DOMINIONBentuk kenegaraan dominion hanya terdapat

dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Mula-mula dominion merupakan daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan tergabung dalam The British Commonwealth of Nation. Negara-negara yang terbagung dalam negara Dominion ini mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai raja/ratu sebagai lambang persatuan mereka.

Negara-negara Dominion berhak dan bebas mengurus masalah politik dalam dan luar negerinya sendiri. Ketentuan tentang negara Dominion ini terdapat dalam pernyataan inferial conference pada 1926 dan dalam statue of westminster pada 1931. Dan Hasil pernyataan pada 1931 inilah yang dijadikan dasar negara-negara gabungan. Dari hasil keputusan tadi, setiap negara (Dominion) boleh menyimpang dari undang-undang yang dibuat oleh Inggris. Contoh-contoh negara dominion, antara lain:

Afrika Selatan, Australia, Kanada, Pakistan, India dan Selandia Baru.

Bentuk Kenegaraan

Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara, yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Makanya, negara ini disebut

bersusunan tunggal. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk:

a. Negara Kesatuan dengan sistem Sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.

b. Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Negara Serikat adalah negara yang bersusunan jamak, karena terdiri dari negara-negara bagian; disini, urusan negara dibagi menjadi 2, yaitu yang secara terperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah Federal (Delegated Powers), dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah, sebagai berikut.

1. Negara bagian suatu federasi memiliki pouvoir constituant, yakni wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang untuk mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.

2. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.