BUKU 3 - POLTEKKES KENDARI · 2018. 12. 26. · Poltekkes Operasional Kemenkes Kendari Perencanaan...
Transcript of BUKU 3 - POLTEKKES KENDARI · 2018. 12. 26. · Poltekkes Operasional Kemenkes Kendari Perencanaan...
-
BUKU 3
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 1
BUKU 3
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
(POS)
BIDANG KEUANGAN
(PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN)
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
PERIODE TAHUN 2017 – 2021
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas rahmat
dan karunia-Nya Tim Perumus telah menyelesaikan penyusunan
kumpulan Prosedur Operasional Standar (POS) Bidang Keuangan khusus
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Poltekkes Kemenkes Kendari
Periode Tahun 2017 – 2021 (Buku 3). Maksud dan tujuan buku ini adalah
sebagai upaya meningkatkan sistem dan tata kelola manajemen mutu
keuangan di Poltekkes Kemenkes Kendari, sehingga komitmen mengenai
peningkatan kualitas kinerja satuan unit kerja di institusi dapat menjadi
kinerja yang good governance.
Prosedur operasional standar (POS) berisi prosedur-prosedur
operasional standar tentang Prosedur Perencanaan Anggaran meliputi;
Penyusunan/Perencanaan aplikasi RKAKL/DIPA, Revisi Anggaran,
Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kerja . Pelaksanaan Anggaran
meliputi; Usulan Rencana Penarikan Dana, Pengajuan SPP, Pengujian dan
Penerbitan SPM, Pengajuan Uang Muka Kerja, Pengajuan Surat
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dan dan Pembayaran Langsung
Pada Pihak ke-3.
Buku ini merupakan rangkaian buku-buku yang di susun menjadi
beberapa bagian meliputi :
Buku 1 : Tata Cara Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Poltekkes Kemenkes Periode Tahun 2017 - 2021
Buku 2 : Prosedur Standar (POS) Keuangan (Pengelolaan PNBP)
Poltekkes Operasional Kemenkes Kendari Perencanaan Periode Tahun 2017-2021.
Buku 3 : Prosedur Operasional Standar (POS) Keuangan (Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran) Poltekkes Kemenkes
Kendari Perencanaan Periode Tahun 2017 – 2021.
Buku 4 : Prosedur Operasional Standar (POS) Keuangan (Evaluasi dan Laporan Keuangan ) Poltekkes Kemenkes Kendari
Perencanaan Periode Tahun 2017-2021.
Penyusunan buku ini juga sebagai salah satu cara untuk menegaskan
bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas
pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah
berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.Tujuan
penyusunan SOP/POS adalah menciptakan
Kumpulan prosedur ini disusun berdasarkan hasil kajian yang
melibatkan semua unit kerja di Poltekkes Kemenkes Kendari. Kumpulan
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 4
prosedur yang sudah disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu,
kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan
prosedur yang sudah ada.
Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua unit
kerja yang terlibat dalam penyusunan prosedur ini dan semoga kumpulan
standar operasional prosedur ini bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkan.
Penyusun
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... 3
DAFTAR ISI .............................................................................................. 5
1. POS Penyusunan/Perencanaan Anggaran (aplikasi RKAKL/DIPA) ... 6
2. POS Penyusunan Revisi Anggaran DIPA........................................... 9
3. POS Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kerja (POK).......... 12
4. POS Usulan RPD Oleh Jurusan /Unit ............................................ 14
5. POS Usulan SPP Oleh Jurusan /Unit ............................................ 16
6. POS Pembuatan SPP ...................................................................... 19
7. POS Pembuatan SPM ..................................................................... 21
8. POS SPP Uang Persediaan (SPP-UP) ............................................... 24
9. POS SPP Uang Persediaan Tambah Uang Persediaan (SPP-TUP) .... 27
10. POS SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) ................................... 30
11. POS Prosedur Pencairan Dana LS .................................................. 33
12. POS Pembayaran Gaji .................................................................... 36
13. POS Pembayaran Uang Makan (LP) ................................................ 40
14. POS Pembayaran Upah Lembur ..................................................... 44
15. POS Pembayaran Renumerasi ........................................................ 47
16. SOP Pengajuan Uang Muka Kerja (UMK) ........................................ 51
17. SOP Pengajuan SPJ Uang Muka Kerja (UMK) ................................. 53
18. SOP Prosedur Pembayaran LS Pihak ke-3 ...................................... 57
PENUTUP ............................................................................................... 60
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 6
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/001
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
1. POS Penyusunan/Perencanaan
Anggaran (aplikasi RKAKL/DIPA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; 4. Keppres No 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; 5. PP No 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; 6. PP No 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.
Tujuan Prosedur untuk memberikan
penjelasan mengenai: Prosedur atau tata cara
Penyusunan/Perencanaan anggaran DIPA Poltekkes Kemenks Kendari, agar
pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi,
efisien dan efektif.
Definisi Proses Penyusunan/Perencanaan DIPA
yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
Ruang Lingkup POS ini meliputi : Pengelola dan Perencana Anggaran
Jurusan/Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Pengguna : Semua Jurusan/Unit Kerjapelaksana
kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
Aplikasi RKAKL-DIPA
Tor of Reference (TOR) kegiatan Data Dukung E-Katalog
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen di simpan dalam bentuk file dan
arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2006.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 7
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN / PERENCANAAN ANGGARAN (APLIKASI RKAKL/DIPA).
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
JURUSAN
/ UNIT
DIREKTUR/
KPA
PUDIR II/
ADUM
URUSAN
PERENCANAAN
P I
Badan PPSDMK
ESELON I
BPPSDMK
ESELON I
ROREN KEMENKES
IRJEN
KEMENKES
DJA
KEMENKEU WAKTU DOKUMEN
1.
Jurusan/Unit kerja Membuat usulan
Anggaran Rencana Kerja
Kementrian Lembaga
(RKA-KL) Poltekkes
Kemenkes Kendari
Januari-
Maret
Tor of Reference (TOR)
kegiatan
2.
Dikompilasi oleh pengelola RKA-KL
selanjutnya dikirim ke Prencanaan dan
Informasi untuk diproses
menjadi pagu indikatif
Januari-Maret
Aplikasi RKAKL/
DIPA
3. Penetapan Pagu Indikatif Maret Aplikasi
RKAKL/
DIPA
4. Review Pagu Indikatif tingkat Poltekkes
April RKAKL/
DIPA
Dakung
E-Katalog
5. Penetapan Pagu
Anggaran
Juli -
Agustus
RKAKL/
DIPA
Dakung E-Katalog
6.
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 8
7.
8.. Review Pagu Anggaranoleh eselon I Roren Kemenkes RI, serta
Inspektorat Jenderal
Kemenkes RI.
Juli -Agustus
Catatan Hasil Review
9. Penetapan pagu alokasi
anggaran dilaksanakan oleh eselon I Badan
PPSDM Kesehatan Kemenkes
September RKAKL/
DIPA Dakung
E-Katalog
10. Review RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran tingkat Poltekkes
11. Review RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran
Oktober
12. Review bersama direktorat jenderal
anggaran Kementerian
Keuangan RI
Oktober RKAKL/
DIPA
Dakung
E-Katalog
13. Pagu alokasi anggaran
Poltekkes Kemenkes
Kendari yang telah disetujui oleh DJA
Kemenkeu, ditetapkan
menjadi DIPA
November DIPA
14. Penerimaan DIPA Yang
diserahkan oleh Gubernur yang dilakukan pada
bulan Desember
Desember
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 9
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/002
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
2. POS Penyusunan Revisi Anggaran
DIPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; 4. Keppres No 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; 5. PP No 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 6. PP No 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.
Tujuan Prosedur untuk memberikan
penjelasan mengenai: Prosedur atau tata cara Revisi anggaran
DIPA Poltekkes Kemenks Kendari, agar pengelolaan anggaran dilakukan secara
transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.
Definisi
Proses peninjauan dan perbaikan kembali DIPA apabila ada anggaran yang tidak
mencukupi atau perubahan kebutuhan.
Ruang Lingkup POS ini meliputi :
Pengelola dan Perencana Anggaran
Jurusan/Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Pengguna : Semua Jurusan/Unit Kerjapelaksana
kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. Aplikasi RKAKL-DIPA
2. Tor of Reference (TOR) kegiatan 3. Data Dukung 4. E-Katalog
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen di simpan dalam bentuk file dan
arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2006.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 10
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN DIPA
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
JURUSAN
/ UNIT
DIREKTUR/
KPA
PUDIR II/
ADUM
URUSAN
PERENCANAAN
P I
Badan PPSDMK
ESELON I
BPPSDMK
ESELON I
ROREN KEMENKES
IRJEN
KEMENKES
DJA
KEMENKEU WAKTU DOKUMEN
1.
Membuat usulan Revisi RKA-KL dan Daftar
Rincian Anggaran (DRA)
1 Hari
Tor of Reference (TOR)
kegiatan
2.
Membuat Matriks Revisi sebelum dan sesudah
Revisi Anggaran, untuk disampaikan dan disetujui
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
1 Hari Matriks Revisi
Membuat surat
permohonan Pengesahan Revisi DIPA ke DJA dgnn
melampirkan matriks
Revisi.
1 Hari Surat
Permohonan
Matriks
Revisi
Persetujuan Revisi DIPA
DJA Kemenkeu
7 Hari Surat
Permohon
an
Matriks Revisi
Cetak Revisi DIPA melalui
Aplikasi RKA-KL sebanyak 10 rangkap (asli) dan
ditandatangani oleh KPA
3 Hari
Cetakan
Revisi DIPA
T
Y
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 11
Hasil Cejat Revisi
DIPA
Penyampaian hasil cetak
Revisi DIPA dan ADK ke
DJA Kemekeu
Revisi
DIPA &
ADK
Setelah disetujui oleh Kanwil DJA, maka akan diterbitkan surat
pengesahan Revisi DIPA ke KPA.
1 Hari Pengesahan Revisi DIPA
Transfer ADK revisi DIPA
ke SPM dan perubahan
data ke aplikasi SAKPA
1 Hari
Pengarsipan Berkas
Revisi DIPA
1 Hari DIPA
Revisi
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 12
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/003
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
3. POS Penyusunan Revisi Petunjuk
Operasional Kerja (POK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; 4. Keppres No 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; 5. PP No 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; 6. PP No 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.
Tujuan Prosedur untuk memberikan
penjelasan mengenai: Prosedur atau tata cara Penyusunan Revisi
Petunjuk Operasional Kerja (POK) anggaran DIPA Poltekkes Kemenks Kendari,
agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib
administrasi, efisien dan efektif.
Definisi Proses Penyusunan Revisi Petunjuk
Operasional Kerja (POK) dilaksanakan setiap ada anggaran yang tidak mencukupi
atau perubahan kebutuhan
Ruang Lingkup POS ini meliputi :
Pengelola dan Perencana Anggaran Jurusan/Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Pengguna :
Semua Jurusan/Unit Kerjapelaksana kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Kendari
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. Aplikasi RKAKL-DIPA 2. Tor of Reference (TOR) kegiatan 3. Data Dukung
4. E-Katalog
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen di simpan dalam bentuk file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2006.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KERJA (POK) DIPA
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
JURUSAN
/ UNIT
DIREKTUR/
KPA
PUDIR II/
ADUM
URUSAN
PERENCANAAN
P I
Badan PPSDMK
ESELON I
BPPSDMK
ESELON I
ROREN KEMENKES
IRJEN
KEMENKES
DJA
KEMENKEU WAKTU DOKUMEN
1.
Membuat usulan Revisi POK Anggaran Rencana
Kerja Kementrian
Lembaga (RKA-KL)
1 Hari Usulan
Revisi POK
Membuat konsep Matriks Revisi sebelum dan
sesudah Revisi Anggaran, untuk disampaikan dan
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
1 Hari
Matriks Revisi
sebelum dan
sesudah Revisi
Anggara
Melakukan penginputan perubahan revisi POK
pada aplikasi RKA-KL
1 Hari
Cetak Revisi POK DIPA melalui Aplikasi RKA-KL
dan ditandatangani oleh
KPA
1 Hari Revisi POK
DIPA
Transfer ADK revisi POK
DIPA ke SPM dan
perubahan data ke
aplikasi SAKPA
Pengarsipan Berkas
Revisi POK DIPA
1 Hari
Revisi POK DIPA
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 14
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/004
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
4. POS Usulan RPD Oleh Jurusan /Unit
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
4. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Sebagai patron Kuasa Pengguna Anggaran
/PPK dalam pelaksanaan anggaran.
Rencana Penarikan Dana (RPD) dibuat oleh masing-masingjurusan/unit secermat
mungkin dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk
perjalanan dinas yang sifatnya
unpredictable
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian
Keuangan
1. Alat tulis
2. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Dokumen Rencana Pernarikan Dana (RPD)
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 15
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) USULAN RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) OLEH JURUSAN/UNIT
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK JURUSAN/UNIT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Pihak Jurusan dan Unit menyusun Dokumen Rencana Penarikan Dana untuk 1 tahun
anggaran
Dokumen RPD
1hari
2. Dokumen RPD dikirim ke
Direktur dan tembusan ke Pudir II/Adum dan PPK
Surat pengantar
Dokumen RPD
1 hari Diketahui oleh
Pengelola Keuangan Pada
Tingkat Rektorat
3. Masing-masing pelaksana menyimpan dokumen RPD sebagai bahan kontrol dan
arsip
Dokumen RPD
10 menit
4. PPK menggunakan RPD
sebagai patron dalam pelaksanaan anggaran dari
masing-masing Jurusan/Unit
Dokumen RPD
10 menit
Mulai
Selesai
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 16
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/005
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
5. POS Usulan SPP Oleh Jurusan /Unit
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
4. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Sebagai patron Kuasa Pengguna Anggaran
/PPK dalam pelaksanaan anggaran.
Suatu suratPermintaan Pembayaran yang disertai dokumen pendukung yang dibuat
oleh Kajur Jurusan/Unit dan diusulkan ke KPA/ PPK untuk pembayaran kegiatan yang
telah atau akan dilaksanakan pada tingkat
jurusan atau unit.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan
SOP Rencana Penearikan Dana
1. Alat tulis
2. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan
anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Dokumen usulan SPP dari jurusan
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 17
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) USULAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) OLEH JURUSAN/UNIT
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK STAF
KEUANGAN
BENDAHARA PENGELUAAN
JURUSAN/ UNIT
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Pihak Jurusan dan Unit
menyusun SPP untuk pembiayaan salah satu
kegiatan operasional
Tridharma PT
Dokumen SPP 1hari
2. Dokumen SPP dikirim ke Direktur dan Direktur mengdisposisi ke Pudir II
dan Adum untuk
menindaklanjuti
Surat pengantar Dokumen SPP
1 hari
3. Pudir II/Adum mengkaji ketersediaan Dana dari SPP
yang diusulkan pada DIPA dan meneruskan ke Staf
Keuangan untuk diverifikasi
Dokumen SPP
10 menit
4. PPK menyetujui
pembayaran SPP
Dokumen SPP
10 menit
5. Bendahara Pengeluaran menerima bukti-bukti
pembayaran untuk
dilakukan pengujian
permintaan pembayaran
6.
Mulai
Tidajk Lengkap
Lengkap
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 18
7.
8. Melakukan penginputan pada aplikasi SPP
Aplikasi SPP
9. Cetak SPP dan
ditandatangani oleh PPK dan PPSPM
Hasil Setakan SPP 4
rangkap
10 Pengarsipan Berkas SPP
Arsip
Selesai
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 19
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/006
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
6. POS Pembuatan SPP
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Untuk memudahkan pelaksanaan
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK yang
dilengkapi dengan Surat Pernyataaan tanggungjawab (SPTJ)
Defenisi :
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
adalah Suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
selaku pemberi kerja untuk selanjutnya
diteruskan kepada pejabat penerbit SPM.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-TUP Bagian
Keuangan SOP Penerbitan SPP-GUP Bagian
Keuangan
Surat Pengantar
Dokumen Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk
file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 20
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR PPSPM PPK
STAF KEUANGAN
BENDAHARA PENGELUAAN
JURUSAN/ UNIT
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Bendahara Pengeluaran
menerima bukti-bukti pembayaran untuk
dilakukan pengujian
permintaan pembayaran.
Dokumen SPP 1hari
2. Melakukan penginputan pada aplikasi SPP
3. Cetak SPP dan ditandatangani oleh PPK dan
PPSPM
4. Melakukan penginputan
tanda tangan pada aplikasi
SPP
45. Pengarsipan Berkas SPP
Mulai
Bukti
Input SPP
TTD
SSP SPP 4
Rangkap
TTD
SSP
Selesai
Input TTD
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 21
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/007
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
7. POS Pembuatan SPM
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara 2. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Untuk memudahkan pelaksanaan
pengajuan Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK yang
dilengkapi dengan Surat Pernyataaan tanggungjawab (SPTJ)
Defenisi :
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-TUP Bagian
Keuangan SOP Penerbitan SPP-GUP Bagian
Keuangan
Surat Pengantar
Dokumen Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk
file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 22
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR PPK PPSPM
STAF KEUANGAN
BENDAHARA PENGELUAAN
KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Bendahara Pengeluaran
menerima SPP dan bukti-bukti pembayaran
2. Memeriksa dan meneliti SPP dan bukti-bukti berdasarkan aturan keuangan
3. Membuat SSP (Surat
Setoran Pajak) yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran dan pengesahan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran atau
Pejabat Pembuat Komitmen
4. Membuat Surat
Pertanggung Jawaban
(SPTJB) yang
ditandatangani oleh PPK
5. Membuat tanda terima
pembayaran
6. Melakukan penginputan permintaan dan pajak kedalam aplikasi SPM
Mulai
Bukti
Verifikasi
Setoran Pajak
Input SPM
TTD
SPTJB TTD
Tanda
Terima
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 23
8.. Cetak SPM yang ditandatangani oleh PPSPM
9. Membawa hasil cetak dan
ADK SPM ke KPPN
10. Jika disetujui, KPPN akan
mengeluarkan SP2D
11.. Mengarsipkan SPM dan
SP2D
TTD SPM
SP2D
ADK
SPM
Selesai
Tidak
Setuju
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 24
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/008
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
8. POS SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Untuk memudahkan pelaksanaan
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP dari Kuasa
Pengguna Anggaran/PPK yang dilengkapi dengan Surat Pernyataaan tanggungjawab
(SPTJ) bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang menurut ketentuan
harus dengan LS.
Defenisi : Surat Permintaan Pembayaran adalah
Suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan dan disampaikan
kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang
ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat
penerbit SPM berkenaan
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-TUP Bagian
Keuangan SOP Penerbitan SPP-GUP Bagian
Keuangan
Surat Pengantar
Dokumen Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan
anggaran tidak terlaksana dengan baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 25
Prosedur PermohonanDana SPP-UP
ENTITAS NO. URUT
KEGIATAN
PPK dan KPA 1a Mengajukan dokumen permohonan UP yang berisi SPP untuk setiap kegiatan/Sub kegiatan/jenis belanja yang
akan /telah dilakukan, dilampiri dokumenpendukung sesuai SPP yang diajukan
2b Menerima kembali dan merevisi/ melengkapi dokumen
permohonan Up dari Bendahara Pengeluaran yang belum sesuai.
PPSPM 4 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran, mengisi
check list kelengkapan berkas SPP dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan penerimaan SPP, menandatangani SPP UP tersebut kemudian dilakukan
pengujian/verifikasi SPP
5 Memproses SPM (menggunakan aplikasi SPM), mencetak SPM 4 rangkap dan menandatangani SPM
tersebut
6 Menyerahkan dokumen SPM lembar 1,2,3 kepada
bendahara pengeluaran
7 Mengarsipkan SPM lembar ke-4
PUMK Jurusan/Unit
1b Membuat permintaan UP setiap kegiatan/sub kegiatan dan mengirimkannya ke PPK
1c Mengarsipkan rekapitulasi permintaan
Bendahara
Pengeluaran
Menerima dokumen SPP-UP dan lampirannya
2a Melakukan verifikasi dokumen SPP UP dan
membubuhkan paraf jika SPP sudah benar dan
mengembalikan ke PPk jika belum lengkap dan diperbaiki
3 Mengirimkan dokumen SPP ke SPM
8 Menerima dokumen SPM lembar 1,2,3 dari PPSPM
9 Mengirim SPM lembar 1 dan 2 ke KPPN
10 Mengarsipkan dokumen SPP UP dan SPM lembar ke 3
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 26
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
PPK PPSPM BENDAHARA
PENGELUARAN
KPPN BANK PIHAK
KE-3
Mulai Menerima SPP dan
lampirannya
Melakukan verifikasi dok
SPP
Membuat Konsep SPM UP
Menyetujui & menandatangani SPP & SPTB
Meneliti dan menandatanga
ni SPM UP, memaraf daftar
rincian & SPTB
Konsep SPP UP
SPM UP SPP UP, Daftar Pengeluaran &
SPTB
Mengirimkan SPM UP
Menerima dan meneliti SP2D
Meneliti Menanda tangani Cek
(KPA)
Daftar Rincian &SPM UP
ADK
SP2D
Cek
Cek Cek Menerima dan
mencairkan
Uang Tunai
Menerima Uang Tunai, menerima
berkas tagihan dan
membayarnya
Berkas Tagihan
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 27
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/009
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
9. POS SPP Uang Persediaan Tambah
Uang Persediaan (SPP-TUP)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara 4. Keppres No 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah :
Untuk memudahkan pelaksanaan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
Tambah Uang Persediaan (SPP-TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK yang
dilengkapi dengan Surat Pernyataaan tanggungjawab (SPTJ) bahwa uang
persediaan tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
Defenisi :
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang
diberikan kepada satker untuk kebutuhan
yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-UP Bagian
Keuangan
SOP Penerbitan SPP-GUP Bagian Keuangan
1. Surat Pengantar
2. Dokumen
3. Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk
file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 28
Prosedur Permohonan Dana SPP-TUP
ENTITAS NO.
URUT
KEGIATAN
PPK dan KPA 1a Mengajukan dokumen permohonan TUP yang berisi
SPP untuk setiap kegiatan/Sub kegiatan/jenis belanja yang akan /telah dilakukan, dilampiri
dokumenpendukung sesuai SPP yang diajukan
2b Menerima kembali dan merevisi/ melengkapi dokumen permohonan TUP dari Bendahara Pengeluaran yang
belum sesuai.
PPSPM 4 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan penerimaan SPP,
menandatangani SPP TUP tersebut kemudian dilakukan pengujian/verifikasi SPP
5 Memproses SPM (menggunakan aplikasi SPM),
mencetak SPM 4 rangkap dan menandatangani SPM tersebut
6 Menyerahkan dokumen SPM lembar 1,2,3 kepada
bendahara pengeluaran
7 Mengarsipkan SPM lembar ke-4
PUMK
Jurusan/Unit
1b Membuat permintaan TUP setiap kegiatan/sub kegiatan
dan mengirimkannya ke PPK
1c Mengarsipkan rekapitulasi permintaan
Bendahara Pengeluaran
Menerima dokumen SPP-TUP dan lampirannya
2a Melakukan verifikasi dokumen SPP TUP dan membubuhkan paraf jika SPP sudah benar dan
mengembalikan ke PPk jika belum lengkap dan
diperbaiki
3 Mengirimkan dokumen SPP ke SPM
8 Menerima dokumen SPM lembar 1,2,3 dari PPSPM
9 Mengirim SPM lembar 1 dan 2 ke KPPN
10 Mengarsipkan dokumen SPP TUP dan SPM lembar ke 3
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 29
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN
(SPP-TUP)
PPK PPSPM BENDAHARA
PENGELUARAN
KPPN BANK PIHAK
KE-3
Mulai Menerima SPP dan
lampirannya
Melakukan verifikasi dok
SPP
Membuat Konsep SPM
TUP
Menyetujui & menandatanga
ni SPP & SPTB
Meneliti dan menandatanga
ni SPM TUP, memaraf daftar rincian & SPTB
Konsep SPP TUP
SPMT UP SPP UP, Daftar Pengeluaran &
SPTB
Mengirimkan
SPM TUP
Menerima dan meneliti SP2D
Meneliti Menanda tangani Cek
(KPA)
Daftar Rincian
&SPM TUP
ADK
SP2D
Cek
Cek Cek Menerima dan
mencairkan
Uang Tunai
Menerima Uang Tunai, menerima
berkas tagihan dan
membayarnya
Berkas Tagihan
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 30
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/010
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
10. POS SPP Ganti Uang Persediaan
(SPP-GUP)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara 4. Keppres No 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
5. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah :
Untuk memudahkan pelaksanaan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK yang
dilengkapi dengan Surat Pernyataaan tanggungjawab (SPTJ) bahwa uang
persediaan tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
Defenisi :
Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti
uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-UP Bagian
Keuangan SOP Penerbitan SPP-TUP Bagian
Keuangan
Surat Pengantar
Dokumen Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk
file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 31
Prosedur Permohonan Dana SPP-GUP
ENTITAS NO.
URUT
KEGIATAN
PPK dan KPA 1a Mengajukan dokumen permohonan GUP yang berisi
SPP untuk setiap kegiatan/Sub kegiatan/jenis belanja yang akan /telah dilakukan, dilampiri
dokumenpendukung sesuai SPP yang diajukan
2b Menerima kembali dan merevisi/ melengkapi dokumen permohonan GUP dari Bendahara Pengeluaran yang
belum sesuai.
PPSPM 4 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan penerimaan SPP,
menandatangani SPP GUP tersebut kemudian dilakukan pengujian/verifikasi SPP
5 Memproses SPM (menggunakan aplikasi SPM),
mencetak SPM 4 rangkap dan menandatangani SPM tersebut
6 Menyerahkan dokumen SPM lembar 1,2,3 kepada
bendahara pengeluaran
7 Mengarsipkan SPM lembar ke-4
PUMK
Jurusan/Unit
1b Membuat permintaan GUP setiap kegiatan/sub
kegiatan dan mengirimkannya ke PPK
1c Mengarsipkan rekapitulasi permintaan
Bendahara Pengeluaran
Menerima dokumen SPP-GUP dan lampirannya
2a Melakukan verifikasi dokumen SPP GUP dan membubuhkan paraf jika SPP sudah benar dan
mengembalikan ke PPk jika belum lengkap dan
diperbaiki
3 Mengirimkan dokumen SPP ke SPM
8 Menerima dokumen SPM lembar 1,2,3 dari PPSPM
9 Mengirim SPM lembar 1 dan 2 ke KPPN
10 Mengarsipkan dokumen SPP GUP dan SPM lembar ke 3
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 32
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-TUP)
PPK PPSPM BENDAHARA
PENGELUARAN
KPPN BANK PIHAK
KE-3
Mulai Menerima SPP dan
lampirannya
Melakukan verifikasi dok
SPP
Membuat Konsep SPM
GUP
Menyetujui & menandatanga
ni SPP & SPTB
Meneliti dan menandatanga
ni SPM TUP, memaraf daftar rincian & SPTB
Konsep SPP UP
SPMT UP SPP GUP, Daftar
Pengeluaran &
SPTB
Mengirimkan
SPM TUP
Menerima dan meneliti SP2D
Meneliti Menanda tangani Cek
(KPA)
Daftar Rincian
&SPM GUP
ADK
SP2D
Cek
Cek Cek Menerima dan
mencairkan
Uang Tunai
Menerima Uang Tunai, menerima
berkas tagihan dan
membayarnya
Permintan Penggunaan UP
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 33
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/011
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
11. POS Prosedur Pencairan Dana LS
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara 13. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
15. Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16. Keppres No 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan Prosedur adalah : Untuk memudahkan pelaksanaan
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dari
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK yang dilengkapi dengan Surat Pernyataaan
tanggungjawab (SPTJ) bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dengan LS.
Defenisi : Dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-UP Bagian Keuangan
SOP Penerbitan SPP-TUP Bagian Keuangan
Surat Pengantar Dokumen
Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan
anggaran tidak terlaksana dengan baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk file dan arsip
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_17_03.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_15_04.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_17_2000.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdfhttp://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_80_2003.pdf
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 34
Prosedur PermohonanDana SPP-LS
ENTITAS NO.
URUT
KEGIATAN
PPK dan KPA 1a PPK mengajukan dokumen permohonan SPP-LS sesuai
dengan kegiatan/sub kegiatan jebis belanja yang telah/akan dilakukan, dilampiri dokumen pendukung (
lihat Perdirjen Perbendaaharaan No. Per-66/Pb/2005) sesuai jenis SPP yang diajukan dan dilengkapai dengan
Surat Pengantar (SP), dibuat rangkap dua, ditujukan kepada KPA (Direktur)
4 Menerima kembali dokumen SPP-LS dari Bendahara
Pengeluaran jika terdapat kesalahan/ketidak sesuaian
kegiatan/Sub Kegiatan/jenis belanja dengan dokumen anggaran unit kerja, untuk dilakukan revisi.
Bendahara
Pengeluaran
2 Menerima dokumen SPP LS dari PPK
3 Melakukan verivikasi kesesuaian alokasi, membubuhkan
paraf pada SPP (jika SPP-LS sudah benar) atau mengembalikan SPP-LS kepada PPK jika masih terdapat
kesalahan/tidak lengkap
5 Jika dokumen SPP-LS sudah benar, SPP-LS diajukan
kepada pejabat penerbit SPM
8a Menerima dokumen SPM lembar 1,2,3 dari Pejabat penerbit SPM
9 Mengirim SPM-LS lembar 1 dan 2 ke KPPN
5a Mengarsipkan SPP-LS dan SPM-LS lembar ke-3
11 Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN dan membuat copy
SP2D
11b Mencatat SP2D kedalam BKU
12 Mengirimkan copy SP2D lembar ke-2 kepada PUMK untuk
dibukuan dan diarsip (bila dianggap penting)
PPSPM 6 Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan penerimaan SPP, menandatangani SPP TUP tersebut kemudian dilakukan pengujian/verifikasi
dokumen SPP-LS
7 Memproses SPM-LS (menggunakan aplikasi SPM),
mencetak SPM 4 rangkap, selanjutnya diuji dan diterbitkan SPM-LS
8 PPSPM menandatangani SPM-LS, menyerahkan dokumen
SPM-LS lembar 1,2,3 kepada bendahara pengeluaran
8b Mengarsipkan SPM lembar ke-4
11a Mengarsipkan SP2D lembar ke-2
Kuasa
BUN/KPPN
9a KPPN menerima SPM-LS dan melakukan pengujian
subtantif dan material
10 Jika dinyatakan benar/lengkap maka diproses SP2D
Menerima dokumen SPP-TUP dan lampirannya
10a SP2D dibuat rangkap 4 dimana lembar 1 dikirimkan ke Bank Persepsi, lembar 2 dikirimkan ke Pejabat Penerbit
SPM dan lembar 3, 4 diarsipkan
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 35
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
PPK BAG KEUANGAN BENDAHARA
PENGELUARAN
PPSPM KPPN BANK
Mulai
SPP
SPP & SP SPP & SP SPP & SP
SPM 1
SPM 2
SP2D 1
Verifikasi
Keg/Sub
Transf ke Rek
PPK/Ben
dahara
Pengu jian
Isi Ceklis BPP
Verifikasi Pagu Paraf
ACC Catat SSP
SPP & SP
Proses SPM
SPM 4 rangkap
SPM 1 &2
SP2D 4 rangkap
SP2D 1 Proses SP2D
SPP
SPM 3 rangkap
SPM 2
SP2D 2
Catat SP 2D
SPM 2
SP2D 2
Dicatat dan
diarsipkan oleh
PUMK
SPP : Surat Permintaan Pembayaran SP : Surat Pengantar SPM : Surat Perintah Membayar BPP : Buku Pengawas Penerimaan SPP
SP2D : Surat Permintaan Pencairan Dana
SPP
SPP & SP
Revisi
SPP & SP
-
POS Bidang Keuangan (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran) 36
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KU/2018/2/012
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
12. POS Pembayaran Gaji
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. 2. PP Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan
Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
3. PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian
gaji/pensiun/tunjangan bulan
ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
Tujuan Prosedur adalah : Sebagai pedoman dalam proses Penggajian
Pegawai
Defenisi : Penggajian adalah proses yang
menentukan tingkat penggajian staf, memonitornya dan
mengendalikannya, disamping itu Gaji
adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta
mempunyai jaminan yang pasti
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan
Daftar gaji Dokumen kepegawaian
Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan
maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan
baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk
file dan arsip
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 37
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBAYARAN GAJI
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK BENDAHARA PENGELUAAN
STAF KEUANGAN
KPPN PEGAWAI KELENGKAPAN WAKTU
1. Pembuat Daftar Gaji
mengumpulkan data dukung untuk melakukan proses
penginputan ke Aplikasi GPP
Dokumen SPP 1hari
2. Daftar gaji yang telah diinput di cetak, kemudian ditandatangani oleh
pembuat daftar gaji,
bendahara pengeluaran dan kuasa pengguna anggaran
3. Membuat Surat
Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang
ditandatangani oleh KPA
4. Daftar gaji dan SPTJB
diajukan ke PPK untuk
ditandatangani dan
dibuatkan SPP
5. Pengiriman ADK Gaji ke
Aplikasi SPM berdasarkan
Daftar dan SPP
6. Cetak SPM Gaji yang
ditandatangani oleh PPSPM
7.
Mulai
SPTJM Daftar
&SPTJM
SPP
Input
Daftar TTD
Daftar
Paraf Daftar
TTD Daftar
Input ADK
Daftar
SPM
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 38
8. Membawa hasil cetak dan ADK SPM Gaji ke KPPN
9. Jika disetujui, KPPN akan
mengeluarkan SP2D
10. Bendahara Pengeluaran
membuat Take Home Pay
(THP) diantar ke bank
11. Pegawai menerima gaji melalui rekening masing-
masing
12. Mengarsipkan SPM dan
SP2D Gaji
SPM SP2D
THP
Gajian
Selesai
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 39
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 40
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/013
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
13. POS Pembayaran Uang Makan
(LP)
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. PP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian
Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun
Anggaran 2014 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan. 3. PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun
anggaran 2010 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.05/2016 tentang
Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Tujuan Prosedur adalah :
Sebagai pedoman dalam proses Pembayaran Uang Makan Pegawai (LP)
Defenisi :
Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN
berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN
pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan Besaran Uang Makan yang
diberikan kepada Pegawai ASN per hari sesuai satuan biaya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya
masukan.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-LS Bagian
Keuangan
Daftar hadir
Dokumen kepegawaian Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka
pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik
Semua dokumen disimpan dalam
bentuk file dan arsip
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 41
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBAYARAN UANG MAKAN (LP)
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK BENDAHARA PENGELUAAN
STAF KEUANGAN
KPPN PEGAWAI KELENGKAPAN WAKTU
1. Pembuat Daftar
mengumpulkan data daftar hadir dan data dukung
lainnya untuk melakukan
proses penginputan ke Aplikasi GPP
Dokumen SPP 1hari
2. Daftar Penerimaan LP yang
telah diinput di cetak, kemudian ditandatangani
oleh pembuat daftar gaji,
bendahara pengeluaran dan
kuasa pengguna anggaran
3. Membuat Surat Pertanggung Jawaban
Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA
4. Daftar penerimaan LP dan
SPTJB diajukan ke PPK
untuk ditandatangani dan dibuatkan SPP
5. Pengiriman ADK LP ke
Aplikasi SPM berdasarkan Daftar dan SPP
6. Cetak SPM LP yang ditandatangani oleh PPSPM
7.
Mulai
SPTJM Daftar
&SPTJM
SPP
Input
Daftar TTD
Daftar
Paraf Daftar
TTD Daftar
Input ADK
Daftar
SPM
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 42
8. Membawa hasil cetak dan ADK SPM LP ke KPPN
9. Jika disetujui, KPPN akan
mengeluarkan SP2D
10. Bendahara Pengeluaran
membuat Take Home Pay
(THP) diantar ke bank
11. Pegawai menerima Uang Makan (LP)
12. Mengarsipkan SPM dan
SP2D Uang Makan (LP)
SPM SP2D
THP
Terima LP
Selesai
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 43
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 44
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/014
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
14. POS Pembayaran Upah Lembur
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
2. Kepmenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
Tujuan Prosedur adalah :
Sebagai pedoman dalam proses
Pembayaran Upah lembur Makan Pegawai (LP)
Defenisi :
Upah Lembur adalah upah yang diterima pekerja/PNS/Honorer atas
pekerjaannya sesuai dengan jumlah
waktu lembur yang dilakukannya. Besaran Upah Lembur yang
dibayarkan per satuan jam sesuai satuan biaya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-LS Bagian
Keuangan
Daftar hadir
Dokumen kepegawaian
Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran
tidak terlaksana dengan baik
Semua dokumen disimpan dalam bentuk file dan arsip
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 45
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBAYARAN UANG LEMBUR
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK BENDAHARA PENGELUAAN
STAF KEUANGAN
KPPN PEGAWAI KELENGKAPAN WAKTU
1. Pembuat Daftar Gaji
mengumpulkan data daftar lembur dan data dukung
lainnya untuk melakukan
proses penginputan ke Aplikasi GPP
Dokumen SPP 1hari
2. Daftar Penerimaan Lembur
yang telah diinput di cetak, kemudian ditandatangani
oleh pembuat daftar gaji,
bendahara pengeluaran dan
kuasa pengguna anggaran
3. Membuat Surat Pertanggung Jawaban
Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA
4. Daftar penerimaan Lembur
dan SPTJB diajukan ke PPK
untuk ditandatangani dan dibuatkan SPP
5. Pengiriman ADK Lemburi ke
Aplikasi SPM berdasarkan Daftar dan SPP
6. Cetak SPM lembur yang ditandatangani oleh PPSPM
7.
Mulai
SPTJM Daftar
&SPTJM
SPP
Input
Daftar TTD
Daftar
Paraf Daftar
TTD Daftar
Input ADK
Daftar
SPM
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 46
8. Membawa hasil cetak dan ADK SPM Lembur ke KPPN
9. Jika disetujui, KPPN akan
mengeluarkan SP2D
10. Bendahara Pengeluaran
membuat Take Home Pay
(THP) diantar ke bank
11. Pegawai menerima Uang Lembur
12. Mengarsipkan SPM dan
SP2D Uang Lembur
SPM SP2D
THP
Terima LP
Selesai
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 47
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/015
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
15. POS Pembayaran Renumerasi
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974. tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. PP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian
Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan
Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan. 4. PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan
bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan
5. Permenkeu Nomor 176/PMK.05/2017 Tentang
Pedoman Renumerasi BLU
Tujuan Prosedur adalah :
Sebagai pedoman dalam proses
Pembayaran Uang Makan Pegawai (LP)
Defenisi : Remunerasi adalah imbalan atau balas
jasa yang diberikan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara sebagai akibat
dari prestasi yang telah diberikannya
dalam rangka mencapai tujuan pemerintah.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
SOP Penerbitan SPP-LS Bagian
Keuangan
Daftar hadir
Dokumen kepegawaian Aplikasi SPM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka
pengelolaan penggunaan anggaran
tidak terlaksana dengan baik
Semua dokumen disimpan dalam
bentuk file dan arsip
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 48
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBAYARAN RENUMERASI
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET DIREKTUR
PUDIR II/ SUBAG ADUM
PPK BENDAHARA PENGELUAAN
STAF KEUANGAN
BIRO KEU KEMENKES
PEGAWAI KELENGKAPAN WAKTU
1. Membuat daftar permintaan
Tunjangan Remunerasi yang disesuaikan dengan daftar
hadir pegawai dan
menyiapkan data pendukung lainnya
Dokumen SPP 1hari
2. Daftar Permintaan
remunerasi dicetak dan dilengkapi Surat SPTJM dari
PNS
3. Daftar permintaan remunerasi tersebut kemudian ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran, Paraf Pudir
II/Adum dan diketahui oleh
Direktur
4. Daftar permintaan remunerasi yang telah
ditandatangani, dikirim ke
Biro Keuangan Kemenkes RI beserta data pendukung
lainnya
Mulai
Input
Daftar Pernya taan & SPTJM
TTD Paraf TTD
SP2D Daftar &
Dakung
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 49
5. Setelah mendapat transfer dana Remunerasi dari BUA,
Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk
kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masing-masing pegawai
6. Pegawai menerima Uang Renumerasi di Rekening
Masing-masing
7. Mengarsipkan Dokumen
pembayaran Renumerasi
THP
Selesai
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 50
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 51
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/16
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
16. SOP Pengajuan Uang Muka Kerja
(UMK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.20 Tahun 1997 Tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara; 6. Peraturan Presiden No.70 tahun
2012 tentang Perubahan Perpres
No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan
No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam
8. Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tujuan Prosedur untuk memberikan
penjelasan mengenai: 1. Tata cara proses pencairan Uang Muka
Kerja (UMK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari ;
2. Sebagai tahapan dalam pencairan dana pada Poltekkes Kemenkes Kendari
Definisi
Yang dimaksud dengan Uang Muka Kerja (UMK) adalah sejumlah dana diberikan
untukmenunjang kegiatan operasional untuk jangka waktu tertentu keperluan
Institusi/ Unit Kerja di lingkungan Poltekkes kemenkes Kendari yang
bersumber dari UangPersediaan yang
diberikan oleh KPPN kepada Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Kendari.
Ruang LingkupPOS ini meliputi :
1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan UMK yang
bersumber dari DIPA Poltekkes Kemenkes Kendari untuk kepentingan
Institusi/Unit kerja dalam lingkungan
Poltekkes Kemenkes Kendari. 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam
pencairan uang muka di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari.
Pengguna :
Semua Jurusan/Unit Kerjapelaksana kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Kendari
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
Surat Permintaan UMK dan dokumen
pendukung
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kuitansi bukti penerimaan Uang Muka Kerja
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 52
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGAJUAN UANG MUKA KERJA (UMK)
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET JURUSAN/UNIT
PUDIR II /ADUM
STAF KEUANGAN
PPK BENDAHARA
PENGELUARAN KELENG- KAPAN
WAKTU OUTPUT
1.
Usulan oleh Jurusan/Unit Kerja yang telah disetujui oleh atasan langsung ditujukan ke PUDIR II/ADUM.
Surat Permintaan UMK dan dokumen pendukung
1 hari
2. Memeriksa dokumen dan mendisposisi ke subag terkait keuangan
Surat Permintaan UMK dan dokumen pendukung
1 hari
Tanda persetujuan atau disposisi
3. Staf melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permintaan Uang Muka Kerja (UMK)
Tanda terima dokumen
1 hari
Penjelasan jika Permintaan UMK ditolak
4. PPK melakukan Koordinasi dengan BP terkait ketersediaan Kas UP dan menguji serta mengeluarkan SPBy kepada BP untuk pembayaran UMK
Surat Perintah Bayar (SPBy) 3 rangkap
1 hari
5. Memeriksa dan meneliti kesesuaian SPBy denganjenis belanja dan ketersediaan anggaran
6. Mengeluarkan Uang Muka Kerja sesuai SPBy
Uang, Dokumen, Kwitansi Pembayaran
1 hari Penjelasan jika Pembarayan UMK ditolak
Mulai
Surat UMK
ACC
Tidak Ya
Selesai
Ya
Tidak
Verifikasi
Verifikasi
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 53
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/17
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
17. SOP Pengajuan SPJ Uang Muka
Kerja (UMK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak; 2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara; 3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6
tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara;
6. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan
Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan
No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam
8. Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Tujuan Prosedur untuk memberikan penjelasan mengenai:
1. Tata cara pengajuan pertanggungjawaban Uang Muka Kerja
(UMK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari ;
2. Sebagai tahapan dalam pengajuan
pertanggungjawaban Uang Muka Kerja (UMK) pada Poltekkes Kemenkes
Kendari
Definisi Yang dimaksud dengan Pengajuan Surat
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja
(UMK) adalah sejumlah dana yang masih sisa dari pembayaran UMK sebelumnya
diberikan untukpenyelesaian pembayaran UMK untuk menunjang kegiatan
operasional untuk jangka waktu tertentu keperluan Institusi/ Unit Kerja di
lingkungan Poltekkes kemenkes Kendari yang bersumber dari UangPersediaan yang
diberikan oleh KPPN kepada Bendahara
Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Kendari.
Ruang Lingkup POS ini meliputi : 1. Tata cara dan persyaratan yang
diperlukan dalam pengajuan surat pertanggungjawabab UMK yang
bersumber dari DIPA Poltekkes Kemenkes Kendari untuk kepentingan
Institusi/Unit kerja dalam lingkungan
Poltekkes Kemenkes Kendari. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam
pencairan uang muka di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari.
Pengguna :
Semua Jurusan/Unit Kerjapelaksana
kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 54
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
Surat Permintaan UMK dan dokumen
pendukung
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kuitansi bukti penerimaan Uang Muka Kerja tahap akhir
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 55
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGAJUAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA KERJA (UMK)
NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KET JURUSAN/UNIT
PUDIR II /ADUM
STAF KEUANGAN
PPK BENDAHARA
PENGELUARAN KELENG- KAPAN
WAKTU OUTPUT
1.
Usulan oleh Jurusan/Unit Kerja yang telah disetujui oleh atasan langsung ditujukan ke PUDIR II/ADUM.
Surat Permintaan UMK dan dokumen pendukung
1 hari
2. Memeriksa dokumen dan mendisposisi ke subag terkait keuangan
Surat Permintaan UMK dan dokumen pendukung
1 hari
Tanda persetujuan atau disposisi
3. Staf melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permintaan Uang Muka Kerja (UMK)
Tanda terima dokumen
1 hari
Penjelasan jika Permintaan UMK ditolak
4. PPK melakukan Koordinasi dengan BP terkait ketersediaan Kas UPdan menguji serta mengeluarkan SPBy kepada BP untuk pembayaran UMKyabg masih tersisa
Surat Perintah Bayar (SPBy) 3 rangkap
1 hari
Mulai
Surat
ACC
Tidak Ya
Ya
Verifikasi
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 56
5. Memeriksa dan meneliti kesesuaian SPBy dengan jenis belanja dan ketersediaan anggaran berdasarkan UMK yang telah diberikan sebelumnya
6. Membayar Uang Muka Kerja sesuai SPBy
Uang, Dokumen, Kwitansi Pembayaran
1 hari Penjelasan jika Pembarayan UMK ditolak
Selesai
Tidak
Verifikasi
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 57
POLTEKKES KEMENKES
KENDARI
Kode/No : SOP/KEU/2018/2/018
Tanggal :
PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS)
Revisi :
18. SOP Prosedur Pembayaran LS Pihak
ke-3
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.20 Tahun 1997 Tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Presiden No.70
tahun 2012 tentang Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang
tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara.
Tujuan Prosedur untuk memberikan
penjelasan mengenai: Proses pengajuan dan pencairan dokumen
LSPihakke-3 padadi lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari.
Definisi
Yang dimaksud dengan Pembayaran LS-
Pihak ke-3adalah pembayaran/pencairan langsung dana yang tersedia dalamDIPA
Poltekkes Kemenkes Kendari atas hak tagih/hak bayar kepada Pihak ke-3
berdasarkan perjanjian kerja melalui proses pada KPPN.
Ruang Lingkup POS ini meliputi :
1. Alur dan tata cara pengajuan dokumen dan pencairan LS-Pihak ke-3 di
lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pencairan dan penggunaan dana LS-
Pihak ke-3di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Kendari.
Pengguna : Semua Jurusan/ Unit Kerja pelaksana
kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kendari
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 58
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PEMBAYARAN LS PIHAK Ke-3
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
JURUSAN /
UNIT
DIREKTUR/
KPA
PUDIR
II/ADUM PPK
PEJABAT
ULP/PANITIA
PENGADAAN
PANITIA
PENERIMA
BARANG HASIL
PEKERJAAN
PPSPM KPPN WAKTU DOKUMEN
1.
Jurusan/Unit kerja mengajukan usulan
pekerjaan/RAB dan pengadaan barang
1 hari
Surat
Usulan dan RAB
2.
Direktur/KPA menerima
dan mempelajari dokumen usulan dan memberi disposisi
kepada PPK untuk tindak lanjut melalui
Pudir II/Adum
1 hari Surat
Usulan dan RAB
3. Pengecekan
Ketersediaan Dana dan Pembebanan
Anggaran
1 hari Surat
Usulan dan RAB
4. Persetujuan pelaksanaan pekerjaan
dan persiapan
tender/penunjukan langsung rekanan dan
proses kontrak
1 hari Surat Usulan
dan RAB,
kartu control,
fisik kontrak
5. Proses tender dan
PenetapanPemenang tender
Dokumen
Tender/profil
rekanan
6.
Mulai
ACC
Disposisi
ACC
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 59
7.
8.. Penyelesaian dan Penerimaan Barang/Hasil
Pelaksanaan Pekerjaan
dan menyerahkan
dokumentasi ke PPK
I hari Dokumen penyelesaian Pekerj./BAP/
BAST
9. PPK menguji dokumen
penyelesaian
pekerjaan dan menerbitkan SPP
1 hari Dokumen,
SPP
10. PPSPM menguji SPP
beserta data dukung dan menerbitkan SPM
1 hari SPP/SPM
11. KPPN menerima SPM dan menerbitkan SP2D
ke rekening pihak ke-3
1 hari SPM/Karwas Kontrak,
SP2D
12. Pencatatan SP2D dan
Pengarsipan dokumen
Pelaksanaan pekerjaan
1 hari SP2D
danDokume
nKontrak
SP2D
Selesai
Verifikasi
Verifikasi
-
Prosedur Operasional Standar Keuangan 60
PENUTUP
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator
penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat
penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk itu dibutuhkan pedoman dan standardisasi dalam pelaksanaan
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai acuan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan sesuai dengan
fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indikator-indikator ;
teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja
dan sistem kerja sehingga seluruh proses Perencanaan dan Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat
terlaksana secara efektif dan efisien.
Buku 3. SOP Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Poltekkes
kemenkes Kendari Periode 2017 -2021 ini, diharapkan dapat menjadi salah
satu acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Kendari, dan selanjutnya akan direvisi kembali
mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan keuangan yang
berlaku di Indonesia.
.