CAKUPAN MATERI

SISTEM PEMBAYARAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN

MATERI AJAR KEBANKSENTRALAN

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 6 APRIL 2010

1

http://www.bi.go.id/

CAKUPAN MATERI

I. Pengertian Sistem Pembayaran

II. Komponen Sistem Pembayaran

III. Resiko Sistem Pembayaran

IV. Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dan Kebijakan

Moneter

VI. Sistem Pembayaran di Indonesia

VII.Arah Pengembangan Sistem Pembayaran ke

Depan

PPSK 2


I. Pengertian Sistem Pembayaran

1. Apa itu sistem pembayaran?2. Kenapa sistem pembayaran perlu bagi

perekonomian?3. Hirarki sistem pembayaran4. Kenapa Bank Sentral berkepentingan dengan

sistem pembayaran?

Pengertian SP 3


I.1 Apa itu sistem pembayaran?

– Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1)

– A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and cross-border (National Payment System Blue Print, Bank Indonesia )

– A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money (Bank for International Settlement/BIS)

– A set of rules governing the clearing and settlement of payments. (International Monetary Fund, 1992)

Pengertian SP 4


Barter

Card & Electronic Based Payment

Non Tunai /Non-Cash (Paper Based Payment)

Cek, Bilyet Giro, transfer

Uang Tunai (Cash)

Evolusi instrumen pembayaran

I.1 Apa itu sistem pembayaran?

Pengertian SP 5


I.2 Kenapa Sistem Pembayaran perlu bagi perekonomian?

• Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian

• Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan

• Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital

Pengertian SP 6


• Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian

• Sistem pembayaran yang handal akan mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan

• Dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian transaksi sekuritas, jasa pembayaran oleh perbankan sangat vital

Pengertian SP 7

Pembayaran adalah komponen esensial dalam transaksi perdagangan barang dan jasa (perekonomian). Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perdagangan bila tidak ada pembayaran.

Pembeli (Payor)

Penjual (Payee)

Flow pembayaran

Flow barang/jasa

M V = PT Irving Fisher Dimana : M = Money = uang V = Velocity = perputaran

uang P = Price = harga T = Transaction = jumlah

transaksi


Financial SystemFinancial System

Households

Firms Government

Borrowers

Households

Firms Government

Savers

Returns

Funds

Returns

Funds

Funds

Returns

Returns

Funds

Flow of funds

Government /Central BankInvolvement

Financial Intermediaries

Financial Market

Infrastructure and Environtment

Infrastructure and Environtment

Pengertian SP 8


I.3 Hirarki Sistem Pembayaran

Inverted pyramid (piramida terbalik) :• Bagian atas piramida mencakup pelaku ekonomi nonbank :

– individual dan perusahaan-perusahaan– broker, dealer yang terkait dengan pasar uang, pasar modal

dan bursa berjangka

• Bagian tengah piramida mencakup perbankan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran pelaku ekonomi

• Bagian selanjutnya merupakan lembaga jasa kliring untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing peserta (bank)

• Bagian bawah adalah Bank Sentral yang bertindak sebagai otoritas penyelesaian akhir transaksi dari seluruh peserta kliring karena seluruh rekening bank peserta kliring ada di Bank Sentral

Pengertian SP 9


Payment System Participants, Message Flows, Funds Transferred

Non-bank

abroad

Nonbank

Assets-Cash-Bank Deposits-Central bank deposits

Nonbank

Assets-Cash-Bank Deposits-Central bank deposits

Commercial bankAssets-Cash-Reserves with Central bank-Deposits with Correspondents-Claims on Correspondents

Bank abroad

Commercial bankAssets-Cash-Reserves with Central bank-Deposits with Correspondents-Claims on Correspondents

Liabilities-Deposits from non bank-Deposits from correspondent-Loans from central bank

Liabilities-Deposits from non banks-Deposits from correspondens-Loans from central bank

Bank abroad

Clearinghouse

Calculation of interbankSettlement positions

Central bank

Assets- Claims on banks

Liabilities-Bank Notes (“cash”)-Banks’ reserves

Non-bank

abroad

Pengertian SP 10


I.4 Kenapa Bank Sentral berkepentingan dalam Sistem Pembayaran?

• Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi Bank Sentral sebagai otoritas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuanganuntuk menjaga stabilitas sistem keuangan

• Sistem pembayaran merupakan bagian dari Sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem infrastruktur pendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)Keuangan (SSK)

• Sistem pembayaran mendukung pencapaian Sistem pembayaran mendukung pencapaian target moneter dalam jangka pendek (Short-target moneter dalam jangka pendek (Short-Term Monetary Target)Term Monetary Target)

Pengertian SP 11


. Stabilitas Sistem KeuanganStabilitas Sistem Keuangan

Lembaga Keuangan

Yang Sehat

Pasar Keuangan

Yang Efisien

Infrastruktur Pasar Yang Modern

Payment SystemPayment System

Pengertian SP 12

Sistem pembayaran Yang Handal


II. Struktur Sistem Pembayaran

1. Instrumen / Alat Pembayaran2. Mekanisme Pembayaran3. Kelembagaan4. Infrastruktur Teknologi5. Hukum

Struktur SP 13


II. 1. Instrumen Pembayaran (lihat

supplemen-1)

Tunai : uang kertas dan uang logam

Non-tunai : - paper based (cek, bilyet giro, nota

debet,

nota kredit, dll)

- card based (ATM, kartu kredit, kartu debit

dll)

- electronoc based (phone, SMS, e-mail

dll)

Rp CardBased

E-Money

Paper Based

Struktur SP 14


1. Pembayaran non-tunai memerlukan suatu sistem serta mekanisme operasional tertentu untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem dan mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen ini antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.

2. Sistem setelmen (10 Core Principles, BIS 1999)3. Sistem net vs sistem gross (kliring vs RTGS) 4. Cross-border Payment System

II.2 Mekanisme operasional

Struktur SP 15


Mekanisme pembayaran dan setelemen

Bank Mandiri Bank Sumut

Settlementdi Bank Sentral

Rp

Instrumen

Pengirim Penerima

Kliring

Struktur SP 16


II.3 Kelembagaan

Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.

II.4 Infrastruktur teknis

Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

Struktur SP 17


II.5 Hukum Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang

terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.

Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran.

Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah, antar bank, bank dengan BI, pengaturan lembaga kliring dll

Struktur SP 18


III. Resiko Sistem Pembayaran

Resiko SP 19

Berbagai resiko sistem pembayaran dapat mempengaruhi instrumen pembayaran, sistem “delivery” dan komunikasi, sistem pengaturan kliring dan setelmen, dan kondisi keuangan/moneter suatu perekonmian. Resiko-resiko dalam sistem pembayaran meliputi:

1. Resiko kredit2. Resiko likuiditas3. Resiko sistemik4. Resiko Hukum5. Resiko Operasional6. Resiko Kesalahan manusia


III. 1 Resiko Kredit

Resiko SP 20

• Resiko kredit (credit/default risk) terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya.

• Credit risk terkait erat dengan resiko kredit dalam dunia perbankan dan pasar keuangan - insolvency

• Resiko kredit menyebabkan kemungkinan kerugian pokok pinjaman (principal losses).

• Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.

• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan sistem pembayaran – lender of last resort.


III. 2 Resiko Likuiditas

Resiko SP 21

• Resiko likuditas (liquidity risk) dimana counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh pada saat jatuh tempo, melainkan sesudahnya.

• Resiko likuiditas menyebabkan cash-flow terganggu – countrparty masih solvent tetapi illiquid.

• Dalam praktek susah membedakan antara resiko likuiditas dengan resiko kredit, resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.

• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan kegagalan sistem pembayaran – lender of last resort.


III. 3 Resiko Sistemik

Resiko SP 22

• Resiko sistemik (Systemic risk) dimana kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu.

• Kegagalan seperti ini akan menyebabkan masalah likuiditas dan masalah kredit yang serius yg dpat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

• Sejumlah bank sentral memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank dalam kaitannya dengan adanya resiko sistemik dam sektor keuangan – contoh: BLBI di masa lalu.


III. 4 Resiko Hukum

Resiko SP 23

• Resiko hukum (Legal risk) terkait dengan adanya ketidak pastian hukum pada masalah transaksi pembayaran dan setelmen.

• Ketidak pastian hukum dalam transaksi pembayaran umumnya terkait dengan status kepemilikan (legal rights status).

• Kepastian hukum dalam sistem pembayaran meliputi:

• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembayaran

• Persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaran

• Definisi yg jelas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam sistem komunikasi, proses kliring dan setelmen.

• Di sejumlah negara ada “payments law”


III. 5 Resiko Operasional

Resiko SP 24

• Resiko operasional (operational risk) terkait dengan kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran.

• Integritas operasi dari suatu sistem pembayaran sangat kritikal dalam mendukung berfungsinya suatu pasar keuangan modern.

• Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran tidak hanya canggih secara teknis tetapi harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar (well organized and smoothly functioning), terlebih utk sistem-sistem yg terotomasi secara penuh.

• Teknologi yg digunakan dalam suatu sistem pembayaran terotomasi penuh pada umumnya komplex, selain mahal, juga membutuhkan waktu dari sejak design awal sampai implementasi.

• Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional (no room for operational disruptions).


III. 6 Resiko kesalahan manusia

Resiko SP 25

• Resiko kesalahan manusia (human interference and error) terkait dengan penanganan yg tidak semestinya

• sengaja seperti, pemalsuan (counterfeiting), pencurian (theft) dan penipuan (fraud)

• tidak sengaja, murni kelalaian operator.

• Untuk mencegah resiko dimaksud maka pada umumnya dilakukan suatu mekanisme verifikasi (bahkan multi-level verification) terhadap identitas dan otoritas individu yg menandatangani instrumen pembayaran warkat atau elektronik, selain itu dilakukan penjagaan (security) pusat komputer secara ketat (contoh: di BoJ).


1. Pengawas (Supervisory responsibilities)

2. Policy responsibilities

3. Penyelenggara (Operational responsibilities)

4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok Bank

Sentral

IV. Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran

Peran Bank Sentral 26


1. Sebagai Pengawas (Supervisory

responsibilities)

• Tujuan untuk memastikan proses sistem pembayaran sampai

ke tahap penyelesaian akhir (setelmen) dapat berlangsung

secara tepat waktu.

• Pengawasan langsung (supervision) dan tak langsung

(Oversight) terhadap sistem pembayaran yang

diselenggarakan oleh swasta.

• Keterlibatan langsung dalam penetapan prinsip-prinsip yang

mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran,

meliputi a.l. membership criteria, guarantees or arrangements

– by laws .

• Menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management



2. Sebagai Pengatur (Policy responsibilities)

• Menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran

secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan

operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk

menjamin keamanan dan kehandalannya.

• Menetapkan aturan untuk mengurangi resiko sistemik,

seperti penerapan “cap” atau “limit” dari intraday credit

antar peserta, dan pengaturan “loss-sharing” dalam

sistem netting multilateral.



3. Sebagai Penyelenggara (Operational responsibilities)

• Bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai

penyelenggara sistem pembayaran, khususnya dalam operasi

sistem pembayaran bernilai besar (large-value payments)

• Di USA, penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan oleh

bank sentral dan swasta:

• ke-12 FedRes Bank menyelenggarakan sistem pembayaran utk nilai besar dan

kecil/ritel, baik secara warkat maupun secara elektronik.

• Sistem kliring (check clearinghouse and automated clearinghouse/ACH)

diselenggarakan oleh FedRes dan oleh swasta.

• Fedwire (large-value) diselenggarakan oleh FedRes.

• Di Indonesia, hampir seluruhnya diselenggarakan oleh bank

sentral.



4. Sistem Pembayaran sebagai tugas pokok bank sentral

• Mengingat keterkaitan erat antara sistem pembayaran dgn core

function bank sentral sebagai otoritas moneter dan pengawas bank,

dewasa ini hampir semua bank sentral memberikan perhatian yg

lebih serius terhadap pengembangan sistem pembayaran.

• Di Indonesia, sejak UU 23/1999 yg secara eksplisit menyatakan

salah satu tugas BI di bidang sistem pembayaran, BI memberikan

perhatian yg lebih besar terhadap pengembangan sistem

pembayaran di Indonesia

• Pembuatan Blue print Sistem Pembayaran pada tahun 1996

• Pembentukan suatu biro khusus utk pengembangan sistem

pembayaran.



V. Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Kebijakan Moneter

StabilitasMoneter

StabilitasSistem

Keuangan

Sistem Pembayara

n yg Efisien dan Aman

Tiga pilar pelaksanaan tugasBank Sentral

Pelaksanaan tugas Bank Sentral

1. Implementasi kebijakan moneter- short-term monetary target

2. Mewujudkan adanya sistem perbankan yang kuat dan stabil

3. Menjamin adanya sistem pembayaran yang efisien dan stabil

4. Lender of last resort

5. Mengedarkan uang kas

6. Mengatur cadangan devisa

7. Pemegang kas pemerintah

31Keterkaitan 31


VI. Sistem Pembayaran di Indonesia

1. Struktur sistem pembayaran 2. Jenis-jenis sistem pembayaran 3. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran4. Arah Pengembangan Sistem Pembayaran di

Indonesia

SP di Indonesia 32


1. Struktur sistem pembayaran

1. Pelaku • Individual dan perusahaan• Broker, dealer• Bank-bank• Lembaga keuangan nonbank• Bank Indonesia

2. Instrumen • Tunai• Nontunai (RTGS, Kliring melalui ATM/Kartu Debet. Kartu

Kredit dan E-money)

SP di Indonesia 33


1. Pelaku • Individual dan perusahaan• Broker, dealer• Bank-bank• Lembaga keuangan nonbank• Bank Indonesia

2. Instrumen • Tunai• Nontunai• (tabel pendukung: transaksi tunai dan nontunai, lihat

dari perputaran kliring + RTGS) diambil dari SEKI

SP di Indonesia 34

. ORIGINATOR/PEMBAYAR

BENEFICIARY/PENERIMA

ORIGINATING BANK

RETAIL PAYMENTSLARGE VALUE PAYMENTS

CREDITCARD

ATM & DEBIT CARD

CHEQUE/BILYET GIRO

CREDIT TRANSFER

BI - RTGSBI - CLEARING CLEARING

SHARED ATM

CLEARINGCREDIT

CARD

BENEFICIARY BANK

KANTOR POS

KANTOR POS

RETAILCREDIT NOTE

APPOINTEDBANK

KAS


35Arah Pengembangan SP 35


36

36

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7

20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rp Triliun

Perputaran RTGS GDP

Profil perkembangan transaksi RTGS dari tahun 2000 s.d 2009-Nilai rata-rata harian saat ini mencapai (per 2009) Rp 188 triliun rupiah-Voume rata-rata harian (per 2009) mencapai 50 ribu transaksi/hari

Perkembangan perputaran transaksi RTGS terhadap GDP-Pada awal implementasi RTGS, perputaran transaksi rata-rata baru 2,5 kali GDP-Saat ini rata-rata telah mencapai 6,5 kali GDP

36

Trend Peningkatan Trend Peningkatan

Transaksi Pembayaran BI-Transaksi Pembayaran BI-RTGSRTGS


37 37

Trend Trend Peningkatan Peningkatan Transaksi Transaksi KliringKliring

Pertumbuhan transaksi kliring cenderung stagnan, karena ada shifting ke transaksi pembayaran retail lain (kliring APMK)-Nilai rata-rata harian saat ini (per 2009) mencapai Rp 6,4 triliun rupiah/hari-Voume rata-rata harian (per 2009) mencapai 341 ribu transaksi/hari


38

38

-

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juta Kartu

Jumlah Pemegang Kartu Kredit

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juta TransaksiTriliun Rp

Volume Value

• Pertumbuhan kartu kredit berkembang dengan pesat sekitar 19,0% per tahun.

• Volume tumbuh 19,5% per tahun, rata-rata volume sekitar 500 ribu/hari

• Nilai tumbuh 29,4% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp374 milyar/hari

Volume dan Nilai Transaksi Jumlah Kartu Beredar

Trend Peningkatan Trend Peningkatan Transaksi Kartu KreditTransaksi Kartu Kredit


39

39

Perkembangan Transaksi Perkembangan Transaksi Kartu ATMKartu ATM

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juta Kartu

Jumlah Kartu

-200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juta TransaksiRp Triliun

Volume Value

• Pertumbuhan kartu account based berkembang dengan pesat sekitar 4,1% per tahun.

• Volume tumbuh 15,6% per tahun, rata-rata volume sekitar 4,2 juta/hari

• Nilai tumbuh 38,1% per tahun, rata-rata nilai sekitar Rp4,9 triliun/hari

Volume dan Nilai Transaksi Jumlah Kartu Beredar


40

40

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2007 2008 2009

Ribu TransaksiRp Juta

Nilai Volume

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12

2007 2008 2009

Ribu Kartu

Jumlah Kartu Beredar

Trend Peningkatan Trend Peningkatan Transaksi Pembayaran E-Transaksi Pembayaran E-MoneyMoney

• Pertama kali muncul pada bulan April 2007• Jumlah e-money beredar sampai dengan Januari 2010

mencapai 3,3 juta.• Aktivitas transaksi meningkat cukup signifikan . Volume

tumbuh 581% dan nilai tumbuh 577% dibanding tahun sebelumnya.

• Tahun 2009 volume mencapai 17,4 juta transaksi dengan nilai Rp519,2 miliar.


SP di Indonesia 41Interaksi Bank dengan Interaksi Bank dengan

Sistem Pembayaran dan Sistem Pembayaran dan MekanismenyaMekanismenya

CommercialBank

E-moneyScheme

Debit Card System

RTGS/DNSSSSS

ATMPayment

MobilePayment

CreditCard System

Cross Border Payment

E-CommercePayment

ChequeClearing

Private SSSS

Bulk Transfer

Interbank Giro


SP di Indonesia 42

CommercialBank

E-moneyScheme

Debit Card

System

RTGS/DNSSSSS

ATMPayments

Mobile Payment

Credit Card

System

Cross BorderPayment

E-CommercePayment

ChequeClearing

Private SSSS

Bulk Transfer

Interbank Giro

MobilePhone

Operator

ISP

SWIFT

E-moneyOperator

CentralBank

ACH /ClearingHouse

ACH /ClearingHouse

ACH /ClearingHouse

PrivateCSD

Others

Global/Domestic Operator

Settlement Bank



Interaksi Bank dengan Interaksi Bank dengan Sistem Pembayaran dan Sistem Pembayaran dan

MekanismenyaMekanismenya


Card Based Payment System

Penyelenggaraan ATM + 50 bank penyelenggara ATM + 8158 mesin ATM Switching Company :

Lokal : ATM Bersama , Alto, Cakra, ATM-BCA International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa)

+ 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company.

Bank Setelmen : Bank Indonesia (ATM Bersama ), Bank Bali (ALTO) BCA (Jaringan ATM-BCA)

Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM

Kartu Kredit + 17 bank penerbit Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard) Bank Settlement :

Standard Chartered (Visa), Chase Manhattan (MasterCard), American Express (Amex Card)

Current Issue :

efisiensi - mulai ada National Switching

43SP di Indonesia 43


.

KLIRING MANUAL

KLIRING OTOMASI

KLIRING SEMI OTOMASI

KLIRING ELEKTRONIK

1908

1990

1994

1998

SISTEM KLIRING NASIONAL 2005

Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

SP di Indonesia 44


SISTEM KLIRING DI INDONESIA

1) Sistem Kliring manual

Sistem Kliring manual merupakan sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring ) serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring

45

2) Sistem Kliring semi otomasi

Sistem kliring semi otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring

SP di Indonesia 45


3) Sistem Kliring OtomatisSistem Kliring otomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) serta pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi

46

4) Sistem Kliring eletronikSistem kliring eletronik adalah sistem penyelenggaraan kliring yang dalam pelaksanaan penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk dipilah secara otomasi.

SP di Indonesia 46


47Kliring Nasional 47

Sistem Kliring NasionalSuatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank

Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet

Manfaat bagi Bank Indonesia : Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu proses kliring Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui sistem kliring

Manfaat bagi Bank : Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat) Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat


BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)

48Kliring Nasional 48Latar Belakang Penerapan Failure to System

pada Sistem Kliring Nasional

• Memenuhi standard internasional (BIS’s Core Principles) manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring (netting system) guna memastikan pemenuhan kewajiban setiap Bank dalam kliring.

• Mencegah timbulnya saldo giro negatif (saldo debit) akibat kalah kliring

• Me-minimize risiko BI akibat kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya (sesuai ps. 11 UU no. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia).


49SP Internasional 49SISTEM PEMBAYARAN

INTERNASIONALLembaga Penyelenggara Sistem Pembayaran

Internasional,antara lain:

1. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 2. The Federal Reserve Fedwire 3. The Bank of Japan - NET 4. CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)

Instrumen pembayaran internasional yang lazim digunakan

antara lain money transfer, credit cards dan traveller cheques

Issue : Inefisiensi, mahalnya biaya International Switching

Solusi: BI Net?


Tujuan dan Tugas BI (Pasal 7 dan 8 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004)

Menetapkan & Melaksanakan

Kebijakan Moneter MENCAPAI &

MEMELIHARA KESTABILAN NILAI

RUPIAH

Mengatur dan Menjaga

Kelancaran Sistem

Pembayaran

Mengatur &Mengawasi

Bank

50

3. Peran BI Dalam Sistem Pembayaran

SP di Indonesia 50


Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sasaran

Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah :

51

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SP

2. Mewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannya

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

4. Mengatur sistem kliring antar bank

5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen)

6. Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uang

7. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran

Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

SP di Indonesia 51


Cakupan Peran BI dalam sistem pembayaran• Regulator

– Menyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaran

• Operator (RTGS/Kliring)– Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat

dipercaya, efisien, aman dan adil• Fasilitator Pengembangan

- Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran Nasional (Terdapat lima komite yaitu : manajemen risiko, teknologi informasi,

standar dan produk, legal,bylaws ) • Pengawas ( konsep pengawasan tengah disusun)

– Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati


Kebijakan Sistem Pembayaran NasionalBank Indonesia

• RISK REDUCTION

• EFFICIENCY

• CONSUMER PROTECTION

• EQUITABLE ACCESS

Sistem pembayaran yang memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, cepat, akurat dengan biaya yang rendah

Pemberian akses yang adil dan setara (equal) baik kepada peserta sistem pembayaran maupun kepada masyarakat luas sebagai pengguna.

Sistem pembayaran yang mampu meminimalisasi risiko (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum dan risiko operasional) dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Bertujuan untuk melindungi dan atau memenuhi hak-hak stakeholder pengguna sistem pembayaran.


54Arah Pengembangan SP 544. Arah Pengembangan Sistem Pembayaran

Menuju Less Cash Society (Non Tunai) Fakta menunjukkan instrumen non tunai

semakin mendominasi transaksi, mengalahkan instrumen non tunai

Persiapan menuju keterbukaan ekonomi Asean 2015 dan globalisasi 2020.

Mengantisipasi preferensi dan kebutuhan masyarakat yang meningkat serta perkembangan IT yang pesat.

Alasan efisiensi, efektifitas dan manajemen risiko.

Maka arah Pengembangan Sistem Pembayaran lebih difokuskan pada pengembangan less cash society.


Tingkat Pengenalan Instrumen Non Tunai (%)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Cek

Bilyet

giro

Bank

darft

Kartu

kre

dit

Kartu

Deb

et

Kartu

bel

anja

Kartu

pra

bayar

Transf

er b

ank

Kartu

ATM

Inte

rnet

ban

king

SMS b

anki

ng

Phone ban

king

E-ban

king

Top of mind Total

Tingkat Pengenalan Instrumen Non TunaiTingkat Pengenalan Instrumen Non Tunai

Sumber : Hasil Survey BI 2006

56Arah Pengembangan SP 56Motivasi Utama Menggunakan Motivasi Utama Menggunakan

Instrumen Non TunaiInstrumen Non Tunai

41.94

25.96

12.9

7.83 7.07

2.760.92 0.46

05

10

1520

25

3035

40

4550

Jum

lah

res

po

nd

en (

%)

Keamanan

KemudahanBlank

Kecepatan

Efisiensi

Kenyamanan

Akurasi

Layanan Khusus


57Arah Pengembangan SP 57Fungsi Instrumen Pembayaran Non Tunai Fungsi Instrumen Pembayaran Non Tunai

yang diinginkanyang diinginkan



Kesediaan Pengusaha dalam menerima Instrumen Pembayaran Mikro (Kartu Prabayar / E - Money)



Prospek Instrumen Mikro Non Tunai

Instrumen non tunai yang paling banyak dikenal adalah kartu debit/ATM, diikuti oleh kartu kredit dan cek

Merchant yang potensial: perdagangan ritel, rumah sakit, pompa bensin, transportasi, jalan tol

Hasil survei menunjukkan bahwa permintaan terhadap instrumen mikro cukup menjanjikan

Respon pasar bersifat positif Lembaga IT (telekomunikasi) sangat

mendukung

Q and A please?


Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) –

BI-RTGS Transaksi/warkat diatas Rp 100 juta Transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada

transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi.

Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa memandang nilai transaksinya

Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System) – sistem kliring.

Transaksi/warkat dibawah Rp 100 juta Transaksi individual (cek, BG, transfer) Transaksi kartu kredit/kartu debit Transaksi bulk (payrol, publik service utilities) dll

2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran di Indonesia


Sistem Pembayaran Ritel

Kliring diselenggarakan secara lokal oleh Bank Indonesia atau pihak lain (di daerah yang tidak terdapat Bank Indonesia)

Terdapat 104 Kliring Lokal (38 KBI dan 66 non-BI)

Setelmen di Bank Indonesia (Multilateral Netting)

Sistem Kliring yang digunakan : Manual, Semi Otomasi (SOKL), Otomasi dan Elektronis


Sejak 17 November 2000 telah diimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan cakupan untuk seluruh wilayah Indonesia

Sejak Februari 2004 telah diimplementasikan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk mengakomodasi kebutuhan setelmen transaksi surat berharga (SBI dan Surat Utang Negara)

Sistem Pembayaran Nilai Besar (Large-Value)

63

BI- RTGS **** BI-SSSS

RTGS 63

BI-RTGS (Pengertian)

Transaksi pembayaran antar-bank bernilai besar dan/atau bersifat urgent (HVPS)

Sifat Transaksi RTGS :•Antar-Bank, bersifat “Credit Transfer”• Bank - BI, bersifat “Credit Transfer” & “Debit Transfer”

• Sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line

• Setiap instruksi transfer dana oleh bank langsung di-settle atau dpl langsung mendebet rekg.bank pengirim dan mengkredit rekg.bank penerima di BI (gross settlement), sepanjang saldo rekg. giro bank pengirim mencukupi.

• Configures BI - RTGS

64Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value)RTGS 64

BI-RTGS (Manfaat dan Implikasinya)

MANFAAT BAGI PERBANKAN :

Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan secara on-line dan paperless

Settlement dari setiap Transaksi Pembayaran Antar-Bank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi

Posisi “terkini” saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari

Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan likuiditas

IMPLIKASI BAGI PERBANKAN : Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola

likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management)

65

MANFAAT BAGI BANK INDONESIA : Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang

terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting.

Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.

RTGS 65

66Arah Pengembangan SP 66Tabel Perputaran Kliring

Nominal dalam jutaan rupiah

Bulan Volume Nominal

Maret 2008 6,661,019 124,055,560.46

Februari 2008 6,540,915 122,645,103.60

Januari 2008 7,423,318 142,837,145.39

Desember 2007 6,131,866 116,687,915.41

November 2007 6,809,969 128,170,093.66

Oktober 2007 6,563,275 117,633,364.53

September 2007 6,495,708 116,266,056.19

Agustus 2007 6,902,488 123,076,767.07

Juli 2007 6,991,287 120,891,222.44

Juni 2007 6,207,430 106,182,734.78

Mei 2007 6,725,973 113,041,321.99

April 2007 6,191,628 102,633,512.06

Maret 2007 6,371,839 105,540,614.93

67Arah Pengembangan SP 67Tabel Transaksi RTGS Agregat

PeriodeNilai

(Miliar Rp)Volume(Satuan)

Maret 2008 3,311,768.27 822,049.00

Februari 2008 3,096,023.68 756,528.00

Januari 2008 4,318,809.48 866,773.00

Desember 2007 2,685,732.08 787,254.00

November 2007 3,513,883.09 823,189.00

Oktober 2007 3,413,325.19 748,789.00

September 2007 3,218,155.69 725,381.00

Agustus 2007 3,853,523.15 787,222.00

Juli 2007 3,742,563.48 771,069.00

Juni 2007 3,519,701.73 677,806.00

Mei 2007 3,627,918.04 719,107.00

April 2007 3,361,906.46 603,232.00

Perkembangan Transaksi RTGS dan Kliring

.

Float dalam sistem pembayaran

70Keterkaitan 70

1. Float adalah dana yg masih dalam posisi mengambang atau belum settled pada rekening yg dituju

2. Float menggangu efektifitas kebijakan moneter. Adanya float menimbulkan kesulitan dalam menghitung kewajiban “reserve requirement” bank dan pencapaian target moneter jangka pendek – base money dan suku bunga jangka pendek

3. Penyebab float - posting procedures, transportation, backlogs, dan processing error

4. Pada umumnya float lebih besar pada sistem pembayaran dengan warkat (paper-based) dari pada sistem elektronik.

5. Ada 2 jenis float:Debit floatCredit float

CREDIT FLOATCREDIT FLOAT(Pembayaran dgn bank transfer)(Pembayaran dgn bank transfer)

ALIRAN DANA

PT. Metro

Bank Lampung

BANK SENTRAL

Bank BCA

PT. Gajah

ADVIS PERINTAH PEMBAYARAN

PENYERAHAN BARANG/ JASA

ALIRAN DANA

ADVIS PEMBAYARAN

3

KLIRING DAN SETELMEN

PT. Metro

BankLampung

BANK SENTRAL

Bank BCA

PT. Gajah

ADVIS PENDEBETAN

PENYERAHAN BARANG/ JASA

KLIRING DAN SETELMEN

PENYERAHAN CEK/BG

4

DEBET FLOATDEBET FLOAT(Pembayaran dengan cek/BG)(Pembayaran dengan cek/BG)

7310 Core Principles 73 10 CORE PRINCIPLES

(acuan dalam rangka membangun sistem pembayaran) Berdasarkan publikasi BIS, Desember

19991. Sistem harus memiliki Dasar Hukum kuat pada semua yurisdiksi terkait

2. Ketentuan dan prosedur harus memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta terhadap dampak dari setiap risiko yang dihadapi peserta

3. Sistem harus memiliki prosedur yg jelas mengenai manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas

4. Sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement dengan segera selambat2nya pada akhir hari

5. Dalam multilateral netting, sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement pada jadwal yang telah ditetapkan meskipun ada peserta kliring terbesar yang mengalami ketidak mampuan memenuhi kewajiban

6. Asset/dana untuk setelmen dibawah penguasaan Bank Sentral

7. Sistem harus menjamin keamanan dan kehandalan operasional dan mempunyai contingency plan

8. Sistem harus menyediakan sarana pembayaran yang praktis untuk user dan efisien untuk perekonomian

9. Sistem harus mempunyai kriteria dan akses yang terbuka untuk seluruh partisipan

10. Penyelenggaraan sistem harus efektif, dapat dipertangungjawabkan dan transparan

BI-RTGS(Settlement Processor)

CH

DvP

Card Beased

Payment

IBG

SISTEMRTGS

Settlement for Clearing Figures•SKEJ•OKS, OKM, SOKL, Manual

Payment Settlement, dari trxn jual-beli securities of• Money Market, to be linked to BER (Book Entry Registry)• Capital Market, to be linked to JSX/KPEI

Settlement for clearing figures from card-based payments•Credit Card•ATM•EFT/POS

Settlement for Inter-Bank Giro• Pembayaran gaji• Pembayaran tagihan

Settlement for Rp., dari•Transaksi For-Ex •Pembayaran Cross-Border

RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan rekening giro bank

PvP

74Suplemen 74

Perbedaan antara (Netting vs Gross)

• Proses settlement untuk seluruh transfer dana dilakukan secara net, secara berkala atau pada akhir hari

• Kebutuhan likuiditas terakumulasi secara berkala atau pada akhir hari

• Kekurangan likuiditas dapat ditunda sampai akhir hari

• Kemungkinan terjadi kegagalan settlement, karena netto kewajiban > saldo rekeninig giro bank

• Proses settlement dilakukan per- transaksi secara real-time

• Informasi posisi likuiditas real-time

• Mengurangi risiko kegagalan settlement

• Kebutuhan likuiditas tersebar sepanjang sistem berjalan

• Mengedukasi Treasury Bank untuk lebih profesional dan disiplin dalam pengelolaan likuiditas

Netting (Sistem Kliring) Gross (sistem BI-RTGS)

75

Sistem Pembayaran Nilai Besar (high value) vsSistem Pembayaran Nilai Kecil (retail)

Suplemen 75

Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional

PERKEMBANGAN

SISTEM PEMBAYARAN

- KEMAMPUAN BANK

- KEMAJUAN

TEKNOLOGI

- KEBUTUHAN

MASYARAKAT

- KERJASAMA

INTERNASIONAL

TUGAS POKOK BANK INDONESIAPASAL 15 UU NO. 23 TH. 1999

MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

ACUAN POKOK PENGEMBANGAN

SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL BLUE PRINT SPN 1995

REVIEW BLUE PRINT SPN

REVISED BLUE PRINT SPN(BLUE PRINT SPNGENERASI KEDUA)

76

Issue2 Sistem Pembayaran Saat IniLampiran

Isu SP 76

Pengembangan Sistem Pembayaran

KERANGKA KEBIJAKAN SP KERANGKA KEBIJAKAN SP

BLUE PRINT 1995

• STABILITY

• EFFICIENCY

• FAIRNESS

PERKEMBANGAN PADA BIDANG

SISTEM PEMBAYARAN :

- KEMAMPUAN BANK

- KEMAJUAN TEKNOLOGI

- KEBUTUHAN MASYARAKAT

-KERJASAMA INTERNASIONAL

BLUE PRINT BARU(second generation)

• Risk Reduction

• Efficiency

• Consumer Protection

• Equitable Access

77


Isu SP 77

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (sedang disiapkan)

• Indonesia belum memiliki peraturan perundangan tentang Transfer

Dana yang dapat mencakup, antara lain kejelasan hak dan kewajiban

para pihak, status dana, dasar hukum yang digunakan dalam hal terdapat perselisihan.

• proses transfer dana dan potensi timbulnya permasalahan hukum, akibat :

– Banyaknya pihak yang terlibat (nasabah/bank/lembaga non bank)

– Tidak jelasnya hak dan tanggung jawab para pihak dalam proses

transfer dana

– Tidak jelas kepastian dan perlindungan hukum (terutama nasabah)

– Pesatnya perkembangan media transfer dana

Latar Belakang Perlunya Undang-Undang Transfer Dana

78Isu SP 78

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana

1. Cakupan pengaturan RUU Transfer Dana

(Elektronik dan non elektronik; Rupiah dan Valas;Bank dan Lembaga selain Bank di wilayah RI)

2. Status dana transfer terkait dengan likuidasi dan pailit

(Cakupan permasalahan boedel pailit atau custodian, status dana

apabila Perintah Transfer Dana : belum diaksep atau telah diaksep)

3. Perubahan dan pembatalan Perintah Transfer Dana

4. Pembuktian dan alat bukti

(Penambahan pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU ini)

5. Pengaturan rumusan tindak pidana dan sanksi

79


Isu SP 79

Sistem Kliring Terpadu

Suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring secara nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Bank

Mencakup pengembangan sistem kliring kredit paperless dan sistem kliring warkat debet

Manfaat bagi Bank Indonesia : Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan aplikasi serta waktu proses kliring Mengurangi risiko penyelenggaraan kliring Tersedia jangkauan transfer antar bank yang lebih luas melalui sistem kliring

Manfaat bagi Bank : Menghemat biaya operasional bank (biaya pencetakan warkat) Memperluas jangkauan layanan bank kepada masyarakat

80Isu SP 80

TPK - PLA

P/C

C/E

WARKET

R/E

Keterangan :

TPK Terminal Peserta Kliring

PLA Peserta Langsung Aktif

PC Personal Computer

CE Communication Encoder

R/E Reader Encoder

DKE Data Kliring Elektronik

JKE Jaringan Komunikasi Data

R/S Reader Sorter

SETTLEACCOUNTING

SISTEM PUSAT KLIRING ELEKTRONIK

SPKE LAPORAN MATCHING

MATCH

MESIN R/S

MESIN R/S

SETTLEMENT

LOKET

Bagan Aliran Sistem Kliring Elektronik

DKE JKD


msExchExchangeServer

computer2

computer2computer2computer2

computer2

msExchExchangeServer

computer2 computer2

Terminal RTGS Bank A

SNA NetworkTo RCC

Data Network

BankBranch

BankBranch

BankBranch

BankBranch

BankBranch

Terminal RTGS Bank B

Internal Network

Back-EndBack-End

Internal Network

Bank IndonesiaRTGS Central Computer

Konfigurasi BI - RTGS


CAKUPAN MATERI

Documents

Transcript of CAKUPAN MATERI