PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN … · 2020. 7. 6. · Kearsipan dan Perpustakaan ini...

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat,

taufik dan hidayah–NYA, sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri Tahun 2019 dapat disusun dan

diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan

arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas–tugas Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Kediri.

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, Rencana Kerja memiliki fungsi

dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri, karena selain dapat

memberikan arah dalam pelaksanaan kerja, sekaligus berperan sebagai alat pengukur

atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu

sendiri.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang berkepentingan.

Kediri, 2019

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Kediri

Dr.Ir.H. Moch Saleh Udin, MM.

NIP. 19650318 199003 1 005

DAFTAR ISI

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

BAB ll EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun

2019

2.2 Kebijakan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2019

BAB lll RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN

DAN PERPUSTAKAAN

3.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran Perubahan Renja

2019

BAB IV

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 merupakan

perencanaan tahunan yang dalam proses perjalanannya, terjadi ketidaksesuaian

dengan kebutuhan pada Tahun 2019, diantaranya dengan adanya kebijakan

daerah yang baru, yang disesuaikan dengan kebijakan Provinsi Jawa Timur

maupun kebijakan Pusat.

Penyusunan perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun

2019 berpedoman kepada perubahan RKPD Tahun 2018. Perubahan Renja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 ini kemudian dijadikan pedoman

penyusunan RKA Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kemungkinan yang menyebabkan

ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada

tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan. Untuk menindaklanjuti berbagai kemungkinan yang terjadi,

diperlukan upaya pengendalian, yaitu dengan dilakukan evaluasi atas kinerja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, dan

menjadi dasar dari perubahan Renja Tahun 2019. Dengan melihat berbagai

kemungkinan dan kecenderungan dalam perencanaan pembangunan daerah

seperti yang telah disebutkan di atas, penyusunan perubahan Renja ini sangat

perlu dilakukan sebagai upaya optimalisasi pencapaian target sasaran atau

indikator kinerja pada Tahun 2019. Optimalisasi pencapaian target kinerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan ini disesuaikan dengan program dan kegiatan

prioritas, meliputi penambahan sub kegiatan, pergeseran, penambahan, dan

efisiensi anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72,


20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ;

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025;


Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2017;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 94);


Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 147);

34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan 2019 adalah sebagai berikut:

Maksud :

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimaksudkan

untuk mengoptimalkan ketercapaian indikator kinerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Tahun 2019, sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman kepada

perubahan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019.

Tujuan :

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dengan tujuan

menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Kediri Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan

yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi

daerah.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai

dengan triwulan II Tahun 2019 (kondisi s/d bulan Juni 2019).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut

mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dianggarkan melalui belanja tidak langsung.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2019 Triwulan II

Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan Kegiatan Sekretariat

NO URAIAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana

Kantor/Aparatur

III Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Program dan Kegiatan Bidang Kearsipan

NO URAIAN

I Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Perawatan, Pengelolaan Arsip dan Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan

2 Pembinaan dan Pengembangan Tata Kearsipan

II Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

1 Penyebarluasan Informasi Kearsipan

2 Layanan jasa teknis kearsipan

Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan

NO URAIAN

I Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Manajemen dan Pelayanan Perpustakaan

2 Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca Masyarakat

3 Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, bahwa realisasi capaian kinerja Renja sampai

dengan Triwulan II 35,42%. Berikut tabel yang menggambarkan evaluasi hasil Renja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2019 sampai dengan Triwulan II.

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan : Non Urusan

12.18.2.18.01.01

.01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

1.852.945.500 595.866.538 294.662.000 69.677.350 58.684.559 - - 128.361.909 852.590.356

2.18.2.18.01.01

.01.02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pemenuhan

kebutuhan

telepon dan

listrik

72 bln 200.600.000 24 bulan 56.326.509 - - - - 36 bulan 56.326.509 50,00% 28,08% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.01.06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pemenuhan

heregistrasi

kendaraan

dinas

36 STNK 28.550.000 12 STNK 5.049.500 - - - - 18 STNK 5.049.500 50,00% 17,69% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.01.07

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Tertib

administrasi

keuangan


2.18.2.18.01.01

.01.08

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Pemenuhan

kebutuhan

kebersihan

kantor

1 org x 72

bln145.540.000 24 bulan 42.358.260 - - - - 36 bulan 42.358.260 50,00% 29,10% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.01.10

Penyediaan alat tulis

kantor

Pemenuhan

alat tulis kantor72 bln 64.074.500 24 bulan 24.074.500 - - - - 36 bulan 24.074.500 50,00% 37,57% Disarpus

22.18.2.18.01.01

.01.11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Pemenuhan

kebutuhan

barang cetakan

dan

penggandaan


2.18.2.18.01.01

.01.12

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Pemenuhan

kebutuhan

komponen

instalasi

listrik/penerang

an bangunan

kantor


2.18.2.18.01.01

.01.13

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Pemenuhan

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

2 bh PC, 4

bh Printer;

1 bh

Scanner; 1

bh Almari

Kaca; 5 bh

AC; 9 bh

meja 1/2

biro

105.820.000 1 bh PC 38.131.500 - - - -

1 bh PC; 1

bh

scanner;

1 bh AC;

1 bh

Proyektor

; 2 bh

Printer; 2

bh Kursi

Eselon IV;

10 bh

Kursi

Rapat; 4

bh Kipas

Angin; 1

bh

Laptop, 1

paket

back

drop; 1

paket

meja

kursi

rapat;

14bh

Meja

38.131.500 57,50% 36,03% Disarpus

Format 3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No Sasaran Kode Rekening

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Target RPJMD pada Tahun 2016

s/d tahun 2021 (Periode RPJMD)

6

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

Unit SKPD

(Penangg

ung

Jawab)

Ket.I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra RPJMD s.d. RKPD

Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun berjalan yg

dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD yang

Dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RPJMD s/d tahun

2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun

1 2 3 4 5 177 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%

16

Meningkatnya

pengelolaan

arsip

pemerintah

daerah yang

tertib, rapi dan

handal

Terwujudnya

masyarakat

Kediri gemar

membaca


Urusan : Non Urusan

2.18.2.18.01.01

.01.14

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Pemenuhan

Kebutuhan

Peralatan

Rumah Tangga


2.18.2.18.01.01

.01.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Pemenuhan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan


2.18.2.18.01.01

.01.17

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah mamin

yang

disediakan


2.18.2.18.01.01

.01.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Pemenuhan

biaya

perjalanan

dinas luar

daerah


2.18.2.18.01.01

.01.19

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi

Perkantoran/teknis

perkantoran

Jumlah HR yg

dibayarkan 1

org sopir dan 1

org tenaga

kearsipan

2 org x 72


2.18.2.18.01.01

.01.20

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

Daerah

Pemenuhan

biaya

perjalanan

dinas dalam

daerah


2.18.2.18.01.01

.01.23

Penyediaan Jasa

Administrasi Barang

Tertib

administrasi

barang

2 org x 72


2.18.2.18.01.01

.01.24

Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor

Pemenuhan

Kebutuhan

Pengamanan

kantor

2 org x 72


5.2.01.30

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

- - - - 12 bulan 199.662.000 3 bulan 47.887.066 3 bulan 35.346.419 6 bulan 83.233.485 6 bulan 166.466.970 0,00% 0,00% Disarpus

5.2.01.31

Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Jumlah

Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan


#REF!

2.18.2.18.01.01

.02

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Cakupan

Layanan

sarana dan

prasarana

aparatur

228.650.000 97.077.472 42.000.000 7.737.125 6.010.000 - - 13.747.125 110.824.597

2.18.2.18.01.01

.02.22

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Pemeliharaan

gedung kantor72 bulan 55.000.000 24 bulan 32.999.200 - - - - 36 bulan 32.999.200 50,00% 60,00% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan

kendaraan

dinas

72 bulan 123.000.000 24 bulan 42.064.972 - - - - 36 bulan 42.064.972 50,00% 34,20% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.02.33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

72 bulan 50.650.000 24 bulan 22.013.300 - - - - 36 bulan 22.013.300 50,00% 43,46% Disarpus

5.2.02.55

Penyediaan/Pemelih

araan Peralatan dan

Perlengkapan Sarana

Prasarana

Kantor/Aparatur

Kelayakan

Peralatan

Kantor


32,73%


Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/



6

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

Unit SKPD

(Penangg

ung

Jawab)

Ket.I II III IV



Tahun Lalu (2018)



dievaluasi (2019)



Dievaluasi (2019)



2018 (Akhir Tahun


171 2 3 4 57 8 9 10 11

16

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Predikat kinerja

12 13 = 9+10+11+12 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%


2.18.2.18.01.01

.06

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat

keteptan

waktu

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

109.338.000 23.772.000 19.716.000 - - - - - 23.772.000

2.18.2.18.01.01

.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah laporan

yang disusun5 dokumen 25.165.000 1 dokumen 4.477.000 - - - - - -

2

dokumen4.477.000 40,00% 17,79% Disarpus

2.18.2.18.01.01

.06.04

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

5 dokumen 26.865.000 1 dokumen 3.711.000 - - - - - - 2


2.18.2.18.01.01

.06.06Penyusunan LAKIP

Dokumen

LAKIP6 dokumen 19.778.000 2 dokumen 5.342.000 - - - - - -

3


2.18.2.18.01.01

.06.07

Penyusunan

Pelaporan Rencana

Kerja

Dokumen

Renja

12

dokumen 37.530.000 4 dokumen 10.242.000 - - - - - -

6


5.2.06.32

Penyusunan

Dokumen Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan SKPD

Renja, CALK,

LAKIP4 dokumen - - - 4 dok 19.716.000 - - - - - - 0,00% 0,00% Disarpus

0,00%

05.02.15

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Persentase

Pengembanga

n budaya baca

& Pembinaan

Perpustakaan

215.345.000 23.861.000 32.983.000 - - 56.844.000

5.2.15.16

Manajemen dan

Pelayanan

Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan

12 bulan 103.773.000 12 bulan 103.773.000 12 bulan 170.040.000 3 bulan 17.278.000 3 bulan 31.068.000 6 bulan 48.346.000 12 bulan 152.119.000 - - Disarpus

Penyede

rhanaan

Kegiata

n

5.2.15.17

Pembinaan

Perpustakaan dan

Pengembangan

Minat Baca

Masyarakat

Jumlah

Kegiatan

Pembinaan

Perpustakaan

Yang dilakukan

3 keg 32.702.000 3 keg 32.702.000 2 keg 39.105.000 - 500.000 - 1.915.000 - 2.415.000 3 keg 35.117.000 - - Disarpus

Penyede

rhanaan

Kegiata

n

5.2.15.18

Pengadaan,

Pengelolaan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana

Perpustakaan

Jumlah

kegiatan yang

dilaksanakan 3 keg 48.650.000 3 keg 48.650.000 1 keg 6.200.000 1 keg 6.083.000 - - 1 keg 6.083.000 2 keg 54.733.000 - - Disarpus

Penyede

rhanaan

Kegiata

n

26,40%

05.02.16

Program

penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Persentase

unit kerja yang

melakukan

penyelamatan

dan

pelestarian

dokumen/arsi

p daerah

42.677.000 16.000.000 14.227.000 - - 30.227.000 30.227.000

5.2.16.08

Perawatan,

Pengelolaan Arsip

dan Peningkatan

Sarana Prasarana

Kearsipan

Jumlah SKPD

yang arsipnya

diakuisisi

3 keg 96.064.000 3 keg 96.064.000 2 keg 24.700.000 - 16.000.000 - - - 16.000.000 2 keg 112.064.000 - - Disarpus

Penyede

rhanaan

Kegiata

n

5.2.16.09

Pembinaan dan

Pengembangan Tata

Kearsipan

Pembinaan Tenaga Kearsipan2 keg 27.195.000 2 keg 27.195.000 1 keg 17.977.000 - - 1 keg 14.227.000 1 keg 14.227.000 2 keg 41.422.000 - - Disarpus

Penyede

rhanaan

Kegiata

n

70,83%

16

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


12 13 = 9+10+11+12 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%7 8 9 10 111 2 3 4 5



6

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

Unit SKPD

(Penangg

ung

Jawab)

Ket.I II III IV



Tahun Lalu (2018)



dievaluasi (2019)



Dievaluasi (2019)



2018 (Akhir Tahun


17


Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/


05.02.18

Program

peningkatan

kualitas pelayanan

informasi kearsipan

Persentase

Pengguna

Informasi

Kearsipan

259.480.000 91.000.000 32.600.000 - - - - -

5.2.18.09Penyebarluasan

Informasi KearsipanJumlah pameran yang diikuti8 kali 184.480.000 2 keg 80.000.000 1 keg 25.200.000 - - - - - - 4 keg 80.000.000 66,67% 43,37% Disarpus

5.2.18.10Layanan jasa teknik

kearsipan

Pendampingan

Teknis

Kearsipan

170 sasaran 75.000.000 16 sasaran 11.000.000 16 sasaran 7.400.000 - - - - - - 36

sasaran11.000.000 24,00% 14,67% Disarpus

0,00%

647.000.000 117.275.475 111.904.559 - - 229.180.034

35,42%


Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DAERI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)

1612 13 = 9+10+11+12 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%7 8 9 10 11

1 2 3 4 5



6

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun

Unit SKPD

(Penangg

ung

Jawab)

Ket.I II III IV



Tahun Lalu (2018)



dievaluasi (2019)



Dievaluasi (2019)



2018 (Akhir Tahun


17


Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

2.2. Kebijakan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2019

Ada beberapa pertimbangan berkenaan dengan perubahan Renja sesuai dengan

kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan

Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan, yang diprioritaskan dalam rangka

mendukung pelaksanaan program/kegiatan semua Perangkat Daerah. Secara garis besar,

dapat diuraikan sebagai berikut :

Urusan Kearsipan

a. Perbaikan Tata Kearsipan di SKPD

Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. Semakin

besar instansi maka arsip yang terciptapun semakin banyak. Permasalahan yang

terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin

kompleks sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat.

Permasalahan pengelolaan kearsipan dapat ditemui pada setiap tingkatan

organisasi termasuk organisasi di tingkat pemerintahan yang memiliki tanggung

jawab pelayanan kepada masyarakat.

SKPD sebagai ujung tombak pemerintahan harus menjadi pioner dalam

akuntabilitas pemerintahan, untuk itu perlunya arsip dikelola secara baik dan

cermat. Fungsi arsip bagi setiap SKPD sangatlah penting, sebagai bekal membuat

pertimbangan dan keputusan di SKPD.

Oleh karena itu, aparatur pemerintahan sudah saatnya memperhatikan

pengelolaan arsipnya agar tetap terjaga keutuhan dan keamanan informasi yang

tercipta sehingga akan memudahkan penemuan arsipnya pada saat dibutuhkan.

Penataan Kearsipan di SKPD ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola

arsip yang semakin efektif dan akuntabel dan pemberdayaan tugas dan fungsi arsip

harus semakin ditingkatkan peran dan kapasitasnya.

b. Akuisisi Kearsipan di SKPD

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan

bahwa arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung

oleh Lembaga Kearsipan.

Akuisisi arsip statis dapat dilakukan dengan cara menarik arsip-arsip statis

dari pencipta arsip ke Lembaga Kearsipan. Kegiatan akuisisi ini dilakukan dalam

rangka penyelamatan dan pelestarian arsip untuk generasi mendatang yang akan

menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti penelitian, sumber informasi,

kajian pengembangan ilmu pengetahuan, bukti, dan lain sebagainya. Dengan

demikian generasi sekarang dan yang akan datang dapat mengetahui peristiwa yang

pernah terjadi di masa lampau melalui arsip yang mereka baca.

Mengingat keberadaan arsip statis di Lembaga Kearsipan sangatlah penting

bagi suatu bangsa maka arsip statis yang bernilai sejarah tidak lagi berada di

pencipta atau di pemilik arsip tetapi berada di Lembaga Kearsipan. Dengan

demikian rekaman peristiwa yang telah terjadi dalam perjalanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan hilang atau terlupakan

Akuisisi arsip harus dilaksanakan secepat mungkin sejak suatu arsip

dinyatakan statis agar arsip yang sudah statis tersebut tidak menumpuk di suatu

organisasi dan demi menjaga keamanan arsip statis itu sendiri. Namun dalam setiap

akuisisi arsip perlu dipikirkan aksesibilitas terhadap arsip tersebut karena

berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu: pertama citra Lembaga Kearsipan di mata

pencipta/pemilik arsip yang menyerahkan. Kedua, perlindungan hak masyarakat

terhadap akses informasi publik yang terkandung dalam arsip statis tersebut.

Oleh karena itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pada Perubahan Anggaran

menganggarkan untuk kegiatan akuisisi arsip statis di 2 SKPD, sehingga dengan di

akuisisinya arsip statis di 2 SKPD tersebut juga dibutuhkan tempat penyimpanan

arsip yang terdiri dari rak arsip dan box penyimpanan arsip.

Urusan Perpustakaan

a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Minat baca merupakan suatu ketertarikan untuk dapat mengartikan atau

menafsirkan media kata-kata dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan. Dengan adanya minat baca dapat mendorong seseorang untuk giat

memperluas pengetahuannya. Semakin tinggi minat baca pada diri seseorang

semakin tinggi pula hasil belajar yang diterimanya, sehingga diharapkan dapat

mencapai tujuan belajar optimal.

Minat baca pada seseorang tidak dapat tumbuh begitu saja secara instan, tetapi

melalui proses yang panjang dan tahapan perubahan yang muncul secara teratur dan

berkesinambungan. Seseorang yang memiliki minat baca dalam dirinya akan

memiliki gairah atau kecenderungan untuk melihat serta memahami isi dari apa

yang ditulis, baik dengan dilafalkan atau mengeja apa yang ditulis atau hanya dalam

hati. Disertai dengan perasaan senang karena merasa ada kepentingan terhadap hal

tersebut. Oleh karenanya minat baca sangat penting bagi perkembangan seseorang.

Pengembangan minat baca seseorang selamanya tidak akan berjalan mulus,

karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Apalagi pada saat sekarang ini orang

lebih suka menikmati audio-visual (pandang dengar) dibandingkan membaca.

Orang lebih suka duduk berjam-jam menghabiskan waktu di depan televisinya atau

mengobrol ngalor ngidul tanpa menghasilkan kesimpulan apapun, lebih diperparah

lagi kondisi lingkungan (keluarga dan masyarakat) dan fasilitas untuk membaca

(perpustakaan) tidak mendukung seseorang untuk mengembangkan minat baca.

Usaha untuk mengembangkan minat dan budaya baca yang dilakukan selama

ini lebih terfokus pada persoalan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, taman

bacaan, perpustakaan keliling, dan koleksi buku bacaan yang ditambah tiap

tahunnya. mengembangkan minat dan budaya baca Kabupaten Kediri sebaiknya

tidak hanya terfokus ada sarana prasarana. Tetapi juga diperlukan usaha pendekatan

pada masyarakat untuk mensosialisasikan program tersebut dengan menggunakan

metode terbaik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kesulitan menerima sesuatu

yang baru lebih lebih membudayakan sesuatu yang sebelumnya merupakan sebuah

hal yang jarang dilakukan yaitu membaca.

Oleh karena itu, melengkapi usaha pemerintah Kabupaten Kediri dalam

mengembangkan minat dan budaya baca yaitu dengan menggunakan metode

pendekatan yang lain. Metode pendekatan ini khususnya diperuntukkan oleh para

orang tua dan juga pada anak-anak. metode ini adalah Story Telling, selain itu juga

diadakan pengembangan penulis muda juga lomba pembuatan majalah dinding bagi

siswa sekolah.

b. Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Kediri selama semester I

Tahun 2019 ini dilaksanakan 7 hari per minggu untuk mengoptimalkan pelayanan

kepada masayarakat maka kita melakukan jemput bola dalam hal pelayanan kepada

masyarakat, yaitu mendatangi atau mengikuti even-even keramaian seperti car free

day dan juga membuka layanan perpustakaan keliling di tempat keramaian atau

tempat wisata seperti di monumen SLG, Taman Hijau SLG dan taman Kilisuci Pare.

c. Pengadaan Buku Perpustakaan

Pengadaan bahan pustaka adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas

bahan pustaka. Upaya peningkatan kualitas bahan pustaka dilakukan dengan

mengadakan bahan pustaka yang belum dimiliki atau yang terbaru sesuai dengan

perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, Sebaliknya peningkatan kuantitas

bahan pustaka adalah upaya peningkatan jumlah bahan pustaka agar kebutuhan

masyarakat dapat dipenuhi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

3.1. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran Perubahan Renja 2019

Total anggaran Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Belanja

Langsung mengalami perubahan sebesar 20.000.000, dan juga ada pergeseran jumlah

untuk kegiatan yang lebih penting, dengan perincian sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No Program/Kegiatan

Indikator Keluaran Sebelum Perubahan

Indikator Keluaran Setelah Perubahan

Anggaran (Rp) Bertambah/ (berkurang)

Alasan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Sebelum

Perubahan Setelah

Perubahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

294.662.000 279.228.875

(15.433.125)

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

12 bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

12 bulan 199.662.000 184.228.875 (15.433.125)

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

12 bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi

12 bulan 95.000.000 95.000.000 -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.000.000 66.835.125 24.835.125

Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur

Jumlah Printer Yang Dibeli

1 bh

Jumlah Peralatan Kantor Yang Dibeli

1 bh

42.000.000 66.835.125 24.835.125

Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kantor

12 bulan

Pemeliharaan Gedung Kantor (Perpustakaan)

1 keg

3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.716.000 17.216.000

(2.500.000)

Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuanagan SKPD

Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun

4 bh Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun

4 bh 19.716.000 17.216.000 (2.500.000)

4 Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan

215.345.000 228.443.000 13.098.000

Manajemen dan Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

12 bulan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah

12 bulan

170.040.000 159.178.000

(10.862.000)

Pelayanan Perpustakaan Keliling

12 bulan Pelayanan Perpustakaan Keliling

12 bulan

Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

1. Lomba story telling tingkat SD/MI

1 kl (35 SD/MI)

1. Lomba story telling tingkat SD/MI

1 kl (35 SD/MI)

39.105.000 30.065.000

(9.040.000) 2. Temu Pemustaka

1 kali (50 Perpustakaan Desa)

3.Pembinaan Perpustakaan Desa

30 Perpustakaan

Desa

3.Pembinaan Perpustakaan Desa

30 Perpustakaan Desa

Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan

Barang Cetakan Kelengkapan Buku

1 paket

Barang Cetakan Kelengkapan Buku

1 paket

6.200.000 39.200.000 33.000.000 Pengadaan Buku Perpustakaan

1 paket (+-300 eks)

5 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

42.677.000 42.677.000 -

Perawatan, Pengelolaan Arsip dan Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan

Perawatan Arsip di Depo Penyimpanan Arsip Pemkab Kediri

12 bulan Perawatan Arsip di Depo Penyimpanan Arsip Pemkab Kediri

12 bulan

24.700.000 24.700.000 - Akuisisi Arsip 2 SKPD Akuisisi Arsip 2 SKPD

Pengadaan Rak Penyimpanan Arsip

5 unit Pengadaan Rak Penyimpanan Arsip

5 unit

Pembinaan dan Pengembangan Tata Kearsipan

Pembinaan Tenaga Kearsipan

1 keg Pembinaan Tenaga Kearsipan

1 keg

17.977.000 17.977.000 - Supervisi dan Evaluasi Tata Kearsipan

30 kali Supervisi dan Evaluasi Tata Kearsipan

30 kali

6 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

32.600.000 32.600.000 -

Penyebarluasan Informasi Kearsipan

"Pameran Pembangunan"

1 keg Pameran Pembangunan 1 keg 25.200.000 25.200.000 -

Layanan Jasa Teknis Kearsipan Pendampingan Teknis Kearsipan

14 sasaran Pendampingan Teknis Kearsipan

14 sasaran 7.400.000 7.400.000 -

TOTAL 647.000.000 667.000.000 20.000.000

Rekapitulasi Sumber dana

Jenis Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

1 DAU 647.000.000

667.000.000

20.000.000

2 DAK

3 Cukai

4 Pajak Rokok

5 Bantuan Keuangan

JUMLAH 647.000.000

667.000.000

20.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renjana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Kediri selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi

pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, Rencana Kerja juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi

seluruh anggota Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri. Rencana Kerja

juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan

dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan managemen dan

seluruh anggota Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik.

KEDIRI, 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEDIRI

MOCH. SALEH UDIN

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN … · 2020. 7. 6. · Kearsipan dan Perpustakaan ini...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN … · 2020. 7. 6. · Kearsipan dan Perpustakaan ini...