PEMERINTAH KABUPATEN CIAMISKECAMATAN RANCAH

KEPALA DESA BOJONGGEDANGJl. Kiyai Achmad Ngabe’i No.07 Bojonggedang Rancah 46387

email: bojonggedangdesa@gmail.com

PERATURAN DESA BOJONGGEDANGNOMOR : TAHUN 2014

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA BOJONGGEDANG

Menimbang : a.

Bahwa dalam rangka RPJMDES perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;

b.

Bahwa untuk menetapkan RPJMDES sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;

c.

Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;

d.

Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;

e.

Bahwa diperlukan adanya penjabaran tentang substansi dari RPJMDES Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

. 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

DENGAN PERSETUJUANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BOJONGGEDANG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA BOJONGGEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DESA BOJONGGEDANG TAHUN 2014 – 2019.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:1)

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bojonggedang dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Bojonggedang;

2)

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3)

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;

4)

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

5)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;

6)

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDES yang memuat rancangan kerangka ekonomi desairkan, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas desa, rencana kerja maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

7)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;

8)

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

9)

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB IITATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDES

Pasal 21)

Rancangan RPJMDES dapat diajukan oleh pemerintah desa;

2)

Dalam menyusun rancangan RPJMDES pemerintah desa harus memperhatikan dengan sunggung-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi olej LPMD/LKMD;

3)

Rancangan RPJMDES yang disusun pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya;

4)

Setelah menerima rancangan RPJMDES pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;

5)

Jika rancangan RPJMDES berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya dalam Musrenbang Desa guna membahas RPJMDES;

6)

Setelah dilaksanakan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD/LKMD beserta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara

penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDES yang dituangkan dalam Peraturan Desa;

7)

Setelah mendapatkan persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka Kepala Desa menetapkan RPJMDES, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IIIMEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDES

Pasal 31)

Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokratis dalam proses pengambilan keputuasan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD dalam forum Musrenbang Desa;

2)

Mekanisme pengambilan keputusan daalam forum Musrenbang Desa dalam hal perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IVPENUTUP

Pasal 4Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJMDES ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 51)

Peraturan Desa tentang RPJMDES ini mulai berlaku pada saat diundangkan;

2)

Agar setiap orang dapat mengetahuinya; Kepala Desa memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa BojonggedangPada Tanggal : Februari 2014____________________________________

KEPALA DESA BOJONGGEDANG

ENA RUSYANA

Diundangkan di : Desa BojonggedangPada tanggal : Februari 2014.Sekretaris Desa,

..........................................