CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang...
Transcript of CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang...
![Page 1: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/1.jpg)
CAKUPAN MATERI
1. KONSEP DASAR KEBIJAKAN FISKAL
2. PERAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
3. KONSEP APBN4. GAMBARAN UMUM APBN 5. STUDI IMPLEMENTASIwww.mercubuana.ac.id
![Page 2: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/2.jpg)
Pengertian Kebijakan Fiskal
• kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara
• Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah
• pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
![Page 3: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/3.jpg)
KEBIJAKAN FISKAL ?
• Kebijakan pemerintah yg berkaitan dengan APBN untuk mempengaruhi jalannya perekonomian guna mencapai sasaran / tujuan tertentu
Misal: menaikkan/menurunkan budget- perpajakan/subsidi- pinjaman masyarakat/luar negeri
DI RI: tercermin dalam APBN
![Page 4: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/4.jpg)
FUNGSI FISKAL ?
1. FUNGSI Alokasi: mengarahkan supayafaktor produksi dimanfaatkan secaraoptimal
2. Fungsi Distribusi3. Fungsi Stabilisasi
![Page 5: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/5.jpg)
Jenis Keb Fiskal
1. Discretionary (keb fiskal yg disengaja/aktif): keb yg sengaja dilakukan utk mencapa target tertentu. Misal: keb. Menaikkan pengeluiaran pemerintah (G) utuk mendorong produksi shg pendapatan nasional meningkat
![Page 6: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/6.jpg)
2. Built in/Automatic Stabiliers (Keb Fiskal yang pasif): merupakan reaksi otomatis dari keadaan perekonomian yg ada. Misalnya: pendapatan masyarakat naik penerimaan pemerintah dari pajak meningkat
![Page 7: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/7.jpg)
Fungsi Pendapatan Nasional• Dengan memasukkan unsur pemerintah
(Keb Fsikal dalam perekonomian, maka persamaan pendapatan nasional menjadi:
• Y = C + I + G• Ini menggambarkan perekonomian 3 Sektor• Misal: Pem ingin menaikkan pdpt nas.
Melalui keb fiskal bisa dilakukan misalnya dg menaikkan peng pemerintah
(Gambar)
![Page 8: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/8.jpg)
• Pengeluaran pemerntah naik G , pendapatan nasional naik ΔY.
• ΔY = k ΔG• Jika k = 3 dan peng pemerintah naik
10 ΔY = 3 x 10 = 30.Jadi kenaikan pengeluaran pemerintah
sebesar 10 dapat menaikkan pendapata nasional sebesar 30.
![Page 9: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/9.jpg)
Perkembangan kebijakan fiskal
• Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi
• Pada masa krisis peran pemerintah dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian, mengingat sektor swasta belum dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian secara optimal
![Page 10: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/10.jpg)
Istilah-istilah dalam fiskal• Ilusi Fiskal : Kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai aspek
pembiayaan maupun pengalokasian anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini.
• Pendapatan Asli Daerah : Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari daerah sendiri. Sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannyaditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pos-pos PAD yang sah.
• Belanja Modal :Istilah Belanja Modal ini ini dikenal dengan Pengeluaran Pembangunan pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Belanja Modal ini mencakup belanja untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana di daerah.
![Page 11: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/11.jpg)
APBNApa Itu APBN ?
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
![Page 12: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/12.jpg)
Tahap Penyusunan APBN
• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU APBN) oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN
![Page 13: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/13.jpg)
Format I-Account APBN A. Pendapatan dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Pajak2. Penerimaan Bukan PajakII. Hibah
B. Belanja NegaraI. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran PembangunanII. Dana PerimbanganIII. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)E. Pembiayaan
I. Dalam NegeriII. Luar Negeri
![Page 14: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/14.jpg)
Penyusunan dan Penetapan APBN
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaanPendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan
pajak, dan hibahBelanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
![Page 15: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/15.jpg)
APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran berdasarkan prestasi kerja)
Penyusunan dan Penetapan APBN
![Page 16: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/16.jpg)
Sebagian Urusan
Sumber Pendanaan
KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL
APBD
APBN
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
PenerimaanPembiayaan
TugasPembantuandari Pusat ke
Daerah dan Desa
DAK
BHP dan BP
DAU
Dana DaruratDan Hibah
SILPA tahun lalu
Dana Cadangan
Penjualan KekayaanDaerah yangDipisahkan
Pinjaman Daerah
Kewenangan Pemda :• Urusan Wajib (SPM)
- Propinsi (16 jenis urusan)- Kab/Kota (16 jenis urusan)
• Urusan Pilihan
Kewenangan Pemerintah:• 6 urusan• di luar 6 Urusan
Lain-lain Pendapatan
Dana Perimbangan
PAD
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Kementerian/Lembaga
SKPD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah
![Page 17: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/17.jpg)
Penjelasan Komposisi APBN
A.PenerimaanPenerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN
![Page 18: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/18.jpg)
B.PengeluaranSecara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
![Page 19: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/19.jpg)
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (APBN)
• Presiden• Menteri Keuangan • Menteri/Pimpinan Lembaga
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
![Page 20: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/20.jpg)
PRESIDEN• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
![Page 21: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/21.jpg)
Dicari dg cara lain:k= 1/(1-MPC) = 1/0.4 = 2.5Peng pemerintah naikΔG =140
ΔY = k x ΔG = 2.5 x 140= 350Y = 900 + 350 = 1250Konsumsi yg baru:C = 160 + 0.6 Y
= 160 + 750= 910
![Page 22: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/22.jpg)
Menteri Keuangan bertugas:• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro• Menyusun rancangan APBN dan rancangan
Perubahan APBN• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran• Melakukan perjanjian internasional di bidang
keuangan• Melaksanakan pemungutan pendapatan negara
yang telah ditetapkan dengan undang-undang• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara• Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN• Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang
pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.
![Page 23: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/23.jpg)
Dana yang berasal dari Anggaran K/L (APBN)yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat.Mencakup semua penerimaan dan pengeluarandalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.Tidak termasuk dana yang dialokasikan untukinstansi vertikal pusat di Daerah.Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik.Dilaksanakan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah.
DANA DEKONSENTRASI
![Page 24: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/24.jpg)
Dana yang berasal dari Anggaran K/L(APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.
Mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaanTugas Pembantuan.
Ditugaskan pelaksanaannya kepadaGubernur/Bupati/Walikota;
Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;
Dilaksanakan oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah
DANA TUGAS PEMBANTUAN
![Page 25: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/25.jpg)
Pajak dan Transfer
• Merupakan instrumen yang otomatis dalam membatasi bekerjanya efek multiplier dalam perekonomian
• Misal: Ekonomi terjadi deflasi⇒ pajak (yg tergantung pd tkt pendapatan) otomatis juga akan turunC ↑ ⇒ekonomi > stabil⇒ pembayaran pensiun:C ↑ ⇒ ekonomi > stabil
![Page 26: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/26.jpg)
Tingkat Harga dan uang
• Harga: nilai suatu brg/jasa yg diukur dlm satuan uang• Ada 2 jenis jarga:
-1. Harga kalkulasi: ditentukan oleh produsen/penguasa atas dasar biaya & laba yg diharapkan2. Harga pasar: ditentukan besarnya S & D
↑o Harga: berfluktuasi ↓
![Page 27: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/27.jpg)
INFLASI dan DEFLASI
• Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, baik brg konsumsi maupun brg produksi
• Deflasi adalah penurunan harga secara umum
![Page 28: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/28.jpg)
Menurut penyebarannya ada 3 jenis inflasi
1. Excess demand inflation: terjadi karena permintaan yang berlebihanaggregate demand > supply
2. Bottle neck inflationterjadi karena perubahan dan struktur permintaan
3. Cost push inflationterjadi karena kenaikan harga input
![Page 29: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/29.jpg)
Dilihat dari intensitas kecepatannya ada 2 jenis inflasi:
1. Creeping inflationkenaikan harga terjadi secara perlahan-lahan* 5% per tahun
2. Hyper inflationkenaikan harga yang cepatmisal: biaya produksi + upah ↑
![Page 30: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/30.jpg)
INFLASI RINGAN
< 10% per tahunDapat memacu ↑ produksiEmployment ↑
Sebab: ↑ harga mendorong pengusaha ↑investasi kes. Kerja
DEFLASI• Cenderung untuk ↓ produksi &
kesempatan kerja
![Page 31: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/31.jpg)
SIMULASI PERHITUNGAN
![Page 32: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/32.jpg)
• Pengeluaran pemerntah naik G , pendapatan nasional naik ΔY.
• ΔY = k ΔG• Jika k = 3 dan peng pemerintah naik
10 ΔY = 3 x 10 = 30.Jadi kenaikan pengeluaran pemerintah
sebesar 10 dapat menaikkanpendapata nasional sebesar 30.
![Page 33: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/33.jpg)
• Contoh:Jika C = 160 + 0.6 Y dan I = 200, maka Y = 160 + 0.6 Y + 200 0.4 Y = 360 Y = 900 dan C = 700Jika kemudian pemerintah menaikkan gaji
peg neg shg hrs menambah pengeluaran 140, akibatnya Y naik:
Y = 160+0.6Y+200+140 0.4Y = 500
Y = 1250 atau naik 550.
![Page 34: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/34.jpg)
Bagaimana Jika Pemerintah Menurunkan Pajak ?
• Pajak ↓ C sebsar ΔC• Y = C + I + G• Y’ = C + ΔC + I + G
= C’ + I + G
Misal pajak diturunkan Rp 10 juta dan MPC = 0.5ΔC = 0.5 x Rp 10 juta = Rp 5 jutaΔY = k x Δ C = 2 x Rp 5 juta = Rp 10 juta
![Page 35: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/35.jpg)
Uang dan Bank
• Uang: sesuatu yang diterima oleh umum untuk melakukan transaksi/ pertukaran
• Jenis uang:• 1. uang kartal • 2. giral
![Page 36: CAKUPAN MATERI - modul.mercubuana.ac.idGani+...negara • Penerimaan negara di Indonesia ... yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ... kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022011809/5cc78e1988c993c4398be296/html5/thumbnails/36.jpg)
Terima KasihAbdul Gani