DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN · d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan...

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 No 129, tanbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No 5071)


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3546), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012

tentang Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan

Pemerintahan Bidang Kearsipan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN GIANYAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i in i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian

Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gianyar.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tehnis

penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya

harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah

sesuai keahlian dan kebutuhan.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasa l3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perpustakaan dan kearsipan untuk membantu Bupat i dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang layanan dan pelestarian perpustakaan,

pengembangan dan pengolahan perpustakaan, pembinaan dan

pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi kearsipan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan dan pelestarian

perpustakaan, pengembangan dan pengolahan perpustakaan,

pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi

kearsipan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang layanan

dan pelestarian perpustakaan, pengembangan dan pengolahan

perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a

informasi kearsipan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan dan

pelestarian perpustakaan, pengembangan dan pengolahan

perpustakaan, pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a sa

informasi kearsipan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pelestarian

perpustakaan, pengembangan dan pengolahan perpustakaan,

pembinaan dan pengelolaan arsip, pengawasan dan j a s a informasi

kearsipan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Sekretariat Dinas;

b. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;

c. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

d. Bidang Pembinaan dan Pengolahan Arsip;

e. Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terdiri

atas :

a. Sekretariat Dinas:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan:

1. Seks i Layanan Perpustakaan;

2. Seks i Pelestarian Bahan Pustaka; dan

3. Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

c. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan:

1. Seks i Deposit;

2. Seksi Pengembangan Bahan Pusataka; dan

3. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan

d. Bidang Pembinaan dan Pengelolan Arsip:

1. Seks i Pembinaan Kearsipan.

2. Seks i Akuis is i dan Pengelolaan Arsip, dan

3. Seksi Konservasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

e. Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan :

1. Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi;

2. Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan, dan

3. Seksi Akreditasi Kearsipan.

f. UPT; dan

g. Jaba tan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay at (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupat i ini .

B A B IV

S E K R E T A R I A T DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasa l 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada se luruh unit organisasi di Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan Dinas;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang mil ik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran

Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Dinas terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama,

pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian

pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;

e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan

rencana, program, anggaran dan akuntabil itas kinerja Dinas;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Keempat

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan, barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan

barang/jasa di Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,

pengelolaan akuntansi , urusan perbendaharaan, dan pelaporan

keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan

barang / j asa ;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan

barang milik negara;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan

pelaporan keuangan daerah;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan

penyelesaian kerugian daerah;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan


Bagian Kelima

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian di Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

dan perlengkapan Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,

pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan

peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, anal isis jabatan, analisis

kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata

laksana Dinas;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan


B A B V

BIDANG LAYANAN DAN PELESTARIAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu


Pasal 16

(1) Bidang Layanan dan Pelestarian dan Perpustakaan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan dipimpin oleh Kepala

Bidang.

Pasal 17 Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca.

Pasa l18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perpustakaan,

pelestarian bahan pustaka, pengembangan minat dan budaya baca;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Layanan dan Pelestarian

Perpustakaan; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan terdiri atas:

1. Seks i Layanan Perpustakaan;

2. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan

3. Seksi Pengembangan Minat Dan Budaya Baca

Bagian Ketiga

Seksi Layanan Perpustakaan

Pasal 20

Seksi Layanan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan

perpustakaan.

Pasal 21 Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Layanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran layanan perpustakaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan perpustakaan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan perpustakaan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang layanan perpustakaan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Layanan Perpustakaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan.

Bagian Keempat

Seksi Pelestarian Bahan Pustaka

Pasal 22

Seksi Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian bahan pustaka.

Pasal 23

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi

Pelestarian Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pelestarian bahan pustaka;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria pelestarian bahan pustaka;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pelestarian bahan pustaka;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelestarian bahan pustaka;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di

bidang pelestarian bahan pustaka;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan

dan Pelestarian Perpustakaan.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Pasal 24

Seksi Pengembangan Minat dan Budaya B a c a mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan minat dan budaya baca.

Pasal 25


Pengembangan Minat dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi :


anggaran pegembangan minat dan budaya baca;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pegembangan minat dan budaya;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan

minat dan budaya baca;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengembangan minat dan budaya baca;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang

pengembangan minat dan budaya baca;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Minat dan Budaya

Baca ; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan dan

Pelestarian Perpustakaan.

B A B V I

BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PERPUSTAKAN

Bagian Kesatu


Pasal 26

(1) Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengolahan Perpustakan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengelolaan Perpustakan dipimpin

oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Deposit Pengembangan Dan Pengelolaan Perpustakan mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan

pembinaan lembaga perpustakaan.

Pasal 28


Bidang Deposit, Pengembangan Dan Pengolahan Perpustakan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang deposit,

pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan

pembinaan lembaga perpustakaan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga perpustakaan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga perpustakaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit,

pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan

pembinaan lembaga perpustakaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit, pengembangan

dan pengolahan bahan pustaka, pengkajian dan pembinaan lembaga

perpustakaan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Deposit, Pengembangan Dan

Pengolahan Perpustakan ; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan terdiri atas :

1. Seks i Deposit;

2. Seks i Pengembangan Bahan Pustaka; dan 3. Seksi Pengkajian Dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Seksi Deposit

Pasal 30

Seksi Deposit mempunyai tugas melaksanakan deposit.

Pasal 31


Deposit menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran deposit;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan deposit;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria deposit;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Deposit; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit,

Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakan.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Bahan Pustaka

Pasa l32

Seksi Pengembangan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan dan pengolahan bahan pustaka.

Pasal 33


Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :


anggaran pengembangan bahan pustaka;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pustaka;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang pengembangan bahan pustaka;


di bidang Pengembangan bahan pustaka;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pengeffibangan bahan pustaka;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengembangan Bahan Pustaka; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit,

Pengembangan Perpustakaan.

Bagian Kelima

Seks i Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan

Pasal 34

Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan.

Pasal 35

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan menyelenggarakan fungsi:


anggaran pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;


dan kriteria pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;


pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;


di bidang pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;


bidang pengkajian dan pembinaan lembaga perustakaan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengkajian dan Pembinaan Lembaga Perustakaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.

B A B VI I

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP

Bagian Kesatu


Pasal 36

(3) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan

pemanfaatan arsip.

Pasal 38


Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan

kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan

pemanfaatan arsip;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i

pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kearsipan, akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kearsipan,

akuis is i pengelolaan arsip, konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan Kearsipan;

2. Seks i Akuis is i dan Pengelolaan Arsip; dan

3. Seksi Konservasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

Bagian Ketiga

Seksi Pembinaan Kearsipan

Pasal 40

Seks i Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan.

Pasal 41


Pembinaan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :


anggaran pembinaan kearsipan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang pembinaan kearsipan;


pembinaan kearsipan;

4. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

pembinaan supervisi di bidang pembinaan kearsipan;

5. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kearsipan;

6. pelaksanaan administrasi Seksi Pembinaan Kearsipan; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip;

Bagian Keempat

Seksi Akuis is i dan Pengelolaan Arsip

Pasal 42

Seksi Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan akuis is i pengelolaan arsip.

Pasal 43


Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akuis is i dan pengelolaan arsip;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Akuis is i Dan Pengelolaan Arsip; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan

dan Konservasi Arsip .

Bagian Kelima

Seksi Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Pasal 44

Seksi Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas

melaksanakan konservasi layanan dan pemanfaatan arsip.

Pasal 45


Konservasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip menyelenggarakan fungsi :


anggaran konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;


dan kriteria di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;


supervisi di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi layanan dan pemanfaatan arsip;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Konservasi Layanan Dan Pemanfaatan Arsip; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Konservasi Arsip.

B A B VI I I

BIDANG PENGAWASAN DAN JASA INFORMASI KEARSIPAN

Bagian Kesatu


Pasal 46

(1) Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan

pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan.

Pasal 48


Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan kearsipan

daerah dan organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan

dan akreditasi kearsipan;

a. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan

organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan dan

akreditasi kearsipan;

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan

pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan

kearsipan daerah dab organisasi, informasi dan pengembangan sistem

kearsipan dan akreditasi kearsipan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi, informasi dan pengembangan sistem kearsipan dan akreditasi kearsipan;

e. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi Kearsipan terdiri atas :

1. Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi;

2. Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan; dan

3. Seks i Akreditasi Kearsipan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi

Pasal 50

Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan kearsipan daerah dan organisasi

Pasal 51


Pengawasan Kearsipan Daerah dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;


dan kriteria di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;


supervisi di bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;


bidang pengawasan kearsipan daerah dan organisasi;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah Dan

Organisasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

dan J a s a Informasi Kearsipan.

Bagian Keempat

Seks i Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan

Pasa l52

Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas memberikan informasi dan pengembangan sistem kearsipan.

Pasal 53

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran informasi pengembangan sistem kearsipan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;


dan kriteria di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;


supervisi di bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;


bidang informasi pengembangan sistem kearsipan;

f. pelaksanaan administrasi Seksi Informasi Pengembangan Sistem

Kearsipan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

dan J a s a Informasi Kearsipan.

Bagian Kelima

Seksi Akriditasi Kearsipan

Pasal 54

Seksi Akriditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akriditasi

kearsipan.

Pasal 55

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Seksi

Akriditasi Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran akriditasi kearsipan;


dan kriteria akriditasi kearsipan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan kegiatan akriditasi

kearsipan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi akriditasi kearsipan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

akriditasi kearsipan;

f. pelaksanaan administrasi Akriditasi Kearsipan; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

dan J a s a Informasi Kearsipan;

B A B IX

UPT

Bagian Kesatu


Pasal 56

(1) UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 57

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pada UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 58

UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

B A B X

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu


Pasal 59

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 60

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 62

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Auditor;

e. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a ;

f. Jabatan Fungsional Pustakawan; dan

g- Jabatan Fungsional Arsiparis;

Pasal 63

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas.

B A B X I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

S E T D A KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 84 TAHUN 2016 TANGGAL 14 D E S E M B E R 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA K E R J A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GIANYAR.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN GIANYAR

Kelompok Jabatan

Fungsion

Dinas

Bidang Layanan dan Pelestarian

Perpustakaan

Seksi Layanan

Perpustakaan

Seksi Pelestarian Bahan

Pustaka

Seksi Pengembangan

Minat dan Budaya Baca

Bidang Deposit

Pengembangan dan

Pengolahan Perpustakaan

Seksi Deposit

Seksi Pengembangan

Bahan Pustaka

Seksi Pengakajian dan Pembinaan Lembaga

Perpustakaan

Sub Bagian

Perencanaan Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian Umum

Dan Kepegawaian

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip

Seksi Pembinaan Kearsipan

Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip

Seksi Konservasi, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip

Bidang Pengawasan dan J a s a Informasi

Kearsipan

Seksi Pengawasan Kearsipan Daerah dan

Organisasi

Seksi Informasi Pengembangan Sistem

Kearsipan

Seksi Akreditasi Kearsipan

UPT

BUPATI GJANYAR,

A. A. G D E AGUNG BHARATA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN · d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan...

Documents

Transcript of DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN · d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan...