Direktur Otonomi Daerah Kementerian … meringankan Beban Masyarakat terhadap Pembiayaan Bidang...
-
Upload
nguyentram -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Direktur Otonomi Daerah Kementerian … meringankan Beban Masyarakat terhadap Pembiayaan Bidang...
Direktur Otonomi DaerahKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS - Republik IndonesiaPraktek Baik dan Pembelajaran Rakerkernas Tahun 2019 13 Februari 2019
2
SUMBER-SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN
DANA TRANSFER DAN DANA DESA
DANA PERIMBANGAN
DANA TRANSFER UMUM
DANA ALOKASI UMUM
DANA BAGI HASIL
DBH PAJAK
DBH SDA
DANA TRANSFER KHUSUS
DAK FISIK
DAK NON FISIK
DANA INSENTIF DAERAH
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DIY
DIY
OTONOMI KHUSUS
OTSUS ACEH
OTSUS PAPUA
OTSUS PAPUA BARAT
TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
PAPUA
TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PAPUA BARAT
DANA DESA
SKEMA DANA TRANSFER DAN DANA DESA Berdasarkan RKP 2019
Minimal 10%
Dana
Perimbangan di
Luar DAK Wajib
untuk Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Landasan Hukum Dana Transfer Khusus
UU 17/2003 | Keuangan Negara
UU 23/2014 | PemerintahanDaerah
UU 33/2004 | Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU 25/2004 | Sistem Perencanaan Pembangunan
PP 55/2005 | Dana Perimbangan
PP 17/2017 | Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada daerah tertentu dengantujuan untuk membantu mendanai kegiatankhusus yang merupakan urusan daerah dan sesuaidengan Prioritas Nasional
(Sumber: UU No.33 Tahun 2004)
Prasyarat Bidang DAK
Pasal 51 | Merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah
Pasal 50,52 | Mendukung prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah
Pasal 52| Adanya kelembagaan kementerian/lembaga teknis yang mengusulkan dan mengelola aspek teknis bidang tersebut
Penjelasan Pasal 51| Mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis panjang termasuk sarana prasarana penunjang
Berdasarkan PP 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan
10 BidangDAK Reguler
6 BidangDAK Afirmasi
9 BidangDAK Penugasan
Pendidikan PerumahanPermukiman
KelautanPerikanan
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019
Pendidikan PerumahanPermukiman
IrigasiPendidikan
Kesehatan KB Pariwisata
Air Minum
IKM
Jalan
Sanitasi
Pertanian
Kesehatan
Transportasi Air Minum Sanitasi
Air Minum
Sanitasi
Kesehatan
Pasar LingkunganHidup
Kehutanan
Jalan
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).
Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu
Pariwisata
• Bidang DAK Tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019 mengingat sekarang merupakan periode akhir RPJMN 2015-2019.
• Difokuskan pada penajaman dan perbaikan proses perencanaan DAK melalui sistem yang terintegrasi.• Penanganan stunting dilakukan melalui DAK Penugasan bidang Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi. • Penentuan Menu Kegiatan didasarkan kepada:
1. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/20142. Dukungan terhadap Prioritas Nasional RKP 2019 dan SPM
5
DAK Fisik Bidang Kesehatan terdapat di jenis Reguler, Afirmasi dan Penugasan dengan peruntukkan (menu kegiatan) berbeda dan lokasi prioritas berbeda sesuai karakteristik jenis DAK Fisik
6
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
(BOP PAUD)
Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD
Tambahan Penghasilan
(Tamsil) Guru PNSD
Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah (P2UKM)
Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Kesetaraan
13 BidangDAK Non Fisik
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
DAK Non Fisik Baru di Tahun 2019
Dana Pelayanan
Kepariwisataan
Tunjangan Khusus
Guru PNSD di
Daerah Khusus
Bantuan Biaya Layanan
Pengolahan Sampah (BLPS)
Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Museum dan
Taman Budaya
Arah Kebijakan DAK Non Fisik Tahun 2019
Telah dialokasikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam DAK Nonfisik tahun 2019 dengan arah
kebijakan meringankan Beban Masyarakat terhadap Pembiayaan Bidang Kesehatan dan Percepatan Pencapaian SPM
Kesehatan khususnya melalui pelayanan di Puskesmas.
DAK Nonfisik ialah Dana Transfer yang dialokasikan
dalam APBN dengan tujuan membantu mendanai
kegiatan khusus non fisik urusan daerah dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
layanan publik yang berkualitas dan terjangkau
Subbidang dan Menu DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 (1/2) No. Jenis Subbidang Menu Kegiatan
1.
Afirmasi
Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi) Penguatan Puskesmas DTPK (Afirmasi)
2. Penyediaan Sarana Puskesmas DTPK
3. Penyediaan Prasarana Puskesmas DTPK
4. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas DTPK
5. Penguatan/Pembangunan RS Pratama (Afirmasi) Penguatan/Pembangunan RS Pratama (Afirmasi)
6. Pembangunan RS Pratama Baru
7. Penyediaan Alat Kesehatan RS Pratama
8.
Reguler
Pelayanan Kesehatan Dasar (Reguler) Pelayanan Kesehatan Dasar (Reguler)
9. Penyediaan Sarana Puskesmas non Afirmasi
10. Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi
11. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi
12. Penyediaan Alat, Mesin dan Bahan serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pengendalianpenyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat di Puskesmas non afirmasi
13. Pembangunan Lanjutan RS Provinsi (yang belum operasional) dan Renovasi/Rehabilitasi LaboratoriumKesehatan Daerah Provinsi
14. Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler) Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)
15. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi
16. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi
17. Penyediaan prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi
18. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan(Reguler)
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Reguler)
19. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota
20. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota
21. Pembangunan baru/rehabilitasi dan atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Provinsi
Subbidang dan Menu DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 (2/2) No Jenis Subbidang Menu Kegiatan
22.
Penugasan
Penurunan Stunting (Penugasan) Penurunan Stunting (Penugasan)
23. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (PMT BUMIL KEK - Pabrikan)
24. Penyediaan Obat Gizi
25. Penyediaan Alat Antropometri
26. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan
27. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit
28. Pengendalian Penyakit (Penugasan) Pengendalian Penyakit (Penugasan)
29. Penyediaan Cryoterapi
30. Penyediaan Vaccine Carrier
31. Penyediaan Vaccine Carrier Refrigerator
32. Penyediaan CO Analyzer
33. Penyediaan Posbindu Kit
34. Penyediaan Bahan Habis Pakai Lab Schistosomiasis
35. Pengadaan Larvasida Malaria
36. Pengadaan Insectisida Malaria
37. Pengadaan Bahan Lab Kit Malaria
38. Pengadaan Kelambu Pengendalian Malaria
39. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload
40. Pelayanan Kesehatan Rujukan (Penugasan) Pelayanan Kesehatan Rujukan (Penugasan)
41. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata
42. Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah PrioritasPariwisata
43. Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata
44. Balai Pelatihan Kesehatan/BAPELKES (Penugasan) Balai Pelatihan Kesehatan/BAPELKES (Penugasan)
45. Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan Daerah
Perkembangan Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Per JenisTahun 2014-2019
Rp-
Rp5.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp15.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp25.000.000.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tota
l Alo
kasi
(Rp
. Ju
ta)
DAK Reguler Kesehatan DAK Penugasan Kesehatan DAK Affirmasi Kesehatan DAK Tambahan P3K2 Kesehatan DAK Tambahan Usulan Daerah Kesehatan DAK Tambahan Kesehatan
Sumber: Kemenkeu, diolah 2019
Perkembangan Total Alokasi DAK Bidang Kesehatan2014-2019
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Rp-
Rp2.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp8.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp12.000.000.000
Rp14.000.000.000
Rp16.000.000.000
Rp18.000.000.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pro
po
rsiD
AK
Tota
l Alo
kasi
(Rp
. Ju
ta)
Axis Title
TOTAL DAK Kesehatan Proporsi DAK Kesehatan dalam total Alokasi DAK
Sumber: Kemenkeu, diolah 2019
NO. BIDANG Jumlah UsulanNilai Usulan(Triliun Rp)
1 Pendidikan 243.026 67,882 Kesehatan dan KB 120.749 74,463 Jalan 15.280 171,17 4 Air Minum 15.807 23,315 Sanitasi 16.589 8,67 6 Perumahan dan Permukiman 16.141 60,99 7 Irigasi 12.031 15,82 8 Industri Kecil Menengah 3.019 3,49 9 Pariwisata 10.148 37,3
10 Kelautan dan Perikanan 16.715 6,19 11 Pertanian 47.277 11,36 12 Energi Skala Kecil 1.370 3,7713 Pasar 2.905 8,76 14 Transportasi 7.234 24,65
15Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.010 2,89
TOTAL 536.301 520,7
Sumber: Aplikasi KRISNA, 2018
Sumber: Kemenkeu, 2018
Alokasi DAK Fisik Tahun 2019 (dalam juta rupiah)
REPUBLIK INDONESIA
Aplikasi
E-Planning DAK dan SINKRON
(TAHUN 2018)
Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019
Diintegrasikan menjadi satu aplikasi
KRISNA(TAHUN 2019)
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH e-PROPOSAL e-DAK
Penilaian Pemerintah Pusat
Sinkron DAK Fisik
Konfirmasi Daerah
MS EXCEL MS EXCEL
DPR1 2
3
4
5
6
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH Pengusulan Sinkronisasi
Konfirmasi Daerah
DPRPenilaian
PELAKSANAAN
RK
ALOKASI
OMSPAN
6
7
1 2 3 4
77C
D
E
2018
2019
KRISNAA B
UsulanHasil
PenilaianHasil
SinkronInput
Usulan
5
RKA BUN
12
REPUBLIK INDONESIA
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran DAK 2019
ALOKASI • Alokasi yang disampaikan tepat waktu dan relatif sesuai
dengan hasil penilaian teknokratik (tidak ada deviasi
yang disebabkan intervensi legislatif)
• Proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR-RI tetap
menjaga koridor “hanya usulan yang ada di dalam
KRISNA sesuai usulan Pemda”
PROSES PERENCANAAN • Perbedaan persepsi mengenai lokpri untuk
kebijakan DAK afirmasi sehingga adanya
penyesuaian di tengah tahun perencanaan
• Proses MM dan TM perencanaan sudah tepat
waktu namun masih banyaknya perubahan
menu/rincian kegiatan setelahnya
PROSES PENILAIAN &
PENGANGGARAN • Rangkaian proses TM penilaian dan penganggaran (TM I-VI)
yang lebih panjang dengan tujuan menjaga governance
• Perlu kesepakatan mengenai levelling penilaian antara
Dit.sektor Bappenas dan K/L
BIDANG DAK TA.2019• Bidang tetap sesuai dengan DAK TA.2019 dengan tujuan
mengoptimalkan output dan outcome di periode Kabinet
Kerja
• Adanya penambahan subbidang baru yakni GOR dan
Perpustakaan Daerah
• Adanya bidang yang mengalami perubahan jenis seperti
Pariwisata menjadi reguler dan penugasan sementara Pasar
hanya di jenis penugasan dengan tujuan mendukung
capaian PN
• Adanya bidang DAK yang dihapuskan yakni bidang Energi
Skala Kecil dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan
• Menu kegiatan antara jenis (Reguler/afirmasi/ penugasan)
telah berbeda dan fokus
APLIKASI• Penggunaan aplikasi KRISNA (perubahan dari aplikasi e-planning)
yang telah mengintegrasikan semua proses dan stakeholder dan
dirasakan membuat proses lebih transparan dan akuntabel
• Masih dibutuhkannya penyesuaian oleh semua stakeholder dengan
peralihan dari proses manual menjadi online
• Keterbatasan pemahaman oleh Pemda terkait dengan menu dan
kegiatan sehingga terjadi kasus seperti “salah kamar
penginputan” dan “salah input nilai usulan”
• Koordinasi antara Bappeda dan OPD dalam proses penginputan-
sinkronisasi-RK perlu dioptimalkan
• Adanya kendala seperti koneksi internet di beberapa daerah
• Manual penggunaan aplikasi KRISNA yang belum dipahami oleh
Pemda dan K/L
EVALUASI
Poin – Poin Penting
1. Percepatan penyelesaian RK DAK Fisik Tahun 2019, termasuk
jika ada revisi (hingga M1 Maret 2019 sesuai Perpres
141/2018);
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik
Tahun 2019 agar realisasi fisik dan keuangan optimal;
3. Pengintegrasian perencanaan DAK dengan kegiatan yang
dibiayai melalui sumber pendanaan lainnya (misalnya APBD
non-DAK dan Dekon/TP,dll).
KerangkaPembangunan RancanganTeknokratisRPJMN2020-2024
Berdaulat, Maju, Adil Dan MakmurVISI2045
Development Constraints : Kondisi Investasi Kondisi SDA
2020-2024Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
TEMA Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan
Kondisi Investasi Kondisi SDA
PENGARUSUTAMAAN
Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga KeberlanjutanMenjamin Keadilan
Kerentanan
Bencana
Tata Kelola
(Governance)
Kesetaraan
Gender
Perubahan
Iklim
Modal Sosial
dan Budaya
PEMBANGUNAN
MANUSIA
PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Pelayanan Dasar dan
Perlindungan Sosial
SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
Hukum dan Regulasi
Pertahanan dan Keamanan
Politik
1
2
Pangan
Energi
Pariwisata, Ekonomi Kreatif
dan Digital
Industri Manufaktur
1
2
3
4
Sentra-Sentra
Pertumbuhan
Komoditas Unggulan
Daerah
Pertumbuhan
Perkotaan
1
2
3
1
2
3
Kelautan dan Kemaritiman5
Transportasi
Telekomunikasi
Sumber Daya Air
1
2
3
Perumahan dan
Pemukiman4
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
4
REPUBLIK INDONESIABelanja KL
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
(Danau Toba)
Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)
(Sei Mangkei)
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan
(MBTK)
• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut
Belawan Phase I & II (PHLN)
• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -
Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
▪ Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir
▪ Revitalisasi Kawasan Danau Toba
17
BUMN
Pemerintah Daerah
• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –
Pematang Siantar – Parapat
• Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)
• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang
tiga muara-muara bakkara
• Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun
• APBD
• Pembangunan jalan prov/kab/kota
• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari
kelas C menjadi kelas B
• Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Belanja KL
• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera
• Pembangunan Fly Over Seimangke,
Pembangunan Jalan KA antara Bandar
Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
KPBU
• Pengembangan Pelabuhan
Hub Kuala Tanjung
Belanja KL
• Pembangunan Jalan
Akses KEK Maloy
• Pembangunan Tangki
Timbun CPO
BUMN
• Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
Swasta
• Resor dan spot – spot power boat
• Pengadaan Fasilitas MICE
Swasta
• Pembangunan Pabrik Pengolahan
Produk Turunan Kelapa Sawit
SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan
Contoh Integrasi DAK denganSumber Pendanaan Lainnya