BUKU PEGANGAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL … · BUKU PEGANGAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL...
Transcript of BUKU PEGANGAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL … · BUKU PEGANGAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL...
BUKU PEGANGAN
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan amanat Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 maka dapat kita ketahui salah satu strategi
pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah terkait dengan Reformasi
tentang Tata Kelola Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka
membangun industri minyak dan gas nasional yang kuat dan dan berorientasi kedaulatan
energi nasional. Salah satu aksi yang terkait dengan Kementerian Keuangan c.q DJPK
untuk mewujudkan strategi nasional di atas adalah aksi tentang “Transparansi Pendapatan
Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif”. Peran DJPK terkait
aksi transparansi yang dimaksud telah ditetapkan dalam lampiran Inpres No. 10 Tahun
2016 dengan ukuran keberhasilan berupa Terpublikasinya Buku Manual Penghitungan
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) di website Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).
DBH SDA sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005
merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada
realisasi PNBP dan dibagihasilkan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil,
provinsi, dan kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terkena dampak eksternalitas dari
proses usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas
bumi, kehutanan dan perikanan.
Dalam rangka mewujudkan output untuk mendukung transparansi yang dimaksud
maka DJPK menyusun Buku Pegangan Pengalokasian DBH SDA yang didasarkan pada
proses bisnis dan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini serta disertai contoh
atau ilustrasi atas simulasi penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang dikemas
dengan sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Semoga buku
pegangan pengalokasian DBH SDA ini bermanfaat bagi para stakeholders terkait.
Direktur Dana Perimbangan
Putut Hari Satyaka
DAFTAR ISI
I. Definisi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
II. Dasar Hukum Dana Bagi Hasil
III. Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil SDA
IV. Siklus Penetapan Rincian Alokasi DBH SDA
V. Jenis Penghitungan DBH SDA
VI. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
VII. DBH Mineral dan Batubara
VIII. DBH Pengusahaan Panas Bumi
IX. DBH Kehutanan
X. DBH Perikanan
XI. Penutup
I. Definisi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004
& Ps. 1 angka 9 PP 55/2005). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (1) prinsip
by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase)
yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase)
berdasarkan pemerataan, (2) penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual,
dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun
yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan
Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran
berjalan (Ps. 23 UU 33/2004)
II. Dasar Hukum DBH
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
• PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
• PMK No. 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang
telah diubah dengan PMK No. 187 Tahun 2016.
III. Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil SDA
Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada lima jenis yaitu 1)
DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, 3)
DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (Ps. 1 angka
15 PP 55/2005).
Kelima jenis DBH tersebut dibagihasilkan dengan berdasarkan jenis-jenis PNBP dengan
besaran persentase yang beragam. Di bawah ini terdapat skema seluruh jenis DBH SDA
beserta jenis PNBPnya serta persentase pembagian antara Pusat dan Daerah.
Keterangan:
Selain mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dan DBH SDA Gas Bumi sebesar 30,5%, khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh masing-masing sebesar 55% dan 40% yang diperuntukkan untuk mendanai program/kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan.
IV. Siklus Penetapan Rincian Alokasi DBH SDA
Uraian Waktu UIC Keterangan
Pagu DBH SDA
(RUU APBN)
Minggu II
Agustus
DJA
Penetapan Daerah
Penghasil & Dasar
Penghitungan
Paling Lambat
Minggu II
September
Kementerian terkait
(Kementerian ESDM &
LH dan Kehutanan,
Perikanan dan
Kelautan)
Penghitungan
Rincian Alokasi DBH
SDA
Minggu III
September-
Minggu IV
Oktober
DJPK Penghitungan Rincian
Alokasi DBH SDA
dilakukan bersamaan
dengan pembahasan
RUU APBN
Persetujuan RUU
APBN
Paling Lambat
Minggu V
Oktober
DJA
Bagi Hasil Sumber
Daya Alam
Kehutanan
Pertambangan
Umum
Iuran Hak Penguasaan
Hutan (IHPH)
Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH)
Dana Reboisasi
Pusat (20%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Daerah (80%)
Pusat (60%)
Daerah (40%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Iuran Tetap (Land Rent)
Iuran Eksplorasi dan
Eksploitasi (Royalty)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Perikanan
Pungutan Pengusahaan
Perikanan
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Pungutan Hasil
Perikanan
Pusat (20%)
Kabupaten/Kota (80%)
Pertambangan
Minyak Bumi
Pertambangan
Gas Bumi
Pertambangan
Panas Bumi
Pusat (84,5%)
Daerah (15,5%)
Provinsi (3,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%)
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (69,5%)
Daerah (30,5%)
Provinsi (6,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%)Setoran Bagian
Pemerintah
Iuran Tetap dan
Produksi
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (20%)
Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi
Upload Rincian
Alokasi Dana DBH
SDA (publikasi)
Minggu I
November
DJPK Upload Rincian Alokasi
DBH SDA dilakukan
bersamaan dengan
upload Dana Transfer ke
Daerah dan Desa.
Penetapan Rincian
Alokasi Dana
Transfer ke Daerah
dan Desa (Perpres)
Paling Lambat
31 November
DJA
V. Jenis Penghitungan DBH SDA
Berdasarkan PMK No. 48/PMK.07/2016 terdapat empat jenis penghitungan DBH yang
dilakukan oleh DJPK, yaitu:
1. Perkiraan Alokasi DBH TA berkenaan yang ditetapkan melalui Perpres mengenai rincian
APBN TA berkenaan
2. Perkiraan Alokasi TA berkenaan karena adanya perubahan APBN-P dimana perkiraan
alokasi yang baru tersebut ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P TA
Berkenaan;
3. Prognosa Realisasi TA berkenaan yang digunakan untuk memvalidasi penyaluran Tw
IV. Perubahan alokasi yang sudah disesuaikan dengan prognosa realisasi ditetapkan
dalam PMK mengenai Perubahan Alokasi DBH SDA;
4. Realisasi TA Berkenaan. Berdasarkan realisasi PNBP yang sudah diaudit maka
dilakukan perhitungan kurang/lebih bayar DBH yang selanjutnya ditetapkan melalui PMK
mengenai kurang bayar dan lebih bayar DBH SDA.
VI. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
Berdasarkan PMK No. 48 Tahun 2016 yang sudah direvisi dengan PMK No.
187/2016, alur Penghitungan Alokasi DBH SDA (Migas)
1. Data dasar penghitungan alokasi DBH Migas berasal dari
a. Ditjen Migas/Kem. ESDM mengirimkan SK Daerah Penghasil beserta data lifting dan
atau Gross Revenue per daerah (PMK No. 48/2016 pasal 14 ayat 3)
b. Ditjen Anggaran Kemenkeu wajib mengirimkan PNBP per Kontraktor Kontrak Kerja
Sama yang selanjutnya disingkat dengan KKKS (Pasal 16 ayat 2)
2. Berdasarkan data-data tersebut DJPK c.q. Subdit DBH melakukan:
a. Membuat pengelompokan data berdasarkan data dari ESDM yang terdiri dari data
Daerah Penghasil, KKKS dan Jenis Minyak dengan data dari DJA, Kemenkeu yang
terdiri dari data KKKS dan Jenis Minyak. Kedua jenis tersebut dikelompokkan
kembali berdasarkan KKKS, Jenis Minyak dan Daerah Penghasil.
Ilustrasi: Contoh Pengelompokan Data Berdasarkan KKKS dan Jenis Minyak
b. Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil. Untuk
perhitungan Perkiraan Alokasi digunakan RASIO LIFTING, Sedangkan untuk
perhitungan Realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS dalam bentuk satuan mata
uang, maka digunakan pendekatan RASIO GROSS REVENUE.
Ilustrasi: Contoh Pengelompokan Data Daerah Penghasil, Lifting dan Rasio.
c. Setelah diketahui rasio lifting per daerah maka selanjutnya dilakukan penghitungan
PNBP Minyak Bumi per daerah dengan cara mengalikan rasio lifting dimaksud dengan
PNBP Minyak Bumi per KKKS.
Ilustrasi: Hasil Penghitungan PNBP Minyak Bumi Per Daerah
Menghitung besaran alokasi DBH Migas per daerah berdasarkan persentase sesuai
dengan UU dan PP
d. Menghitung alokasi DBH Minyak Bumi 15% ke yang menjadi bagian daerah provinsi,
daerah penghasil dan daerah pemerataan seperti ilustrasi di bawah ini.
Rincian alokasi DBH SDA Migas per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres No. 97
Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. IX. 12
VII. Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara
DBH SDA Pertambangan Umum adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan sumber daya alam pertambangan umum. Dua jenis PNBP dari perusahaan
tambang pertambangan umum atau Mineral dan Batubara yang dibagihasilkan ke daerah,
yaitu:
Iuran Tetap (Landrent) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas
kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha
pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
JENIS KEWAJIBAN PNBP SDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan
Laporan Realisasi PNBP
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah dan
Penyetoran PNBP yang Terutang
DJPK menerima data PNBP dari Kementerian ESDM terkait besaran masing-masing
iuran tetap (landrent) dan royalty dalam nilai rupiah. Selanjutnya dilakukan penghitungn
alokasi sebagai berikut:
1. PNBP landrent minerba dibagihasilkan ke Provinsi sebesar 16% dan ke kab/kota
penghasil sebesar 64%. Adapun cara menghitung alokasi DBH Landrent per daerah
adalah:
a. Pertama-tama dari nilai PNBP di kolom (2) dikalikan 20% terlebih dahulu untuk
mengetahui besaran PNBP landrent minerba yang menjadi hak pemerintah pusat
per daerah, kolom (3).
b. Selanjutnya di kolom (4) dihitung PNBP Landrent yang menjadi hak provinsi yaitu
sebesar 16% dikalikan dengan kolom (2) yaitu PNBP per kab/kota penghasil.
c. Untuk mengetahui besarnya DBH Landrent yang akan diterima oleh daerah
penghasil maka di kolom (5) PNBP per daerah penghasil dikalikan dengan 64%.
d. Kolom (6) menunjukkan jumlah DBH Landrent minerba yang merupakan bagian
daerah kab/kota penghasil dan provinsi.
2. PNBP royalti minerba dibagihasilkan ke Provinsi sebesar 16%, ke kab/kota penghasil
sebesar 32% dan ke kab/kota sekitarnya (pemerataan) sebesar 32%. Adapun cara
menghitung alokasi DBH royalti minerba per daerah adalah:
a. Pertama-tama di kolom (3) perlu dihitung terlebih dahulu besarnya PNBP yang
menjadi bagian Pemerintah Pusat yaitu sebesar 20% yang dikalikan dari masing-
masing PNBP royalti per kabupaten/kota penghasil.
b. Kolom (4) menunjukkan jumlah DBH royalti minerba yang menjadi hak provinsi yang
dihitung dengan cara mengkalikan masing-masing PNBP Per daerah Penghasil di
Kolom (2) dengan 16%.
c. Besaran DBH royalti yang akan diterima oleh daerah penghasil di kolom (5) dihitung
dengan mengalikan PNBP per daerah penghasil dikalikan dengan 32%.
d. Setiap daerah kab/kota dilingkup wilayah Provinsi tertentu berhak untuk
mendapatkan bagian pemerataan DBH royalti minerba yaitu di kolom (6). Besaran
masing-masing DBH pemerataan tersebut dihitung dengan cara (1) total PNBP per
daerah dibagi dengan n-1 (n=jumlah daerah), lalu (2) jumlah alokasi untuk Daerah
penghasil dibagi dengan jumlah n-1. Selanjutnya hasil perhitungan (1) dibagi
dengan hasil perhitungan (2) tersebut.
3. Kolom (7) menunjukkan seluruh jumlah alokasi DBH royalti minerba baik yang
akan diterima oleh setiap daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
Gambar berikut ini menunjukkan kertas kerja penghitungan alokasi Minerba yang
dimaksud diatas.
Sumber: Dit. Daper, DJPK
Rincian alokasi DBH SDA Mineral dan Batu Bara per daerah bisa secara lengkap dilihat di
Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. X.
VIII. DANA BAGI HASIL SDA PANAS BUMI
Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam air panas,
uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak
dapat dipisahkan dalam sistem panas bumi (UU No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi).
Dasar Hukum:
UU Nomor 20 Tahun 1997 : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP Nomor 54 Tahun 2002, Pasal 13 : Pemberian kewenangan penerbitan perizinan
pusat dan daerah;
PP No. 59 Tahun 2007 Jo. PP No. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas
Bumi
PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM
UU Nomor 21 Tahun 2014 : Panas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara
Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan
Ijin Pengusahaan Panasbumi untuk Pembangkitan energi/Listrik
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara
Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan
Sumber daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998.
Jenis penerimaan SDA Panas Bumi yang dibagihasilkan terdiri dari:
1. Iuran tetap: Iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas
eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah.
2. Iuran produksi: Iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari
usaha pertambangan panas bumi.
3. Setoran dari pengusaha panas bumi setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan
pungutan lainnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani
sebelum UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan.
Berdasarkan jenis penerimaan di atas maka dapat kita ketahui bahwa Wilayah Kerja
Produksi (WKP) panas bumi terdiri dari WKP yang kontrak pengusahaannya sudah
ditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 (existing) dan yang kontrak
pengusahaannya setelah UU No. 27 Tahun 2003 (pemegang Ijin Panas Bumi/IPB). WKP
yang belum berproduksi baik yang eksisting maupun yang pemegang IPB wajib membayar
iuran tetap sesuai dengan tarif yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2014. Sedangkan WKP
eksisting wajib membayarkan Setoran Bagian Pemerintah sebesar 34% dari NOI
Perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya produksi yang relevan. Untuk WKP IPB yang
sudah berhasil berproduksi wajib membayar Iuran Produksi sesuai tarif yang diatur dalam
UU No. 21 Tahun 2014.
Skema DBH Panas Bumi dari WKP Pabum Existing (Setoran Bagian Pemerintah)
Skema DBH Panas Bumi dari WKP IUP
Langkah-Langkah Penghitungan DBH Panas Bumi
Persiapan data sumber:
Data dari ESDM:
Ketetapan Menteri ESDM tentang Daerah Penghasil.
Angka PNBP (Iuran Tetap) per daerah penghasil
Angka Persentase PNBP (Setoran Bagian Pemerintah) Per Kabupaten tiap WKP
Dari Kemenkeu, DJA (Dit. PNBP)
Angka PNBP (SBP) Per WKP
a. Penghitungan DBH SDA Panas Bumi dari Iuran Tetap:
Berdasarkan data PNBP dari Iuran Tetap yang diterima dari Kementerian ESDM
maka selanjutnya dihitung bagian pemerintah provinsi sebesar 16% dari kolom (2) dan
bagian alokasi untuk daerah penghasil sebesar 32% di kolom (4). Untuk daerah
pemerataan cara menghitungnya adalah 32% dikalikan dengan total PNBP IUP di kolom
(2) lalu dikurangi dengan alokasi DBH per daerah penghasil di kolom (4) lalu dibagi dengan
jumlah daerah kab/kota-1 dikolom (1)
b. Penghitungan DBH SDA Panas Bumi dari SBP:
Tahap pertama untuk menghitung alokasi DBH Panas Bumi dari Setoran Bagian
Pemerintah adalah melakukan pengelompokan atas PNBP SBP Per Daerah. Untuk itu
diperlukan dua dokumen utama, (1) Keputusan Menteri ESDM tentang persentase WKP
penyetor SBP per daerah penghasil, dan (2) Surat dari Direktorat Jenderal Anggaran
tentang besaran PNBP SBP Per Pengusaha. Berdasarkan kedua dokumen tersebut
selanjutnya bisa ditentukan besaran masing-masing PNBP Setoran Bagian Pemerintah
untuk setiap daerah penghasil. Ilustrasi penghitungannya sebagai berikut:
Berdasarkan hasil perhitungan PNBP per daerah pada tabel di atas maka selanjutnya
dilakukan penghitungan alokasi DBH SBP. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan simulasi
perhitungan alokasi DBH SBP di Provinsi Lampung dimana di wilayah tersebut hanya ada
satu kabupaten penghasil SBP yaitu Kab. Tanggamus. Jadi bisa diatakan persentase
PNBP SBP di wilayah Lampung sebesar 100% berasal dari PNBP SBP yang dihasilkan
oleh Kab. Tanggamus.
Pertama-tama berdasarkan dihitung PNBP SBP nettonya, yaitu mengurangkan jumlah
PNBP SBP di Kab. Tanggamus pada tabel di atas dengan besaran Pph dan PBB yang
ditanggung oleh Pemerintah Pusat seperti yang telah disampaikan pada Surat dari DJA
tentang PNBP SBP per pengusaha. Setelah diketahui PNBP SBP Nettonya (kolom 2) maka
dihitung alokasi bagian pemerintah adalah sebesar 20% (kolom 3), alokasi bagian
Pemerintah Provinsi sebesar 16% (kolom 4), dan alokasi bagian kabupaten penghasil
sebesar 32% (kolom 5). Selanjutnya untuk alokasi kab/kota dalam rangka pemerataan
dihitung dengan cara: 32% dikalikan dengan total PNBP Netto di kolom (2) lalu dikurangi
dengan alokasi DBH per daerah penghasil di kolom (5) lalu dibagi dengan jumlah daerah
kab/kota-1 dikolom (1)
Rincian alokasi DBH SDA Panas Bumi per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres
No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XIII.
IX. Dana Bagi Hasil Kehutanan
Dana bagi hasil kehutanan pada dasarnya bersumber dari tiga jenis PNBP
Kehutanan sebagai berikut:
1. Provisi Sumber Daya Hutan.
Subyek : Pemegang izin sah (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Izin
Pemanfaatan Kayu/Izin Sah Lainnya) pada hutan alam dan hutan tanaman
Obyek : Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu yang berasal dari kawasan hutan negara
Prinsip Tata Cara P3-PSDH adalah :
- Pengenaan PSDH kayu dan bukan kayu didasarkan pada LHP
- Tidak ada lagi tunggakan PSDH.
- Tepat waktu penerbitan SPP
2. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Subyek : Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHK
dan atau HHBK pada hutan alam, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHK
dan atau HHBK pada hutan tanaman.
Obyek : Areal hutan yg dibebani Izin Usaha Pemanfaatan seperti tersebut di atas.
Prinsip Tata Cara P3-IIUPHH adalah :
- Dikenakan berdasarkan luas areal hutan dikalikan dengan tarif IIUPH yang berlaku.
- Izin diberikan/diserahkan kepada yang berhak setelah SPP IIUPHH dilunasi oleh
Wajib Bayar.
3. Dana Reboisasi
Subyek : Pemegang izin sah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Kayu/Izin
Sah Lainnya pada Hutan Alam.
Obyek : HHK yang berasal dari HA
Prinsip Tata Cara P3-DR adalah :
- Pengenaan DR kayu dikenakan berdasarkan LHP
- Tidak ada lagi tunggakan DR.
- Tepat waktu penerbitan SPP DR.
a. Penghitungan Alokasi PSDH bagian Daerah
Berdasarkan data PNBP PSDH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di kolom (2) maka dihitung terlebih dahulu bagian Pemerintah Pusat yaitu dengan
mengalikan angka PNBP PSDH di kolom (2) dengan 20%. Selanjutnya bagian Provinsi
dihitung dengan cara yang sama hanya saja persentasenya hanya sebesar 16%. Untuk
alokasi kabupaten/kota penghasil dihitung dengan mengalikan besaran PNBP di kolom (2)
dengan 32%. Bagian pemerataan DBH PSDH dihitung dengan cara (1) total PNBP per
daerah dibagi dengan n-1 (n=jumlah daerah), lalu (2) jumlah alokasi untuk Daerah
penghasil dibagi dengan jumlah n-1. Selanjutnya hasil perhitungan (1) dibagi dengan hasil
perhitungan (2) tersebut.
b. Penghitungan alokasi IIUPH Bagian Daerah
Berdasarkan data PNBP IIUPH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di
kolom (2) maka dihitung terlebih dahulu bagian Pemerintah Pusat yaitu dengan mengalikan
angka PNBP PSDH di kolom (2) dengan 20%. Selanjutnya bagian Provinsi dihitung dengan
cara yang sama hanya saja persentasenya hanya sebesar 16%. Untuk alokasi
kabupaten/kota penghasil dihitung dengan mengalikan besaran PNBP di kolom (2) dengan
64%.
c. Penghitungan Alokasi DBH Dana Reboisasi (DR)
Penghitungan alokasi DBH Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan proporsi bagian
pemerintah sebesar 60% dan kab/kota penghasil sebesar 40%. Berdasarkan PNBP DR
yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dihitung
terlebih dahulu bagian Pemerintah Pusatnya seperti yang diilustrasikan pada kolom (3)
tabel di bawah ini. Kemudian dihitung alokasi DBH DR untuk kab/kota penghasilnya
sebesar 40%.
Selanjutnya seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 14 ayat 2 serta lampiran
matrik pembagian urusan telah mengatur tentang kewenangan kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan urusan di bidang kehutanan hanya pengelolaan taman hutan raya. Hal
ini menunjukkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam mengelola DBH Dana
Reboisasi menjadi tidak sesuai lagi dengan peraturan yang terkait utamanya PP No. 35
Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Untuk itu jumlah DR bagian daerah di kolom (5)
selanjutnya dikelompokkan kembali per provinsi dalam rangka diundangkan pada Lampiran
XI Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang rincian APBN 2016.
Rincian alokasi DBH SDA Kehutanan per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres No.
97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XI.
X. Dana Bagi Hasil Perikanan
Dana Bagi Hasil Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara
sektor perikanan yang dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk
seluruh kabupaten/kota (Pasal 14 huruf d, UU No. 33 Tahun 2004). Bagian daerah sebesar
80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh
Indonesia (Pasal 18 ayat 2, UU No. 33 Tahun 2004).
DBH Perikanan, dihitung berdasarkan PNBP sektor perikanan yang berasal dari (1)
Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
Pungutan Pengusahaan Perikanan pada dasarnya merupakan pungutan negara yang
dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/ atau Persetujuan Penggunaan
Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah
untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Pungutan
Hasil Perikanan merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat
Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil
produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.
Jika ditinjau dari dua prinsip dana bagi hasil yaitu by origin (berdasarkan daerah
penghasil) dan by realization (berdasarkan penerimaan yang terealisasi) maka DBH
perikanan tidak memenuhi prinsip “by origin” tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan
pembagian porsi PNBP Perikanan yang dibagihasilkan ke daerah (80%) diamanatkan
dalam UU No. 33 Tahun 2004 untuk dibagihasilkan dengan besaran yang sama untuk
seluruh Kabupaten/Kota otonom.
Cara penghitungan alokasi DBH Perikanan relatif mudah. Berdasarkan pagu alokasi
DBH SDA Perikanan 2017 yaitu Rp760 miliar, maka selanjutnya dihitung alokasi DBH
Perikanan untuk seluruh kabupaten/kota dan Prov. DKI Jakarta atau 509 daerah. Maka bisa
kita dapatkan pagu alokasi DBH Perikanan untuk setiap daerah penerimanya sesuai yang
ditampilkan pada lampiran Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 adalah
sebesar Rp1.493.123.772,00.
Rincian alokasi DBH SDA Perikanan per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres No.
97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.
PENUTUP
Pengalokasian DBH SDA yang pada dasarnya berupa persentase tertentu dari
PNBP SDA secara ringkas telah dipaparkan dalam buku ini. Pada dasarnya DJPK
melakukan penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan data dan informasi yang diperoleh
dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, DJA, dan unit-unit lain terkait. Ilustrasi kertas kerja yang
sebenarnya sangat banyak dengan terpaksa dicuplik untuk beberapa daerah di lingkup
provinsi tertentu. Diharapkan ilustrasi-ilustrasi tersebut sudah bisa mewakili proses
penghitungan alokasi DBH SDA secara menyeluruh baik per jenis DBH SDA maupun
penghitungan alokasi per daerah.
Penyelesaian buku pegangan ini tidak akan bisa tuntas tanpa adanya dukungan
penuh dari Direktur Dana Perimbangan, DJPK. Terima kasih sebesar-besarnya juga
penulis sampaikan untuk Pak Anwar Syahdat, selaku Kasubdit DBH, Pak Bambang Rahmat
Raflis, Pak Mulyono, dan Pak Ilham Syafari selaku Kepala Seksi di Subdit tersebut, serta
para staf di Subdit DBH yang telah memberikan data dan informasi mengenai manual
penghitungan alokasi DBH SDA.