BULLETIN STATISTIK TAHUN 2018 EDISI JANUARI 2018 · JANUARI 2018 RINGKASAN STATISTIK LAPORAN...

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISIJANUARI2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi Kepada

PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis

41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengawali tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Januari 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 629,3 ribu LTKL, 295,6 ribu LTKT, 5,3 ribu LTKM, dan 1,9 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 52.912.629 laporan atau meningkat sebanyak 1,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Januari 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penningkatan sebesar 16,1 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan LTKM, LTKL, dan LTKT, yakni masing-masing naik sebesar 26,0 persen, 17,0 persen, dan 15,5 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Januari 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 27 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 10 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 16 HA (43,2 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Januari 2018, belum terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 106 HP, dengan rincian 44 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 29 HP ke Penyidik Kepolisian, 17 HP ke Penyidik DJP, 6 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Januari 2018 terdapat 130 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 168 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Februari 2018

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 95/THN IX/2018

Januari 2018

2

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JANUARI 2018

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Januari 2018:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Januari 2018

sebanyak 52.912.629 Laporan.

A. LTKM = 363.574 Laporan, bertambah 1,5 persen dibanding posisi Desember 2017.

B. LTKT = 27.399.962 Laporan, bertambah 1,1 persen dibanding posisi Desember 2017.

C. LTPBJ = 235.186 Laporan, bertambah 0,8 persen dibanding posisi Desember 2017.

D. LPUT = 28.429 Laporan yang diperoleh melalui 22 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 24.885.478 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2018 (s.d. Januari 2018):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 932.135 Laporan

atau naik 17,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).

A. LTKM = 5.279 Laporan, naik 10,1 persen (c-to-c).

B. LTKT = 295.623 Laporan, naik 15,0 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 1.887 Laporan, turun 55,7 persen (c-to-c).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 629.346 Laporan, naik 19,7 persen (c-to-c).

Januari 2018:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 932.135 Laporan, atau naik 16,1 persen

dibandingkan Desember 2017 (m-to-m), atau naik 17,7 persen dibandingkan Desember 2017

(y-on-y).

A. LTKM = 5.279 Laporan, naik 26,0 persen (m-to-m), atau naik 10,1 persen (y-on-y).

B. LTKT = 295.623 Laporan, naik 15,5 persen (m-to-m), atau naik 15,0 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 1.887 Laporan, turun 60,5 persen (m-to-m), namun turun 55,7 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 629.346 Laporan, naik 17,0 persen (m-to-m), atau naik 19,7 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Januari 2018:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. Januari 2018 sebanyak 4.155 HA yang terkait dengan 13.915 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.062 HA yang terkait dengan 6.710 LTKM.

- Inquiry = 2.093 HA yang terkait dengan 7.205 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.807 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 132 HA yang terkait dengan 425 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 106 Laporan.

Tahun 2018 (s.d. Januari 2018):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama Januari 2018 sebanyak 37 HA

yang terkait dengan 591 LTKM.

A. HA - Proaktif = 10 HA yang terkait dengan 410 LTKM.

- Inquiry = 27 HA yang terkait dengan 181 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 25 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 0 HA yang terkait dengan 0 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 0 Laporan.

3


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama Januari 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.279 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 264 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 26,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan lalu (m-to-m), atau naik 10,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari 2017 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018 telah mencapai sebanyak 363.574 LTKM atau bertambah 1,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Januari 2018 tercatat sebanyak 299.650 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 429,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) tercatat sebanyak 177 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,1 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,9 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (52,3 persen), Jawa Barat (14,5 persen), dan Jawa Timur (5,2 persen).

• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) adalah perorangan, sedangkan 9,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,4 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (30,4 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (65,3 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 29,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 70,7 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (40,6 persen), Korupsi (22,7 persen), dan Perjudian (8,9 persen).

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

4


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017Jan-2017 s.d. Des-

2017Jan-2018

Kumulatif s.d. Jan-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 36,309 123,049 2,479 2,246 31,074 2,650 2,650 156,773 193,082 88

Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,445 2,203 30,620 2,592 2,592 154,379 190,401 80

¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 1,096 749 9,873 706 706 60,779 71,875 4

¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,052 1,258 17,708 1,684 1,684 77,465 90,005 38

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8,614 7,959 117 118 1,634 136 136 9,729 18,343 19

¤ Bank Asing 2,615 2,592 158 64 906 43 43 3,541 6,156 9

¤ Bank Campuran 1,157 2,343 22 14 499 23 23 2,865 4,022 10

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 34 43 454 58 58 2,394 2,681 8

Non Bank 27,615 115,203 2,314 1,944 25,045 2,629 2,629 142,877 170,492 89

Ø Pasar Modal 1,088 3,461 125 108 1,321 132 132 4,914 6,002 7

Ø Asuransi 2,939 20,961 401 240 4,627 302 302 25,890 28,829 17

Ø Dana Pensiun 1 13 0 0 3 1 1 17 18 1

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1,435 43,286 276 300 3,140 383 383 46,809 48,244 12

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

22,122 36,839 1,108 1,044 11,505 1,469 1,469 49,813 71,935 30

Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 280 226 3,663 293 293 13,423 13,453 14

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 1,084 123 25 778 49 49 1,911 1,911 8

Ø Koperasi 0 87 1 0 1 0 0 88 88 0

Ø Penyelenggara E-Money 0 5 0 0 6 0 0 11 11 0

Ø Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 238,252 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 299,650 363,574 177

Tahun 2018Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah

Jan 2003

s.d. Jan-

2018

Jumlah PJK

Pelapor 2018

(s.d. Jan-2018)Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d.Januari 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Januari 2018.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


8,581

10,936

1,374

500

404

338

694

3,655

2

6,608

7,032

1,895

270

12

42,304

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka…

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

Januari 2017 s.d. Januari 2018

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

4,793 4,917 5,298 3,858 4,738 4,427 4,028 5,146 4,777 4,892 5,055 4,190 5,279

2.67.7

-27.2

22.8 -6.6-9.0

27.8-7.2 2.4 3.3

-17.126.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18

2017 2018

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

Januari 2018

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM

Januari 2018

6


Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. Januari 2018

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. Januari 2018

196,775253,508

302,176

358,295 363,574

39,688 56,733 48,668 56,119 5,279

28.8%

19.2%

18.6%

1.5%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

39,688

56,733

48,668

56,119

5,2793,307 4,728 4,056 4,677 5,279

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

7


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d.Januari 2018

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d. Januari 2018

39,688

56,733

48,668

56,119

5,279

23,790 26,56725,507

31,074

2,650

15,898

30,166

23,16125,045

2,6290

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2014 2015 2016 2017 2018

Bank + Non Bank Bank Non Bank

3,307.3

4,727.8

4,055.7

4,676.6

5,279.0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2014

2015

2016

2017

2018

8


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Jan-2018Kumulatif s.d. Jan-

2018m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nanggroe Aceh Darussalam 48 32 387 48 48 0.9 50.0 0.0 0.0

Sumatera Utara 178 144 1,946 170 170 3.2 18.1 -4.5 -4.5

Sumatera Barat 25 19 198 19 19 0.4 0.0 -24.0 -24.0

Sumatera Selatan 81 54 1,321 77 77 1.5 42.6 -4.9 -4.9

Bengkulu 11 7 164 5 5 0.1 -28.6 -54.5 -54.5

Jambi 22 37 290 33 33 0.6 -10.8 50.0 50.0

Riau 53 47 552 72 72 1.4 53.2 35.8 35.8

Kepulauan Riau 38 140 1,190 99 99 1.9 -29.3 160.5 160.5

Lampung 46 75 522 88 88 1.7 17.3 91.3 91.3

Kep Bangka Belitung 6 7 86 7 7 0.1 0.0 16.7 16.7

Banten 232 187 2,405 207 207 3.9 10.7 -10.8 -10.8

DKI Jakarta 2,592 1,984 27,000 2,762 2,762 52.3 39.2 6.6 6.6

Jawa Barat 682 593 10,376 764 764 14.5 28.8 12.0 12.0

Jawa Tengah 122 138 1,546 208 208 3.9 50.7 70.5 70.5

Jawa Timur 330 291 3,544 274 274 5.2 -5.8 -17.0 -17.0

DI Yogyakarta 66 34 592 56 56 1.1 64.7 -15.2 -15.2

Bali 26 58 448 65 65 1.2 12.1 150.0 150.0

Nusa Tenggara Barat 16 13 162 17 17 0.3 30.8 6.3 6.3

Nusa Tenggara Timur 2 5 138 2 2 0.0 -60.0 0.0 0.0

Maluku 2 4 80 6 6 0.1 50.0 200.0 200.0

Maluku Utara 1 6 44 4 4 0.1 -33.3 300.0 300.0

Kalimantan Barat 15 35 366 20 20 0.4 -42.9 33.3 33.3

Kalimantan Timur 31 69 542 43 43 0.8 -37.7 38.7 38.7

Kalimantan Tengah 11 18 81 15 15 0.3 -16.7 36.4 36.4

Kalimantan Selatan 23 33 277 46 46 0.9 39.4 100.0 100.0

Kalimantan Utara 5 1 29 7 7 0.1 600.0 40.0 40.0

Sulawesi Utara 15 26 217 23 23 0.4 -11.5 53.3 53.3

Sulawesi Selatan 71 51 934 67 67 1.3 31.4 -5.6 -5.6

Sulawesi Tengah 15 28 156 11 11 0.2 -60.7 -26.7 -26.7

Sulawesi Tenggara 9 20 176 37 37 0.7 85.0 311.1 311.1

Sulawesi Barat 0 0 8 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 1 1 31 6 6 0.1 500.0 500.0 500.0

Papua 17 31 280 19 19 0.4 -38.7 11.8 11.8

Papua Barat 1 2 31 2 2 0.0 0.0 100.0 100.0

Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Kumulatif s.d.

Jan-2018

Perkekbangan Jan-2018

(dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan

mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian

sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah

kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya.

9


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Tah

un

20

18

(s.

d. Ja

nu

ari 2

018

)

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.

10


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 90.8 27.3 10.2 10.2

Ø Laki-Laki 2,762 2,447 31,822 3,040 3,040 63.4 24.2 10.1 10.1

Ø Perempuan 1,588 1,320 18,596 1,755 1,755 36.6 33.0 10.5 10.5

Perusahaan/Korporasi 443 423 5,701 484 484 9.2 14.4 9.3 9.3

Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1

Jenis Kategori Terlapor


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(dalam Persen)

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,076 898 11,077 1,199 1,199 25.0 33.5 11.4 11.4

Ø Pegawai Swasta 1,279 1,178 16,736 1,459 1,459 30.4 23.9 14.1 14.1

Ø PNS (termasuk pensiunan) 375 361 4,685 434 434 9.1 20.2 15.7 15.7

Ø Ibu Rumah Tangga 310 263 3,386 339 339 7.1 28.9 9.4 9.4

Ø Pedagang 136 262 2,339 286 286 6.0 9.2 110.3 110.3

Ø Pelajar/Mahasiswa 305 132 2,305 170 170 3.5 28.8 -44.3 -44.3

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 135 98 1,211 117 117 2.4 19.4 -13.3 -13.3

Ø Profesional dan Konsultan 66 81 859 96 96 2.0 18.5 45.5 45.5

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah86 66 949 93 93 1.9 40.9 8.1 8.1

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)69 70 1,033 105 105 2.2 50.0 52.2 52.2

Ø Pengajar dan Dosen 45 22 413 29 29 0.6 31.8 -35.6 -35.6

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

26 7 275 6 6 0.1 -14.3 -76.9 -76.9

Ø Pegawai Bank 3 9 126 15 15 0.3 66.7 400.0 400.0

Ø Petani dan Nelayan 12 13 164 13 13 0.3 0.0 8.3 8.3

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan25 19 159 8 8 0.2 -57.9 -68.0 -68.0

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya

0 1 7 1 1 0.0 0.0 n.a. n.a.

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

3 4 38 5 5 0.1 25.0 66.7 66.7

Ø Pengurus Parpol 2 1 29 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Pegawai Money Changer 1 0 3 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø Pengrajin 1 1 2 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 395 281 4,622 420 420 8.8 49.5 6.3 6.3

Total Terlapor Perseorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 100.0 27.3 10.2 10.2

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(dalam Persen)

11


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,061 896 12,816 1,359 1,359 28.3 51.7 28.1 28.1

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,244 1,098 14,263 1,393 1,393 29.1 26.9 12.0 12.0

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,059 969 12,040 1,077 1,077 22.5 11.1 1.7 1.7

Ø Usia 50 - 60 tahun 643 522 7,571 660 660 13.8 26.4 2.6 2.6

Ø Usia Diatas 60 tahun 292 249 3,102 241 241 5.0 -3.2 -17.5 -17.5

Ø Tidak Teridentifikasi 51 33 626 65 65 1.4 97.0 27.5 27.5

Total Terlapor Perseorangan 4,350 3,767 50,418 4,795 4,795 100.0 27.3 10.2 10.2

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(dalam Persen)

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terkait Tindak Pidana 1,213 1,197 14,695 1,545 1,545 29.3 29.1 27.4 27.4

Ø Penipuan 671 533 6,210 627 627 40.6 17.6 -6.6 -6.6

Ø Korupsi 262 247 3,344 351 351 22.7 42.1 34.0 34.0

Ø Perjudian 56 106 1,156 137 137 8.9 29.2 144.6 144.6

Ø Di Bidang Perbankan 15 19 369 62 62 4.0 226.3 313.3 313.3

Ø Narkotika 18 20 399 97 97 6.3 385.0 438.9 438.9

Ø Di Bidang Perpajakan 60 59 581 63 63 4.1 6.8 5.0 5.0

Ø Terorisme 44 103 1,107 101 101 6.5 -1.9 129.5 129.5

Ø Penyuapan 57 25 479 15 15 1.0 -40.0 -73.7 -73.7

Ø Penggelapan 9 40 249 47 47 3.0 17.5 422.2 422.2

Ø Di Bidang Kelautan 0 2 167 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Perdagangan Manusia 0 2 36 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 3 83 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Pencurian 1 1 19 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Di Bidang Kehutanan 1 6 57 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Di Bidang Pasar Modal 3 2 12 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 1 6 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 2 1 1 0.1 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Barang 1 1 12 1 1 0.1 0.0 0.0 0.0

Ø Pemalsuan Uang 0 1 3 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Prostitusi 1 1 5 1 1 0.1 0.0 0.0 0.0

Ø Psikotropika 0 5 11 1 1 0.1 -80.0 n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 6 1 1 0.1 n.a. n.a. n.a.

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih

14 20 382 40 40 2.6 100.0 185.7 185.7

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,580 2,993 41,424 3,734 3,734 70.7 24.8 4.3 4.3

Total LTKM 4,793 4,190 56,119 5,279 5,279 100.0 26.0 10.1 10.1

Dugaan Tindak Pidana Asal


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(dalam Persen)

12


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama

Januari 2018 sebanyak 295.623 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 14.781 laporan/hari (1 bulan = 20

hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut meningkat 15,5 persen (m-to-m), atau

tercatat naik 15,0 persen jika dibandingkan jumlah pada

Desember 2017 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun

2018 (s.d. Januari 2018) telah sebanyak 2,9 juta laporan yang

dilaporkan oleh 247 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018,

PPATK mencatat telah menerima sebanyak 24,2 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT

disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK

Bank Umum (99,4 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami

penambahan sebesar 104,4 persen atau sebanyak 15,6 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. Januari 2018

256,9

85

201,9

65

217,6

42

158,8

48

288,8

90

201,0

93

271,8

77

253,9

78

238,8

58

247,1

49

258,6

19

255,8

88

295,6

23

-21.4

7.8-27.0

81.9-30.4

35.2

-6.6-6.0 3.5

4.6 -1.1

15.5

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


2017 2018

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”

13


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Jan-2018Kumulatif s.d.

Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 8,620,893 12,417,477 255,557 253,474 2,830,713 294,174 294,174 15,542,364 24,163,257 180

Ø Bank Umum 8,619,074 12,402,484 255,339 253,059 2,827,128 293,743 293,743 15,523,355 24,142,429 98

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14,993 218 415 3,585 431 431 19,009 20,828 82

Non Bank 10,530 56,232 1,428 2,414 21,079 1,449 1,449 78,760 89,290 67

Ø Pasar Modal 44 39 0 0 3 1 1 43 87 1

Ø Asuransi 165 867 8 0 187 101 101 1,155 1,320 1

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 804 21 9 68 2 2 874 877 1

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9,972 49,614 1,306 2,352 19,796 1,247 1,247 70,657 80,629 57

Ø Money Remittance/KUPU 346 4,611 93 53 1,025 98 98 5,734 6,080 7

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 87 87 0

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 207 207 0

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 12,473,709 256,985 255,888 2,851,792 295,623 295,623 15,621,124 24,252,547 247

Tahun 2017 Tahun 2018

Tahun 2011-

2016

Jumlah

PJK

Pelapor

Tahun 2018

(s.d. Jan-

2018)

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Jan-2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014

s.d.Januari 2018.

16,121,14718,347,896

21,105,13223,956,924 24,252,547

1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851,792 295,623

13.8%

15.0%

13.5%

1.2%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

14


LAPORAN PEMBAWAAN

UANG TUNAI

(LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam

atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,

dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama Januari 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

• Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Januari 2018,

maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006

s.d. Januari 2018 tercatat tetap sebanyak 21.633 laporan

dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno

Hatta (60,1 persen) dan Batam (35,4 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan

pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai

RI. Hingga Januari 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran

pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.

Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran

pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni

sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Batam 2,683 1,617 0 0 3,368 0 0 4,985 7,668

Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 85 0 2,861 0 0 10,139 13,005

Ø Bandung 3 4 0 0 4 0 0 8 11

Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 0 19 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 16 0 0 3 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 113 0 0 437 0 0 550 600

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 1 0 0 1 2

Ø Medan 3 1 0 0 3 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 3 0 0 5 0 0 8 8

Ø Pontianak 0 4 0 0 9 0 0 13 13

Ø Pekanbaru 0 2 0 0 8 0 0 10 10

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 6 0 0 4 0 0 10 10

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 2 0 0 3 0 0 5 5

Ø Yogyakarta 0 4 0 0 3 0 0 7 7

Ø Mataram 0 5 0 0 8 0 0 13 13

Ø Entikong 0 4 0 0 15 0 0 19 19

Ø Kuala Namu 0 1 0 0 31 0 0 32 32

Ø Juanda 0 14 5 0 14 0 0 28 28

Ø Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LPUT 5,711 9,126 90 0 6,796 0 0 15,922 21,633

Lokasi Pelaporan


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2006

s.d. Jan-2018Tahun

2011-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018


UU TPPU

Pasal 34 Ayat (1) :

“Setiap orang yang membawa

uang tunai dalam mata uang

rupiah dan/atau mata uang asing,

dan/atau instrumen pembayaran

lain dalam bentuk cek, cek

perjalanan, surat sanggup bayar,

atau bilyet giro paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) atau yang nilainya setara

dengan itu ke dalam atau ke luar

daerah pabean Indonesia wajib

memberitahukannya kepada

Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.“

Pasal 35 Ayat (1) :

“Setiap orang yang tidak

memberitahukan pembawaan

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dari seluruh jumlah

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain yang dibawa

dengan jumlah paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).”

15


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.

Januari 2018.

7,66813,005

1153116

600592781310101257131932280

0 5,000 10,000 15,000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuanda

Nunukan

13,902 13,920 14,837

21,633 21,633

1,470 18 917 6,796 0

0.1%6.6%

45.8%

0.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

16


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%

Soekarno Hatta 60 19.7%

Batam 49 16.1%

Kuala Namu 13 4.3%

Pekan Baru 8 2.6%

Pontianak 8 2.6%

Medan 6 2.0%

Tarakan 4 1.3%

Dumai 3 1.0%

Bandung 3 1.0%

Tj. Pinang 2 0.7%

Teluk Bayur 2 0.7%

Tj. Balai Karimun 2 0.7%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Palembang 1 0.3%

Atambua 2 0.7%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai304 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Jan-2018

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


137

60

49

13

8

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana…

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua

17


LAPORAN TRANSAKSI DARI

PENYEDIA BARANG DAN JASA

(LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan

kepada PPATK selama Januari 2018 tercatat bertambah

sebanyak 1.887 Laporan, atau turun sebesar 60,5 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau

lebih rendah 55,7 persen dibandingkan jumlah pada Januari

2017.

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan

sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

Januari 2018 telah mencapai 190.983 laporan yang berasal dari

588 PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.

Januari 2018, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan

berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 114.622

laporan atau 60,0 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan

Bermotor sebanyak 71.386 laporan atau 37,4 persen, Pedagang

Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 3.787 laporan atau 2,0 persen,

Balai Lelang sebanyak 1.122 laporan atau 0,6 persen, dan

Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0

persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ø Perusahaan Properti 90,629 3,282 3,314 23,073 920 920 114,622 466

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor52,326 952 1,300 18,195 865 865 71,386 56

Ø Pedagang Perhiasan/logam

mulia3,294 9 74 454 39 39 3,787 4

Ø Balai Lelang 465 19 92 594 63 63 1,122 52

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 4 10

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 146,780 4,262 4,780 42,316 1,887 1,887 190,983 588

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d. Jan-

2018

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

(PBJ)

Tahun

2012-

2016

Tahun 2017Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Jan-2018

Tahun 2018

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”

18


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. Januari 2018

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ

Tahun 2018 (s.d. Januari 2018)

466

56

4

52

10

114,622

71,386

3,787

1,122

4

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

920

49%

Pedagang

Kendaraan

Bermotor

865

46%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

63

3%

Barang Seni

/ Antik

0

0%

19


LAPORAN TRANSAKSI

KEUANGAN TRANSFER DANA

DARI/KE LUAR NEGERI

(LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir Januari 2018 sebanyak 185 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 92 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 51,9 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (28 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (39 persen), dan KUPU (33 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Januari 2018 sebanyak 24,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 507,9 ribu laporan atau sebanyak 25,4 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 15,0 juta Laporan atau 60,2 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 9,9 juta Laporan atau 39,8 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.598 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.167 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

51.9%

NON

BANK

UMUM

48.1%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

93

50%

NON

BANK

UMUM

92

50%

20


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. Januari 2018

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT

28%

NON

SWIFT

39%

KUPU

33%

Outgoing

9,904,898

40%Incoming

14,980,580

60%

Outgoing

15,824,575,244,058,100

48%Incoming

17,483,069,817,922,900

52%

21


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank


Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank


200182

226

188209

182210 212

197212

226204

229

325

298

361

308

336

298

358336 322

356 346334

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


Ribu Laporan

Outgoing Incoming

297

263

363

268

323

267

325 343 334 339

377377

364

305

279

374

300

322

288

341 356 358 354

404376

363

150

200

250

300

350

400

450

500


Triliun Rp

Outgoing Incoming

1,4851,446

1,605

1,426

1,5451,464

1,5461,620

1,6951,604

1,673

1,846

1,587

938936

1,038975 957 967 952

1,0601,112

994

1,1661,125

907

400.0

700.0

1,000.0

1,300.0

1,600.0

1,900.0


Juta Rp/Laporan

Outgoing Incoming

22


LAPORAN

PENUNDAAN TRANSAKSI

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Januari 2018.

• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama

Januari 2018 tercatat sebanyak 13 Laporan, atau lebih

rendah 7,1 persen dibandingkan dengan jumlah laporan

yang diterima pada Desember 2017 yang sebanyak 14

laporan.

• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan

LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga Januari

2018 tercatat sebanyak 2.854 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2018 (s.d.

Januari 2018) dilakukan oleh PJK Bank (92,3 persen),

terutama Bank Negara (53,8 persen) dan BPD (38,5 persen).

Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Tarik/Setor

Tunai (30,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas

terlapor adalah perorangan (92,3 persen) dengan profesi

utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (46,2 persen),

Pegawai Swasta (23,1 persen), dan Ibu Rumahtangga (15,4

persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi

yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) bernilai

dibawah Rp100 juta (76,9 persen). Sejalan dengan hal

tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 92,3

persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum

memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas

dari transaksi yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. Januari

2018) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (46,2 persen), Jawa Barat

(23,1 persen), dan Sumatera Selatan (15,4 persen).

• Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 23,1 persen transaksi

yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas

alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi

sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah transaksi

yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian

besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna

Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (30,8

persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.

23


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Desember 2016 s.d. Januari 2018

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bank 31 13 219 12 12 92.3 -7.7 -61.3 -61.3

Ø Bank Negara 7 4 31 7 7 53.8 75.0 0.0 0.0

Ø Bank Swasta 3 1 22 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø BPD 21 7 163 5 5 38.5 -28.6 -76.2 -76.2

Ø Bank Asing 0 1 3 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Bank Campuran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Non Bank 1 1 8 1 1 7.7 0.0 0.0 0.0

Ø Asuransi 1 0 7 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0

Ø Pasar Modal 0 1 1 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Perkembangan Jan-2018

(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Kumulatif s.d.

Jan-2018

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi1 0 4 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi30 14 212 12 12 92.3 -14.3 -60.0 -60.0

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi1 0 11 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(Dalam Persen)

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

32

26 2825

116

50

18

6 6 5

14 13

0

15

30

45

60


24


Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Transfer 23 6 135 3 3 23.1 -50.0 -87.0 -87.0

Tarik/Setor Tunai 5 0 15 4 4 30.8 n.a. -20.0 -20.0

SMS/Mobile Banking 0 0 7 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 0 0 3 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.

Internet Banking 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Incoming Valas 0 0 1 2 2 15.4 n.a. n.a. n.a.

Remittance 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Saham 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 3 4 39 2 2 15.4 -50.0 -33.3 -33.3

Tidak Terisi 1 4 24 1 1 7.7 -75.0 0.0 0.0

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Jenis Transaksi Yang Ditunda


Kumulatif s.d.

Jan-2018


(Dalam Persen)

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perorangan 32 14 226 12 12 92.3 -14.3 -62.5 -62.5

Ø Pengusaha/Wiraswasta 12 5 80 6 6 46.2 20.0 -50.0 -50.0

Ø Pegawai Swasta 7 4 43 3 3 23.1 -25.0 -57.1 -57.1

Ø Ibu Rumahtangga 3 2 27 2 2 15.4 0.0 -33.3 -33.3

Ø Pelajar/Mahasiswa 0 2 25 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Buruh 6 1 20 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Ø Pedagang 1 0 10 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø PNS 3 0 9 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø PEPS 0 0 5 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Profesional 0 0 1 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.

Ø TKW 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Korporasi 0 0 1 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT

% Distribusi

Kumulatif s.d.

Jan-2018

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Dibawah Rp100 juta 29 13 212 10 10 76.9 -23.1 -65.5 -65.5

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 2 1 11 2 2 15.4 100.0 0.0 0.0

Ø Diatas Rp1 miliar 1 0 4 1 1 7.7 n.a. 0.0 0.0

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4


Kumulatif s.d.

Jan-2018

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)

25


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SUMSEL 19 6 156 2 2 15.4 -66.7 -89.5 -89.5

DKI JAKARTA 10 5 53 6 6 46.2 20.0 -40.0 -40.0

JAWA BARAT 1 1 4 3 3 23.1 200.0 200.0 200.0

KALTIM 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTB 1 0 2 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

JAWA TIMUR 1 1 2 0 0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

SULSEL 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 1 1 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

SUMBAR 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BANTEN 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTRA 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SUMUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

DIY 0 0 0 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.

JAMBI 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTT 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

MALUKU 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 0 0 0 1 1 7.7 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

Jan-2018


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017Jan-2017

s.d. Des-

2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 1 7 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Pertimbangan (1) dan (3) 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (1) saja 3 0 51 4 4 30.8 n.a. 33.3 33.3

Pertimbangan (2) saja 6 4 40 3 3 23.1 -25.0 -50.0 -50.0

Pertimbangan (3) saja 1 1 4 3 3 23.1 200.0 200.0 200.0

Tidak Teridentifikasi 22 8 125 3 3 23.1 -62.5 -86.4 -86.4

Total LPT 32 14 227 13 13 100.0 -7.1 -59.4 -59.4

Alasan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

Jan-2018


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

26


HASI L ANALISIS

(HA)

• Selama Januari 2018, PPATK telah menyampaikan kepada

Penyidik sebanyak 37 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak

591 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 10 HA (27,0 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 410 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 27 HA (73,0 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 181 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Januari 2018, PPATK telah

menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.724 HA dengan

jumlah LTKM terkait sebanyak 10.805 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 890 HA (32,7 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 3.859 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.834 HA (67,3 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 6.946 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018, jumlah

HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan

kepada Penyidik sudah mencapai 4.155 HA dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 13.915 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.062 HA (49,6 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 6.710 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.093 HA (50,4 persen) dengan jumlah

LTKM terkait sebanyak 7.205 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018),

dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana

yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 16 HA (43,2

persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi

tersebut sama banyaknya jika dibandingkan jumlah HA selama

periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 16 HA.

Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana

Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya

juga mengalami peningkatan sebesar 40,0 persen jika

dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun

2017.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan

Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin

kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun

2018 (s.d. Januari 2018), jumlah IHA yang telah disampaikan

telah sebanyak 25 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada KPK,

yaitu sebanyak 9 IHA (28,0 persen).

ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”

27


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 750 12 14 130 10 10 890 2,062

Ø LTKM Terkait 2,851 2,042 56 58 1,407 410 410 3,859 6,710

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 1,523 23 39 284 27 27 1,834 2,093

Ø LTKM Terkait 259 4,626 146 178 2,139 181 181 6,946 7,205

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155

Ø LTKM Terkait 3,110 6,668 202 236 3,546 591 591 10,805 13,915

Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

2003 s.d. Jan-

2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2018

Keterangan :

- Cut off data per 31 Januari 2018.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


456

362

435414

37

73

110 103130

10

383

252

332

284

27

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2014 2015 2016 2017 2018

HA per-Tahun Proaktif Inquiry

28


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 832 22 24 189 16 16 1,037 1,037

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 414 4 9 47 5 5 466 570

Ø KPK SAJA 0 587 6 10 114 8 8 709 709

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN

DAN KPK0 99 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN

KEJAKSAAN1,327 52 0 0 0 0 0 52 1,379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 2 2


DAN BNN0 2 0 0 0 0 0 2 2


DAN

DITJEN PAJAK

0 5 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 214 3 4 43 5 5 262 262

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 14 0 2 10 2 2 26 26

Ø BADAN NARKOTIKA

NASIONAL (BNN)0 45 0 4 11 1 1 57 57

JUMLAH HA 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Jan-

2018Tahun

2011-

2016

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Korupsi; 580 1,166 16 23 196 16 16 1,378 1,958

Ø Penyuapan; 40 59 3 1 14 0 0 73 113

Ø Narkotika; 47 93 1 5 29 2 2 124 171

Ø Di bidang perbankan; 46 41 0 0 5 1 1 47 93

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 20 0 2 9 2 2 31 40

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 74 4 1 23 0 0 97 116

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 64 2 2 16 2 2 82 124

Ø Penipuan; 419 278 5 7 49 7 7 334 753

Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 1 1 6 11

Ø Perjudian; 17 40 0 0 1 0 0 41 58

Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 197 3 4 43 5 5 245 252

Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 1 1 1 1 9 15

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 1 1 3 0 0 3 3

Ø Perdagangan orang; 0 7 0 2 8 0 0 15 15

Ø Pidana lain yang diancam

dengan penjara 4 tahun atau

lebih

0 26 0 4 13 0 0 39 39

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 188 0 0 4 0 0 192 377

JUMLAH HA 1,431 2,273 35 53 414 37 37 2,724 4,155

Dugaan Tindak Pidana Asal

Jumlah

Tahun

2011-

2016

Tahun 2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Jan-

2018

Tahun 2017

29


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2013 255 504

2014 36 63

2015 1 1

2016 - -

2017 - -

2018

(s.d. Jan) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Jan 2018

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


36 1 0 0 0

456

362

435414

37

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 2018

HA Database HA ke Penyidik

30


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 81 5 6 55 7 7 143 521

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 4 13

Ø Komisi Yudisial 5 23 0 0 2 0 0 25 30

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 20 1 1 6 0 0 26 34

Ø Dirjen Pajak 47 92 3 4 26 2 2 120 167

Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 0 1 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 15 0 1 6 1 1 22 35

Ø Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

6 0 1 0 5 1 1 6 12

Ø Kementerian Keuangan 39 134 1 1 27 1 1 162 201

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 6 0 0 1 0 0 7 8

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 0 0 1 0 0 2 3

Ø Badan Narkotika Nasional 12 7 0 0 2 0 0 9 21

Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 20 0 0 2 0 0 22 23

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 3 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 18 0 0 4 1 1 23 23

Ø Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

0 4 0 0 4 0 0 8 8

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 11 1 1 4 0 0 15 15

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 9 0 0 0 0 0 9 9

Ø Kementerian Agama RI 0 1 1 0 3 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 15 0 1 9 0 0 24 24

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 7 1 0 1 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 4 0 0 1 0 0 5 5

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 2 1 0 3 1 1 6 6

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 1 0 0 1 0 0 2 2

Ø Kementerian Kesehatan 0 1 0 0 1 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

Nasional

0 1 0 0 0 0 0 1 1

Ø Badan Intelijen Negara 0 7 2 0 4 0 0 11 11

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 0 0 0 1 0 0 1 1

Ø Kementerian Perhubungan 0 0 0 0 3 0 0 3 3

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

0 0 0 2 7 0 0 7 7

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 0 0 0 1 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 0 0 0 23 2 2 25 25

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 0 0 0 1 0 0 1 1

Ø SKK Migas 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Ø Lainnya 6 327 9 5 176 9 9 512 518

JUMLAH IHA 563 837 26 22 382 25 25 1,244 1,807

Instansi

Jumlah

Tahun 2018Tahun

2011-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d. Jan-

2018

Tahun 2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

31


KARAKTERISTIK TERLAPOR

BERDASARKAN HASIL ANALISIS

(HA)

• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2018

(s.d. Januari 2018) yang berjumlah sebanyak 10 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(70,0 persen atau sebanyak 7 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018) bernominal di

atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 50,0 persen atau sebanyak 5

HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Papua atau

masing-masing sebesar 20,0 persen atau sebanyak 2 HA.

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perorangan 9 7 109 7 7 70.0 0.0 -22.2 -22.2

Ø Laki-Laki 7 7 92 7 7 70.0 0.0 0.0 0.0

Ø Perempuan 2 0 17 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Non Perorangan/Korporasi 3 3 21 3 3 30.0 0.0 0.0 0.0

Total HA Proaktif 12 10 130 10 10 100.0 0.0 -16.7 -16.7

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Jan-

2018


(Dalam Persen)

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

Tahun 2018 (s.d. Januari 2018)

Dibawah

Rp1 Miliar

16.7

16%Rp1 Miliar -

Rp2 Miliar

0.0

0%Rp2 Miliar -

Rp3 Miliar

16.7

Rp3 Miliar -

Rp4 Miliar

16.7

17%

Rp4 Miliar -

Rp5 Miliar

0.0

Di atas Rp 5

Miliar

50.0

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :

“Setiap Orang adalah orang

perseorangan atau Korporasi.”

32


Tabel 24

Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana

s.d. Januari 2018

Jan-2017 Des-2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017


Jan-2018m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Bengkulu 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 1 2 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.

Kepulauan Riau 1 2 8 2 2 20.0 0.0 100.0 100.0

Lampung 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Banten 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

DKI Jakarta 7 2 77 2 2 20.0 0.0 -71.4 -71.4

Jawa Barat 0 1 0 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.

Jawa Tengah 1 0 8 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Jawa Timur 0 1 2 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.

DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Bali 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Barat 1 0 3 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Nusa Tenggara Timur 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Maluku 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Timur 0 0 2 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Utara 0 1 1 1 1 10.0 0.0 n.a. n.a.

Sulawesi Selatan 0 0 3 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Papua 2 2 9 2 2 20.0 0.0 0.0 0.0

Papua Barat 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total HA Proaktif 12 10 130 10 10 100.0 0.0 -16.7 -16.7

Propinsi

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Jan-

2018


(Dalam Persen)

Catatan :

- Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri

dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

33


Ca

tata

n :

Te

rka

it d

en

ga

n s

elu

ruh

tin

da

k p

ida

na

se

ba

ga

ima

na

dim

aksu

d d

ala

m p

asa

l 2 U

U N

o.8

ta

hu

n 2

01

0, ta

np

a m

em

be

da

ka

n p

rofile

te

rla

po

r.

Ga

mb

ar

2. P

em

eta

an

Pro

pin

si M

en

uru

t K

ate

go

ri P

ers

en

tase

Lo

cu

s (T

em

pa

t K

eja

dia

n)

Du

ga

an

Tin

da

k P

ida

na

ya

ng

Te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A P

roa

ktif

Tah

un

20

18

(s.

d. J

an

ua

ri 2

018

)

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 20

13

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

34


HASI L ANALISIS (HA)

PENDANAAN TERORISME

Sepanjang tahun 2018 (s.d. Januari 2018), tidak terdapat HA

yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau

pendanaan terorisme.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2018,

jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik

terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak

132 HA, yang terdiri dari:

o HA Proaktif : sebanyak 64 HA

o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry

pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008

dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai

HA)

• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait

dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak

Januari 2003 s.d. Januari 2018 sebanyak 425 LTKM.

Tabel 25

Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Proaktif Inquiry

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20108 27 35 35

2011-2013 12 9 21 56

2014 3 6 9 65

2015 11 4 15 80

2016 13 16 29 109

2017 17 6 23 132

2018

(s.d. Jan)0 0 0 132

Jumlah 56 41 97 132

64 68 132

Tahun

Hasil AnalisisJumlah

HA

Jumlah

Kumulatif

HA

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(Sejak Januari 2011)

Jumlah Jan-2003 s.d. Jan-2018


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai

catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

UU TPPU

Pasal 2 Ayat (2) :

“Harta Kekayaan yang diketahui

atau patut diduga akan digunakan

dan/atau digunakan secara

langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan terorisme, organisasi

teroris, atau teroris perseorangan

disamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf n.”

Pasal 93:

“Dalam hal ada perkembangan

konvensi internasional atau

rekomendasi internasional di bidang

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang dan

pendanaan terorisme, PPATK dan

instansi terkait dapat melaksanakan

ketentuan tersebut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

35


Grafik 28

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA

Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM

Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

65

80

109

132 132

9 15 29 23 00

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun

230242

271

425425

26 12 29 154

00

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

36


Grafik 30

Jumlah dan Persentase Kumulatif

HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Tabel 26

Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010128 128

2011-2013 76 553

2014 26 230

2015 12 242

2016 29 271

2017 154 425

2018

(s.d. Jan)0 425

Jumlah 297 425

425

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah Jan-2003 s.d. Jan-2018


Proaktif

64

48%

Inquiry

68

52%

37


HASI L PEMERIKSAAN

(HP)

• Selama Januari 2018, tidak terdapat penambahan

penyampaian Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada

Penegak Hukum.

• Dengan tidak adanya penambahan HP tersebut, maka

jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK

ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir tahun

2017 tercatat tetap sebanyak 106 HP, dengan perincian: 44

HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP ke

Penyidik Kejaksaan, 29 HP ke Penyidik Kepolisian, 17 HP ke

Ditjen Pajak, 6 HP ke Ditjen Bea Cukai, 5 HP ke Penyidik BNN,

3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1

HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

• Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh

PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah

dilakukan setidaknya terhadap 8.256 rekening Pihak Terkait

yang tersebar pada 1.086 PJK.

Tabel 27

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan


Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur

BI

Panglima

TNI

Ketua

Dewan OJKKemendagri

Kemenkop &

UKM

Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0

Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1

Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0

Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0

Tahun 2017 20 4 1 9 1 2 2 0 1 0 0 0

Januari 2017 1 - - - - - 1 - - - - -

Maret 2017 2 - - 1 - - - - 1 - - -

Mei 2017 1 1 - - - - - - - - - -

Juli 2017 3 1 - 1 1 - - - - - - -

September 2017 3 - 1 2 - - - - - - - -

Oktober 2017 2 1 - 1 - - - - - - - -

November 2017 3 - - 1 - 1 1 - - - - -

Desember 2017 5 1 - 3 - 1 - - - - - -

Tahun 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Januari 2018 0 - - - - - - - - - - -

Jumlah 106 29 31 44 5 17 6 3 3 1 1 1

Periode Jumlah HP

Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya

UU TPPU

Pasal 1 Angka 8 :

“Hasil Pemeriksaan adalah penilaian

akhir dari seluruh proses identifikasi

masalah, analisis dan evaluasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional yang

disampaikan kepada penyidik.”

Pasal 90 Ayat (1) :

“Dalam melakukan pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang, PPATK dapat

melakukan kerja sama pertukaran

informasi berupa permintaan,

pemberian, dan penerimaan

informasi dengan pihak, baik dalam

lingkup nasional maupun

internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;

b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap

penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas

memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang atau

tindak pidana lain terkait dengan

tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara

lain.”

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) :

”PPATK membuat dan

menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan

wewenangnya secara berkala

setiap 6 (enam) bulan.”

“Laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat.“

38


Tabel 28

Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian


Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah

Rekening

2014 19 95 1,410

2015 20 200 1,831

2016 19 261 1,774

2017 20 339 1,853

2018

(s.d. Jan)0 0 0

Jumlah Kumulatif 106 1,086 8,256

Grafik 31

Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa


19 20 19 20 095

200261

339

0

1,410

1,8311,774

1,853

0

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Jan)

Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening

39


TINDAK LANJUT TERHADAP

HA/HP/INFORMASI

• Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis

(IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah

melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak

lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa

pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan,

penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan,

pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan

hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk

mendukung proses pelacakan aset, mendorong

peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi

penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.

• Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan

kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi

tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK

kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. Januari

2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d.

Januari 2018.

• Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa

penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU

masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio

penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif

secara rata-rata sebesar 47,7 persen, dengan rasio feedback

tertinggi adalah terkait HP sebesar 100,0 persen, diikuti oleh

HA Inquiry sebesar 65,4 persen, HA Proaktif sebesar 63,6

persen, dan IHA sebesar 21,6 persen.

• Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback

selama Januari 2015-Januari 2018, mayoritas status tindak

lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar

31,5 persen.

Grafik 32

Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA


HA-

Proaktif

218

21%

HA-

Inquiry

568

54%

IHA

198

19%

HP

59

6%

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

40


Grafik 33

Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima


Grafik 34

Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima

Januari 2015 – Januari 2018

343

868 917

59

2,187

218

568

198

59

1,043

63.6% 65.4%

21.6%

100.0%

47.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total

Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback

Pemeriksaan

23.7%

Penyelidikan

31.5%

Penyidika

n

27.3%

Henti

Penyidikan

0.7%

Penuntutan

3.3%

Persidangan

2.7%Putusan

Hakim

10.8%

41


PERMINTAAN INFORMASI

KEPADA PJK/PBJ

TERKAIT HA

• Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Januari

2018, PPATK telah menyampaikan sebanyak 655

permintaan informasi, dengan rincian 568 permintaan

informasi kepada PJK Bank, 86 permintaan informasi

kepada PJK Non Bank, dan 1 permintaan informasi kepada

regulator/instansi lainnya.

• Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang

disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam

rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d.

Januari 2018 telah mencapai sebanyak 23.243 permintaan.

• Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010

s.d. Januari 2018 disampaikan kepada PJK Bank

(84,8 persen atau 19.709 permintaan), kepada PJK Non

Bank (14,8 persen atau 3.442 permintaan), serta kepada

regulator/instansi lainnya (0,4 persen atau 92 permintaan).

Tabel 29

Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi


Tahun Bank Non Bank

Regulator/

Instansi

Lainnya

Jumlah

2010-2013 5,262 1,077 21 6,360

2014 2,756 284 8 3,048

2015 3,205 616 4 3,825

2016 3,969 799 48 4,816

2017 3,949 580 10 4,539

2018

(s.d. Jan)568 86 1 655

Jumlah

2010 s.d. Jan 201819,709 3,442 92 23,243

% Distribusi 84.8 14.8 0.4 100.0

42


Grafik 35

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ


Grafik 36

Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun

Berdasarkan Jenis PJK/PBJ


13,233

18,049

22,588 23,243

3,048 3,825 4,816 4,539 655

40.7%

36.4%

25.1%

2.9%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Jan)

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

2,756

3,205

3,969 3,949

568

284616

799580

86

8 4 48 10 10

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Jan)Bank Non Bank Regulator/

Instansi Lainnya

43


PENGADUAN MASYARAKAT

(DUMAS)

• Sejak Januari 2013 s.d. Januari 2018, PPATK telah menerima

622 Dumas, dengan 79 Dumas diantaranya disampaikan

selama tahun 2017, dan belum terdapat Dumas yang

disampaikan selama Januari 2018.

• Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Januari

2018 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak

431 Dumas atau sebesar 69,3 persen. Sedangkan Dumas

yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 191 Dumas

saja atau sebesar 30,7 persen.

• Terhadap 622 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh

Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Januari

2018, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0

persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK


Individu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 282

2015 99 17 116

2016 47 11 58

2017 33 46 79

2018 (s.d. Jan-2018) 0 0 0

Jumlah

Jan-2013 s.d. Jan-2018431 191 622

PeriodeJenis Pelapor

Grafik 37

Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


Individu

431

69%

Lemba

ga

191

31%

44


Tabel 31

Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas



Jumlah Laporan Dumas 431 191 622

Jumlah Dumas yang

DitindaklanjutI431 191 622

Rasio Tindak Lanjut

Dumas100.0% 100.0% 100.0%

Pengaduan Masyarakat

Jan-2013 s.d. Jan-2018

Jenis Pelapor

Grafik 38

Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap

Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas


431

191

622

431

191

622

0

100

200

300

400

500

600

700


Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

45


PUTUSAN PENGADILAN

TERKAIT TPPU

• Berdasarkan data terkini, telah terdapat 168 perkara TPPU

yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d.

Januari 2018.

• Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan

Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup

Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau

Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak

70 putusan atau 41,7 persen.

• Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU

adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda

maksimal sebesar Rp32 Miliar.

• Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait

dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 45

putusan atau 26,8 persen dari total keseluruhan putusan

TPPU.

Tabel 32

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Propinsi


Propinsi

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. Jan)

%

Distribusi

DKI Jakarta 70 41.7

Jawa Tengah 19 11.3

Jawa Barat 12 7.1

Sumatera Utara 11 6.5

Jawa Timur 7 4.2

Bali 6 3.6

Kalimantan Selatan 5 3.0

Kalimantan Timur 4 2.4

Kalimantan Barat 4 2.4

Banten 4 2.4

Banda Aceh 4 2.4

Lampung 1 0.6

Riau 3 1.8

Kepri 3 1.8

Sumatera Selatan 2 1.2

Jambi 2 1.2

Bengkulu 2 1.2

Papua 2 1.2

Sulawesi Utara 1 0.6

Papua Barat 1 0.6

Sulawesi Tengah 1 0.6

Sulawesi Barat 1 0.6

Kalimantan Utara 1 0.6

Kalimantan Tengah 1 0.6

Sulawesi Selatan 1 0.6

Jumlah 168 100.0

LAIN-LAIN

UU TPPU

Pasal 69:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tindak

pidana Pencucian Uang tidak wajib

dibuktikan terlebih dahulu tindak

pidana asalnya.”

Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di

sidang pengadilan, terdakwa wajib

membuktikan bahwa Harta

Kekayaannya bukan merupakan

hasil tindak pidana.”

46


Grafik 39

Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


45

40

19

18

17

9

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

Korupsi

Narkotika

Penipuan

Penggelapan

Perbankan

Pemalsuan

Perjudian

Psikotropika

Pencurian

Perdagangan

Transfer Dana

Pemerasan

TP Perpajakan

Penyuapan

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Kehutanan

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

Tabel 33

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


Tindak Pidana Asal

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. Jan)

%

Distribusi

Korupsi 45 26.8

Narkotika 40 23.8

Penipuan 19 11.3

Penggelapan 18 10.7

Perbankan 17 10.1

Pemalsuan 9 5.4

Perjudian 4 2.4

Psikotropika 2 1.2

Pencurian 2 1.2

Perdagangan 1 0.6

Transfer Dana 1 0.6

Pemerasan 1 0.6

TP Perpajakan 1 0.6

Penyuapan 1 0.6

Pelanggaran Pembawaan

Uang Tunai 1 0.6

Kehutanan 1 0.6

Tindak Pidana Lain yang

berkaitan dengan TPPU 5 3.0

Jumlah 168 100.0

47


Tabel 34

Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman


Minimal Maksimal Minimal Maksimal

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010) *

Januari 2003 -

Desember 201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000

2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000

2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000

2013 12 - - - - -

2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -

2015 10 -Seumur

Hidup- - -

2016 7 - - - - -

2017 24 - - - - -

2018 0 - - - - -

Jumlah 130 1Seumur

Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000

168 5 (bulan)Seumur

Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000

Total Denda

(dalam rupiah)

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

TahunJumlah

Putusan

Hukuman Penjara

(dalam Tahun)

Hukuman Denda

(dalam Rupiah)


Grafik 40

Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


127

137 144

168 168

22 10 7 24 00

30

60

90

120

150

180

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

48


PEMENUHAN

KETERANG AN AHLI

• Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK

turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

Berdasarkan data terkini selama tahun 2018 (s.d. akhir

Januari 2018) tercatat sebanyak 13 permintaan keterangan

ahli telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Januari 2018,

tercatat sebanyak 1.099 permintaan Keterangan Ahli dari

beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.

• Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2008

(s.d. Januari 2018) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 9 permintaan atau 59,4 persen dari seluruh

permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK

telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak

1.040 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini,

sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat

dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 620 permintaan atau sebanyak 59,6 persen dari

keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35

Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon


2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d. Jan)Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL

(BARESKRIM)14 45 19 19 15 42 3 143 157

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &

RESOR (POLRES)19 86 86 71 122 106 6 477 496

KEJAKSAAN AGUNG RI 26 106 49 33 41 51 3 283 309

KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI (KPK)0 5 1 1 0 5 0 12 12

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 45 10 7 34 21 1 118 118

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1

PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 1 0 2 2

DITJEN PAJAK 0 0 0 2 1 0 0 3 3

DITJEN BEA & CUKAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Jumlah 59 289 165 133 213 227 13 1,040 1,099

Jumlah

Tahun 2008

s.d. Jan-

2018

Instansi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010


Sebelum

Berlakunya UU TPPU No.

8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*


49


Grafik 41

Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK

Berdasarkan Instansi Pemohon


Grafik 42

Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU


157

496

309

12

118

1 2 3 1

BARESKRIM POLDA &

POLRES

KEJAKSAAN KPK BADAN

NARKOTIKA

NASIONAL

(BNN)

KOMISI

INFORMASI

PUSAT (KIP)

PENGADILAN

MILITER

DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK

513

646

859

1,086 1,099

165 133 213 227

13 127 137 144 168 168

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

Jumlah Kumulatif Putusan

Pengadilan

50


AUDIT KEPATUHAN

TERHA DAP PIHAK PELAPOR

• Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan

kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak

Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada

Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia

Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2018 (s.d. akhir Januari

2018), PPATK sedang melakukan monitoring secara off-site

kepada Pihak Pelapor dan belum melakukan audit secara on-

site.

• Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit selama tahun

2017, sebagian besar audit yang dilakukan adalah terhadap

65 Perusahaan Properti/Agen Properti (67,0 persen), 10 KUPU

(10,3 persen), 13 Bank (13,4 persen), dan 9 Pedagang

Kendaraan Bermotor (9,3 persen).

• Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan

pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap

PJK/PBJ s.d. Januari 2018 telah mencapai 1.104 audit.

UU TPPU

Pasal 43:

“Dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

c. melakukan audit kepatuhan

atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari

hasil audit kepada lembaga

yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap Pihak

Pelapor;”

Tabel 36

Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. Januari 2018

Tahun

2005-

2016

Jan-2017 Des-2017Jan-2017 s.d.

Des-2017Jan-2018

Kumulatif s.d. Jan-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

Bank 303 0 1 13 0 0

Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0

Perusahaan Asuransi dan

Pialang Asuransi96 0 0 0 0 0

Dana Pensiun Lembaga

Keuangan0 0 0 0 0 0

Perusahaan Efek dan Manajer

Investasi128 0 0 0 0 0

Perposan 1 0 0 0 0 0

Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing108 0 0 10 0 0

Koperasi Simpan Pinjam 7 0 0 0 0 0

Pegadaian 1 0 0 0 0 0

Penyelenggara Kegiatan

Usaha Pengiriman Uang32 0 0 0 0 0

PENYEDIA BARANG DAN JASA: 0 0 0 0 0

Perusahaan Properti/Agen

Properti183 0 5 65 0 0

Pedagang Kendaraan

Bermotor72 0 0 9 0 0

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0

Pedagang Barang Seni dan

Antik0 0 0 0 0 0

Balai Lelang 0 0 0 0 0 0

Total Audit 1,007 0 6 97 0 0

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Audit

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

51


Grafik 43

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor


Grafik 44

Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


754880

1,0071,104 1,104

16.7%

14.4%

9.6%0.0%

96 126 127 97 00

200

400

600

800

1,000

1,200

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun

316

63

96

0

128

1

118

7

1

32

248

81

13

0

0

0 50 100 150 200 250 300 350

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Perusahaan Efek dan Manajer Investasi

Perposan

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Koperasi Simpan Pinjam

Pegadaian

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Perusahaan Properti/Agen Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

Pedagang Barang Seni dan Antik

Balai Lelang

52


PERTUKARAN INFORMASI

ANTAR FIU

• Selama tahun 2018 (s.d. Januari 2018), terdapat 4

pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan

Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang mayoritas terdiri

dari 3 pertukaran informasi yang bersifat Outgoing

Information (75,5 persen). Dalam hal ini, PPATK memberikan

informasi kepada FIU lain atas permintaan informasi dari FIU

lain.

• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah

keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU

pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Januari 2018 tercatat

sebanyak 1.014 pertukaran informasi, dengan 411 kali atau

40,5 persen merupakan penyampaian informasi dari PPATK

atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming Mutual

Request).

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Januari 2018,

pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak

1.420 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran

informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming

Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 609

informasi atau sebesar 42,9 persen.

Tabel 37

Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010

2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d. Jan)Jumlah

1

Outgoing Mutual

Request

(Incoming Information)

163 77 15 15 31 - - 138 301 21.2

2

Incoming Mutual

Request

(Outgoing Information)

198 157 46 71 84 50 3 411 609 42.9

3 Spontaneous Incoming

Information 37 23 43 194 105 - - 365 402 28.3

4 Spontaneous Outgoing

Information 8 1 4 9 14 71 1 100 108 7.6

406 258 108 289 234 121 4 1014 1,420 100.0

% Distribusi

Jumlah

No.Jenis Pertukaran

Informasi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

Tahun 2003

s.d. Jan

2018


Keterangan:

1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan

PPATK menerima informasi yang diminta.

2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK

memberikan informasi yang diminta.

3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).

4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

53


Grafik 45

Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Grafik 46

Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain

Berdasarkan Jenis Informasi


15 15

31

0 0

46

71

84

50

3 43

194

105

0

0 4 9 14

71

1 0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Outgoing

Mutual Request

(Incoming

Information) ,

301, 21%

Incoming

Mutual Request

(Outgoing

Information) ,

609, 43%

Spontaneous

Incoming

Information ,

402, 28%

Spontaneous

Outgoing

Information ,

108, 8%

54


NOTA KESEPAHAMAN

(MOU) • Selama Januari 2018, belum terdapat penandatangan

MoU/Nota Kesepahaman baru, baik dengan

Lembaga/Instansi dalam negeri maupun dengan FIU luar

negeri.

• Dengan belum adanya penambahan MoU baru selama

Januari 2018 tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Januari

2018, tetap terdapat sebanyak 151 Nota Kesepahaman

yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU

diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta

99 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di

dalam negeri.

• Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,

terdapat 73 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU

TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU

dengan FIU dan 58 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam

negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum

berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41

MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU

atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

Jumlah % Distribusi

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 201037 41 78 51.7

2011-2013 9 28 37 24.5

2014 3 7 10 6.6

2015 1 9 10 6.6

2016 2 6 8 5.3

2017 0 8 8 5.3

2018

(s.d. Jan)0 0 0 -

Jumlah 15 58 73 48.3

52 99 151 100.0

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

Jumlah


UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan

PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara lain.”

55


Grafik 47

Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Grafik 48

Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Tabel 39

FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

4 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010

5 Myanmar Jakarta 14 November 2006

6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

Singapore 17 September 2013

Jakarta 25 September 2013

8 Kamboja Jakarta 22 September 2015

9 Laos Bali 11 Agustus 2016

Ket

7 Singapura

No. Negara (FIU)

Penandatangan Nota Kesepahaman

3

3

5

7

5 5 5

4

5

2 2

3

1

2

0 0

54

1 1

7

5

12

6

9

118

7

9

6

8

0

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FIU Dalam Negeri

Internasio

nal

(FIU)

52

34%Nasional

(Instansi/

Lembaga)

99

66%

56


Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal Keterangan

1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian

Kerjasama pada 5 Maret 2015)

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003

3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 dan 24 Agustus 2017

(Juknis PPATK – Ditjen Pajak)

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003

5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Diperbaharui pada 21 Agustus 2017

6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004

7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015

8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 2017

9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005

11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015

12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007

13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007

15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007

16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007

17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 2017

18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007

19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008

20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008

21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015

22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008

24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009

25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009Diperbaharui pada 23 Mei 2017 (MoU dengan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN)

26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009

28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009

29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009

30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009

31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009

33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 Diperbaharui pada 14 Agustus 2017 (Kerja Sama dalam mewujudkan

Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik)

34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009

35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010

37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010

39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010

40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010

41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010

42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011

44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011

45Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian

Pusat Kajian TPPU di UI)Jakarta 29 Juli 2011

46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011

48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011

49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011

50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011

51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012

52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012

53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012

54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012

55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012

56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012

57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012

58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012

59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012

60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012

61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012

62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013

63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013

64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013

65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013

66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013

67

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli 2013

68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013

69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013

70Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)Jakarta 30 Januari 2014

71Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU,

KPK, dan KIPJakarta 4 April 2014

72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014

73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014

74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014

75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014

76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014

77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015

78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015

79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015

80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015

81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan

Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015

82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015

83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015

84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015

85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015

86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016

87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016

88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016

89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016

90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta 17 Oktober 2016

91Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan,

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATKJakarta 24 Oktober 2016

92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 7 Maret 2017

93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 2017

94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei 2017 Perjanjian Kerjasama

95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 2017

96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni 2017 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 2017

97Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Jakarta 6 Juli 2017

98 Universitas Jayabaya Jakarta 26 September 2017

99 Universitas Brawijaya Malang 4 Desember 2017

Tahun 2010

No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

57


Ga

mb

ar

3. F

IU y

an

g T

ela

h M

em

ilik

i M

oU

de

ng

an

PPA

TK

58


Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 2004

5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005

Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 2005

9 Poland Washington 29 Juni 2005

10 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005

Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 2006

13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006

Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006

Jakarta 24 November 2006

Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006

Jakarta 18 Desember 2006

Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007

20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007

21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007

Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 2008

25 Croatia Jakarta 21 April 2008

26 Moldova Seoul 28 Mei 2008


Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009

31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009

32 Macau Brisbane 10 Juli 2009

33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010

35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010

36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010

37 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 2011

39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012

44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012

45 Kazakhstan Astana 2 September 2013

Singapore 17 September 2013


47 Timor Leste Dilli 21 February 2014

48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014

Jakarta 14 July 2014

Amman 10 August 2014

50 Cambodia Jakarta 22 September 2015

51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016

52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016

Tahun 2006

No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

11 Peru

14 Canada

16 South Africa

18 Japan

Tahun 2007

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

46 Singapore

Tahun 2016

Tahun 2014

49 Jordan

Tahun 2015

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISIJANUARI2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

BULLETIN STATISTIK TAHUN 2018 EDISI JANUARI 2018 · JANUARI 2018 RINGKASAN STATISTIK LAPORAN...

Documents

Transcript of BULLETIN STATISTIK TAHUN 2018 EDISI JANUARI 2018 · JANUARI 2018 RINGKASAN STATISTIK LAPORAN...