DAFTAR ISI -...
-
Upload
truongtram -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of DAFTAR ISI -...
DAFTAR ISI
Halamam
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN ……………..…………………………………… 1
1.1 KETENTUAN UMUM …….…………………………………… 1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI ...………………………………….. 2
1.3 TUGAS POKOK DAN TATA KERJA ..…………………..….. 5
1.4 LANDASAN HUKUM .……………………………………….. 7
1.5 KEADAAN PEGAWAI …………………….………………… 8
1.6 SARANA DAN PRASARANA ……..……………………….. 10
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN ………………………………….. 13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA …………….…… 15
2.1 VISI ………………………………………………………..…… 15
2.2 MISI ………………………………………………..……….…. 15
2.3 TUJUAN DAN SASARAN …………………………………… 16
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA ……………………………… 18
2.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………….. 20
2.6 PROGRAM DAN KEGIATAN ………………..…………….. 21
2.7 RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017 22
2.8 RENCANA AKSI …………………………………………… 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………… 24
3.1 CAPAIAN KINERJA ……………………………………….. 24
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………… 25
3.3 REALISASI ANGGARAN ………………………………….. 31
BAB IV PENUTUP35
LAMPIRAN
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2018.
Laporan Kinerja ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun
secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu
Laporan Kinerja yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program
serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaannya.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu
sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan
Laporan ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami
harapkan untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan
perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami
lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Kinerja)
berikutnya.
Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data
penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu di masa yang akan datang.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Januari 2019 Kepala Badan Pengelolaan
Dan Aset Daerah
Wim Mandau, SE., M. SosNIP. 19650619 199403 013
DAFTAR ISI
i
HalamanKATA PENGANTAR DAFTAR ISI
iiii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………A. DATA UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU
1
1. KETENTUAN UMUM ……………………………………… 12. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN…. 23. TUGAS POKOK DAN FUNGSI…………………………… 34. VISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KAB.TANAH BUMBU…………………………..32
5. MISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KAB.TANAH
BUMBU.....................................
33
6. TUJUAN dan SASARAN…………………………………. 347. STRATEGI dan KEBIJAKAN……………………………… 358. STRUKTUR
ORGANISASI...............................................
37
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. PROGRAM DAN
KEGIATAN..................................................
38
B. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN
2017…..
39
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………A. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA..........................
4142
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN
2017…………………………….
C. PERMASALAHAN DAN TINDAK
LANJUT…………………….
43 48
BAB IV
PENUTUP 50
ii
BAB IPENDAHULUAN
1.1KETENTUAN UMUM
Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan
akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu
etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu yang menyelenggarakan tugas
pembantuan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan
Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah
ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen
kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terhadap Bupati Tanah Bumbu dalam meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
dengan mencantum target kinerja dari Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna
mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik
(good governance) di Indonesia.
1 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Melalui penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 diharapkan dapat memberi
informasi yaitu sebagai berikut :
1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam
meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja
kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Tanah
Bumbu.
1.2STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga)
Kasubbag dan 8 (delapan) Kasubbid dan UPTD yang terdiri dari
Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dengan rincian sebagai
berikut :
1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris BPKAD
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
c. Kasubag Informasi dan Pelaporan.
2. Kepala Bidang Akuntansi
a. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan I ;
b. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan II .
3. Kepala Bidang Anggaran
a. Kasubid Anggaran BL dan Pengendalian;
2 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
b. Kasubid Anggaran BTL, Pembiayaan dan Pengendalian.
4. Kepala Bidang Perbendaharaan
a. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah;
b. Kasubid Perbendaharaan.
5. Kepala Bidang Aset
a. Kasubid Analis Kebutuhan;
b. Kasubid Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
c. Kasubid Penatausahaan Aset Daerah.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis
a. Kepala Tata Usaha
3 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
1.3TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas
Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah;b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;d. pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut di
atas, maka uraian tugas Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
5 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah;
c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,
pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan
dibidang anggaran;
d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,
pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan
dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,
pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan
dibidang akuntansi dan pelaporan;
f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,
pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan
dibidang aset;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang
terkait;
h. mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan Fungsional;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
bidang tugas.
Seperti dikemukakan di atas, bahwa Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki
unsur-unsur Organisasi terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah; Sekretariat; Bidang Anggaran; Bidang Akuntansi;
Bidang Perbendaharaan; Bidang Aset; UPTD; dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
1.4LANDASAN HUKUM
6 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
7 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur
Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.
1.5KEADAAN PEGAWAI
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Sumber
Daya Manusia yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.5.1Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan
No Tingkat PendidikanJabatan
StrukturalFormasi Terisi
1 Kepala Badan Eselon IIb 1 1
2 Sekretaris Eselon IIIa 1 1
3 Kepala Bidang Eselon IIIb 4 4
4 Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IVa 12 12
8 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
5 Kepala Unit PelayananTeknis
Eselon IVa 1 1
6 Kepala Tata Usaha Eselon IVb 1 1
Jumlah 20 20
Tabel 1.5.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 Strata 2 10 orang
2 Strata 1 38 orang
3 D IV 2 orang
4 Sarjana Muda / D III 2 orang
5 SMA 29 orang
6 SMP 1 orang
7 SD 6 orang
Jumlah 88 orang
Tabel 1.5.3Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1 Golongan IV 2 orang
2 Golongan III 33 orang
3 Golongan II 3 orang
4 Golongan I - orang
Jumlah 38 orang
Tabel 1.5.4Jumlah Pegawai Tenaga Honorer dan Kontrak
NO GOLONGAN JUMLAH
1 Tenaga Honorer 26 orang
2 Tenaga Kontrak 24 orang
Jumlah 50 orang
9 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
1.6SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana berupa mobilitas dan peralatan dan
mesin yang dipergunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.6.1Daftar Peralatan dan Mesin
Jenis Unit Jenis Unit Jeniss
Unit1 2 3 4 5 6
Komputer PC 23 Meja Rapat 25 Alat Dapur Lainnya 1
Lap Top 21 Televisi 7 Proyektor 6
Printer 29 UPS 7 Band Kas 13
Server 3 Generator 3 Tempat Tidur 25
Kursi Putar 13 Meja Partisi 4 Kursi Biasa 520
Monitor 3 Stabilizator 3 Kursi Rapat 300
Scanner 2 Meja Kerja 27 Lemari Arsip 7
AC 13 Kursi Kerja 9 GPS 9
Papan Pengumuman 1 Jam Elektronik 3 Alat Mebeuler Lainnya 2
Mesin Penghitung Uang 1 Mesin Fotocopy 2 Mesin Absensi 1
Lemari Besi 5 Lemari Es 1 Rak Besi 3
Dispencer 4 Recorder 1 Antena SHF 1
Station Wagon 1 Faximile 1 Kompas 2
Kipas Angin 20 Mesin ketik 6Sofa
1
Trailer 3Floating Exavator 2 Papan Tulis
3
Sofware 1 Kamera 5Laser Pointer
1
Viewer2 Mesin Laminating 1 Sound system 1
Jeep 16 Mini Bus 39 Sepeda Motor 102
Truck 4 Micro Bus 5 Pick Up 12
Grader 1 Mobil Tinja 1
Buldozer 2 Wheel Exavator 3
J u m l a h 1.333
Selain Sarana
dan prasarana
diatas Badan
Pengelola an
Keuangan dan Aset
10 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Daerah dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dan
ketugasan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan,
akuntabel, dan auditabel dalam rangka meningkatkan kualitas
laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
menuju terwujudnya good governance telah menggunakan sistem
informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan Daerah yang
dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Program Aplikasi SIMDA Keuangan mulai Tahun 2012 telah
dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam
pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi melalui
penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah.
Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
juga menggunakan aplikasi SIMDA BMD dalam mengelola barang
milik daerah. SIMDA BMD ini juga merupakan aplikasi yang
dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
yang dipergunakan mulai Tahun 2012.
11 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Gambar 1.6.1Aplikasi SIMDA Keuangan
Dalam melaksanakan pengelolaan gaji PNS/CPNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak Tahun
2015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah
mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai
Negeri Sipil. Penggunaan aplikasi tersebut setelah dilaksanakan
perjanjian Kerja sama antara PT TASPEN (Pesero) dengan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerja sama
dengan Bank Kalsel telah melakukan inovasi baru dengan
melakukan pengembangan Aplikasi Sistem SP2D Online. Pada
Sistem SP2D Online, proses pencairan SP2D langsung melalui
12 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Gambar 1.6.3Aplikasi Sistem Informasi Gaji
Gambar 1.6.2Aplikasi SIMDA BMD
aplikasi dan kontrol informasi keuangan dengan menggunakan
browser. Informasi keuangan dapat di akses secara cepat dan
akurat sehingga dapat menghemat waktu serta mengurangi resiko
pembatalan berkas SP2D yg dikarenakan adanya kesalahan nomor
rekening atau nama rekening tujuan.
1.7SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
13 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Gambar 1.6.4Aplikasi Sistem SP2D Online
Pada bab ini disajikan beberapa hal penting terkait
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap pencapain kinerja
sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
dan realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk tercapainya kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Lampiran.
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
14 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD
selama lima tahun.
TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis
daerah yang dihadapai. Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
mempunyai tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Penyusunan dan Penetapan APBD Tepat Waktu
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
Secara lengkap tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
SASARAN
15 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSATUA
N
TARGETAWAL(2015)
AKHIR(2021)
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerahyang Transparan dan Akuntabel
Opini BPK atas LKPD
1=WTP2=WDP3= TW4=TMP
1 1
Meningkatkan Penyusunan dan Penetapan APBD Tepat Waktu
Penetapan APBDtepat waktu
% 84,63 92,85
Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
Presentase BMD tercatat dengan akurat
% 56,20 95,00
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
Dalam mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan
sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi
memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan
suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan
program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah :
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalnya Penyusunan Anggaran Tepat Waktu.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
SASARAN INDIKATORSASARAN
SATUAN
KONDISIAWAL
(TAHUN2015)
TARGET SASARAN KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKPD
1=WTP;
2=WDP;
3=TW;4=TM
P
1 1 1 1 1 1 1
Optimalnya Penyusunan Anggaran Tepat Waktu
PenetapanAPBD tepat waktu
% 84,6386,0
087,3
788,7
490,1
191,4
892,8
5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Presentase BMD tercatat dengan akurat
% 56,20 57,77
59,34
80,00
85,00
90,00
95,00
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi
16 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai
suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran
strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut
:
1. Opini BPK atas LKPD
2. Penetapan APBD tepat waktu
3. Presentase BMD tercatat dengan akurat
Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TUJUAN Indikator
Tujuan
SASARANINDIKATOR
KINERJAUTAMA
FORMULASI SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Kualitas PengelolaanKeuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Opini BPK atasLKPD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK atas LKPD
Opini BPK RI atas LKPD (1=WTP; 2=WDP; 3=TW dan 4=TMP)
BPKAD BPKAD
Meningkatkan Penyusunandan Penetapan APBD TepatWaktu
Penetapan APBD tepat waktu
Optimalnya penyusunan anggaran tepatwaktu
Penetapan APBD tepat waktu
Jumlah SKPD yang menyusun anggaran tepat waktudibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100%
BPKAD BPKAD
17 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Meningkatkan Kualitas PengelolaanBarang Milik Daerah
Persentase BMD tercatat dengan akurat
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase BMD tercatat dengan akurat
Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan dikali 100%
BPKAD BPKAD
2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah
penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.
Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah antara lain:
1. Penerapan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan
daerah,
2. Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi
informasi,
3. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah,
4. Meningkatnya komitmen dan konsistensi semua pihak terkait
proses pengelolaan anggaran belanja daerah.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan
yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah antara lain :
1. Meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerah,
2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda
BMD,
3. Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah,
4. Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah
di seluruh SKPD,
18 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
5. Ketepatan penyerapan belanja daerah di seluruh SKPD sebagai
salah satu unsur penialain evaluasi kinerja SKPD.
2.4 RENCANA KERJA TAHUNAN/RKT
Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional
dari pada Rencana Strategis (RENSTRA). Komponen-komponen
yang terkandung Rencana Strategis (RENSTRA) seperti visi, misi,
tujuan dan sasaran serta program yang bersifat umum dan target-
target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan. Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-
kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum.
Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun
2018 mempunyai 5 program dan 29 kegiatan. Setiap program dan
kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak semua indikator
tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap tahunnya.
Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah
hal-hal yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang tidak dapat
terlaksana. Hal ini berpengaruh pula pada pencampaian indikator
kinerja sasaran. Indikator kinerja hanya dapat diukur bila dalam
tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian
kinerja tersebut. Agar dapat diukur terlebih dahulu harus ditetapkan
target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya
disajikan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran
indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau
keberhasilan suatu instansi.
19 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Untuk Tahun 2018 Rencana Kinerja Tahunan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan dalam target
indikator- indikator kinerja yang hendak dicapai. Demikian pula
terhadap kegiatan, target kinerjanya dirinci menjadi indikator
masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana
Kinerja Tahun 2018 (data terlampir).
2.5 RENCANA AKSI
Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun
secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja. Rencana aksi digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian
target kinerja sesuai jadwal yang waktu yang telah ditetapkan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Aksi
Tahun 2018 (data terlampir).
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA
Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instasi Pemerintah diidentifikasi dengan beberapa jenis indikator
kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
benefit dan impact. Analisis capaian kinerja tergambar dalam
proses pengukuran kinerja dilakukan dengan penetapan indikator
pada setiap kegiatan, untuk sementara diukur indikator kegiatan
paling tidak berupa input, output dan outcome.
20 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam
ketentuan umumnya diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil
dari kegiatan atau program yang hendak dicapai atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan
kuantitas terukur dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.
Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari
Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir
Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT)
dan hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah
seperti pada lembar lampiran.
Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya
Tidak Langsung), pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah pengukuran kinerja tersaji dalam suatu matrik realisasi
capaian sasaran dari kegiatan rutin. Hal ini dengan mengacu pada
lembar Perencanaan Strategis (RENSTRA) lima tahunan/Program
Jangka Menengah (2016 - 2021) yang dibenarkan ke dalam alokasi
anggaran tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018.
Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target
kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja
tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota
organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja akan dibandingan
dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja
ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak
berhasilan, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang
terjadi akan ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.
21 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator yang
telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dapat kategorisasikan
pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagai berikut :
Uruta
nRentang Capaian Kategori
I Sama dengan atau lebih dari 91% Sangat
BaikII 81 % S/D 90 % BaikIII 61% s/d 80 % CukupIV Kurang dari atau sama dengan 60 % Kurang
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis capaain
kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
Opini BPK atas LKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan seluruh
SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan
22 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerahMeningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerahSASARAN
ISASARAN
I
ke Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan,
setelah pelaksanaan APBD. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu mulai Tahun 2014 sampai dengan sekarang mendapat
Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini
menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan
kewajaran informasi seseuai Standar Akuntansi Pemerintah,
kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian
intern.
Tabel. 3.2.1Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Opini BPK atas LKPD
IKUCapaian
Tahun n-1
Tahun 2018 TargetAkhirRPJMD s.dtahun2020
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD s.dtahun 2020
TargetRealisas
iRealisasi
%
Opini BPK atasLKPD (1=WTP;2=WDP; 3=TWdan 4=TMP)
1 = WTP 1 = WTP1 =WTP
100 % 1 = WTP 100%
Perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun
sebelumnya sebagai berikut :
Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Tahun 2017 Tahun 20181. Opini BPK atas LKPD 1=WTP 1=WTPTahun 2017 opini BPK atas LKPD mendapatkan WTP dan tahun
2018 opini BPK atas LKPD juga mendapatkan WTP.
Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021
Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja
Realisasi
s.d Tahun
Target Akhir
Renstra Tahun
23 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
2018 20211. Opini BPK atas LKPD 1=WTP 1=WTP
Pada tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan Opini
atas LKPD dari BPK adalah WTP dan untuk target sampai dengan
akhir tahun Renstra 2021 adalah WTP untuk Opini dari BPK
terhadap LKPD.
Penetapan APBD tepat Waktu
Indikator ini menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang
dibuat oleh SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah
khususnya penyerapan belanja langsung, karena penyerapan
belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan dengan alokasi
yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan
yang baik dimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh SKPD
sesuai dengan jadwal atau alokasi penarikan dana yang
tercatum dalam masing-masing DPA SKPD. Tahun 2018
penyerapan belanja pemerintah daerah per semester dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.2.7
24 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
SASARAN II
SASARAN II
Optimalnya penyusunan anggaran tepat waktuOptimalnya penyusunan anggaran tepat waktu
Rencana dan Realisasi Belanja per semester
No UraianSemester Realisasi Persentase
%I II I II I II
1 BelanjaTidakLangsung
485,243,549,282.44
219,374,774,057.38
322,620,638,376.00
394,735,242,480.40
66,49
179,94
2 BelanjaLangsung
540,093,468,096.00
288,332,815,441.00
286,403,168,597.00
470,213,372,185.52
53,03
163,08
Tahun 2018 realisasi penyerapan anggaran belanja daerah
sebesar 93,84 % atau anggaran belanja daerah sebesar
Rp.1,528,044,606,876.79 terealisasi sebesar
Rp.1,433,972,421,638.92. Dari target indikator persentase
ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah
sebesar 88,74 % sudah melebihi 100%. Lihat tabel berikut ini :
Tabel. 3.2.8Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Penetapan APBD tepat waktu
IKUCapaianTahun n-
1
Tahun 2018Target AkhirRPJMD s.dtahun 2020
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD s.dtahun 2020
Target Realisasi
Realisasi%
Penetapan APBDtepat waktu 87,37 88,74 93,84 100 100 100
Perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun
sebelumnya sebagai berikut :
Tabel 3.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Capaian KinerjaTahun 2017 Tahun 2018
1. Penetapan APBD tepat Waktu 100 % 100 %
Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021
Tabel 3.2 10
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2021
Realisasi Target Akhir
25 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
No Indikator Kinerja s.d Tahun
2018
Renstra Tahun
20211. Penetapan APBD tepat Waktu 100 % 100 %
Persentase BMD tercatat dengan akurat
Dalam rangka mendapatkan data aset yang akurat Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan Kegiatan
Bimbingan Teknis Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penatausahaan
aset daerah yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan. Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2018 yang
disusun dengan menggabungkan seluruh laporan aset SKPD
dapat pada tabel dibawah ini :
Tabel. 3.2.11Data Aset Daerah berdasarkan KIB A-F
No Uraian Jumlah (Rp)1 KIB A (Tanah) 872.526.884.700.772 KIB B (Peralatan dan Mesin) 390.945.118.216.383 KIB C (Gedung dan Bangunan) 715.157.004.807.254 KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) 1.628.757.057.738.065 KIB E (Aset Tetap Lainnya) 88.889.259.430.736 KIB F (Kontruksi dalam pengerjaan) 37.439.863.390.00
J u m l a h 3.733.715.188.283,20
26 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
SASARAN III
SASARAN III
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik DaerahMeningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Capaian atas indikator kinerja persentase keakuratan data
Barang Milik Daerah sudah memenuhi target 100% dari target
yang ditetapkan 80,00%. Hal ini disebabkan sudah tertibnya
SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah atas pencatatan
dan pelaporan KIB secara baik dan benar. Berikut tabel capaian
kinerja persentase keakuratan data barang milik daerah.
Tabel. 3.2.12Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase BMD tercatat dengan Akurat
IKUCapaianTahun n-
1
Tahun 2018Target AkhirRPJMD s.dtahun 2021
RealisasiCapaianKinerjaRPJMD s.dtahun 2021
TargetRealisas
iRealisasi
%
Persentase BMDtercatat denganakurat
59,34 80,00 98,10 100 95,00 100
Perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun
sebelumnya sebagai berikut :
Tabel 3.2.13
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Capaian KinerjaTahun 2017 Tahun 2018
1. Persentase BMD tercatat
dengan akurat
100 % 100 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capain indikator
kinerja sasaran BPKAD dalam hal mempertahankan pengeloaan
aset daerah secara transparan dan akuntabel sebesar 100% dari
target yang ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 59,34%
Sedangkan capaian indikator kinerja Tahun 2018 sebesar 98,10%
dari target yang ditetapkan 80,00%.
27 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021
Tabel 3.2.14
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Realisasi s.d
Tahun 2018
Target Akhir Renstra
Tahun 20211. Persentase BMD
tercatat dengan
akurat
100 % 95,00 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja
terhadap target Restra 2021 akan tercapai 100% dari target
yang ditetapkan sebesar 95,00%. Dengan terus melakukan
peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan ini terlihat
pada pencampaian target kinerja sebesar 100% yang diterapkan
dari target yang ditetapkan 80,00% pada tahun 2018.
28 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
3.2 REALISASI ANGGARAN
Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 seluruhnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Bumbu. Total anggaran Belanja BPKAD pada
Anggaran Perubahan 2018 sebesar Rp. 281.031.360.948,79. Dari
seluruh anggaran belanja yang direncanakan, realisasi serapan
anggaran sebesar Rp.268.855.140.214,00 atau sebesar 95,67% dari
total anggaran sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.12.176.220.734,79,- (4,33%).
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap
realisasi anggaran Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Realisasi AnggaranProgram dan Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018
Program/KegiatanAnggaran Setelah
Perubahan
RealisasiSisa Pagu
Jumlah %
BELANJA
Belanja Tidak Langsung 247,213,716,298.79
239,521,135,977.00
96.89%
7,692,580,321.79
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
150,350,000.00 128,018,259.00 85.15% 22,331,741.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
776,750,000.00 737,772,200.00 94.98% 38,977,800.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,031,990,000.00 7,583,640,000.00 83.96% 1,448,350,000.00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,429,000.00 34,579,000.00 94.92% 1,850,000.00
29 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 95,300,000.00 48,556,000.00 50.95% 46,744,000.00Penyediaan alat tulis kantor 153,937,400.00 153,487,400.00 99.71% 450,000.00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
86,150,000.00 79,425,000.00 92.19% 6,725,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3,928,150,000.00 3,393,145,090.00 86.38% 535,004,910.00
Penedian Bahan Logistik Kantor 68,770,000.00 60,627,000.00 88.16% 8,143,000.00Penyediaan makanan dan minuman 83,460,000.00 82,480,000.00 98.83% 980,000.00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4,982,700,000.00 3,790,282,512.00 76.07% 1,192,417,488.00
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 2,284,100,000.00 2,060,049,750.00 90.19% 224,050,250.00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 106,050,000.00 77,100,000.00 72.70% 28,950,000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPembangunan Gedung Kantor 884,252,000.00 780,315,800.00 88.25% 103,936,200.00pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3,923,990,000.00 3,808,335,752.00 97.05% 115,654,248.00Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
584,000,000.00 583,993,000.00100.00
%7,000.00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 1,231,950,000.00 1,175,548,792.00 95.42% 56,401,208.00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3,526,250,000.00 3,142,950,932.00 89.13% 383,299,068.00
Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
38,250,000.00 5,170,000.00 13.52% 33,080,000.00
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKoordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Transfer Dana bagi Hasil dan Lainnya
107,370,000.00 78,457,500.00 73.07% 28,912,500.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
189,850,000.00 158,213,000.00 83.34% 31,637,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
188,850,000.00 172,925,000.00 91.57% 15,925,000.00
Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD
9,260,000.00 9,260,000.00 100.00%
0.00
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
245,840,000.00 217,426,000.00 88.44% 28,414,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
97,224,000.00 31,456,000.00 32.35% 65,768,000.00
Penyusunan pedoman APBD 28,000,000.00 16,800,000.00 60.00% 11,200,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah
Asistensi Penyusunan RKBU dan RKPBU 99,040,000.00 99,040,000.00 100.00%
0.00
Penghapusan Barang Milik Daerah 107,600,000.00 71,564,000.00 66.51% 36,036,000.00
Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
771,782,250.00 753,386,250.00 97.62% 18,396,000.00
Jumlah 281,031,360,948.79
268,855,140,214.00
95.67%
12,176,220,734.79
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian
target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.850.000,00,-
dan realisasi kinerja mencapai 83,34 %.
30 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 188.850.000,00,- dan realisasi kinerja mencapai 91,57 %.
c. Kegiatan Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD dengan
pagu anggaran Rp. 9.260.000,- dan realisasi kinerja mencapai
100 %, Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan yang
diinginkan.
d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dengan
pagu anggaran Rp. 245.840.000,- dan realisasi kinerja
mencapai 88,44 %.
e. Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Pagu anggaran sebesar
Rp. 97.224.000,- dengan capaian kinerja mencapai 32,35 %.
f. Kegiatan Penyusunan Pedoman APBD dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp.28.000.00,00 dengan capaian kinerja mencapai
60,00 %.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Transfer Dana
Bagi Hasil dan lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp107.370.000,00 dan capaian kinerja mencapai 73,07%.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset
Daerah
a. Kegiatan Assistensi Penyusunan RKBU dan RKPBU dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp99.040.000,00 dengan capaian kinerja
mencapai 100%, Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai
dengan yang diinginkan.
31 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
b. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp107.600.000,00 dengan capaian kinerja
mencapai 66,51%.
c. Kegiatan Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi barang milik
daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp771.782.250,00
dengan capaian kinerja mencapai 97,62 %.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas
akuntabilitas SKPD dalam mempertanggungjawabkan terlaksananya
program dan kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2018 dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan
melalui keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak hal harus
disempurnakan, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan
masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan
Kinerja untuk tahun berikutnya.
Semoga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2018 ini dapat menjadi sebuah laporan yang dapat
memberikan informasi untuk pengambilan keputusan peningkatan
akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepetingan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, Januari 2019
KEPALA BPKAD,
32 LAKIP BPKAD TAHUN 2018
WIM MANDAU, SE., M.Sos NIP.19650619 199403 1 013
33 LAKIP BPKAD TAHUN 2018