BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 3.1 ...eprints.undip.ac.id/75876/4/BAB_3.pdf ·...
Transcript of BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 3.1 ...eprints.undip.ac.id/75876/4/BAB_3.pdf ·...
44
BAB III
PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
3.1 Dasar Hukum Pengalokasian Dana Desa
Dana Desa bersumber dari APBN yang diberikan khusus untuk desa dalam
meningkatkan pembangunan yang ada di desa, tentunya telah diatur oleh
pemerintah dalam badan hukum. Dana Desa sendiri diatur oleh empat
Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas. Dalam hal pengalokasian Dana Desa ini diatur oleh
Kementerian Keuangan, dasar hukum yang digunakan dalam pengalokasian Dana
Desa yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tanggal 31
Desember 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.Peraturan tersebut berisi tentang
cara-cara pengalokasian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.Di
dalam PMK tersebut menerangkan semua hal terkait pengalokasian Dana Desa
yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
3.2 Pengalokasian Dana Desa TA 2015 - 2018
Dana desa mulai diberikan sejak tahun 2015, tentunya Dana Desa tersebut
telah mengalami banyak perkembangan hingga saat ini.Anggaran Dana Desa
selalu meningkat setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan
keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan di desa.Dalam 5 tahun sejak tahun
2015, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 258 Triliun.
RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa cita) yang berfungsi
untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana
strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga
45
dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan nasional.Pembangunan desa perlu ditingkatkan dengan melakukan
pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah
pertumbuhan, danpercepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 13.00 bersama Mifta
Chalamsa selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Desa dan Daerah Tertinggal,
mengatakan bahwa tujuan pembangunan kawasan perdesaan yaitu untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan
berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta
penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa. Mengurangi jumlah desa
tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019). Mengurangi jumlah desa
tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya
2.000 desa.Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan letak geografis desa.
Pada tahun 2015-2017, formula pengalokasian Dana Desa hanya terdiri dari:
Tabel 3.1
Formula Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2017
Alokasi Dasar
90%
Alokasi Formula
10%
Jumlah Penduduk Desa 25%
Jumlah Penduduk Miskin 35%
Luas Wilayah 10%
Indeks Kemampuan Geografis 30%
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan, 2018
46
Berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun
2018, implikasi dari pengalokasian Dana Desa dengan menggunakan formula
pembagian Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF) = 90%:10%, yaitu belum
sepenuhnya mencerminkan keadilan, belum mencerminkan keberpihakan kepada
desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, belum sepenuhnya fokus pada upaya
pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, maka formula perhitungan Dana Desa
2018 dilakukan perubahan dengan melaluiporsi yang dibagi rata diturunkan, dari
90% menjadi 77% dari pagu Dana Desa,3% dari pagu Dana Desa diberikan
khusus untuk afirmasi bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan
jumlah penduduk miskin tinggi, porsi yang yang dibagi berdasarkan formula naik
dari 10% menjadi 20%, dan bobot kemiskinan pada alokasi formula diperbesar
dari 35% menjadi 50%.Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan yang diambil pada bulan Desember 2018. Dana Desa
terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi
masyarakat desa. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan pada akhir tahun 2018 lalu, Dana Desa telah
berhasil membangun sarana dan prasarana sebagai berikut.
Tabel 3.2
Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2018
No. Sarana/Prasarana Capaian
1 2 3
1. Jalan Desa 191.600 km
2. Jembatan 1.140.378 m
3. Pasar Desa 8.983 Unit
47
1 2 3
4. Bantuan ke BUMDesa 37.830 Kegiatan
5 Embung Desa 4.175 Unit
6. Sumur Bor 45.169 Unit
7. Drainase 29.557.992 Unit
8. PAUD 50.854 Unit
9. POLINDES 9.692 Unit
10. Air Bersih 959.569 Unit
11. Posyandu 24.820 Unit
12 MCK 240.587 Unit
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018
Pencapaian output atas pemanfaatan Dana Desa dapat ditingkatkan secara lebih
signifikan melalui sinergi dan kerjasama pengelolaan Dana Desa antara
pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan,
penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3.3 Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Dalam rangka peningkatan kualitas pengalokasian Dana Desa dengan
lebih mempertimbangkan kondisi daerah, maka Pemerintah Pusat melakukan
berbagai upaya agar pengalokasian Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019 dapat
lebih mengentaskan kesenjangan dan kemiskinan dengan terjadinya pemerataan
dan keadilan dalam pengalokasiannya. Berbagai upaya yang dilakukan
diantaranya yaitu dengan meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang
sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, kini pada tahun anggaran
48
2019 pagu anggaran Dana Desa meningkat menjadi Rp 70 Triliun. Hal ini dapat
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang diperoleh. Dengan
pagu anggaran yang meningkat, maka besaran Dana Desa yang diperoleh juga
jumlahnya akan semakin meningkat sehingga pembangunan yang ada di daerah
juga akan semakin meningkat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga
menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan
aspek pemerataan.Formula yang digunakan mencakup perubahan persentase yang
diberikan agar besaran Dana Desa yang diperoleh sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah.Pemerintah Pusat juga mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa
pada beberapa kegiatan prioritas desa melalui kebijakan yang dibuat.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Purwandi selaku Kepala Subdit
Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan yang dilakukan pada tanggal 8 Februari
2019 pukul 13.00 WIB, mengatakan bahwa dalam bidang pembangunan
infrastruktur/sarana dan prasarana fisik, dana desa juga akan digunakan untuk
melanjutkan skema padat karya tunai. Program padat karya tunai
desa merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal,tenaga kerja
lokal,dan teknologi lokal desa. Hal ini terjadi karena masih banyaknya angka
kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, tingginya jumlah desa tertinggal, dan
terjadinya migrasi serta urbanisasi yang tinggi.Maka dengan melanjutkan skema
padat karya tunai, permasalahan tersebut dapat dikurangi. Selain untuk
pembangunan, Dana Desa juga akan meningkatkan porsi pemanfaatan untuk
pemberdayaan masyarakat desa karena kualitas sumberdaya manusia juga sangat
berpengaruh dalam peningkatan pembangunan desa. Dalam rangka peningkatan
49
perekonomian desa, maka peran Badan Usaha Milik Desa juga akan
dioptimalisasi dengan menciptakan Produk Unggulan Desa, dan memberikan
kemudahan akses permodalan. Sinergi pengembangan desa dilakukan melalui
pola kemitraan dengan dunia usaha. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat yaitu dengan melakukan penguatan atas monev pelaksanaan kebijakan Dana
Desa, Kapasitas SDM Perangkat Desa, serta koordinasi, konsolidasi, dan sinergi
dari tingkat Pemerintahan Pusat, pemda, kecamatan, hingga desa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari bahan paparan Dirjen Perimbangan
Keuangan kepada daerah Kab.Sikka pada bulan bulan Januari 2018, Pagu
Anggaran Dana Desa 2019 sebesar Rp 70 Triliun atau naik sebesar 16,7%
dibandingkan outlook APBN TA 2018 sebesar Rp 60 Triliun, namun turun
sebesar 4,3% (Rp 3 Miliar) dari pagu RAPBN TA 2019 karena dialihkan menjadi
DAU tambahan yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah
daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Ketentuan penganggaran Dana Desa
sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dianggarkan sebesar
10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah secara bertahap. Pemenuhan
10% dilakukan secara bertahap yang diikuti dengan perbaikan pengelolaan Dana
Desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara masif. Pagu anggaran Dana
Desa setiap tahunnya selalu mengalami peaningkatan.
Bagan di bawah ini merupakan grafik peningkatan pagu anggaran Dana Desa
yang terjadi mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
50
Gambar 3.1
Grafik Peningkatan Pagu Anggaran Dana Desa
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
Pada bagan di atas menunjukan bahwa hampir setiap tahun, pagu anggaran Dana
Desa selalu mengalami peningkatan.Akan tetapi pada tahun anggaran 2017 dan
2018, besaran pagu anggaran Dana Desa mengalami persamaan yaitu sebesar Rp
60 Triliun.Hal tersebut terjadi seiring dengan kemampuan keuangan negara yang
terjadi pada saat itu.Selebihnya pagu anggaran terus meningkat agar peningkatan
pembangunan juga semakin meningkat.
Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang rincian APBN, sedangkan
pengalokasian Dana Desa per desa ditetapkan melalui peraturan Bupati tentang
rincian Dana Desa per desa. Data pengalokasian Dana Desa terdiri atas jumlah
desa dan jumlah penduduk desa yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri,
jumlah penduduk miskin desa diperoleh dari Kementerian Sosial, luas wilayah
desa serta IKG dan IKK diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan status desa
diperoleh dari Kementerian Desa. Jika dalam data dasar tidak tersedia, maka data
51
yang digunakan yaitu data tahun sebelumnya atau menggunakan rata-rata data
desa dalam satu kecamatan atau menggunakan data hasil pembahasan dengan
Kementerian/Lembaga yang berwenang. Dana Desa Tahun Anggaran 2019
dialokasikan kepada 434 kabupaten/kota dan 74.953 Desa dengan ketentuan
reformulasi pengalokasian Dana Desa sebagai berikut
a. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD) yang merupakan alokasi yang
dibagi sama rata kepada setiap Desa, yang semula 77% (2018) menjadi
72% (2019).
b. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF) dari yang semula 20% (2018)
menjadi 25% (2019) agar lebih mencerminkan kondisi desa yang
sebenarnya, dan
c. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa
Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang
tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa sesuai APBN 2019.
Bobot Alokasi Dasar akan dikurangi dan bobot Alokasi Formula akan
ditingkatkan secara bertahap untuk tahun anggaran selanjutnya agar
pengalokasian Dana Desa bisa semakin membaik. Pada Alokasi Afirmasi, dibagi
menjadi dua bagian yaitu Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan
jumlah penduduk miskin tinggi yang akan diperhitungkan.
Menurut DJPK, dengan adanya ketentuan tersebut tentunya mempunyai
dampak dari kebijakan reformulasi pengalokasian Dana Desa yaitu sebagai
berikut:
52
a. Dana Desa seluruh Kabupaten/Kota akan mengalami peningkatan.
b. Rasio ketimpangan distribusi Dana Desa (0.479%) lebih rendah dari
tahun 2018 (0.486%).
c. Rata – rata Dana Desa per desa 2019 Rp 933 juta, lebih tinggi dari
tahun 2018 yaitu sebesar Rp 800 juta.
d. Dana Desa di Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi (JPM) Rp
26,7 Triliun atau 38,2%, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp 22,1 Triliun
atau 36,8% dari pagu anggaran.
e. Rata – rata Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
dengan JPM Tinggi Rp 1,335 M, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp
1,075 M.
3.4 Alur Perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Proses perhitungan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan formula
yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait kondisi
daerahnya. Formula tersebut telah diatur dalam Kebijakan Pengalokasian Dana
Desa untuk tahun anggaran 2019, yang mana porsi dari formula tersebut adalah
72% Alokasi Dasar, 3% Alokasi Afirmasi, dan 25% Alokasi Formula. Porsi
Alokasi Dasar diturunkan sebanyak 5% dan diberikan kepada Alokasi Formula,
sehingga porsi Alokasi Formula bertambah menjadi 25%. Hal ini dilakukan sesuai
dengan fokus pemerintah pusat dalam menciptakan pemerataan dan keadilan bagi
semua daerah yang mendapatkan Dana Desa khususnya dengan melalui
perhitungan dari Alokasi Formulanya. Yang mana Alokasi Formula dihitung
berdasarkan kondisi daerah seperti 10% dari jumlah penduduk desa, 50% jumlah
53
penduduk miskin desa, 15% dari luas wilayah desa, dan 25% dari indeks
kemampuan konstruksi desa. Alasan lain dengan ditentukannya penurunan
Alokasi Dasar sebanyak 5% dan dipindah dengan penaikan Alokasi Formula
sebanyak 5% yaitu karena porsi 5% tersebut dinilai cukup pantas dalam
perubahan kebijakan yang dilakukan. Kedepannya, perlahan porsi Alokasi Dasar
akan semakin diturunkan dan Alokasi Formula akan semakin dinaikan guna
mencapai sasaran daerah yang lebih membutuhkan pembangunan.
Berikut merupakan alur perhitungan Dana Desa sesuai dengan kebijakan tahun
anggaran 2019:
54
Rp Triliun
Pagu Dana Desa 2019 70,00
Alokasi Dasar 72% 50,40
Alokasi Afirmasi 3% 2,10
Alokasi Formula 25% 17,50
Gambar 3.2
Alur Perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Dana Desa Rp70 T
AD : AA : AF (72 : 3 : 25)
Rasio JP = JP Kab/Kota : JP Nasional
Rasio JPM = JPM Kab/Kota : JPM Nasional
Rasio LW = LW Kab/Kota :
Total LW Nasional
AF Kab/Kota = Pagu AF x [(10% x Rasio JP) + (50% x Rasio JPM) + (15% x
Rasio LW) + (25% x Rasio IKK)
DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/kota
AD per desa = 672,421 juta
AA per desa = AA untuk DT dengan JPM Tinggi = 211,289
juta AA untuk DST dengan JPM Tinggi = 422,578
juta
Selainnya = 0
AF per desa =
AF Kab/Kota x [(10% x Rasio JP) + (50% x Rasio JPM) +
(15% x Rasio LW) + (25% x Rasio IKG)]
Proses Penghitungan DD per Desa
Rasio JP = JP Desa : JP Kab/Kota
Rasio JPM = JPM Desa: JPM Kab/Kota
Rasio LW = LW Desa: Total LW Kab/Kota
Rasio IKG = IKG
DD per Desa = AD Desa + AA Desa + AF Desa
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
55
Dari bagan di atas dapat kita ketahui terkait perhitungan Dana Desa tahun
anggaran 2019.Pada tahun anggaran 2019, pemerintah menganggarkan Dana Desa
sebesar Rp 70 Triliun, pagu anggaran tersebut mengalami kenaikan dari pagu
anggaran Dana Desa sebelumnya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 Triliun.
Formula perhitungan yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tersebut
yaitu Alokasi Dasar 72%, Alokasi Afirmasi 3%, dan Alokasi Formula 25%. Jika
di lihat dari pagu Dana Desa sebesar Rp 70 Triliun, Alokasi Dasar digunakan
sebagai berikut.
Tabel 3.3
Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2019
Pagu Dana Desa TA 2019 70 Triliun
Alokasi Dasar 72% 50,40 Triliun
Alokasi Afirmasi 3% 2,10 Triliun
Alokasi Formula 25% 17,50 Triliun
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
Alokasi Dasar per desa dihitung berdasarkan pagu Alokasi Dasar dibagi dengan
jumlah desa atau sama dengan Rp 50,4 T/74.953 desa hasilnya yaitu sebanyak Rp
672,421 juta. Jadi perhitungan pertama yaitu setiap desa mendapat anggaran
sebesar Rp 672,421 juta.Selanjutnya yaitu pada perhitungan Alokasi Afirmasi,
pada perhitungan ini menggunakan pertimbangan jumlah desa tertinggal dan
sangat tertinggal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Alokasi Afirmasi untuk desa
sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah sebesar Rp 422,58
juta, dan Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin
tingi yaitu sebesar Rp 211,29 juta. Perhitungan Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota
56
yaitu jumlah desa sangat tertinggal dikali Alokasi Afirmasi desa sangat tertinggal
dengan jumlah penduduk miskin tinggi ditambah dengan jumlah desa tertinggal
dikali Alokasi Afirmasi desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
Kemudian untuk perhitungan Alokasi Afirmasi per desa nya yaitu Alokasi
Afirmasi untuk desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp
211,289 juta dan Alokasi Afirmasi untuk desa sangat tertinggal dengan jumlah
penduduk miskin tinggi sebesar Rp 422,578 juta. Selanjutnya yaitu pada
perhitungan Alokasi Formula dengan porsi 25% dengan cara rasio jumlah
penduduk sama dengan jumlah penduduk kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk
Nasional, untuk perhitungan rasio jumlah penduduk miskin sama dengan cara
jumlah penduduk miskin kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk miskin
nasional, dan untuk rasio wilayah yaitu luas wilayah kabupaten/kota dibagi total
wilayah nasional. Sedangkan untuk perhitungan Alokasi Formula Kabupaten/Kota
yaitu pagu Alokasi Formula dikali 10% dari rasio jumlah penduduk ditambah
50% dari rasio jumlah penduduk miskin ditambah 15% dari rasio wilayah
ditambah 25% dari rasio Indeks Kemahalan Kontstruksi. Kemudian dari hasil
perhitungan masing-masing formula tersebut, semua dijumlahkan sesuai hasil
perhitungannya.Maka dari perhitungan tersebut jadilah besaran alokasi Dana Desa
yang didapat oleh masing-masing daerah khususnya desa di seluruh Indonesia.
Pengalokasian Dana Desa berpihak pada pengentasan kemiskinan dan
kesenjangan masyarakat. Oleh karena itu, pada bagan diatas menunjukan bahwa
kebijakan Dana Desa telah dilakukan penyempurnaan formulasi pengalokasian
Dana Desa yaitu dengan:
57
a. Memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan dengan mengurangi
bobot Alokasi Dasar (AD) dan meningkatkan bobot Alokasi Formula
(AF);
b. Memberikan afirmasi pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi;
c. Melakukan updating dan meningkatkan validitas data.
3.4.1 Rincian Dana Desa Yang Diperoleh Tiap Provinsi beserta Presentase
dari Total Keseluruhan Pagu Anggaran Dana Desa
Dari penjabaran alur pengalokasian Dana Desa diatas, dapat
diketahui besaran perolehan Dana Desa yang didapat oleh seluruh Provinsi di
Indonesia. Besaran ini diperoleh dengan menggunakan kebijakan formula
perhitungan tahun anggaran 2019 yaitu AD:AA:AF 72%:3%:25%. Berikut
merupakan rincian Dana Desa yang diperoleh seluruh Provinsi di Indonesia.
Tabel 3.4
Rincian Dana Desa Yang Diperoleh Tiap Provinsi beserta Presentase dari
Total Keseluruhan Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2019
Provinsi Alokasi Perpres Persentase
2019 %
1
2 3
Prov. Aceh 4.955.500.482.000 7,08%
Prov. Bali 630.189.586.000 0,90%
Prov. Bangka Belitung 309.831.614.000 0,44%
Prov. Banten 1.092.073.316.000 1,56%
Prov. Bengkulu 1.079.418.707.000 1,54%
58
1
2 3
Prov. DI Yogyakarta
423.785.125.000 0,61%
Prov. DKI Jakarta - 0,00%
Prov. Gorontalo 636.614.465.000 0,91%
Prov. Jambi 1.184.558.060.000 1,69%
Prov. Jawa Barat 5.710.074.611.000 8,16%
Prov. Jawa Tengah 7.889.431.604.000 11,27%
Prov. Jawa Timur 7.441.561.392.000 10,63%
Prov. Kalimantan Barat 1.992.571.733.000 2,85%
Prov. Kalimantan Selatan 1.506.337.021.000 2,15%
Prov. Kalimantan Tengah 1.347.142.545.000 1,92%
Prov. Kalimantan Timur 870.119.582.000 1,24%
Prov. Kalimantan Utara 463.268.514.000 0,66%
Prov. Kepulauan Riau 261.333.056.000 0,37%
Prov. Lampung 2.427.111.117.000 3,47%
Prov. Maluku 1.122.509.201.000 1,60%
Prov. Maluku Utara 891.604.070.000 1,27%
Prov. Nusa Tenggara Barat 1.181.329.455.000 1,69%
Prov. Nusa Tenggara Timur 3.020.504.603.000 4,32%
Prov. Papua 5.237.503.009.000 7,48%
Prov. Papua Barat 1.516.915.258.000 2,17%
Prov. Riau 1.436.685.874.000 2,05%
Prov. Sulawesi Barat 560.226.664.000 0,80%
59
1
2 3
Prov. Sulawesi Selatan
2.351.148.984.000 3,36%
Prov. Sulawesi Tengah 1.567.950.719.000 2,24%
Prov. Sulawesi Tenggara 1.613.817.589.000 2,31%
Prov. Sulawesi Utara 1.210.560.814.000 1,73%
Prov. Sumatera Barat 932.325.519.000 1,33%
Prov. Sumatera Selatan 2.683.946.345.000 3,83%
Prov. Sumatera Utara 4.452.049.366.000 6,36%
Grand Total 70.000.000.000.000 100,00%
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
Data diatasmerupakan rincian Dana Desa yang diperoleh seluruh Provinsi
di Indonesia. Diantara 34 Provinsi tersebut, Provinsi yang mendapatkan Dana
Desa tertinggi adalah daerah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah perolehan
dana sebesar Rp 7.889.431.604.000 . Perhitungan dana tersebut sesuai
dengan formula Dana Desa yang telah diatur dalam PMK 193/2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan besaran dana yang diterima tentunya
berbeda-beda karena perbedaan jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah desa
tertinggal dan sangat tertinggal, luas wilayah, serta perbedaan kondisi
geografis yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Faktor utama
yang menyebabkan perbedaan perolehan dana pada daerah-daerah
Kabupaten/Kota tersebut yaitu karena perbedaan jumlah penduduk miskin
yang ada di wilayah tersebut. Dalam alur perhitungan Dana Desa, pada
Alokasi Formula porsi perhitungan dari jumlah penduduk miskin yaitu
sebanyak 50%. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Jawa
60
Tengah adalah sebanyak 3897,20 ribu jiwa. Data tersebut diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada tahun 2017 yang diakses pada
website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada bulan Juli 2019. Selain
itu, indikator lain dari perhitungan Alokasi Formula pada Provinsi Jawa
Tengah yaitu terkait luas wilayah yang dimiliki. Berikut merupakan data luas
wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 3.5
Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Kabupaten/Kota Regency/Municipality 2017
Kabupaten Luas(km2) / Total
Area (square.km)
1 2
3
1. Cilacap 2 138,51
2. Banyumas 1 327,59
3. Purbalingga 777,65
4. Banjarnegara 1 069,74
5. Kebumen 1 282,74
6. Purworejo 1 034,82
7. Wonosobo 984,68
8. Magelang 1 085,73
9. Boyolali 1 015,07
10. Klaten 655,56
11. Sukoharjo 466,66
12. Wonogiri 1 822,37
13. Karanganyar 772,20
14. Sragen 946,49
15. Grobogan 1 975,85
16. Blora 1 794,40
17. Rembang 1 014,10
18. Pati 1 491,20
19. Kudus 425,17
20. Jepara 1 004,16
21. Demak 897,43
61
22. Semarang 946,86
23. Temanggung 870,23
24. Kendal 1 002,27
25. Batang 788,95
26. Pekalongan 836,13
27. Pemalang 1 011,90
28. Tegal 879,70
29. Brebes 1 657,73
Kota/Municipality
1. Magelang 18,12
2. Surakarta 44,03
3. Salatiga 52,96
4. Semarang 373,67
5. Pekalongan 44,96
6. Tegal 34,49
Jawa Tengah 32 544,12 Sumber :BPS Jawa Tengah, 2017
Dari tabel luas wilayah tersebut, dapat diketahuui bahwa luas wilayah Provinsi
Jawa Tengah adalah seluas 32.544,12 Km2. Porsi perhitungan Alokasi
Formula diambil sebanyak 15% dari luas wilayah tersebut. Indikator
selanjutnya yang mempengaruhi perhitungan tersebut ialah Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK) pada daerah yang bersangkutan.Dalam hal ini, Provinsi
Jawa Tengah memiliki IKK yang cukup tinggi.Porsi dalam perhitungannya
adalah sebanyak 25% dari Indeks Kemahalan Konstruksi daerah.
62
Berikut merupakan data IKK Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 3.6
Data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017-2018
Wilayah Jateng Tahun
2017 2018
1 2 3
PROVINSI JAWA TENGAH 98.96 93.05
Kabupaten Cilacap 94.13 89.20
Kabupaten Banyumas 89.64 86.43
Kabupaten Purbalingga 95.82 86.70
Kabupaten Banjarnegara 97.89 90.32
Kabupaten Kebumen 89.29 84.78
Kabupaten Purworejo 95.54 89.34
Kabupaten Wonosobo 95.26 90.74
Kabupaten Magelang 91.96 90.19
Kabupaten Boyolali 97.14 93.43
Kabupaten Klaten 94.69 92.96
Kabupaten Sukoharjo 100.19 92.51
Kabupaten Wonogiri 97.81 92.80
Kabupaten Karanganyar 99.63 94.30
Kabupaten Sragen 99.94 90.29
Kabupaten Grobogan 98.91 97.61
Kabupaten Blora 94.13 97.04
Kabupaten Rembang 101.02 97.62
Kabupaten Pati 100.73 96.32
Kabupaten Kudus 92.86 93.79
Kabupaten Jepara 93.47 100.18
Kabupaten Demak 98.86 96.47
Kabupaten Semarang 99.42 101.72
Kabupaten Temanggung 99.05 92.37
Kabupaten Kendal 98.90 93.72
63
1 2 3
Kabupaten Batang
94.14
92.01
Kabupaten Pekalongan 93.52 92.36
Kabupaten Pemalang 98.04 101.07
Kabupaten Tegal 95.65 88.85
Kabupaten Brebes 96.39 94.33
Kota Magelang 94.58 93.25
Kota Surakarta 99.20 98.91
Kota Salatiga 95.44 90.33
Kota Semarang 97.93 92.42
Kota Pekalongan 98.23 93.82
Kota Tegal 99.80 91.47
Sumber :BPS Jawa Tengah, 2018
Dari rincian data diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi pada
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 93,05. Hal tersebut yang menjadi bahan
pertimbangan dalam pengalokasian Dana Desa melalui Alokasi Formula,
karena pada Alokasi tersebut dapat menghitung besaran yang tepat sesuai
dengan kondisi daerah masing-masing. Data – data tersebut telah menunjukan
bahwa Provinsi Jawa Tengah memang layak untuk mendapatkan Anggaran
Dana Desa tertinggi dibanding Provinsi lainnya. Pada tahun Anggaran 2019,
Dana Desa yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar
Rp 7.889.431.604.000.
64
Berikut merupakan rincian Dana Desa yang diperoleh Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah:
Tabel 3.7
Rincian Dana Desa di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2019
Provinsi Jawa Tengah
1 2
Kab. Banjarnegara 262.654.461.000
Kab. Banyumas 360.743.521.000
Kab. Batang 192.327.469.000
Kab. Blora 268.253.846.000
Kab. Boyolali 219.802.085.000
Kab. Brebes 441.009.459.000
Kab. Cilacap 287.722.232.000
Kab. Demak 276.950.857.000
Kab. Grobogan 289.687.819.000
Kab. Jepara 234.090.663.000
Kab. Karanganyar 160.000.995.000
Kab. Kebumen 396.569.628.000
Kab. Kendal 240.437.047.000
Kab. Klaten 374.660.994.000
Kab. Kudus 139.077.753.000
Kab. Magelang 383.071.777.000
Kab. Pati 417.038.558.000
Kab. Pekalongan 259.749.216.000
65
1 2
Kab. Pemalang 301.814.036.000
Kab. Purbalingga 237.221.605.000
Kab. Purworejo 369.061.708.000
Kab. Rembang 258.436.412.000
Kab. Semarang 181.931.854.000
Kab. Sragen 168.044.095.000
Kab. Sukoharjo 146.662.487.000
Kab. Tegal 340.958.369.000
Kab. Temanggung 241.944.648.000
Kab. Wonogiri 227.393.914.000
Kab. Wonosobo 212.114.096.000
Kota Magelang -
Kota Pekalongan -
Kota Salatiga -
Kota Semarang -
Kota Surakarta -
Kota Tegal -
Sumber: Subdit. Dana Desa dan Otonomi Khusus DJPK, 2019
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat pula data daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat dana Desa terbesar dan
terkecil. Untuk daerah yang mendapatkan Dana Desa terbesar yaitu Kabupaten
Brebes sebesar Rp 441.009.459.000.Seperti sebelumnya, bahwa hal tersebut
disebabkan oleh perhitungan sesuai dengan kondisi daerah yang
dimilikinya.Jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kemahalan
66
Konstruksi (IKK) yang mempengaruhinya. Berikut merupakan data jumlah
penduduk miskin yang ada di Kabupaten Brebes:
Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2018
Indikator Kemiskinan
2016
2017
2018
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 347.98 343.46 309.17
Tingkat Kemiskinan (%) 19.47 19.14 17.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 3.96 3.06 3.51
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1.16 0.78 1.04
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita) 364059 382125 405932
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2018
Data diatas menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Brebes
dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Dalam tiga tahun
terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 347,98 ribu
jiwa, 343,46 ribu jiwa, dan di tahun 2018 jumlahnya menjadi 309,17 ribu jiwa.
Jumlah tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya Dana Desa, jumlah
penduduk miskin dapat dikatakan berkurang setiap tahunnya di daerah
tersebut.Perhitungan Alokasi Formula dengan indikator jumlah penduduk miskin
yang dimiliki daerah yaitu sebesar 50%, karena itu salah satu penyebab
Kabupaten Brebes mendapat Dana Desa terbanyak di Provinsi Jawa
Tengah.Selain itu, indikator lainnya adalah luas wilayah.
67
Berikut merupakan data wilayah Kabupaten Brebes:
Tabel 3.9
Data Luas Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Kecamatan Subdistrict
Luas (km
2)
Total Area (square.km)
Persentase Percentage
(1) (2) (3)
1 Salem 152,09 9,15
2 Bantarkawung 205,00 12,33
3 Bumiayu 73,69 4,43
4 Paguyangan 104,94 6,31
5 Sirampog 67,03 4,03
6 Tonjong 81,26 4,89
7 Larangan 164,68 9,9
8 Ketanggungan 149,07 8,96
9 Banjarharjo 140,26 8,43
10 Losari 89,43 5,38
11 Tanjung 67,74 4,07
12 Kersana 25,23 1,52
13 Bulakamba 102,93 6,19
14 Wanasari 74,44 4,48
15 Songgom 49,03 2,95
16 Jatibarang 35,18 2,12
17 Brebes 80,96 4,87
Kabupaten Brebes 1 662.96 100
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2017
Kabupaten Brebes memiliki wilayah seluas 1162,96 Km2.Porsi luas wilayah
yang digunakan dalam perhitungan alokasi formula adalah 15%. Dengan
mempertimbangkan kondisi ini tentunya Dana Desa yang diberikan telah
68
menuju pada kebutuhan masing-masing daerahnya. Untuk daerah yang
mendapat Dana Desa terkecil di Provinsi Jawa Tengah yaitu daerah
Kabupaten Kudus. Daerah kudus merupakan daerah yang sempit dengan
jumlah penduduk yang sedikit. Berikut merupakan data penduduk miskin yang
ada di Kabupaten Kudus:
Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus Tahun 2009 - 2017
Batas Kemiskinan (Rp/Kap/bl)
Juml Pnddk Miskin (000 org)
Persentase Penduduk Miskin
2009
164 758
91,60
12,05
2010 172 683 82,40 10,73
2011 217 005 97,81 12,58
2012 218 411 84,86 10,80
2013 237 643 70,20 9,02
2014 256 745 73,60 9,45
2015 276 317 68,10 8,63
2016 299 097 70,08 8,62
2017 314 211 65,80 7,99
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2017
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus yaitu 65,80 ribu jiwa.
Data tersebut terakhir diperbaharui pada tahun 2017.Pemerintah daerah yang
kurang memperbaharui data ini menyebabkan data yang digunakan bukan data
tahun anggaran sebelumnya.Akan tetapi, pada pengalokasian Dana Desa saat
ini masih menggunakan data yang disediakan tersebut. Sedangkan menurut
data Badan Pusat Statistik 2018, luas wilayah Kabupaten Kudus hanya seluas
69
425,2 Km2. Hal tersebut menyebabkan daerah Kabupaten Kudus menjadi
daerah yang mendapat Dana Desa terkecil di Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, tentunya juga ada daerah Provinsi yang mendapatkan Dana
Desa terkecil diantara daerah lain. Provinsi yang mendapatkan Dana Desa
terkecil yaitu Provinsi Kepulauan Riau.Seperti halnya Jawa Tengah yang
mendapatkan Dana Desa tertinggi salah satunya karena jumlah penduduk
miskin yang dimiliki.Pada Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki jumlah
penduduk miskin sebanyak 131.68ribu jiwa. Hal ini yang menjadi faktor
pendukung penyebab Provinsi Riau mendapat perolehan dana paling kecil
diantara yang lain. Berikut merupakan data penduduk miskin di wilayah
Provinsi Kepulauan Riau.
Tabel 3.11
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Wilayah
1
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2018
2
Kepulauan Riau 131.68
Karimun 15.93
Bintan 10.42
Natuna 3.60
Lingga 12.13
Kepulauan Anambas 2.90
Batam 67.41
Tanjungpinang 19.30
Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2018
70
Jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menjadi
bagian dari faktor penentu besaran Dana Desa yang diberikan.Selain dari
jumlah penduduk miskin, Indeks Kemahalan Konstruksi pada daerah tersebut
juga mempengaruhi besaran perhitungan yang diberikan. Menurut data dari
Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang diunduh melalui situs websitenya,
menerangkan bahwa IKK di Kepulauan Riau adalah sebesar 122,72. Porsi
dalam perhitunnya yaitu 25% dari IKK Provinsi Kepulauan Riau. Indikasi lain
yang menyebabkan hasi perhitungan tersebut yaitu mengenai luas wilayah
yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau hanya seluas 8201,72 Km2. Berikut
merupakan data luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018.
Tabel 3.12
Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Wilayah Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota
(Km)
2018
1 2
Kepulauan Riau 8201.72
1 2
Karimun 912.75
Bintan 1318.21
Natuna 2009.04
Lingga 2266.77
Kepulauan 590.14
Anambas
Batam 960.25
Tanjungpinang 144.56
Sumber: BPS Kepulauan, 2018
71
Luas daerah yang lebih sempit ditambah jumlah penduduk yang dikategorikan
lebih sedikit serta Indeks Kemahalan Konstruksi yang dimiliki tentunya sangat
mempengaruhi besaran perhitungan yang digunakan.Provinsi Kepulauan Riau
memperoleh Dana Desa terkecil yaitu Rp 261.333.056.000. Dana tersebut
dibagikan kepada lima daerah Kabupaten yang ada di Provinsi tersebut. Berikut
merupakan rincian Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat
anggaran Dana Desa:
Tabel 3.13
Rincian Daerah Yang Mendapat Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019
Prov. Kepulauan Riau
1 2
Kab. Bintan 36.845.062.000
Kab. Karimun 41.812.032.000
Kab. Kepulauan Anambas 51.179.675.000
Kab. Lingga 67.863.809.000
Kab. Natuna 63.632.478.000
Kota Batam -
Kota Tanjung Pinang -
Sumber: Subdit. Dana Desa dan Otonomi Khusus DJPK, 2019
Data diatas menunjukan bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh
Dana Desa terbesar dan terkecil di Provinsi Kepulauan Riau yaitu daerah
Kabupaten Lingga sebesar Rp 36.845.062.000 sebagai yang terbesar dan daerah
Kabupaten Bintan sebesar Rp 36.845.062.000. Jumlah penduduk miskin di
72
Kabupaten Lingga yaitu sebanyak 12,13 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Bintan yaitu 10,42 ribu jiwa.
Dari hasil perhitungan semua aspek tersebut, maka akan dapat dihasilkan
total perhitungan untuk Alokasi Formula nya. Akan tetapi perhitungan Dana Desa
dilakukan dengan menggunakan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi
Formula.Hasil akhir dari besaran Dana Desa yang didapat merupakan
penjumlahan dari ketiga rumus tersebut sehingga Dana Desa diberikan dengan
mempertimbangkan kondisi dari masing-masing daerahnya.
3.5 Penyaluran Dana Desa
Setelah dilakukan ditentukan perhitungan besaran Dana Desa yang
dialokasikan kepada daerah-daerah, maka tahap selanjutnya dalam pengalokasian
yaitu tahap penyaluran Dana Desa. Penyaluraan Dana Desa dilakukan sesuai
dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Berikut merupakan Kebijakan
penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
a. Insentif bagi daerah dengan kinerja baik.
Penyaluran Dana Desa ke RKUD Tahap I dan II dapat dilakukan sekaligus
apabila daerah dapat memenuhi kewajiban penyaluran Dana Desa dari
RKUD ke RKD dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di RKUD, serta menyalurkan Dana Desa Tahap III paling lambat
bulan November.
73
b. Insentif bagi desa dengan kinerja baik.
Penyaluran Dana Desa ke RKDes Tahap III dapat dilakukan dalam dua
kali penyaluran, dengan terlebih dahulu diprioritaskan desa-desa yang
telah memenuhi penyerapan 75% dan capaian output 50%.
c. Mendukung Kebijakan nasional konvergensi pencegahan stunting.
Laporan pelaksanaan penanganan stunting di desa.Dimulai dari tahun
2019 dilakukan untuk daerah prioritas, walaupun belum bersifat wajib dan
efektif berlaku sebagai persyaratan penyaluran Tahap III, mulai pada
Januari 2021.
3.5.1 Pokok-pokok PMK 193 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Desa
Pada pokok-pokok penyaluran yang terdapat di PMK 193 Tahun
2018, pemerintah akan melakukan pemberian penghargaan kepada Daerah
yang memiliki kinerja baik dengan memberikan kemudahan penyaluran
menjadi 2 Tahap.
74
NO
RM
AL
REW
AR
D
Berikut merupakan tabel tahap penyaluran Dana Desa.
Tabel 3.14
Perubahan Penyaluran Dana Desa
Perubahan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
I. Penyaluran dari RKUN-RKUD
Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan
Juni)
Persyaratan Penyaluran:Perda APBD;
Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan
Juni)
Persyaratan Penyaluran:
75
Laporan realisasi penyaluran TA sebelumnya;
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya.
Tahap III = 40% (Bulan Juli)
Persyaratan Penyaluran:
Laporan realisasi penyaluran DD s.d Tahap II rata-rata telah disalurkan 75%;
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya s.d
Tahap II rata-rata 75% dan 50%.
76
NO
RM
AL
REW
AR
D
Tabel 3.15
Perubahan Penyaluran Dana Desa
Perubahan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019
II. Penyaluran dari RKUD-RKDesa
Tahap I = 20 % (Paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan
Juni)
Persyaratan Penyaluran:Perdes APBDes;
Tahap II = 40% (Paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan
Juni)
Persyaratan Penyaluran:
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya.
Tahap III = 40% (Bulan Juli)
77
Persyaratan Penyaluran:
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya s.d
Tahap II rata-rata 75% dan 50%.
Pada dasarnya penyaluran dilakukan secara bertahap, dan dibagi dalam tiga tahap,
baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDesa.Berdasarkan tabel
diatas, tahap penyaluran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu ada 3
Tahap.Pada penyaluran normal, Tahap pertama porsi yang disalurkan sebesar
20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga sebesar 40%. Sedangkan pada
penyaluran untuk daerah yang mendapat reward, tahap pertama dapat
digabungkan dengan tahap dua yaitu dengan porsi 20% ditambah 40%, serta tahap
ketiga sebesar 40%.
Realisasi dana desa hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 41,83 triliun atau
59,76 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun. Seperti dikutip
dari laporan APBN KiTa, realisasi APBN tersebut tumbuh 16,65 persen jika
dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya. pada periode
Juni 2018, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp 35,86 triliun atau setara
dengan 59,7 persen dari pagu APBN. Persentase realisasi penyaluran dana desa
yang turun tipis pada periode tahun ini disebabkan alokasi dana desa tahun ini
yang lebih tinggi jika dibanding tahun lalu yaitu sebesar Rp 60 Triliun.
Berdasarkan pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2019 yang telah
diuraikan diatas, maka perubahan formula Dana Desa dilakukan secara bertahap
dengan memilih porsi 5% untuk penurunan Alokasi dasar dan penaikan Alokasi
78
Formula. Cara tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan yang berlebih.
Sasaran pemerataan dan berkeadilan direalisasikan dengan adanya perubahan
formula yang digunakan sehingga pada pengalokasian Dana Desa tahun ini telah
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi suatu daerah.