DAFTAR lSI

KATA PENGANTAR .......................................................... .

DAFTARISI ....... ....... .... .. ................................ .................. .

BAB I PENDAHULUAN ................................................. .

A. La tar Belakang .............................................. .

B. Maksud dan Tujuan ....................................... .

C. Metodologi .......... ........................................... .

D. Jangka Waktu dan Biaya .............................. .

E. Keanggotaan lim ................................ .......... .

BAB II PENGATURAN PEMBERANTASAN TIN OAK PIDANA KORUPSI ................................ .............. .

A. Pengaturan Substansi Hukum ...................... .

1. Hukum Nasional ..................................... .

1.1 Sebelum Tahun 1960 ........................ .

1.2 Setelah Tahun 1960 .......................... .

2. Hukum lnternasional ............................... .

B. Penyelidikan dan Penyidikan lindak Pidana Korupsi .......................................................... .

BAB Ill ANALISIS DAN EVALUASI ................................. .

A. Permasalahan - Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan lindak Pidana Korupsi .......................................................... .

B. Solusi Permasalahan .................................... .

v

xi

1

1

6

6

7

7

9

9

9

12

13

20

24

31

31

38

xi

1. Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. l,Jndang-undang No. 20 di Dalam dan Luar Batas Teritorial ......... .

2. Kerjasama Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..

BAB V PENUTUP .......................................................... .

A. Kesimpulan .................... ................................ .

B. Saran .......................................................... .

DAFTAR PUSTAKA ............. .. .... ......... .............................. .

LAMP IRAN

xii

40

44

49

49

49

51

53

Lampi ran · 1. United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantu an Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agree­ment Between The Government Of The Republic Of Indone­sia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philipina Serta Protokol

xiii

BASI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi permasalahan nasional satu negara saja, akan tetapi sudah menjadi permasalahan internasional yang melibatkan banyak negara. Korupsi sudah menjadi transnational crime yang pemberantasannya membutuhkan kerjasama dari berbagai negara. Kondisi tersebut ditegaskan dalam United Convention Against Corruption yang berbunyi :

Convinced also that the globalization of the world's eco­nomic has led to a situation where corruption is no longer a local metter but a transnational phenomenon that af­fects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential

Banyak negara miskin dan berkembang diAsia dan Afrika sebagai negara korban (victim states) yang sangat merasakan dampak negatif akibat praktik-praktik korupsi di negara mereka. Bahkan kemudian korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga donor IMF pada tahun 1996, menyatakan bahwa korupsi dapat membawa konsekuensi memperlambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai dimensi sektor yang luas seperti :

1

2

a. corruption lowers invesment and retards economic growth to a ::;ignificant extent.

b. telent Will be misallocated.

c. corruption might reduce the effectiveness of aid flows through the diversion of funds.

d. corruption may bring abaout loss of tax revenue.

e. corruption may lead to adverse budgetary consequences.

f. corrupt system may lead to lower quality of infrastruc­ture and public services.

g. corruption may distort the composition of government expenditure

Pada perkembangan selanjutnya, seringkali akibat dari adanya tindak pidana korupsi juga akan memicu timbulnya tindak pidana pencucian uang (money foundering) . Pencucian uang (money foundering) tersebut dilakukan untuk menyembunyikan asal usul uang hasil korupsi agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Sehingga setelah proses pencucian uang tersebut selesai, maka uang hasil korupsi tersebut secara formil yuridis adalah merupakan uang yang berasal dari sumber yang sa h. Upaya-upaya yang dilakukan koruptor dengan melakukan pencucian uang (money foundering) terhadap hasil korupsinya akan semakin membuat panjang jalan yang harus dilalui oleh penyelidik dan penyidik untuk mengungkap suatu ·kasus korupsi.

Sebagai negara ketiga paling korup di dunia, Indonesia adalah termasuk negara yang paling merasakan dampak buruk dari pelaksanaan korupsi. Riwayat korupsi di Indone­sia tampaknya sudah mengakar dan melibatkan semua kesemua lini kehidupan, tidak saja dilingkungan publik saja tetapi sudah merasuk ke dalam sektor swasta. Bahkan

parahnya lembaga legislatif yang nota bene adalah merupakan wakil rakyat dan bertugas mengawasi jalannya pemerintahan juga sudah terjangkiti virus korupsi. Fakta tersebut ditandai dengan banyaknya anggota-anggota dewan perwakilan rakyat daerah periode 1999-2004 yang saat saat ini sedang menghadapi sangkaan atau dakwaan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan. Agar dapat berjalan efektif, upaya tersebut harus bersifat preventif dan represif. Kedua upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang . Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif, maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya . Demikian juga sebaliknya tanpa hal-hal yang bersifat represif, upaya preventif hanyalah merupakan omong kosong belaka.

Dalam pelaksanaan upaya yang bersifat represif , sebagaimana halnya penegakan hukum pidana di Indone­sia, dikenal adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Tahapan awal yang harus dilalui oleh penegak hukum adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah:

3

4

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpu/kan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Subyek (pelaku) dari dua definisi mengenai penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah penyelidik dan penyidik. Pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang disebut dengan penyelidik dan penyidik? Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyidik,P,~n penyelidik adalah Pejabat Kepol isian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat penjelasan Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981), maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam perkembangan selanjutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang­Undang No. 30 Tahun 2002 dan Tim Koordinasi Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya 4 (empat) institusi tersebut, seharusnya akan diperoleh suatu kekuatan m.aksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ternyata upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak semudah yang digambarkan. Karakterisktik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional (transnational crimes) dan kejahatan kerah putih (white collar crime) menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah dipecahkan yang berakibat pada tidak maksimalnya kinerja keempat institusi terse but.

Kondisi tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian, karena apabila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan upaya preventif atau pencegahan yang selama ini telah dilakukan menjadi omong kosong belaka yang akhirnya dapat menciderai rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi apabila mengingat kempleksitas pemberantasan korupsi dengan mengkaitkannya terhadap tindak pidana pencucian uang (money foundering) .

Hal terse but tidak berlebihan karena sebagai suatu jenis kejahatan transnasional (transnational crime), Salah satu modus operasi yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang adalah dengan nielakukan eksploitasi masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (exploiting inter­nationaljurisdictional issues). Selain modus tersebut, menurut Egmont Training Working Group (dalam Sjahdeini, 2004 :122), modus-modus lain yang harus diwaspadai oleh penyidik dalam rangka memberantas korupsi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah penyembunyian ke dalam struktur bisnis (concealment within businnes structure), penyalahgunaan bisnis yang sah (missuse of legitimate busi­nesses), penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau

5

perantara (use of false indentities, or straw men) , dan penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (use of anonymous asset types) dikategorikan sebagai salah bentuk cara yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia harus bekerjasama dengan negara-negara lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu untuk mengadakan analisis dan evaluasi hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan perma­salahan pertentangan yurisdiksi antar negara. Dari perma­salahan tersebut kemudian akan dicarikan solusi untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

C. Metodologi

6

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif deskriptif. Untuk itu dilakukan analisis atas substansi norma hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan kemudian dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Untuk mendapatkan bahan masukan dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan , buku-buku , makalah,

majalah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemberantasan tipdak pidana korupsi.

D. Jangka Waktu dan Biaya

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2005 dengan biaya yang sepenuhnya dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2005.

E. Keanggotaan Tim

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi , dilaksanakan suatu tim yaitu:

Ketua

Sekretaris

Anggota

Asisten

Pengetik

: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

: Rahendro Jati, S.H.

1. Drs. Jusuf Syakir

2. Ramelan, S.H., M.H.

3. AKBP Drs. Budiman Paranginangin

4. Rooseno, S.H., M.Hum.

5. Ellyna Syukur, S.H.

6. Sri Mulyani, S.H.

: 1. Giyanto, S.H.

2. Ratio Bin Gimin, S.H.

1. Turdi

1. Trimanto

7

8

BAB II PENGATURANPEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Substansi Hukum

1. Hukum Nasional

Sebagai sebuah gejala sosial, keberadaan korupsi hampir seumur dengan keberadaan masyarakat di dunia ini. Korupsi diidentikan dengan keserakahan, ketamakan dan kesewenang-wenangan yang dicaci dan dikutuk oleh semua orang karena berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang bermuara pada kesengsaraan rakyat.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadi dan berkembangnya korupsi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah sifat kepemimpinan yang paternalistik (Atmasasmita, 2002:3). Sifat pemimpin yang paternalistik dengan misi untuk mengejar keuntungan materialistik tersebut akan dapat memunculkan masyarakat yang juga materialistik dan berujung pada sikap-sikap koruptif dikalangan masyarakat.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi tidak hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetap juga harus dijalankan secara terpadu dan bersama­sama dengan penyelesaian persoalan-persoalan sosial dan psikologi sosial.

Sebagai negara yang dikatagorikan paling korup di dunia, permasalahan korupsi di Indonesia telah banyak

9

10

menimbulkan kerugian dan merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Dari hari keAari praktik korupsi semakin meluas dan meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi jumlah kerugian negara. Oleh karena itu dari segi hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, harus dilakukan secara preventif, detektif dan represif (dalam Ramelan, 2004:3).

Pembentukan dan pelaksanaan strategi preventif diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab te~adinya korupsi. Srategi detektif dibuat dan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjurterjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui sejak dini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Sedangkan strategi represif dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Romli Atmasasmita (2004: 12) strategi pemberantasan korupsi harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan hukum

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pendekatan ini tidak semata­mata hanya diukur dengan keberhasilan dalam proses legislasi peraturan pemberantasan korupsi, akan tetapi juga harus disertai dengan langkah penegakan hukum yang konsisten, baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif moralistik

2. Pendekatan moralistik dan keimanan

Pendekatari moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pendekatan edukatif

Pendekatan edukatif berfungsi meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif Jatar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya.

4. Pendekatan sosio kultural

Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat untuk mengutuk dan mengecam tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata diseluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan masyarakat.

Secara nasional, pemerintah telah membuat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SNPK) yang bertumpu pada 4 (empat) pendekatan , yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan sumber daya manusia.

Dari segi hukum, di Indonesia telah banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Ramelan (2004 :6), apabila diamati dalam setiap konsideran maupun penjelasan umum undang-undang, pada setiap pergantian atau perubahan undang-undang

11

12

intinya didasarkan pada pertimbangan bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak /agi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.

1.1. Sebelum Tahun 1960

Peraturan pertama yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nom or. Prt/PM-06/1957 tanggal9 April 1957. Dalam peraturan ini, rumusan mengenai korupsi dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan orang lain, atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian atau perekonomian negara.

b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah.

Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958

. tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958.

Menu rut kedua peraturan terse but, perbuatan tindak pidana korupsi pada saat itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana. Akan tetapi dalam kedua peraturan

tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai pengertian kedua hal tersebut.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No . 24 Tahun 1960, yang dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Korupsi Pidana adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya. Sedangkan yang dikatagorikan sebagai Perbuatan Korupsi Bukan Pidana, adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi terse but.

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam penjelasan tersebut adalah ketentuan mengenai onrechmatige daad dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Yurisprudensi, perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal1365 KUH Perdata, dijabarkan sebagai perbuatan seseorang yang oleh karenanya melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hid up untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q haknya (Saleh, 1983 : 30).

1.2. Setelah Tahun 1960

Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 adalah undang­undang pertama yang diundangkan pasca tahun 1960. Undang-Undang ini merupakan pengesahan dalam

13

14

bentuk undang-undang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pengaturan pemberantasan melalui Perpu tersebut masih lemah dan tidak efektif, karena korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi masih dikaitkan atau disamakan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Dengan kata lain, menurut undang-undang ini, tindak pidana korupsi masih dianggap sebagai tindak pidana biasa (ordinary crime) .

Pada waktu itu, ketentuan dalam Perpu tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (TPK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. Sasaran kerja Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi pada waktu itu diarahkan pada pemberantasan penyelundupan yang pada waktu itu menggoyahkan stabilitas perkonomian Indonesia.

Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 dan kemudian menggantinya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971 . Perbedaan yang mencolok dari undang-undang yang sebelumnya, dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi digolongk.an sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan lagi merupakan salah satu kejahatan

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga rnenetapkan unsur kerugian negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mulai dianggap sebagai kejahatan sangat mempunyai potensi untuk merugikan negara. Walaupun demikian, undang-undang No. 3 Tahun 1971 masih mengandung beberapa kelemahan yaitu (Atmasasmita, 2004:9):

1. Ketentuan rumusan delik yang bersifat material. Dalam praktiknya, kata "dapat" di depan kata-kata "merugikan keuangan negara" atau kata-kata "perekonomian negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal1 ayat ( 1) huruf a dan b, sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan . Hal tersebut memperlemah posisi jaksa dalam proses penuntutan di persidangan, terlebih lagi dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik form il.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Rl No . 42 K/Kr/1965 yang menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti jika "kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan".

2. Sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum pidana tanpa ada penetapan mengenai batas minimum, sehingga jaksa penuntut umum dan hakim pemeriksa perkara memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutannya dan menetapkan vonis mengenai pidananya

15

16

3. Tidak dijadikannya korporasisebagai subjek hukum. Undang-undang ini hanya·menetapkan subjek hukum yang dapat dijerat dengan ketentuan undang-undang ini adalah perorangan.

4. Masih dipertahankannya sistem pembuktian "nega­tive wettelijke beginsel" yang oleh sebagian ahli hukum dipandang sebagai ketentuan yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah (presumtion of innocent). Apabila as as ini diterapkan dalam tindak pidana korupsi, maka hal tersebutjustru melukai rasa keadilan didalam masyarakat, dan negara.

Dengan sistem pembuktian negatif, jaksa penuntut umum akan cenderung mengalami kesulitan membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan karen a minimal jaksa harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup. Hal tersebut ditambah dengan adanya rumusan dalam pasal yang mengatur tata cara penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersangka atau terdakwa. Kata "dapat" dalam rumusan pasal tersebut, tidak cukup secara tegas mewajibkan (man­datory) tersangka atu terdakwa untuk menerangkan secara jelas asal usul kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Keberadaan kata "dapat" tersebut membuka diskresi yang luas bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim untuk menerapkan pasal tersebut.

5. Tidak ada aturan yang secara tegas memuat ketentuan yang memperluas batasan mengenai yurisdiksi keluar (extra territorial jurisdiction) . Pad a hal dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi

adalah sebuah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan tran~nasional (transnational crime) .

Agar sesuai dengan perkembangan jaman, yang dikaitkan dengan upaya pemberantasan tidak pidana korupsi, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 kemudian dicabut oleh pemerintah dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang ini dalam beberapa ketentuan pasalnya telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan undang­undang sebelumnya, didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 , terdapat beberapa pembaharuan yang mendasar, yaitu :

a. Tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil. Hal ini membawa konsekwensi , bahwa walaupun hasil kejahatan korupsi terse but telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dituntut dan diajukan kepersidangan dan tetap dapat dihukum. Pengembalian harta tersebut hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan perbuatan terdakwa.

b. Dianutnya sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang (balanced burden of proff) yang mewajibkan kepada terdakwa didepan persidangan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari hasil korupsi . Dengan diterapkannya sistem ini, maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan pidana yang telah dianut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.

17

18

c. Dicantumkannya ketentuan mengenai yurisdiksi keluar batas territorial (extraterritorial jurisdiction).

d. Dicantumkannya ancaman pidana minimum disamping adanya ancaman pidana maksimum. Selain itu juga dicantumkan adanya ancaman hukuman mati sebagai pemberatan terhadap korupsi yang dilakukan dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau negara dalam krisis ekonomi.

e Pemberian uang diatas jumlah tertentu (Rp 10.000.000,-) harus dianggap sebagai suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam kaitan ini maka perbuatan suap dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana formil.

f. Penyitaan (seizure) dan pembekuan (freezing) atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum dan sesudah dijatuhkannya putusan hakim dan tidak dibatasi masa kadaluwarsa.

Sedangkan spirit moral yang hendak disampaikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam rangka pemberantasan korupsi adalah : 1. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan

supremasi paternalistik yang tidak benar melalui ketentuan larangan mengenai suap (pasal 5 dan 6).

2. Menghidupkan kern bali kpntrol internal sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Hal ini diwujudkan dengan adanya ketentuan yang memperbolehkan jaksa penuntut umum untuk melakukan perampasan atas harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi (pasal 33, 34, dan 38).

3. Memberdayakan kontrol sosial ekonomi eksternal melalui ketentuan tentang peran s~rta

masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum kepada orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 41 dan 42).

4. Menumbuhkan budaya malu (shame culture) baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan penyelenggara negara, melalui ketentuan yang mewajibkan tersangka/terdakwa untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya , keluarga (suami atau istri), korporasinya (pasal 28 dan 37) .

5. Menimbulkan hambatan secara moral (moral straits) untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang ancaman pidana mini­mum dan maksimum yang tinggi, bahkan sampai pada ancaman hukuman mati. Hal tersebut ditambah dengan adanya ketentuan mengenai hukuman pidana tambahan yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 5 S.d . 11).

6. Melembagakan budaya anti korupsi secara terus menerus dan berkesinambungan dikalangan masyarakat maupun dikalangan penyelenggara negara melalui ketentuan tentang perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal43) .

7. Menumbuhkan budaya kooperatif dikalangan penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan melalui pembentukan tim penyidik

19

20

gabungan dibawah koordinasi jaksa Agung (Pasal27).

8. Melembagakan koordinasi horizontal dengan instansi atau lembaga non penegak hukum terutama dalam hal pelacakan uang hasil korupsi.

Selain undang-undang yang dibuat secara khusus untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, ada beberapa undang-undang lain yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung proses-proses pemeberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut adalah:

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Hukum lnternasional

Tidak hanya Indonesia, semua negara-negara yang ada di dunia ini telah sepakat menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang pemberantasannya memerlukan kerjasama dari berbagai negara (transnational crime). Centre for International Crime Prevention (CICP), salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina mendefinisikan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (misuse of public

power for privat gain). Menurut CICP, yang termasuk dalam katagori korupsi (dalam Att'nasasmita, 2004:4) adalah tindak pidana suap (bribery), penggelapan (em­bezzlement) penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion) , penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan seseorang yang bersifat illegal (exploiting a conflict interest, insider trad­ing), nepotisme, komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commission) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.

Pemberantasan tindak pidana korupsi secara internasional, tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Palermo mengenai United Nation Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000. Dalam konvensi tersebut, disebutkan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk trans organized crime . Yang dapat digolongkan dalam kejahatan transnasional menurut konvensi ini adalah apabila:

1. perbuatan dilakukan di lebih dari satu negara.

2. perbuatan dilakukan di satu negara tetapi bagian substansial dari persiapan, perencanaan, perintah atau pengendalian terjadi di negara lain.

3. perbuatan dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi penjahat di lebih dari satu negara, atau

4. perbuatan dilakukan di satu negara tetapi efek substansinya terjadi di negara lain

Untuk menanggulangi permasalahan mengenai korupsi, konvensi ini mensyaratkan agar setiap negara tidak boleh melupakan pengaturan mengenai obstruc-

21

22

tion of justice, perluasan yurisdiksi, kerjasama internasional dalam hal ekstradisi , mutual legal assis­tance, transfer of sentenced persons, transfer of crimi­nal proceedings, kerjasama penyidikan dan training serta perlindungan saksi dan korban.

Selain konvensi Palermo mengenai United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, salah satu payung hukum internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Konvensi Persatuan Bangsa­Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2003. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif. Dari 8 (delapan) bagian yang terdapat dalam konvensi ini , bagian yang sangat signifikan terhadap proses pembaharuan hukum nasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adaiah bab II tentang Preventive Measures, bab IV tentang Interna­tional Cooperation, bab V tentang Asset Recovery dan bab VII tentang Mechanism for Implementation.

Apabila disarikan dari bab-bab tersebut, ada 3 (tiga) substansi yang sangat penting yaitu :

1. Telah adanya persamaan antara konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang sama­sama menyatakan bahwa korupsi adalah merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat. Oleh karena diperlukan komitmen dan kerjasama secara aktif dari masyarakat internasiona dalam hal pencegahan dan pemberantasannya.

2. Konvensi tersebut telah mengkriminalisasi setiap perbuatan suap dalam transaksi bisnis internasional

seperti bribery of national public officials, bribery of foreign public officials and officials of public interna­tional organizations, trading in influence, e!IlJl!!zzle­ment, misappropriation or other diversiod~'of prop­erty by a public official, concealment, abuse of func­tion, illict enrichment, bribery in the private sector, embezzlement of property in private sector, launder­ing of proceed of crime dan obstruction of justice.

3. Adanya hak setiap negara peserta konvensi untuk mengajukan klaim atas aset-aset hasil korupsi telah memiliki dasar hukum internasional yang kuat dalam rangka bilateral maupun multilateral yang memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi

Mengingat pentingnya kebutuhan Indonesia akan adanya payung hukum internasional untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam negeri, maka pemerintah Indonesia tidak perlu ragu-ragu dalam meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini karena konvensi tersebut bukan non reserve binding convention, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran negara-negara tertentu hanya akan meratifikasi sebagian konvensi tersebut. Hanya saja perlu kehati-hatian dan memperhatikan sistem hukum yang selama ini telah dikembangkan dalam praktik hukum yang selama ini ada di Indonesia.

Pertama, berkaitan dengan konsep dan sistem hukum materiil yang selama ini dianut dalam sistem hukum nasional, yaitu konsep standar mengenai unsur­unsur tindak pidana korupsi yang menitikberatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan konsep daaddader strafrecht. Hal ini karena dalam konvensi PBS tahun 2003 tersebut menitikberatkan pada 3 (tiga) unsur perbuatan yaitu mengetahui (knowledge) kesengajaan (intent) dan adanya tujuan {purpose).

23

Kedua, ada 2 (dua) pihak yang hendak dilindungi oleh Konvensi PBS tahun 2003 yaitu kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan kepentingan nega·ra. Sedangkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana di Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001) hanya menekankan pada kepentingan (kerugian) negara dengan unsur melawan hukum.

Ketiga, dalam konvensi PBS tahun 2003 memasukkan istilah "bribery" yang diartikan sebagai "corruption" dalam kaitan hubungan swasta dan pejabat publik. Sedangkan dalam undang-undang pembe­rantasan tindak pidana di Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001) pengertian suap be rasa I dari ketentuan delik jabatan yang ada di KUHP, tetapi tidak ditujukan secara khusus kepada subjek yang terlibat di dalamnya

B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

24

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi juga melalui serangkain proses untuk pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur da/am undang-undang ini.

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Hlt. - )

Disusun Oleh Tim Di Bawah Pimpinan

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

PERPUSTP f<AA H:_,:-\JM PUSAT DOKl.JMtf·"TASI

DAN INFORMASI HUKJM NASiGNAL BADAN PEMBINAAN HUKUt:l iJAS Or JAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA Rl

TAHUN 2007

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perkonomian nasional , tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sebagai langkah awal pengungkapan tindak pidana korups i yang dikenal sebagai kejahatan trans nas ional (transnational crime) dan kejahatan kerah putih (white collar crime), pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan mengenai konflik yurisdiksi antar negara. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama dan dukungan dari negara-negara lain. Walaupun di Indonesia saat ini ada 4 (empat) institusi yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi , tetapi untuk dapat memaksimalkan kinerja mereka pemberantasan tetap diperlukan dukungan sumber daya manusia yang handal, hukum nasional yang memadai, dan adanya suatu payung hukum internasional dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu selain meratifikasi konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Korupsi, Indonesia juga harus rajin mengadakan perjanjian secara bilateral dengan negara-negara lain dalam bentuk mutual/ega/ assistance dan perjanjian ekstradisi.

KATA PENGANTAR

Korups i sebagai extra ordinary crimes yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Penangkapan tindak pidana korupsi sangat sulit diungkap melalui dari proses penyelidikan, penyidikan , penuntutan, peradilan, karen a aktor korupsi (koruptor) sejak awal sudah memanfaatkan celah hukum yang berlaku dalam melakukan korupsi .

Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama pemerintah harus mewujudkan melalui tindakan preventif dan represif secara sinergis. Salah satu instrumen penegakan hukum di bidang korupsi adalah peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, perlu dianalisis dan evaluasi apakah masih relevan atau ada hambatan dalam penegakannya, sebagai rekomendasi untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru.

Penerbitan hasil analisis dan evaluasi ini, dimaksudkan untuk memperbanyak khazanah informasi hukum tentang tindak pidana korupsi dan akan disebarluaskan oleh Pusat Jaringan Ookumen­tasi dan lnformasi Hukum Nasional kepada semua Ang'gota Jaringan di seluruh wilayah nusantara.

Akhirnya kepada Tim Analisis dan Evaluasi yang dipimpin oleh Prof. Or. Romli Atmasasmita, S.H ., LL.M., dan semua pihak yang ikut berperan sehingga penerbitan ini dapat terlaksana , kami ucapkan teri ma kasih.

Nasional ,

vii

viii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat dan berkah-NYA, kami dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan tim Anal isis Dan Evaluasi

Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana

Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perkonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak­hak ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan modus operasinya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai langkah awal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali terhambat dengan adanya konflik yurisdiksi antar negara. Oleh karena itu ruang lingkup bahasan dalam laporan

ini dikaitkan dengan penerapan hukum internasional dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang berupa kovensi internasional maupun perjanjian bilateral antara Indone­sia dengan negara-negara lain.

Dengan adanya laporan ini , kami berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan-masukan dalam pengembangan ilmu hukum dan dalam praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Untuk

ix

dapat lebih menyempurnakan laporan ini, kami senantiasa mengharapkan kritikan dari berbagai pihak. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kesempatan kapada kami untuk melaksanakan kegiatan ini.

Ketua

ttd

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M

X

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah:

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam angka (3) dan (4) pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dapat bertindak sebagai penyelidik dan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi apabila mencermati penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat penje/asan Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981), maka dalam tindak pidana khusus korupsi, selain polisi , jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyid ik.

Selain dalam Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang­Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang­undangan lainnya.

25

26

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik terse but adalah sebagai bentuk perwujudan t~rhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal13 Undang­Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum ; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang pidana jaksa mempunyai tug as dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Menurut penjelasan umum dan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pengertian tindak pi dana tertentu dalam Pasal 30 tersebut adalah dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Pada saat ini , Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 juga mempunyai tug as untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pi dana korupsi, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Hanya saja terdapat

pembatasan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 11 yang menyatakan :

Pasal11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ a tau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp . 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut, terlihat masih ada kewenangan bagi kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus­kasus tindak pidana korupsi. Hanya saja apabila kinerja kejaksaan dan kepolisian tersebut dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik korupsi , maka berdasar ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, pengangambilalihan penyidikan korupsi dari kepolisian dan

27

28

kejaksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dirakukan dengan alasan : a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak

ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana kon.1psi sscara berlarJt­larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindung i pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; a tau

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung­jawabkan.

Selain ketiga institusi tersebut, saat ini terdapat tim gabungan yang keanggotaannya berasal dari kejaksaan, kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsL Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Tastipikor) ini bertugas untuk :

a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi; dan

b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan. tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

29

30

BAB Ill ANALISIS DAN EVALUASI

A. Permasalahan-Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dikatagorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime). Pad a dasarnya jenis kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang terhormat, yang mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan. Pengertian lain dari white collar crime antara lain sebagai berikut

kejahatan yang dilakukan oleh orang yang duduk dibelakang meja.

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat.

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan.

ditafsirkan sebagai lawan kata "crime using force " atau "street crime" (kejahatan biasa).

kejahatan yang dilakukan dengan tehnologi canggih.

kejahatan yang non konvensional ; dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai pengetahuan teknologi canggih .

kejahatan terselubung.

31

32

Oleh karena itu, pengungkapan kasus jenis kejahatan ini berbeda dengan pengungkapan kejat.latan konvensional. Pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime) cenderung berasal dari kalangan yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pelaku kejahatan kerah putih akan dapat memperhitungkan secara cermat mengenai segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Akibatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan kerah putih, aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional. Aparat penegak hukum seolah-olah harus terlebih dahulu beradu kepintaran dan kecerdikan dengan pelaku kejahatan.

Kondisi tersebut juga terjadi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, karena selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara teroganisir dan tertutup.

Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangan barang bukti , mempengaruhi para saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Menurut Ramelan (2004 : 9), kendala yang bersifat non teknis yuridis dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah:

1. kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai ~ontoh dalam mengahadapi kasus korupsi di bidang perbankan, maka selain harus mengatahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantu an dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

2. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian mereka akan saling bekerja sama untuk saling menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.

3. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Di samping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan.

4. Dengan berbagai upaya, pelaku tindak pidana korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya dengan bentuk yan lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.

Kendala-kendala tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah

33

34

yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional (transnational crime). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (money foundering), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri.

Pada dasarnya keberadaan tindak pidana transnasional adalah sebagai efek negatif dari era globalisasi. Pelaku tindak pidana dari satu negara akan dengan mudah memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi untuk mengalihkan uang hasil korupsinya keluar yurisdiksi negara Indonesia. Penangkapan tersangka tindak pidana korupsi dan pengungkapan hasil-hasil korupsi yang berada diluar negeri lebih sulit karena disebabkan:

a. perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara dimana pelaku tindak pidana korupsi atau uang hasil tindak pidana korupsi itu berada. Sebagai contoh perbedaan sistem hukum pidana antara Indone­sia dengan Australia dalam kasus tindak pidana korupsi Hendra Raharja. Selain itu perbedaan sistem hukum pidana antara Indonesia dengan Swiss dalam kasus tindak pidana korupsi Bank Global.

b. Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (mutual legal as­sistance in criminal metters) antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku tindak pidana korupsi atau uang hasil tindak pidana korupsi itu berada. Sebagai contoh antara Indonesia dengan Singapura dalam kasus Bank BNI.

Secara lebih lanjut permasalahan-permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yurisdiksi negara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri

Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (SAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi.

Akan tetapi kondisi tersebut tidak dapat diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana korupsi yang pada waktu pemeriksaan berada di luar yurisdiksi negara Indonesia. Penyidik Kepolisian tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kepada tersangka atau saksi. Hal ini karena pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh pihak penyidik dari negara yang bersangkutan dengan format yang berlaku di negara tersebut, sedangkan penyidik dari Kepolisian hanya bertindak sebagai pendamping saja.

Selain itu pemeriksaan oleh penyidik diluar negeri dilakukan tanpa melalui penyumpahan terlebih dahulu. Kondisi ini patut dipertanyakan mengingat apakah for­mat berita acara pemeriksaan negara tempat tersangka atau saksi tindak pidana korupsi itu berada dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia?

Untuk mendapatkan sworn statement yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan setempat, memerlukan adanya pengajuan permohonan mutual/ega/ assistance yang prosesnya sangat birokratis dan menghabiskan waktu yang lama. Hal ini tentunya menjadi permasalahan apabila dikaitkan dengan batas waktu penahanan bagi tersangka.

35

36

2. Pemanggilan saksi yang berada diluar negeri

Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.

3. Penangkapan dan Penahanan

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri, pihak kepolisian sering melakukan kerjasama dengan negara lain melalui Interpol. Apabila ternyata kemudian tersangka tersebut dapat tertangkap oleh kepolisian setempat dengan aturan penangkapan dan penahanan menu rut yurisdiksi negara tersebut, apakah penyidik kepolisian Indonesia dapat di praperadilankan dan apakah waktu penahanan di negara lain tersebut dapat dikurangkan apabila ternyata kemudian tersangkan dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara.

4. Pembekuan dan pemblokiran rekening

Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada di luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (court order) . .

5. Penggeledahan dan penyitaan

Permintaan bantuan untuk melakukan peng­geledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dan pengadilan (court order). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan

penggeledahan dan penyitaan mensyaratkan harus 9ibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan . tersebut tidak ada di negara lain . Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelak­sanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan tentang penyelidikan dan penyidikan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengenai sumber daya manusia penyelidik dan penyidik. Sebagai organisasi baru dengan beban tugas yang sangat berat , Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan sumber daya manusia yang sudah "jadi", dalam arti sumber daya manusia tersebut sudah memiliki keahlian dalam bidang tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dapat ditafsirkan bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat diangkat dari anggota Kepolisian Rl dan/atau Kejaksaan. Secara tidak langsung kondisi ini dapat mempengaruhi independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepolisian maupun Kejaksaan karena kekhawatiran adanya loyalitas ganda dari Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap korpsnya .

Selain itu perlindungan terhadap Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Komis i Pemberantasan Korupsi dari perbuatan "obstruction ofjustice"tidak diatur dalam Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis i Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat tugas yang be rat serta penuh resiko

37

yang dihadapi oleh penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman orang-orang yang ingin menggagalkan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi maka diperlukan perlindungan terhadap mereka, padahal United Nation Convention Against Transnational Organized Crime di Palermo pada tahun 2000, telah mensyaratkan agar setiap negara tidak boleh melupakan pengaturan menganai obstaruction of justice.

B. Solusi Permasalahan

38

Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah merupakan langkah awal dari tindakan represif dari upaya pemberatasan korupsi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan terse but di atas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan orang awam. Banyak liku-liku permasalahan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya.

Akan tetapi hal tersebut adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan citra penegak hukum dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi terhadap kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi memenuhi unsur-unsur pidana untuk segera diproses menurut hukum secara cepat, tepat dan tuntas. Strategi tersebut adalah:

1. Penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian atau yang melibatkan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan sosial ekonomi yang tinggi atau yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang

besar.Strategi ini dimaksudkan untuk membangun dan memulihkan kepercayaC!n masyarakat ba9Y':':?IJ~e!r~d[ltah bersunguh-sungguh melakukan pemberantasan emadap korupsi.

2. Meningkatkan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama pencari keadilan.Strategi ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berlangsung secara proporsional dan professional, serta menghindarkan aparat penegak hukum dari kesalahan dalam proses penyidikan.

3. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.Strategi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar. Diharapkan dengan hal tersebut , masyarakat dapat menentukan posisi partisipasinya dalam mencegah dan memberantas korupsi.

4. Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebaga i pengayom masyarakat. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan laporan atau keluhan atas kasus tindak pidana korupsi yang ada kepada aparat penegak hukum.

5. Mengembangkan sistem rekruitmen dan promosi yang mendukung terwujudnya profesionalisme dan integritas yang handal bagi aparat penegak hukum.

39

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

40

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di Dalam dan Luar Batas Teritorial

Payung hukum internasional yang tidak boleh ditinggalkan dalam penyelesaian masalah perbedaan yurisdiksi antar negara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2003. Dan mengingat pentingnya kebutuhan Indonesia akan adanya payung hukum internasional untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam negeri, maka pemerintah Indonesia tidak perlu ragu-ragu dalam meratifikasi konvensi terse but, terlebih lagi dalam konvensi tersebut memberikan hak bagi setiap negara peserta konvensi untuk mengajukan klaim atas aset­aset hasil korupsi.

Kekhawatiran untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut, tidak beralasan mengingat konvensi tersebut bukanlah non reserve binding convention, yang mempunyai konkwensi bahwa negara-negara peserta konvensi harus meratifikasi seluruh isinya. Tercatat ada 127 (seratus duapuluh tujuh) negara peserta konvensi PBB tahun 2003, dan 99% diantaranya telah menyatakan kesediaanya untuk meratifikasinya. (Atmasasmita, 2004:80). Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikaji oleh pemerintah Indonesia sebelum melaksanakan ratifikasi tersebut, yaitu mengenai sistem hukum, kepentingan pihak­pihak yang dilindungi dan digunakannya istilah-istilah baru dalam korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah undang-undang yang bersifat khusus dan

sekaligus "lex spicialis" terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsekuensi hukum terhadap hal tersebut adalah diperbolehkan adanya ketentuan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyimpang dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi dan sosial rakyat. Akan tetapi penyimpangan ketentuan tersebut di atas tidak dapat diberlakukan untuk ketentuan yang terdapat dalam buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena di dalam buku kesatu tersebut berisi asas-asas hukum pidana yang sudah diakui dan berlaku dalam hukum pidana internasional , seperti asas legalitas dan asas ne bis in idem.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum pidana nasional, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam hukum internasional, akan tetapi ketentuan hukum internasional dapat membatasi ketentuan hukum nasional sepanjang produk hukum internasional tersebut sudah diakui dan diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam kaitan dengan yurisdiksi , ketentuan dalam undang­undang No. 31 Tahun 1999 Jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat diberlakukan ke luar batas teritorial dengan berlandaskan kepada asas nasionalitas aktif sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila dalam kasus korupsi yang melibatkan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di negara lain atau melarikan diri ke negara lain .

lmplementasi ketentuan ini memang diakui dapat memunculkan konflik yurisdiksi hukum pidana antara Indo­nesia dengan negara yang bersangkutan. Dalam praktik hukum internasional, konflik ini sering terjadi dan sudah ada

41

42

beberapa yurisprudensi yang berhasil ditetapkan oleh Inter­national Court of Justice (lJC) seperti dalam kasus Lotus (tahun 1927) yang menetapkan:

"all or nearly all the system of law extend their action to offences commited outside the territory of the state which adapts them, and they do so in ways which vary from state to state".

Dalam kaitan konflik yurisdiksi hukum pidana, dalam praktiknya hukum internasional telah menyediakan beberapa sarana hukum dan telah sering digunakan oleh negara-negara yang mengalami konflik yurisdiksi . Sarana tersebut dapat berupa ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters.

Belanda adalah salah satu negara yang telah mengantisipasi permasalahan mengenai konflik yurisdiksi tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881 , Staatsblad 35 yang terakhir dirubah dengan udang-undang tanggal 24 Mei 1996, Staatsblad 276, telah memasukkan ketentuan baru yang terdapat dalam titel VIII (Pasal 68) mengenai extinction of the right to prosecure and of punishment yang dikenal dengan istilah res judicata foreign judgement. Ada pun ketentuan dalam pasal 68 terse but berbunyi (Swart dan Klip, dalam Atmasasmita, 2004 : 77):

Ayat 1 : except in cases in which judgement are sus­ceptible to review, no person may prosecuted again for an offence in respect of which a court in Netherlands, the Netherlands Antilles or Aruba has rendered final judge­ment on the a substance of chargerd against him.

Ayat 2 : if the final judgement has been rendered final judgement by another court, new proceedings against the person for the same offence may not take place in case of :

1. acquittal or dismissal of the charges;

2. conviction, if punishf!1ent has been imposed, followed by complete enforcement, pardon or lapse of time.

Ayat 3 : No persom may be prosecuted for an offence which has been inrrovocably disposes of, in relation to him, by the fulfilment of a condition set by the competent authorities of a foreign state to prevent prosecution.

Dengan mengambil contoh dan mendasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia guna memudahkan dan memperlancar usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional , meninjau kembali ketentuan mengenai pemberlakuan keluar batas teritorial (ekstrateritorial) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal6 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tahun 2002) terdapat ketentuan yang berbunyi : Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasarkan suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Agar dapat berlaku efektif dan untuk mengantisipasi permasalahan mengenai perbedaan yurisdiksi antar negara, seharusnya ketentuan tersebut didukung dengan ketentuan yang mengatur mengenai "pengakuan putusan pengadilan negara asing" (recognation of foreign judgement) .

Ketentuan tersebut memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilan nasional sehingga dapat menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang berada di negara lain yang

43

melibatkan warga negara Indonesia atau warga negara dari negara ketiga dan dapat menjangkau pengambilalihan penyidikan, penuntutan serta pela~sanaan putusan pengadilan negara asing ke dalam yuridiksi hukum Indone­sia.

2. Kerjasama Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

44

Selain melakukan strategi-strategi tersebut di atas, penyelesaian permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pi dana korupsi juga membutuhkan aturan­aturan yang berdimensi hukum internasional. Hal ini karena sebagai kejahatan transnational, hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain sangat diperlukan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan batas-batas yurisdiksi antar negara yang dapat menghambat pemberantasan korupsi.

Upaya kerjasama secara bilateral, menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003, hanya dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kerjasama hukum seperti ekstradisi, transfer of sentenced person, mutallegal assistance dan transfer of criminal proceedings.

Walaupun demikian, penyelesaian masalah konflik yurisdiksi antara dua negara yang belum mengadakan perjanjian bilateral dalam hal penanganan perkara pidana, .tetap dapat dilakukan dengan itikad baik dari negara-negara tersebut. Sebagai contoh dalam kasus antara Indonesia dengan Swiss mengenai uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi Bank Global. Setelah menerima red notice dari Interpol, penyidik di negara Swiss mulai memblokir rekening tersangka Bank Global yang berada di Swiss. Selanjutnya

untuk penyelesaian kasus tersebut, Pemerintah Swiss mena~arkan 2 (dua) opsi kepada penyidik dari Indonesia yaitu :

a. Indonesia mengajukan mutual legal assistance untuk pelaksanaan penyitaan.

Tindakan hukum pemblokiran (freezing) memerlukan pembuktian dan harus dilampiri dengan perintah pengadilan (court order) . Selama proses itu uang hasil korupsi tersebut akan tetap berada di Bank Swiss dan tidak dapat dilakukan penyitaan/perampasan (forfoiture). Untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan tersebut pemerintah Indonesia diharuskan melakukan dua kali perjanjian mutual/ega/ assistance.

b. Pemerintah Swis mengajukan perkara money launder­ing tanpa permintaan mutual legal assistance dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah Swiss dapat memperkarakan uang tersebut sebagi hasil kejahatan pencucian uang (money launder­ing) . Dalam hal ini Pemerintah Swiss dapat meminta kerjasama Pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi , hasil penyidikan yang diperlukan pemerintah Swiss untuk memperkarakan uang tersebut. Apabila menu rut putusan pengadilan Swiss di kemudian hari uang tersebut dapat dirampas oleh penegak hukum Swiss, maka pemerintah Indonesia kemudian dapat menyitanya setelah ada putusan pekara di Pengadilan Indonesia.

Akan tetapi dengan mendasarkan pada kepastian hukum dan didasarkan pada pembinaan hubungan bilateral yang baik, sebaiknya hal kerjasama tersebut dikukuhkan dalam suatu bentuk perjanjian yang bersifat resmi dan sah mengikat kedua belah pihak serta diakui oleh hukum lntemasional.

45

46

••:1 '

Sebagai contoh kerjasama bantuan hukum timbal balik yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ada sejak tanggal 27 Oktober 1995, tetapi baru disahkan dengan Undang­Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The. Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters). Bantuan yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan: (a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk

mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;

(b) pemberian dokumen dan catatan lain;

(c) lokasi dan identifikasi dari orang;

(d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;

(e) upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan;

(f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan , mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;

(g) penyampaian dokumen; dan .

(h) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

Akan tetapi sayangnya pe~anjian bantuan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan Autralia tersebut

tidak mencakup mengenai ekstradisi seseorang, pelak­sanaan di negara diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di negara peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum negara diminta dan oleh Perjanjian ini; dan pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana. Selain itu perjanjian tersebut tidak secara jelas mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu item dari 35 (tiga puluh lima) item yang ada dalam daftar kejahatan yang dapat menjadi objek pemberian bantuan . Justru kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap termasuk dalam objek pemberian bantuan.

Selain pembuatan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, hubungan bilateral yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembuatan perjanjian mengenai ekstradisi. Tercatat Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara :

1. Malaysia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 97 4 tentang Pengesahan Pe~anjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

2. Republik Philippina , sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol.

3. Kerajaan Thailand, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thai­land Tentang Ekstradisi.

47

48

4. Australia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia, dan

5. Hongkong sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong kong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Re­public Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The SurrenderOfFugitive Offenders)

A. Kesimpulan

BAB IV PENUTUP

·1. Tindak pidana korupsi dikatogorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perkonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan modus operasinya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi dari satu negara dengan negara yang lain.

3. Secara sistematis, penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal pemberantasan tindak pidana korupsi harus melibatkan kerjasama negara-negara lain.

4. Selain diperlukan sumber daya manusia yang handal, hukum nasional yang memadai, juga diperlukan adanya suatu payung hukum internasional dalam mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu gerakan nasional dengan pendekatan keimanan dan moral, pendidikan serta sosio kultural untuk menghilangkan dan memberantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.

49

50

2. Segera mengadakan perjanjian-perjanjian dalam hal ekstradisi dan mutual/ega/ assistance dengan negara­negara lain dalam rangka menjalin kerjasama di bidang pengungkapan tindak pidana korupsi.

3. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membentuk sumber daya man usia penyelidik dan penyidik yang mempunyai keahlian di bidang teknik investigatif, hukum nasion a I dan internasional, serta memahami dan mengetahui modus­modus operasi kejahatan kerah putih (white collar crimes).

4. Dibutuhkan kajian dan penelitian-penelitian terhadap konvensi-konvensi internasional yang dibutuhkan oleh Indonesia serta kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Dibutuhkan adanya political will yang kuat dari pimpinan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dimulai dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri dan melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita , Romli , 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasion a/ dan Aspek lnternasional, Mandar Maju, Bandung.

--------· 2002, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia , Percetakan Negara republik

Indonesia, 2002.

--------' 2004, Aspek Hukum Nasional dan /ntemasional Pemberantasan Korupsi, Badan Pembinaan Hukum

Nasional.

--------· 2004, lmplementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi , Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti , Jakarta

Makalah:

Ramelan, 2004, Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan

Upaya Kejaksaan Memenuhi Ekspetasi Publik, Makalah semi­nar dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke-28, Surakarta

51

52

LAMP IRAN

53

Preamble

United Nations Convention

against Corruption

The States Parties to this Convention,

Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, un­dermining the institutions and values of democracy, ethical val­ues and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law,

Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering,

Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets. which may constitute a substantial propor­tion of the resources of States, and that threaten the political stability nd sustainable development of those States,

Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and econo­mies. making international cooperation to prevent and control it essential ,

Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary ap­proach is required to prevent and combat corruption effectively,

Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, in­cluding by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively,

54

Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national econo­mies and the rule of law,

Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery,

Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights,

Bearing in mind that the prevention and eradication of cor­ruption is a responsibility of all States and that they must cooper­ate with one another, with the support and involvement of indi­viduals and groups outside the public sector, such as civil soci­ety, non-governmental organizations and community-based or­ganizations, if their efforts in this area are to be effective,

Bearing also in mind the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equal­ity before the law and the need to safeguard integrity and to fos­ter a culture of rejection of corruption,

Commending the work of the Commission on Crime Preven­tion and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption,

Recalling the work carried out by other international and re­gional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as the World Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organiza­tion of American States,

55

Taking note with appreciation of multilateral instruments to pre­vent and combat corruption, including, inter alia, the Inter-Ameri-

can Convention against Corruption, adopted by the Organiza­

tion of American States on 29 March 1996,1 the Convention on

the Fight against Corruption involving Officials of the European

Communities or Officials of Member States of the European Union,

adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997,2

the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials

in International Business Transactions, adopted by the

Organisation for Economic Cooperation and Development on 21

November 1997,3 the Criminal Law Convention on Corruption,

adopted by the Committee of inisters of the Council of Europe

on 27 January 1999,4 the Civil Law Convention n Corruption,

adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe

on November 1999,5 and the African Union Convention on Pre­

venting and om bating Corruption, adopted by the Heads of State

and Government of the frican Union on 12 July 2003,

Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the

United Nations Convention against Transnational Organized Crime,6

Have agreed as follows:

'See E/1996199. 2 Official Journal of the European Communities, C 195, 25 June 1997. 3 See Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.98.111.8.18). • Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. 5 Ibid., No. 174. 6 General Assembly resolution 55/25, annex I.

56

Chapter I

General provisions Article 1

Statement of purpose The purposes of this Convention are:

(a) To promote and strengthen measures to prevent and com­bat corruption more efficiently and effectively;

(b) To promote, facilitate and support international cooperation and technicalassistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery;

(c) To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.

Article 2 Use of terms

For the purposes of this Convention:

(a) "Public official" shall mean: (i) any person holding a legisla­tive, xecutive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or lected, whether permanent or tempo­rary, whether paid or unpaid, irrespective of hat person's se­niority; (ii) any other person who performs a public function, ncluding for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as efined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of aw of that State Party; (iii) any other person defined as a "public official" in the omestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures ontained in chapter II of this Con­vention, "public official" may mean any person ho performs a public function or provides a public service as defined in the omestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that tate Party;

57

(b) "Foreign public official" shall mean any person holding a leg­islative, xecutive, administrative or judicial office .of a foreign country, whether appointed r elected; and any person exer­cising a public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise;

(c) "Official of a public international organization" shall mean an international civil servant or any person who is authorized by such an organization to act on behalf of that organization;

(d) "Property" shall mean assets of every kind, whether corpo­real or incorporeal, movable or immovable, tangible or intan­gible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets;

(e) "Proceeds of crime" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

(f) "Freezing• or "seizure" shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent au­thority;

(g) "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

(h) "Predicate offence" shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 23 of this Conven­tion;

(i) "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and

58

under the supervision of their competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in th'e commission of the offence.

Article 3 Scope of application

1. This Convention shall apply, in accordance with its terms, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this Con­vention.

2. For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property.

Article 4 Protection of sovereignty

1. States Parties shall carry out their obligations under this Con­vention in a manner consistent with the principles of sover­eign equality and territorial integrity of States and that of non­intervention in the domestic affairs of other States.

2. Nothing in this Convention shall entitle a State Party to un­dertake in theterritory of another State the exercise of juris­diction and performance of functions that are reserved ex­clusively for the authorities of that other State by its domesticlaw.

59

Chapter II

Preventive Measures Article 5

Preventive anti-corruption policies and practices

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or main­tain effective,coordinated anticorruptionpolicies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.

2. Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.

3. Each State Party shall endeavour to periodically evaluate rel­evant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to prevent and fight cor­ruption.

4. States Parties shall, as appropriate and in accordance with the fundamental principles of their legal system, collaborate with each other and with relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. That collaboration may include par­ticipation in international programmes and projects aimed at the prevention of corruption.

Article 6 Preventive anti-corruption body or bodies

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:

60

(a) Implementing the policies referred to in article 5 of this Cpnvention and, where appropriate, overseeing and co­ordinating the implementation of those policies;

(b) Increasing and disseminating knowledge about the pre­vention of corruption.

2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal sys­tem, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.

3. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption.

Article 7 Public sector

1. Each State Party shall, where appropriate and in accordance with thefundamental principles of its legal system, endeav­our to adopt, maintain and strengthen systems for the re­cruitment, hiring, retention, promotion and retirement of civil servants and, where appropriate, other non-elected public officials:

(a) That are based on principles of efficiency, transparency and objective criteria such as merit, equity and aptitude;

61

(b) That include adequate procedures for the selection and training of individuals for public positions consider~d es­pecially vulnerable to corruption and the rotation, where appropriate, of such individuals to other positions;

{c) That promote adequate remuneration and equitable pay scales, taking into account the level of economic devel­opment of the State Party;

(d) That promote education and training programmes to en­able them to meet the requirements for the correct, honourable and proper performance of public functions and that provide them with specialized and appropriate training to enhance their awareness of the risks of cor­ruption inherent in the performance of their functions. Such programmes may make reference to codes or stan­dards of conduct in applicable areas.

2. Each State Party shall also consider adopting appropriate legislative and administrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in accordance with the fun­damental principles of its domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for and election to public office.

3. Each State Party shall also consider taking appropriate leg­islative and administrative measures, consistent with the ob­jectives of this Convention and in accordance with the fun­damental principles of its domestic law, to enhance transpar­ency in the funding of candidatures for elected public office and, where applicable, the funding of political parties.

4. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and pre­vent conflicts of interest.

62

Article 8 Codes of conduct for public officials

1. In order to fight corruption, each State Party shall promote, inter alia, integrity, honesty and responsibility among its pub­lic officials, in accordance with the fundamental principles of its legal system.

2. In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct, honourable and proper performance of public functions.

3. For the purposes of implementing the provisions of this ar­ticle, each State Party shall, where appropriate and in accor­dance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional , interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996.

4. Each State Party shall also consider, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, establishing mea­sures and systems to facilitate the reporting by public offi­cials of acts of corruption to appropriate authorities, when such acts come to their notice in the performance of their functions.

5. Each State Party shall endeavour, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to establish measures and systems requiring public offi­cials to make declarations to appropriate authorities regard­ing , inter alia, their outside activities, employment, invest­ments, assets and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions as public officials.

63

6. Each State Party shall consider taking, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, disciplinary or other measures against public officials who violate the codes or standards established in accordance with this article.

Article 9 Public procurement and management of public finances

1. Each State Party shall , in accordance with the fundamental principles of its legal system, take the necessary steps to establish appropriate systems of procurement, based on trans­parency, competition and objective criteria in decision-mak­ing, that are effective, inter alia, in preventing corruption. Such systems, which may take into account appropriate threshold values in theirapplication, shall address, inter alia:

64

(a) The public distribution of information relating to procure­ment procedures and contracts, including information on invitations to tender and relevant or pertinent informa­tion on the award of contracts, allowing potential tenderers sufficient time to prepare and submit their tenders;

(b) The establishment, in advance, of conditions for partici­pation, including selection and award criteria and ten­dering rules, and their publication;

(c) The use of objective and predetermined criteria for pub­lic procurement decisions, in order to facilitate the sub­sequent verification of the correct application of the rules or procedures;

(d) An effective system of domestic review, including an ef­fective system of appeal, to ensure legal recourse and remedies in the event that the rules or procedures es­tablished pursuant to this paragraph are not followed;

(e) Where appropriate, measures to regulate matters regard­ing personnel responsible for procurement, such as dec­laration of interest in particular public procurements, screening procedures and training requirements .

2. Each State Party shall , in accordance with the fundamental principles of its legal system, take appropriate measures to promote transparency and accountability in the management of public finances. Such measures shall encompass, inter alia:

(a) Procedures for the adoption of the national budget;

(b) Timely reporting on revenue and expenditure;

(c) A system of accounting and auditing standards and re­lated oversight;

(d) Effective and efficient systems of risk management and internal control; and

(e) Where appropriate, corrective action in the case of fail­ure to comply with the requirements established in this paragraph.

3. Each State Party shall take such civil and administrative mea­sures as may be necessary, in accordance with the funda­mental principles of its domestic law, to preserve the integ­rity of accounting books, records, financial statements or other documents related to public expenditure and revenue and to prevent the falsification of such documents.

Article 10 Public reporting

Taking into account the need to combat corruption, each State Party shall , in accordance with the fundamental principles of its domestic law, take such measures as may be necessary to en-

65

hance transparency in its public administration, including with regard to its organization, functioning and decision-making pro­cesses, where appropriate. Such measures may include, inter alia:

(a) Adopting procedures or regulations allowing members of the general public to obtain, where appropriate, information on the organization, functioning and decision-making processes of its public administration and, with due regard for the pro­tection of privacy and personal data, on decisions and legal acts that concern members of the public;

(b) Simplifying administrative procedures, where appropriate, in order to facilitate public access to the competent decision­making authorities; and

(c) Publishing information, which may include periodic reports on the risks of corruption in its public administration.

Article 11 Measures relating to the judiciary and prosecution services

1. Bearing in mind the independence of the judiciary and its crucial role in combating corruption, each State Party shall , in accordance with the fundamental principles of its legal sys­tem and without prejudice to judicial independence, take measures to strengthen integrity and to prevent opportuni­ties for corruption among members of the judiciary. Such mea­sures may include rules with respect to the conduct of mem­bers of the judiciary.

2. Measures to the same effect as those taken pursuant to para­graph 1 of this article may be introduced and applied within the prosecution service in those States Parties where it does not form part of the judiciary but enjoys independence simi­lar to that of the judicial service.

66

Article 12 Private sector

1. Each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent cor­ruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropri­ate, provide effective, proportionate and dissuasive civil , ad­ministrative or criminal penalties for failure to comply with such measures.

2. Measures to achieve these ends may include, inter alia:

(a) Promoting cooperation between law enforcement agen­cies and relevant private entities;

(b) Promoting the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of relevant private entities , including codes of conduct for the correct, honourable and proper performance of the activities of business and all relevant professions and the preven­tion of conflicts of interest, and for the promotion of the use of good commercial practices among businesses and in the contractual relations of businesses with the State;

(c) Promoting transparency among private entities, includ­ing, where appropriate, measures regarding the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities;

(d) Preventing the misuse of procedures regulating private entities, including procedures regarding subsidies and li­cences granted by public authorities for commercial ac­tivities;

(e) Preventing conflicts of interest by imposing restrictions, as appropriate and for a reasonable period of time, on the professional activities of former public officials or on the

67

employment of public officials by the private. sector after their resignation or retirement, where such activities or employment relate directly to the functions held or super­vised by those public officials during their tenure;

(f) Ensuring that private enterprises, taking into account their structure and size, have sufficient internal auditing con­trols to assist in preventing and detecting acts of corrup­tion and that the accounts and required financial state­ments of such private enterprises are subject to appropri­ate auditing and certification procedures.

3. In order to prevent corruption, each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with its domestic laws and regulations regarding the maintenance of books and records, financial statement disclosures and ac­counting and auditing standards, to prohibit the following acts carried out for the purpose of committing any of the offences established in accordance with this Convention:

(a) The establishment of off-the-books accounts;

(b) The making of off-the-books or inadequately identified transactions;

(c) The recording of non-existent expenditure;

(d) The entry of liabilities with incorrect identification of their objects;

(e) The use of.false documents; and

(f) The intentional destruction of bookkeeping documents earlier than foreseen by the law.

4. Each State Party shall disallow the tax deductibility of ex­penses that constitute bribes, the latter being one of the con­stituent elements of the offences established in accordance with articles 15 and 16 of this Convention and, where appro­priate, other expenses incurred in furtherance of corrupt con­duct.

68

Article 13 Participation of society .

1. Each State Party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individu­als and groups outside the public sector, such as civil soci­ety, non-governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against cor­ruption and to raise public awareness regarding the exist­ence, causes and gravity of and the threat posed by corrup­tion. This participation should be strengthened by such mea­sures as:

(a) Enhancing the transparency of and promoting the con­tribution of the public to decision-making processes;

(b) Ensuring that the public has effective access to informa­tion;

(c) Undertaking public information activities that contribute to non-tolerance of corruption, as well as public educa­tion programmes, including school and university cur­ricula ;

(d) Respecting, promoting and protecting the freedom to seek, receive, publish and disseminate information con­cerning corruption. That freedom may be subject to cer­tain restrictions, but these shall only be such as are pro­vided for by law and are necessary:

(i) For respect of the rights or reputations of others;

(ii) For the protection of national security or ordre pub-lic or of public healthor morals.

2. Each State Party shall take appropriate measures to ensure that the relevant anti-corruption bodies referred to in this Con­vention are known to the public and shall provide access to

69

such bodies, where appropriate. for the reporting, including anonymously, of any incidents that may be considered to con­stitute an offence established in ac~ordance with this Conven­tion .

Article 14 Measures to prevent money-laundering

1. Each State Party shall:

(a) Institute a comprehensive domestic regulatory and su­pervisory regime for banks and non-bank financial in­stitutions, including natural or legal persons that provide formal or informal services for the transmission of money or value and, where appropriate, other bodies particu­larly susceptible to money-laundering, within its compe­tence, in order to deter and detect all forms of money­laundering, which regime shall emphasize requirements for customer and, where appropriate, beneficial owner identification, record-keeping and the reporting of suspi­cious transactions;

(b) Without prejudice to article 46 of this Convention, en­sure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-launder­ing (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and ex­change information at the national and international lev­els within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financ·al intelligence unit to serve as a national centre for the collection , analysis and dissemination of informa­tion regarding potential money-laundering.

2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate

70

negotiable instruments across their borders, subject to safe­guards to ensure proper use of information and without im­peding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.

3. States Parties shall consider implementing appropriate and feasible measures to require financial institutions, including money remitters:

(a) To include on forms for the electronic transfer of funds and related messages accurate and meaningful infor­mation on the originator;

(b) To maintain such information throughout the payment chain; and

(c) To apply enhanced scrutiny to transfers of funds that do not contain complete information on the originator.

4. In establishing a domestic regulatory and supervisory re-gime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money­laundering.

5. States Parties shall endeavour to develop and promote glo­bal, regional , subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.

71

Chapter Ill

Criminalization and law enforcement Article 15

Bribery of national public officials

Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The promise, offering or giving, to a public official , directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;

(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

Article 16 Bribery of foreign public officials and officials of public interna­

tional organizations

1. Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as a criminal of­fence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public in­ternational organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the

72

official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of inter­national business.

/

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicita­tion or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or an­other person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

Article 17 Embezzlement, misappropriation or other diversion

of property by a public official

Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropria­tion or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value en­trusted to the public official by virtue of his or her position.

Article 18 Trading in influence

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person , directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an admin­istration or public authority of the State Party an undue ad­vantage for the original instigator of the act or for any other person;

73

(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an .undue advantage for him­self or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influ­ence with a view to obtaining from an administration or pub­lic authority of the State Party an undue advantage.

Article 19 Abuse of functions

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions , for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.

Article 20 Illicit enrichment

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrich­ment, that is, a significant increase in the assets of a public offi­cial that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income,

Article 21 Bribery in the private sector

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

74

(a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;

(b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an un­due advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.

Article 22 Embezzlement of property in the private sector

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.

Article 23 Laundering of proceeds of crime

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamen­tal principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal of­fences, when committed intentionally:

(a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the pur­pose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;

75

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or owner­ship of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;

(b) Subject to the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, know­ing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;

(ii) Participation in, association with or conspiracy to com­mit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitat­ing and counselling the commission of any of the of­fences established in accordance with this article.

2. For .purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:

76

(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;

(b) Each State Party shall include as predicate offences at a minimum a comprehensive range of criminal offences established in accordance with this Convention;

(c) For the purposes of subparagraph (b) above, predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. How­ever, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domes­tic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been commit­ted there;

(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to

such laws or a description thereof to the Secretary-Gen­eral of the United Nations;

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.

Article 24 Concealment

Without prejudice to the provisions of article 23 of this Con­vention, each State Party shall consider adopting such legisla­tive and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally after the commis­sion of any of the offences established in accordance with this Convention without having participated in such offences, the con­cealment or continued retention of property when the person in­volved knows that such property is the result of any of the of­fences established in accordance with this Convention.

Article 25 Obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the prom­ise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the pro­duction of evidence in a proceeding in relation to the com­mission of offences established in accordance with this Con­vention;

77

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or. law enforce­ment official in relation to the commission of offences estab­lished in accordance with this Convention. Nothing in this sub­paragraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.

Article 26 Liability of legal persons

1. Each State Party shall adopt such measures as may be nec­essary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in the offences es­tablished in accordance with this Convention.

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.

3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.

4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal per­sons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-crimi­nal sanctions, including monetary sanctions.

Article 27 Participation and attempt

1. Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as a criminal offence, in accordance with its domestic law, participation in any ca­pacity such as an accomplice, assistant or instigator in an offence established in accordance with this Convention.

2. Each State Party may adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as a criminal offence,

78

in accordance with its domestic law, any attempt to commit an offence established in accordance with this Convention.

3. Each State Party may adopt such legislative and other mea­sures as may be necessary to establish as a criminal of­fence, in accordance with its domestic law, the preparation for an offence established in accordance with this Conven­tion.

Article 28 Knowledge, intent and purpose as elements of an offence

Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances.

Article 29 Statute of limitations

Each State Party shall , where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of jus­tice.

Article 30 Prosecution, adjudication and sanction~

1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanc­tions that take into account the gravity of that offence.

2. Each State Party shall take such measures as may be nec­essary to establish or maintain , in accordance with its legal system and constitutional principles, an appropriate balance between any immunities or jurisdictional privileges accorded to its public officials for the performance of their functions

79

and the possibility, when necessary, of effectively investigat­ing, prosecuting and adjudicating offences established in ac­cordance with this Convention.

3. Each State Party shall endeavour to ensure that any discre­tionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this Convention are exercised to maximize the effec­tiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the com­mission of such offences.

4. In the case of offences established in accordance with this Convention, each State Party shall take appropriate mea­sures, in accordance with its domestic law and with due re­gard to the rights of the defence, to seek to ensure that con­ditions imposed in connection with decisions on release pend­ing trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal pro­ceedings.

5. Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

6. Each State Party, to the extent consistent with the funda­mental principles of its legal system, shall consider estab­lishing procedures through which a public official accused of an offence established in accordance with this Convention may, where appropriate, be removed, suspended or reas­signed by the appropriate authority, bearing in mind respect for the principle of the presumption of innocence.

7. Where warranted by the gravity of the offence, each State Party, to the extent consistent with the fundamental principles of its legal system, shall consider establishing procedures

80

for the disqualification ~ by court order or any other appropri­ate means, for a period of time determined by its domestic (aw, of persons convicted of offences established in accor­dance with this Convention from:

(a) Holding public office; and

(b) Holding office in an enterprise owned in whore or in part by the State.

8. Paragraph 1 of this article shall be without prejudice to the exercise of disciplinary powers by the competent authorities against civil servants.

9. Nothing contained in this Convention shall affect the prin­ciple that the description of the offences established in ac­cordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness.. of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordan~ with that law.

10. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences established in accordance with this Convention.

Article 31 Freezing, seizure and confiscation

1. Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.

81

2. Each State Party shall take such measures as may be nec­essary to enable the identification, tracing, freezing or sei­zure of any "item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.

3. Each State Party shall adopt, in accordance with its domes­tic law, such legislative and other measures as may be nec­essary to regulate the administration by the competent au­thorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article.

4. If such proceeds of crime have been transformed or con­verted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article in­stead of the proceeds.

5. If such proceeds of crime have been intermingled with prop­erty acquired from legitimate sources, such property shall , without prejudice to any powers relating to freezing or sei­zure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

6. Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be li­able to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.

7. For the purpose of this _prticle and article 55 of this Conven­tion, each State Party shall empower its courts or other com­petent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to

82

the extent that such a requirement is consistent with the fun­damental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.

9. The provisions of this article shall not be so construed as to prejudice the rights of bona fide third parties.

1 0. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and imple­mented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.

Article 32 Protection of witnesses, experts and victims

1. Each State Party shall take appropriate measures in accor­dance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or in­timidation for witnesses and experts who give testimony con­cerning offences established in accordance with this Con­vention and, as appropriate, for their relatives and other per­sons close to them.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the de­fendant, including the right to due process:

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting , where appropriate, non­disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such per­sons;

(b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and ex­perts to give testimony in a manner that ensures the safety of such person.s, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.

83

3. States Parties shall consider entering into agreements or ar­rangements with other States for the l'elocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.

4. The provisions of this article shall also apply to victims inso­far as they are witnesses.

5. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and con­sidered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the de­fence.

Article 33 Protection of reporting persons

Each State Party shall consider incorporating into its domes­tic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Con­vention.

Article 34 Consequences of acts of corruption

With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address conse­quences of corruption. In this context, States Parties may con­sider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instru­ment or take any other remedial action.

Article 35 Compensation for damage

Each State Party shall take such measures as may be nec­essary, in accordance with principles of its domestic law, to en-

84

sure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal pro­ceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.

Article 36 Specialized authorities

Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamen­tal principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influ­ence. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resources to carry out their tasks.

Article 37 Cooperation with Jaw enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encour­age persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent au­thorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual , specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investi­gation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

85

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who pro­vides substantial cooperation in the investigation or prosecu­tion of an offence established in accordance with this Con­vention.

4. Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention.

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article lo­cated in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, con­cerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Article 38 Cooperation between national authorities

Each State Party shall take such measures as may be nec­essary to encourage, in accordance with its domestic law, coop­eration between, on the one hand, its public authorities, as well as its public officials, and, on the other hand, its authorities re­sponsible for investigating and prosecuting criminal offences. Such cooperation may include:

(a) Informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the of­fences established in accordance with articles 15, 21 and 23 of this Convention has been committed; or

(b) Providing, upon request, to the latter authorities all neces­sary information.

86

Article 39 CooperaJion between national authorities and the private sector

1. Each State Party shall take such measures as may be nec­essary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between national investigating and prosecuting authorities and entities of the private sector, in particular fi­nancial institutions, relating to matters involving the commis­sion of offences established in accordance with this Conven­tion.

2. Each State Party shall consider encouraging its nationals and other persons with a habitual residence in its territory to re­port to the national investigating and prosecuting authorities the commission of an offence established in accordance with this Convention.

Article 40 Bank secrecy

Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws.

Article 41 Criminal record

Each State Party may adopt such legislative or other mea­sures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previ­ous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relat­ing to an offence established in accordance with this Conven­tion.

87

Article 42 Jurisdiction

1. Each State Party shall adopt such measures as may be nec­essary to establish its jurisdiction over the offences estab­lished in accordance with this Convention when :

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or

(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is regis­tered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that State Party; or

(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual resi­dence in its territory; or

(c) The offence is one of those established in accordance with article 23, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 23, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Con­vention within its territory; or

(d) The offence is committed against the State Party.

3. For the purposes of article 44 of this Convention, each State Party shall take such measures as may be necessary to es­tablish its jurisdiction over the offences established in accor­dance with this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.

88

4. Each State Party may also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over th.e offences es­tablished in accordance with this Convention when the al­leged offender is present in its territory and it does not extra­dite him or her.

5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that any other States Parties are conducting an investiga­tion, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall , as appropriate, consult one another with a view to co­ordinating their actions.

6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention shall not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.

Chapter IV

International cooperation Article 43

International cooperation

1. States Parties shall cooperate in criminal matters in accor­dance with articles 44 to 50 of this Convention. Where ap­propriate and consistent with their domestic legal system, States Parties shall consider assisting each other in investi­gations of and proceedings in civil and administrative mat­ters relating to corruption .

2. In matters of international cooperation , whenever dual crimi­nality is considered a requirement, it shall be deemed ful­filled irrespective of whether the laws of the requested State

89

Party place the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology as the requesting State Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is sought is a criminal offence under the laws of both States Parties.

Article 44 Extradition

1. This article shall apply to the offences established in accor­dance with this Convention where the person who is the sub­ject of the request for extradition is present in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.

2. Not with standing the provisions of paragraph 1 of this ar­ticle, a State Party whose law so permits may grant the ex­tradition of a person for any of the offences covered by this Convention that are not punishable under its own domestic law.

3. If the request for extradition includes several separate of-fences, at least one of which is extraditable under this article and some of which are not extraditable by reason of their period of imprisonment but are related to offences estab­lished in accordance with this Convention, the requested State Party may apply this article also in respect of those offences.

4. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any ex­tradition treaty existing between States Parties. States Par­ties undertake to include such offences as extraditable of­fences in every extradition treaty to be concluded between them. A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider

90

any of the offences established in accordance with this Con­vention to be a political offence.

5. If a State Party that makes extradition conditional on thee - · istence of a treaty receives a request for extraetition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.

6. A State Party that makes extradition conditional on the exist­ence of a treaty shall :

(a) At the time of deposit of its instrument of ratification, ac­ceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the l;;.lnited Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and

(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

7. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between them­selves.

8. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by appli­cable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

9. States Parties shall, subject to their domestic law, endeav­our to expedite extradition procedures and to simplify evi-

91

dentiary requirements relating thereto in respect of any of­fence to which this article applies.

10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradi­tion treaties, the requested State Party may, upon being sat­isfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such pros­ecution.

12. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to dis­charge the obligation set forth in paragraph 11 of this article.

92

13. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested State Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the require­ments of such law, upon application of the requesting State Party, consider the enforcement of the sentence imposed under the domestic law of the requesting State Party or the remainder thereof.

14. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this ar­ticle applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.

15. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.

16. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

17. Before refusing extradition, the requested State Party shall , where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.

18. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilat­eral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition .

93

Article 45 Transfer of sentencef} persons

States Parties may consider entering into bilateral or multi­lateral agreements or arrangements on the transfer to their terri­tory of persons sentenced to imprisonment or other forms of dep­rivation of liberty for offences established in accordance with this Convention in order that they may complete their sentences there.

Article 46 Mutual/ega/ assistance

1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention.

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and ar­rangements of the requested State Party with respect to in­vestigations, prosecutions and judicial proceedings in rela­tion to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following pur­poses:

94

(a) Taking evidence or statements from persons;

(b) Effecting service of judicial documents;

(c) Executing searches and seizures, and freezing;

(d) Examining objects and sites;

(e) Providing information, evidentiary items and expert evalu­ations;

(f) Providing originals or certified copies of relevant docu­ments and records, including government, bank, finan­cial, corporate or business records;

(g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instru­mentalities or other things for evidentiary purposes;

(h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;

(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party;

0) Identifying, freezing and tracing proceeds of crime in ac­cordance with the provisions of chapter V of this Con­vention;

(k) The recovery of assets, in accordance with the provi­sions of chapter V of this Convention.

4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit informa­tion relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully con­cluding inquiries and criminal proceedings or could result in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.

5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities provid­ing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the re-

95

ceiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.

7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply those para­graphs if they facilitate cooperation.

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assis­tance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.

9. (a) A requested State Party, in responding to a request for assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality, shall take into account the purposes of this Convention, as set forth in article 1;

96

(b) States Parties may decline to render assistance pursu­ant to this article on the ground of absence of dual crimi­nality. However, a requested State Party shall, where con­sistent with the basic concepts of its legal system, ren­der assistance that does not involve coercive action. Such assistance may be refused when requests involve mat­ters of a de minimis nature or matters for which the co­operation or assistance sought is available under other provisions of this Convention;

(c) Each State Party may consider adopting such measures as may be necessary to enable it to provide a wider scope of assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality.

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testi­mony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be trans­ferred if the following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent;

(b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.

11 . For the purposes of paragraph 10 of this article:

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person trans­ferred in custody, unless otherwise requested or autho­rized by the State Party from which the person was trans­ferred;

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the per­son to the custody of the State Party from which the per­son was transferred as agreed beforehand, or as other­wise agreed, by the competent authorities of both States Parties;

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the re­turn of the person;

97

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred .

12. Unless the State Party from which a person is to be trans­ferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this ar­ticle so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the terri­tory of the State to which that person is transferred in re­spect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mu­tual legal assistance and either to execute them or to trans­mit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a dis­tinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the compe­tent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification , acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This re­quirement shall be without prejudice to the right of a State

98

Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Sec­retary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent cir­cumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally but shall be confirmed in writing forth­with.

15. A request for mutual legal assistance shall contain:

(a) The identity of the authority making the request;

(b) The subject matter and nature of the investigation, pros­ecution or judicial proceeding to which the request re­lates and the name and functions of the authority con­ducting the investigation, prosecution or judicial proceed­ing;

(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and

(f) The purpose for which the evidence, information or ac­tion is sought.

99

16. The requested State Party may request additional informa­tion when it appears necessary fo~ the execution of the re­quest in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

17. A request shall be executed in accordance with the domes­tic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures speci­fied in the request.

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.

19. The requesting State Party shall not transmit or use informa­tion or evidence furnished by the requested State Party for investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in th is paragraph shall pre­vent the requesting State Party from disclosing in its pro­ceedings information or evidence that isexculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.

100

20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and s.ubstance of the request, except to the extent necessary to execute the re­quest. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the re­questing State Party.

21 . Mutual legal assistance may be refused:

(a) If the request is not made in conformity with the provi­sions of this article;

(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;

(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the ac­tion requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial pro­ceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal as­sistance on the sole ground that the offence is also consid­ered to involve fiscal matters.

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assis­tance.

24. The requested State Party shall execute the request for mu­tual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, pref­erably in the request. The requesting State Party may make reasonable requests for information on the status and progress

101

of measures taken by the requested State Party to satisfy its request. The requested State Party shall respond to reason-

. able requests by the requesting State Party on the status, and progress in its handling, of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts as­sistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.

27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted , detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that ter­ritory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless re-

102

mained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, ha~ returned of his or her own free will .

28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the re­quest, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

29. The requested State Party:

(a) Shall provide to the requesting State Party copies of gov­ernment records, documents or information in its pos­session that under its domestic law are available to the general public;

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, docu­ments or information in its possession that under its do­mestic law are not available to the general public.

30. States Parties shall consider, as may be necessary, the pos­sibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practi­cal effect to or enhance the provisions of this article.

Article 47 Transfer of criminal proceedings

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence es­tablished in accordance with this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper admin­istration of justice, in particular in cases where several jurisdic­tions are involved, with a view to concentrating the prosecution.

103

Article 48 Law enforcement cooperation

1. States Parties shall cooperate closely with one another, con­sistent with their respective domestic legal and administra­tive systems, to enhance the effectiveness of law enforce­ment action to combat the offences covered by this Conven­tion. States Parties shall, in particular, take effective mea­sures:

104

(a) To enhance and, where necessary, to establish chan­nels of communication between their competent authori­ties, agencies and services in order to facilitate the se­cure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, in­cluding, if the States Parties concerneddeem it appropri­ate, links with other criminal activities;

(b) To cooperate with other States Parties in conducting in­quiries with respect to offences covered by this Conven­tion concerning : ·

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such offences or the location of other persons concerned;

(ii) The movement of proceeds of crime or property de­rived from the commission of such offences;

(iii) The movement of property, equipment or other in­strumentalities used or intended for use in the com­mission of such offences;

(c) To provide, where appropriate, necessary items or quan­tities of substances for analytical or investigative purposes;

(d) To exchange, where appropriate, information with other States Parties concerning specific means and methods used to commit offences covered by this Convention, in­cluding· the use of false identities, forged, altered or false documents and other means of concealing activities;

(e) To facilitate effective coordination between their compe­tent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison offic­ers;

(f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the pur­pose of early identification of the offences covered by this Convention.

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law en­forcement agencies and, where such agreements or arrange­ments already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties con­cerned, the States Parties may consider this Convention to be the basis for mutual Jaw enforcement cooperation in re­spect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organi­zations, to enhance the cooperation between their law en­forcement agencies.

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to offences covered by this Convention commit­ted through the use of modern technology.

Article 49 Joint investigations

States Parties shall consider concluding bilateral or multilat­eral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial pro­ceedings in one or more States, the competent authorities con-

105

cerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.

Article 50 Special investigative techniques

1. In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use by its competent authorities of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative tech­niques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within its territory, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom.

2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative tech­niques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sover­eign equality of States and shall be carried out strictly in ac­cordance with the terms of those agreements or arrange­ments.

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into

106

consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, in­clude methods such as intercepting and allowing the goods or funds to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.

ChapterV

Asset recovery Article 51

General provision

The return of assets pursuant to this chapter is a funda­mental principle of this Convention, and States Parties shall af­ford one another the widest measure of cooperation and assis­tance in this regard.

Article 52 Prevention and detection of transfers of proceeds of crime

1. Without prejudice to article 14 of this Convention, each State Party shalltake such measures as may be necessary, in ac­cordance with its domestic law, to require financial institu­tions within its jurisdiction to verify the identity of custom­ers, to take reasonable steps to determine the identity of beneficial owners of funds deposited into high-value accounts and to conduct enhanced scrutiny of accounts sought or maintained by or on behalf of individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions and their family members and close associates. Such enhanced scru-

107

tiny shall be reasonably designed to detect suspicious trans­actions for the purpose of reporting to competent authorities and should not be so construed as to discourage·or prohibit financial institutions from doing business with any legitimate customer.

2. In order to facilitate implementation of the measures pro­vided for in paragraph 1 of this article, each State Party, in accordance with its domestic law and inspired by relevant initiatives of regional, interregional and multi1ateral organi­zations against money-laundering, shall:

(a) Issue advisories regarding the types of natural or legal person to whose accounts financial institutions within its jurisdiction will be expected to apply enhanced scrutiny, the types of accounts and transactions to which to pay particular attention and appropriate account-opening, maintenance and record-keeping measures to take con­cerning such accounts; and

(b) Where appropriate, notify financial institutions within its jurisdiction, at the request of another State Party or on its own initiative, of the identity of particular natural or legal persons to whose accounts such institutions will be expected to apply enhanced scrutiny, in addition to those whom the financial institutions may otherwise identify.

3. In the context of paragraph 2 (a) of this article, each State Party shall implement measures to ensure that its financial institutions maintain adequate records, over an appropriate period of time, of accounts and transactions involving the persons mentioned in paragraph 1 of this article, which should, as a minimum, contain information relating to the identity of the customer as well as, as far as possible, of the beneficial owner.

108

4. With the aim of preventing and detecting transfers of pro­ceeds of offences established in accordance with this Con­vention, each State Party shall implement appropriate and effective measures to prevent, with the help of its regulatory and oversight bodies, the establishment of banks that have no physical presence and that are not affiliated with a regu­lated financial group. Moreover, States Parties may consider requiring their financial institutions to refuse to enter into or continue a correspondent banking relationship with such in­stitutions and to guard against establishing relations with for­eign financial institutions that permit their accounts to be used by banks that have no physical presence and that are not affiliated with a regulated financial group.

5. Each State Party shall consider establishing, in accordance with its domestic law, effective financial disclosure systems for appropriate public officials and shall provide for appropri­ate sanctions for non-compliance. Each State Party shall also consider taking such measures as may be necessary to per­mit its competent authorities to share that information with the competent authorities in other States Parties when nec­essary to investigate, claim and recover proceeds of offences established in accordance with this Convention.

6. Each State Party shall consider taking such measures as may be necessary, in accordance with its domestic law, to require appropriate public officials having an interest in or signature or other authority over a financial account in a for­eign country to report that relationship to appropriate authori­ties and to maintain appropriate records related to such ac­counts. Such measures shall also provide for appropriate sanctions for non-compliance.

109

Article 53 Measures for direct recovery of property

Each State Party shall, in accordance with its domestic law:

(a) Take such measures as may be necessary to permit an­other State Party to initiate civil action in its courts to estab­lish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention;

(b) Take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who have committed offences established in accordance with this Convention to pay compensation or dam­ages to another State Party that has been harmed by such offences; and

(c) Take such measures as may be necessary to permit its courts or competent authorities, when having to decide on confis­cation, to recognize another State Party's claim as a legiti­mate owner of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention.

Article 54 Mechanisms for recovery of property through international

cooperation in confiscation

1. Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this Convention with respect to prop­erty acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with this Convention, shall, in accordance with its domestic law:

110

(a) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to an order of confis­cation issued by a court of another State Party;

(b) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities, where they have jurisdiction, to

order the confiscation of such property of foreign origin by. adjudication of an offence of money-laundering or such· other offence as may be within its jurisdiction or by other procedures authorized under its domestic law; and

(c) Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal con­viction in cases in which the offender cannot be pros­ecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.

2. Each State Party, in order to provide mutual legal assistance upon a request made pursuant to paragraph 2 of article 55 of this Convention, shall, in accordance with its domestic law:

(a) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a court or competent authority of a requesting State Party that provides a rea­sonable basis for the requested State Party to believe that there are sufficient grounds for taking such actions and that the property would eventually be subject to an order of confiscation for purposes of paragraph 1 (a) of this article;

(b) Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities to freeze or seize property upon a request that provides a reasonable basis for the requested State Party to believe that there are sufficient grounds for taking such actions and that the property would even­tually be subject to an order of confiscation for purposes of paragraph 1 (a) of this article; and (c) Consider taking additional measures to permit its competent authorities to preserve property for confiscation, such as on the basis of a foreign arrest or criminal charge related to the ac­quisition of such property.

111

Article 55 International cooperation for purposes of confiscation

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence established in ac­cordance with this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities re­ferred to in article 31, paragraph 1, of this Convention situ­ated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:

(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or

(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confisca­tion issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with articles 31, paragraph 1, and 54, paragraph 1 (a), of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.

2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence established in accordance with this Convention, the requested State Party shall take mea­sures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.

3. The provisions of article 46 of this Convention are applicable, mutatis mutandis, to this article. In addition to the informa­tion specified in article 46, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:

112

(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confis­cated, including, to the extent possible, the location and, where relevant, the estimated value of the property and a statement of the facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of con­fiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and in­formation as to the extent to which execution of the or­der is requested, a statement specifying the measures taken by the requesting State Party to provide adequate notification to bona fide third parties and to ensure due process and a statement that the confiscation order is final;

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the re­questing State Party and a description of the actions re­quested and, where available, a legally admissible copy of an order on which the request is based.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic Jaw and its procedural rules or any bilateral or multilateral agreement or arrangement to which it may be bound in rela­tion to the requesting State Party.

5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regula­tions that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.

113

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.

7. Cooperation under this article may also be refused or provi­sional measures lifted if the requested State Party does not receive sufficient and timely evidence or if the property is of a de minimis value.

8. Before lifting any provisional measure taken pursuant to this article, the requested State Party shall, wherever possible, give the requesting State Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing the measure.

9. The provisions of this article shall not be construed as preju­dicing the rights of bona fide third parties.

Article 56 Special cooperation

Without prejudice to its domestic law, each State Party shall endeavour to take measures to permit it to forward , without preju­dice to its own investigations, prosecutions or judicial proceed­ings, information on proceeds of offences established in accor­dance with this Convention to another State Party without prior request, when it considers that the disclosure of such informa­tion might assist the receiving State Party in initiating or carrying out investigations, prosecutions or judicial proceedings or might lead to a request by that State Party under this chapter of the Convention.

Article 57 Return and disposal of assets

1. Property confiscated by a State Party pursuant to article 31 or 55 of this Convention shall be disposed of, including by

114

return to its prior legitimate owners, pursuant to paragraph 3 of this article, by that State Party in accordance with the pro­vi~ ions of this Convention and its domestic law.

2. Each State Party shall adopt such legislative and other mea­sures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, as may be necessary to enable its competent authorities to return confiscated property, when acting on the request made by another State Party, in accordance with this Convention, taking into account the rights of bona fide third parties.

3. In accordance with articles 46 and 55 of this Convention and paragraphs 1 and 2 of this article, the requested State Party shall:

(a) In the case of embezzlement of public funds or of laun­dering of embezzled public funds as referred to in ar­ticles 17 and 23 of this Convention, when confiscation was executed in accordance with article 55 and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party;

(b) In the case of proceeds of any other offence covered by this Convention, when the confiscation was executed in accordance with article 55 of this Convention and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party, when the requesting State Party reasonably establishes its prior ownership of such confiscated prop­erty to the requested State Party or when the requested State Party recognizes damage to the requesting State Party as a basis for returning the confiscated property;

115

(c) In all other cases, give priority consideration to return­ing confiscated property to the requesting State Party, returning such property to its prior legitimate owners or compensating the victims of the crime.

4. Where appropriate, unless States Parties decide otherwise, the requested State Party may deduct reasonable expenses incurred in investigations, prosecutions or judicial proceed­ings leading to the return or disposition of confiscated prop­erty pursuant to this article.

5. Where appropriate, States Parties may also give special con­sideration to concluding agreements or mutually acceptable arrangements, on a case-by-case basis, for the final disposal of confiscated property.

Article 58 Financial intelligence unit

States Parties shall cooperate with one another for the pur­pose of preventing and combating the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention and of promoting ways and means of recovering such proceeds and, to that end, shall consider establishing a financial intelligence unit to be responsible for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities reports of suspicious financial trans­actions.

Article 59 Bilateral and multilateral agreements and arrangements

States Parties shall consider concluding bilateral or multilat­eral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this chapter of the Convention.

116

Chapter VI

Technical assistance and information exchange · Article 60 Training and technical assistance

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, de­velop or improve specific training programmes for its per­sonnel responsible for preventing and combating corruption. Such training programmes could deal, inter alia, with the fol­lowing areas:

(a) Effective measures to prevent, detect, investigate, pun­ish and control corruption, including the use of evidence­gathering and investigative methods;

(b) Building capacity in the development and planning of stra­tegic anticorruption policy;

(c) Training competent authorities in the preparation of re­quests for mutual legal assistance that meet the require­ments of this Convention;

(d) Evaluation and strengthening of institutions, public ser­vice management and the management of public finances, including public procurement, and the private sector;

(e) Preventing and combating the transfer of proceeds of offences established in accordance with this Convention and recovering such proceeds;

(f) Detecting and freezing of the transfer of proceeds of of­fences established in accordance with this Convention;

(g) Surveillance of the movement of proceeds of offences established in accordance with this Convention and of the methods used to transfer, conceal or disguise such proceeds;

117

(h) Appropriate and efficient legal and administrative mecha­nisms and methods for facilitating the return of proceeds of offences established in accordance with this Conven­tion;

(i) Methods used in protecting victims and witnesses who cooperate with judicial authorities; and

0) Training in national and international regulations and in languages.

2. States Parties shall, according to their capacity, consider af­fording one another the widest measure of technical assis­tance, especially for the benefit of developing countries, in their respective plans and programmes to combat corrup­tion, including material support and training in the areas re­ferred to in paragraph 1 of this article , and training and as­sistance and the mutual exchange of relevant experience and specialized knowledge, which will facilitate international cooperation between States Parties in the areas of extradi­tion and mutual legal assistance.

3. States Parties shall strengthen, to the extent necessary, ef­forts to maximize operational and training activities in inter­national and regional organizations and in the framework of relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.

4. States Parties shall consider assisting one another, upon re­quest, in conducting evaluations, studies and research relat­ing to the types, causes, effects and costs of corruption in their respective countries, with a view to developing, with the participation of competent authorities and society, strategies and action plans to combat corruption.

5. In order to facilitate the recovery of proceeds of offences established in accordance with this Convention, States Par­ties may cooperate in providing each other with the names of experts who could assist in achieving that objective.

118

6. States Parties shall consider using subregional, regional and international conferences and seminars to promote coopera­tion and technical assistance and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of developing countries and countries with econo­mies in transition.

7. States Parties shall consider establishing voluntary mecha­nisms with a view to contributing financially to the efforts of developing countries and countries with economies in transi­tion to apply this Convention through technical. assistance programmes and projects.

8. Each State Party shall consider making voluntary contribu­tions to the United Nations Office on Drugs and Crime for the purpose of fostering, through the Office, programmes and projects in developing countries with a view to imple­menting this Convention.

Article 61 Collection, exchange and analysis of information on corruption

1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with experts, trends in corruption in its territory, as well as the circumstances in which corruption offences are committed.

2. States Parties shall consider developing and sharing with each other and through international and regional organizations statistics, analytical expertise concerning corruption and in­formation with a view to developing, insofar as possible, com­mon definitions, standards and methodologies, as well as information on best practices to prevent and combat corrup­tion.

3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat corruption and making assess­ments of their effectiveness and efficiency.

119

Article 62 Other measures: implementation of the Convention through

economic development and tech nidal assistance

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in par­ticular on sustainable development.

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent pos­sible and in coordination with each other, as well as with in­ternational and regional organizations:

120

(a) To enhance their cooperation at various levels with de­veloping countries, with a view to strengthening the ca­pacity of the latter to prevent and combat corruption;

(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to prevent and fight corruption effectively and to help them implement this Convention successfully;

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to that account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in' efforts in ac­cordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to devel­oping countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.

3. To the extent possible, these measures shall be without preju­dice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agree­ments or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements neces­sary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of corruption.

Chapter VII

Mechanisms for implementation Article 63

Conference of the States Parties to the Convention

1. A Conference of the States Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of and cooperation be­tween States Parties to achieve the objectives set forth in this Convention and to promote and review its implementa­tion.

2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the States Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. Thereafter,

121

regular meetings of the Conference of the States Parties shall be held in accordance with the rules of procedure adopted by the Conference. ·

3. The Conference of the States Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the functioning of the activi­ties set forth in this article, including rules concerning the admission and participation of observers, and the payment of expenses incurred in carrying out those activities.

4. The Conference of the States Parties shall agree upon activi­ties, procedures and methods of work to achieve the objec­tives set forth in paragraph 1 of this article, including:

122

(a) Facilitating activities by States Parties under articles 60 and 62 and chapters II to V of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contribu­tions;

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in corruption and on suc­cessful practices for preventing and combating it and for the return of proceeds of crime,through , inter alia , the publication of relevant information as mentioned in this article;

(c) Cooperating with relevant international and regional or­ganizations and mechanisms and non-governmental or­ganizations;

(d) Making appropriate use of relevant information produced by other international and regional mechanisms for com­bating and preventing corruption in order to avoid un­necessary duplication of work;

(e) Reviewing periodically the implementation of this Con­vention by its States Parties;

(f) Making recommendations to improve this Convention and its implementation; •

(g) Taking note of the technical assistance requirements of States Parties with regard to the implementation of this Convention and recommending any action it may deem necessary in that respect.

5. For the purpose of paragraph 4 of this article, the Confer­ence of the States Parties shall acquire the necessary knowl­edge of the measures taken by States Parties in implement­ing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be estab­lished by the Conference of the States Parties.

6. Each State Party shall provide the Conference of the States Parties with information on its programmes, plans and prac­tices, as well as on legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by theConference of the States Parties. The Conference of the States Parties shall examine the most effective way of receiving and acting upon information, including, inter alia, information received from States Parties and from competent international orga­nizations. Inputs received from relevant non-governmental organizations duly accredited in accordance with procedures to be decided upon by the Conference of the States Parties may also be considered.

7. Pursuant to paragraphs 4 to 6 of this article, the Conference of the States Parties shall establish, if it deems it necessary, any appropriate mechanism or body to assist in the effective implementation of the Convention .

123

Article 64 Secretariat

1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessarysecretariat services to the Conference of the States Parties to the Convention.

2. The secretariat shall:

(a) Assist the Conference of the States Parties in carrying out the activities set forth in article 63 of this Convention and make arrangements and provide the necessary ser­vices for the sessions of the Conference of the States Parties;

(b) Upon request, assist States Parties in providing infor­mation to the Conference of the States Parties as envis­aged in article 63, paragraphs 5 and 6, of this Conven­tion; and

(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.

Chapter VIII

Final provisions Article 65

Implementation of the Convention

1. Each State Party shall take the necessary measures, includ­ing legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.

2. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption.

124

Article 66 Settlement o~ disputes

I. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that can­not be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be sub­mitted to arbitration. If, six months after the date of the re­quest for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 67 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Convention shall be open to all States for signature from 9 to 11 December 2003 in Merida, Mexico, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 9 December 2005.

125

·~·- ... ......

2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Conven­tion in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Convention is subject to ratification, acceptance or ap­proval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such or­ganization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the deposi­tary of any relevant modification in the extent of its compe­tence.

Article 68 Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratifica­tion, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional eco-

126

nomic integration organization shall not be counted as addi­tional to those deposited by member States of s4ch organi­zation.

2. For each State or regional economic integration organiza­tion ratifying, accepting, approving or acceding to this Con­vention after the deposit of the thirtieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Conventionenters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.

Article 69 Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and transmit it to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the States Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the States Par­ties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the States Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such or­ganizations shall not exercise their right to vote if their mem­ber States exercise theirs and vice versa.

127

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary­General of the United Nations of an instrument of ratifica­tion, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 70 Denunciation

1. A State Party may denounce this Convention by written noti­fication to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.

Article 71 Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.

2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally au-

128

-

thentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipoten­tiaries, being duly authorized thereto by their respective Gov­ernments, have signed this Convention.

Diambil dari http ://www.unodc.org/pdf/crime/ convention_ corruption/signing/convention-e. pdf

tanggal 22 Desember 2005

129

'

'

l

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK

INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL

MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlin­dungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;

b. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif ditujukan untuk kepentingan nasional yang dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan dan kerjasama baik bilateral maupun multilateral untuk me­wujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ;

c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga dapat membawa dampak negatif yakni timbulnya tindak pi dana yang tidak lagi mengenal batas yuridiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antar negara;

130

,

d. bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia di bidang pidana telah berjalan dengan baik yang dimulai dengan adanya Perjanjian Ekstradiksi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994) dan untuk lebih meningkatkan kerja­sama tersebut, maka pada tanggal27 Oktober 1995 di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantu an Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Aus­tralia on Mutual Assistance in Criminal Matters);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan Perjanjian Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Aus­tralia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) dengan Undang­undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 , Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Oengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BE TWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS).

131

Pasal1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama Antara Rep'ublik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggeris sebagaimana terlampir dan merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

132

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1999

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESiA

TAHUN 1999 NOMOR 19

Salinan S:3suai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET Rl

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I

ttd.

Lambock V. Nahattands

133

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA

REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN

CRIMINAL MATTERS)

I. UMUM

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pad a terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan , dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya hampir

134

tanpa b~tas . Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga m~mbawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah

I

satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga trans­nasional serta global dengan modus operandi semakin canggih, sehingga dalam upaya penanggulangan dan pemberantasannya perlu ditingkatkan kerjasama antar negara.

Menyadari kenyataan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua negara yang meliputi:

a. pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;

b. pemberian dokumen dan catatan lain;

c. lokasi dan identifikasi dari orang ;

d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;

e. upa~a-upaya untuk mencari , menahan, dan menyita hasil kejahatan;

f. mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;

g. penyampaian dokumen; dan

h. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, maka pe­laksanaan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitik-

1

135

beratkan pada asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality). ·

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik In­donesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah :

1. Penolakan pemberian bantuan (Pasal4)

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak negara-negara pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluarsa, dan ne bis in idem.

Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantu an yang bersifat tidak mutlak berlandaskan prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (extraterritorial crime) dan tidak diatur menu rut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti dan barang bukti serta informasi (Pasal 8)

136

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.

3. Menghadirkan tahanan, narapidana, atau orang lain untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan (pasal12 dan Pasal 13)

Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan, narapidana, atau orang lain, maka tahanan, narapidana, atau orang lain tersebut, apabila diminta oleh Negara Peminta, dapat dipindahkan sementara atau dihadirkan ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan dan memberikan kesaksian serta harus dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

4. Jaminan perlindungan keselamatan (Pasal 14)

Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta, atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (contempt of court) .

5. Berlaku dan berakhirnya perjanjian (Pasal 22)

a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.

b. Perjanjian berlaku juga bagi permintaan bantuan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi , baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian.

c. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan perjanjian berakhir pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) setelah tang gal pemberitahuan disampaikan.

137

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR3807

138

PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL

MATTERS)

PERJANJIAN ANTARA

REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA

MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PI DANA

Republik Indonesia dan Australia

BERHASRAT untuk saling mengadakan kerjasama seluas­luasnya dalam menanggulangi kejahatan.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal1

RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN

1. Kedua Pihak saling memberikan bantuan dalam penyidikan atau proses acara yang menyangkut masalah pidana berdasarkan Perjanjian ini.

2. Masalah pidana ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang tercantum dalam daftar seperti terlampir pada Perjanjian ini.

3. Bantuan dapatjuga diberikan atas kebijaksanaan dari Negara Diminta untuk perbuatan lain atau suatu omisi yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menu rut hukum

139

4.

5.

140

Kedua Selah Pihak, adalah kejahatan yang untuk penyi­dikannya dapat diberikan bantuan.

Bantuan semacam itu terdiri atas :

(a) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;

(b) pemberian dokumen dan catatan lain ;

(c) lokasi dan identifikasi dari orang ;

(d) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;

(e) upaya-upaya untuk mencari , menahan dan menyita hasil kejahatan ;

(f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersed ia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan , mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;

(g) penyampaian dokumen; dan

(h) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

Bantuan tidak meliputi :

(a) ekstradisi seseorang ;

(b) pelaksanaan di Negara Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Negara Peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Negara Diminta dan oleh Perjanjian ini; dan

(c) pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana.

Pasal2

• BANTUAN LAIN

Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diantara Kedua Pihak., baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain, serta tidak menghalangi Kedua pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan persetujuan atau pengaturan lain maupun cara lain.

Pasal3

KANTOR PUSAT

1. Kedua Pihak menunjuk Kantor Pusat untuk mengirim dan menerima permintaan dalam rangka Perjanjian ini. Kantor Pus at untuk Australia adalah Departemen Kejaksaan Agung di Canberra dan Kantor Pusat untuk Republik Indonesia adalah Departemen Kehakiman di Jakarta. Kedua pihak saling memberitahukan jika ada perubahan Kantor Pusat masing­masing.

2. Permintaan bantuan diajukan melalui Kantor Pusat yang akan mengatur pelaksanaan permintaan itu dengan segera.

Pasa14

PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan harus di tolak jika :

a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang dianggap oleh Negara Diminta sebagai :

(i) kejahatan yang bersifat politik kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya, atau

141

(ii) kejahatan berdasarkan hukum militer dari Negara Diminta yang bukan. merupakan kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana umum di Negara Diminta.

(b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah dibebaskan atau diberi grasi atau telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

(c) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang jika dilakukan di Negara Diminta tidak dapat dituntut lagi karena alasan kadaluarsa, matinya tersangka, ne bis in edem, atau tidak dapat dituntut lagi karena alasan lain apapun;

(d) Terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang bersangkutan mungkin dirugikan karena hal-hal tersebut; atau

(e) Negara Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya.

2. Bantu an dapat ditolak jika :

142

(a) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemi­danaan terhadap seseorang atas kejahatan dalam hal perbuatan atau omisi yang disangkakan sebagai ke­jahatan itu, jika terjadi dalam yurisdiksi Negara Diminta, tidak merupakan kejahatan;

(b) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang

·t'-' . I l' I.-.: ;, ~

dilakukannya di luar wilayah Negara Peminta, sedangkan hukum Negara Diminta tidak me(lgatur pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya di dalam situasi yang sama;

(c) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Negara Diminta, membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan negara itu; atau

(d) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang atas kejahatan yang terhadapnya pidana mati dapat dijatuhkan atau dilaksanakan.

3. Sebelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, negara Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika negara Peminta menerima bantuan dengan syarat­syarat itu, maka Negara Peminta wajib menaati syarat-syarat terse but

Pasal5

lSI PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus memuat :

(a) maksud permintaan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;

(b) nama instansi yang berwenang melakukan penyidikan atau proses acara yang berkaitan dengan permintaan itu;

(c) uraian mengenai sifat dari masalah pidana termasuk isi dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan;

143

(d) kecuali dalam hal permintaan penyampaian dokumen, uraian mengenai perbuatan atau omisi atau keadaan yang disangkakan sebagai kejahatan;

(e) putusan pengadilan, jika ada, yang diminta untuk dilaksanakan dan suatu pernyataan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(f) rincian mengenai prosedur khusus atau syarat-syarat yang dikehendaki oleh Negara Peminta untuk dipenuhi, termasuk pernyataan apakah bukti atau pernyataan­pernyataan yang diperlukan dibuat dibawah sumpah atau janji ;

(g) persyaratan, jika ada, mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan

(h) spesifikasi mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

2. Permintaan bantuan, sejauh itu perlu dan dimungkinkan, harus memuat juga:

(a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan penyidikan atau proses acara;

(b) uraian dari informasi, pernyataan atau bukti yang diminta;

(c) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang harus diajukan demikian juga uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut; dan

(d) informasi mengenai tunjangan dan biaya yang menjadi hak dari orang yang akan hadir di Negara Peminta.

3. Permintaan, dokumen penunjang dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dalam bahasa Negara Peminta dan disertai dengan terjemahan dalam bahasa Negara Diminta.

144

4. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan terse but berdasarl<an Perjanjiafl' ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan.

Pasal6

PELAKSANAAN PERMINTAAN BANTUAN

1. Permintaan bantuan harus dilaksanakan menurut hukum Negara Diminta, dan sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum negara tersebut, dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki oleh negara Peminta.

2. Negara Diminta dapat menangguhkan penyerahan barang yang diminta jika barang itu diperlukan untuk proses acara pidana atau perdata di Negara tersebut. Atas permintaan, maka Negara Diminta harus memberikan salinan resmi dokumen.

3. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai keadaan-keadaan yang pad a sa at hal itu diketahui oleh Negara Diminta, dapat . menimbulkan kelambatan yang .cukup berarti dalam menjawab permintaan tersebut.

4. Negara Diminta harus memberitahukan dengan segera kepada Negara Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari permintaan bantuan, dan alasan dari keputusan tersebut.

Pasal7

PENGEMBALIAN BARANG KE NEGARA DIMINTA

Apabila diminta oleh Negara Diminta. Negara Peminta harus mengembalikan barang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini , jika barang itu tidak dibutuhkan lagi untuk penyidikan atau proses acara yang relevan.

145

Pasal8

MELII'JDUNGI KERAHASIAAN DAN

MEMBATASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI DAN BARANG

BUKTI SERTA INFORMASI

1. Negara Diminta, jika diminta, harus merahasiakan adanya permintaan bantuan, isi permintaan serta dokumen penun­jangnya, dan adanya pemberian bantuan tersebut. Jika permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar keraha­siaan, Negara Diminta akan memberitahukan kepada Negara Pecinta yang akan memutuskan apakah permintaan itu harus tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaan .

2. Negara Peminta , jika diminta, harus merahasiakan informasi dan alat bukti serta barang bukti yang diberikan oleh Negara Diminta , kecuali jika alat bukti dan barang bukti serta informasi tersebut diperlukan untuk penyidikan dan proses acara sebagaimana diuraikan dalam permintaan.

3. Negara Peminta tidak akan menggunakan informasi atau alat bukti dan barang bukti yang didapatnya, atau segala sesuatu yang berasal dari itu, untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang dinyatakan di dalam permintaan , tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta .

Pasal9

PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Negara Diminta harus menyampaikan dokumen yang dikirimkan kepadanya oleh Negara Peminta, untuk tujuan penyampaian dokumen ini Negara Peminta.

2. Permintaan penyampaian dokumen yang memuat panggilan kehadiran seseorang harus diajukan kepada Negara Diminta sekurang-kurangnya em pat puluh lima hari sebelum tanggal kehadirannya diperlukan. dalam keadaan mendesak, Negara Diminta dapat mengesampingkan syarat ini.

146

3. Negara Diminta dapat menyainpaikan dokumen m~lalui pos atau,jika Negara Peminta.memintanya, dengan cara'lain yang ditentukan oleh hukum Negara Peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

4. Negara Diminta harus rnenyampaikan ke Negara Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan. Negara Peminta akan diberitahu mengenai hal itu disertai alasannya.

Pasal10

PENGAMBILAN ALAT DAN BARANG BUKTI

1. Dalam hal permintaan diajukan untuk keperluan proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta, Negara Diminta, atas permintaan, harus mengambil keterangan saksi untuk dikirim ke Negara Peminta.

2. Untuk keperluan Perjanjian ini pemberian atau pengambilan alat bukti dan barang bukti harus meliputi pengadaan dokumen, catatan atau barang-barang lainnya.

3. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Negara Peminta harus merinci hal-h~l pokok mengenai siapa yang harus diperiksa termasuk pertanyaan yang perlu diajukan.

4. Pihak-Pihak yang ada hubungannya dengan proses acara di Negara Peminta, penasehat hukum dan wakil Negara Peminta, dengan mengikuti ketentuan hukum Negara Diminta, dapat hadir dan menanyai orang yang diperiksa .

5. Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian di Negara Diminta menurut Pasal ini dapat menolak memberikan kesaksian dalam hal :

(a) hukum Negara Diminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam keadaan yang sama dalam proses acara yang berasal dari diminta; maupun

147

(b) hukum Negara Peminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam proses acara yang sama di Negara Peminta.

6. Jika seseorang menyatakan bahwa terdapat hak untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Negara Peminta , maka Kantor Pusat Negara tersebut , atas permintaan, harus memberikan surat keterangan ke Kantor Pusat Negara Diminta mengenai adanya hak itu. Jika tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup mengenai adanya hak tersebut.

Pasal11

MEMPEROLEH PERNYATAAN DARI ORANG

1. Negara Diminta, atas permintaan , harus berusaha memperoleh pernyataan dari orang untuk keperluan penyidikan atau proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta.

2. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Negara Peminta harus merinci hal-hal pokok mengenai pernyataan yang diperlukan dari orang termasuk pertanyaan yang akan diajukan kepada orang tersebut.

Pasal 12

MENGHADIRKAN TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK

MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Seseorang tahanan/narapidana di Negara Diminta, jika diminta oleh Negara Peminta, dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan atau untuk memberikan kesaksian.

2. Negara Diminta tidak boleh memindahkan tahanan/ narapidana ke Negara Peminta kecuali orang itu menyetujui pemindahan tersebut.

148

3. Selama orang yang dipindahkan itu perlu tetap berada dalam tahanan/penjara menurut hukum Negara Oiminta, Negara Peminta harus menempatkan orang itu dalam tahanan/penjara dan harus mengembalikan orang itu ke Negara Diminta pada saat selesainya urusan yang berkaitan dengan pemindahan yang diminta berdasarkan ayat (1) Pasal ini atau pada waktu yang lebih awal apabila kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.

4. Negara Peminta dapat meminta perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini apabila Negara Peminta masih memerlukan kehadiran orang tersebut, j ika orang itu menyetujuinya.

5. Apabila Negara Diminta menyatakan kepada Negara Peminta bahwa orang yang dipindahkan itu tidak perlu lagi ditahan dalam tahanan atau penjara, orang itu harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal13.

Pasal 13

MENGHADIRKAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN

KESAKSIAN ATAU UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Negara Peminta dapat meminta bantuan Negara Diminta memperoleh persetujuan seseorang untuk :

(a) hadir sebagai saksi dalam proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta kecuali or­ang itu adalah orang yang didakwa; atau

(b) membantu penyidikan yang berkaitan dengan masalah pidana di Negara Peminta.

2. Jika Negara Diminta dapat menerima bahwa pengaturan yang memuaskan akan dilakukan oleh Negara Peminta untuk menjamin keamanan orang itu , Negara Diminta harus meminta persetujuan dari orang tersebut untuk hadir sebagai saksi dalam proses acara atau untuk membantu penyidikan.

149

Pasal 14

TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Dengan memperhatikan ayat (2), apabila seseorang berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 12 atau 13 :

(a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Negara Peminta, untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam perkara perdata apapun, menjadi tergugat yang tidak dapat dikenakan padanya jika ia tidak berada di Negara Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan Negara Diminta ;

(b) orang itu tidak boleh, tanpa persetujuannya, diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses acara atau membantu suatu penyidikan selain daripada proses acara atau penyidikan yang berkaitan dengan permintaan itu; dan

(c) apabila orang yang diminta adalah warganegara dari Negara ketiga, maka Negara Peminta akan memberitahukan Kantor Perwakilan Negara tersebut mengenai masalah itu melalui saluran diplomatik.

2. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku lagi jika orang itu, setelah bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah orang itu secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan negara itu, ternyata kembali lagi.

3. Seseorang yang tampil di Negara Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 12 atau 13 harus tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Peminta mengenai penghinaan terhadap peradilan, sumpah palsu dan membuat pernyataan palsu.

150

4. Seseorang yang tidak memberikan persetujuan atas permintaan yang dimaksud dalam Pasal 12 atau 13 tidak akan, karena alasan itu dianc;am dengan suatu pidana atau dikenakan upaya paksa apapun, meskipun ada pernyataan yang bertentangan didalam permintaan bantuan itu atau dalam dokumen apapun yang menyertainya.

Pasal 15

PENYEDIAAN DOKUMEN UNTUK UMUM DAN DOKUMEN RESMI

1. Jika diminta, Negara Diminta harus memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang dapat diperoleh secara bebas oleh umum.

2. Jika diminta, Negara Diminta boleh memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang merupakan bagian dari daftar umum atau daftar lain yang tidak dapat diperoleh secara bebas oleh umum.

3. Jika diminta, Negara Diminta dapat memberikan salinan dari dokumen atau catatan resmi sesuai dengan cara yang sam a, dan dengan syarat-syarat yang sam a seperti kalau dokumen atau catatan tersebut dapat diberikan kepada petugas penegak hukum atau pejabat peradilannya sendiri.

Pasal 16

PENGUATAN DAN PENGESAHAN

1. Dokumen atau barang-barang yang menunjang permintaan bantuan yang melibatkan penggunaan upaya paksa atau penyitaan hasil kejahatan harus disahkan sesuai dengan ayat (2). Dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan harus disahkan dengan cara yang sama, jika diminta.

151

~~,~, ..

2. Dokumen dan barang adalah sah untuk keperluan Perjanjian ini jika: (a) ditanda tang ani atau dikuatkan oleh hakim, atau pejabat

lain di atau dari Negara yang mengirimkan dokumen; dan

(b) dibubuhi dengan cap resmi dari Negara pengirim dokumen, atau dari Menteri, atau dari Departemen atau dari pejabat Pemerintah, dari Negara itu.

Pasal 17

PENCARIAN DAN PENYITAAN

1. Negara Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, harus melaksanakan permohonan untuk mencari dan menyita serta menyerahkan barang ke Negara Peminta asalkan informasi yang diberikan, termasuk informasi tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) Pasal5, jika ada, membenarkan tindakan itu menurut hukum Negara Diminta.

2. Negara Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Negara Peminta, mengenai hasil pencarian, tempat penyitaan , keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.

3. Negara Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Negara Diminta dalam kaitannya dengan barang sitaan yang diserahkan kepada Negara Peminta.

Pasal 18

HASIL KEJAHATAN

1. Negara Diminta, atas permintaan, harus berusaha untuk memastikan apakah hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksinya dan harus memberitahukan kepada Negara Peminta mengenal hasil penyidikannya. Dalam mengajukan permintaan, Negara Peminta harus memberitahukan kepada

152

Negara Diminta mengenai alasa~ dari keyakinannya bahwa hasil kejahatan itu mungkin berada dalam yurisdiksinya.

2. Dalam hal, menurut ayat (1), hasil kejahatan yang dicurigai itu diketemukan, Negara Diminta harus mengambil tindakan yang diperbolehkan oleh hukumnya untuk mencegah jual beli, pengalihan atau pemusnahan hasil kejahatan tersebut, sambil menunggu penetapan akhir mengenai hasil kejahatan tersebut oleh Pengadilan dari Negara Peminta.

3. Negara Diminta sejauh diperbolehkan menurut hukumnya, harus melaksanakan penetapan atau putusan akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negara Peminta untuk menyita atau merampas hasil kejahatan.

4. Dalam melaksanakan Pasal ini, hak dari pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati menurut hukum Negara Diminta. Dalam hal ada tuntutan dari pihak ketiga, Negara Diminta harus menahan barang tersebut sampai ada penetapan akhir dari pengadilan yang berwenang.

5. Negara Diminta harus mengembalikan barang yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, atau nilai dari barang itu kepada Negara Peminta.

6. Dalam Pasal ini "hasil kejahatan" berarti setiap barang yang dicurigai, atau dinyatakan oleh pengadilan, sebagai barang yang berasal dari atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, sebagai hasil dari dilakukannya suatu kejahatan atau harga lawan dari barang dan keuntungan lain yang berasal dari dilakukannya suatu kejahatan.

Pasal 19 PENGATURANTAMBAHAN

Kantor Pusat masing-masing Pihak dapat membuat pengaturan tambahan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini dan dengan hukum kedua belah Pihak dalam Perjanjian .

153

Pasal20

PERWAKILAN DAN BIAYA

1. Kecuali jika diatur lain dalam Perjanjian ini, Negara Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar Negara Peminta diwakili secara hukum dalam setiap proses acara yang timbul karena adanya permintaan bantuan dan dengan demikian Negara Diminta akan mewakili kepentingan Negara Peminta.

2. Negara Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Negara Peminta yaitu :

(a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Negara Diminta, dan setiap upah, tunjangan atau biaya yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 9, 12 atau 13;

(b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal; dan

(c) jika diminta oleh Negara Diminta, biaya khusus untuk memenuhi permintaan bantuan itu.

Pasal21

KONSULTASI

Kedua Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera atas permintaan Pihak lainnya, mengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan ketentuan Pe~anjian ini baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu melalui Kantor Pusat.

154

Pasal22

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa persyaratan masing-masing Pihak untuk berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi.

2. Perjanjian ini berlaku juga bagi permintaan bantuan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi baik sebelum maupun sesudah berlakunya Perjanjian ini.

3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan Pe~anjian ini berakhir berlakunya pada hari ke seratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan disampaikan.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menanda tangani Pe~anjian ini.

Dibuat di Jakarta tanggal dua puluh tujuh oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, kedua Naskah mempunyai kekuatan sah yang sama.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA, UNTUK AUSTRALIA,

ttd. ttd.

OETOJO OESMAN MICHAEL LAVARCH

155

LAMP IRAN

DAFTAR KEJAHATAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT (2)

1. pembunuhan berencana, pembunuhan;

2. kejahatan yang menyebabkan kematian orang;

3. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pengguguran kandungan ;

4. .membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan bunuh diri;

5. dengan maksud jahat atau berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;

6. penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;

7. penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;

8. perkosaan atau penyerangan seks;

9. perbuatan cabul dengan kekerasan;

10. memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang­muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain yang melanggar undang-undang mengenai pelacuran;

11. bigami ;

12. penculikan, melarikan wanita atau anak dengan paksa, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;

13. mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;

156

14. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap;

15. memberikan sumpah palsu, membujuk orang untuk memberikan sumpah palsu, menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan;

16. perbuatan menimbulkan kebakaran;

17. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;

18. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pemalsuan atau undang-undang mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;

19. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau pendapatan negara lainnya;

20. pencurian ; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang; mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan barang curian, setiap kejahatan yang berhubungan dengan penipuan;

21 . pencurian dengan pemberatan; memasuki rumah orang lain tanpa izin; setiap kejahatan yang sejenis;

22. perampokan;

23. pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;

24. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai kebangkrutan dan kepailitan;

25. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai perusahaan;

26. kejahatan yang melanggar undang-undang keimigrasian;

157

.. - ...

27. kejahatan yang melanggar undang-undang ling kung an hidup;

28. pengrusakan barang deng1=m maksud jahat dan berencana;

29. perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;

30. pembajakan;

31. perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nahkoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;

32. merampas secara melawan hukum atau secara melawan hukum menguasai pengendalian atas kapallaut atau pesawat udara , dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;

33. perbuatan melawan hukum dari salah satu perbuatan yang diatur dalam ayat 1 Pasal 1 Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil ;

34. kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai obat­obatan berbahaya atau narkotika;

35. membantu, membujuk, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan di atas.

158

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN.2001

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREE­

MENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF iNDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG

FOR THE SURRENDEROF FUGITIVE OFFENDERS)

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;

b. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik bebas dan aktif diabdikan pada kepentingan nasional , dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan, kerja sama bilateral dan multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ;

159

c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi , komunikasi, Elan informasi telah mempermudah orang melakukan kejahatan yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, tetapi dapat menyangkut beberapa negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama internasional;

d. bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong telah berkembang dengan baik dan untuk lebih meningkatkan kerja sam a tersebut khususnya di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, maka pada tanggal 5 Mei 1997 di Hongkong telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik In­donesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Gov­ernment of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offend­ers) ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong kong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) dengan Undang­undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 11 , dan Pasal 20 ayat (2) Undang­Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130) ;

160

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnterna~ional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 185, Tambahan Lembaran Negara Nom or 4012);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IN­DONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONG KONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS).

Pasal1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indone­sia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Govern­ment of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1997 di Hong kong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa lnggris, dan bahasa China sebagaimana terlampir dan merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

161

Pasal2 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR43

162

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG

UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN­

MENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF

FUGITIVE OFFENDERS)

I. UMUM

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang antara lain dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

Produk hukum nasional tersebut, harus dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Dalam era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dibidang transportasi, komunikasi, maupun informasi semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas, sehingga memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lainnya.

163

Akibat kemajuan ilmu ·pengetahuan dan teknologi di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan atau negara. Hal ini ternyata dapat dimanfaatkan pula secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku tindak pidana dalam upaya meloloskan diri dari proses peradilan dan menjalani pidana di negara tempat seseorang melakukan tindak pidana.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik In­donesia dan Pemerintah Hongkong mengadakan Persetujuan untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agree­ment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Of­fenders) yang telah ditandatangani di Hongkong pada tanggal 5 Mei 1997.

Persetujuan tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, yaitu dengan cara mencegah lolosnya pelanggar hukum dari proses peradilan dan menjalani pidana.

Dengan adanya persetujuan penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri tersebut, diharapkan hubungan dan kerja sama yang lebih baik antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan. Persetujuan ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana.

Beberapa hal panting dari Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri adalah :

1 . Bentuk dan Nama

164

Pada umumnya kesepakatan antar negara untuk saling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Perjanjian Ekstradisi (Extradition Treaty) khusus

kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk sa ling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri ( Surren­der of Fugitive Offenders Agreement) .

Hal terse but karena Hong kong bukan merupakan negara yang berdaulat penuh, sehingga selama ini setiap kesepakatan yang dibuat antara Hong kong dengan negara lain untuk sa ling menyerahkan pelanggar hukum yang melarikan diri dibuat dalam bentuk Persetujuan Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Surrender of Fugitive Offenders Agree­ment) dan bukan dalam bentuk Perjanjian Ekstradisi (Extra­dition Treaty).

2. Pelanggaran Hukum yang Dapat Diserahkan (Pasal 2).

Di dalam Persetujuan ini ditegaskan bahwa pelanggaran hukum yang dapat diserahkan adalah pelanggaran yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia dan hukum Hongkong yakni berdasarkan asas tindak pidana ganda (double crimi­nality) dan pelanggaran hukum tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan pidana lebih berat. Jenis pelanggaran hukum yang dapat diserahkan berjumlah 44 (em pat puluh em pat) jenis pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Menolak Menyerahkan Warga Negaranya (Pasal 4).

Masing-masing pihak dalam persetujuan berhak menolak untuk menyerahkan warga negaranya. Dalam Persetujuan ini, Pihak Diminta untuk melaksanakan penyerahan berhak untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau tidak warga negaranya. Pihak Diminta harus menyerahkan atau tidak warga negaranya . Pihak Diminta harus menyerahkan kasusnya kepada instansi yang berwenang di wilayahnya.

165

=

4. Pelanggaran yang Diancam Dipidana Dengan Pidana Mati (Pasal ~).

Persetujuan ini mengatur bahwa penyerahan pelanggar hukum tidak akan dilaksanakan terhadap pelanggar hukum yang diancam dengan pidana mati, kecuali jika Pihak Peminta memberikan jaminan bahwa pidana mati tidak akan dijatuhkan atau jika dijatuhkan tidak akan dilaksanakan.

5. Pelanggar Hukum yang Berlatar Belakang Politik (Pasal 7).

Apabila pelanggaran hukum yang didakwakan atau dipersalahkan adalah pelanggaran politik atau pelanggaran yang bersifat politik, maka pelanggar hukum tidak akan diserahkan.

Mengambil nyawa atau percobaan mengambil nyawa Kepala Negara dan seorang kerabat de kat Kepala Negara tidak akan dianggap sebagai pelanggar politik atau suatu pelanggaran yang bersifat politik karena itu pelakunya dapat diserahkan.

6. Tata Cara Penyerahan (Pasal 17)

166

Dalam Persetujuan ini mengenai penyerahan pelanggar hukum ditempuh dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pihak Diminta harus, segera sesudah mengambil keputusan mengenai permintaan penyerahan, memberitahukan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta.

b. Jika seseorang akan diserahkan, orang itu harus dikirim oleh pejabat dari Pihak Diminta ke suatu tempat pemberangkatan yang berada dalam yurisdiksinya.

c. Pihak Peminta harus mengambil orang tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta dan jika tidak diambil dalam jangka waktu tersebut Pihak Diminta dapat menolak penyerahan orang itu untuk pelanggaran yang sam a.

d. Jika ada keadaan yang berada di luar kuasa menghalangi salah satu pihak untuk menyerahkan dan mengambil orang yang akan diserahkan, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan pihak yang lain. Dalam kasus yang demikian, kedua belah pihak harus menyetujui suatu tanggal yang baru untuk penyerahan yang telah ditentukan.

167

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOM OR 10 TAHUN 1976

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

REPUBLIK PHILIPINA SERTA PROTOKOL.

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan dan terutama mengatur dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Philipina dalam masalah ekstradisi, maka perlu diadakan perjanjian mengenai ekstradisi ;

b. bahwa pad a tang gal 10 Pebruari 1976 di Jakarta telah ditandatangani perjanjian Ekstradisi antara Republik Indo­nesia dan Republik Philipina dengan disertai Protokol ;

c. bahwa Perjanjian serta Protokol tersebut perlu disahkan dengan undang-undang;

168

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 11 I can Pasal 20 ayat (1) Undang­Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo­nesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo­nesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPINA SERTA PROTOKOL.

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol tertanggal 10 Pebruari 1976, yang salinan naskahnya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

169

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 1976

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

170

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1976

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA

SERTA PROTOKOL

tUMUM

Untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penegakkan hukum dan pelaksanaan peradilan dalam rangka pemberantasan kejahatan terutama dalam masalah ekstradisi, perlu diadakan kerjasama dengan negara tetangga, agar orang­orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima.

Kerjasama yang efektif itu hanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan . Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan memperlancar pelaksanaan peradilan (administration of justice) yang baik. Hal ini perlu terutama dalam masa pembangunan nasi­anal dewasa ini, karena kejahatan itu ada hubungannya dengan ekonomi dan keuangan, maka akibat dari kejahatan tersebut besar

171

pengaruhnya terhadap pembangunan nasional tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Indone­sia telah mengadakan Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia, yang merupakan perjanjian yang pertama bagi Indo­nesia.

Disamping itu juga telah mengadakan pembicaraan/perundingan dengan beberapa negara, khususnya negara-negara ASEAN mengenai kemungkinan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Selain dengan Negara-negara ASEAN juga akan diadakan Perjanjian Ekstradisi dengan Negara-negara lain.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini merupakan perjanjian ekstradisi yang kedua. Dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini sudah dimasukkan azas­azas umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional mengenai ekstradisi seperti :

a. Azas bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana, baik menurut sistim hukum Indonesia maupun sistim hukum Philipina (Double Criminality);

b. Kejahatan politik tidak diserahkan;

c. Hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri , dan lain­lainnya.

Disamping itu di dalam daftar tindak pidana yang dapat diekstradisikan ditetapkan pula, bahwa kejahatan penerbangan merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

Prosedur penangkapan, penahanan, dan penyerahan akan tunduk semata-mata pada hukum nasional masing-masing negara.

Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini disertai dengan Protokol dimana ditegaskan bahwa Republik Indonesia adalah pemilik tunggal dari pulau yang dikenal sebagai Las Palmas (P. Miangas) sebagai hasil dari putusan perwasitan tertanggal 4 April 1928

172

yang menyelesaikan sengketa antara Am erika Serikat dan Negeri Belanda.

Penegasan ini perlu untuk menghindari penafsiran yang berlainan atas bagian dan Perjanjian Ekstradisi ini yang mengenai hal wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas

173

174