BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...
Transcript of BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada
perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya
dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya penentuan alokasi ditentukan oleh
Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan
sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau pos belanja (line-item). Sistem
ini disebut sistem anggaran berimbang dan dinamis (line-item and incremental budgeting).
Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan
adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
Setidaknya terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah.
Hal tersebut di atas menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem terpadu. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah
mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang
luas, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan bentuk
pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan
potensi lokalnya.
Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 1
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 17 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 17 September 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2015 Tanggal 18 September 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2015 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan
Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
BAB III - 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-
Lain Pendapatan Yang Sah.
Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber
pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan
tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada
masyarakat. Peningkatan Kapasitas Fiskal juga harus mempertimbangkan Tata Kelola
(governance) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika
tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, upaya untuk
meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (fiscal capacity) tidak hanya dilakukan dalam
rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan
ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh
memiliki dampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat
tertentu, sehingga arah kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi, dan stabilisasi.
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi
pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.
Implementasi sistem / tata kelola penerimaan pendapatan yang baik dapat
menjamin tercapainya target penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan secara akuntabel, salah satunya adalah dengan penetapan tata cara penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah. Implementasi tata cara tersebut dapat
mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan tertib penerimaan
pendapatan. Disamping itu, perlu terus dilakukan langkah – langkah yang optimal dalam rangka menggali potensi pendapatan khususnya potensi dari piutang pajak
daerah melalui kegiatan sosialisasi kepada para wajib pajak daerah dalam rangka
menumbuhkan sadar pajak, memberikan insentif perpajakan serta lebih memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan model pelayanan
yang berbasis Teknologi Informasi yang akan membuat pelayanan menjadi lebih
mudah, cepat dan dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 3
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sementara itu, kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2015, diarahkan pada:
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui:
a. Intensifikasi pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui
optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM,
dukungan teknologi dan prasarana lainnya, serta sinergi kelembagaan dengan
Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat;
b. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan
kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jawa Timur.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan fokus: a. Mengoptimal penerimaan Dana alokasi Umum (DAU) melalui dukungan
analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF); b. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan
analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrumen umum Indeks Fiskal
Netto, maupun instrumen khusus berupa karateristik wilayah; c. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan
pajak untuk semakin mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang
proporsional. Sedangkan kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan APBD
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, diarahkan pada:
1. Rasionalisasi target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak
langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan potensi, kendala, dukungan peraturan perundangan, dan kondisi perekonomian
masyarakat;
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
3. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan
kewenangan yang diatur dan Undang-Undang.
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
pada Tahun Anggara 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
BAB III - 4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14.900.073.456.574,00 15.392.645.714.902,58
103,31
2. Dana Perimbangan 3.598.307.918.323,00 3.115.619.118.152,00 86,59 3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah 3.747.799.233.000,00 3.710.183.435.319,87 99,00
Jumlah 22.246.180.607.897,00 22.218.448.268.374,45 99,88
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan-APBD direncanakan
sebesar Rp.22.246.180.607.897,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.22.218.448.268.374,45 atau mencapai 99,88% dari rencana yang ditetapkan. Perincian capaian tiap komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar
berikut. Gambar 3.1
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
Dari Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui
target yang diharapkan. Dalam hal ini realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 mencapai 103,31% dari target yang direncanakan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya di
Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp. 3.115.619.118.152,00 atau mencapai 86,59%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 5
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah berada pada kisaran 99,00%.
Jika dilihat dari komposisi anggarannya, menunjukkan bahwa PAD memberikan
kontribusi terbesar 69,28% dari total pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada
Tahun 2015. Sedangkan untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,02% dan 16,70%.
Gambar 3.2 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015
Perbandingan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2014 dan 2015 No. Uraian Realiasasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) %
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14.442.516.534.958,94 15.392.645.714.902,58 6,58
2. Dana Perimbangan 3.485.336.767.166,00 3.115.619.118.152,00 -10,61 3. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah 2.844.930.590.606,00 3.710.183.435.319,87 30,41
Jumlah 20.772.783.892.730,94 22.218.448.268.374,45 6,96
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Dari Tabel 3.2 dan Gambar 3.3 menunjukkan bahwa realisasi semua komponen
pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014, kecuali dari sektor Dana
Perimbangan. Secara berurutan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan
Daerah yaitu PAD naik sebesar 6,58%, Lain-lain dari Pendapatan Daerah Yang Sah
BAB III - 6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
naik sebesar 30,41% dan Dana Perimbangan turun sebesar 10,61%. Sedangkan
pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.20.772.783.892.730,94 meningkat menjadi Rp.22.218.448.268.374,45 pada Tahun
Anggaran 2015 atau mencapai 6,96%.
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2014 dan 2015
a) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan
daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.
Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah
satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi
salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam
membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). PAD
memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah,
karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 7
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak
Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015
direncanakan sebesar Rp.14.900.073.456.574,00 dan dapat direalisasikan
lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar
Rp.15.392.645.714.902,58 atau kinerjanya mencapai 103,31% dari target yang
direncanakan. Sumbangan terbesar dari PAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun
Anggaran 2015 adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai sebesar
81,19% dari realisasi PAD. Perincian PAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.3
Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pajak Daerah 12.329.300.000.000,00 12.497.148.704.551,00 101,36
2. Retribusi Daerah 152.222.599.700,00 176.560.147.695,33 115,99
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
351.541.957.596,00 352.223.333.471,28 100,19
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.067.008.899.278,00 2.366.713.529.184,97 114,50
Jumlah 14.900.073.456.574,00 15.392.645.714.902,58 103,31
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Gambar 3.4
Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
BAB III - 8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa komponen Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah melampaui target yang ditetapkan, yaitu relatif lebih
besar dari yang direncanakan semula. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
2.067.008.899.278,00 ternyata realisasinya mencapai Rp.
2.366.713.529.184,97 atau mencapai 114,50%. Selain itu, realisasi semua
komponen dari penerimaan PAD Tahun Anggaran 2015 melampaui angka dari
yang ditargetkan.
Gambar 3.5 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2015 (%)
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015
No. Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) %
1. Pajak Daerah 11.517.684.926.168,60 12.497.148.704.551,00 8,50
2. Retribusi Daerah 148.638.035.645,33 176.560.147.695,33 18,79
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
342.920.271.075,28 352.223.333.471,28 2,71
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.433.273.302.069,73 2.366.713.529.184,97 -2,74
Jumlah 14.442.516.534.958,94 15.392.645.714.902,58 6,58
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 9
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gambar 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 dan 2015
Dari Tabel 3.4 dan Gambar 3.6 dapat diketahui relasasi penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan pada tiap komponen kecuali dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, secara berurutan mulai kenaikan yang terbesar sampai yang terkecil adalah, Restribusi Daerah pada
tahun 2014 sebesar Rp. 148.638.035.645,33 meningkat menjadi sebesar Rp.176.560.147.695,33 pada Tahun Anggaran 2015 atau mencapai 18,79%, Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.517.684.926.168,60
meningkat menjadi Rp.12.497.148.704.551,00 pada Tahun Anggaran 2015
atau mencapai 8,50%, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2014 Rp. 342.920.271.075,28 meningkat menjadi
Rp.352.223.333.471,28 pada Tahun Anggaran 2015 atau mencapai 2,71%,
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.433.273.302.069,73 menurun menjadi sebesar
Rp.2.366.713.529.184,97 pada Tahun Anggaran 2015 atau mencapai 2,74%.
b) Dana Perimbangan
Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan
Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang
BAB III - 10 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana
Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi
kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.
Penerimaan dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 direncanakan
sebesar Rp 3.598.307.918.323,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp
3.115.619.118.152,00 atau mencapai sebesar 86,59% dari target yang
ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).
Tabel 3.5 Perincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.945.007.021.323,00 1.462.318.221.152,00 75,18
2. Dana Alokasi Umum 1.587.261.707.000,00 1.587.261.707.000,00 100,00 3. Dana Alokasi Khusus 66.039.190.000,00 66.039.190.000,00 100,00
Jumlah 3.598.307.918.323,00 3.115.619.118.152,00 86,59
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Adapun kinerja capaian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Gambar berikut.
Gambar 3.7 Capaian Target Tiap Komponen Dana Perimbangan Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 11
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perbandingan realisasi penerimaan tiap komponen Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.6 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014 dan 2015
No. Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) %
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.516.912.612.166,00 1.462.318.221.152,00 -3,60
2. Dana Alokasi Umum 1.866.548.185.000,00 1.587.261.707.000,00 -14,96
3. Dana Alokasi Khusus 101.875.970.000,00 66.039.190.000,00 -35,18
Jumlah 3.485.336.767.166,00 3.115.619.118.152,00 -10,61
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Gambar 3.8.
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan 2015
Pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.8 menunjukkan realisasi dana
perimbangan sebesar Rp. 3.115.619.118.152,00 atau 10,61% menurun bila
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2014. Pada komponen
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tercapai realisasi sebesar Rp.1.462.318.221.152,00 atau menurun 3,60%. Untuk penerimaan Dana
Alokasi Umum tercapai realisasi sebesar Rp. 1.587.261.707.000,00 atau
BAB III - 12 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
menurun 14,96% dan penerimaan Dana alokasi Khusus tercapai realisasi
sebesar Rp.66.039.190.000,00 atau menurun 35,18% dibanding tahun 2014
yang lalu.
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Lain-
lain Pendapatan Yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.3.747.799.233.000,00
dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.710.183.435.319,87 atau mencapai
99,00%. Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun
Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.7
Perincian Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Hibah 46.322.206.000,00 40.499.137.959,00 87,43 2. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 3.701.477.027.000,00 3.669.684.297.360,87 99,14
Jumlah 3.747.799.233.000 3.710.183.435.319,87 99,00
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Gambar 3.9 Capaian Target Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 13
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perbandingan realisasi penerimaan tiap komponen Dana Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014
dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014 dan 2015
No. Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) % 1. Pendapatan Hibah 45.478.647.460,00 40.499.137.959,00 -10,95 2. Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
2.799.451.943.146,00 3.669.684.297.360,87 31,09
Jumlah 2.844.930.590.606,00 3.710.183.435.319,87 30,41 Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Gambar 3.10
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan 2015
3. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan Pencapaian target pendapatan daerah tidak terlepas dari berbagai
hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi
sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 antara lain:
BAB III - 14 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
− Kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami pelambatan
berimbas pada penurunan penjualan volume kendaraan bermotor secara
nasional maupun di Jawa Timur, sehingga berdampak pada capaian target
penerimaan pajak daerah;
− Terbatasnya Jumlah Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
− Masih tingginya ketidakpatuhan Wajib Pajak, dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan;
− Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
lebih mudah, cepat, tepat dan transparan;
− Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung
optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. b) Solusi
Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :
− Memberikan insentif perpajakan dalam rangka meringankan beban masyarakat serta mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak;
− Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat;
− Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat;
− Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (perbankan) dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap Gerakan Non Tunai dalam
pembayaran Pajak Daerah melalui penerapan system pelayanan yang
berbasis IT;
− Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan
pajak secara langsung oleh petugas pada;
− Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk peningkatan Pelayanan Publik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 15
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan.
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak
dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan system jaringan social, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1)
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan
Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah
selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya.
Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
didaerahnya diwajibkan melakukan penyusunan anggaran sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman
dikarenakan beberapa alasan yaitu : (1) anggaran merupakan alat terpenting bagi
pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran
BAB III - 16 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, (3) anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggungjawab
pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi anggaran yang
langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik.
Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke
tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program
dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Anggaran Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak
langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.
Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, kebijakan umum belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015, diarahkan pada: 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja
(performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka
mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4) Belanja untuk stimulus pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
daya saing daerah, khususnya peningkatan infrastruktur jalan kawasan selatan Jawa Timur melalui percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan.
5) Belanja yang bersifat wajib untuk memenuhi kebutuhan belanja antara lain
pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja
operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 17
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan atau pemenuhan
pelayanan sesuai urusan pemerintahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
SKPD;
7) Program penganggaran tahun jamak dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek besarnya kebutuhan pendanaan maupun kecukupan waktu
pelaksanaannya;
8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi lain dan
pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pelayanan masyarakat dari tingkat
Kecamatan, Kelurahan/Desa melalui berbagai program serta dalam upaya untuk
memperkuat kelembagaan desa dalam rangka mendukung implementasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9) Melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan
kewenangan Pemerintah Provinsi dan urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi melalui belanja bantuan keuangan, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial;
10) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan
perundangan.
Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 permasalahan utama belanja daerah adalah :
1. Besaran alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitasi layanan
publik yang terus berkembang;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang disahkan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan yaitu penurunan pendapatan dari Dana Perimbangan pada Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sehingga perlu dilakukan Rasionalisasi Belanja Daerah minimal 5 persen
serta penundaan kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran berikutnya dengan prioritas mengutamakan pelayanan dasar dan pencapaian kinerja program
pembangunan.
3. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan belanja yang harus dioptimalkan;
BAB III - 18 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4. Dukungan dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dana-dana
lain tidak berada pada kerangka waktuperencanaan belanja yang sama.
Disamping itu, ketaatan terhadap Standar Akuntasi Pemerintah masih perlu
terus menerus ditingkatkan menuju akuntabilitas yang lebih baik. Selanjutnya
permasalahan kedisiplinan dalam pengelolaan aset sebagai representasi dari
belanja modal perlu terus dilakukan pembenahan untuk mengkorelasikan
antara jumlah belanja modal yang dikeluarkan dengan aset yang diperoleh.
Kebijakan perubahan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada
RPJMD 2014-2019. Dengan konsep pengalokasian belanja daerah ini diharapkan akan
terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan belanja daerah, baik untuk kepentingan
belanja yang sifatnya tetap maupun pembiayaan program pembangunan. Dengan
demikian beban belanja yang dikeluarkan akan benar-benar memenuhi kaidah sistem akuntansi (accounting system) maupun berorientasi pada program pembangunan (program oriented) yang responsible.
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015
direncanakan sebesar Rp.24.361.065.655.950,90 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.22.936.300.360.145,75 atau mencapai 94,15%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung 15.791.036.128.105,90 15.064.829.474.769,41 95,40
2. Belanja Langsung 8.570.029.527.845,00 7.871.470.885.376,34 91,85
Jumlah 24.361.065.655.950,90 22.936.300.360.145,75 94,15
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi
sebesar 65,68% dari realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada
Tahun Anggaran 2015 dan sisanya sebesar 34,32% disumbangkan oleh Belanja
Langsung.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 19
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gambar 3.11 Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015
direncanakan sebesar Rp.15.791.036.128.105,90 dan terealisasi sebesar Rp.15.064.829.474.769,40 atau mencapai 95,40%. Adapun gambaran Belanja Tidak Langsung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa TimurTahun
Anggaran 2015 No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Pegawai 1.948.113.722.188,00 1.805.815.059.242,20 92,70 2. Belanja Bunga 2.839.351.760,00 2.761.251.967,51 97,25
3. Belanja Hibah 5.592.216.500.000,00 5.412.737.368.852,31 96,79
4. Belanja Bantuan Sosial 8.409.544.000,00 8.130.227.000,00 96,68 5. Belanja Bagi Hasil
Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
4.994.365.588.157,90 4.667.452.412.362,00 93,45
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
3.170.091.422.000,00 3.149.506.610.015,00 99,35
7. Belanja Tidak Terduga 75.000.000.000,00 18.426.545.330,39 24,57
Jumlah 15.791.036.128.105,90 15.064.829.474.769,40 95,40
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
BAB III - 20 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gambar 3.12 Capaian Target Komponen Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
Perbandingan realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014 dan 2015
No. Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) %
1. Belanja Pegawai 1.623.569.154.916,00 1.805.815.059.242,20 11,23
2. Belanja Bunga 3.921.186.921,11 2.761.251.967,51 -29,58
3. Belanja Hibah 4.673.473.429.005,38 5.412.737.368.852,31 15,82
4. Belanja Bantuan Sosial 8.434.380.000,00 8.130.227.000,00 -3,61
5. Belanja Bagi Hasil 4.934.876.837.720,00 4.667.452.412.362,00 -5,42
6. Belanja Bantuan Keuangan
2.362.512.570.627,00 3.149.506.610.015,00 33,31
7. Belanja Tidak Terduga 93.319.440.251,00 18.426.545.330,39 -80,25
Jumlah 13.700.106.999.440,49 15.064.829.474.769,40 9,96
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Pada Tabel 3.11 dan Gambar 3.13 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015 mengalami
peningkatan sebesar Rp. 1.364.722.475.328,91 atau meningkat 9,96%, bila
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2014. Adapun komponen
Belanja Tidak Langsung yang mengalami peningkatan secara berurutan mulai dari yang terbesar adalah Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 786.994.039.388,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 21
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
atau meningkat 33,31%, Belanja hibah sebesar Rp. 739.263.939.846,93 atau
meningkat 15,82%, Belanja Pegawai sebesar Rp. 182.245.904.326,20 atau meningkat
11,23%, Sedangkan komponen Belanja Tidak Langsung yang mengalami penurunan
secara berurutan mulai yang terbesar adalah Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.
74.892.894.920,61 atau menurun 80,25%, Belanja Bunga sebesar
Rp.1.159.934.953,60 atau menurun 29,58%, Belanja Bagi Hasil sebesar
Rp.267.424.425.358 atau menurun 5,42%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp.304.153.000 atau menurun 3,61% dari realisasi pada Tahun Anggaran 2014.
Gambar 3.13
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan 2015
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara
langsung dengan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran
2015 direncanakan sebesar Rp.8.570.029.527.845,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp. 7.871.470.885.376,34 atau 91,85%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari
APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja
BAB III - 22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Pegawai 738.239.399.204,00 662.264.573.780,00 89,71 2. Belanja Barang dan Jasa 5.463.380.466.877,00 4.950.886.239.934,74 90,62 3. Belanja Modal 2.368.409.661.764,00 2.258.320.071.661,60 95,35
Jumlah 8.570.029.527.845,00 7.871.470.885.376,34 91,85 Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Gambar 3.14 Capaian Target Komponen Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (%)
Perbandingan realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan 2015
No. Uraian Realisasi 2014 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) % 1. Belanja Pegawai 656.596.864.003,00 662.264.573.780,00 0,86 2. Belanja Barang dan Jasa 4.442.720.805.923,69 4.950.886.239.934,74 11,44 3. Belanja Modal 1.207.456.633.373,80 2.258.320.071.661,60 87,03
Jumlah 6.306.774.303.300,49 7.871.470.885.376,34 24,81 Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 23
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pada Tabel 3.13 dan Gambar 3.15 menunjukkan bahwa realisasi Belanja
Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015 mengalami
peningkatan sebesar Rp.1.564.696.582.075,85 atau meningkat 24,81%, bila
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2014. Hal tersebut
disebabkan oleh meningkatnya realisasi Belanja Modal sebesar Rp.
1.050.863.438.287,80 atau meningkat 87,03%; dan Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp. 508.165.434.011,05 atau meningkat 11,44% serta Belanja Pegawai
sebesar Rp. 5.667.709.777,00 atau meningkat 0,86% dari realisasi pada Tahun
Anggaran 2014.
Gambar 3.15 Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan 2015
Sementara itu, Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung) pada Tahun Anggaran 2015 menurut SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut SKPD Tahun Anggaran 2015
No. Nama SKPD Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1. Dinas Pendidikan Prov. Jatim 406.503.974.650,00 368.133.925.802,00 90,56
2. Dinas Kesehatan Prov. Jatim 137.328.618.690,00 113.114.422.930,00 82,37
3. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Prov. Jatim
91.257.052.674,00 84.414.980.448,00 92,50
BAB III - 24 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
No. Nama SKPD Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 4. Rumah Sakit Paru Jember Prov.
Jatim 92.075.106.243,00 85.700.997.317,50 93,08
5. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Prov. Jatim
27.965.048.308,00 24.221.190.298,00 86,61
6. Rumah Sakit Kusta Kediri Prov. Jatim
19.888.589.816,00 16.776.175.699,00 84,35
7. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim
50.323.302.998,00 47.244.233.020,00 93,88
8. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya Prov. Jatim
62.739.351.121,00 60.394.386.792,00 96,26
9. Rumah Sakit Paru Surabaya Prov. Jatim
41.744.585.811,00 35.734.640.585,00 85,60
10. Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan Prov Jawa Timur.
31.820.244.073,00 28.000.163.359,00 87,99
11. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Prov Jatim
34.724.919.827,00 33.229.259.546,00 95,69
12. UPT- Akademi Keperawatan Madiun
9.377.471.226,00 8.131.151.975,00 86,71
13. UPT- Akademi Gizi Surabaya 8.812.933.683,00 8.324.237.811,00 94,45
14. UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang
15.445.354.047,00 13.882.577.401,00 89,88
15. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim
1.474.703.861.287,00 1.392.599.227.153,77 94,43
16. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim
895.686.106.279,00 811.570.981.864,34 90,61
17. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim
317.009.842.344,00 275.018.332.400,47 86,75
18. Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim
259.322.101.148,00 246.718.755.672,00 95,14
19. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim
82.584.115.065,00 75.641.320.290,00 91,59
20. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim
1.003.008.374.000,00 988.614.138.215,00 98,56
21. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim
319.553.406.809,00 305.126.655.579,00 95,49
22. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim
202.652.007.000,00 188.273.202.527,64 92,90
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim
94.005.750.500,00 86.085.648.283,00 91,57
24. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
750.717.827.600,00 722.654.717.288,93 96,26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 25
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
No. Nama SKPD Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 25. Badan Lingkungan Hidup Prov.
Jatim 33.382.804.500,00 30.228.151.392,00 90,55
26. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim
23.388.248.500,00 21.884.454.914,00 93,57
27. Dinas Sosial Prov. Jatim 159.736.918.915,00 153.864.049.468,00 96,32
28. Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim
169.352.279.675,00 157.028.866.122,41 92,72
29. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim
174.308.020.940,00 149.591.100.944,00 85,82
30. Badan Penanaman Modal Prov. Jatim
66.561.340.000,00 58.117.399.195,00 87,31
31. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim
119.215.591.000,00 115.042.201.878,00 96,50
32. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim
41.452.832.050,00 37.727.866.034,00 91,01
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim
22.413.172.255,00 20.885.618.907,00 93,18
34. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim
23.870.355.900,00 22.299.630.493,00 93,42
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim
16.571.931.000,00 15.488.773.430,00 93,46
36. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim
16.344.257.500,00 13.878.451.059,00 84,91
37. Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim
19.015.004.300,00 17.912.877.408,00 94,20
38. Biro Hukum Setda Prov. Jatim 9.780.760.800,00 8.273.119.272,00 84,59
39. Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim
44.914.064.000,00 41.342.159.488,00 92,05
40. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim
35.021.252.000,00 31.046.965.089,00 88,65
41. Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim
19.268.913.750,00 13.699.740.993,00 71,10
42. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim
12.427.143.090,00 11.976.501.332,00 96,37
43. Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim
28.040.842.380,00 26.006.815.257,00 92,75
44. Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim
21.307.433.400,00 18.663.608.794,00 87,59
BAB III - 26 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
No. Nama SKPD Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 45. Biro Organisasi Setda Prov. Jatim 14.004.734.500,00 12.806.180.541,00 91,44
46. Biro Umum Setda Prov. Jatim 120.267.139.460,00 109.601.879.401,00 91,13
47. Sekretariat DPRD Prov. Jatim 165.088.644.060,00 130.077.451.927,00 78,79
48. Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim
37.857.394.000,00 36.192.185.101,00 95,60
49. Inspektorat Provinsi Jatim 31.399.468.000,00 27.892.636.867,20 88,83
50. Dinas Pendapatan Prov. Jatim 612.563.460.560,00 528.778.744.907,00 86,32
51. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
109.479.319.700,00 101.530.935.489,00 92,74
52. Kantor Perwakilan Prov. Jatim 24.526.391.000,00 24.220.823.367,00 98,75
53. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun
10.973.542.526,00 9.999.320.371,00 91,12
54. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro
9.468.129.500,00 8.579.719.096,00 90,62
55. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang
10.277.811.500,00 9.432.844.610,00 91,78
56. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan
9.843.940.000,00 8.974.550.020,00 91,17
57. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim
34.872.806.420,00 30.995.828.034,00 88,88
58. Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim
151.442.273.800,00 139.625.408.629,00 92,20
59. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim
15.816.955.300,00 13.909.217.171,00 87,94
60. Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim
79.909.644.000,00 75.939.523.909,15 95,03
61. Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim
66.789.600.530,00 60.512.229.202,00 90,60
62. Dinas Komunikasi dan Informatika 44.019.130.000,00 42.189.719.269,00 95,84
63. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
7.297.032.000,00 6.984.694.077,00 95,72
64. Badan Perpustakaan dan Kearsipan
64.572.416.000,00 62.714.907.859,00 97,12
65. Dinas Pertanian Prov. Jatim 265.859.018.810,00 232.722.878.404,00 87,54
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 27
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
No. Nama SKPD Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 66. Dinas Perkebunan Prov. Jatim 126.408.998.500,00 107.072.516.936,00 84,70
67. Dinas Peternakan Prov. Jatim 223.304.890.226,00 204.952.539.011,00 91,78
68. Dinas Kehutanan Prov. Jatim 65.402.870.714,00 57.719.659.946,00 88,25
69. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim
35.131.855.000,00 29.614.900.964,00 84,30
70. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim
409.967.839.793,00 395.681.680.903,00 96,52
71. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim
224.799.182.920,00 184.230.780.149,64 81,95
Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
3. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
− Untuk Belanja Tidak Langsung yang penyerapannya rendah terdiri atas Belanja Tidak Terduga. Sedangkan penyerapan Belanja Tidak Terduga yang rendah disebabkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
− Untuk Belanja Langsung yang penyerapannya rendah terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Honor Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dampak dari dikeluarkannya SE Mempan Nomor 11 tahun 2014 mengenai penghentian penyelenggaraan rapat di hotel. Sedangkan penyerapan Belanja Barang dan Jasa yang rendah disebabkan efisiensi dan penghematan anggaran.
b) Solusi Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas: − Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk
direalisasikan; − Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas; − Memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran
dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
− Melakukan penyusunan belanja pegawai dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
BAB III - 28 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup difisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.
Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran disebut pembiayaan netto.
Kebijakan umum pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk meningkatkan manajemen daerah serta akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas yang difokuskan pada: 1. Penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA)
baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
2. Defisit APBD Tahun Anggaran 2015, direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun
Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.2.450.218.381.449,23 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.450.199.381.449,23, yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) atau mencapai 99,99% dari target yang ditetapkan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB III - 29
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 335.333.333.334,00,
yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan
pembayaran pokok utang, hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar
Rp.235.333.333.333,36 atau mencapai 70,18% dari target yang ditetapkan. Adapun
gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
Pembiayaan Daerah I Penerimaan Pembiayaan
Daerah 2.450.218.381.449,23 2.450.199.381.449,23 99,99
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
2.450.218.381.449,23 2.450.199.381.449,23 99,99
II Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
335.333.333.334,00 235.333.333.333,36 70,18
1. Pembentukan Dana Cadangan
100.000.000.000,00 0,00 0,00
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
225.000.000.000,00 225.000.000.000,00 100,00
3. Pembayaran Pokok Utang 10.333.333.334,00 10.333.333.333,36 99,99
Pembiayaan Netto 2.114.885.048.115,23 2.214.866.048.115,87 104,73 Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data unaudit 24 maret 2016)
BAB III - 30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015