KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, karena atas berkat dan hidayah-Nya, kami Tim Penyusun RPJMDES (Tim 11) Desa Bojonggedang telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2014 – 2019, yang merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah desa 6 tahun ke depan.

Tahap penyusunan RPJMDES Desa Bojonggedang Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 66 Tahun 2007) tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yakni Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan tahapan penetapan Rencana adalah Musyawarah BPD dan Perdes RPJMDES.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun RPJMDES 5 Tahunan dan RKPDES 1 Tahunan.

Latar belakang penysusnan RPJMDES Tahun 2014 – 2019 ini merupakan acuan bagi penentuan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Visi Desa Bojonggedang:

“MEMBANGUN JALAN MENUJU BOJONGGEDANG HIJAU”(HIJAU = HIDUP PENUH INISIATIF MENUJU KESEJAHTERAAN

YANG BERKUALITAS)

Kami menyadari bahwa RPJMDES Tahun 2014 – 2019 ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan, sehingga perlu perbaikan di beberapa bagian di tahun-tahun mendatang. Namun demikian semoga RPJMDES ini dapat dijadikan acuan pada saat implementasinya.

Dengan selesainya RPJMDES ini, penyusun tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua.

Bojonggedang, Februari 2014.Kepala Desa Bojonggedang

ENA RUSYANA

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk kurun 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) untuk kurun perencanaan 1 (satu) tahun.

Dalam upaya standardisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam menyusun RPJMDES dan RKP-Des.

RPJMDES ini merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas kepala desa dan arah kebijakan keuangan desa.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Dengan penyusunan RPJMDES ini, diharapkan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDES akan digunakan sebagai rujukan dalam penyususnan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des), APBDes, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa, dan tolak ukur kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu RPJMDES ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Bojonggedang, di mana program-program yang diusulkan diharapkan dapat dibiayai oleh APBDes Bojonggedang dan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diperoleh.

Secara umum kondisi Desa Bojonggedang memiliki potensi yang sangat strategis dalam jalur mobilisasi dan sumber alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang signifikan dari pemerintah maupun

stakeholders lainnya untuk membangun Desa Bojonggedang menjadi lebih baik, dengan kepemimpinan Kepala Desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen RPJMDES ini selain dapat menjadi pedoman penyusunan RKP-Des dan penyusunan RAB-Des juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa yang diserahkan kepada BPD Bojonggedang.

Rencana Pembangunan Desa ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMDES Desa Bojonggedang tahun 2014 – 2019, antara lain:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagau Daerah Otonom.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

10)Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke Desa.

11)Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

12)Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa.

1.3. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Bojonggedang Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan.

Dengan demikian RPJMDES Desa Bojonggedang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan pemerintah desa maupun dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 66 Tahun

2007, maka keberadaan RPJMDES Desa Bojonggedang Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan mewujudkan kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di desa untuk menyusun RKPDes, dll.

Langkah selanjutnya RPJMDES Desa Bojonggedang yang ditetapkan dalam periode 5 tahunan akan dijabarkan kembali ke dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang selanjutnya hal tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Bojonggedang.

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMDES Desa Bojonggedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bojonggedang.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMDES mempunyai maksud dan tujuan yang sangat penting, menentukan tingkat keberhasilan, sasaran pembangunan dalam prioritas-prioritas tertentu yang menjadi program Kepala Desa.

1.4.1.Maksud

Maksud penyusunan RPJMDES ini adalah tersedianya dokumen RPJMDES Desa Bojonggedang, yang isinya memuat:

1) Penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Desa.

2) Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam RKPDes.

3) Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

1.4.2.Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMDESa adalah:

1) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.

2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa.

3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.

4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.5. Proses Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut:

1) Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

3) Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di desa secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

4) Terbuka; yaitu setiap proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

5) Akuntabel; yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun di masyarakat.

6) Selektif; yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7) Efisien dan efektif; yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8) Berkelanjutan; yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan harus berjalan secara berkelanjutan.

9) Cermat; yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.

10) Proses berulang; yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

11) Penggalian informasi; yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi, yaitu melalui alat kaji keadaan desa dengan sumber informasi dari peserta musyawarah perencanaan dalam Musrenbang Desa.

1.5.1. Tahapan Penyusunan RPJMDES

Tahapan Penyusunan RPJMDES melalui:

A. Tahap Perencanaan

Musyawarah Dusun (Musdus) Musrenbangdes

B. Tahap Penetapan Rencana

Musyawarah dengan BPD Pengesahan Perdes RPJMDES.

1.6. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Bojonggedang ini disusun dengan sistematika sbb:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan dan sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan desa, pembagian wilayah desa, dan struktur pemerintahan desa, selama kurun

waktu 5 tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMDES Desa Bojonggedang tahun 2014-2019.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

Berisikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Bojonggedang, serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini, yang diharapkan pada 5 tahun ayang akan datang sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

Memuat Visi dan Misi Desa Bojonggedang untuk 5 Tahun yang akan datang, kebijakan pembangunan, menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan desa, potensi dan masalah desa, program pembangunan desa, serta strategi pencapaiannya.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

***

BAB IIPROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

Kondisi Desa Bojonggedang terbentuk dalam proses yang panjang sejak jaman Kolonial Belanda dahulu, jaman perang kemerdekaan, serta jaman kemerdekaan sekarang, sehingga terbentuk sebuah komunitas dengan karakter sosial, budaya, dan ekonomi yang membumi dalam wilayah yang sekarang secara administratif disebut Desa Bojonggedang.

2.1.1. Sejarah Desa Bojonggedang

Desa Bojonggedang merupakan Desa pemekaran dari Desa Cisontrol. Pemekaran itu sendiri terjadi di tahun 1982. Yang menjadi wilayah Desa Bojonggedang adalah 2 Dusun, yakni Dusun Cikuda dan Dusun Bojonggedang. Ke-2 Dusun ini setelah terbentuk Desa Bojonggedang dimekarkan menjadi 8 Dusun.

Tokoh-tokoh yang tercatat sebagai pelopor pemekaran Desa Bojonggedang adalah H. Sumirdja (Rurah Bojonggedang), Madsuhni (Rurah Cikuda), Dodo Wasdiwijaya (Cikuda – Stap Desa Cisontrol), Ijo Sutedjo (Tokoh Masyarakat)dan Suparto (Tokoh Masyarakat).

Setelah terbentuk Desa Bojonggedang, Plh Kepala Desa Bojonggedang pertama adalah H. Santawa, Sekretaris Desa Dodo Wasdiwijaya. Kantor Desa Bojonggedang pertama kali di bale Dusun Kadujungkung, di Ciborok, kemudian pindah ke tempat yang sekarang menjadi Kantor Kepala Desa Bojonggedang.

2.1.1.1. Pemekaran Dusun

Pemekaran Dusun yang tadinya 2 Dusun menjadi 8 Dusun sendiri tercatat sebagai berikut:

Dusun Cikuda dimekarkan menjadi 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun Sindanghayu (Kemudian berubah menjadi Dusun Cikuda) dengan Kepala Dusun pertamanya Dawidi.

2. Dusun Sidamulya dengan Kepala Dusun Pertamanya Suharna.

3. Dusun Panyemprongan dengan Kepala Dusun pertamanya Ahmad.

Dusun Bojonggedang dimekarkan menjadi menjadi 5 Dusun, yaitu:

1. Dusun Desa dengan Kepala Dusun pertamanya Sukarna.

2. Dusun Pangbuangirang dengan Kepala Dusun pertamanya Sutarya.

3. Dusun Kadujungkung dengan Kepala Dusun pertamanya

4. Dusun Bojonggedang dengan Kepala Dusun pertamanya

5. Dusun Mulyasari dengan Kepala Dusun pertamanya

2.1.1.2. Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa pertama di Desa Bojonggedang sampai dengan tahun 2014 ini telah melaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu:

1. Tahun 1983 dengan 2 orang calon Kepala Desa yaitu Surya S. dan Suparto dimenangkan oleh Surya S. Tercatat, Surya S menjadi Kepala Desa pertama Desa Bojonggedang hasil pemilihan.

2. Delapan tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, untuk kedua kalinya Desa Bojonggedang melakukan Pilkades dengan calon tunggal, yakni Surya S. Dan untuk kedua kalinya Surya S terpilih menjadi Kepala Desa Bojonggedang.

3. Tahun 2000 merupakan Pilkades ketiga dengan calon tunggal, yaitu H. Taryo S. Dan Taryo S terpilih sebagai Kepala Desa yang ketiga.

4. Tahun 2006 Pilkades keempat dengan calon tunggal kembali, H.Taryo S dan kembali terpilih menjadi Kepala Desa Bojonggedang keempat.

5. Tahun 2013 Pilkades kelima dengan calon Ena Rusyana dan Oman Hendarman. Terpilih Ena Rusyana sebagai Kepala Desa Bojonggedang kelima dengan masa jabatan dari tahun 2014 – 2019.

2.1.1.3. Pergantian Sekretaris Desa Sekretaris Desa pertama Desa Bojonggedang adalah Dodo Wasdiwijaya yang bertugas sampai dengan tahun 2005. Dodo Wasdiwijaya digantikan oleh Yoyo Sutaryo yang awalnya Kasi Pemerintahan. Dengan adanya Undang-undang tentang Sekdes PNS, tahun 2007, Yoyo Sutaryo diangkat menjadi Sekdes yang berstatus PNS.

Tahun 2010 Yoyo Sutaryo dimutasi ke Kantor Kecamatan Rancah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Desa Bojonggedang dilaksanakan oleh Kamaludin sebagai Pelaksana Harian (Plh) sampai dengan saat ini.

Dengan adanya Undang-undang Desa yang baru, terbuka kemungkinan Pemerintah Desa untuk mengangkat Sekretaris Desa sendiri, tidak harus dari PNS. Hal ini tentunya merupakan angin segar dimana sebenarnya Sekdes PNS banyak menimbulkan konflik dengan Kepala Desa karena perbedaan status kepegawaian. Di satu sisi Sekdes adalah bawahan Kepala Desa, tapi di sisi lain Sekdes PNS tidak berafiliasi dengan kepala Desa karena status PNS-nya. Dengan UU Desa yang baru hal itu bisa dihindari.

2.2. Sasakala Desa

Di Jaman Kolonial Belanda sebenarnya telah berdiri sebuah desa yang bernama Desa Cikuda, yang termasuk ke dalam wilayah Kedemangan Rancah. Konon, Pusat Desanya berada di sekitar blok Astana Dusun Sidamulya sekarang. Tanah bekas Bale Desanya sekarang menjadi Tanah Hak Milik Dusun Sidamulya.

Yang termasuk wilayah Desa Cikuda adalah Kampung Cikuda sendiri dan Kampung Bojonggedang. Dulu sebelum dipecah menjadi 8 Dusun, Kampung Bojonggedang termasuk luas. Kuwu (Kepala Desa) Cikuda yang terkenal adalah Kuwu Buyut Sawati. Makamnya sekarang ada di pemakaman Cibogo Dusun Cikuda, dan dianggap keramat oleh warga sekitar.

Konon kabarnya menurut cerita orang tua di Cikuda, Kuwu Sawati ini terkenal karena memiliki kesaktian. Mampu membuka hutan ratusan are

dalam satu hari hanya seorang diri. Atau juga diceritakan beliau mampu menundukan harimau hanya dengan tatapan matanya.

Selain disenggani oleh warganya, Kuwu Sawati juga disegani oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Apalagi dulu di sekitar Desa Cikuda ada perkebunan milik orang Belanda. Kini perkebunan itu masih ada di wilayah Tambaksari yang berbatasan dengan Dusun Sidamulya.

Nama Cikuda sendiri berasal dari banyaknya kuda milik para pembesar perkebunan di sekitar daerah ini. Konon ada satu sungai yang sering dijadikan untuk tempat minum kuda-kuda itu karena airnya yang sangat jernih. Lahirlah lambat laun nama Cikuda. Ci artinya air. Kuda artinya hewan Kuda. Secara harpiah diartinya air tempat minum kuda. Sungai tempat minum kuda itu sekarang bernama sungai Cibuyut, ada di Dusun Sidamulya sekaligus sebagai batas Desa Bojonggedang.

Nama Bojonggedang yang sekarang dipakai sebagai nama desa, berasal dari dua kata; bojong dan gedang. Bojong atau bobojong artinya tempat. Gedang artinya pepaya. Dulu, tanaman pepaya belum sebanyak seperti sekarang ini. Masih langka. Di daerah ini konon hanya di bojong yang adanya gedang (pepaya). Lambat laun tempat itu disebut Bojonggedang. Yang berarti Tempat yang ada tumbuh pepaya (gedang).

Desa Cikuda yang mencakup dua wilayah yang dipisahkan sungai Ciliung, pada jaman kemerdekaan, setelah Kuwu Sawati meninggal, akhirnya disatukan dengan Desa Cisontrol. Berakhirlah riwayat Desa Cikuda. Namun demikian, secara historis orang-orang Cikuda dan Bojonggedang selalu mendambakan mereka bisa mempunyai desa tersendiri, terpisah dari Cisontrol.

Di tahun 1986, keinginan itu terwujud. Kampung Cikuda dan Bojonggedang berpisah dari Desa Cisontrol, membentuk desa sendiri yang sekarang bernama Desa Bojonggedang. Saat itu Kepala Desa Cisontrol-nya adalah Eba Wiradinata, seorang Kepala Desa yang terkenal dan menjabat beberapa kali.

2.3. Pembagian Wilayah dan Kepala Dusun

Seperti yang telah disinggung di atas, Desa Bojonggedang terdiri dari 8 Dusun, hasil pemekaran dari 2 Dusun ketika Desa Bojonggedang didirikan. 3 Dusun terletak di sebelah timur, dipisahkan oleh sungai Ciliung. 8 Dusun terletak di sebelah timur. Pembagian wilayah Dusun di Desa Bojonggedang, sebagai berikut:

1. Dusun DesaLuas wilayah: Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

2. Dusun Pangbuangirang Luas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

3. Dusun KadujungkungLuas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

4. Dusun BojonggedangLuas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

5. Dusun MulyasariLuas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

6. Dusun CikudaLuas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

7. Dusun Sidamulya, Luas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

8. Dusun PanyempronganLuas wilayah Ha. (Darat : Ha, Sawah: Ha)

Peran Kepala Dusun tidak bisa dipisahkan dari sejarah Desa Bojonggedang. Sebab, mereka sebagai pemegang kepala kewilayahan dalam lingkup desa, sangat menentukan maju mundurnya pembangunan di Desa Bojonggedang.

Kepala Dusun selama perjalanan lebih dari 30 tahun Desa Bojonggedang, datang dan pergi silih berganti. Di bawah ini tercatat para Kepala Dusun yang pernah dan sedang menjabat di dusunnya masing-masing:

1. Dusun Desa : 1.

Narwa Sukarna

2.

Hadi

3.

Nedi Hernandi (2009 – sekarang)

2. Dusun Pangbuangirang : 1.

Sutarya

2.

Wastapraja

3 Sartam Hendrajaya (2003 – sekarang)

.

3. Dusun Kadujungkung : 1.

Sudarno

2.

Sumarya

3.

Momon

4.

Nandar Sukmara (2009 – sekarang)

4. Dusun Bojonggedang : 1.

Parno

2.

Udi

3.

Yoyo Sutaryo

4.

Karto

5.

Oman Hendarman (2005 – 2012)

6.

Wasim (2012 – sekarang)

5. Dusun Mulyasari : 1.

Wikarja

2.

Adang Sujani

3.

Rantiwa

4.

Wawan Sumargono, SP. (2011 - 2014)

6. Dusun Cikuda : 1.

Dawidi

2.

Sanwapi

3.

Darjo

4.

Opon

5.

Warso Adi Permana (2012 – sekarang)

7. Dusun Sidamulya : 1.

Suharna

2.

Raswa

3.

Ena Rusyana (2010 – 2013)

4.

Juju Julaeha (2013 – sekarang)

8. Dusun Panyemprongan : 1.

Ahmad

2.

Enceng Ranta

3.

Suhandi

2.4. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Di Desa Bojonggedang terdapat 16 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

No Dusun RW RT1. Dusun Desa RW 01, RW 02 5 RT2. Dusun Pangbuangirang RW 03, RW 04 5 RT3. Dusun Kadujungkung RW 05, RW 06 4 RT4. Dusun Bojonggedang RW 07, RW 08 4 RT5. Dusun Mulyasari RW 09, RW 10 5 RT6. Dusun Cikuda RW 11, RW 12 5 RT7. Dusun Sidamulya RW 13, RW 14 6 RT8. Dusun Panyemprongan RW 15, RW 16 6 RT

JUMLAH 16 RW 40 RT

2.5. Visi Misi

Visi Misi Desa Bojonggedang tergantung pada Kepala Desa yang sedang memerintah karena hal tersebut merupakan dasar dari Kepala Desa tersebut menggarap pembangunan selama pemerintahannya.

Tercatat Visi Misi Desa Bojonggedang yang pernah dibuat:

1. Dengan Iman dan Takwa Desa Bojonggedang Terdepan Dalam Budidaya Kakao dan Agribisnis di Wilayah Kecamatan Rancah Tahun 2009. (Visi Misi Kepala Desa H. Taryo S.)

2. Dengan Iman dan Takwa Desa Bojonggedang Menjadi Desa Mandiri Pangan Tahun 2014. (Visi Misi Kepala Desa H. Taryo S.)

3. Membangun Jalan Menuju Bojonggedang Hijau. (Hijau : Hidup Penuh Inovasi Untuk Menjangkau Kesejahteraan yang Berkualitas). (Visi Misi Kepala Desa Ena Rusyana).

Demikian sekelumit sejarah Desa Bojonggedang. Kami menyadari, di beberapa bagian hanya mengandalkan cerita dari mulut ke mulut, agak susah ditelusuri secara historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian, pendekatan historis terhadap lahirnya Desa Bojonggedang ini, sedikit tidaknya membuka identitas desa yang bisa menimbulkan rasa bangga dan cinta pada desa ini, yang dari hari ke hari terus bebenah menjangkau kemajuan.

2.6. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi di Desa Bojonggedang pada umumnya dapat digambarkan dari mayoritas mata pencaharian masyarakat, yaitu sebagai petani. Sebanyak 70 persen masyarakat Desa Bojonggedang hidup dari bertani. Sisanya sebagai PNS (3 persen), buruh (10 persen), pengusaha (4 persen), tukang (5 persen) dan sisanya lain-lain (1 persen).

Dari data tersebut bisa dilihat pula bahwa masyarakat mayoritasnya termasuk golongan ekonomi rendah yang rentan daya belinya. Apalagi profesi penduduk sebagai petani mengandalkan budidaya padi dengan pola tradisional sehingga produksinya tidak maksimal. Sebagai topangan hidup lainnya masyarakat mengandalkan hasil kebun seperti pisang, kapol, pala, kelapa, kayu albasiah, karet, dll.

Sementara kalangan pengusaha yang menonjol adalah yang bidang usahanya bergerak di bidang kayu (penggergajian dan bandar) sehingga bisa menyerap tenaga kerja meskipun jumlahnya tidak banyak. Usaha kecil seperti warung, bengkel, konfeksi, warung makan, hanya ditekuni oleh sebagian kecil masyarakat, itu pun tidak terlalu menonjol.

Namun demikian geliat ekonomi masyarakat mulai terlihat bergerak ke arah yang lebih maju. Banyak kalangan petani yang mulai memanpaatkan lahannya untuk budidaya holtikultura secara intensif sehingga mendatangkan penghasilan yang cukup lumayan. Di samping budidaya kayu albasiah yang memang sudah sejak lama dilakoni oleh masyarakat dan bisa membantu menopang ekonomi masyarakat.

Perkembangan ekonomi di masyarakat saat ini juga didukung oleh kemudahan mendapatkan modal dari bank, melalui BPR, BKPD, BRI, Bank Jabar, juga Bank Mandiri Syariah yang telah memunyai kantor cabang di kota Kecamatan Rancah. Hal ini tentu sangat positif mana kala masyarakat menggunakannya untuk usaha-usaha produktif, bisa memperkuat usaha yang telah ada, juga bisa membuka usaha-usaha baru di masyarakat.

Khusus program PNPM yang menyasar pada pembangunan pisik dan pemberdayaan perempuan, sangat membantu meringankan beban desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di bidang pemberdayaan perempuan dengan bantuan modal bagi kelompok yang di dalamnya terdapat Rumah Tangga Mampu (RTM) melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), yang diharapkan bisa meningkatkan produktifitas kalangan perempuan dan mengurangi kemiskinan RTM.

2.7. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Bojonggedang sebenarnya sedang mengalami sebuah transisisi dari keadaan tradisional ke arah yang lebih maju. Meskipun yang berlatar tradisi belum hilang sepenuhnya, namun pergerakan sosial masyarakat menjadi masyarakat yang berubah jelas sangat terlihat. Ciri-ciri Masyarakat Bojonggedang merupakan masyarakat transisi:

1.

Adanya pergeseran dalam bidang pertanian (sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk) yang mulai market oriented. Penerapan teknologi pertanian juga sudah lama berjalan.

2.

Adanya pergeseran pada tingkat pendidikan. Di mana sebelumnya tingkat pendidikan rendah, tetapi menjadi sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang meningkat.

3.

Mengalami perubahan ke arah kemajuan.

4.

Masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan jaman.

5.

Tingkat mobilitas masyarakat tinggi. Hampir 60 persen masyarakat mempunyai kendaraan terutama motor, menyebabkan mobilitas masyarakat dalam kehidupannya begitu tinggi

6.

Memiliki akses jalan raya menuju pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Bojonggedang dilewati oleh jalan raya menuju rancah dan banjar yang telah dihotmix.

BAB IIIPOTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Potensi, sebagai mana kita tahu, adalah sumber daya yang bisa kita kembangkan sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang tersebar di Desa Bojonggedang merupakan aset yang tak ternilai harganya, karena bisa menjadi kekuatan yang sangat menentukan bila mana digali dengan benar dan terarah untuk tujuan atau target-target pembangunan.

Potensi di Desa Bojonggedang tentu saja merupakan hal yang dinamis, namun perlu arah dalam penggaliannya. Potensi desa seharusnya merupakan sebuah sumber daya penggerak, dan bukannya sebagai beban bagi pemerintah desa. Untuk itu diperlukan pemetaan dan identifikasi potensi yang ada supaya dapat ditentukan langkah atau tindakan Yang tepat, terukur, dan terarah dalam menggali potensi-potensi yang ada tersebut.

3.1.1. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Penduduk Desa Bojonggedang merupakan potensi Sumberdaya manusia sebagai subyek pembangunan, di mana setiap aspek yang terdapat di dalamnya adalah garapan yang harus dimaksimalkan agar menjadi sumberdaya penggerak pembangunan. Sumberdaya Manusia ini meliputi jumlah penduduk, pendidikan, profesi, dll.

3.1.1.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sebenarnya selalu dinamis, berubah-ubah setiap bulan, tahun, bahkan hari, dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan kepindahan serta kedatangan. Pada saat RPJMDES ini ditulis, jumlah penduduk Desa Bojonggedang orang. Dengan rincian sbb:

Jumlah Penduduk

Laki-laki Perempuan Keterangan

3.678

*) Data per-tanggal 15 Februari 2014.

Sumberdaya manusia sendiri dari segi produktifitas bisa dibagi menjadi 3, yakni:

1. Sumberdaya manusia belum produktif (usia 0 – 17): 25 persen dari penduduk Desa Bojonggedang.

2. Sumberdaya manusia produktif (usia 18 – 50): 60 persen dari penduduk Desa Bojonggedang.

3. Sumberdaya manusia sudah tidak produktif (lansia, 50 thn ke atas): 15 persen dari penduduk Desa Bojonggedang.

3.2. Masalah

Masalah adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang ssesungguhnya sehingga menimbulkan kondisi yang tidak ideal. Setelah dilakukan kajian melalui pengumpulan data, identifikasi serta verifikasi ke wilayah Desa Bojonggedang, sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan, masalah yang ada di desa Bojonggedang ternyata sangat komplek.

Berikut daptar masalah yang ada di Desa Bojonggedang:

3.2.1. Bidang Pendidikan

3.2.1.1. Madrasah Al-Muslih Dusun Desa kekurangan sarana belajar.3.2.1.2. SDN 3 Bojonggedang kekurangan lahan sehingga kesulitan

memperluas sarana pendidikan.3.2.1.3. Honor tenaga pengajar Madrasah Al-Muslih Dusun Desa kurang

dari UMR3.2.1.4. Bangunan Madrasah Al-Ikhlas Dusun Pangbuangirang perlu

perbaikan.3.2.1.5. Honor tenaga pengajar Madrasah Al-Ikhlas Dusun Pangbuangirang

kurang dari UMR.3.2.1.6. Bangunan Madrasah Toriqul Huda Dusun Kadujungkung perlu

perbaikan dan penambahan sarana belajar.3.2.1.7. Honor tenaga pengajar Madrasah Toriqul Huda Dusun

Kadujungkung kurang dari UMR.3.2.1.8. Madrasah Diniyah Al-Falah Dusun Mulyasari perlu penambahan

sarana belajar.3.2.1.9. Honor tenaga pengajar Al-Falah Dusun Mulyasari kurang dari

UMR.3.2.1.10.

Madrasah Torikul Huda Dusun Bojonggedang perlu penambahan sarana belajar.

3.2.1.11.

Honor tenaga pengajar Madrasah Torikul Huda Dusun Bojonggedang kurang dari UMR.

3.2.1.12.

Bangunan Madrasah Nurul Patonah Dusun Cikuda perlu perbaikan.

3.2.1.13.

Madrasah Nurul Patonah Dusun Cikuda kekurangan sarana belajar.

3.2.1.14.

Madrasah Nurul Yaqin II kekurangan sarana belajar.

3.2.1.15.

Honor tenaga pengajar Madrasah Nurul Yaqin II kurang dari UMR.

3.2.1.16

SDN 1 Bojonggedang kekurangan sarana meubeler

3.2.1.17

SDN 1 Bojonggedang belum memiliki ruang perpustakaan dan perlu penambahan buku bacaan

3.2.1.18

SDN 2 Bojonggedang belum memiliki mesjid/mushola

3.2.1.19

SDN 3 Bojonggedang belum memiliki mushola.

3.2.2. Bidang Kesehatan

3.2.2.1.

Bangunan Pos Yandu di 7 Dusun masih menumpang di Bale Dusun masing-masing.

3.2.2.2.

Masih terdapat rumah tidak layak huni.

3.2.2.3.

Masyarakat kesulitan air bersih di musim kemarau.

3.2.2.4.

Masih sekitar 25 persen rumah yang tidak memiliki MCK.

3.2.2.5.

Desa belum memiliki Ambulan Desa.

3.2.2.6.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan masih kurang.

3.2.3. Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi

DUSUN DESA

3.2.3.1.

Jalan Tembong Raja sepanjang 1.500 m rusak perlu diperbaiki dan kirmir jalan perlu dilengkapi dengan gravel

3.2.3.2.

Jalan Cisorok sepanjang 1.700 meter perlu peningkatan kualitas jalan.

3.2.3. Jalan Cipetir sepanjang 1.000 meter perlu peningkatan kualitas jalan.

3.2.3. Jalan Ciparigi sepanjang 300 meter perlu peningkatan kualitas jalan.

3.2.3. Saluran irigasi Jonggol dan Cikujang perlu peningkatan kualitas.3.2.3. Jalan Kiyai Achmad Ngabe’i sepanjang 1.300 meter rusak perlu

perbaikan/peningkatan.

DUSUN PANGBUANGIRANG

3.2.3. Jalan K. Suratman perlu peningkatan kualitas jalan.3.2.3. Jalan Suharna sepanjang 1.500 m perlu peningkatan kualitas jalan.3.2.3. Jalan Pasir Sereh perlu peningkatan kualitas jalan.3.2.3. Jalan Astawi perlu TPT dan peningkatan kualitas jalan.3.2.3. Irigasi blok Cisela perlu peningkatan.3.2.3. Irigasi blok Cipinang perlu peningkatan.3.2.3. Krib irigasi blok Cisela sepanjang 700 m sering longsor.

DUSUN SIDAMULYA

3.2.3. Jalan Banuwangsa sepanjang 2.000 m rusak perlu perbaikan/peningkatan.

3.2.3. Jalan Beber sepanjang 400 m rusak perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Banuraga sepanjang 1.500 m rusak perlu

perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Astana perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Cikamalayan sepanjang 1.000 m perlu

perbaikan/peningkatan.3.2.3. Irigasi Beber perlu perbaikan dan peningkatan.3.2.3. Jalan Cikadongdong-Cibuyut sempit perlu pelebaran.3.2.3. Irigasi Leuwi buleud perlu peningkatan.3.2.3. Saluran irigasi Cipeundeuy perlu perbaikan

DUSUN CIKUDA

3.2.3. Jalan Sawati sepanjang 1.000 meter rusak perlu perbaikan/peningkatan.

3.2.3. Jalan Cibeurih rusak parah perlu TPT, kirmir, dan peningkatan jalan.

3.2.3. Jalan Campalung rusak perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Ciparigi sepanjang 1.000 m perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Lapang Ciparigi perlu perluasan dan penambahan sarana.3.2.3. Jalan Leuwi Lisung rusak perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan baru ke Mulyasari perlu peningkatan.3.2.3. Jembatan gantung leuwi lisung rusak/hilang perlu pembangunan

baru.

3.2.3. Irigasi Kalungguhan mengalami pendangkalan perlu perbaikan dan peningkatan.

DUSUN MULYASARI

3.2.3. Jalan Antawi rusak perlu perbaikan dan peningkatan.3.2.3. Jalan baru Ciketug perlu peningkatan jalan.3.2.3. Jalan ke Ciborok perlu perbaikan dan peningkatan.3.2.3. Irigasi Kalungguhan perlu peningkatan.

DUSUN KADUJUNGKUNG

3.2.3. Jalan Coborok – Mulyasari sepanjang 150 m rusak perlu perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan perlu perbaikan, kirmir jalan pelu peningkatan.

3.2.3. Jalan ke Lebak Kadu sepanjang 700 m perlu perbaikan/peningkatan.

3.2.3. Jalan ke Pasagi 300 m perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Panglayungan sepanjang 1.500 m rusak perlu perbaikan dan

peningkatan, kirmir perlu peningkatan.3.2.3. Irigasi Ciraja sepanjang 1.000 m kurang memadai perlu perbaikan

dan peningkatan.3.2.3. Irigasi pabrik sepanjang 1.000 m kurang memadai perlu perbaikan

dan peningkatan.

DUSUN BOJONGGEDANG

3.2.3. Jalan Cibinuang sepanjang 1.000 m rusak perlu perbaikan/peningkatan jalan.

3.2.3. Jalan Cipeuteuy seanjang 1.000 m rusak dan perlu perbaikan/peningkatan

DUSUN PANYEMPRONGAN

3.2.3. Jalan Makam Tulang sepanjang 2.000 m rusak parah perlu perbaikan/peningkatan.

3.2.3. Jalan ke Bangong rusak perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Cilimus sepanjang 800 m rusak perlu perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan ke obyek wisata lokal Cigawir rusak perlu

perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalan Banuwangsa sepanjang 900 m rusak parah perlu

perbaikan/peningkatan.3.2.3. Jalur Angdes sepanjang 1.400 m rusak parah perlu

perbaikan/peningkatan.

3.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

3.2.4.1. DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliung tidak terpelihara karena kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya DAS.

3.2.4.2. Masih banyak yang melakukan penyetruman ikan dan peracunan ikan di sungai.

3.2.4.3. Berkurangnya sumber mata air.3.2.4.4. Semakin tidak seimbangnya ekosistem karena banyak yang

memburu burung dan kakarangge, ular, katak, dll, secara liar.3.2.4.5. Sering terjadi longsor di beberapa titik karena rusaknya

pepohonan penyangga tanah.3.2.4.6. Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah anorganik.3.2.4.7. Penggunaan pestisida yang berlebihan.3.2.4.8. Kurangnya bidang resapan air hujan yang memadai.3.2.4.9. Semakin berkurangnya pepohonan yang dikenal sebagai sumber

mata air.3.2.4.10.

Semakin homogennya tanaman kebun rakyat.

3.2.5. Bidang Sosial Budaya

3.2.5.1.

Di beberapa Dusun semangat gotong royong semakin berkurang.

3.2.5.2.

Tidak ada grup kesenian baik modern atau pun tradisional yang berkembang dan menjadi ikon Desa Bojonggedang.

3.2.5.3.

Situs Budaya Gunung Sorandil belum memiliki pasilitas yang lengkap.

3.2.5.4.

Sistem kekerabatan mulai memudar.

3.2.6. Bidang Koperasi dan UKM

3.2.6.1.

Koperasi Raksa Banda kurang berkembang.

3.2.6.2.

Bidang Agrobisnis Perikanan, Pertanian, dan Peternakan kurang berkembang.

3.2.6.3.

Permodalan pelaku UKM yang minim.

3.2.6.4.

Management UKM yang sederhana.

3.2.6.5.

Pembinaaan terhadap pelaku UKM hampir tidak ada.

3.2.6.6.

Belum memiliki BUMDES.

3.2.7. Bidang Pemuda dan Olah Raga

3.2.7.1.

Belum memiliki Gedung Olah Raga (GOR).

3.2.7.2.

Karang Taruna tidak berjalan.

3.2.7.3.

Lapangan Ciparigi tidak memadai.

3.2.7.4.

Lapangan Ciborok kurang memadai.

3.2.7.5.

Organisasi Olah Raga tingkat Desa tidak aktip.

3.2.7.6.

Pembinaan olah raga hampir tidak ada.

3.2.8. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan 3.2.8.1. Kantor Desa perlu perbaikan dan penambahan ruangan.3.2.8.2. Bale Desa belum representatif.3.2.8.3. Belum memiliki in focus.3.2.8.4. Laptop dan printer masih kurang.3.2.8.5. Belum semua perangkat Desa dapat mengoperasikan komputer.3.2.8.6. Bangunan balai Dusun Kadujungkung perlu paerbaikan.3.2.8.7. Bangunan balai Dusun Bojonggedang perlu perbaikan dan

peningkatan.3.2.8.8. Bangunan balai Dusun Cikuda perlu perbaikan dan peningkatan.3.2.8.9. Banguan balai Dusun Sidamulya perlu perbaikan.3.2.8.10.

Dusun Panyemprongan tidak mempunyai balai dusun.

3.2.8.11.

Desa tidak memiliki sound system yang memadai.

3.2.8.12.

Meubeler kantor dan bale desa masih kurang.

3.2.8.13.

Tidak memiliki generator.

3.2.8.14.

Belum memiliki jaringan internet wifi.

3.2.8.15.

Desa perlu dimekarkan

3.2.9. Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

3.2.9.1.

Eksistensi kelompok tani hanya aktif ketika ada bantuan dari pemerintahan sehingga tidak menjadi inovator terhadap kemajuan pertanian.

3.2.9.2.

Pertanian organik tidak berkembang.

3.2.9.3.

Petani tidak mempunyai daya tawar dalam menjual hasil pertanian.

3.2.9.4.

Pola pertanian padi yang susah diubah sehingga sulit untuk ditingkatkan produktifitasnya.

3.2.9.5.

Kelompok tadi yang ada belum memiliki alsintan yang lengkap.

3.2.9.6.

Usaha peternakan masih tradisional dan tidak berkembang.

3.2.9.7.

Usaha perikanan masih tradisional dan tidak berkembang.

3.2.9.8 Kelompok Tani belum mempunyai AD/ART

3.2.10. Bidang Pariwisata

3.2.10.1.

Obyek wisata Cigawir tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

3.2.10.2.

Situs Budaya Sorandil tidak dikembangkan ke arah pariwisata.

3.2.10.3.

Grup Kesenian Rengkong Dusun Kadujungkung tidak berkembang.

3.2.10.4.

Grup Kesenian Pitaloka perlu pembinaan dan pengembangan.

***

BAB IVRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)

TAHUN 2014 - 2019

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Bojonggedang diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan oleh Tim 11 dari tingkat RT, RW, dan Dusun. Dari kegiatan ini dihasilkan data dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim 11 mengadakan musyawarah dan penyusunan Rancangan RPJMDES.

Beberapa isu yang sangat menonjol terkait pembangunan di Desa Bojonggedang adalah:

1).

Kondisi infrastruktur jalan sepanjang 80 persen dari total 58 km jalan lingkungan Desa Bojonggedang dalam keadaan rusak dan perlu perbaikan serta peningkatan jalan dengan cara rabat beton.

2).

Kemampuhan keuangan Desa yang memerlukan Kas Cadangan.

3).

Keperluan dana pembangunan yang sangat besar perlu dicarikan solusi yang tidak memberatkan masyarakat.

Isu-isu tersebut merupakan masalah yang sangat dirasakan oleh segenap masyarakat dan Pemerintah Desa Bojonggedang. Maka, RPJMDES ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut tanpa harus terlalu membebani masyarakat. Meski dirasakan berat namun harus ditempuh dengan penuh keyakinan sebagai tantangan yang akan menguji seberapa besar kemampuhan Pemerintah Desa memenuhi harapan masyarakat mewujudkan kondisi Desa Bojonggedang yang lebih baik.

4.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Desa sangat tergantung pada program yang hendak dijalankan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kondisi yang paling diperlukan melalui program-program prioritas yang ditetapkan bersama BPD dan LPMD. Visi dan Misi menjadi gagasan awal yang berpijak pada keperluan pembangunan yang paling harus menjadi prioritas utama.

4.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan tatangan yang dihadapi dalam kurun 5 tahun ke depan serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Desa Bojonggedang Tahun 2014 – 2014 adalah:

“MEMBANGUN JALAN MENUJU BOJONGGEDANG HIJAU”

(HIJAU : HIDUP PENUH INOVASI UNTUK MENJANGKAU

KESEJAHTERAAN YANG BERKUALITAS)

Artinya: Pembangunan jalan yang dimaksud di dalam Visi tersebut terbagi dua, yaitu:

1).

Pembangunan Jalan sebagai sebuah infrastruktur yang sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. Bila infrastruktur jalan kondisinya baik, maka baik pula perkembangan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, keagaamaan, kesehatan,dll, di Desa Bojonggedang. Mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, budaya, sosial dan keagamaan akan lancar bila ditunjang dengan ifrastruktur yang baik. Sebaliknya, bila kondisi jalannya rusak, maka perkembangan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan,keagamaannya, kesehatan,dll, juga akan tersendat.

Itulah mengapa pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas pembangunan Desa Bojonggedang dalam waktu 5 tahun ke depan. Pembangunan Jalan di Desa Bojonggedang yang sekarang 70 persen kondisinya rusak, akan diusahakan selesai dalam kurun waktu tersebut tadi. Insya Allah, bila kondisi jalan di Desa Bojonggedang sudah baik,

desa ini akan bergerak ke arah kemajuan yang terasa oleh segenap lapisan masyarakat.

2).

Pembangunan jalan sebagai sebuah cara, teknik, atau politik untuk mendorong atau merekayasa terciptanya situasi dimana masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll, ditemukan solusinya untuk pengembangan ke arah yang lebih ideal seperti yang diharapkan.

Secara khusus Visi itu dimaksudkan bahwa Pemerintah Desa akan membangun berbagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang selalu berinovasi agar bisa berusaha menjangkau kehidupan sejahtera dengan berkualitas. Barometer berkualitas di sini adalah pisik dan psikis, kehidupan dunia dan juga untuk bekal akhirat. Segala perkembangan akan diarahkan tidak hanya baik untuk kehidupan di dunia, tapi juga baik untuk kehidupan di akherat kelak. Dunia dan akhirat sesuatu yang tidak dipisahkan. Segala hasil pembangunan yang dicapai dimaksudkan agar masyarakat semakin dekat dengan Sang pencipta. Semakin makmur, semakin sejahtera, seharusnya semakin bersyukur dan beriman, bukan sebaliknya.

4.1.2. Misi

Misi adalah strategi berupa program-program yang dimaksudkan untuk mencapai terwujudnya Visi yang telah ditentukan di atas. Misi yang diemban dijabarkan sebagai berikut:

1).

Membangun Infrastruktur Jalan yang Berkualitas.

Misi ini diwujudkan dalam program PRIORITAS UTAMA dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan di lingkungan Desa Bojonggedang. Yang termasuk Prioritas Utama ini adalah:

Perbaikan dan peningkatan Jalan Poros Desa I (Dusun Mulyasari, Dusun Desa, dan Dusun Pangbuangirang) sepanjang 4.000 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan Peningkatan Jalan Poros Desa II (Dusun Panyemprongan, Dusun Sidamulya dan Dusun Desa) sepanjang 3.500 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan Jalan Cikuda – Sukahurip sepanjang 1.000 meter dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan Jalan Cibeurih Dusun Cikuda sepanjang 800 m dengan rabat beton, TPT, dan kirmir yang memadai.

Perbaikan dan peningkatan jalan Ciborok Dusun Kadujungkung sepanjang 1.000 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Cisorok Dusun Desa sepanjang 1.300 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Cipetir Dusun Desa sepanjang 900 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Ciparigi Dusun Cikuda sepanjang 1.300 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Ciparigi Dusun Desa sepanjang 300 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Ciborok – Dusun Desa sepanjang 900 m dengan rabat beton.

Perbaikan jalan Tembong Raja Dusun Desa sepanjang 1.300 m.

Perbaikan dan peningkatan jalan Astana Tegal sepanjang 800 m dengan rabat beton.

Perbaikan dan peningkatan jalan Lebak Kadu Kadujungkung sepanjang 800 m dengan rabat beton.

2).

Meningkatkan pengembangan sektor Usaha Kecil di bidang indutri kecil, kerajinan, perdagangan, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta potensi lainnya yang didasari oleh kreatifitas dan keuletan sehingga terlahir pelaku-pelaku usaha baru serta meningkatknya peran serta perempuan dalam sektor ekonomi.

Misi ini dijabarkan dalam program-program yang menyasar dunia usaha kecil yang sudah ada maupun mendorong lahirnya usaha kecil baru di masyarakat. Beberapa program prioritas di bidang ini adalah:

Membantu kelancaran administrasi yang menyangkut pinjaman permodalan dari perbankan.

Mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat.

Mendorong kelompok tani untuk aktip dan mandiri, mempunyai peranan penting dalam usaha pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, tidak semata-mata tergantung pada bantuan dari pemerintah saja.

Mendirikan BUMDes yang kuat sehingga menjadi sebuah lembaga yang bisa memberikan contoh, motivator, dan membantu usaha kecil di masyarakat, serta memberikan kesejahteraan bagi perangkat desa dan masyarakat pada umumnya.

Memajukan pertanian organik.

Memajukan peternakan menjadi sebuah usaha intensif, tidak hanya sebagai sampingan.

Memajukan perikanan menjadi sebuah usaha intensif, tidak hanya sebagai usaha sampingan.

Mendorong kegiatan PKK sebagai wadah yang bisa menciptakan kegiatan yang produktif.

3).

Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang agamis, sehat, rukun, aman dan damai serta memiliki motivasi untuk memajukan dan mencintai daerah (Desa Bojonggedang).

Misi ke-tiga ini dijabarkan dalam program-program yang menyangkut bidang kehidupan beragama, kesehatan, kerukunan sosial dan keamanan di wilayah Desa Bojonggedang. Yang menjadi prioritas dari program-program ini adalah:

Terus mengadakan pengajian sentral setiap hari Jum’at paing serta menata pelaksanaannya secara transfaran, komunikatif dan bermanpaat meningkatkan kesadaran juga ketaatan beragama, sebagai kegiatan penyebaran informasi pemerintah desa.

Mendukung pengajian keliling yang dipelopori oleh IPHI Desa Bojonggedang dan mendorong organisasi IPHI menjabarkan perannya secara keagamaan dan juga sosial.

Peringatan hari-hari besar agama Islam yang dilaksanakan di lingkungan kantor Desa Bojonggedang sebagai kegiatan yang bermanpaat dan sebagai wadah peningkatan silaturahmi pemerintah desa dan masyarakat.

Membenahi MUI menjadi organisasi yang aktif dan mandiri.

Memiliki ambulan desa.

Memiliki bank data tentang bidang kesehatan yang lengkap.

Membangun sarana air bersih di beberapa titik yang rawan air bersih di musim kemarau

Peningkatan sarana Pos Yandu dan pelayanannya dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Pos Yandu.

Mengaktipkan secara maksimal peranan Linmas dan memberikan penghargaan kepada Linmas.

Penataan sarana keamanan masyarakat dan sistem keamanan lingkungan yang aktif dan kontinou.

4).

Meningkatkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dewasa.

Misi yang menyangkut kehidupan demokrasi dimaksudkan agar masyarakat berperan aktif dalam membuat kebijakan terhadap aspek-aspek yang menyangkut pembangunan. Detil programnya adalah:

Penataan sistem / aturan-aturan musyawarah di masyarakat sehingga bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang berbeda menjadi sebuah motivasi kebersamaan dalam pembangunan.

Menyosialisasikan secara jelas Perdes, Perda, dan Undang-undang sehingga masyarakat benar-benar memahami dalam satu tafsiran.

Mengurangi golput dan mendorong aktif masyarakat terlibat dalam pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Anggota Legislatif dan Presiden.

Menghasilkan peraturan-peraturan desa yang benar-benar mengubah segala aspek kehidupan pemerintahan desa dan masyarakat melalui musyawarah yang sesuai aturan.

5).

Menggali dan membina potensi olah raga dan kepemudaan.

Misi ini ditujukan kepada kalangan pemuda yang diharapkan bisa

membentuk kepribadian kalangan pemuda yang mempunyai jiwa kompetensi, kreatifitas dan tanggung jawab moral dan agama. Penjabaran misi ini melalui program:

Menghidupkan dan membenahi organisasi Karang Taruna Dusun.

Menghidupkan dan membenahi organisasi Karang Taruna Desa.

Mendorong dan mempasilitasi terbentuknya organisasi-organisasi yang berdasarkan kesamaan hoby/minat di kalangan pemuda.

Mengadakan kegiatan-kegiatan yang membina kepribadian pemuda.

Meningkatkan dan melengkapi sarana olah raga yang memadai.

Mendirikan organisasi olah raga di tingkat desa

6).

Mengembangkan pariwisata lokal, seni dan budaya daerah.

7).

Menata dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan dasar kearifan lokal.

8. Meningkatkan tata kelola dan sarana pemerintahan desa yang berkualitas dan mengangkat nama Desa Bojonggedang sebagai desa yang berprestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Misi ke-delapan ini menargetkan garapan-garapan seputar kinerja Pemerintah Desa Bojonggedang yang menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan desa. Diharapkan dengan misi ini kinerja Pemerintah Desa Bojonggedang diharapkan terus berinovasi meningkatkan pelayanan agar prioritas pembangunan dapat terlaksana dengan tepat sasaran.

Rehab bale desa menjadi ruang serba guna.

Memperluas dan membuat kantor desa lebih yang lebih refresentatif.

Mendorong lembaga-lembaga yang ada di desa untuk aktif dan mandiri sehingga membantu kelancaran tugas pemerintah desa.

Membuat website Desa yang selalu update sebagai sarana informasi.

Prodeskel yang selalu update.

Membangun jaringan internet (wifi) desa.