengan jumlah secara keseluruhan, maka ditemu-kan kurang lebih ada 1.368 tenaga pendidikan yang dibutuhkan,” katanya kepada Koran Madura.

Kadarisman menjelaskan, kekurangan guru tersebut merata di daratan dan kepulauan. Khusus kepulauan, kekurangan guru mencapai 918 orang, dan di daratan hanya 450 guru.

“Tetapi untuk an-tisipasi kekurangan guru, kami memak-simalkan guru yang PNS, dengan cara menerapkan pola mengajar minimal 24 jam per ming-gu,” ucapnya, Senin (25/11).

Ia menyadari minimnya tenaga pengajar sangat mengganggu terhadap efektifi-tas kegiatan belajar mengajar (KBM). Sehingga dengan pola itu, dampak buruk hingga dapat berimp-likasi terhadap kegiatana belajar mengajar harus dilakukan. “Selain menambah jam belajar, juga telah memanfaatkan tenaga honorer agar tidak sampai ada jam kosong,” jelasnya.

Mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan tersebut menyatakan bahwa kurangnya tenaga pendidik hingga mencapai 1.368 itu paling ba-nyak dialami oleh sekolah tingkat dasar. Se-dangkan untuk jenjang yang lain seperti SMP masih normal, kondisi tenaga pengajar yang ada sebanyak 818 tenaga, hanya kekurangan 95 guru pada 9 mata pelajaran, tetapi untuk 7 mapel justru kelebihan 137 tenaga guru. “Oleh karena itu, harapan kami hanya ada pada THL Kategori 2 yang ikut tes ikut seleksi CPNS awal November lalu. Semoga banyak yang lulus, sehingga dapat menutupi kekurangan guru di beberapa jenjang tersebut,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Kabupa-ten Sumenep, Samsul Rijal, membantah jika Kota Sumekar dikatakan kekurangan guru, tetapi tak ada pemerataan. “Saya tidak percaya jika Sume-nep itu kekurangan guru, bahkan sampai ribuan. Jadi, itu perlu dikroscek ulang,” ucapnya.

Menurut Rijal, isu kekurangan guru itu sudah sejak dulu mengemuka, tetapi ternyata bukan kurang, tetapi memang tidak ada pemeraataan guru. “Kebijakan Disdik saat masih dipegang oleh Pak Rais, akan ada pemerataan guru, tetapi sampai Kadis berubah tiga kali pemerataan itu hanya sekadar isapan jempol belaka, tong kosong nyaring bunyinya,” jelasnya. (sym/mk)

MUSIM PENGHUJAN

3 Kelurahan, 2 Desa Rawan BanjirSAMPANG - Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Kabupaten Sampang mencatat terdapat tiga kelurahan dan dua desa di Kecamatan Kota setempat yang berpotensi dilanda banjir. Warga daerah setempat diharap was-pada saat terjadi hujan lebat.

Wilayah yang berpotensi di-landa banjir itu meliputi Kelura-han Dalpenang, Gunung Sekar, dan Rong Tengah. Sedangkan dua desa lainnya Desa Pasean dan Gunung Maddeh.

Daerah tersebut rawan dilanda banjir akibat luapan sungai kali Kemuning. Bahkan, terkadang genangan banjir akibat kiriman air hujan dari

kawasan wilayah utara seperti Kecamatan Ketapang, Robatal maupun Kecamatan Kedung-dung. Ketinggian air biasanya mencapai 2,5 meter.

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang Moham-mad Zainullah mengatakan, lima titik tersebut merupakan wilayah paling parah jika ter-genang banjir. Pasalnya, wilayah itu tidak jauh dengan kali Kemuning yang sering meluap saat terjadi hujan. "Ya karena wilayah tiga kelurahan dan dua desa ini sangat dekat dengan sungai kali Kemuning," ucapnya, Senin (25/11).

Saat ini, pihaknya sedang

melakukan pengerukan kali Kemuning sepanjang 1,5 kilometer. Hal itu dilakukan agar bisa mengurangi debit air saat banjir. Pasalnya, di Kabu-paten Sampang sendiri tidak bisa mencegah bencana banjir. "Kalau di Sampang ini nor-malisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir," jelasnya.

Dari hasil analisa yang di-lakukan PU Pengairan, satunya-satunya cara untuk mencegah banjir harus membuat sungai. Namun, hal itu cukup sulit terealisasi karena terkait pem-bebasan lahan milik masyarakat

yang rawan terjadi konflik. "Cara mencegah banjir ya harus buat sungai, tapi kita sulit dengan lahan milik warga, apalagi ini rawan konflik," tuturnya.

Di samping itu, pihak-nya juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kali Kemuning untuk terus men-jaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sem-barangan. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci agar banjir tidak terlalu parah. "Hanya satu kuncinya supaya masyarakat di pinggiran sungai Kemun-ing tidak membuang sampah sembarangan menjadi penyebab banjir," imbuhnya. (ryn/lum)

Diana SaputriKaryawati

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II10 SUMENEP

Mereka juga menuntut pencabutan kontrak kouta pendistribusian. Juga, izin lain yang diberikan kepada APMS sesuai dengan Perbup Nomor 3/2011. Untuk itu, pemkab harus meyusun ulang kebijakan distribusi BBM ke kepulauan Masalembu. Re-kom yang diberikan diefektif-kan dengan pengawasan yang maksimal. Serta menindak tegas pejabat yang menjadi mafia BBM.

Sebab, menurut warga, pemkab terkesaan tutup mata dengan fenomena BBM kepu-lauan. Buktinya, tidak ada solusi hingga berlangsung selama tiga bulan. Bahkan, mereka menduga telah terjadi

penyelewengan distribusi oleh Agen Premiun Minyak dan So-lar (APMS). Di mana penjualan BBM (bahan bakar minyak) tidak melalui dispenser.

Aksi puluhan warga kepu-lauan ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka membawa sejumlah poster, yang salah satunya bertuliskan “APMS Kejam Tak Tertandingi”, “Pemda Tak Berdaya di Ha-dapan APMS”, “Pecat Pejabat Korup”, “Pak Bupati, Mana Janjimu”, “Cabut Izin APMS”, dan sejumlah lainnya. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Sambil beorasi, mereka me-maksa untuk menerobos pintu masuk gedung DPRD Sume-

nep. Mereka meminta untuk bisa bertemu dengan dewan. Tak selang berapa lama, akh-irnya sejumlah anggota dewan dari komisi A DPRD Sumenep menemui massa.

Dewan mendukung lang-kah warga kepulauan. Setelah itu, mereka menggelar hear-ing di ruang komisi A DPRD Sumenep. Ikut Asisten II ba-gian perekonomian.

Korlap Aksi, Ahmad Sholeh, menjelaskan, pihakn-ya sudah menyampaikan se-mua tuntutan kepada pemer-intah dan legislatif. Termasuk, meminta pemerintah untuk menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar.

“Kami minta segera men-untaskan masalah BBM, juga pemerintah harus menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar, sebab ini bu-kan hanya persoalan kuota atau distribusi, tetapi kami menaruh curiga ada banyak oknum yang menjadikan isu BBM sebagai peluang para pembisnis hitam,” katanya.

Hal yang sama diungkap-kan Aminullah. Menurutnya, model penjualan BBM yang selama ini terjadi sangat tidak sehat, sehingga memicu ting-ginya harga. Akibatnya, pelu-ang penimbunan BBM men-jadi semakin besar. ”Ternyata Pemerintah Sumenep malah tinggal diam, seolah kelang-kaan BBM kepulauan adalah terjadi secara alami,” ujarnya.

Asisten II Bagian Pereko-nomian Setkab Sumenep M. Syahrial mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak APMS. Itu untuk meminta keterangan terkait tuntutan para pen-demo.

“Sebab kedatangan pulu-han rakyat kepulauan ke sini, karena ditengarai ada pengu-saha yang bermain di balik distribusi BBM melalui APMS. Oleh karena itu, langkah kami adalah Senin mendatang akan memanggil APMS,” katanya.

Syahrial mengungkapkan, apabila ada keterlibatan pihak APMS dalam permainan bis-

nis hitam BBM ini, pihaknya tidak akan tinggal diam. Pasti pihaknya akan mem-berikan sanksi tegas. “Nanti akan langsung dikomuni-kasikan kepada Pertamina, sebab APMS itu kepanjangan tangan dari Pertamina. Jadi sanksinya dari Pertamina, termasuk jika izinnya hendak dicabut,” ujarnya.

Minta Segera Telusuri

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, masalah kel-angkaan BBM Masalembu bukan hanya persolan kuota, tetapi memang ada oknum yang bermain. Juga meman-faatkan isu kelangkaan BBM kepulauan.

“Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan terhadap prob-lem BBM yang melanda kepu-lauan, biar tidak berkepan-jangan, termasuk yang paling penting tidak membantu para pebisnis hitam semakin kaya,” jelasnya. (sym/yat)

Rakyat Masalembu Demo DPRDDesak Tuntaskan Kelangkaan BBM Kepulauan

DORONG. Puluhan warga saat melakukan aksi dorong dengan petugas untuk bisa menerobos masuk ke gedung DPRD Sumenep, Senin (25/11). Mereka mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan BBM di Masalembu.

SUMENEP - Puluhan warga Kepulauan Masalembu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kepulauan Masalembu menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (25/11). Mereka menuntut eksekutif dan legislatif menuntaskan kelangkaan BBM di Masalembu.

SUMENEP –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, membentuk helpdesk atau warung konsultasi bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 soal pelaporan dana kampanye.

Komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, menjelaskan, petugas helpdesk ini terdiri dari lima komisioner dan dibantu dari staf sekretariat KPU. “Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan ke-pada parpol peserta pemilu, kemarin (25/11). Jadi peserta pemi-lu dapat berkonsultasi soal pelaporan dana kampanye kepada petugas tersebut,” kata

Menurut Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto, agar tidak mengganggu aktivitas seluruh staf dan komisioner KPU, help-desk ini akan mulai bekerja setiap hari efektif sejak pukul 13.00-15.30 Wib. “Jadwal sudah kita susun. Kalau helpdesk dibuka sejak pagi hari, akan menganggu pekerjaan yang lain. Makanya kita sepakati helpdesk ini mulai efektif pada pukul 13.00-15.30 Wib,” terangnya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada KPU.

Untuk itu, partai politik harus membukukan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan laporan peneri-maan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU, dileng-kapi dengan keterangan sumber dana kampanye, baik berupa uang, barang atau jasa.

Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye termasuk identi-tas penyumbang dana kampanye.

“Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada kita, maka parpol itu akan dikenakan sangsi tidak akan diikutkan sebagai Peserta Pemilu 2014. Art-inya kalau partai politik tersebut nantinya memperoleh kursi maka jatah kursi itu akan dibatalkan,” ungkapnya.

Didik berharap semua partai politik dapat mematuhi berba-gai aturan pemilu yang telah ditetapkan KPU sehingga pelak-sanaan pemilu jujur dan adil yang mengedepankan persamaan hukum sesama peserta pemilu dapat diwujudkan.

Jumlah warga Sumenep yang tercacat dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 904.192 orang. Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April (edy/mk)

SUMENEP - Nahruddin, 54, warga Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, ter-dakwa pencuri kayu akh-irnya divonis bebas. Senin (25/11), Majelis Hakim Pen-gadilan Negeri (PN) Sume-nep memvonis Nahrudin tidak bersalah. Sehingga, dia dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Deny Indrayana jelas ber-tentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara dengan denda Rp 652 ribu dan subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, tuntutan JPU tidak memenuhi unsur.

Salah satu alasan pembe-basannya, karena kayu yang dicuri sudah tidak masuk kat-egori milik perhutani. Sebab, kayu itu sudah dibakar, se-hingga tidak melahirkan faktor ekonomis. Termasuk, fakta dipersidangan tidak terbukti ada pencurian. Se-hingga, semua tuntutan jaksa dianggap gugur. Terdakwa gagal dijerat dengan UU RI pasal 78 No 41/1999 tentang

kehutanan.Materi vonis yang dijatuh-

kan terdakwa dibacakan secara bergantian oleh tiga majelis hakim pimpinan Deny Indray-ana itu. Sidang berlangsung sekitar setengah jam. Usai di-bacakan vonis, terdakwa Nah-rudin langsung menagis. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut kakek tua itu. Saat Koran Madura mencoba me-nanyakan terkait hasil putusan hakim, terdakwa hanya ter-diam dan mengeluarkan tangis kebahagian.

Sementara itu, meski si-dang yang berisi tentang pen-jatuhan vonis terhadap Nah-rudin berlangsung singkat, rupanya jaksa masih belum terima degan keputusan hakim tersebut. Buktinya, pasca per-sidangan, jaksa enggan di-minta keterangan terkait tun-tutannya yang tak dikabulkan oleh majelis hakim.

“Saya masih akan mem-bicarakan hasil vonis be-bas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa. Saya belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh kejak-saan berikutnya menyikapi putusan bebas tehdap Nahru-din. Tapi yang jelas, saya akan

segera koordinasikan dengan atasannya (Kajari Sumenep),” terang Susmiyati, selaku JPU.

Nahrudin dituduh men-curi kayu jati milik perhutani sebanyak 110 x 19 sentimeter. Akhirnya, pihak perhutani

membawa kasus ini ke Ke-jari Sumenep. Hingga, masuk persidangan. Namun, dalam vonis sidang yang dijatuhkan ternyata terdakwa tidak ber-salah, sehingga dibebaskan. (edo/yat)

SUMENEP – Sungguh memalukan prilaku pemuda yang diduga berasal dari Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang. Sejak lulusan dari sebuah lembaga pendidikan tingkat atas tahun lalu, justru menjadi bintang video mesum. Video yang dinilai merusak moral dan mencoreng nama baik lingkungannya itu, sekarang beredar dikalangan masyarakat setempat.

Video mesum itu sudah banyak beredar dari ponsel ke ponsel milik masyarakat setempat. Namun, sayang tak satupun di antara mereka yang menyebutkan dari mana asal mula video itu diperoleh. “Video ini sudah beredar luas, Mas! Tidak tahu dari mana asalnya,” ujar Ugik (41), salah seorang pemuda asal Batang-Batang.

Video mesum itu berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh orang lain. Yang jelas, dalam video itu sangat jelas sengaja untuk direkam prilaku layaknya suami istri tersebut. Laki-laki

yang kelihatan bertubuh gemuk menggunakan sarung warna hijau kembang dan kaos singklet putih, tak terlihat canggung.

Sesekali sang perempuan yang menggunakan baju warna kuning juga terlihat enjoi mel-akukan perbuatan mesum terse-but. Sarung yang digunakan sang perempuan didominasi warna kuning campur coklat liris-liris.

“Yang laki-lakinya itu, mirip siswa salah satu lembaga pen-didikan di Batang-Batang yang lulus tahun kemarin, mas!,” kata salah seorang penjual pentol ke-liling di wilayah Batang-Batang, Sumenep, Senin (25/11).

Empat EpisodeVideo mesum berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul

‘Wawan Bergoyang’ ternyata bukan satu-satunya video yang ‘diproduksi’ oleh siswa lulusan SMA asal Batang-Batang.

Sedikitnya, ada empat video mesum yang beredar di masyarakat. “Kalau yang beredar itu ada empat video, mas!, tapi saya baru punya dua yang menggunakan sarung,” kata salah seorang pemuda asal Legung, Batang-Batang, Sumenep yang enggan disebutkan identitasnya.

Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan ulah pemuda pengangguran tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada tindakan tegas pada pembuat maupun pengedar video yang mencoreng nama baik lingkungan setempat.

“Sampai saat ini, belum ada informasi kalau pelakunya berurusan dengan aparat penegak hukum. Padahal, video itu beredar sudah hampir satu bulanan dan bukan rahasia lagi dikalangan masyarakat Kecamatan Batang-Batang,” ujar Ugik.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Batang-Batang santer membicarakan soal video mesum tersebut. Dari warga biasa, hingga pemuda yang biasa ‘nongkrong’ di pinggir jalan. Bahkan, sebagian besar mereka nampaknya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun, ketakutan untuk menyebut identi-tas pelaku video mesum tersebut.

(Sumber: http://portalmadura.com)

INFORMASI PEMILU

KPU Bentuk “HelpDesk”

ASUSILA

Pemuda Jadi Bintang Video Mesum

DIDUGA MENCURI KAYU

Pengadilan Memvonis Bebas Nahruddin

KANDAS: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akhirnya tidak terbukti, saat pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Nahrudin di PN Sumenep, Senin (25/11).

Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk

kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu.

Hidayat AndiyantoKomisioner KPU

Video mesum itu berdurasi 10 menit

20 detik dengan judul ‘Wawan

Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari

pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh

orang lain.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II 11SUMENEP

LOWONGAN KERJAGrup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper)2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER &

PERAWAT LANSIA3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN

KETENTUAN• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN• TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X• Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3)

Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

SUMENEP - Mayat Mr X yang sebagian tubuhn-ya tinggal tulangnya saja, ditemukan men-gapung oleh Rafi’ei (42), warga Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, saat sedang jalan-jalan sore di Pantai Taneros, sekitar 50 meter dari bi-bir pantai, Senin (25/11) sekitar pukul 17.00. Mayat yang hampir se-luruh dagingnya hancur oleh hempasan air laut, ditemukan mengam-bang sekitar 45 meter dari bibir pantai.

Rafi’ei sekitar pukul 16.15 sedang berjalan bersama is-trinya, tepatnya di bibir Pan-tai Tanaros. Sekitar pukul 17.00, Rifa’ei melihat baju yang mengapung di tengah laut, sekitar 45 meter dari bibir pantai. Karena Rifa’ie merasa curiga maka dirinya bersama istrinya langsung mendekat, tidak tahunya setelah sampai didekatnya ternyata mayat de-ngan kondisi yang miris.

Rifa’ei menemukan kondisi mayat sudah lapuk. Kedua betis hanya tinggal tu-lang benulang dan kepalanya juga sudah nyaris putus. Hal itu diduga karena terkena arus di tengah laut.

”Awalnya kami tidak per-caya bahwa itu mayat, karena sudah tidak ada kepalanya, bahkan betisnya tinggal tu-langnya,” cerita Rifa’ei.

Setelah dirinya memasti-kan bahwa itu adalah mayat orang, Rifa’ei langsung me-manggil warga sekitar, untuk mengevakuasi korban. ”Ka-rena kami tidak tega dengan kondisi korban, maka kami

meminta bantuan warga di sini,” terangnya.

Tidak berselang begitu lama, puluhan warga berda-tangan dan langsung men-gevakuasi korban ke bibir pantai. ”Ada yang menarik korban, dan sebagian lagi ada yang melaporkan ke pihak ke-polisian,” tukasnya

Menurut sumber Koran Madura, mayat itu diduga ber-

nama Aziqin, 45, warga Desa Sedayu, Kab Gresik. Selama ini, tinggal di Kecamatan Batu-marmar, Pamekasan. Dia dika-barkan hilang sejak satu bulan terakhir, saat dirinya sedang mancing di tengah laut.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, men-gaku sudah menerima infor-masi penemuan mayat itu.

Namun, hingga malam tadi, masih belum diketahui iden-titas mayat tersebut. Hanya, masih dugaan saja.

Di pakaian korban me-mang tidak ada identitas yang bersangkutan. Sehingga, polisi terus menampung in-formasi dari para pihak. “Itu belum pasti, masih perlu kro-scek lebih lanjut mas,” katan-ya. (edy/mk)

SUMENEP - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, dan Dinas Perhubungan menggelar razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang, misalnya Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Razia terhadap PKL dilakukan di Taman Adipura dan sejum-lah jalan protokol. Dalam operasi itu, pihaknya menurunkan lapak-lapak yang ada di trotoar depan Masjid Agung Sumenep. Razia para PKL itu berlangsung cukup cepat, karena tidak ada berlawanan dari para.

Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh Saleh mengatakan, pihanya menertibkan PKL yang dianggap melanggar Perda No. 3/2002 tentang Ketertiban Umum. Semua PKL yang melanggar pasti ditertibkan. ”Untuk di Taman Adipura yang berjualan di bagian timur Taman Adipura tidak ada masalah, sebab belum direlokasi,” terang Saleh.

Di bagian timur akan dilarang nanti kalau sudah ada tempat relokasi. Sebab, mau diusir paksa PKL itu ke pasar, tentu tidak akan menyelesaikan masalah.

”Untuk itu, rencana ke depan pemerintah akan menyediakan lahan untuk relokasi PKL. Sehingga lokasi Taman Adipura ber-fungsi sebagai taman bukan untuk lahan berjualan,” ujar Saleh.

Selain itu, razia gabungan ini juga menyasar kendaraan yang diparkir di trotoar-trotoar. Sebab, itu juga termasuk area terlarang untuk parkir kendaraan bermotor. Dari razia itu, pulu-han motor masih nekat markir di trator-trotoar teruma daerah pertokoan. (edo/yat)

SUMENEP – Upah Mini-mum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Sumenep dinilai ter-lalu kecil. Sebab, UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Soekarwo itu tidak sesuai de-ngan kebutuhan layak hidup (KHL) di Kota Sumekar.

Untuk tahun 2014, UMK yang ditetapkan sebesar Rp 1.090.000. UMK itu lebih be-sar dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp 965.000.

Penetapan UMK Sume-nep itu tertuang dalam Pera-turan Gebernur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa timur 2014 tetanggal

20 November 2013. Kendati demikian, kalangan DPRD Sumenep ternyata masih mempertanyakan kecilnya UMK yang ada. Sebab, layak hidup di kota Sumekar sudah cukup tinggi.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dul Siam, men-gatakan, ketetapan UMK ta-hun 2014 itu terlalu minim, naiknya hanya sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal, taraf hidup lay-ak itu sudah meningkat.

”Itu untuk daerah Sume-nep masih terlalu minim, karena biaya kehidupan di Sumenep itu sangat mahal.

Mungkin di atas Rp 1,2 juta sudah layak,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu sangat tidak etis jika dibandingkan dengan dae-rah yang lain, seperti halnya Kabupaten Sampang yang UMK-nya sebesar Rp 1.120.000 dan juga Bangkalan sebesar Rp 1.202.000. ”Kalu dibandingkan dengan daerah lain di Madura, masih terlalu kecil, padahal dilihat dari KHL dan juga SDA-nya Sumenep cukup besar,” tambahnya

Dia menjelaskan, kepu-tusan UMK itu sangat tidak sepadan dengan kondisi geo-grafis. Sebab, di kabupaten

ujung timur Pulau Madura ini banyak pulau. Sementara ke-hidupan di beberpa pulau itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan.

”Di Sumenep ini terdiri dari 27 Kecamatan, dan 9 Kecamatan berada di daerah kepulauan. Sementara biaya hidup di daerah kepulaun itu sangat mahal dibanding-kan dengan daerah daratan,” terangnya

Oleh sebab itu, lanjut Politisi asal Kepulaun Sa-peken itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil disnakertrans. Hal itu untuk meninjau ulang atas keputu-

san yang telah ditetapkan oleh gubernur. ”Ini harus ditinjau ulang, makanya kami akan me-manggil Disnakertrans, karena Disnakertrans yang banyak tahu persoalan itu,” tergasnya

Sementara Kepala Dis-nakertrans Sumenep, Susto-no, saat Koran Madura kon-firmasi terkait persoalan tersebut, sedang tidak ada di ruang kerjanya. Informasinya, dia sedang berda di luar kota.

”Kalau diklatnya sudah selesai, namun kebetulan sekarang masih ada acara khusus di luar kota,” kata stafnya yang enggan disebut-kan namanya. (edy/yat)

SUMENEP - Sorotan demi sorotan terkait maraknya tenaga me-dis yang bertugas di kepulauan tidak masuk kerja membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Geram. Dinkes memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada tenaga medis yang dengan sengaja tidak mas-uk kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, jika ada tenaga medis seperti dokter dan bidan sering membolos atau tidak menempati tempat tugasnya, maka akan disanksi. Bahkan ter-ancam langsung diberhentikan.

“Jadi, dimanapun jika ada tenaga medis seringkali bo-los dan tidak mengantor, maka laporkan pada saya, namanya siapa, bertugas dimana, bidan dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami berhentikan,” katanya, Senin (25/11).

Rizka mengungkapkan, un-tuk bidan pihaknya bisa lebih mudah memberhentikan. Sebab, mayoritas bidan yang bertu-gas masih kontrak. “Jadi, kalau tenaga medis yang sering tak menempati tempat tugasnya itu

adalah bidan, maka lebih mudah untuk memberhentikan, ting-gal memutuskan kontrak sudah selesai, kalau PNS masih harus melalui banyak tahapan, tetapi tetap akan disanksi,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Pulau Arjasa ada yang melaporkan salah satu bidan jarang ada di tempat kerjanya. “Maka saya lang-sung sampaikan kepada pihak terkait untuk dibina, jika tidak bisa dibina, maka laporkan ke saya, akhirnya bisa dibina dan ia kembali ke tempat dimana ia bertugas,” tandasnya. (sym/yat)

SUMENEP - Keberadaan pondok bersalin desa (polindes) di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, menda-pat protes dari warga setem-pat. Senin (25/11), sejumlah warga Bicabbi terpaksa men-datangi Kantor Dinas Keseha-tan (Dinkes) Sumenep sekitar pukul 10.30).

Mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polindes Bi-

cabbi. Itu lantaran, pelayanan yang diberikan dinilai buruk. Padahal, polindes ini sudah pernah diprotes warga.

Tuni, 50, saat mendata-ngi dinkes, mengatakan, pe-layanan bidan polindes san-gat mengecewakan. Buktinya, warga atau pasien yang sering ditakut-takuti untuk menye-diakan sejumlah uang ketika hendak melakukan operasi, padahal kategori penyakitnya

terbilang sepele. “Bidan ini maunya apa

sih, kok warga masih ditakut-takuti. Keluarga pasien itu su-dah terkena musibah, masih saja dibuat resah. Bukannya membantu meringankan be-ban penderitaan yang dialami pasien, malah pasien dibuat waswas dan takut,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Tuni, pasien yang hendak berobat ke Polindes Bicabbi

juga dipaksa untuk dibawa ke polindes, meski kondisinya tidak memungkinkan. Se-hingga, warga terpaksa mem-bawa pasien ke polindes lan-taran bidan tersebut enggan mendatangi rumah pasien atau warga yang sakit.

Kadinkes Sumenep, Anuge-rah Rizka Rahadi, mengatakan, sudah memberikan teguran pada bidan di polindes terse-but. Selain itu, dia juga sudah

pernah melakukan pembinaan pada bidan tersebut berdasar-kan laporan masyarakat, be-berapa waktu silam.

“Nah, ternyata sekarang ada laporan lagi dari warga Desa Bicabbi terkait kasus yang sama yakni keluhan atas pe-layanan bidan Polindes. Untuk itu, Dinkes berjanji akan mel-akukan pembinaan yang lebih masif lagi nantinya,” terang Kadinkes. (edo/mk)

INDISIPLINER

Tenaga Medis yang Bolos Bakal Disanksi

Warga Menemukan Mayat Mengapung di Tengah Laut

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Nilai UMK 2014 Terlalu Kecil

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Polindes Dikeluhkan

ePaper

Terbit Siang!Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan unduh di sini:http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan PKL

TETAP MANGKAL: Sejumlah PKL yang terjaring razia penertiban di area Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Dimanapun jika ada tenaga

medis seringkali bolos dan tidak

mengantor, maka laporkan pada saya,

namanya siapa, bertugas dimana, bidan dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami

berhentikan.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II12 PAMEKASAN

DAPATKANINFORMASI SEBELUM

BERINVESTASI

KAMI SIAP MELAYANI ANDA!

HUBUNGI KAMI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADUJALAN JOKOTOLE NO. 143KABUPATEN PAMEKASANDIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

Koordinator HMPG Pame-kasan, Agus Sumantri menud-ing DKP Pamekasan tebang pilih dalam menentukan kelompok penerima bantuan dana pemberdayaan petani garam. Sebab penyaluran program itu hanya diberikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (KOMPAG).

Sedangkan kelompok tani yang tergabung dalam organ-

isasinya tidak menerima ban-tuan itu, meski sudah menga-jukan proposal permohonan.

Dia menjelaskan KOMPAG dan HMPG sama-sama men-gelola lahan sengketa antara petani dengan PT. Garam. Na-mun, HMPG dicoret, karena alasan tak cukup syarat ad-ministratif. Padahal, pihaknya sudah melampirkan bukti ket-erangan swakelola lahan dari PT. Garam.

“Kami masih siapkan ma-teri gugatan ke PN Pame-kasan. Kami merasa dirugikan, karena kami juga petani yang juga punya hak atas bantuan pemerintah,” katanya.

Agus menegaskan DKP Pamekasan seharusnya tidak perlu mempersoalkan status tanah yang kini masih diseng-ketakan antara petani dengan PT. Garam, karena sangat mer-ugikan anggota HMPG yang tidak diberi hak untuk men-dapatkan bantuan. Ia menilai DKP Pamekasan diskriminatif, karena hanya menyalurkan bantuan untuk kelompok ter-tentu.

Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik menya-takan penyaluran pugar untuk 170 kelompok lebih di Pame-

kasan sudah sesuai petunjuk teknis (Juknis). Yakni dikucur-kan bagi kelompok yang ang-gotanya memiliki status lahan yang jelas.

Kejelasan status itu dibuktikan dengan surat keterangan sewa, kerjasama bagi hasil atau surat keteran-gan kepemilikan tanah. Se-dangkan HMPG tidak memi-liki persyaratan administratif yang ditentukan.

“Semua kelompok tani su-dah kami fasilitasi yang ber-pedoman pada Juknis. Kalau kelompok lain bisa dapat ket-erangan dari PT. Garam, kena-pa HMPG gak dapat, silahkan tanyakan pada PT. Garam,” katanya.

Adapun dana pugar sebe-sar Rp 3,6 miliar sudah dis-

alurkan kepada 170 kelom-pok tani lebih. Dari total dana itu, sebanyak Rp 100 juta dikembalikan ke kas ne-gara, karena petaninya tidak bersedia mengelola program sesuai Juknis.

“Yang kami kembalikan ke kas negara bukan karena tidak cukup syarat adminis-tratif, tetapi mereka memang tidak mau mengerjakan sesuai juknis. Kalau tidak cukup syarat tentu sudah kami coret sejak awal,” katanya.

Ia menambahkan dana pugar yang disalurkan kepada petani 70 persen digunakan untuk pembelian peralatan sewa lahan, sedangkan 30 persen sisanya digunakan un-tuk optimalisasi lahan. (uzi/muj/rah)

DKP Akan Diseret ke Meja HijauKarena Bantuan Pugar Hanya Diberikan pada KOMPAGPAMEKASAN - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mengancam akan menggugat Dinas Kelau-tan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat setelah gabungan kelompok tani itu tidak menerima penyaluran dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 2013.

Sejumlah mahasiswa yang diduga pelaku pembakaran fasilitas kampus diamankan polisi di Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulsel, Senin (25/11). Tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dangan Fakultas Bahasa dan Sastra mengakibatkan gedung bengkel seni dan dua sepeda motor hangus dibakar.

PAMEKASAN - Dinas Kes-ehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan menunjuk tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Puskes-mas yang menangani korban banjir di wilayah itu. Ketiga Puskesmas tersebut berada di kawasan yang selama ini menjadi lokasi bencana ban-jir setiap musim penghujan.

Tiga Puskesmas yang ditunjuk masing-masing, Puskemas Teja, Puskesmas Pademawu, dan Puskes-mas Sopaah. Penunjukan Puskesmas tersebut karena berdekatan dengan wilayah yang sering terdampak ben-cana banjir.

Kepala Dinkes, Ismail Bey mengatakan penunjukan tiga puskesmas itu dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memetakan kawasan rawan banjir.

“Dari hasil koordinasi itu kami menunjuk tiga Puskes-mas tersebut dan meminta ketiganya untuk selalu siaga disaat turun hujan deras se-cara merata untuk mengan-tisipasi terjadinya banjir,” katanya.

Dinkes juga telah meny-erahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir ke-pada BPBD untuk penanga-nan secara cepat.

Penyiapan tiga Puskes-mas itu, jelas Ismail, juga diimbangi dengan penyia-pan obat-obatan yang dibu-tuhkan oleh korban bencana tersebut termasuk peralatan yang akan digunakan dalam

keadaan darurat.Sementara itu, BPBD

setempat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di musim hujan tahun ini. Bencana yang biasa terjadi di wilayah itu antara lain banjir, longsor, dan angin kencang. Tidak menutup kemungkinan bencana itu juga akan terjadi pada ta-hun ini, sehingga harus di-waspadai.

Khusus untuk banjir, data di BPBD Pamekasan menyebutkan kawasan yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir ada di tiga ke-camatan yang dialiri sungai Keluang, Jombang, dan Se-majid.

Kawasan itu antara lain, di Kecamatan Kota ada-lah Kelurahan Patemon, Jungcangsang, Parteker, Barkot, Desa Laden, Jalmak, Teja Barat, dan Kelurahan Gladak Anyar. Sedang di Ke-camatan Pademawu adalah Desa Sumedangan, Lem-per, Kelurahan Barurambat Timur, Durbuk, dan Prek-bun. Sementara di Kecama-tan Larangan hanya di Desa Montok.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan pihaknya sudah menetapkan Kecamatan Kota sebagai pos utama penanganan bencana banjir. Sebab di wilayah itu, jumlah kawasan yang ter-dampak lebih luas dibanding kecamatan lainnya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan juga lebih besar, karena be-rada di pusat kota.

BPBD, kata dia, sudah mengajukan tambahan per-alatan dan bantuan bagi korban bencana ke Provinsi Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, ger-gaji mesin untuk penan-ganan angin kencang dan perahu karet untuk korban banjir serta makanan siap saji, juga usulan bantuan sembako.

“Sementara ini kami hanya punya satu perahu karet. Jadi untuk memaksi-malkan kinerja dalam pen-anganan korban banjir, kami ajukan bantuan tambahan perahu karet,” katanya. (oni/muj/rah)

ANTISIPASI GENANGAN AIR

Tiga Puskesmas Siaga Banjir

Dinkes juga telah menyerahkan nomer

handphone (hp) petugas kesehatan

yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban

banjir kepada BPBD untuk penanganan

secara cepat.

Sejumlah kendaraan berjalan pelan saat melintasi genangan air di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Ter-padu (KPPT) Kabupaten Pamekasan membuka lay-

anan penerbitan izin lokasi dan izin persetujuan pe-manfaatan ruang. Kepala KPPT, Mohammad Amin mengatakan pemohon izin lokasi disyaratkan mengisi formulir permohonan ber-materai Rp 6.000, berisi pernyataan luas tanah, su-rat kuasa, dan surat perny-ataan data benar.

Disyaratkan foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy izin lokasi terdahulu untuk perluasan/peruba-han, akte pendirian peru-sahaan. Khusus PT, harus ada pengesahan dari Dep-kumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.

Membuat pernyataan ke-sanggupan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang ber-

hak atas tanah. Gambar atau sketsa rencana pemanfatan tanah yang dimohon, juga foto copy surat persetujuan penanaman modal bagi pen-anaman modal dalam negeri (PMDN)/surat persetujuan presiden bagi penanaman modal asing (PMA). “Meny-ertakan foto copy surat ket-erangan terdaftar sebagai anggota REI/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan, dibuat rangkap empat,” jelasnya.

Pemohon perpanjangan izin lokasi, bagi tanah yang belum dikuasai setelah habis masa berlakunya, disayarat-kan permohonan bermat-erai Rp 6.000, foto copy KTP pemohon, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian pe-rusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-

ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.

Menyerahkan foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 % dari yang diajukan. Izin lokasi asli terdahulu harus dilampirkan. Foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 persen dari yang diajukan.

Pemohon izin persetu-juan pemanfaatan ruang (PPR) baru dan perubahan, pemohon harus mengisi formulir permohonan ber-materai Rp 6000, foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian peru-sahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma.

Menyerahkan gambar/sketsa lokasi yang dimo-

hon, foto copy kepemilikan tanah bisa berupa sertifi-kat tanah, petok D, letter C, surat hibah, akta perjan-jian sewa menyewa, atau SPH khusus lahan yang su-dah dikuasai. “Dilampirkan SK persetujuan pemanfa-taan ruang asli, surat kua-sa, dibuat rangkap empat,” kata Amin.

Pemohon perpanjangan PPR disyaratkan permoho-nan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP pemohon/penanggung jawab, SK Per-setujuan Pemanfaatan Ru-ang, foto copy KTP kuasa, dibuat rangkap tiga. “Per-syaratan perpanjangan PPR diatas, apabila belum menindak lanjuti izin-izin lain yang telah diwajibkan sampai masa berlaku PPR habis,” jelasnya. (adv/uzi/muj/rah)

SEREMONIAL

KPPT Layani Izin Lokasi dan Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II 13PAMEKASAN

PAMEKASAN - Panwaslu Pamekasan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Senin (25/11), menurunkan paksa sebuah baliho besar millik salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPR RI. Bal-iho berukuran 12 x 6 meter itu terpasang di depan Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Marto-dirjo, Jalan Raya Panglegur.

Penurunan paksa tersebut dilakukan setelah sebelumnya Panwaslu sudah berkirim su-rat kepada partai pengusung caleg tersebut dan meminta untuk menurunkan sendiri baliho tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. Say-angnya, permintaan tersebut tidak dilaksanakan.

Penurunan tersebut ber-langsung selama setengah jam, dengan menggunakan mobil hidrolis. Selain meli-batkan Satpol PP, Panwaslu juga meminta pengamanan dari petugas kepolisian. Tidak ada aksi protes terhadap pe-nurunan baliho tokoh yang cukup dikenal di Madura tersebut.

Anggota Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono menyatakan penertiban itu merupakan bentuk komitmen Panwaslu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan pen-ertiban alat peraga kampanye.

Ia memastikan seluruh atribut dan alat peraga yang berkaitan dengan pemilihan

umum yang tidak sesuai de-ngan Peraturan Komisi Pe-milihan Umum (PKPU) akan ditertibkan tanpa memandang caleg maupun partai pemilik. “Kalau masih ada yang ter-cecer, mohon dipahami bahwa kami harus melakukan penert-iban secara bertahap, karena keterbatasan petugas dan alat yang kami miliki,” katanya.

Sapto menjelaskan pen-ertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Karena sekalipun pemasangan baliho tersebut memiliki izin, namun pemasangan dan isinya dinilai tidak sesuai dengan Peratu-ran KPU. Diantara yang tidak sesuai, baliho tersebut dibuat oleh perorangan dan bukan oleh partai pengusung.

“Semua baliho dan alat peraga yang berisi tentang pemilu, kami memiliki hak untuk mengaturnya sesuai undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu dinilai kurang serius dalam menegakkan pelaksanaan Peraturan KPU tentang alat peraga kampanye. Sebab di beberapa lokasi, masih di-dapati baliho yang belum ditertibkan. Baliho tersebut milik Caleg DPR RI yang su-dah dikenal di Pamekasan. Namun Sapto membantah dikatakan tidak serius. Sebab untuk menurunkan baliho tersebut, timnya harus men-datangkan alat hidrolis. (awa/muj/rah)

PENERTIBAN ALAT PERAGA

Baliho Caleg DPR RI Diturunkan Paksa

Salah satu baliho besar milik salah seorang caleg DPR RI di Pamekasan diturunkan paksa oleh Panwaslu dan Pol PP setempat. Baliho itu dinilai melanggar peraturan pemasangan alat peraga kampanye.

Wakil Ketua Komisi D, Ju-haini mengaku belum men-erima laporan hasil investigasi itu sehingga belum mengeta-hui perkembangan penanga-nan kasus tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa kasus itu

sudah ditangani Inspektorat dan masih menunggu lapo-rannya.

Menurut Juhaini jika pemeriksaan tersebut sudah tuntas, dipastikan lembaga tersebut akan menyampaikan

laporan secara terbuka kepada masyarakat. Dimungkinkan saat ini proses penyelidikan itu sedang berjalan sehingga laporannya belum disampai-kan.

“Kasus ini menjadi sorotan masyarakat sehingga selay-aknya jika sudah ada hasil dari penyelidikan yang dilakukan Inspektorat, segera disampai-kan ke masyarakat,” katanya.

Ia berharap agar hasil investigasi itu disampai-kan secara terbuka sehingga tidak menjadi pertanyaan di masyarakat. Sayangnya,

Pelaksana Tugas Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Su-tomo tidak bisa dikonfirmasi, karena sedang tidak berada di kantornya. Namun, salah satu petugas di kantor Inspektorat mengatakan kasus dugaan penggelapan dana itu masih dalam proses penyelidikan.

Sebelumnya, Bupati se-tempat, Achmad Syafii berjanji akan memberi tindakan tegas kepada pelakunya jika kasus tersebut benar-benar terbukti. Ia menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada Inspektorat setempat. (awa/muj/rah).

DPR Minta Hasil Investigasi DiumumkanTerkait Kasus Penggelapan Dana di SMP PademawuPAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Inspektorat setempat mengumumkan hasil inves-tigasi (penyelidikan secara mendalam) terhadap kasus dugaan penggelapan uang sekolah di SMPN 1 Pademawu yang dilaporkan sejumlah guru di sekolah tersebut.

PAMEKASAN - Banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) untuk menaikkan populari-tasnya. Selain memasang alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di sejum-lah ruas jalan, sebagian dari mereka juga memasang alat peraga berupa stiker yang ditempel pada mobil pe-numpang umum (MPU).

Kondisi ini bisa terlihat saat MPU itu, antre penump-ang di sejumlah ruas jalan, seperti di jalan Stadion yang menjadi tempat mangkal MPU jurusan Pakong-Waru.

Di tempat itu, nampak beberapa stiker Caleg DPRD Pamekasan menempel pada bagian kaca MPU jurusan itu. Demikian juga MPU jurusan Palengaan dan Proppo, se-bagian terpasang stiker caleg berbagai ukuran.

Maimun, salah satu sopir MPU jurusan Pakong menga-takan stiker itu dipasang, ka-rena caleg yang maju masih temannya. Stiker itu dipa-sang atas permintaan teman-nya agar ia lebih dikenal dan

diketahui sebagai caleg.“Saya hanya ingin bantu

teman saya. Kebetulan pemi-lik mobil ini tidak memper-masalahkan, ya saya pasang,” katanya.

Menanggapi hal itu, Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum, Panwa-slu Pamekasan, Sapto Wahy-ono mengatakan alat peraga kampanye yang dipasang di motor maupun MPU milik pribadi, baik plat hitam mau-pun plat kuning tidak bisa ditertibkan, karena tidak ada payung hukum yang bisa di-jadikan landasan.

Berdasar Peraturan Komi-si Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, pasal 17 ayat 1 huruf a, kewenangan Panwaslu sebatas menert-ibkan alat peraga kampanye yang dipasang di kendaraan milik pemerintah, baik, mo-tor, mobil maupun angkutan umum milik pemerintah. Di luar itu, pihaknya hanya bisa memberi imbauan, namun tidak bisa merekomendasi untuk dilakukan penertiban.

“Kami tidak bisa mere-

komendasikan untuk me-nertibkan alat peraga yang ditempel di kendaraan prib-adi. Kami sudah sampaikan imbauan, mudah-mudahan bisa dipatuhi dalam rangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu Pamekasan sudah mereko-mendasikan penertiban se-jumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Seperti di lokasi terlarang, kendaraan milik pemerin-tah, tempat ibadah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah maupun gedung sekolah.

Rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan pen-ertiban. Alat peraga itu ditu-runkan paksa, karena partai politik (parpol) maupun caleg yang memasang alat peraga perorangan, tidak mengindahkan imbauan KPU untuk memindah atau menurunkan sendiri. (uzi/muj/rah)

BALIHO KAMPANYE

Alat Peraga Marak Ditempel di MPU

Petugas Satpol PP bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan, membongkar baliho atribut kampanye bergambar calon legislatif di Jalan Raya Raci, Pasuruan, Jatim. KPU bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan dibantu Satpol PP menerbitkan atribut kampanye yang melanggar aturan.

PAMEKASAN – Minggu (25/11) kemarin, tiga orang remaja menemukan seorang bayi di pinggir jalan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pame-kasan. Ketika ditemukan bayi dalam kondisi masih hidup. Dia ditemukan di dekat mus-alla yang masuk wilayah Du-sun Nangger.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan saat ketiga remaja, yakni Ku-sairi, 16, Helmi, 19, dan Mustofa,16, hendak pulang ke rumah masing-masing usai bermain. Belum jelas siapa orangtua bayi tersebut dan alasan hingga bayi itu dibuang yang diduga oleh or-angtua kadungnya.

Menurut warga, saat ditemukan, bayi tersebut berada di dalam sebuah kar-dus makanan ringan yang dibungkus kain batik warna kuning. Di dalam kardus tersebut juga ditemukan se-limut bayi dan uang sebesar Rp 100 ribu.

Ketiga remaja itu segera melaporkan penemuan mereka ke Kepala Desa se-tempat, Syamsul Arifin. Kades segera membawa bayi itu ke rumahnya. Bayi de-ngan berat 3,1 kilogram dan panjang 49 sentimeter itu saat ini dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan Kades Klompang.

Syamsul Arifin mengata-

kan saat pertama kali dibawa ke rumahnya, di kepala bayi tersebut masih terdapat bercak darah, sehingga kuat dugaan bayi tersebut belum berumur satu hari. Namun ia tidak mau menyimpulkan

bahwa bayi itu merupakan hasil hubungan gelap, karena hal itu belum bisa dibukti-kan.

Rencananya, ia akan men-gadopsi (mengambil hak asuh) bayi itu, kecuali ada pihak

yang mengaku sebagai orang-tua yang dibuktikan dengan surat keterangan bidan atau kepolisian.

“Kalau ada orang yang mengaku orang tua bayi ini harus dibuktikan dan harus menyelesaikan proses hukum, karena telah membuang bay-inya,” katanya.

Kapolsek Pakong, Ajun Komisaris A. Jauhari Anwar mengatakan dari keterangan bidan yang didatangkan un-tuk memeriksa kesehatan bayi tersebut, diperkirakan bayi itu belum berumur sehari dan di-lahirkan pada pagi hari sebe-lum ditemukan.

Pihaknya sudah menye-lidiki kasus itu dengan me-minta keterangan terhadap bidan dan dukun beranak di wilayah pakong untuk meng-etahui identitas bayi tersebut dan orang tuanya. Namun diperkirakan bayi tersebut lahir melalui bidan di luar Kecamatan Pakong, karena seluruh bidan di wilayah itu mengaku tidak melayani per-salinan pada hari penemuan bayi tersebut.

“Kami hanya bisa memas-tikan bahwa proses kelahi-ran bayi itu ditangani tenaga medis, karena bungkus tali pusarnya menggunakan kain kasa, baju, dan gurita yang dikenakan saat ditemukan merupakan alat bayi bantuan program pemerintah,” katan-ya. (oni/muj/rah)

KRIMINALITAS

Bayi Ditemukan di Pinggir Jalan

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II14 SAMPANG BANGKALAN

Empat orang saksi yang rencananya akan diperiksa H Fauzi, Slamet Terbang, Dr A Malik Masyur, dan M Warto-mo. Ketidakhadiran mereka karena sedang berada di luar kota. Kejari sendiri sudah mengirimkan surat pemanggi-lan penyidikan pertama kalin-ya Senin (18/11).

Kasi Pidsus Kejari Sam-pang Ach Fauzan mengata-kan, surat panggilan ke empat orang sebagai saksi dana pe-sangon itu sudah dikirim mel-alui sekda yang disampaikan kepada kabag hukum pemkab. Tetapi hasilnya masih belum ada yang memenuhi panggi-lan.

“Kita sudah melakukan pemanggilan kepada empat orang sebagai saksi dengan mengirim surat panggilan penyidikan kepada Sekda ke-mudian disampaikan ke Ka-bag Hukum Pemkab Sampang. Ternyata Sampai hari ini (25/11) belum ada yang da-tang,” ucapnya kepada Koran Madura.

Dari keterangan Kabag Hukum Pemkab Sampang, lanjutnya, salah satu dari empat terpanggil itu sedang berada di luar kota. Dirinya juga berencana akan kem-bali melakukan pemanggi-lan secara terus menerus kepada yang bersangkutan. Sehingga, proses pangggi-lan penyidikan tetap berja-lan.

“Kita belum tahu kemana

entah di luar kota pindah ru-mah atau ada kepentingan apa. Namun dari informasi Kabag Hukum, salah satu-nya sedang ada tugas intern di luar kota. Kalau seperti ini juga menghambat kan,” ka-tanya.

Ditanya apakah nan-ti dari hasil penyidikan akan ada tersangka baru? Fauzan masih belum bisa berkomentar banyak. Menurutnya, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap sem-bilan anggota dewan yang masih belum lunas meski membayar deengan menyi-cil. “Ya pokoknya kita masih membidik sembilan anggota dewan dulu yang lainnya nanti bisa diketahui apakah ada tersangka lagi,” ungka-pnya.

Dikatakan Fauzan, dari rencana pihak bangkar ek-sekutif pada tahun 1999 mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dana ang-garan non PNS. Akan tetapi, hal ini oleh keempat ang-gota legislatif yang sudah dieksekusi yakni Sayuti, Fathur Rozi Farouq, serta KH hasan asyari (alm), dan Herman Hidayat (belum dieksekusi) mengubah dana tersebut menjadi dana pe-sangon anggota DPRD pe-riode 199-2004 hingga dana itu diterima oleh anggota DPRD lainnya yang telah merugikan uang negara

sebesar 1.912.500.000.“Kita masih fokus kepada

sembilan anggota itu, karena agar bisa membedakan, apal-agi dulu yang diusulkan oleh eksekutif Pemkab Sampang itu dana anggaran untuk non PNS. Kemudian sama empat orang anggota dewan yang sudah dieksekusi ini diubah menjadi dana pesangon,” terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pe-manggilan terhadap semua anggota dewan yang ber-sangkutan. Namun, masih belum diketahui pasti kapan pemeriksaan itu dilakukan. “Kita akan panggil lagi dan masih nunggu kapan hari apa belum bisa dipastikan,” im-

buhnya.Sementara itu, Kabag Hu-

kum Pemkab Sampang Moh Djuawni saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya membenarkan pemanggilan terhadap empat orang terse-but dan tidak bisa hadir. Ka-tanya, surat itu baru diterima pada Jumat (22/11) malam, seperti H Fauzi sedang be-rada di luar kota begitu pun Slamet Terbang masih ada di Jakarta.

“Ya memang benar sedang ada di luar kota, sehingga tidak bisa memenuhi pang-gilan Kejari, dan surat saya sudah diterima pada malam Sabtu kemarin, sehingga kini masih proses penyampaian,” paparnya. (ryn/lum)

Empat Saksi Tak HadirPengusutan Korupsi Dana Pesangon DPRD Periode 1999-2004SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (25/11) berencana meminta keterangan empat orang saksi dari tim badan anggaran (bangkar) dari eksekutif dan legislatif terkait korupsi dana pesan-gon DPRD setempat periode 1999-2004. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi pamggilan kejari.

SAMPANG - Wali siswa dari dua sekolah dasar (SD) Gersempal I dan II, Kecamatan Omben, sampai saat ini mengaku belum me-nerima dana bantuan siswa miskin (BSM). Hal itu disebabkan terjadi keterlambatan penga-juan data penerima. Wali siswa sudah men-gadukan hal itu ke LSM Lira.

Anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Hasan mengatakan, dua sekolah terse-but sampai sekarang masih belum menerima dana BSM. Padahal, sekolah yang lain di seki-tar Kecamatan Omben sudah banyak men-erima. Sehingga, wali siswa dari dua sekolah tersebut banyak yang mengadu.

Alasan keterlambatan data tersebut, men-urut Hasan, sangat tidak masuk akal karena sekolah yang lain sudah banyak yang men-cairkannya. Itu dimungkinkan karena kepala sekolah tidak bekerja dengan serius, apalagi kondisi sekolah dengan sekolah yang lain ja-raknya berdekatan. Sehingga, sering terjadi kecemburuan sosial dari masing-masing se-kolah.

“Dua SDN Gersempal 1 dan II sampai seka-rang masih belum mendapatkan dana BSM, padahal dari dua sekolah tersebut sudah me-

megang kartu penyandang sosial (KPS), dan kami setelah mendatangi kepala sekolah tese-but alasannya karena keterlambatan data dan masih diajukan. Kenapa itu baru diajukan se-mentara untuk sekolah yang lain sudah banyak yang cair,” ucapnya, Senin (25/11) kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui staf Bagian Pembiayaan Arief Karya ketika dikonfir-masi mengaku masih akan menghubungi pihak bank dulu tentang pecairan dana BSM tersebut. Akan tetapi untuk sekolah Gersempal II tidak masuk dalam data dan masih belum mengajukan ke UPTD setem-pat, namun itu dimungkinkan akan masuk pada tahap kedua setelah pencairan dana BSM untuk sekoah lanjutan tingkat per-tama (SLTP).

“Untuk SDN Gersempal I datanya ada dan untuk Gersempal II masih belum masuk, dan itu dimungkinkan akan masuk pada ta-hap dua, karena kemarin masih pencairan pada tahap pertama. Sedangkan yang dipri-oritaskan adalah siswa yang memegang KPS,” ucapnya. (jun/lum)

BANTUAN SISWA MISKIN

Sekolah Belum Menerima BSM

SAMPANG - Terjadinya kekeliruan administrasi, mem-buat pencairan anggaran Pro-gram Peningkatan Sarana Prasana Lingkungan Sehat Perumahan tahun 2013 untuk rukun tangga (RT) sehingga sampai sekarang masih belum cair. Dinas Pedapatan Pen-gelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang masih melakukan perbaikan, dan berjanji akan dicairkan dalam minggu ini.

Sebelumnya, Camat Kota Sampang Suryanto berjanji akan mencairkan dana terse-but pada mingu kemarin. Akan tetapi, sampai sekarang anggaran tersebut belum cair juga. Hal itu disebabkan ter-jadi kesalahan teknis, karena antara RT dengan pihak ke-camatan salah faham dan be-rangggapan kalau pencairan-

ya seperti sebelumnya waktu masih belum masuk program kecamatan dan masih dana hibah yang pencairannya langsung 100 persen. Pada-hal untuk sekarang berbeda dengan dulu, karena itu mer-upakan program kecamatan yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Karena dana tersebut su-dah masuk program kecama-tan, maka tahapan pencairan-nya untuk tahapan awal 50 persen dari dana sebesar Rp 10 juta untuk setiap RT dan untuk pencairan selanjutnya akan diberikan pada tahapan kedua ketika pengerjaannya sudah mencapai 50 persen. Sedangkan jumlah anggaran-nya sebesar 1,4 miliar dari sejumlah 139 RT dalam enam kelurahan.

“Sebelumnya yang men-

jadi kendala yaitu untuk mem-bangun sepemahaman dengan RT, karena dana tersebut bu-kan dana hibah seperti dulu yang harus dicairkan langsung 100 persen. Akan tetapi, sejak tahun 2013 itu sudah masuk pada program kecamatan yang pencairannya harus dikerjakan dulu baru dicairkan. Sedang-kan dulu cair dahulu baru dik-erjakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Di-nas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispen-daloka) Kabupaten Sampang melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Sumarno men-gatakan, sampai sekarang masih belum cair, karena ter-jadi kesalahan administrasi dan terjadi perubahan nama-nama direkening RT. Sehingga, oleh pihak bank dikembalikan. (jun/lum)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA LINGKUNGAN SEHAT

Ditargetkan Cair Minggu Ini

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II 15BANGKALAN

Petugas memperhatikan papan pemberitahuan premium habis di SPBU (Stasiun Pengisiian Bahan Bakar Umum) Kepandean, Serang, Banten, Senin (25/11). Kelangkaan BBM terjadi di Serang sejak Minggu (24/11) karena kuota BBM bersubsidi yang ada sudah terserap.

Tes tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk meng-etahui kemampuan dari mas-ing-masing peserta. Apalagi peserta dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni demi tercapainya kualitas so-sialisasi yang berkualitas.

“Ujian maupun tes tulis sebagai langkah untuk men-gukur standar kemampuan para relawan. Sebab relawan harus benar-benar memiliki kualitas yang dapat diper-taruhkan,” papar Saiful Ismail Komisioner KPUD Bangkalan.

Menurutnya, anggota rela-wan demokrasi nantinya bertu-gas melakukan sosialisasi pent-ingnya pemilu bagi masyarakat. Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang men-jelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat. Dita-kutkan, jika tidak dilakukan tes terlebih dahulu, yang direkrut tidak mampu menyampaikan dengan baik saat sosialisasi Pemilu.

“Kalau sampai tidak bisa dis-ampaikan dengan baik betapa pentingnya Pemilu 2014 dampa-

knya sangat besar, karena tujuan

kami agar tingkat partisipasi se-makin meningkat,” imbuhnya.

Selain tes tulis, kata Saiful, peserta akan juga menjalan-kan tes kompetensi pada 4 De-sember. KPUD Bangkalan me-mang memberikan porsi ujian maupun tes selama 2 hari ber-turut-turut. Dengan harapan dapat menemukan atau men-

jaring para relawan yang siap untuk diterjunkan ke lapan-

gan. Sedangkan yang berhasil lolos di dua tes tersebut akan diumumkan sebagai relawan pada tanggal 9 Desember.

“Semua tahapan harus dii-kuti oleh relawan. Tidak ada alasan bagi peserta tidak ikut ujian. Konsekuensinya tidak

akan lolos menjadi relawan,” ujarnya. (dn/rah)

Penjaringan Relawan Demokrasi Harus SelektifUjian Akan Digelar Selama Dua HariBANGKALAN - Guna menjaring 25 peserta relawan demokrasi untuk Pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan menggelar tes tulis pada 3 Desember akan datang.

BANGKALAN - Menghada-pi pelaksanaan Pemilihan Leg-islatif (Pileg) 2014, masyarakat perlu meningkatkan kede-wasaan, kecerdasan, dan ke-sadaran berpolitik agar kuali-tas demokrasi semakin baik. Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjel-ang Pileg 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepent-ingan perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak mengganggu publik.

Pernyataan tersebut dis-ampaikan pakar politik Bang-kalan M. Syafi, karena begitu dekatnya momentum pesta Pileg 2014. Momen tersebut dinilai berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun hori-zontal apabila masyarakat dan elit politik tidak memiliki kedewasaan yang matang.

“Pada hakekatnya masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi.

Akibatnya, kata pakar hukum tata negara Unver-sitas Trunojo Madura ini, seringkali para elit tersebut melampiaskan kekalahan itu dengan memobilisasi massa untuk melakukan tinda-

kan yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Hal itu menjadi salah satu indika-tor para elit politisi belum dewasa dalam berpolitik. Se-mestinya harus bisa bersikap dewasa, karena dalam per-tarungan itu sudah pasti ada kalah dan menang.

“Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingan-nya sendiri,” imbuhnya.

Syafi mengimbau masyarakat untuk mening-katkan kedewasaan berpoli-tik dalam menghadapi Pileg 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon anggota legislatif yang ber-tarung dapat mengimbau pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekala-han sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.

“Harus disadari, masyarakat lain harus dihor-mati pilihannya terutama para elit politik. Kalau ada kelompok lain yang jumlah pemilihnya lebih besar, harus dihormati. Jadi kesadaran masyarakat harus ditingkat-kan. Tidak terbawa pengaruh anarkis yang justru men-coreng pesta demokrasi itu sendiri,” tandasnya.(dn/rah)

KESADARAN POLITIK

Masyarakat Penentu Kualitas Demokrasi

BANGKALAN - Dinas Per-tanian dan Peternakan (Dis-pertanak) Kabupaten Bang-kalan menilai gagasan Bank Tani yang diwacanakan DPRD setempat merupakan langkah positif untuk kemajuan bagi petani untuk jangka panjang. Pemkab Bangkalan sejatinya telah memberikan kemuda-han fasilitas berupa Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Us-aha Pangan (KUP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semua itu untuk petani. Namun harus melewati kelompok tani dengan jum-lah luas lahan yang telah ditentukan,” ungkap Kepala Dispertanak Bangkalan, Ir. Puguh Santoso.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Pu-guh, merupakan gagasan yang sangat bagus. Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada. Permodalan bagi para petani merupakan permasalahan klasik ketika mereka belum mampu melakukan analisa usaha tani dengan baik.

“Apakah mereka untung apa tidak? Jika dengan luas lahan di bawah 0,3 hektare, kebutuhan para petani sulit bisa terpenuhi. Di Bangka-lan, mayoritas luas lahannya hanya (0,3 hektare) segitu,” jelasnya.

Ia menambahkan gaga-san agar pemkab mendirikan

Bank Tani itu akan dikoor-dinasikan dengan instansi terkait. Apalagi hal itu masih pada tataran wacana yang be-lum dibentuk secara formu-lasi. Namun Puguh menyata-kan respek terhadap gagasan yang cukup akomodatif bagi kebutuhan petani itu.

Perlu diketehui DPRD Bangkalan memiliki inisiatif untuk mendirikan Bank Tani. Gagasan itu timbul, karena seringkali petani tidak men-dapatkan akses permodalan yang tepat dan mudah. Se-hingga terpaksa untuk men-golah lahan mereka harus berhutang pada rentenir. Oleh sebab itu, mendirikan Bank Tani diharapkan mam-pu menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasala-han tersebut.

“Sudah saatnya petani

itu mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan perta-niaannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal. Bank Tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Bang-kalan, Moh. Ikhsan.

Seorang petani padi, So-hibul Hikam (39), warga Desa/Kecamatan Burneh menga-takan, ia terpaksa tidak be-raktivitas seperti biasanya di musim tanam padi pertama ini. Pria dengan empat anak itu mengaku kesulitan modal bercocok tanam.

“Sudah lama saya bertani. Tapi tetap saja tidak ada pe-rubahan dalam hal perekono-mian. Untuk musim tanam ini, saya libur tanam dulu karena tak ada modal,” tuturnya.

Ia mengatakan setiap musim tanam dirinya selalu meminjam modal melalui rentenir. Karena biaya untuk sekali tanam membutuhkan modal hingga lebih dari Rp 1 juta. “Ada ongkos semai padi, ongkos bajak tanah, ongkos tanam benih, belum lagi ong-kos panen, beli bibit, dan beli pupuk” paparnya.

Sementara itu, lahan perta-nian di Kabupaten Bangkalan sendiri seluas 27.207 hektare dengan produksi padi menca-pai 2.596.409.01 ton per tahun. Di tahun mendatang, produksi padi akan ditingkatkan men-jadi 2.622.902,97 ton atau naik dua persen.(dn/rah)

PERTANIAN

Bank Tani Dinilai Dapat Memajukan Petani

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh,

merupakan gagasan yang sangat bagus.

Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II1616

Iklan dan berlangganan0328-6770024 / 081931012753

Biro Sumenep 081939363544Biro Pamekasan 087850600243

Biro Sampang 087775094464Biro Bangkalan 087750670878

Biro Surabaya 081330903119Biro Probolinggo 081336379769